Memorandum Program Sektor Sanitasi

Seri Manual Pengem

bangan Strategi Sanitasi Perkotaan | Tahap A

Pengenalan Program dan Pem

bentukan Pokja Sanitasi KotaA

MPL

Jl. RP Soeroso No. 50 Jakarta 10350Telepon: (62-21) 319 3909, Faks: (62-21) [email protected] l www.sanitasi.or.id

Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) adalah wadah adhoc inter-departemen yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi serta merumuskanarah kebijakan strategi pembangunan sanitasi nasional. TTPS beranggotakan perwakilan dari Bappenas. Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan,

Departemen Keuangan, Kementrian Negara Perumahan Rakyat, Departemen Perindustrian, Kementrian Lingkungan Hidup, Departemen Pekerjaan Umum.

2011

Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota - Manual M

emorandum

Program

Seri ManualPengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan

Manual Penyusunan Memorandum ProgramSektor Sanitasi Kabupaten/Kota

ii Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi

Seri Manual Pengembangan Strategi Sanitasi Permukiman Manual Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Kabupaten/Kota

2011

iii Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi

Manual Mem

Kata P Penyusutahapanpada daSanitasi Kabupat Manual penyusukelembauntuk limenengkabupatmenjelapenyusutahun. Manual berkepetingkat Pmenghadapat dkelemba Dengan sebuah d Jakarta, Ir. M. SyDirekturDirektorKement

morandum Progr

Pengantar

unan Memon pelaksanaaasarnya mer

Kabupatenten/Kota pes

Memorandunan Dokumagaan Pokja ima tahun

gah dan taten/kota, prskan menge

unan Rencan

ini diharaentingan dalaPusat, Provinsilkan sebua

dipertanggunagaan, dan k

panduan yadokumen M

Juni 2011

yukrul Amienr Pengembanrat Jenderal Crian Pekerjaa

ram Sektor Sanita

randum Proan Program Prupakan penn/Kota (SSKserta Program

dum Programmen MemorAMPL/Sanitamendatang,

ahunan, kegrovinsi mauenai tata cana Impleme

apkan dapaam proses pnsi, dan Kabah dokumenngjawabkan ebijakan.

ang menuntuemorandum

n ngan PLP Cipta Karya an Umum

asi

ogram SektoPercepatan njabaran lebK), yang tm PPSP.

m ini merurandum Proasi, pemiliha

penyusunagiatan kons

upun nasionara Pelaksan

entasi Tahun

at menjadi pemrogramabupaten/Kotn yang berk

dari sisi t

un penggunam Program ya

or Sanitasi mPembangunabih lanjut delah dilaks

upakan pandogram Sektoan dan penetan program sultasi dan nal, dan penaan Studi nan yang ha

pedoman n dan pengaa. Dengan Mkualitas, komteknis maup

anya langkahang siap dilak

merupakan an Sanitasi Pari tahap kanakan ole

duan tentanor Sanitasi tapan progra

dan pengapenyepaka

nulisan dokdan Disain,

arus dilakuk

atau pandanggaran ke

Manual ini dimprehensif, pun dari as

h-demi langkksanakan.

tahap ke-4 Permukiman

ke-3, yakni Peh masing-

ng proses d(MPSS) mu

am dan kegianggaran unt

atan prograkumen MPS Monitoring

kan secara b

uan bagi egiatan pembharapkan Kasesuai kebu

spek lain s

kah, diharap

(empat) dan (PPSP). TahPenyusunan masing Pem

dan langkahulai dari koatan sanitasi tuk kegiatanm baik di

SS. Manual g dan Evaluberkelanjuta

semua pihabangunan saabupaten/Koutuhan daeseperti pem

kan dapat d

iv

ari enam hapan ini

Strategi merintah

h-langkah onsolidasi

prioritas n jangka

tingkat ini juga

uasi, dan an setiap

ak yang anitasi di ota dapat rah, dan

mbiayaan,

ihasilkan

v Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi

vi Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi

Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Singkatan Bagian 1: Pendahuluan 1 1. Memorandum Program Sektor Sanitasi dalam Konteks Perencanaan Strategis 2 2. Tujuan Manual 5 3. Kelompok Sasaran Manual 6 4. Diagram Alir Memorandum Program 7 Bagian 2: Manual Memorandum Program 15 1. Manual MP-01 : Konsolidasi Kelembagaan 16 2. Manual MP-02 : Penetapan Program Prioritas 23 3. Manual MP-03 : Internalisasi Program Prioritas 38 4. Manual MP-04 : Pemrograman dan Penganggaran Jangka Menengah 41 5. Manual MP-05 : Pemrograman dan Penganggaran Tahunan 51 6. Manual MP-06 : Komitmen atas Program dan Anggaran 54 7. Manual MP-07 : Penulisan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) 57

Bagian 3: Manual Pelaksanaan Studi dan Disain, Monev dan Pemutakhiran Rencana Implementasi Tahunan 61 8. Manual MP-08 : Pelaksanaan Studi dan Disain Teknis 62 9. Manual MP-09 : Monitoring dan Evaluasi 67 10. Manual MP-10 : Pemutakhiran Rencana Implementasi Tahunan 70 Lampiran-lampiran 75 A. Daftar Isi Dokumen MPSS 76 B. Form Tabel Program dan Kegiatan 79 C. Daftar Program/Kegiatan yang dapat dibiayai APBN 81 D. Jadual dan Penanggung Jawab Penyusunan Dokumen MPSS 83 E. Pedoman Survei dan Pengumpulan Data untuk MPSS 85

vii Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi

Daftar Singkatan AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

AMPL : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BABS : Buang Air Besar Sembarangan

BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

DAK : Dana Alokasi Khusus

DAU : Dana Alokasi Umum

DED : Detailed Engineering Design

FS : Feasibility Study

IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah

IPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

KAK : Kerangka Acuan Kerja atau TOR (Terms of References)

KLH : Kementrian Lingkungan Hidup

K/L : Kementrian dan Lembaga

KMW : Konsultan Managemen Wilayah

KPS : Kemitraan Pemerintah dan Swasta

KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat

LARAP : Land Acquisition and Resettlement Plan

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

MCK : Mandi Cuci dan Kakus

MONEV : Monitoring dan Evaluasi

MPSS : Memorandum Program Sektor Sanitasi

Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan

PHBS : Pola Hidup Bersih dan Sehat

PHLN : Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri

PIU : Project Implementing Unit

PMU : Project Management Unit

POKJA : Kelompok Kerja

PPLP : Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

PPSP : Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Renja : Rencana Kerja

Renstra : Rencana Strategis

RKA : Rencana Kegiatan dan Anggaran

RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPIJM : Rencana Program Investasi Jangka menengah

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

viii Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi

3R : Reduce, Reuse and Recycle

Sanimas : Sanitasi berbasis Masyarakat

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

SPAL : Sistem Penyaluran Air Limbah

SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum

SPM : Standar Pelayanan Minimum

SSK : Strategi Sanitasi Kota

TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

TPA : Tempat Pemrosesan Akhir

TPS : Tempat Penampungan Sementara

TPST : Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

TTPAMS : Tim Teknis Pembangunan Air Minum dan Sanitasi (dahulu TTPS)

ix Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi

Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Kabupaten/Kota

Pendahuluan

M

1 1

Manual Memorandum Pro

1. Memora

1.1 Latar Be

PenyusunamerupakaStrategi Sapelaksanaini dimakyang akantentang loyang dibudananya. MPSS mekegiatan Kabupatenkegiatan dsanitasi dasanitasi kbagaimandengan skperumusabagaimantujuan/sassumberdamasyaraka

ogram Sektor Sanitasi

andum Progra

lakang

an Memoranduman suatu tahapananitasi Kabupatenan pembangunansudkan untuk mn dilaksanakan sokasi, pelaksana utuhkan, dan yan

erupakan penjabayang telah di

n/Kota (SSK). SSdan bagaimana calam 5 tahun me

kabupaten/kota. a memastikan stkenario strategi n strategi sanitaa melaksanakansaran yang telaya yang ada (keuat. Untuk jelasnya

am dalam Kon

m Program Sektn antara, yaitu sn/Kota (SSK) dan n (implementasi)

mempertegas proselama 1-5 tahukegiatan, waktu

ng paling penting

aran lebih lanjuttetapkan dalam

SK lebih fokus pcara mencapai tuendatang sesuai dSedangkan MPSStrategi tersebut pendanaannya. Ssi, sedangkan Mn strategi tersh ditentukan d

uangan, kelembaga dapat dilihat pad

nteks Perenca

tor Sanitasi (MPsetelah penyusunsebelum dimulain. Penyusunan MP

ogram/kegiatan an mendatang, bpelaksanaan, bia

g, kepastian sum

t dari program dm Strategi Sanit

pada program dujuan pembangundengan visi dan mS lebih fokus paberjalan, khususnSSK adalah tentaPSS adalah tenta

sebut (strategy engan mempertgaan, SDM, dll), da gambar beriku

anaan Strateg

PSS) nan nya PSS apa baik aya ber

dan tasi dan nan misi ada nya ang ang

implementatiotimbangkan segabaik di tingkat Pu

ut ini.

gis Sanitasi

n) guna mencala kemampuan usat, Daerah mau

capai dan

upun

Gambar 11 Tahapan PPSP

2

3 Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi

Kegiatan implementasi strategi dalam Program PPSP berjalan seiring dengan kegiatan: • Kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan • Pengembangan kelembagaan dan peraturan • Pemantauan, pembimbingan, evaluasi dan pembinaan Adanya dukungan kegiatan tersebut di atas diharapkan dapat mempercepat dan memudahkan proses pelaksanaaan/implementasi strategi. Salah satunya adalah terlaksananya proses adopsi (buy in) dan meningkatnya dukungan para pemangku kepentingan, baik selama penyusunan Memorandum Program maupun dalam pelaksanaannya nanti. Keberhasilan proses adopsi ini membutuhkan beberapa persyaratan, di antaranya terjalinnya komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan, adanya kesepahaman atas tujuan dan sasaran yang harus dicapai, dan adanya umpan-balik secara berkala atas pencapaian strategi. Proses pelaksanaan mencakup formalisasi proses, koordinasi, sinkronisasi, penerjemahan strategi menjadi tindakan, mencegah terjadinya penundaan pelaksanaan, dan seterusnya. Sedangkan bentuk dukungan yang diharapkan adalah tersedianya sumberdaya manusia yang memadai dan terlatih, adanya komitmen dari eksekutif dan para stakeholder sanitasi, alokasi sumberdaya, koordinasi yang efektif, budaya kerja, dan sebagainya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2 Proses MPSS dan Kiatannya dengan Tahapan PPSP


Gambar 3 Memorandum Program Sebagai Implementasi Strategi


1.2 Definisi Memorandum Program Sektor Sanitasi

Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) merupakan terminal seluruh program dan kegiatan pembangunan sektor sanitasi kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan masyarakat setempat dalam kurun waktu 5 tahun, yang pendanaannya berasal dari berbagai sumber: APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, Bantuan Luar Negeri (pinjaman maupun hibah), swasta maupun masyarakat, dan sebagainya. Sebagai suatu terminal, Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) merangkum masukan dari Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), jika memang dokumen ini telah disusun sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya seperti RTRWK, RPJMD, Renstra Kabupaten/Kota, RKA KL, dan lain-lain. Memorandum Program merupakan justifikasi dan komitmen pendanaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat, atau dari lembaga lainnya untuk program/kegiatan yang telah teridentifikasi. Memorandum Program merupakan landasan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan strategi pembangunan sektor sanitasi dalam jangka menengah (5 tahun). Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sebagai landasan pembangunan sanitasi yang mengikat para pemangku kepentingan, maka Memorandum Program (MPSS) tersebut harus dilegalisasi/ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu Bupati/Walikota, Gubernur, dan perwakilan dari Pemerintah Pusat.

Gambar 4 Definisi Memorandum Program


1.3 Posisi Memorandum Program

Dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan sektor sanitasi permukiman terdapat 4 kegiatan utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Proses Perencanaan Strategi. Kegiatan ini menitikberatkan proses konsolidasi berbagai dokumen strategi dan perencanaan pembangunan sanitasi, utamanya adalah RPJMD, RPIJM, RKA KL, RTRW, dll. Hasil konsolidasi tersebut kemudian dirangkum pada Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), dengan mempertimbangkan hasil analisis komprehensif atas kondisi dan permasalahan sanitasi serta kebutuhan kabupaten/kota.

2. Proses Pemrograman atau Memorandum Program. Kegiatan pada tahap ini adalah menjabarkan program dan kegiatan tiap-tiap subsektor (air limbah, persampahan, drainase, dan higiene) dengan mempertimbangkan aspek cakupan pelayanan, rencana investasi, kebutuhan studi dan disain (baik teknis maupun non-teknis), pengelolaan, Operasi dan Pemeliharaan (O&M), dan pendanaan,dll. Memorandum Program yang telah disepakati tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan Anggaran, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Pusat.

3. Implementasi. Kegiatan pada tahap ini adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kegiatan non-fisik (pengembangan masyarakat, pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM, dll).

4. Monitoring dan Evaluasi (Monev). Kegiatan pada tahap ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut di atas (butir 1, 2, dan 3). Monitoring dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Guna menunjang proses monev dibutuhkan dukungan Sistem Informasi Manajemen (berbasis web) yang memadai.

Gambar 5 Posisi Memorandum Program


1.4 Proses Penyusunan Memorandum Program

Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) terdiri atas beberapa kegiatan utama, yaitu: 1) Proses Review Dokumen yaitu kegiatan pengkajian beberapa dokumen perencanaan dan

program pembangunan yang terkait sektor sanitasi, seperti: (1) Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) dari Kementrian Kesehatan (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) dari Kementrian Dalam Negeri (3) Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM bidang Pengembangan PLP/Sanitasi) (4) Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang telah disiapkan oleh Pokja Kab/Kota (5) Dokumen lainnya, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJMD, dll.

2) Proses Konsolidasi dan Prioritasi Program dan Kegiatan berdasarkan hasil kajian tersebut di atas (butir 1), yang terdiri atas program infrastruktur maupun non-infrastruktur. Hasil dari kegiatan ini adalah: (1) Daftar Panjang Program dan Kegiatan (long-list) (2) Daftar Program dan Kegiatan Prioritas (short-list) yang akan dilaksanakan selama 5 tahun

mendatang.

3) Proses Identifikasi Kebutuhan Studi dan Disain Teknis untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut di atas (butir 2), misalnya: (1) Master Plan (2) Studi Kelayakan (3) DED (dilengkapi dengan RAB dan Dokumen Tender) (4) Studi Lingkungan (AMDAL), dll.

4) Proses Penyusunan Memorandum Program yang berisikan: (1) Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi (2) Rencana Implementasi Jangka Menengah (3) Rencana Implementasi Tahunan (4) Rencana Pengelolaan Program (pengorganisasian, pendanaan, penjadwalan, dll) (5) Lampiran-lampiran, dan data pendukung


Dokumen Memorandum Program ini selanjutnya menjadi acuan dalam proses penganggaran, baik yang dilakukan di tingkat Pusat maupun Daerah. Hasil dari proses penganggaran ini adalah (a) kegiatan/proyek disetujui untuk dilaksanakan atau (b) ditunda atau tidak dilanjutkan. Kegiatan/proyek yang anggarannya telah disetujui dan tersedia kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan (implementasi): • Pelaksanaan Studi dan Disain Teknis • Pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur (nonfisik). Bagi kegiatan/proyek yang anggarannya belum tersedia direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya (n+2). Kegiatan-kegiatan ini kemudian masuk ke dalam Daftar Tunggu (Waiting List). Selama proses tersebut di atas secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi (monev). Hasil dan rekomendasi monev kemudian menjadi masukan bagi pemutakhiran dan penyempurnaan Dokumen Memorandum Program untuk tahun berikutnya (n+2). Proses ini dilakukan berulang-ulang (repetitive) setiap tahun. Hasil monitoring dan evaluasi dari seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut di atas kemudian dirangkum dalam Laporan Tahunan Sektor Sanitasi (Sanitation Sector Annual Progress Report).

