Mayoritas kajian yang bersifat daerah perkotaan dan ...

Dampak PrivatisasiAir Bersih Perkotaanbagi Masyarakat Kaitannya dengan UU

Sumber DayaAir

Wijanto Hadipuro

Thereare iburstagesofthe organization ofurban watersupplysystems. Thedebate on whetherpublic orprivatesector tiiatshouldmanage urban watersupplysystems alwayshappens at thefourth stage wherethereisa shiftonlocalwatertobeh globalmoney:wheretheglobalcompaniesstertto be involvedinmanaging urban watersupply.

In Indonesia the debate started at the beginningof 1990s when there were discussion on thenecessitytochange thelawno. 11issued in1974onirrigation and itisstill lasting untilnow, duringthejudicialreviewofthenewwaterlaw-lawno. 7year2004on water.

Literature studyon the impacts ofinvitingprivatesectorto manage urban watersupplyshows thatthere are manyproblems arised: acces of the poor, tariff control and regulation, cherry-pickingphenomenon, corruption, environmental degradation, and the problemon the relationship vwtf?multNateral agencies such as the IMF, the worldBank,and TheAsian DevelopmentBank

The law No. 7year2004 on water whichis proved togive some pn\4leges forprivate sector tobe involvedin managing urban watersystems is not sufficientto guarantee that the problemsan'sed in involvingprivate sectorcould be solved.

Kata Kunci: Dampak, Investasi, lingkungan yang membumk dan munculnyaLingkungan,Privatisasi,Perkotaan, kebutuhan sanitasi perkotaan. Pada tahap iniRegulasi, Sumberdaya Air konsolidasi penyediaan air bersih

sehingga standar layanannya mencakupMayoritas kajian yang bersifat seluruh daerah perkotaan dan terintegrasiinternasional menunjukkan bahwa dengan sistem pembuangan limba cair.

organisasi sistem penyediaan air bersih Motivasiuntukmemperolehkeuntunganbukanperkotaan secara garis besar dapat dibagi menjadi tujuan utama padaperiode ini.ke datem empat tahapan.' Tahap pertamayang beriangsung sampai paruh kedua abad berakhirnya Perang Dunia i. Saat itu sektor19 adaiah tehap dimana sistern penyediaan j ^^trik serta teiekomunikasiair bersih perkotaan diiakukan oieh .perusahaan-perusahaan swasta yang relatifkecil yang hanya memasok air bersih hanya ^Penjeiasan lengkaptentang rujukan studipada sebagian dari daerah perkotaan untuk pembagian pentahapan dan rujukan detil(biasanyadaerah-daerahaiit). iSk'̂ iSlv^n^glfcr^oSrpSfng'fzS

Periode kedua adaiah periode Turning Local Waters into Global Money daiammunisipailsasi. Periode ini muncui akibat Journal fur Entwicklungspolitik, Vol. XIX, 2003adanya keprihatinan terhadap kondisi (4) hal. 10-33.

24 UNISIA NO. 63/XXX/I/2007

Dampak Privatisasi Air Bersih Perkotaan Bagi Masyarakat...; Wijanto Hadipuro

menjadi perhatian nasional. Pemerintahpusatdengan berbagai kadarmulai terlibatdalam melakukan kontrol, regulasi, daninvestasi dan mulal berperan leblh besardalam penyediaan sarana layanan publikini.

Awal resesi global tahun 1970-andimulaiperiode baru yang oleh Swyngedowu(2003) dijadikanjudul makaiah yaitu periodeair lokal menjadi uang global. Sektor publikdan privat mulai saling berinteraksi dalamsektor air. Tekanan anggaran dan tekananbertambahnya jumlah penduduk perkotaanyang harus dilayani memaksa sektor publikuntuk mulai melibatkan sektor swasta besar

berskala global dalam pengelolaan air bersihdan sanitasi perkotaan.

Komodifikasi, privatisasi dankomersialisasi menjadi penanda dimulainyatahap keempat ini. Perdebatan tentangapakah sektor publikatau sektor privatyangsebaiknya mengelola air bersih perkotaanjuga terjadi pada tahap inl.^

Saat terjadinya perubahan ke tahapkeempat ini dan terjadinya perdebatanberbeda antara satu negara dengan negaralainnya. Di Indonesia perdebatan tentangapakah sektor publik atau privat yangsebaiknya mengelola air bersih perkotaanmulai terjadi sejak munculnya wacanakebutuhan akan penggantian UU No. 11tahun 1974 tentang Pengairan yangkemudian bermuara pada disyahkannya UUNo. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.^

Privatisasi, Komodifikasi danKomersialisasi

Istilah privatisasi sering diinterpre-tasikan secara sempit terutama jikaberkaitan dengan kepentingan ekonomipolitik." Padahal privatisasisifatnya sangatluas, mulai dari transfer operasi sampaitransfer kepemilikan dari negara kepadaperubahaan swasta.® Basri (2003)

UNISIANO. 63/XXX/I/2007

menjelaskan dengan detil cakupanprivatisasi mulaidari yang paling lunak yaitucontracting out (outsourcing) sampai yangpaling ekstrim yaitu penjualan aset.® Lebihjauh Basri mendefinisikan privatisasi

2 Perdebatan tentang sektor publik danprivat dalam pengelolaan air bersih perkotaansebenarnya mereduksi fakta bahwa adamodel lain yaitu penyediaan air bersihmembasiskan masyarakat. Refernsl tentangha! ini bisa dilihat misalnya pada artikelAlphonce G. Kyessi. 2005. Community-basedUrban Water Management in FringeNeighbourhoods: the Case of Dar es salam,Tanzania dalam Habitat International Vol. 29Issue 1 Maret 2005 hal. 1-25. Karen J. Bakker2003. From Public to Private to Mutual? Restructuring Water Supply Governance inengland and Wales mengutip McGRanahamet.al (2001) mempergunakan istilah 'command', 'commercial' dan 'collective' masing-masing untuk publik, privat dan modelberbasiskan masyarakat. Model ini bahkanmenjadi model 'baru' dl Inggris dan Walessetelah model privatisasi dilewati.

^ Detil kronologis tentang hal ini bisadilihat dalam Komersialisasi dan PrivatisasiSektor Air Indonesia: Studi Atas WATSAL danRUU Sumber Daya Air yang disusun oleh Indonesian Forum on Globalization Solo.

* Istilah privatisasi yang dipergunakansebagai argumen pemerintah Indonesiadalam berbagai diskusi tentang sumber dayaair hanya mengacu pada pengertianprivatisasi sebagai penjualan saham atauaset pemerintah kepada pihak lain. UU No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin12 juga mengartikan privatisasi hanya sebagaipenjualan saham.