Gambar 6 Proses Penyusunan Memorandum Program


2. Tujuan Manual

Manual Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota merupakan pelengkap dari Seri Manual PPSP yang dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. Manual tersebut adalah • Manual A : Pengenalan Program dan Pembentukan Pokja • Manual B : Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi (Penyusunan Buku Putih) • Manual C : Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota • Manual D : Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi Tujuan Manual Memorandum Program adalah sebagai pedoman dalam proses penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS). Dengan adanya Manual ini diharapkan proses penyusunan dapat berlangsung dengan efisien dan efektif, mampu menghasilkan produk dokumen yang baik dan memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat, maupun bagi stakeholder lainnya seperti dunia usaha, masyarakat, dan kalangan donor.

3. Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran dari Manual Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/ Kota (MPSS) adalah:

1. Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota

Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, sebagaimana ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota, merupakan penanggung jawab utama, koordinator, dan penulis dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS). Pokja Kabupaten/Kota juga bertanggung jawab memutakhirkan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS), khususnya yang terkait dengan Pemrograman dan Penganggaran Tahunan. Pokja AMPL/Sanitasi kabupaten/Kota bersama SKPD terkait mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota.


2. Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur, bertanggung jawab dalam memberikan arahan, saran, masukan, dan mengkoordinasi Kabupaten/Kota selama proses penyusunan Memorandum Program. Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi bersama SKPD terkait bertanggung jawab mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi.

3. Pokja AMPL/Sanitasi Nasional

Pokja AMPL/Sanitasi Nasional bertanggung jawab memberikan arahan, saran, dan masukan selama proses penyusunan Memorandum Program. Pokja AMPL/Sanitasi Nasional bersama PMU/PIU mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBN untuk masing-masing Kementrian dan Lembaga.

4. Satuan Kerja Kementrian/Lembaga (KL)

Para Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan masukan, saran, koreksi, dan arahan selama proses penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi.

5. Pihak Terkait Lainnya

Sebagai panduan bagi pihak terkait lainnya seperti Tim Konsultan, Pelatih, dan Fasilitator yang bertanggung jawab dalam memberikan bantuan teknis, pelatihan, pendampingan dan fasilitasi kepada Pokja AMPL/Sanitasi baik di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi maupun nasional.


4. Bagan Alir Penyusunan Memorandum Program

Gambar 7 Bagan Alir Penyusunan Memorandum Program


Gambar 8 Kaitan antara SSK dengan Memorandum Program


Gambar 9 Pelaksanaan Studi dan Disain


Gambar 10 Implementasi Kegiatan dan Konstruksi

Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota

Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi


Manual MP-01: Konsolidasi Kelembagaan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan komitmen para stakeholder dalam penyusunan Memorandum Program dan proses penganggaran pembangunan sektor sanitasi. Deskripsi Seperti proses penyusunan Buku Putih dan SSK, Kelompok Kerja (Pokja) di kabupaten/kota berperan penting dalam penyusunan dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS). Keberhasilan penyusunan dan kualitas dokumen MPSS ditentukan apakah suatu Pokja memiliki komitmen, kesungguhan, kesiapan, dan sumberdaya yang memadai untuk mewujudkannya. Sebelum proses penyusunan MPSS dimulai, pihak-pihak yang berkepentingan di kabupaten/kota harus memastikan bahwa Pokja memang benar-benar siap secara operasional: memiliki SK yang jelas dan strukturnya pun sesuai pedoman kelembagaan yang diberikan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri, termasuk di dalamnya tersedianya dana operasional untuk tahun berjalan. Hanya dengan Pokja yang siap sajalah, proses advokasi untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen stakeholder dalam penyusunan Memorandum Program dan proses penganggaran pembangunan sektor sanitasi bisa dijamin. Terwujudnya kesepakatan dan komitmen atas Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi dari para pemangku kepentingan baik pemerintah kabupaten/kota dan provinsi maupun pusat. Dengan adanya penandatanganan atau legalisasi dokumen MPSS ini diharapkan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung sesuai rencana.


Kegiatan 1. Advokasi MPSS dalam konteks Program PPSP 2. Pemeriksaan Status Kelembagaan Pokja AMPL/Sanitasi 3. Penyusunan dan Distribusi Rencana Kerja Pokja AMPL/Sanitasi 4. Peningkatan Kapasitas Pokja AMPL/Sanitasi 5. Komitmen dan Kerangka Legalisasi Dokumen MPSS Output 1. Masukan dan Penulisan “Bab 1: Pendahuluan” Dokumen MP. 2. Rencana Kerja Pokja dalam Penyusunan MP Penjelasan Kegiatan 1. Advokasi MPSS dalam Konteks PPSP

Kegiatan advokasi MPSS dalam konteks PPSP bertujuan untuk memberikan pemahaman MPSS kepada Pimpinan Daerah, Kepala SKPD beserta jajarannya, dan stakeholder sektor sanitasi lainnya di daerah dengan harapan meningkatnya dukungan dan komitmen mereka selama proses penyusunan MPSS. Hal lain yang diharapkan adalah mewujudkan komitmen atas program dan kegiatan sanitasi yang akan dilaksanakan selama 5 tahun mendatang. Salah satu kegiatan advokasi yang harus dilakukan adalah sosialisasi dan presentasi Maksud, Tujuan dan Manfaat penyusunan MPSS, dan sosialisasi proses/langkah Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi di Forum SKPD Kabupaten/Kota.


2. Pemeriksaan Status Kelembagaan Pokja 2.1 Eksistensi Pokja

Keberadaan Pokja harus dipastikan sebelum kabupaten/kota memulai penyusunan MPSS. Pelajari SK Bupati/Walikota tentang Pembentukan Pokja, dan periksa/pastikan apakah: • SK tersebut masih berlaku atau sudah berakhir. Jika berakhir, upayakan untuk diperpanjang

masa berlakunya. • Anggaran operasional Pokja telah tersedia dan mencukupi • Sarana dan prasarana Pokja telah tersedia dan mencukupi

2.2 Struktur Organisasi

Pokja juga perlu memastikan apakah struktur organisasi Pokja telah sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan Dirjen Bina Bangda Kemendagri (lihat Buku Pedoman Pedoman Penyiapan Kelembagaan dan Indikasi Pelaksanaan PPSP). Perlu juga dipastikan bahwa anggota Pokja yang ditunjuk/ditugaskan benar-benar siap bekerja. Bila terjadi kekosongan segera cari penggantinya.

2.3 Koordinasi

Pokja harus memastikan agar koordinasi internal Tim Pokja berjalan dengan baik. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dan segera perbaiki. Pokja harus memastikan keefektifan jalur komunikasi dan koordinasi dengan berbagai tingkatan pemerintahan seperti: SKPD Kabupaten/Kota sendiri, Pokja Provinsi, dan para Satker di Provinsi, serta Pokja Nasional AMPL, khususnya PMU/PIU program PPSP.

2.4 Hubungan Stakeholder

Pokja perlu memeriksa kualitas hubungan Tim Pokja AMPL/Sanitasi dengan para stakeholder sanitasi lain seperti: kalangan akademik, swasta, media massa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pertahankan jika sudah cukup baik. Perbaiki bila ada hambatan. Pokja juga perlu membangun hubungan baik dengan konsultan, fasilitator, dan para pihak yang mendukung PPSP.


3. Penyusunan dan Distribusi Rencana Kerja Pokja 3.1 Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan Rencana Kerja Pokja mencakup seluruh kegiatan yang akan dilakukan Pokja selama proses penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS), menyangkut rapat-rapat internal, lokakarya, perjalanan dinas, kegiatan konsultasi, koordinasi, dan penulisan dokumen MPSS. Pokja perlu melakukan beberapa kegiatan di antaranya adalah: • Diskusi internal Pokja AMPL/Sanitasi mengenai rencana kerja • Penyusunan Rencana Kerja tahunan • Penyepakatan Rencana Kerja yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengarah dan Tim Teknis

Pokja. 3.2 Distribusi Rencana Kerja

Rencana Kerja yang telah disusun dan disepakati bersama kemudian didistribusikan kepada pihak-pihak terkait dan menjadi pegangan selama proses penyusunan MPSS. Pihak-pihak lain yang perlu mengetahui Rencana Kerja adalah: • Kepala SKPD Kabupaten/Kota • Pokja Provinsi, SKPD Provinsi, dan Satker APBN di Provinsi • Pokja Nasional dan PMU/PIU


4 Peningkatan Kapasitas Pokja 4.1 Pelatihan 4.1.1 Pelatihan Penyusunan Memorandum Program

Sebelum mulai menyusun Dokumen MPSS, Tim Pokja diharuskan menguasai beberapa materi teknis yang diberikan melalui pelatihan. Di antara materi yang perlu dikuasai Tim Pokja adalah: • Pengantar Memorandum Program Sektor Sanitasi • Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) • Proses Penganggaran Kegiatan Sektor Sanitasi • Proses Monitoring dan Evaluasi

4.1.2 Pelatihan lainnya (opsional, sesuai kebutuhan Pokja)

Pelatihan ini merupakan “pilihan” atau “opsional” bagi Tim Pokja. Beberapa alternatif materi pelatihan yang disarankan di antaranya: • Peningkatan kemampuan advokasi, komunikasi dan kampanye publik • Pengembangan manajamen, kerjasama tim, dan kepemimpinan • Perencanaan dan Manajemen Keuangan Negara • Pembuatan Proposal Proyek atau Project Digest • Kemitraan Pemerintah-Swasta, dsb

4.2 Pendampingan

Selama pelaksanaan tugas Tim Pokja, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, akan didampingi oleh fasilitator (Fasilitator Kab/Kota dan Fasilitator Propinsi) dan Tim Tenaga Ahli. Fasilitator akan mendampingi Tim Pokja selama proses penyusunan Memorandum Program, utamanya pada tahapan: • Pengumpulan data dan observasi lapangan • Pengkajian dokumen-dokumen perencanaan • Proses seleksi dan prioritasi program dan kegiatan


• Proses pengganggaran melalui APBN dan APBD • Tata cara memperoleh bantuan luar negeri (hibah, pinjaman lunak) • Pengembangan alternatif pendanaan (swasta, masyarakat, lembaga sosial, dll) • Identifikasi kebutuhan Studi dan Disain Teknis yang dibutuhkan Sedangkan Tim Tenaga Ahli multidisiplin akan membantu Pokja dalam mendalami aspek-aspek: • Teknis (air limbah, drainase, dan persampahan) dan • Non-teknis: kelembagaan, keuangan/pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat,

kemitraan pemerintah-swasta, PHBS, dll. 4.3 Pertukaran Pengalaman

Dalam rangka memperluas wawasan dan mendapatkan informasi terkini mengenai sanitasi, Pokja AMPL/Sanitasi disarankan mengikuti berbagai program pertukaran pengalaman dan jejaring (networking), baik yang dilaksanakan oleh PPSP, AKKOPSI maupun institusi lainnya. Beberapa program pertukaran yang disarankan di antaranya adalah menghadiri City Sanitation Summits yang merupakan Lokakarya Reguler AKKOPSI, Konferensi Sanitasi Nasional, dan sebagainya.

4.4 Rujukan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan mendapatkan informasi terkini mengenai sanitasi, Pokja AMPL/Sanitasi disarankan untuk mengakses berbagai rujukan yang tersedia, baik berupa panduan, manual, majalah, newsletter, maupun dokumen-dokumen yang tersimpan pada situs www.sanitasi.or.id atau situs-situs sanitasi lain.


5. Komitmen dan Kerangka Legalisasi Dokumen MPSS

Keberhasilan pelaksanaan Memorandum Program ini sangat ditentukan oleh Komitmen kelembagaan, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, utamanya dalam penyediaan anggaran, sumberdaya manusia, dan sumberdaya pendukung lainnya. Perlu dibangun kesepakatan mengenai pihak-pihak yang akan menandatangani MPSS bila telah selesai disusun. Dokumen MPSS nantinya ditandatangai oleh: • Tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota • Tingkat Provinsi oleh Gubernur • Perwakilan dari Pemerintah Pusat Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan komitmen tersebut adalah • Advokasi akan pentingnya kesepakatan dan legalisasi MPSS kepada para pihak tersebut di atas • Komunikasi rutin dengan para pihak tersebut di atas untuk setiap kemajuan (progress) selama

proses penyusunan Dokumen MPSS • Mengikuti forum-forum pembahasan, baik di tingkat Kota, Provinsi maupun Pusat, yang

melibatkan perwakilan dari masing-masing pemangku kepentingan tersebut di atas (TTPAMS, PMU, PIU, Pokja, SKPD, Satker, dll).

• Menyampaikan laporan berkala kepada para pihak tersebut beserta jajarannya mengenai daftar Program/Kegiatan Sanitasi, baik jangka menengah maupun tahunan.

• Mempersiapkan konsep Memorandum Program yang akan ditandatangani. • Apabila MPSS telah selesai, Pokja diharapkan memperoleh tanda tangan dari para pihak

tersebut di atas. Mengingat pentingnya legalisasi Dokumen MPSS di akhir proses, maka kegiatan advokasi, komunikasi, koordinasi dan pengembangan kelembagaan selama proses penyusunan MPSS harus terus dipelihara dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini akan membantu mempercepat proses legalisasi Dokumen MPSS.


Manual MP-02: Penetapan Program Prioritas Tujuan kegiatan ini adalah ditetapkannya Program Prioritas Sanitasi Kabupaten/Kota yang terpadu dan menyeluruh untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Deskripsi Tiap-tiap kabupaten/kota memiliki persoalan sanitasi berbeda-beda. Ada satu kabupaten/kota yang persoalan sanitasinya lebih didominasi oleh masalah air limbah. Kabupaten/kota lain justru bermasalah dengan pengelolaan limbah padat atau persampahan. Sementara kabupaten/kota lain punya permasalahan sanitasi yang lebih komplek: air limbah, persampahan, bahkan PHBS masyarakat pun juga bermasalah. Pada sisi lain, kabupaten/kota juga dihadapkan pada keterbatasan dana dan sumberdaya lain. Dengan demikian, kegiatan ini harus mampu melahirkan atau menetapkan prioritas pembangunan sanitasi kabupaten/kota yang bersangkutan dalam kurun lima tahun mendatang. Hal ini tentu tidak mudah. Tetapi jika kabupaten/kota tidak menetapkan prioritasnya, maka akan sulit bagi kabupaten/kota menyelesaikan permasalahan-permasalahan utama sektor sanitasi di wilayahnya. Kegiatan 1. Review Kerangka Kerja Logis (KKL) Program Pembangunan Sanitasi 2. Konsolidasi dan Integrasi Program dan Kegiatan (fisik dan non fisik) 3. Pemilihan dan Penentuan Kriteria Seleksi Kegiatan Prioritas 4. Penetapan Prioritas Pembangunan Sanitasi


Output 1. Masukan dan Penulisan “Bab 2: Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi Kabupaten/Kota”

Dokumen MP 2. Masukan dan Penulisan “Bab 3: Konsolidasi Program dan Kegiatan” Dokumen MP Penjelasan Kegiatan 1. Review Kerangka Kerja Logis (KKL) Program Pembangunan Sanitasi

Tujuan langkah ini adalah memastikan (ulang) bahwa kegiatan yang diusulkan telah memenuhi kerangka logis terkait pemenuhan visi dan misi sanitasi kabupaten/kota. Proses ini sebenarnya sudah dilakukan ketika Pokja ketika menyusun Program dan Kegiatan dalam SSK. Penggunaan Kerangka Kerja Logis (Logical Framework Analysis atau LFA) ini akan memudahkan Pokja memahami latar belakang dan proses perumusan dari setiap usulan program dan kegiatan.

Tinjauan KKL atau LFA ini mencakup aspek-aspek berikut ini: • Isu dan Permasalahan • Tujuan dan Sasaran • Pendekatan dan Strategi Pembangunan • Kebijakan • Program • Ruang Lingkup Kegiatan • Output • Outcome • Penilaian Kinerja.

M


Penjelasa

1. Isu dasubsekelempengeinvest

2. TujuanSelara

a.

b.

c.

3. Stratesasara

4. Programasin

5. Kegiatbertah

6. Outpusistemtruk p

7. Outcomisalnpersamgenan

8. Peniladilaku


n dari masing-ma

an Permasalahanktor sanitasi, mis

mbagaan sanitasi, embangan sumbetasi sektor swasta

n dan Sasaran adas dengan tujuan d

Bebas BAB Sem

Pengolahan sam

Bebas genanga

egi dan Kebijakaan tersebut di ata

am adalah penjag-masing subsekt

tan adalah penjahap (baik tahunan

ut adalah hasil ym perpipaan, TPS

engangkut sampa

ome adalah manfnya meningkatnmpahan yang se

ngan, meningkatny

aian Kinerja adalakan secara berka

asing aspek dalam

n adalah rumusasalnya aspek tek

kepatuhan terhar pendanaan alte, dll.

dalah tujuan dan dan sasaran Prog

mbarangan

mpah 3R dan TPA

an di kawasan per

an adalah pilihans.

abaran strategi dtor sanitasi.

baran program mn maupun bebera

yang dicapai dariSampah dan TP

ah, peralatan kom

faat yang diperoya kualitas da

emakin baik danya kesadaran hidu

ah Standar Pelayla.

m Kerangka Kerja L

an permasalahannis dan kualitas adap peraturan, rnatif, peningkata

sasaran yang haram PPSP, yaitu :

A Sanitary Landfill

kotaan

n strategi dan ke

dan kebijakan m

menjadi sejumlah pa tahun).

i pelaksanaan keA Sampah, salur

mposting, dll.

leh masyarakat aan kesehatan ln aman bagi linup sehat,dll.

yanan Minimal (S

Logis tersebut ada

n yang dihadapi pelayanan, efektketersediaan pe

an partisipasi mas

arus dicapai mela

ebijakan untuk m

menjadi program-

kegiatan yang ha

egiatan, misalnyaan-saluran draina

atas output yangingkungan perm

ngkungan, terbeb

SPM) yang harus

alah sebagai berik

oleh masing-mativitas dan koordmbiayaan dan usyarakat, peningk

lui kegiatan terse

mencapai tujuan

-program priorita

arus dilakukan se

terbangunnya Mase, atau tersedi

g dihasilkan tersemukiman, pelayabasnya kawasan

dicapai. Penilaia

kut:

asing inasi paya

katan

ebut.

dan

as di

ecara

MCK, anya

ebut, anan dari

n ini

25


2. Konsolidasi dan Integrasi Program dan Kegiatan

Konsolidasi dan integrasi Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi merupakan hasil baca-ulang dan analisis dari usulan program dan kegiatan dalam Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK), dan dalam keadaan tertentu juga integrasi program/kegiatan yang tidak/belum tercantum dalam SSK. Diagram di bawah ini menjelaskan bagaimana proses integrasi dijalankan.

Gambar 1 :Dokumen Perencanaan sebagai masukan dalam Penyusunan MPSS

2.1 Inventarisasi dan Baca Ulang Dokumen Perencanaan Sanitasi Kabupaten/Kota

Pertama-tama, Pokja perlu mengumpulkan kembali dokumen-dokumen perencanaan, khususnya yang terkait dengan pembangunan sanitasi. Paling tidak, Buku Putih, SSK, RPIJM, dan Dokumen Perencanaan K/L lain. Sebenarnya sebagian besar dokumen tersebut telah terkumpul pada saat Pokja Kabupaten/Kota menyusun Buku Putih dan SSK. Namun demikian, Pokja masih perlu memutakhirkan data, melakukan konfirmasi ulang, dan peninjauan langsung ke lapangan apabila diperlukan, khususnya pada program dan kegiatan yang strategis dan prioritas.


Selain SSK sebagai dasar atau input utama dalam penyusunan Memorandum Program, Pokja perlu juga membaca-ulang Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM, bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman) dan Rencana Kerja dari Kementrian dan Lembaga (RKA K/L) terkait PPSP, utamanya Kementrian Kesehatan, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Negara Perumahan Rakyat, dll.

Beberapa hal yang patut menjadi perhatian adalah: • Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) : Visi dan Misi sanitasi, Strategi Jangka Menengah, Program

dan Kegiatan (5 tahunan) seluruh subsektor. • Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM, bidang PLP): Program dan kegiatan di

subsektor air limbah, persampahan, drainase, termasuk kegiatan pengembangan masyarakat, kelembagaan dan pelatihan.

• Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA KL) dari berbagai sektor (5 tahunan) yang mencakup aspek Kesehatan, Partisipasi Masyarakat dan Jender, Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas, Keuangan, Komunikasi, Lingkungan Hidup, dll.

2.2 Pemutakhiran Daftar Panjang Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil baca ulang dari sejumlah dokumen Perencanaan tersebut di atas (butir 2.1) selanjutnya Tim Pokja melakukan kompilasi dan tabulasi Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Mengingat jumlah program dan kegiatan yang relatif banyak dan bervariasi, maka Pokja harus menghindari terjadinya tumpang-tindih atau duplikasi Program dan Kegiatan. Hasil konsolidasi tersebut di atas kemudian dituangkan kedalam Tabel Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Kabupaten/Kota 5 (lima) tahunan yang memuat informasi tentang: • Nama Program • Nama Kegiatan • Lokasi Kegiatan


• Volume Kegiatan • Biaya yang dibutuhkan • Tahun pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaannya • Sumber pembiayaan (APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BLN/Hibah, lainnya) • Dinas/Instansi pelaksana, baik SKPD di daerah maupun pusat • Identifikasi Studi-studi dan disain teknis yang dibutuhkan. • Identifikasi kebutuhan untuk mendukung operasional dan pemeliharaan (O&M). Penjelasan mengenai materi yang harus diisi pada Tabel Daftar Panjang Program dan Kegiatan Sanitasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Penjelasan Tabel Program dan Kegiatan

No. Materi Penjelasan Keterangan

1. Nama Program Nama dari Program tersebut. Gunakan nama program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

2. Nama Kegiatan Nama dari Kegiatan tersebut.

3. Lokasi Kegiatan Lokasi dapat berupa nama desa/kelurahan atau nama jalan, kawasan, sungai

Periksa kembali kesesuaiannya dengan Area Berisiko Sanitasi (SSK)

4. Volume Kegiatan Volume kegiatan dapat berupa panjang, luasan, kubikasi, paket, kawasan, dll.

5. Estimasi Biaya Perkiraan biaya per kegiatan Harga Satuan adalah harga dasar yang telah ditentukan dalam Peraturan setempat, atau harga pasar yang wajar Estimasi Biaya adalah perkalian antara volume dengan harga satuan Estimasi Biaya juga dapat menggunakan besaran biaya yang umum dilakukan di daerah (dengan mempertimbangkan eskalasi).


No. Materi Penjelasan Keterangan

6. Tahun Pelaksanaan Dirinci menjadi tahun pertama, kedua, sampai dengan kelima

Tahun pertama = tahun n+1, dimana n merupakan tahun penyusunan MPSS.

7. Sumber Pembiayaan

Anggaran Pemerintah : APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, APBN. Anggaran non-Pemerintah : BUMD, swasta, masyarakat, bantuan luar negeri (hibah atau pinjaman).

Sumber pendanaan APBD harus direncanakan sejak dari awal Musrenbang Kab/Kota dan RKPD, KUA dan PPAS. Sementara dari Pusat dan Hibah melalui RKA K/L. Sedangkan untuk partisipasi masyarakat dan swasta harus dikelola secara khusus.

8. Instansi Pelaksana (SKPD)

Instansi yang akan melaksanakan kegiatan tersebut dan juga bertanggung jawab atas anggarannya

Baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi

Berikut ini disajikan ilustrasi mengenai pengelompokkan program dan kegiatan agar dapat menghindarkan terjadinya tumpang tindih atau duplikasi:

Ilustrasi 1 : Penjabaran dan Konsolidasi Program dan Kegiatan


Pengelompokan program dan kegiatan pembangunan sanitasi dilakukan sebagai berikut: • Program dikelompokkan berdasarkan sub-sub sektor sanitasi, yaitu: Air limbah, Persampahan,

dan Drainase. • Program dari masing-masing sub-sub sektor tersebut di atas kemudian dijabarkan menjadi

beberapa sub-sub Program • Sub-sub Program tersebut terdiri dari sejumlah kegiatan, baik fisik (konstruksi, pengadaan

barang dan alat, dan lahan) maupun non-fisik (studi dan disain, pelatihan, bantuan teknis, pendampingan, pengembangan kelembagaan, pengembangan masyarakat, PHBS dll)

2.2.1 Pengelompokkan Program dan Kegiatan

Pengelompokan dilakukan berdasarkan subsektor sanitasi, misalnya Air Limbah • Prasarana dan Sarana Air Limbah Terpusat Skala Kota • Prasarana dan Sarana Air Limbah Sistem Setempat dan Komunal Drainase • Rehab/Peningkatan/Pembangunan Drainase Perkotaan Persampahan • TPA Sampah dan Pengadaan Alat Berat Persampahan Kota • Prasarana dan Sarana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu / 3R • Alat angkut sampah • Pewadahan sampah Kegiatan non-fisik sebagai pendukung kegiatan tersebut di atas: • Penyiapan dan pengembangan masyarakat, dan kegiatan PHBS • Pengembangan kapasitas kelembagaan dan pelatihan • Penyiapan kerjasama kemitraan Pemerintah-Swasta • Perbaikan sistem tarif dan tata cara penarikannya • Penyiapan peraturan dan produk hukum lainnya di bidang sanitasi, dll.


2.2.2 Keterkaitan dan Pentahapan Program dan Kegiatan

Masing-masing program dan kegiatan dijabarkan lebih lanjut sehingga dapat digambarkan keterkaitan, urut-urutan, dan pentahapannya. Dianjurkan agar dibuat dalam skema atau diagram alir sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini. Proses ini dilakukan bersama-sama dengan menggunakan alat bantu (sticky cloth dan kertas metaplan, atau dengan menggunakan perangkat lunak Mind Mapping misalnya) untuk membantu proses brainstorming dan pengembangan ide/konsep.

Ilustrasi 2 : Program yang Telah Dikelompokkan dan Disistematisasikan


Secara umum proses dan pentahapan untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi mulai dari studi, konstruksi sampai dengan pemanfaatan dapat diuraikan sebagai berikut: • Studi Pra Kelayakan, Studi Kelayakan, Studi AMDAL • Perencanaan Teknis (DED) • Penyiapan dan Pengembangan Masyarakat • Pengembangan Kelembagaan dan Pelatihan • Rehabilitasi, Peningkatan, Pembangunan Infrastruktur • Pengadaan Peralatan dan Barang • Supervisi, Monitoring dan Evaluasi • Operasi dan Pemeliharaan Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar berikut ini:


2.2.3 Kajian Kemampuan Keuangan dan Sumber Pembiayaan Lainnya

Pada tahap ini dilakukan kajian terhadap kemampuan keuangan dari berbagai sumber pembiayaan yang mungkin, baik dari Pemerintah (APBN dan APBD) maupun non-Pemerintah seperti masyarakat, swasta, hibah atau bantuan luar negeri. Hal lain yang perlu dikaji adalah kecenderungan (trend) dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengalokasi anggaran untuk pembangunan sektor sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) dalam beberapa tahun terakhir ini. Umumnya informasi ini telah tersedia dalam Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Kab/Kota harus melakukan studi dan analisis potensi pendanaan dari APBD. Sementara untuk sumber lainnya seperti K/L memerlukan konfirmasi dari K/L terkait kebijakan K/L tahun mendatang. Selanjutnya adalah menetapkan sumber-sumber pendanaan untuk masing-masing program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing dinas/instansi dan ketentuan yang berlaku. Sebagai contohnya dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini.

Program dan Kegiatan Prioritas Sektor SanitasiSubsektor : Air LimbahKabupaten/Kota : ..........

APBN APBD Prov APBD Kota Masyarakat PHLNA. Program A1 Kegiatan A-1 Kelurahan A 1.000.000 600.000 200.000 200.000 - - SKPD2 Kegiatan A-2 Kelurahan B 4.000.000 1.000.000 250.000 250.000 - 2.500.000 SKPD3 Kegiatan A-3 Kelurahan C 300.000 - 100.000 175.000 25.000 - SKPD

Jumlah A : 5.300.000 1.600.000 550.000 625.000 25.000 2.500.000

B. Program B1 Kegiatan B-1 Kelurahan E 1.500.000 1.000.000 250.000 250.000 - - SKPD2 Kegiatan B-2 Kelurahan F 5.000.000 1.500.000 500.000 450.000 50.000 2.500.000 SKPD

Jumlah B : 6.500.000 2.500.000 750.000 700.000 50.000 2.500.000

C. Program C1 Kegiatan C-1 Kelurahan G 2.000.000 - 800.000 500.000 - 700.000 SKPD2 Kegiatan C-2 Kelurahan H 300.000 - - 300.000 - - Masyarakat3 Kegiatan C-3 Kelurahan J 200.000 - - 200.000 - - SKPD4 Kegiatan C-4 Kelurahan K 7.500.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 3.500.000 SKPD

Jumlah C: 10.000.000 2.000.000 1.800.000 2.000.000 - 4.200.000

Jumlah A+B+C 21.800.000 6.100.000 3.100.000 3.325.000 75.000 9.200.000

No. Program dan Kegiatan Lokasi Total Biaya (x Rp.1000)

Indikasi Sumber Pembiayaan (x Rp 1000)Keterangan


3. Pemilihan dan Penentuan Kriteria Seleksi Kegiatan Prioritas

Mengingat adanya keterbatasan sumberdaya manusia dan finansial, maka Pokja perlu menetapkan skala prioritas. Tujuan prioritasi tidak lain adalah untuk mengoptimumkan sumberdaya yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi paling strategis, paling besar, dan mendesak. Pokja dapat menempuh dua pendekatan untuk prioritasi ini: Terdapat beberapa alternatif kriteria yang dapat dipilih oleh Pokja dalam menentukan skala prioritas pembangunan sanitasi. Kriteria tersebut antara lain:

• Jumlah penerima manfaat (jumlah penduduk terlayani). Semakin banyak jumlah penerima manfaat, semakin besar pula peluang kegiatan tersebut menjadi prioritas.