®Lihat Peter H. Gieick (et. Al). 2002. TheWorid's Water The Biennial Report on Freshwater Resources 2002-2003. Washington: Island Press, hal. 35.

®Menurut Faisal Basri urutan cakupanprivatisasi adalah mulai contracting out(outscorcing), public-private competition, franchise, vouchers, internal mari<ets, commercialization, volunteers acitivitles, management

25

sebagal segala langkah atau tindakan yangmengurangi atau menumnkan kepemilikannegara dan atau keterlibatan langsungnegara di dalam manajemen perusahaan.

Diskusi tentang privatisasi air bersihperkotaan memang sering dibedakanmenjadi dua sesual dengan dua modelprivatisasi yang dikenal di dunia untuk sektorair perkotaan. Inggrisdan Wales merupakanmodel privatisasi pertama yang ditandaidengan kepemilikan penuh perusahaanpenyedia air bersih dan sanitasi perkotaanoleh swasta. Sementara privatisasi modelPerancis berbeda dengan model inggris.Dalam model privatisasi Perancis, kepemilikan infrastrukturmasih berada di tanganpemerintah daerah (municipalities) masing-masing. Pemerintah daerah kemudianmentenderkan jasa pelayanan' kepadaperusahaan swasta untuk kontrak yangbersifat jangka panjang.

Istilah komidifikasi dan komersialisasi

sebenarnya memilik arti yang tidak jauhberbeda. Gleicket. al (2002) mendefinisikankomodifikasi sebagai proses mengubahbarang atau jasa yang semula penge-lolaannya mengikuti nonmarket social rulesmenjadi mengikuti aturan pasar. Modelpengelolaan berbasis komunitas dipedesaan balk untuk irigasi maupun airbersih merupakan contoh pengelolaan airyang mengikuti nonmarket social rules.Sementara air minum dalam kemasan

adalah contoh air yang sudah menjadikomoditi yang mengikuti aturan pasar.

Komersialisasimenunit Bekker(2003b)mengacu pada penataan ulang aturan,norma, dan kebiasaan institusi pengelola,dengan penggunaan mekanisme pasar,teknik pengambilan keputusan yangmengacu pada pasar, dan pergantian prinsipKynesian-welfaist® menjadi prinsip neo-lib-eral ^ dalam pengambilan keputusan.Menurut Bekker, komersialisasi tidak selalu

26

harus terjadi melalui privatisasi. Beberapaperusahaan penyedia air bersih perkotaanyang dimiliki sektor seperti di Amsterdammisalnya, dikelola menurut kaidah-kaidahkomersialisasi. Di Indonesia anggapanbahwa Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) harus menyumbang pada

contracts, corporazation, most efficient organizations, performance-based organization,activity-based costing, self-help (transfer tonon profit organization), employee stock ownership, joint ventures, public-private-partnership, user fees, long-term lease, private Infrastructure development and operation (Build,Operate and Transfer/BOT, Build, Own andOperate, dan sejenisnya), divesture, sampaipenjualan aset. Karen J. Bakker dalammakalahnya Archipelagos and Networks: Urbanization and Water Privatization in the Southmenjelaskan jenis kontrak yang biasa dlla-kukan dalam penyediaan air bersih yangmeiibatkan sektor swasta: service contract,managemen contract, lease, BOO/BOT,concesslo, divesture. Jenis beserta alokasitanggung jawabnya juga bisa dilihat dalamartikel Bakker.

^ Model privatisasi Perancis ini kemudianbanyak disebut sebagal Public Private Partnership atau Private Sector Participation.Jenis-jenis partnership diantarnaya meliputikonsesi, OBT, affermage contract atau leasing, operation and maintenance, dan management support. Detilnya bisal dilihat dalam Public Privatte partnership in Management of Water Service di-download tanggai 3 Januari2003 darl http://www.suez.com/documents/english/gestion-uk.pdf yang merupakanprospektus perusahaan Suez Ondeo.

^ Sebuah prinsip yang percaya padacampur tangan pemerintah demi kesejah-teraan masyarakat.

®Prinsip neo-libera! yang dimaksud dapatdilihat dalam buku Bonnie Setiawan. 2000.Stop WTO, hal 6-7: the rule of market, memo-tong pengeluaran publik untuk pelayanansosial, deregulasi, privatisasi, dan mengha-pus konsep barang publik dan menggantinyadengan tanggung jawab individual.

UNISIA NO. 63/XXX/I/2007


pendapatan Asli Daerah (PAD)^° yangberarti harus memperoleh keuntugnan dankeuntungannya dipergunakan untukpemblayaan sektor lain juga bisadimasukkan ke dalam kategorikomersialisasi air mesklpun dikelola dandimiliki oleh publik.

Privatisasi dalam UU No. 7 Tahun

2004

Didalam UU No. 7 tahun 2004 tentangsumber daya air tidak ada satu katapuntentang privatisasi, seperti yang beruiangkali dinyatakan balk pihak pemerintahmaupun DPR." Kenyataannya dalam pasai40 ayat 4 dinyatakan:

Koperasi, Badan Usaha Swasta(cetak tebal dari penuiis), dan masyarakatdapat berperan serta dalam penyeieng-garaan pengembangan sistem penyediaanairminum.

Penjelasan pasai:

Dalam ha! di suatu wiiayah tidakterdapat penyeienggaraan air minum yangdilakukan oleh badan usaha miiik negaradan /atau badan usaha miiik daerah,penyeienggaraan air minum di wiiayahtersebut dilakukan oleh koperasi, badanusaha swasta (cetak tebal dari penuiis)dan masyarakat.

Jelas bahwa badan usaha swasta dapatterlibat dalam penyeienggaraan air minumtermasuk di perkotaan. Mesklpun tidakbegitu jelas mode! keterlibatan badan usahaswasta yang dimaksud apakah memper-gunakan model keterlibatan partnershipPerancis ataukah model kepemiiikan penuhperusahaan penyedia air minum Inggris danWales. Ketidakjelasan bisa diartikan bahwakeduanya bisa diiaksanakan di Indonesia.

UNISIANO. 6S/XXX/I/2007

Berikut beberapa pasai yang berkaitandengan keterlibatan badan usaha swastadalam penyediaan air minum.

Berkaitan dengan harga air minum,efisiensi, cakupan layanan, dan IntegrasIpenyediaan air minum dan sanitas pemerintah

Beberapa contoh pandangan anggotalegislatif, eksekutif termasuk manajemenPDAM tentang 'kewajiban' PDAM menyum-bang PAD dapat dllihat pada artikel WijantoHadipuro. 2003. PDAM dalam Era Desen-tralisasi Fiskal dalam Renal Jurnal Politik

Lokal & Sosial - Humanlora Tahun III, No. 2EdisI Musim Mareng, April-Mei2003. PeraturanDaerah yang melandasi pendirian PDAMmenyatakan alokasi laba banyak yang tidakterkait dengan perbaikan kinerja secaralangsung untuk pelayanan air kepada masyarakat. Sebagai contoh PDAM Kota Semarangsesuai dengan Perda No. 7 Tahun 1978tentang Pendirian PDAM disebutkan alokasilaba yang diperoleh dari pendapatan PDAM80%-nya dipergunakan untuk kepentinganpemenuhan pembiayaan daerah, pensiun,sosial, dan Iain-Iain. Lihat laporan lengkappenelitian Yayasan Geni, Gita Pertiwi, ProgramMagister Lingkungan dan Perkotaan UnikaSoegijapranata, dan INFID. 2004. KinerjaPDAM di Jawa Tengah - Studi KritisAntisipasiPrivatisasi.

" Mesklpun sering ada kontradiksipernyataan apakah ada maksud privatisasiatau tidak dalam UU tersebut. Kata privatisasimemang tidak ada, tetapi ada pernyataan yangmenyangkal maksud terselubung privatisasiair bersih perkotaan dalam UU tersebutseperti makalah Pelurusan Opini Publik terkaitdengan RUU Sumber Daya Air yangdipresentasikan oleh Siswoko dalam Diskusi'Bedah RUU Sumber Daya Air' IndonesianForum on Globatization dan Marian KompasSemarang tanggal 7 Oktober 2003; dan adapula yang secara tidak langsung menyatakanada unsur privatisasi di dalamnya, misalnyadalam Keterangan Tertulis Pemerintah atasPermohonan hak UJi Undang-undangRepubiik Indonesia No 7 tahun 2004 tentangSumber Daya Air terhadap undang-undangDasar Repubiik Indonesia tahun 1945 tanggal

27

dapatmembentukbadan" yangdapatdilihatpada pasal 40 ayat 7 yang berbunyi:

Untuk mencapai tujuan pengaturanpengembangan sistem penyedlaan airminumdan sanitasi sebagalmana dimaksudpada ayat (5)dan ayat (6),pemerintah dapatmembentukbadan yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepada menteri(cetak tebal dari penulis) yang membidangisumberdaya air.

Ayat 5 yang dimaksud berbunyi:

Pengaturan terahdap pengembangansistem penyedlaan air minum bertujuanuntuk:

a. Terclptanya pengelolaan dan pelayananair minum yang berkualitas denganharga yang teijangkau;

b. Tercapainya kepentingan yangseimbang (cetak tebal dari penuiis)antara konsumen dan penydia jasapelayana, dan

c. Meningkatnya eflsiensi dan cakupanpelayanan air minum.Seiain penyedlaan air minum, badan

usaha swasta juga dapat berperan daiamberbagai bentuk pengusahaan air padasebagian wiiayah sungai. Tidak adaspesifikasi khususnya untuk penjeiasanpasal 45 ayat4 hurufa: penggunaan air padasuatu lokasi tertentu. interpretasi bisadliakukan, misainya untuk air minum daiamkemasan atau usaha sejenisnya, barangkali:karena untuk instaiasi pengolahan airbersih{water treatment plant) atau reservoirsebenamya sudah dinyatakan daiam pasai40 ayat 4 karena sudah termasuk daiamsistem penyedlaan airminum.^^

Jika pada penyedlaan air minum tidakjeias model yang akan dipergunakan, makamodel peiibatan swasta untuk jenis usahayang diatur pada pasal 45 ini jeias dinyatakan pada penjeiasan pasai 45 ayat 3.

28

Badan usaha swasta bisa diiibatkan melalui

partnership. Tidak jeias apakah yangdimaksud 'dan sebagainya' pada PenjeiasanPasai 45 ayat 3. apakah juga berartikepemliikan penuh, meskipun seharusnyyatidak. Berikutkutlpan pasal dan ayat-nya.

Pasal 45 ayat 3

Pengusahaan sumber daya air seiainsebagalmana dimaksudpada ayat (2)dapatdilakukan oleh perseorangan, badanusaha, atau kerja sama antar badanusaha (cetak tebal dari penuiis) berdasarizin pengusahaan dari Pemerintah ataupemerintah daerah sesual dengankewenangannya.

28 Januarl 2005 hal. 45: 'Bahwa setelahmenjadi rumusan daiam pasal 40 ayat (4)kemudian diartikan lain, yaitu bahwa pasai iniakan mendorong privatisasi, undang-undangteiah juga mengantlslpasi dan memberikanrambu-rambu yang ketat. Untuk mengen-daiikan privatisasi ...'

Rancangan Peraturan Pemerintahtentang Pengembangan Sistem PenyedlaanAir Minum yang disusun oleh DirektoratJendral Tata Perkotaan dan Tata PerdesaanDepartemen Pekerjaan Umum menyatakanbahwa badan yang diberntuk adalah BadanAir Minum dan Sanitasi. Lihat Bab VII. Namuntugasnya tidak sampai mengatur tarif. Tugas-nya hanya memberikan izin; melaksanakanpemantauan, evaiuasi, dan peiaporan;memfasiiitasi penyelesaian sengketa; danmelaksanakan koordinasi. Tarif diputuskanpada Badan Musyawarah yang tidak jeias apayang dimaksud dan siapa anggota BadanMusyawarah tersebut.

" Lihat. Ibid. Pasai 6 ayat 1 'SistemPenyedlaan air minum jaringan perpipaanmeliputi unit air baku, unit produksi, unitdistribusi dan unitpelayanan. (cetak tebal daripenuiis)'. Bisa dibayangkan jika saja badanusaha swasta hanya beroperasi pada unit airbaku saja karena boleh menguasai sumberair dari sebagian wiiayah sungai.


DampakPrivatisasi Air BersihPerkotaanBagi Masyarakat...; Wijanto Hadipuro

Penjelasan pasal 45 ayat 3:

Yang dimaksud dengan badan usahapada ayat inidapat berupa badan usaha miliknegara/ badan usaha milik daerah (yangbukan badanusaha pengeiola sumber dayaairwilayah sungai), badan usaha swasta(cetak tebal dari penulis), dan koperasi.

Kerja sama dapat diiakukan, balkdalam pembiayaan investasi pembangunanprasarana sumber daya air maupun daiampenyediaan jasa pelayanan dan/ataupengoperasian prasarana sumber daya air.Kerja sama dapat diiaksanakan denganberbagai cara misalnya dengan pola bangunguna serah {bulid, operate, and transfer),perusahaan patungan, kontrak pelayanan,kontrak manajemen, kontrak konsesi,kontrak sewa dan sebagainya. Pelaksanaanberbagai bentuk keija sama yang dimaksudharus tetap dalam batas-batas yangmemungkinkan pemerlntah menjalankankewenangannya dalam pengaturan,pengawasan dan pengendailan pengeloiaansumber daya air secara keseiuruhan.