• Jumlah penduduk berpenghasilan rendah yang terlayani dan pelibatan jender. Semakin banyak penduduk berpenghasilan rendah yang mendapatkan layanan, semakin besar peluangnya menjadi program dan kegiatan prioritas.

• Pertimbangan politis/keuntungan strategis untuk kota. Seringkali didasarkan pertimbangan skala lokal, regional ataupun nasional. Pemanfaatan momentum yang ada akan memberikan keuntungan strategis bagi kota tersebut dalam jangka panjang.

• Pemulihan biaya. Infrastruktur tidak hanya dibangun tetapi juga perlu dipelihara. Oleh karenanya, kegiatan fisik yang punya kemungkinan besar dalam pemulihan biaya, melalui retribusi atau sejenisnya, akan lebih besar potensinya untuk menjadi kegiatan prioritas.

• Ketersediaan sumberdaya manusia. Salah satu kriteria yang perlu dipertimbangkan adalah ketersediaan sumberdaya manusia (dalam SKPD terkait) untuk melaksanakan program dan Satuan Kerja (Satker), berikut tenaga pendukung lainnya.

• Korelasi dengan Rencana Strategis SKPD. Karena kegiatan yang berkorelasi jelas dengan Rencana Strategis SKPD, maka lebih besar kemungkinan anggarannya diusulkan oleh SKPD bersangkutan, dan seharusnya hal tersebut menjadi salah satu kriteria prioritas. Alternatifnya adalah, program dan kegiatan tersebut nantinya harus ‘dibahasakan’ sesuai nomenklatur yang tertera dalam Renstra SKPD (pada saat penyiapan anggaran di SKPD).


• Mendukung program dan kegiatan dari Provinsi dan Pusat serta dukungan pendanaannya. Informasi ini semestinya sudah diperoleh pada saat pertemuan konsultasi dengan Pokja Sanitasi Provinsi dan TTPS di Tahap-C: Penyusunan Rencana Strategi Sanitasi Kota.

• Data historis atas realisasi belanja sanitasi per subsektor. Dengan asumsi bahwa kebutuhan anggaran sanitasi akan meningkat setelah tersusunnya Rencana Strategis Sanitasi Kota, maka data historis tersebut akan memberikan perkiraan kepada anggota Pokja Sanitasi Kota. Utamanya mengenai berapa besar biaya yang dianggap ‘layak’ untuk diajukan dalam Rencana Tindak Sanitasi ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ataupun Panitia Anggaran DPRD. Data historis ini dapat membantu memberikan argumen untuk pengajuan anggaran.

Pertimbangan lainnya: • Keselarasan proses, urut-urutan atau tahapan pembangunan, misalnya harus tersedia studi

dan disain teknis terlebih dulu sebelum dilaksanakannya pembangunan, atau harus telah tersedianya lahan sebelum terlaksananya pembangunan.

• Keselarasan dengan sektor lainnya, utamanya dengan kegiatan pembangunan air bersih, jaringan jalan, perumahan, dll.

• Keselarasan pembangunan dengan kawasan/wilayah sekitarnya, misalnya antara TPS/TPA Sampah atau IPLT dengan kawasan sekitarnya, dll.

• Kesiapan (readiness) Kab/Kota untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan, seperti telah tersedianya Studi dan Disain, Lahan, komitmen anggaran, kesiapan masyarakat, dll.

Proses pemilihan Kegiatan Prioritas dapat dilaksanakan dengan cara, misalnya: • Analisis kuantitatif : analisis ini menitikberatkan pengolahan data dengan menggunakan

kriteria tersebut di atas, kemudian pemberian bobot dan nilai (weighting factors analysis). Kegiatan yang mempunyai total nilai tertinggi diasumsikan mempunyai prioritas “tinggi”.

• Analisis kualitatif : analisis ini berdasarkan penilaian kualitatif atas masing-masing kegiatan. • Focus Group Discussion : Anggota Pokja melakukan diskusi terfokus terhadap masing-masing

program/kegiatan, mengadakan penilaian dari berbagai aspek (teknis, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, keuangan, dll).

• Gabungan : dari beberapa pendekatan tersebut di atas.


4. Penetapan Prioritas Pembangunan Sanitasi

Program dan kegiatan prioritas yang telah terpilih tersebut di atas (butir 3) kemudian disusun berdasarkan skala prioritasnya, yaitu tahun pertama (n+1), kedua (n+2) sampai dengan kelima (n+5), dimana n adalah tahun penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi. Ilustrasi untuk menggambarkan skala prioritas, keterkaitan dan urutan dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ilustrasi 3 : Pentahapan, Keterkaitan dan Urutan Program dan Kegiatan Jangka Menengah


Manual MP-03 : Internalisasi Program dan Kegiatan Prioritas Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan komitmen Kepala-kepala SKPD tentang arah pelaksanaan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota dalam jangka menengah yang digambarkan melalui prioritasi program/kegiatan, serta terbangunnya komitmen di antara mereka terkait upaya perbaikan kondisi sanitasi Deskripsi Menginternalisasikan hasil kerja Pokja ke dalam SKPD-SKPD menjadi salah satu kunci untuk membangun komitmen seluruh jajaran di kabupaten/kota untuk memperbaiki kondisi sanitasi. Termasuk di dalamnya mengkomunikasikan Prioritas Program/Kegiatan dalam rangka penyusunan MPSS. Jangan sampai terjadi di kelak kemudian hari, SKPD-SKPD lepas tangan atau merasa tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang dihasilkan Pokja. Melalui kegiatan ini Pokja bisa memperoleh umpan balik, koreksi, dan saran atas Daftar Prioritas Program/Kegiatan yang telah disusun, khususnya menyangkut kegiatan-kegiatan yang membutuhkan investasi relatif besar dan melibatkan sejumlah instansi, baik di pusat maupun di provinsi. Selain meningkatkan kualitas Memorandum Program, hal ini juga dapat meningkatkan rasa memiliki (ownership) dan komitmen dari seluruh pihak yang berkepentingan. Kegiatan 1. Persiapan materi presentasi dan konsultasi 2. Konsultasi dan presentasi dengan Kepala SKPD dan Jajarannya 3. Konsolidasi masukan dan revisi Program dan Kegiatan Prioritas 4. Diseminasi Program dan Kegiatan Prioritas


Output 1. Perbaikan Bab 3: Konsolidasi Program dan Kegiatan berdasarkan masukan SKPD 2. Risalah rapat/presentasi atau lembar kesepakatan dengan Kepala SKPD dan stakeholder lain. Penjelasan Kegiatan 1. Persiapan Materi Presentasi dan Konsultasi

Program dan Kegiatan Prioritas Sektor Sanitasi Tahun (n+1 sampai dengan n+5) yang telah terpilih, selanjutnya harus dipresentasikan dan dikonsultasikan dengan Kepala SKPD untuk memperoleh komentar, saran, koreksi, dan umpan-balik. Agar kegiatan konsultasi dapat berlangsung dengan baik, lancar dan transparan maka Tim Pokja harus mempersiapkan materi presentasi dan data-data pendukung selengkap mungkin. Hal ini agar lebih meyakinkan Kepala SKPD bahwa program dan kegiatan yang diprioritaskan memang layak untuk ditindaklanjuti.

2. Konsultasi dengan Kepala SKPD dan Jajarannya

Daftar Panjang dan Skala Prioritas yang telah disusun tersebut kemudian dipresentasikan dengan Kepala SKPD. Pokja dapat juga mengundang pihak-pihak yang berkepentingan, seperti: lembaga penelitian/perguruan tinggi, LSM, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta terkait sanitasi (perusahaan pengurasan tinja rumah tangga, pengangkutan sampah, dll). Pembahasan dan konsultasi ini tidak saja mencakup aspek teknis akan tetapi juga aspek kelembagaan, komunikasi, keuangan, partisipasi masyarakat dan swasta, kebijakan dan pengaturan, dan lain-lain. Jika mungkin, bahas juga tentang kesiapan pelaksanaan, misalnya kesiapan masyarakat, ketersediaan lahan, ketersediaan studi dan disain (DED), dll.


3. Konsolidasi Input dan Revisi

Berbagai masukan, saran, informasi baru, dan koreksi tersebut di atas (butir 2) menjadi bahan bagi revisi Program dan Kegiatan Prioritas. Adanya input dan koreksi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen dan dukungan dari para pihak dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini nantinya.

4. Diseminasi Program dan Kegiatan Prioritas

Program dan Kegiatan Prioritas yang telah dikonsolidasi dan direvisi tersebut (butir 3) kemudian didesiminasikan kepada Bupati/Walikota dan masing-masing Kepala SKPD guna memperoleh dukungan dan tindak lanjut. Dengan demikian Kepala SKPD tentunya sudah memiliki Daftar Program terpilih yang layak untuk segera dianggarkan pada tahun mendatang (n+1).

5. Internalisasi ke dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran

Internalisasi Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan tersebut di atas juga perlu diinternalisasi ke dalam dokumen-dokumen perencanaan yang ada di Pemerintah Daerah, seperti RKPD, Renja, KUA & PPAS, serta RKA-SKPD.


Manual MP-04 : Pemrograman dan Penganggaran Kegiatan Jangka Menengah Tujuan kegiatan ini adalah memastikan tersusunnya Rencana Kegiatan Jangka Menengah untuk periode 5 tahun mendatang dan terbangunnya kesepakatan awal tentang Rencana Jangka Menengah tersebut oleh seluruh SKPD Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Deskripsi Sangat penting bagi seluruh SKPD memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan pembangunan sanitasi kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Jangka Menengah. Rencana jangka menengah ini diperlukan bukan saja sebagai pemandu kabupaten/kota untuk memenuhi target-target pembangunan sanitasi mereka, melainkan juga agar setiap SKPD menyadari peran masing-masing di masa depan. Rencana Jangka Menengah tersebut juga harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan stakeholder lain, terutama pemerintah provinsi dan pusat. Dapat dipastikan, sebagian kegiatan jangka menengah membutuhkan pendanaan baik dari provinsi maupun pemerintah pusat. Apalagi untuk pembangunan infrastruktur yang berbasis kelembagaan dan membutuhkan dana cukup besar. Tidak ada pilihan lain bagi kabupaten/kota kecuali melakukan advokasi sumber-sumber pendanaan non-APBD tersebut jauh-jauh hari. Penting juga bagi Pokja mengkomunikasikan Program Jangka Menengah mereka pada stakeholder-stakeholder lain sebagai upaya “pemasaran” program dan kegiatan kabupaten/kota dalam upaya memperbaiki kondisi sanitasi. Paling tidak, pada tahap ini Pokja bisa mulai mengkomunikasikannya pada: dunia usaha, kalangan akademis, media massa, dan kalau mungkin juga kelompok donor.


Kegiatan 1. Identifikasi Program dan Kegiatan Jangka Menengah 2. Identifikasi Kebutuhan Studi dan Desain 3. Justifikasi Keuangan dan Pertimbangan Lainnya 4. Menggali Potensi Sumber Pendanaan Non-Pemerintah 5. Rancangan Program Jangka Menengah 6. Konsultasi dengan Kepala SKPD 7. Penetapan Kegiatan dan Anggaran Jangka Menengah 8. Penyepakatan Rencana Pengelolaan Output 1. Penulisan Bab 4: Kebutuhan Studi dan Desain 2. Penulisan Bab 5: Rencana Implementasi Jangka Menengah 3. Penulisan Bab 7: Rencana Pengelolaan Program 4. Risalah rapat/presentasi atau lembar kesepakatan dengan Kepala SKPD dan stakeholder lain Penjelasan Kegiatan 1. Identifikasi Program dan Kegiatan Jangka Menengah

Berdasarkan Tabel Prioritas Pembangunan Sanitasi yang telah disusun dan dibahas bersama setiap Kepala SKPD, Pokja mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan jangka menengah (5 tahunan). Pelaksanaan dari masing-masing kegiatan ini harus mencerminkan urutan, tahapan dan keterkaitan yang logis antar kegiatan.


2. Identifikasi Kebutuhan Studi dan Disain

Setelah menyusun kegiatan jangka menengah, Pokja selanjutnya mengidentifikasi keberadaan dan kebutuhan studi dan desain dari kegiatan-kegiatan tersebut. • Identifikasi studi/desain yang sudah dimiliki kabupaten/kota (pernah disusun). Jika sudah ada,

pastikan bahwa studi atau desain tersebut masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Jika ada kekurangan atau tidak mutakhir, pastikan bagaimana melakukan perbaikan.

• Identifikasi dan perinci studi/desain yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan, khususnya pembangunan infrastruktur, dalam jangka menengah.

Studi dan desain yang diutamakan adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat langsung diterapkan, di antaranya: master plan, studi kelayakan, desain detail (DED), AMDAL, LARAP, dan sebagainya.

Identifikasi studi dan desain hendaknya juga disertai dengan penyiapan Kerangka Acuan (TOR) sederhana yang dapat menggambarkan mengenai: • Latar belakang studi • Tujuan sasaran studi • Ruang lingkup studi • Lokasi studi • Hasil (deliverables) yang diharapkan • Sumberdaya yang dibutuhkan (tenaga ahli, fasilitator, dll) • Perkiraan biaya studi • Jangka waktu pelaksanaan studi • Instansi pelaksana • Alternatif sumber pendanaan • Tata cara pengadaan barang dan jasa (tender), dll. Selanjutnya identifikasi ketersediaan dana/biaya untuk melaksanakan Studi dan Disain tersebut. Bila belum tersedia segera ajukan dalam Memorandum Program agar dapat dibiayai pada tahun berikutnya. Untuk jelasnya proses ini dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.


Gambar 2 : Proses Identifikasi Kebutuhan Studi dan Disain serta Pembiayaannya


3. Justifikasi Keuangan dan Pertimbangan Lainnya 3.1 Estimasi Kebutuhan Biaya

Estimasi kebutuhan biaya dan investasi merupakan prasayarat bagi penyusunan kegiatan jangka menengah. Estimasi kebutuhan biaya harus dilakukan untuk kegiatan fisik infrastruktur dan non-fisik dalam lima tahun mendatang. Pastikan estimasi dilakukan secara lebih terperinci dan teliti.

3.2 Estimasi Kemampuan Keuangan Pemerintah selama 5 tahun mendatang

Pokja perlu membuat analisis keuangan daerah untuk memperkirakan kemampuan keuangannya. Hal ini perlu dilakukan agar proyeksi alokasi pendanaan pelaksanaan kegiatan jangka menengah yang dibuat nantinya lebih mendekati kenyataan sebenarnya. Ini hanya bisa dilakukan jika Pokja dapat menghitung atau memperkirakan: • kemampuan pendanaan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota • potensi pendanaan yang dialokasikan dari APBD provinsi • potensi pendanaan yang dialokasikan dari APBN, termasuk di dalamnya yang bersumber dari

Bantuan Luar Negeri, hibah atau pinjaman (PHLN). Untuk itu Pokja perlu menjalin komunikasi dengan provinsi, melalui Pokja Provinsi, dan pemerintah pusat, melalui satker-satker di provinsi, untuk membuat “kesepakatan awal” tentang alokasi dana dari keduanya. (Kegiatan yang dapat dibiayai oleh keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat dilihat pada Lampiran).

3.3 Justifikasi dan Pertimbangan Lainnya

Pokja harus membuat justifikasi untuk program-program berskala besar, kompleks, dan atau punya dampak besar terhadap masyarakat. Justifikasi yang dimaksud mencakup: • Aspek teknis: apakah sarana dan prasarana yang akan dibangun telah memenuhi persyaratan

teknis, perencanaannya bisa dipertanggung-jawabkan, pilihan sistem dan teknologinya tepat sesuai kebutuhan, dan sebagainya.

• Aspek finansial: apakah perhitungan biayanya masuk akal, apakah sumber dananya bisa diamankan, apakah analisis biayanya sudah memasukkan faktor keberlanjutan, dan sebagainya.


• Aspek ekonomi: apakah program/kegiatan ini memiliki keuntungan ekonomi, apakah mengurangi tingkat kerugian masyarakat, dan sebagainya.

• Aspek hukum: menjelaskan dasar hukum yang mendukung dilaksanakannya sebuah kegiatan. • Aspek kebijakan daerah dan kelembagaan: apakah kegiatan ini mendukung kebijakan dan

kelembagaan daerah. 4. Menggali Potensi Sumber Pendanaan Non-Pemerintah

Belum tentu semua kegiatan jangka menengah dapat dibiayai oleh dana dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Biasanya ada kekurangan atau gap yang cukup besar. Karena itu, Pokja harus berupaya menutup gap ini agar rencana jangka menegah tersebut bisa diamankan. Ini bisa dilakukan jika kabupaten/kota bisa mengakses dana dari sumber-sumber alternatif seperti: lembaga keuangan luar negeri, kelompok donor, kalangan swasta, dan sebagainya. Peranan swasta dalam mendukung kegiatan sanitasi dapat melalui Dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP/PSP). Kemitraan ini terjadi apabila pihak swasta melakukan kerjasama bisnis dengan Pemerintah Daerah atau BUMD, dimana kedua belah pihak melakukan investasi. Sedangkan dana CSR pada umumnya bersifat hibah, baik berupa kegiatan, dana segar, maupun hibah sarana fisik. Pokja dapat melakukan pemaketan program/kegiatan dengan menyusun proposal-proposal (Project Digest, misalnya) untuk dikirimkan ke sumber-sumber dana alternatif tersebut. Sebelum menyusun dan kemudian mengirimkan proposal-proposal, ada baiknya Pokja menjalin komunikasi informal dengan pihak-pihak yang potensial tersebut untuk menjajaki kemungkinannya. Beberapa materi dan pertemuan yang perlu dipersiapkan: • Bahan promosi peluang partisipasi dan atau proposal investasi swasta • Rapat/pertemuan dengan investor swasta yang berminat di sektor sanitasi • Membuat Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan investor • Tindak lanjut dan monitoring


5. Rancangan Program Jangka Menengah Sanitasi

Menyusun Rancangan Program Jangka Menengah sebagai draft pertama (dan mungkin dibutuhkan beberapa versi sebelum tiba ke versi final). Rancangan Program Jangka Menengah ini memuat informasi mengenai • Nama program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang, dengan

memberikan justifikasinya. • Jumlah biaya yang dibutuhkan selama jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, baik yang

bersumber dari APBN Pusat, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota maupun dari masyarakat, dunia usaha, dan bantuan luar negeri (hibah atau pinjaman).

• Implikasi yang mungkin timbul bila usulan program/kegiatan tertunda atau batal dilaksanakan. 6. Konsultasi dengan Kepala SKPD

Tujuan kegiatan ini adalah mendapatkan kepastian bahwa kegiatan-kegiatan dalam Program Jangka Menengah dapat dialokasikan anggarannya di tahun-tahun mendatang, sesuai dengan rencana pelaksanaannya. Langkah ini akan mengikat SKPD-SKPD untuk memberikan komitmen anggarannya di tahun-tahun mendatang. Presentasi dan konsultasi dengan Kepala SKPD ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan masukan, saran, dan koreksi. Selain itu juga perlu dilakukan konsultasi dengan Tim Pengarah Pokja yang anggotanya merupakan merupakan para Kepala SKPD, dan konsultasi dengan TAPD yang anggotanya juga para Kepala SKPD.

7. Penetapan Program dan Kegiatan Jangka Menengah

Pokja selanjutnya harus membuat kesepakatan internal tentang Program Jangka Menengah dan rencana alokasi anggarannya dengan seluruh SKPD melalui forum rapat Kepala SKPD. Kesepakatan ini kemudian ditetapkan sebagai Program dan Kegiatan Jangka Menengah definitif yang menjadi pegangan bersama.


8. Penyepakatan Rencana Pengelolaan 8.1 Jadual Pelaksana

Menyusun rencana jadual pelaksanaan program/ kegiatan: • Untuk Rencana Jangka Menengah dirinci per tahun atau per 6 bulanan. • Pembuatan jadual ini dapat menggunakan Gantt Chart atau metode lainnya.

8.2 Instansi Pelaksana

Menjelaskan fugsi, peranan, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing dinas/instansi dan para stakeholder dalam pelaksanaan program/kegiatan, mulai dari pelaksanaan Studi dan Disain Teknis, maupun pada saat pelaksanaan pembangunan (konstruksi, supervisi) serta monitoring dan evaluasi. • Tingkat Kabupaten/Kota : Pokja Kab/Kota, SKPD Kab/Kota • Tingkat Provinsi : Pokja Provinsi, SKPD Provinsi • Tingkat Nasional : TTPAMS, PMU dan PIU (Teknis, Advokasi, dan Kelembagaan).

8.3 Rencana Penganggaran Menjelaskan mengenai rencana penganggaran dari masing-masing sumber, yaitu: • APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota • Bantuan Luar Negeri (hibah atau hutang) • Swasta, BUMD • Masyarakat Rencana penganggaran ini disajikan dalam tabel-tabel program dan kegiatan dilengkapi dengan kolom-kolom sumber pendanaan, besarannya, dan jadual (tahun) kebutuhan pendanaannya.


8.4 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Menyusun Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (Procurement Plan) untuk dari keseluruhan program/kegiatan/proyek sehingga memudahkan memantau dan mengevaluasi progress dari masing-masing kegiatan tersebut. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa harus didukung dengan kelengkapan Dokumen Tender (Lelang), kepastian ketersediaan pendanaan, dan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

9. Penyepakatan Rencana Pengelolaan Program

Bersamaan atau setelah penetapan Program dan Kegiatan Jangka Menengah, Pokja harus mendorong proses penyepakatan Rencana Pengelolaan, yang mencakup: • Jadwal pelaksanaan • Instansi pelaksana (penanggung jawab utama dan pendukung) • Anggaran dan jadual kebutuhan pendanaan • Proses pengadaan barang dan jasa (sesuai dengan peraturan yang berlaku)


Penjelasan Tambahan Tahun Penyusunan dan Pelaksanaan/Implementasi MPSS: • Tahun n (misalnya tahun 2011) : tahun awal Penyusunan Memorandum Program • Tahun n+1 (misalnya tahun 2012) : Implementasi tahun Pertama Memorandum Program • Tahun n+2 (misalnya tahun 2013) : Implementasi tahun Kedua Memorandum Program • Tahun n+3 (misalnya tahun 2014) : Implementasi tahun Ketiga Memorandum Program,dst. Program dan Kegiatan Tahun Pertama (n+1) dan Kedua (n+2)

a. Tahun n (misal 2011) merupakan tahun dimulainya penyusunan Dokumen Memorandum Program

b. Pada tahun n (misal 2011) secara bersamaan juga sedang berlangsung proses pembahasan anggaran (APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN) untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun n+1 (2012). Diharapkan pada bulan Oktober tahun berjalan (2011) sudah dapat diperoleh informasi mengenai program/kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun tahun n+1 (2012).

c. Pada tahun n (misal 2011) juga secara bersamaan, baik di daerah maupun di pusat, sedang dilakukan persiapan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun n+2 (2013). Berbagai kegiatan rapat konsultasi, baik tingkat kab/kota, propinsi maupun pusat dilakukan untuk memilih dan menetapkan program dan kegiatan prioritas tersebut. Diharapkan pada bulan Oktober tahun berjalan (2011) sudah dapat diperoleh informasi mengenai program/kegiatan sanitasi yang akan dilaksanakan pada tahun n+2 (2013), walaupun masih ada kemungkinan perubahan sehubungan dengan masih harus dilaluinya proses pembahasan anggaran pada tahun n+1.

d. Walaupun Memorandum Program masih dalam proses penyusunan, sangat diharapkan bahwa program dan kegiatan pembangunan sanitasi untuk tahun n+1 dan n+2 sudah mengakomodasikan Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebagai basis perencanaan program dan kegiatan.

e. Peran Pokja bersama konsultan/fasilitator adalah mengawal dan memastikan bahwa program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun n+1 dan n+2 sudah sesuai atau selaras dengan hasil Penilaian Prioritas dan Rencana Implementasi Jangka Menengah.

f. Setelah melalui kajian (butir d dan e) maka program dan kegiatan pada butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam Program/Kegiatan tahun n+1 dan n+2.


Manual MP-05 : Pemrograman dan Penganggaran Tahunan Tersusunnya Rencana Implementasi Tahunan pembangunan sektor sanitasi dan dipastikannya alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Pertama (n+1)1. dan Kedua (n+2). Deskripsi Penting sekali bagi kabupaten/kota memiliki rencana investasi sektor sanitasi yang jelas. Termasuk rencana pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya (n+1). Rencana yang dimaksud bukan sekadar di atas kertas, tetapi merupakan rencana yang disepakati bersama oleh seluruh SKPD, dan mendapatkan komitmen pendanaan dari proses anggaran di kabupaten/kota serta provinsi dan pemerintah pusat. Tanpa adanya kesepakatan dan komitmen dari sumber-sumber pendanaan, upaya kabupaten/kota untuk memperbaiki kondisi sanitasinya jelas akan menemui banyak kendala. Pada dasarnya ada dua jenis kegiatan yang dapat dituangkan dalam rencana tahunan, yaitu: • Kegiatan yang siap dilaksanakan karena telah memenuhi persyaratan (telah memiliki DED, anggaran

telah tersedia, tidak ada permasalahan lahan, kesiapan masyarakat, dll), dan • Kegiatan yang sifatnya mendesak dan segera (misalnya sanitasi di lokasi bencana alam, kebakaran,

banjir, dll). Rencana Kegiatan Tahun Pertama disusun pertama kali bersamaan dengan proses penyusunan Dokumen MPSS, dengan harapan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dipastikan dapat dilaksanakan pada tahun pertama (n+1), dimana tahun n adalah tahun penyusunan MPSS.

1 Dalam hal ini Tahun n merupakan tahun dimulainya proses penyusunan Memorandum Program (MPSS)


Kegiatan Penyusunan Rencana Implementasi Tahun n+1: 1. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun n+1 2. Verifikasi dengan Kepala SKPD dan instansi terkait tentang alokasi Anggaran 3. Menggali potensi sumber pendanaan non-Pemerintah 4. Penetapan kegiatan dan anggaran tahun pertama (n+1) Penyusunan Rencana Implementasi Tahun n+2: 1. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun n+2 2. Verifikasi dengan Kepala SKPD dan instansi terkiat tentang alokasi Anggaran 3. Menggali potensi sumber pendanaan non-Pemerintah 4. Penetapan kegiatan dan anggaran tahun kedua (n+2) Output 1. Penulisan Bab 4: Kebutuhan Studi dan Desain 2. Penulisan Bab 6: Rencana Implementasi Tahunan 3. Penulisan Bab 7: Rencana Pengelolaan Program Penjelasan Kegiatan Penyusunan Rencana Implementasi Tahun Pertama (n+1) 1. Identifikasi Kegiatan Tahun Pertama yang Siap Dilaksanakan

Pokja mengidentifikasi kegiatan-kegiatan mana saja yang dapat dimasukkan sebagai kegiatan Tahun Pertama, yakni kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan segera. Beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk menilai kesiapan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pertama antara lain:


• Permasalahan sanitasi yang kritis • Kebutuhan dan kesiapan masyarakat setempat • Ketersediaan Studi dan Disain Teknis yang siap diterapkan • Ketersediaan anggaran (diutamakan yang telah teralokasikan di APBN atau APBD) • Tidak ada permasalahan lahan dan ganti-rugi di lapangan (lahan telah tersedia) • Dokumen tender sudah siap bila akan dilaksanakan oleh pihak ketiga

Kegiatan jangka pendek yang telah diidentifikasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam Tabel Program dan Kegiatan Tahun Pertama (atau 20xx). Tabel ini dilengkapi dengan kolom tandatangan sebagai bentuk komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan. Tabel inilah yang akan dikonsultasikan dan dikomunikasikan dengan Kepala SKPD dan stakeholder lainnya dalam rangka menetapkan Tabel Kegiatan dan Anggaran Jangka Pendek.

2. Verifikasi dengan Kepala SKPD dan Instansi Terkait tentang Alokasi Anggaran

Verifikasi dengan Kepala SKPD dan instansi terkait tentang alokasi Anggaran untuk tahun n+1 dari Dokumen APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, dan APBN yang telah disetujui. Pastikan bahwa proses verivikasi dilakukan pada kuartal pertama tahun n atau paling tidak sebelum bulan juni sehingga dapat dimasukkan ke dalam proses penganggaran tahun n+1

3. Menggali Potensi Sumber Pendanaan Alternatif (non-Pemerintah)

Guna mengoptimumkan sumber-sumber pendanaan, Pokja diharapkan dapat menjajaki kemungkinan mendapatkan/mengakses dana di luar sumber-sumber APBD, APBD Provinsi, dan APBN. Misalnya bagaimana melibatkan kalangan donor, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan, dan masyarakat setempat. Untuk ini, paling tidak Pokja harus menyelenggarakan pertemuan kecil untuk sosialisasi Kegiatan Jangka Pendek sekaligus menjalin komunikasi dan mengadvokasi pihak-pihak tersebut untuk terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Jangka Pendek tersebut. Baik melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS/PPP), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Hibah (dari kalangan donor), dan kontribusi masyarakat secara langsung.


4. Penetapan Kegiatan dan Anggaran Tahun n+1

Menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun n+1 yang telah diverifikasi alokasi anggarannya dan kesiapan pelaksanaannya (DED sudah tersedia, lahan sudah siap, dan masyarakat telah siap).

Penyusunan Rencana Implementasi Tahun Kedua (n+2) 1. Identifikasi Rencana Kegiatan Tahun Kedua yang Siap Dilaksanakan

Identifikasi rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun kedua (n+2), yang di-update dari Daftar Program Jangka Menengah).

2. Verifikasi dengan Kepala SKPD dan Instansi Terkiat tentang Alokasi Anggaran

Verifikasi dengan Kepala SKPD dan instansi terkait rencana alokasi Anggaran untuk tahun n+2 yang akan diajukan melalui prosedur: • Rakor Pokja dengan Kepala SKPD dan TAPD (Februari) • Rakor Sanitasi Provinsi (Maret) • Ratek dan Konreg untuk Ke-Cipta-Karya-an (Maret) • Rakor Pokja Provinsi dan SKPD (April)

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggota Pokja, melalui SKPD masing-masing, mengawal proses penyusunan KUA-PPAS pada bulan Mei-Juni.