Isin pengusahaan antara lain memuatsubstansi alokasi air dan /atau ruas (bagian)sumber air yang diusahakan.

Pasal 45 ayat 2

Pengusahaan sumber daya airpermukaan yang meliputi satu wilayahsungai (cetak tebai dari penulis) hanyadapat diiaksanakan oieh badan usaha miliknegara atau badan usaha milik daerah dibidang pengolaan sumberdaya air atau ketjasama antara badan usaha milik negaradengan badan usaha milikdaerah.

Pasal 45 ayat 4

Pengusahaan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dapat berbentuk:


a. Penggunaan air pada suatu iokasitertentu sesuai persyaratan yangditentukan daiam perizinan.

b. Pemanfaatan wadah air pada suatuiokasi tertentu sesuai persyartan yangditentukan dalam perizinan; dan/atau

G. Pemanfaatan daya air pada suatuIokasi tertentu sesuai persyaratan yangditentukan daiam perizinan.Hak-hak badan swasta yang terlibat

sangatterlindungi dalam undang-undang ini.Sekaii hak akan alokasi air diperoleh oiehbadan usaha swasta makajika terjadi situasiyang mendesak misalnya hak alokasi.diambil kembaii oieh pemerintah ataupemerintah daerah melalui perubahan uaitanpriorltas, maka badan usaha swastatersebut akan memperoleh kompensasi.Lihat pasal 29 ayat 3,4 dan 5. kompensasitidak diperiukan jika tidak ada motivasimeilndungi sektor swasta, karena untukkeperluan sehari-hari dan irigasi rakyatsudah dinyatakan sebagai priorltas utama.

Pasal 29 ayat 5

Apabila penetapan urutan priorltaspenyediaan sumberdaya air sebagaimanadimaksud pada ayat (4) menimbulkankeruglan bagi pemakai sumber daya air,pemerintah atau pemerintah daerah wajibanmengatur kompensasi kepada pemakalnya.

Pasal 29 ayat 4

Urutan priorltas penyediaan sumberdaya air selain sebagaimana dimaksud padaayat (3) ditetapkan pada setiap wilayahsungai oieh pemerintah atau pemerintahdaerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29 ayat 3

Penyediaan air untuk memenuhikebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi

29

pertanlan rakyat dalam sistem Irigasi yangsudah ada merupakan prioritas utamapenyedlaan sumber daya air di atas semuakebutuhan.

Hak yang sudah diperoieh kuat sekalikedudukannya melalui hak guna usaha yangdiberikan kepada badan usaha swasta yangdimaksud. Lihat pasal 9 ayat 1.

Pasal 9 ayat 1

Hak guna usaha air dapat diberikankepada perseorangan atau badan usahadengan Izin dari pemerintah atau pemerintahdaerah sesuai dengan kewenangannya.

Badan usaha swasta sangatdimungkinkan untuk mendapatkan alokasiair dan hak guna usaha karena sejak daripenyusunan pola pengelolaan sumber dayaair, dunia usaha akan dilibatkan seiuas-luasnya. Lihat Pasal 11 ayat 3.

Pasal 11 ayat 3

Penyusunan pola pengelolaan sumberdaya airsebagalmana dimaksud pada ayat(2) dilakukan dengan mellbatkan peranmasyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.

Kepentingan badan usaha swasta bisamenjadi sangat kuat jlka pemerintahberkolaborasi dengan badan usaha swastadan tidakberplhak pada masyarakat banyak,yang secara toeritis tidak mungkin namunsecara praktis sudah sering kali terjadi diIndonesia. Pemyataan inl dldukung faktabahwa wadah koordinasi yang berbentukDewan Sumber Daya Air, anggotanyaseimbang antara pemerintah dan nonpemerintah. Sementara anggota nonpemerintah terbagi menjadi kelompokpengguna dan pengusaha sumber daya air.Lihat pasal 86 ayatS beserta penjelasannya.

30

Pasal 86 ayat 3

Wadah koordinasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) beranggotakanunsur pemerintah dan unsur non pemerintahdalam jumlah yang seimbang atas dasarprinsip keterwakilan.

Penjelasan pasal 86 ayat 3

Yang dimaksud dengan prinsipketerwakilan adalah terwaklllnyakepentingan unsur-unsur yang terkait,misalnya sektor, wllayah, serta kelompokpengguna dan pengusaha sumber daya air.Kelompokpakar, asoslasi profesi,organisasimasyarakat dapat dilibatkan sebagal narasumber.

Yang dimaksud dengan seimbangadalah jumlah anggota yang proporslonalantara unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah.

Stud! Literatur Dampak PrIvatisasI

SepertI diungkapkan dl depan,privatlsasi sumber daya air tidak selaluberarti komersialisasi atau komodiflkasi(karena kedua istilah Inl hampir samamaknanya, selanjutnya istilah yang akandipergunakan adalah komersialisasi).

Meskipun bisa diperdebatkan: komersialisasi dalam makalah ini akan diartlkanbahwa regulasidaripemerintahsangat minimal. Penerapan wafer market dengan trad-able water right-nya merupakan contohkomersialisasi dengan regulasi minimal.Beberapa negara dl dunia yang sangatprogreslfdalam hal ini adalah Chile,

Lihat artlkel Carl J. Bauer. 1997. Bringing WaterMarkets Down to Earth: the PoliticalEconomyof WaterRightsin Chile, 1976-956anartlkel Matthew D. Davis. 2004. IndigenousRights and Modem WaterManagement inChile.


Dampak Privatisasi AirBerslh Perkotaan Bagi Masyarakat...; Wijanto Hadipuro

Meksiko, negara baglan Amerika SerikatBarat Daya, Israeldan Spanyol.^® Sementaranegara yang melakukan privatisasi tetapiketat dalam regulasi sebagai contohnyaadalah Inggris dan Wales.''®

Penerapan wafer market dan tradablewater rights mengandung implikasipenerapan konsep opportunitycost 6\dalampengeiolaansumber daya air. Air akan dijualkepada mereka yang mau dan mampumembayar leblh besar.'^ Secara teoritikmeskipun ada pro dan kontra namunkomerslalisasi sumber daya air dengan watermarket6an tradable waferrfgW-nya diakuloleh beberapa ahliyang pro, termasuk BankDunia, mengandung beberapa kelemahan.Kelemahan yang dimaksud adalah bahwaterjadi kegagalan pasar {market failure)dalam penerapan mekanisme pasar untuksumber daya air untuk mengarahkan padaalokasi yang palingefisien. Kegagalan pasaryang dimaksud adalah akibat dari barangpublik, air khususnya untuk irigasi dan airbersih perpipaan perkotaan berslfat naturalmonopoly, adanya eksternalitas, airtermasuk ke dalam kategori merit good, danfakta bahwa pengeiolaan air mengandungtransaction cost yang tinggi.^®

Berikut studi literatur tentang dampakprivatisasi dari berbagal artikeljurnal. Kajiantentang dampak komerslalisasi tidak akandilakukan karena Indonesia meialui UU No.