3. Menggali Potensi Sumber Pendanaan Alternatif (non-Pemerintah)

Melanjutkan upaya penggalian potensi Sumber Pendanaan Alternatif (non-Pemerintah), misalnya melalui pemanfaatkan dana CSR (Corporate Social Responsibility), kemitraan Pemerintah-Swasta, dan sebagainya.


4. Penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun n+2

Pembahasan dan penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun n+2 baik untuk kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Kab/Kota atau APBD Provinsi maupun APBN Pusat atau sumber-sumber lainnya.


Manual MP-06 : Komitmen atas Program dan Kegiatan Memorandum Program Sektor Sanitasi yang disusun ini harus memperoleh dukungan dan komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik di daerah maupun di pusat. Deskripsi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sanitasi membutuhkan kerjasama, komunikasi dan koordinasi antar sejumlah pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik Pemerintah di tingkat Pusat maupun Daerah, serta masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga internasional. Oleh sebab itu komitmen dari para pemangku kepentingan tersebut sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan sanitasi ini nantinya. Kegiatan 1. Persiapan Rapat Konsultasi 2. Rapat Konsultasi Tingkat Provinsi 3. Rapat Konsultasi Tingkat Nasional (Regional) 4. Merumuskan kesepakatan dan komitmen antar pemangku kepentingan.


Penjelasan Kegiatan 1. Persiapan Rapat Konsultasi

Rapat Konsultasi, baik tingkat Provinsi maupun Pusat (Regional), merupakan momen yang sangat penting bagi Pokja dan atau Kepala SKPD Kab/Kota. Pada Rapat tersebut akan dibahas mengenai tindak-lanjut pelaksanaan dan pembiayaan dari masing-masing kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Program Jangka Menengah dan Tahunan. Persiapan yang harus dilakukan antara lain: • Mempersiapkan dan mendiseminasikan materi dan bahan presentasi • Mempersiapkan data dan informasi pendukung • Konsolidasi dan koordinasi dengan Tim Pokja Provinsi dan Pusat.

2. Rapat Konsultasi di tingkat Provinsi

Rapat pembahasan dan konsultasi di tingkat Provinsi adalah untuk membahas Rencana Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan dalam rangka koordinasi antara program dan pendanaan Provinsi dengan Kabupaten/kota, sekaligus untuk keterpaduan dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi ybs. Pada Rapat ini diharapkan dapat disepakati (komitmen) mengenai: • Program dan Kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi • Program dan Kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai oleh APBN Pusat • Program dan Kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai oleh sumber lainnya (swasta, bantuan luar

negeri, lembaga donor internasional, dll)


3. Rapat Konsultasi di Tingkat Nasional (Regional)

Rapat pembahasan dan konsultasi di tingkat Nasional (Regional) adalah untuk membahas Rencana Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan dalam rangka koordinasi antara program dan pendanaan di tingkat Nasional Pada Rapat ini diharapkan dapat disepakati (komitmen) mengenai: • Program dan Kegiatan yang akan dibiayai melalui APBN Pusat • Program dan Kegiatan yang akan dibiayai melalui Bantuan Luar Negeri (hibah atau hutang) Rapat-rapat tersebut di atas merupakan Rapat Koordinasi yang melibatkan Pokja Kabupaten/Kota, Pokja Provinsi, SKPD terkait, Satuan Kerja (Satker) terkait, perwakilan dari TTPS/PMU dan PIU (Teknis, Advokasi, dan Kelembagaan). Rapat-rapat ini bertujuan memperoleh kesepakatan mengenai Program dan Kegiatan serta aspek pendanaannya (sharing).

4. Sosialisasi dan Promosi Sanitasi kepada Swasta dan Masyarakat

Sosialisasi dan promosi sanitasi kepada dalam berbagai forum dan asosiasi bisnis, kalangan swasta dan masyarakat dalam rangka menjaring minat swasta untuk melakukan invesasi.

5. Merumuskan kesepakatan dan menjalin komitmen antar pemangku kepentingan

Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kesepakatan dan Komitmen yang ditandatangani oleh para pihak yang mewakili Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini untuk menjamin terlaksananya program tersebut.


Manual MP-07 : Penulisan Memorandum Program Tersusunnya Dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi beserta lampiran-lampirannya, yang merupakan kesepakatan dan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka pelaksanaan dan pembiayaan program dan kegiatan pembangunan sanitasi. Deskripsi Dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) merupakan hasil dokumentasi dan rangkuman dari keseluruhan proses tersebut di atas (MP-01 sampai dengan MP-06). Materi utama Dokumen ini adalah Daftar Program/Kegiatan Prioritas, Justifikasi, dan tabel-tabel Program/Kegiatan yang telah disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan. Penulisan Dokumen ini dikoordinir oleh Ketua Pokja dengan dibantu oleh staf Pokja lainnya. Dukungan staf Pokja yang berasal dari berbagai Dinas dan Instansi tentunya akan memudahkan dan mempercepat proses penyusunan Dokumen ini. Guna meningkatkan kualitas dan akurasi Dokumen MPSS, Tim Pokja akan difasilitasi oleh Fasilitator dan Tenaga Ahli. Kegiatan 1. Penentuan Outline MPSS 2. Penulisan Dokumen MPSS 3. Penyuntingan dan Finalisasi Dokumen MPSS 4. Pengesahan/Legalisasi Dokumen MPSS


Penjelasan Kegiatan 1. Penentuan Outline MPSS

Pada dasarnya Dokumen MPSS telah memiliki Format dan Outline tertentu. Secara umum Outline atau Daftar Isi MPSS adalah sebagai berikut: 1. Pendahuluan 2. Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi 3. Konsolidasi dan Prioritasi Program dan Kegiatan 4. Kebutuhan Studi dan Disain Teknis 5. Rencana Implementasi Jangka Menengah 6. Rencana Implementasi Tahunan 7. Rencana Pengelolaan Program 8. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

2. Penulisan Dokumen MPSS

Penulisan Dokumen MPSS dilakukan oleh Tim Pokja. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik, Tim Pokja dapat mengundang Fasilitator atau Tenaga Ahli untuk memandu atau memberikan masukan, khususnya aspek teknis dan perhitungan keuangan, selama proses penyusunan Dokumen tersebut. Garis besar materi yang akan disajikan dalam Dokumen MPSS ini adalah sebagai berikut 1. Pendahuluan : Menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan dan sasaran,

landasan hukum, kedudukan MPSS dalam Program PPSP, serta ruang lingkup dan metode penyusunan MPSS.

2. Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi

: Menjelaskan mengenai hasil review dan penajaman Kerangka Kerja Logis (KKL) yang telah disiapkan dalam Dokumen Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK). KKL disusun untuk setiap subsektor, yaitu air limbah, persampahan, drainase, dan kesehatan.


3. Konsolidasi dan Prioritasi Program dan Kegiatan

: Menjelaskan mengenai hasil konsolidasi program/ kegiatan, justifikasi, proses prioritasi program/kegiatan, dan daftar program/kegiatan prioritas untuk 5 tahun mendatang (n+1 sampai dengan n+5).

4. Kebutuhan Studi dan Disain Teknis

: Menjelaskan mengenai hasil telaahan terhadap kebutuhan Studi dan Disain Teknis untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan sanitasi. Hal ini meliputi Pra Studi Kelayakan (Pra FS), Studi Kelayakan (FS), Master Plan, DED dan RAB, Amdal, dan lain-lain. Selain itu juga harus diidentifikasi mengenai ketersediaan dana untuk pelaksanaan Studi dan Disain tersebut.

5. Rencana Implementasi Jangka Menengah

: Menjelaskan mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu dari tahun n+1 sampai dengan n+5. Dilengkapi dengan informasi mengenai lokasi proyek, volume kegiatan, jumlah dana yang dibutuhkan dan sumber pendanaannya, jangka waktu pelaksanaan, dan tahun dimulainya kegiatan tersebut.

6. Rencana Implementasi Tahunan

: Menjelaskan secara lebih rinci terhadap Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pertama (n+1). Program/ Kegiatan tahun pertama utamanya adalah proyek yang telah siap dilaksanakan karena telah memiliki (1) Studi dan Disain Teknis yang memadai, (2) Anggaran telah teralokasi (committed), (3) tidak ada permasalahan pertanahan, (4) sesuai prioritas kabupaten/kota, dan (5) masyarakat sudah siap. Catatan : Materi yang dikandung dalam Bab 6 ini akan dimutakhirkan setiap tahun atau menjadi Rencana Tahun (n+2, (n+3) ) dst.


7. Rencana Pengelolaan Program

: Menjelaskan mengenai tata cara pengelolaan program (manajemen dan organisasi), dinas/instansi pelaksana, jadual pelaksanaan kegiatan, skema pendanaan, rencana pengadaan barang dan jasa (procurement plan), dan lain-lain.

8. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

: Berisikan rekomendasi, saran-saran dan rencana tindak lanjut.

3. Penyuntingan dan Finalisasi Dokumen MPSS

Kegiatan penyuntingan dan koreksi selama proses penyusunan MPSS ini cukup sering terjadi seiring dengan adanya sejumlah masukan, saran, koreksi, dan perubahan-perubahan. Perubahan dari masing-masing versi, baik cetak maupun softcopy, hendaknya dapat terdokumentasi atau tersimpan dengan baik.

4. Pengesahan/Legalisasi Dokumen MPSS

Dokumen MPSS, termasuk yang versi Tahunan, yang telah tersusun harus memperoleh kesepakatan dari masing-masing pemangku kepentingan, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pengesahan/legalisasi dokumen MPSS sangat penting agar bersifat mengikat. Pada Modul MP-01, Kegiatan No. 5, dijelaskan bagaimana membangun komitmen para stakeholder ke semua tingkat pemerintahan, kalangan swasta, donor, dan masyarakat. Pada MP-01 itu juga Pokja telah dibimbing dan berhasil menetapkan kerangka legalisasi Dokumen MPSS. Karena itu pada modul ini tugas Pokja adalah sekadar meminta tanda tangan sebagai pengesahan Dokumen MPSS tiga pihak; Walikota, Bupati, Gubernur, dan Perwakilan Pemerintah Pusat.



Pelaksanaan Studi dan Disain, Monev dan Rencana Implementasi Tahunan (dilaksanakan secara reguler setiap tahun)


MP-08 : Pelaksanaan Studi dan Disain Teknis Pelaksanaan Studi dan Disain bertujuan agar pembangunan infrastruktur sanitasi dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, serta dapat berlangsung dengan efisien, efektif, optimal, cepat, dan dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan Kabupaten/Kota. Deskripsi Terdapat sejumlah Studi dan Disain Teknis yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sanitasi di wilayahnya. Jenis kebutuhan Studi dan Disain tersebut tergantung dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi, opsi-opsi teknologi yang dipilih, dan nilai investasi. Semakin kompleks, membutuhkan teknologi tinggi, dan investasi yang relatif besar maka dibutuhkan Studi dan Disain Teknis yang lengkap dan mendetail. Sebaliknya, untuk kegiatan skala kecil (MCK Plus, dsb), studi tidak diperlukan lagi, karena desainnya sudah standar. Beberapa Studi dan Disain yang dianjurkan meliputi : Master Plan (Rencana Induk), Studi Kelayakan (FS), Detailed Engineering Design (DED berikut Rencana Anggaran Biaya dan Dokumen Tender), Studi Lingkungan, Studi LARAP, dll. Bila diperlukan dapat pula dilakukan Studi Kelembagaan dan Keuangan Daerah. Profil dari masing-masing Studi dan Disain Tersebut:

• Master Plan (Rencana Induk) untuk masing-masing Subsektor Sanitasi, misalnya Master Plan Air Limbah, Master Plan Persampahah, Master Plan Drainase, dst. Rencana ini bersifat jangka panjang (20 tahun) dan komprehensif.

• Studi Kelayakan (FS) untuk proyek/kegiatan yang melibatkan investasi yang relatif besar, jangka panjang, dan melibatkan berbagai pihak (multi stakeholder), misalnya Studi Kelayakan Pembangunan TPA Regional, Studi Kelayakan IPLT, dst.

• Detailed Engineering Design (DED) adalah suatu rencana teknis detail siap bangun untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana, sebagai contoh DED Saluran Drainase, DED IPLT, DED TPA Regional, dst. DED juga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Dokumen Tender (Lelang).


• Studi Lingkungan : AMDAL, UKL, UPL

• Studi Pertanahan : LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan), dll. Kegiatan 1. Penyusunan Master Plan 2. Penyusunan Studi Kelayakan (FS) 3. Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) 4. Penyusunan Studi Lingkungan (AMDAL, UKL, UPL) 5. Penyusunan Studi LARAP. Penjelasan Kegiatan 1. Penyusunan Master Plan

Master Plan (Rencana Induk) merupakan salah satu acuan penting bagi kabupaten/kota untuk menentukan arah dan rencana pengembangan sistem sanitasi yang sifatnya komprehensif, jangka panjang (20 tahun), dan berskala kota (city-wide). Master Plan akan mempertimbangkan: • Jumlah penduduk eksisting dan proyeksi • Kondisi geografis dan lingkungan • Kondisi sarana dan prasarana • Kondisi sosial dan ekonomi • Kondisi kelembagaan dan keuangan daerah • Pola penggunaan tanah dan kecenderungan perkembangan kota • Analisis kebutuhan pengembangan di masa mendatang

Substansi dari Master Plan antara lain mencakup: • Identifikasi masalah • Prioritas penanganan • Skenario pengembangan (teknis, kelembagaan, finansial, sosek, dll)


• Proyeksi Kebutuhan • Usulan Program (Jangka Panjang, Menengah, Pendek) • Kriteria Desain

2. Penyusunan Studi Kelayakan (FS)

Sebagai tindak lanjut Master Plan tersebut di atas, kemudian disusun Studi Kelayakan (FS) untuk Kegiatan atau Proyek untuk suatu komponen atau kawasan prioritas. Materi Studi Kelayakan, mencakup penilaian detail terhadap kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, lingkungan, manajemen, hukum, sosial kemasyarakatan, dll. Substansi Studi Kelayakan secara garis besar antara lain: • Dasar Pemikiran (tujuan dan sasaran) • Survey dan observasi • Analisa kebutuhan eksisting dan proyeksi • Identifikasi alternatif teknis • Kajian dan penilaian aspek kelembagaan, termasuk identifikasi kemungkinan pemulihan biaya

(cost recovery), sistem dan mekanisme subsidi • Analisa biaya terendah (least-cost analysis) untuk pemilihan opsi terbaik • Analisa biaya-manfaat (cost-benefit analysis) • Analisa finansial, dengan mengutamakan mekanisme pengguna membayar (user-pay

mechanism). 3. Penyusunan Detailed Engineering Design

Detailed Engineering Design (DED) merupakan perencanaan detail dengan mengacu pada Master Plan dan Studi Kelayakan yang telah disusun di atas (butir 1 dan 2). Substansi DED antara lain mencakup: • Pemetaan (mapping) • Survei dan investigasi • Penentuan wilayah perencanaan


• Desain Teknis, meliputi: penetapan proses dan perhitungan komponen desain berdasarkan (1) hasil analisa data primer dan sekunder, (2) pilihan masyarakat (survey kondisi sosial ekonomi, usulan Pokja, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat), dan (3) hasil studi lingkungan dan LARAP dari Studi Kelayakan sebelumnya

Dokumen DED, meliputi: 1. Gambar-gambar Rencana 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 3. Spesifikasi Teknis 4. Dokumen Tender (Lelang)

4. Penyusunan Studi Lingkungan (AMDAL, UKL, UPL)

Tujuan penyusunan Dokumen Studi Lingkungan adalah untuk mengetahui apakah suatu kegiatan pembangunan akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi lingkungan, dan bagaimana penanganan dampak tersebut agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Penentuan dampak signifikan ini disesuaikan dengan ketentuan dan kriteria yang berlaku, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang AMDAL, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 17/KPTS/M/2003 untuk UKL/UPL, Bila suatu kegiatan akan menimbulkan dampak yang signifikan maka harus dilakukan Studi AMDAL. Bila Studi AMDAL tidak diperlukan, maka perlu ditetapkan apakah dibutuhkan UKL atau UPL. Beberapa kegiatan yang memerlukan Studi Lingkungan antara lain: • Air Limbah: Pembangunan IPLT, Sewerage System, IPAL, dll. • Persampahan : TPA (Sanitary Landfill), TPA (daerah pasang-surut), Transfer Station. • Drainase & Pengendalian Banjir : terutama di Kota-kota Metropolitan dan Besar.