7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Airtidakmenerapkan konsep inl."

Akses Kelompok Miskin

Masalah pertama yang bisa diidentifikasidari beberapa artikel jurnal adalah masalahakses kelompok miskinperkotaan terahdapair bersih yang sudah diprlvatisasi. Faktamenunjukkan bahwa kelompok miskinmembayar 4 sampai 100 kalilipat^® bahkandalam peneiitian Asian Development Bank


(ADB) di Delhi masyarakat miskin harusmembayar sampai 489 kali mereka yang

Lihat artikel Wim H. Kloezen. 1998.Water Markets between Mexican Water UserAssociations dalam Ater Policy 1, hal. 438.Perdebatan bagi yang pro dan yang kontraterhadap wafer market bisa dilihat dalamartikel ini juga. Yang pro lebih banyak bersifatteoritik argumennya, sementara yang kontraberupa peneiitian empirik termasuk artikelKloezen tersebut di atas. Untuk kasus dampakkomerslalisasi pada air bersih perkotaansilahkan baca artikel Jose esteban Castro.2004. Urban Water and the Politics of Citizenship: the Case of the Mexico City MetropolitanArea During the 1980s and 1990s.

Lihat artikel David Kinnersley. 1998.Privatized Water Services in England andWales: A Mixed Verdict after Nearly A Decadedan John W. Sawkins. 1995. Yardstick Competition in the English and Welsh Water Industry.

" Penjelasan lengkaptentang hal ini silahkanbaca artikel Wijanto Hadipuro. 2003. KebijakanBank DunIa tentang Manajemen Air danpenjelasan Wijanto Hadipuro pada artikel Kompastanggal 14 September 2003 hal. 1 beijudul RUUSumber Daya AirHarus Ditinjau Ulang.

Lihat dua dokumen Bank Dunia WaterResources Management A World Bank PolicyPaper dan artikel Bank Duniayang disusun olehPaul Holden dan Mateen Thobani. 1996. PolicyResearch Working Paper 1627 Tradable WaterRights serta tinjauan kritis Wijanto Hadipuro.2003. Counter Arguments untuk Pn'vatisasiSumber Daya Air Meialui Tradable Water Rights.

Semula memang dalam beberapaversi awal RUU ini, Indonesia menerapkankonsep tradable water rights: hak guna dapatdisewakan dan dipindahtangankan. Namunsyukurlah bahwa akhirnya masukan dari KruHA didengar dan diadopsi. Tidak adanyakomerslalisasi seperti praktek PDAM menjadisapi perah bagi PAD juga nampak pada pasal77 ayat 1 dan 3. Sumber dana misalnya darihasil penerimaan biaya jasa pengeiolaansumber daya air (ayat 3 poin c) digunakansemata-mata untuk membiayai pengeiolaanyang menjamin keberlangsungan fungsisumber daya air (ayat 1 dan penjelasannya).

20 Lihat DFID, 1998: 10 dalam op.cit.Bakker, 2003 b: 336.

31

memiliki koneksl plpa.^^ ADB mengakulbahwa sektor privatmemang tidak mau atautidakbisa memecahkan masalah pelayananpada daerah miskin, jlkapunbisa prestasinyatidak lebih balk dari sektor publik (Bakker).Apalagi sektor privat yang bermotifkeuntungan,sektor publik punenggan untukmemperluas akses ke daerah miskin(Miarsono, 2000 dan Hakim, 2000).

Privatisasi sektor swasta dalampenyediaan air bersih punya karakteristikmonopolistik, sehingga secara teoritikmaupun praktis tidak mungkin sektor swastasecara suka rela menyediakan air bersihpada masyarakat miskin yang kemampuanmembayarnya rendah (Hardoy danSchusterman, 2000). 'Kealpaan* negosiasikontrak antara pemerintah denganperusahaan swasta seperti yang terjadi diArgentina tidak mendorong AquasArgentinas, perusahaan swasta pemegangkoneksi di Buenos Aires" karenapenyediaan air bersih ke pemukiman miskindi Argentina berarti tambahan biayamaintainance bagi aquas Argentinas(Hardoy dan Schusterman, 2000).Disinsentif seperti ini terbukti terjadi diJakarta (bakker) dan juga di Buenos Aires(Hardoy dan Schusterman, 2000).

Perusahaan swasta cenderung secarastrategis melakukan cherry picking, areayang menjanjikan keuntungan akan diambiloleh perusahaan swasta" dan area yangtidak menghasilkan keuntungan akan tetapiditinggalkan untuk dikeloia oleh sektorpublik dengan subsidinya. Meskipun adadalam kontrak, sangat jarang adaperusahaan swasta yang mampu memenuhiobligasi kontrak ini(Swyngedouw, 2003 danCastro, 2004), kecuali jika ada insentifyangcukup besar seperti dalam bentukpembayaran kompensasi, pemberiansubsidi dari pemerintah, pengurangan atau

32

pembebasan pajak (Hardoy danSchusterman, 2000).

Kasus keengganan perusahaan swastamelayani daerah miskin terbukti dalamkasus Mexico City Metropolitan Area.^''Meskipun rata-rata konsumsi per kapita perhari naik sampai 300 literper kapita per hariseteiah dilakukan komesialisasi di Meksikonamun kenyataannya konsumsi di daerahtermiskin di Mexico City Metropolitan Areahanya 4 literper kapita per hari (Lascurain,1995 dalam Castro, 2004).

Salah satu penyebab kegagalanpelayanan pada daerah miskin adalahkenyataan bahwa pelibatan sektor swastamembuat negara dan civilsociety apalagimasyarakat biasa tidak mampu mencekkegiatan detil operasi operator swasta(Castro, 2004). Domain publik telah berubahmenjadi milik korporasi swasta.

Perusahaan swasta berharap bahwapenyediaan air bersih untuk masyarakat

Lihat Second Water Utilities Data BookAsian and Pacific Region, Asian DevelopmentsBank Oktober 1997 label 11 dan 18.