5. Penyusunan Studi LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan)

Studi Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) dibutuhan bila suatu kegiatan investasi berlokasi diatas lahan atau areal tanah yang bukan milik Pemerintah atau telah ditempati oleh swasta/masyarakat selama lebih dari 1 (satu) tahun. Setiap upaya pembebasan lahan haruslah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, terutama bila terjadi pembebasan lahan yang signifikan atas suatu areal pemukiman, maka diperlukan rencana pemukiman kembali (resettlement).

Langkah-langkah Pelaksanaan Studi dan Disain 1) Menyusun Kerangka Acuan (Terms of References) dari Studi dan Disain yang akan dilaksanakan.

Kerangka Acuan ini berisikan: a) Latar belakang studi dan disain, rumusan isu dan permasalahan yang dihadapi b) Maksud, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai c) Ruang lingkup kegiatan d) Hasil (deliverables) yang diharapkan e) Bidang keahlian/tenaga ahli yang dibutuhkan f) Dukungan yang akan diberikan oleh Pihak Pemberi Tugas (data, informasi, ruang kerja, dll) g) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

2) Proses Pengadaan Jasa (Konsultan, Lembaga Penelitian, LSM, Perguruan Tinggi), pada dasarnya

mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa.

3) Pelaksanaan Studi dan Disain. Pelaksanaan studi dan disain sesuai dengan Kerangka Acuan yang

telah ditetapkan. Masing-masing proyek memiliki tujuan, sasaran, ruang lingkup dan hasil (deliverables) yang berbeda.

4) Pemanfaatan Hasil Studi dan Disain

a) Diseminasikan hasil Rekomendasi Studi dan Disain b) Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan hasil Studi dan Disain. c) Pelaksanaan hasil Studi dan Disain tersebut (pembangunan fisik atau non-fisik).


Manual MP-09: Monitoring dan Evaluasi Tujuan kegiatan ini adalah memantau proses penyusunan memorandum program serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi. Selain itu, kegiatan monev dilakukan untuk melakukan dokumentasi atau databasing program dan kegiatan memorandum program dalam sebuah sistem informasi berbasis web. [Dengan pendataan lengkap maka strategi dan investasi pembangunan sanitasi hingga lima tahun ke depan dapat diproyeksikan. Proyeksi ini akan membantu pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan nasional dalam menetapkan kebijakan pembiayaan pembangunan sanitasi]. Deskripsi Kegiatan pemantauan dan evaluasi proses memorandum program dilakukan untuk mengetahui capaian terkini pembangunan sanitasi kabupaten/kota. Capaian yang dimaksud berkaitan dengan: 1. Kemajuan kegiatan penyusunan memorandum program. 2. Input: program dan kegiatan, pelaksana, nilai investasi, sumber dana, serapan danakategori

pemanfaatan dan rencana keluaran. 3. Output: hasil dari pelaksanaan kegiatan. 4. Outcome: capaian tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi kabupaten/kota dengan

dilaksanakannya kegiatan. Dengan terdatanya informasi tersebut diatas maka informasi rekapitulasi dibawah ini dapat diperoleh dengan mudah: 1. Rekapitulasi kemajuan kegiatan dan produk dokumen. 2. Rekapitulasi Input: program dan kegiatan yang terlaksana/tak terlaksana, investasi menurut sumber

dana maupun total, pemanfaatan dana perimbangan, pemanfaatan dana keseluruhan. 3. Rekapitulasi output: keluaran, infrastruktur maupun non-infrastruktur, dari pelaksanaan kegiatan. 4. Rekapitulasi outcome: capaian target pembangunan sanitasi kabupaten/kota.

M

K 12345 P 1

2

3


Kegiatan

1. Pemantauan k2. Dokumentasi 3. Pemutakhiran4. Identifikasi da5. Identifikasi da

Penjelasan Keg

1. Pemanta

Pemantaumemanfaadaftar kegtersebut d

2. Dokumen

Dokumentmonev.sankedalam sdan outcodokumenttersendiri.

3. Pemutak

Pada tahaberbasis w• Progra• Sasara


kemajuan kegiatainformasi memor informasi dalam n evaluasi kegiatan evalusi capaian

giatan

auan kemajuan k

uan kemajuan keatkan rencana kergiatan memandu dapat dilihat pada

ntasi informasi

tasi dilakukan denitasi.or.id. Setiasistem. Pada tahaome seperti tercantasi ini disiapkan .

khiran informas

ap ini pokja melaweb. Pemutakhiraam dan kegiatan an pembangunan

n penyusunan merandum program sistem informasi

an terlaksana/tida sasaran pemban

kegiatan penyu

egiatan penyusunrja dalam sistem mpokja dalam men

a lampiran.

memorandum

engan masuk ke dap kabupaten/kotp ini, pokja diminntum dalam dokudalam panduan

si dalam sistem

akukan pemutakhan dilaksanakan ji

emorandum progke dalam sistem iberbasis web.

ak terlaksana. gunan sanitasi

usunan memora

nan memorandummonev berbasis wnyusun memoran

program ke dal

dalam sistem infota memiliki userta untuk mengisik

umen memorandusistem monev be

informasi berba

hiran informasi mika terdapat peru

ram. nformasi berbasis

ndum program

m program dapaweb. Lembar Rencdum program. Le

lam sistem infor

ormasi berbasis wrname dan passkan informasi berum program. Deterbasis web, yang

asis web.

memorandum probahan pada:

s web.

m.

t dilakukan dengcana Kerja berisikembar rencana ke

rmasi berbasis

web dengan alamword untuk mas

rkaitan input, outptail mengenai prog menjadi dokum

ogram dalam sist

gan kan erja

web.

mat: suk put ses

men

em

70


• Nilai dan sumber investasi • Tahun pelaksanaan • Lokasi kegiatan • Jenis kegiatan (Survei, Investigasi, Disain, Land Acquisition, Construction, Operation and

Maintenance) 4. Identifikasi dan evaluasi kegiatan terlaksana/tidak terlaksana

Dalam sistem informasi berbasis web, terdapat sebuah menu untuk menyatakan bahwa sebuah kegiatan terlaksana di tahun yang direncanakan. Menu ini mampu mengagregasi kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana secara otomatis. Pada tahap ini Pokja perlu: • Evaluasi penyebab tidak terlaksananya kegiatan di tahun rencana, • Berdiskusi dengan SKPD terkait perihal tidak terlaksananya kegiatan, • Membuat keputusan tindak lanjut untuk kegiatan yang tidak terlaksana.

5. Identifikasi dan evaluasi capaian sasaran pembangunan sanitasi

Sistem informasi berbasis web disiapkan untuk mengukur capaian sasaran pembangunan sanitasi dengan terlaksananya kegiatan. Menu ini disiapkan secara otomatis sehingga pokja mampu melihat deviasi rencana capaian dengan realisasi capaian. Pada tahap ini pokja perlu: • Evaluasi penyebab terjadinya deviasi, • Menetapkan tindak lanjut atas kondisi teridentifikasi.


Manual MP-10 : Pemutakhiran Rencana Implementasi Tahunan Tujuan kegiatan ini adalah pemutakhiran dokumen Memorandum Program, khususnya Rencana Implementasi Tahunan, berdasarkan hasil dan rekomendasi monitoring dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, seperti pelaksanaan Studi dan Disain, dan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik. Pemutakhiran ini dilaksankan sebagai kegiatan berulang setiap tahun anggaran (repetitive). Deskripsi Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) merupakan suatu Dokumen hidup (live) yang harus terus dimutakhirkan (up dating) setiap tahun. Dasar pemutakhiran MPSS adalah hasil monitoring dan evaluasi terhadap proses penganggaran (go, no go atau tertunda), pelaksanaan Studi dan Disain Teknis, dan hasil implementasi kegiatan pembangunan (infrastruktur dan non-infrastruktur). Penyempurnaan dan pemutakhiran program/kegiatan untuk Tahun Kedua (dan tahun-tahun selanjutnya) sangat penting agar sasaran dan target pembangunan sanitasi dapat segera terealisir. Berdasarkan hasil rekomendasi Monev, maka pemutakhiran Rencana Implementasi Tahun Kedua (dan tahun-tahun selanjutnya) akan terdapat sejumlah penyesuaian kembali sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan, misalnya: • Penyesuaian volume atau jumlah unit (bertambah atau berkurang) • Penyesuaian harga satuan dan total kebutuhan biaya • Penambahan atau perubahan lokasi yang harus ditangani segera, dll. Proses pemutakhiran Dokumen Memorandum, khususnya Rencana Implementasi Tahunan, yang dilaksanakan setiap tahun mengacu pada hasil rekomendasi Monev. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut ini.


Gambar 4 : Proses Implementasi, Monev dan Pemutakhiran Rencana Implementasi Tahunan

Kegiatan 1. Review rekomendasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas hasil-hasil proses penganggaran (go, no go

atau tunda) dan implementasi kegiatan fisik dan non-fisik pada tahun berjalan. 2. Pemutakhiran (up dating) dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi 3. Pemutakhiran Rencana Implementasi Tahunan 4. Pembahasan dan Pengesahan Rencana Implementasi Tahunan 5. Melembagakan kegiatan pemutakhiran Memorandum Program, utamanya Rencana Implementasi

Tahunan, sebagai kegiatan rutin setiap tahun.


Ilustrasi 4 : Keterkaitan antara Monev dan Pemutakhiran Rencana Implementasi Tahunan


Penjelasan Kegiatan 1. Review Hasil dan Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Melakukan review atas hasil dan rekomendasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap proses penganggaran tahun berjalan (go, no go atau tunda) serta implementasi kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik.

Review hasil dan rekomendasi Monitoring dan Evaluasi utamanya untuk mengetahui: • Rencana vs Realisasi dari setiap program/kegiatan dari tahun berjalan • Hasil dan kualitas (deliverables/output) dari Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan • Mencari faktor penyebab suatu Kegiatan tidak dilaksanakan atau ditunda (go, no go) : apakah

karena ketidak-tersediaan dana atau penyebab lainnya. • Memeriksa Kegiatan yang ditunda pelaksanaannya apakah masih relevan atau valid untuk

ditindak-lanjuti pada tahun berikutnya. • Kajian dan evaluasi terhadap usulan Kegiatan yang muncul belakangan (emerging activities).

2. Pemutakhiran (up dating) Dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi

Rekomendasi Monev merupakan masukan utama bagi pemutakiran Dokumen MPSS. Tidak tertutup kemungkinan terjadinya perubahan atau pergeseran: • Perubahan tahun atau periode pelaksanaan (waktu mulainya suatu kegiatan) • Perubahan jumlah volume (penyesuaian atas kebutuhan/situasi) • Perubahan harga satuan dan total biaya (sehubungan dengan inflasi, eskalasi, dll) • Perubahan jumlah lokasi yang akan ditangani (sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan) • Kebutuhan Studi dan Disain Teknis baru (sesuai permasalahan yang muncul di lapangan) Setiap ada perubahan, penambahan atau pengurangan, dan penyesesuaian kegiatan harus diikuti dengan penjelasan dan justifikasi, baik dari aspek teknis maupun non-teknis.


3. Pemutakhiran Rencana Implementasi Tahunan Kegiatan pemutakhiran Rencana Implementasi Tahunan yang dilaksanakan setiap tahun, umumnya mencakup: • Review hasil rekomendasi Monev • Pemutakhiran daftar Program/Kegiatan Tahunan yang akan dilaksanakan (berdasarkan rencana

MPSS awal, masukan dari daftar tunggu/kegiatan tertunda, dan usulan-usulan baru) • Pemutakhiran daftar Kebutuhan Studi dan Disain Teknis yang akan dilaksanakan (berdasarkan

rencana MPSS awal, masukan dari daftar tunggu/kegiatan tertunda, dan usulan-usulan baru) • Justifikasi keuangan dan pertimbangan lainnya (teknis, kelembagaan, lingkungan, dll) • Menggali potensi sumber dana alternatif (non-Pemerintah) • Konsultasi dan verifikasi dengan Kepala SKPD terhadap alokasi pendanaan

Perubahan juga dapat terjadi bila proses pengadaan atau pembebasan lahan (land acquisition) tidak berjalan sesuai dengan rencana.

4. Pembahasan dan Pengesahan Rencana Implementasi Tahunan

Walaupun sifatnya hanya pemutakhiran, Rencana Implementasi Tahunan tetap harus dibahas dan memperoleh persetujuan dari para pihak yang berkepentingan, baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota. Proses pembahasan ini tetap mengikuti jadual atau kalender rapat pembahasan/konsultasi yang telah ditentukan, yaitu: • Konsultasi tingkat Kabupaten/Kota • Konsultasi tingkat Provinsi • Konsultasi tingkat Nasional (regional) Setelah melalui proses pembahasan tersebut di atas, Rencana Implementasi Tahunan harus memperoleh pengesahan/legalisasi dari pihak-pihak yang berkepentingan agar sifatnya lebih mengikat.