" Suez sebagal pemegang hak konsesimelalui anak perusahaannya AquasArgentinas selama 30 tahun di Buenos AiresArgentina ini akhirnya pada bulan Juli 2002memutuskan kontrak kerja (lihat artikel SaraGrusky. 2003. WaterPrivatization Fiascos: Broken Promises and Social Turmoil).

" Perusahaan swasta FT Sarana TirtaUngaran lebih memilih menyediakan air untukindustri yang standar kualitasnya rendahnamun tarifnya lebih tinggi sementara untukmasyarakat dilakukan oleh PDAM KabupatenSemarang. Lihat Kerangka Acuan kajianDampak LIngkungan (KA ANDAL) PT TirtaUngaran 2003, Lampiran 2 hal. 1.

2'* Airbersih di kota Meksikoditangani olehSuez melalui kontrak manajemen (management support). Lihat htttp://www.suez.com/documents/english/gestion-uk.pdf di-down-load tanggal 3 Januari 2003.



miskin akan dilakukan oleh berbagai aktor.Masyarakat miskin berpartisipasi melaluipenyediaan tenaga kerja, sumber danadisediakan oleh pemerintah, dan penylapankapasltas masyarakat miskin untukberpartisipasi dilakukan oleh LembagaSwadaya Masyarakat (LSM) sementaraperusahaan swasta dalam hal ini AquasArgentinas menylapkan kapasltas teknis,sumberdana dan perlengkapan (Hardoy danSchusterman, 2000). Bahkan menurut PIrez(2002) dalam kasus Buenos Aires,penduduk miskin dipaksa untuk melakukanusaha selfhelp untuk sebagian infrastrukturyang kemudlan dialihkan kepada AquasArgentinas.

Kontrol Tarif

Masalah kedua adalah masalah kontrol

pemerintah terhadap penetapan tarif sektorprivat yang berakibat khususnya padakelompok miskin perkotaan dan padamasyarakat secara keseluruhan. Sebagaicontohnya, setelah privatisasi di Inggristahun 1989, tarif air naik secara signifikandan banyak konsumen yang tidakmembayar diputus koneksinya (Swynge-douw, 2003).

Fakta bahwa rata-rata tarif air yangdisediakan oleh pihak swasta cenderunglebih tinggidibandingkan perusahaan publikatau kemitraan antara publik dan privat^®menunjukkan bahwa kontrol terhadappenetapan tarif merupakan hal yang krusialdalam pelibatan sektor swasta dalampengelolaan air bersih perkotaan. Sebagaicontoh jika saat konsesi diberikan AquasArgentinas menjanjikan penurunan tarifsebesar 26,9% kenyataannya malah naik20%. (Loftusdan McDonald, 2001).

Dalam kasus privatisasi di Inggris danWales, Office of Water Services (OFWAT)didirikan khusus dengan tugas untuk


melakukan regulasi ekonomi bagi industriair. Regulasi ekonomi yang dimaksud adalahpenentuan batas atas harga melalui comparative atau yardstick competition(Sawkins, 1995 dan Bakker, 2003a: 362).Hal inl dimaksudkan untuk mencegahmanajemen perusahaan swasta denganmonopoli alamlahnya akan mempergunakankekuatan pasarnya dengan caramenentukan harga yang tinggi danmengurangi kualitas dalam jangka panjang.

Penelitian Sawkins (1995)menunjukkan bahwa yardstick competitionbekeija dengan baik, meskipun tidak mudahpada awalnya karena penentuan faktorpengali harga untuk penyesuaian periodelima tahunan masih terlalu tinggi. Namunfakta menunjukkan bahwa laba yangdiperoleh perusahaan air di Inggris danWales yang diharapkan berdasarkanperhitungan 7% kenyataannya tidak pernahdi bawah 10%^® (Miller-Bakewell, 1998dalam Bakker 2003a). Di Buenos Airesbahkan profitAquas Argentinas tahun 1995-1997 mencapai 28,9%, 25,4% dan 21,4%(Loftus dan McDonald, 2001).

Cherry Picking

Seperti dikemukakan di depan,perusahaan swasta cenderung melakukancherrypicking termasuk di dalamnya dalamhal strategi pemodaian untuk investasl.Tahun 2000 salah satu perusahaan air diInggris Kelda mengajukan usulan untukmenjual perusahaan pemasok air bersihnyaYorkshire Water kepada konsumennya.Konsumen akan memiliki seluruh aset,sementaraYorkshireWater masih tetap akan

^ Lihat arlikel David Hall. 2001. Water inPublic Hands, hal. 11.

Menurut op.cit Loftus dan McDOnald.2001: 192 rata-rata laba 9,3% untuk tahun1999-2000 dan 9,6% untuk tahun sebelumnya.

33

melaksanakan operasi dan pemeliharaan.Sebuah proses yang disebut mutualisasi,setelah 10 tahunan proses privatisasi.Tujuanmutualisasi adalah untuk memperolehpemblayaan yang lebih murah (Bakker,2003a).

Dllnggrlssedang berkembangmodelassociative self-governance, atau apa yangdisebut juga dengan mutualisasi, dimanaidenya adalah memberikan kontrol lebihbesar kepada konsumen pada jasa layananpublik seperti kesehatan, pendidikan dantermasuk dl dalamnya macam-macamutilitas seperti air dan gas. Modei iniberkembang setelah bangkrutnya penyediainfrastruktur kereta api Railtrack.

Dalam kasus air, menariknya adalah ideIni dilakukan setelah perusahaan swastamemperoleh keuntungan yang besar, danpembagian deviden yang besar dengandibiayaidari pinjaman (Bakker, 2003a).

Proses mutualisasi terjadi setelahperusahaan swasta kaya uang tunal padaperiode setelah privatisasi dan bisnisnyatelah jenuh, teregulasi dan prospekkeuntungannyamenurundimasa yang akandatang (Bakker. 2003a). Apakah prosesmutualisasi akan terjadi pada Industri airpipa perkotaan di negara lain?Waktuakanmembuktikan. Namun jika hal ini benar-benar terjadi dan logikanya akan terjadi laluuntuk apa negara seperti Indonesiamengikuti prosesprivatisasi yang akandiikutimutualisasi? Mengapa tidak melompat sajake proses mutualisasi?

Korupsi

Masalah keempat adalah masalahkorupsi. Swyngedow (2003) menuliskanbahwa kontrak konsesi Thames Water untukJakarta harus diulang karena dugaankorupsi. Dugaan korupsi juga terjadi untukkasus privatisasi di Grenoble, Tallin,

34

Lesotho, dan Kazakhstan. Enron, Vivendi,dan Suez adalah beberapa pelaku lainyangdituduh melakukan penyuapan pada partaipolitik demi untuk menjaga kepentinganbisnisnya. Dalam kasus Buenos Aires,Loftus dan McDonald (2001) juga menulishal yang sama yaitu dugaan korupsi yangkental. Merekajuga menulis-kan bahwa Vivendi, perusahaan air terbesar di dunia,dituduh melakukan korupsi pada palingtidak pada enam kasus dan dugaan serupauntuk kasus Suez di Jakarta.

Sebagai contohkasus korupsi yang lainadalah kasus pengambilaiihan sumur danpipainfrastruktur milik masyarakatdiMexicoCity Metropolitan Areaolehpemerlntah. Adadugaan perusahaan swasta pengelola airbersih menyuap wallkotauntuk mengambilkeputusan tersebut agar mereka mampumengontroi penuh air di daerah tersebut(Castro, 2004).

Degradasi Lingkungan

Masalah keiima adalah masalahdegradasi lingkungan. Meskipun tidak diuraidengan detil, Loftus dan McDonald (2001)menyatakan bahwa konsesi yang diberikankepada Aquas Argentinas terbuktlproblematik dalamkaitan dengan degradasilingkungan. Logikanya memangtidak terialusulit. Perusahaan swasta akan lebihcenderung memilih sumber air tanahmisalnya yangbisaberakibat pada degradasilingkungan daripadaairpermukaan, karenakualitas air tanah lebih balk dan biayapengolahannya lebih murah. Perusahaanswasta juga enggan untuk melakukankonservasi selama not in my backyard.

Reran Lembaga Multi-lateral

Melawan arus memang berat, apalagiyang dilawan adalah IntemationalMonetaryFund(IMF) dan Bank Dunia beserta bank-


Dampak Privatisasi Air Bersih Perkotaan Bagi Masyarakat...; A^janto Hadipuro

bank regionalnya. Mengutip British Water,1998, Bakker (2003b) menyebutkan bahwadi Timur Jauh privatisasi airdilakukan melaluitekanan IMF. Demikian juga denganprivatisasi di Buenos Aires, peran BankDunia dan Inter-American DevelopmentBank tidak dapat diabaikan (Loftus danMcDonald, 2001). Reran ADB, IMF danBank Dunia juga besar dalam kasusprivatisasi air di Thailand (Chantawong), diManila yang berperan daiam privatisasi airbersih di Kota Manilla adalah Bank Dunia

(Perez-Corral, 2003).

implikasi Kedepan untuk Indonesia

Melihat masalah-masalah yangditimbulkan dari privatisasi, Undang-undangNo 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Airtidak menunjukkan akan mampu mem-berikan Jaminan bahwa masalah tersebuttidak akan terjadi. Misalnya saja kasusbadan regulasi ekonomi (OFWAT) di Inggristentunya tidak dapat diselesaikan melaluiBadan Musyawarah seperti dalamRancangan Peraturan Pemerintah tentangPengembangan Sistem Penyediaan AirMinum atau badan yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepada menteri yangmembidangi sumber daya air. Keanggotaan,independensi badan yang dibentuk,mekanisme kontrol tarif dan periuasanjangkauan layanan pada masyarakat miskintidak nampak jelas dalam undang-undangtersebut.

Bagaimana mekanisme kontrol hargamelalui Yardstick competition yang terbuktitidak mampu mencegah pengambilankeuntungan yang besar bag! perusahaanswasta bisa diterapkan di Indonesia, denganfakta bahwa Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) yang ada di Indonesia adalah BadanUsaha Milik Daerah yang tentunya masing-masing daerah punya kepentingan yang


berbeda-beda; padahal badan usaha swastaakan bekerja sama atau mengambil alihPDAM yang selama in!dimiliki oleh daerahkabupaten atau kota. Saat ini saja saatmasih dikelola pemerintah daerahkabupaten atau kota indikasi untuk tidakmematuhi peraturan dari pemerintah pusatsudah terjadi. Sebagai contoh, banyakPDAM yang tidak lagi memperhatikanInstruksi Menteri Dalam Negeri No.8 tahun1998 tentang penetapan tarif.

Tidakjelas juga bagaimana mekanismekonservasl mengingat tidak adanya aturanalokasi dana konservasl antar instansi, antarkabupaten/kota, dan antar propinsi.^'Apalagi mekanisme jaminan kaum miskinperkotaan akan mendapat layanan airbersih

" Dalam Diskusi Publik Undang-undangSumber Daya Air: Implikasinya bagi Publikyang diseienggarakan oleh Koalisi Rakyatuntuk Hak Atas Air di Jakarta 24 Marat 2005,Benny D. Setianto, salah satu pembicara,menyatakan bahwa ada kelemahan mendasardalam undang-undang ini khususnya yangberkaitan dengan hak guna. Pasal 7 ayat 2menyatakan bahwa hak guna tidak bisadisewakan atau dipindahtangankan. Artinyapemerintah sebagai wakil negara juga tidakbisa menyewakan atau memindahtangankanhak guna yang dimilikinya. Padahal pasal 9ayat 1 menyatakan bahwa hak guna dapatdiberikan pada perseorangan atau badanusaha.Implikasinya adalah bahwa perseorangan atau badan usaha tidak menyewa ataumemindahtangankan karena dilarang olehPasal 7 ayat 2, sehlngga hak guna yangdiperoleh oleh perseorangan atau badanusaha sifatnya pinjaman. Konsekuensinyakewajiban yang melekat temasuk di dalamnyakewajiban konservasl masih di tangannegara. Akibatnya seperti menurut pembicaralain dalam diskusi tersebut, Budi Widtanarko,badan usaha dan perseorangan hanya wajibikut serta (artinya kewajiban di tangan negara)melakukan kegiatan konservasi yang diaturdalam Pasal 47 ayat 3).

35

setelah pelibatan sektor swasta. Demikianjuga bagaimana langkah-langkah apa agarkasus koaipsi pemberian konsesi di Jakartakepada dua perusahaan asing yang sangatterkenal di luar negeri tidak akan terjadi lag!.Apakah mekanisme dua kali konsultasipubilk bisa menjamin hal tersebut tIdakterjadi lagi di masa yang akan datang?

Jikafakta mutualisasi benar, lalu untukapa Indonesia bersikeras untuk melibatkanbadan usaha swasta dalam penyediaan airminum.

Potret buram sektor air perkotaan padakhususnya dan sektor air pada umumnyadi Indonesia akan menjadi kenyataan jikaMahkamah Konstitusi menolah usaha judicial review. Undang-undang No 7 tahun 2004tentang Sumber Daya Air khususnya yangberkaitan dengan pellibatan badan usahaswasta.#

Daftar Pustaka

36

. 2005. Keterangan TertulisPemerintah atas Permohonan Hak UjiUndang-undang Republik IndonesiaNo 7 tahun 2004 tentang SumberDaya Air terhadap undang-undangDasar Republik Indonesia tahun 1945tanggal 28 Januari 2005.