Lampiran-lampiran


Lampiran A Outline Dokumen MPSS BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Kedudukan Memorandum Program 1.5 Metode Penyusunan 1.6 Sistematika Dokumen:

BAB 2 KERANGKA KERJA LOGIS PEMBANGUNAN SANITASI KOTA/KABUPATEN

2.1 Umum 2.2 Sub sektor Air Limbah 2.3 Sub sektor Persampahan 2.4 Sub sektor Drainase 2.5 Higiene

BAB 3 KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Metode konsolidasi 3.2 Proses dan Hasil Konsolidasi 3.3 Program Prioritas

BAB 4 KEBUTUHAN STUDI DAN DESAIN TEKNIS

4.1 Master Plan 4.2 Studi Kelayakan 4.3 Detailed Engineering Desain 4.4 Perlindungan Sosial dan Lingkungan


BAB 5 RENCANA IMPLEMENTASI JANGKA MENENGAH Uraian dan tabel-tabel mengenai Program/Kegiatan Jangka Menengah (5 tahunan): • Nama Program dan Kegiatan (untuk setiap subsektor sanitasi) • Tahun Pelaksanaan (n+1 s/d n+5) • Lokasi kegiatan • Volume kegiatan • Jumlah Kebutuhan Biaya • Sumber Pembiayaan • Dinas/Instansi Pelaksana • Informasi dan keterangan lainnya

BAB 6 RENCANA IMPLEMENTASI TAHUNAN

Uraian dan tabel-tabel mengenai Program/Kegiatan Tahun ........ • Nama Program dan Kegiatan (untuk setiap subsektor sanitasi) • Lokasi kegiatan • Volume kegiatan • Jumlah Kebutuhan Biaya • Sumber Pembiayaan • Dinas/Instansi Pelaksana • Informasi dan keterangan lainnya

Dilengkapi dengan uraian tentang kesiapan implementasi: • Ketersediaan Studi dan Disain Teknis • Ketersediaan dan komitmen Anggaran • Kesiapan lahan • Kesiapan masyarakat setempat


BAB 7 RENCANA PENGELOLAAN PROGRAM

7.1 Manajemen dan Organisasi 7.2 Rencana Pendanaan 7.3 Rencana Jadual Pelaksanaan 7.4 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (Procurement Plan)

BAB 8 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

8.1 Rekomendasi 8.2 Tindak lanjut

LAMPIRAN-LAMPIRAN A. Program dan Kegiatan Tahun n+1 sampai dengan Tahun n+5 B. Ruang Lingkup Pekerjaan Studi dan Desain Teknis C. Data dan informasi pendukung lainnya sesuai kebutuhan.


Lampiran B Formulir-formulir dan Tabel-tabel untuk Rencana Implementasi 5 Tahunan (Contoh Rencana Implementasi Tahun 2012 – 2016)

Memorandum Program Sektor SanitasiKabupaten / Kota :Provinsi :Tahun :

Lokasi

Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)

Masya-rakatSwastaThn 4

No. Program / Kegiatan VolumeIndikasi Biaya (juta rupiah)

Jumlah KeteranganThn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 5 Kota Prov APBN Hibah/

Hutang


Formulir-formulir dan Tabel-tabel untuk Rencana Implementasi Tahunan (Contoh Rencana Implementasi Tahun 2012)

RENCANA/USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI TAHUN 2012Kab./Kota : xxxxxxxx

Rp. Murni PHLN

Jumlah

Kesiapan Lahan

Swasta Masya- rakatInstansi

PelaksanaInstansi

Pengelola

KeteranganNo. Program/Kegiatan Lokasi Volume

Sumber Dana (Rp.)Estimasi Biaya (Rp.) APBD

Kab./KotaAPBD Prov.

APBN Out- come

Kesiapan ToR/DED


RENCANA/USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI TAHUN 2013Kab./Kota : xxxxxxxx

Rp. Murni PHLN

Jumlah

Kesiapan Lahan

Swasta Masya- rakatInstansi

PelaksanaInstansi

Pengelola

KeteranganNo. Program/Kegiatan Lokasi Volume

Sumber Dana (Rp.)Estimasi Biaya (Rp.) APBD

Kab./KotaAPBD Prov.

APBN Out- come

Kesiapan ToR/DED


Lampiran C Daftar Program/Kegiatan yang Dapat Dibiayai APBN Pembiayaan melalui Ditjen Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum: 1. Rehab/Peningkatan/Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Skala Kota 2. Rehab/Peningkatan/Pembangunan PS Air Limbah Setempat dan Komunal 3. Rehab/Peningkatan/Pembangunan Drainase Perkotaan 4. Rehab/Peningkatan/Pembangunan TPA Sampah dan Pengadaan Alat Berat Persampahan Kota 5. Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Daftar Program/Kegiatan Pembangunan Sanitasi: 1) Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kota

a) Studi Pra Kelayakan, Studi Kelayakan, Studi AMDAL b) Perencanaan Teknis c) Penyiapan Masyarakat d) Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Skala Kota e) Pengadaan Peralatan f) Supervisi

2) Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat dan Sistem Komunal a) Perencanaan Teknis b) Pemberdayaan/Penyiapan Masyarakat c) Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan PS Air Limbah Sistem Setempat dan Komunal d) Supervisi

3) Infrastruktur Drainase Perkotaan

a) Studi Pra Kelayakan, Studi Kelayakan, Studi AMDAL b) Perencanaan Teknis c) Penyiapan Masyarakat d) Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan PS Drainase Perkotaan e) Pengadaan Peralatan f) Supervisi


4) Infrastruktur Tempat Prosesan Akhir (TPA) Sampah a) Studi Pra Kelayakan, Studi Kelayakan, Studi AMDAL b) Perencanaan Teknis c) Penyiapan Masyarakat d) Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Skala Kota e) Pengadaan Peralatan f) Supervisi

5) Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/3R a) Perencanaan Teknis b) Pemberdayaan/Penyiapan Masyarakat c) Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan PS Air Limbah Sistem Setempat dan Komunal d) Supervisi


Lampiran D Jadual Tentatif dan Penanggung Jawab Penyusunan Dokumen MPSS

No. Modul Kegiatan Durasi

(hari kerja) Penanggung Jawab

1. MP-01 Advokasi MPSS dalam konteks Program PPSP PMU&PIU/Prov

Pemeriksaan Status Kelembagaan Pokja AMPL/Sanitasi Pokja Kab/Kota

Penyusunan dan Distribusi Rencana Kerja Pokja AMPL/Sanitasi Pokja Kab/Kota

Peningkatan Kapasitas Pokja AMPL/Sanitasi PMU&PIU/Prov

Komitmen Kelembagaan dan Kerangka Legislasi Dokumen MPSS Pokja Kab/Kota, Pro, Nas

2. MP-02 Review Kerangka Kerja Logis (KKL) Program Pembangunan Sanitasi Pokja Kab/Kota

Konsolidasi dan Integrasi Program dan Kegiatan (fisik dan non fisik) Pokja Kab/Kota

Pemilihan dan Penentuan Kriteria Seleksi Kegiatan Prioritas Pokja Kab/Kota

Penetapan Prioritas Pembangunan Sanitasi Pokja Kab/Kota

3. MP-03 Persiapan materi presentasi dan konsultasi Pokja Kab/Kota

Konsultasi dan presentasi dengan Kepala SKPD dan Jajarannya Pokja Kab/Kota/Prov

Konsolidasi masukan dan revisi Program dan Kegiatan Prioritas Pokja Kab/Kota/Prov

Diseminasi Program dan Kegiatan Prioritas Pokja Kab/Kota/Prov

4. MP-04 Identifikasi Program dan Kegiatan Jangka Menengah

Identifikasi Kebutuhan Studi dan Desain Pendukung Pokja Kab/Kota

Justifikasi Keuangan dan Pertimbangan Lainnya Pokja Kab/Kota

Menggali Potensi Sumber Pendanaan Non-Pemerintah Pokja Kab/Kota

Rancangan Program Jangka Menengah (berbagai versi diskusi) Pokja Kab/Kota

Konsultasi dengan Kepala SKPD Pokja Kab/Kota

Penetapan Kegiatan dan Anggaran Jangka Menengah Pokja Kab/Kota/Prov

Penyepakatan Rencana Pengelolaan Pokja Kab/Kota/Prov/Nas


No. Modul Kegiatan Durasi

(hari kerja) Penanggung Jawab

5. MP-05 Identifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pertama Pokja Kab/Kota

Verifikasi dengan Kepala SKPD dan instansi terkiat tentang alokasi Anggaran Pokja Kab/Kota

Menggali potensi sumber pendanaan non-Pemerintah Pokja Kab/Kota

Penetapan kegiatan dan anggaran tahun pertama (n+1) Pokja Kab/Kota/Prov/Nas

6. MP-06 Persiapan Rapat Konsultasi

Rapat Konsultasi Tingkat Provinsi Pokja Kab/Kota/Prov

Rapat Konsultasi Tingkat Nasional (Regional) Pokja Prov/Nasional

Merumuskan kesepakatan dan komitmen antar pemangku kepentingan Pokja Prov/Nasional

7. MP-07 Penentuan Outline MPSS Pokja Kab/Kota

Penulisan Dokumen MPSS Pokja Kab/Kota

Editing dan Finaliasi Dokumen MPSS Pokja Kab/Kota/Prov

Pengesahan/Legalisasi Dokumen MPSS Pokja Kab/Kota/Prov/Nas

8. MP-08 Penyusunan Studi dan Disain Teknis Pihak Ketiga atau swakelola

9. MP-09 Monitoring dan Evaluasi Pokja Kab/Kota/Prov/Nas

10. MP-09 Review rekomendasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pokja Kab/Kota/Prov/Nas

Pemutakhiran (up dating) dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi Pokja Kab/Kota/Prov

Pemutakhiran Rencana Implementasi Tahunan Pokja Kab/Kota/Prov

Pembahasan dan Pengesahan Rencana Implementasi Tahunan Pokja Kab/Kota/Prov Catatan: Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas tersebut sangatbervariasi, tergantung dari karakteristik kota, kompleksitas permasalahan, kondisi dan kapasitas Tim Pokja selaku penyusun dokumen, dll. Namun harus dipertimbangkan alokasi waktu yang disediakan. Umumnya waktu yang dibutuhkan untuk menyusun MPSS sekitar 5 – 8 bulan kalender.


Lampiran E Pedoman Survei dan Pengumpulan Data untuk Memorandum Program Tujuan Mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Memorandum Program, baik melalui survei data primer maupun sekunder. Deskripsi Sebenarnya sebagian besar data dan informasi mengenai situasi dan kondisi sanitasi telah tersedia dalam Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang baru saja disusun. Kegiatan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dalam tahapan ini adalah untuk melengkapi dan pemutakhiran (up dating) data. Kegiatan survei dan pengumpulan data dan informasi pada tahapan ini dilakukan melalui: • Survei ke dinas/instansi kabupaten/kota, utamanya BPS, BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, Kantor Lingkungan Hidup, Bagian

Keuangan, dll. Kegiatan pemutakhiran data ini dilakukan oleh masing-masing anggota Pokja yang berasal dari dinas/instansi ybs. • Survei ke dinas/instansi Provinsi terkait, di antaranya BAPPEDA Provinsi, Dinas PU Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, Satker PLP Cipta Karya, dll. • Survei kondisi lapangan (fisik) terutama mengunjungi lokasi-lokasi yang diprioritaskan untuk segera dibangun dalam waktu dekat. Hal-hal yang diamati

terutama masalah kesesuaian dan kesiapan lahan, tingkat komitmen masyarakat, dampak lingkungan, dll. • Wawancara dengan Kepala SKPD dalam rangka memperoleh masukan dan arahan tentang strategi dan kebijakan pembangunan daerah, program dan

kegiatan sanitasi prioritas, anggaran sanitasi, dll. • Wawancara dengan masyarakat setempat (lokasi proyek). Kegiatan ini juga termasuk menginventarisasikan dan mengkonfirmasi status pelaksanaan dari dokumen perencanaan yang terkait dengan pembangunan sektor sanitasi, utamanya adalah: • Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) • Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) • Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA KL)


• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) • Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW), dll. Kegiatan 1. Persiapkan metode dan instrumen survei 2. Survei ke Dinas/Instansi Kabupaten/Kota 3. Survei ke Dinas/Instansi Provinsi 4. Survei kondisi lapangan (fisik) 5. Wawancara dengan Kepala SKPD 6. Wawancara dengan masyarakat 7. Menyusun Laporan Survei Langkah-langkah 1. Persiapkan Metode dan Instrumen Survei

Sebelum melaksanakan survei terlebih dahulu harus dipersiapkan metode, instrumen dan peralatan survei, di antaranya: • Daftar data dan informasi yang dibutuhkan • Daftar instansi dan pejabat yang harus dihubungi • Daftar pertanyaan atau materi wawancara (guided interview) • Peralatan yang dibutuhkan: kamera digital, perekam suara dan GPS (sesuai kebutuhan)

2. Survei ke Dinas/Instansi Kabupaten/Kota

Instansi dan pejabat yang ditemui di tingkat kabupaten kota, utamanya adalah Kepala SKPD dari masing-masing anggota Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, di antaranya: • BAPPEDA • Dinas PU/Cipta Karya • Dinas Kebersihan dan Pertamanan • Dinas Kesehatan


• Kantor Lingkungan Hidup • BPS Kabupaten/Kota, dll

3. Survei ke Dinas/Instansi Provinsi

Instansi dan pejabat yang ditemui di tingkat kabupaten, utamanya adalah Kepala SKPD dari masing-masing anggota Pokja AMPL/Saniasi Provinsi, di antaranya: • BAPPEDA • Dinas PU/Cipta Karya • Dinas Kesehatan • Kantor Lingkungan Hidup • BPS Provinsi • Satker APBN di Provinsi (PU, Kesehatan, Dagri), dll

4. Survei Kondisi Lapangan

Survei kondisi lapangan diutamakan pada lokasi atau kawasan prioritas yang sudah siap dan akan segera dilaksanakan pembangunan fisiknya, baik untuk pembangunan baru maupun perbaikan, perluasan atau peningkatan kapasitas. Beberapa lokasi yang perlu dilakukan peninjauan di antaranya: • Air Limbah : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Sistem Komunal, MCK, Sanimas, • Persampahan : TPA Sampah, Pilot 3R (reduce, recycle, reuse) • Drainase : kawasan rawan banjir dan genangan, kondisi saluran dan bangunan drainase

5. Wawancara dengan Kepala SKPD

Wawancara dengan Kepala SKPD bertujuan untuk memperoleh arahan dan masukan tentang arah dan kebijakan pembangunan daerah, strategi dan program pembangunan sektor sanitasi, anggaran yang tersedia, dll.

Kegiatan ini dapat dilakukan paralel dengan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan pada butir (2) dan (3) di atas.


6. Wawancara dengan masyarakat

Wawancara dengan masyarakat setempat (utamanya di calon lokasi proyek) bertujuan untuk memperoleh aspirasi, persepsi dan saran tentang kegiatan pembangunan sanitasi di lingkungan mereka. Adanya masukan masyarakat ini penting agar prasarana dan sarana sanitasi yang dibangun untuk ini dapat memperoleh dukungan dan kontribusi masyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan paralel dengan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan pada butir (4) di atas.

---

Manua-fdfds Peng - -em

bangitasi engenalanam dan Pem

bentukan Pokja Sanitasi KotaA

MPL

Jl. RP Soeroso No. 50 Jakarta 10350Telepon: (62-21) 319 3909, Faks: (62-21) [email protected] l www.sanitasi.or.id

Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) adalah wadah adhoc inter-departemen yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi serta merumuskanarah kebijakan strategi pembangunan sanitasi nasional. TTPS beranggotakan perwakilan dari Bappenas. Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan,

Departemen Keuangan, Kementrian Negara Perumahan Rakyat, Departemen Perindustrian, Kementrian Lingkungan Hidup, Departemen Pekerjaan Umum.

2011

Seri Manual Pengem

bangan Sanitasi | Manual M

emorandum

Program - Penyusunan M

emorandum

Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota

Seri ManualPengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan

Manual MPPenyusunan Memorandum ProgramSektor Sanitasi Kabupaten/Kota

Memorandum Program Sektor Sanitasi

Documents

Transcript of Memorandum Program Sektor Sanitasi