2003. Pelurusan OpiniPublikterkait dengan RUU SumberDaya Airyang dipresentasikan oleh Siswokodalam Diskusi 'Bedah RUU Sumber

Daya Air* Indonesian Forum onGlobatization dan Marian KompasSemarang tanggal 7 Oktober2003.

, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentangSumber Daya Air.

, 2003. BUMN (Badan UsahaMilik Negara) Undang-Undang Rl No.19 tahun 2003. Bandung: Fokus Media

Bakker, J. Karen 2003. 'Trickle Down'? ThePro-poor Water Supply Debate andthe Case of Jakarta, Indonesia.

Bakker, J. Karen 2003a. From Public toPrivate to .. Mutual? RestructuringWaterSupply Governance in englandand Wales Dalam Geoforum 34, hal.361

Bakker, J. Karen 2003b Archipelagos andNetworks: Urbanization and Water

Privatization in the South. Dalam The

GeographicalJournal\/o\. 169 No. 4hal. 328-341

Bank Dunia. 1993. Water Resources Man

agement A World Bank Policy Paper. Washington D.C. : The WorldBank.

Basri, Faisal. 2004.Privatisasi. Presentasidalam Seminar Nasional Privatisasi

BUMN dan Impllkasinya di IndonesiaProgram Magister Manajemen UNYogyakarta.

Bauer, Carl J.. 1997. Bringing Water Markets Down to Earth: the Political

Economy of Water Rights in Chile,1976-95

Castro, Jose esteban. 2004. Urban Waterand the Politics of Citizenship: theCase ofthe Mexico CityMetropolitanArea During the 1980s and 1990s.

Chantawong, Montree, Water Privatizationin Thailand: Situation and Impact.



Davis, Matthevi^ D.2004. Indigenous Rightsand Modem Water Management inC/]//e.dalam Gerald Shelcke, DonaldF.Hayes, dan David K.Stevens (eds)Critical Transitions in Water and En

vironmentalResources Management.Salt lake City; Presiding World Water and Environmental Congress.

DIrektorat Jenral Tata Perkotaan dan tataPedesaan Departemn PekerjaanUmum. Rancangan PeraturanPemerintah tentang PengembanganSistem Penyediaan AirMinum.

Ertuna, 0.1997. Second Water Utilities DataBookAsian and Pasific Region AsianDeveiopment Bank.

Gleick, Peter H. (ef. a/). 2002. The World'sWater The BiennialReport on FreshwaterResources 2002-2003. Washington: Island Press.

Grusky, Sarah. 2003. Water PrivatizationFiascos: Broken Promises and Social Turmoil). Washington D.C. Public Citizen's

Hadipuro, Wijanto. 2003. CounterArgumentsuntuk Privatisasi Sumber Daya AirMeialui Tradable Water Rights.DIpresentaslkan dalam DIskusiterbatas Menelaah Krisis Air dl Indonesia dl Pringsewu Garden RestaurantYogyakarta tanggal 6 September2003

HadlpuromWijanto. 2003. KebijakanBankDunia tentang Manajemen Airdipresentaslkan dl DIkusI KrIsIs airdan Kebijakan BankDunia dlProgramMagister LIngkungan dan PerkotaanUnlka Soegljapranata Semarangtanggal 11 Juli 2003.


Hakim, Janur. 2000. Explaining Water Supply Performance: Patterns ofInterorganizational Relationship inUrban Water Supply Delivery.DIsertasi Doktor dl Universltas Indi

ana.

Hall, David. 2001. Water in Public Hands.London: Public Services International

Research Unlt(PSIRU).

Hardoy, Ana dan RIcardo Schusterman,2000. New Models for the

Privatization of Water and Sanitationfor the Urban Poor. Dalam Environ

ment & Urbanization vol. 12 No. 2 hal.

63-67

Holden, Paul dan Mateen Thobanl. 1996.PolicyResearch Working Paper 1627Tradable Water Rights WashingtonD.C. The World Bank

KInnersley, David. 1998. Privatized WaterServices in England and Wales: AMixed VerdictafterNearly A Decade

Kloezen, WIm H.. 1998. Water Marketsbetween Mexican Water User Associations dalam Ater Policy1, hal 437-455.

Kompas, 2003.RUU SumberDayaAir HamsDItlnjau ulang. Hal 1 tanggal 14September 2003.

Kyessi. Alphonce G. 2005. Communitybased Urban Water Management InFringe Neighbourhoods: The Case ofDar es Salaam, Tanzania dalam Habitat International vo\. 29 Issue 1. hal.1-25.

37

Loftus, Alexander J. dan David A. McDonald.2001. of Liguld Dreams: A. PoliticalEcology of Water Privatization InBounes Aires. Dalam Environment &

Urbanization. Vol. 13 No. 2

Mairsono, Harry. 2003. The Provision ofPublic Services in The DeveiopingWorld a Case Study of Semaranglndonesia.D\sertas\ Doktor Unlversi-

tas Wincounsin -Milwauke.

Perez-corri, VIoleta Q. 2003. Teh FailedWater Privatization in Manila. Dalam

Truth behind Water Privatization. Ja

pan CenterforASustainable Environment and Society.

Pirez, Pedro. 2002. Bounes Aires:Fragementation and Privatization ofthe Metropolitan City. Dalam Environment & Urbaniztion Vol 14 No.1

Sarana Tirta Ungaran. 2003. KerangkaAcuan Kajian Dampak Lingkungan(KANDAL). Semarang: PT. SaranaTirta Ungaran.

Sawkins, John W.. 1995. Yardstick Competition in the English and Welsh Water Industry. Dalam UtilityPolicy. Vol.5No. I.hal. 27-36

Setiawan, Bonnie. 2000. Stop WTO.Jakarta. INFID. Hal. 6-7.

Download tanggai 3 Januari 2003 darihttp://www.Suez.com/doduments/anglish/gestion-uk.pdf

Swyngedouw, Erik. 2003. Privatising H20Turning Local Water into GlobalMoney. Journal furEntwicklungspolitik. Vol. XIX, hal. 10-33

Yayasan Geni, gita Pertiwi, Program Mag-ister Lingkungan dan PerkotaanUnika Soegijapranata, dan INFID.2004. Kinerja PDAMdiJawa Tengah- Studi Kritis AntisipasI Privatlsasi.

•••

38 UNISIA NO. 63/XXX/I/2007

Mayoritas kajian yang bersifat daerah perkotaan dan ...

Documents

Transcript of Mayoritas kajian yang bersifat daerah perkotaan dan ...