Materi_aMDAL
description
Transcript of Materi_aMDAL
04/20/2023
AMDALAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan
Sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan di Indonesia
- Pencemaran (udara, tanah, air, laut)
- Cadangan SDA menipis- Bencana alam (kekeringan, banjir, dll)
- Ketidakseimbangan iklim
Penurunan Kualitas Lingkungan
Perlu Sinergisme antara Pembangunan
dan Lingkungan HidupPembangunan Berkelanjutan
Dampak Negatif Pembangunan
04/20/2023
Pembangunan Berkelanjutan
“Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan kita sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka”
KonferensiStockholm
1972
KonferensiRio de Janeiro
1992
Rio +10/KonferensiJohannessburg
2002
Menanggapi masalah kerusakan lingkungan
Perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, dan sosial serta Pembangunan berkelanjutan (Agenda 21)
Visi pembangunan berkelanjutan, kesepakatan global dan kemitraan antara seluruh masyarakat di dunia
04/20/2023
3 Pilar Pembangunan Berkelanjutan
Lingkungan Hidup
Ekonomi
Sosial
04/20/2023
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : “Setiap rencana usahadan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Jo. PP 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, beserta peraturan pelaksanaannya
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kualitas Air dan Pencemaran Air, beserta peraturan pelaksanaannya
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, beserta peraturan pelaksanaannya
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, beserta peraturan pelaksanaannya (digantikan menjadi PP 27/2012)
Juklak dan Juknis (Kepmen LH dan Kepdal)
04/20/2023
Penerapan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia
pre-emptive preventive proactive
Pengambilan keputusan & perencanaan
Pelaksanaan Tingkat produksi
• Tata Ruang
• AMDAL, UKL/UPL
• ISO 14000• Audit Lingkungan
Studi Kelayakan
• Pengawasan Baku Mutu
• Insentif & Disinsentif (Instrumen ekonomi)
• Program PROPER
• Perizinan PLB3
04/20/2023
Environmental Management in Indonesia
Shifting from end-of-pipe to clean production
No regulation
No environmental institution
Lack of government & corporation interest
End of pipe management
Environmental regulation
Government intervention
Clean production
Public Disclosure System
Economic instruments
Integrated environment management
Ecological efficiency
Partnership between government & corporation
1982
1995
PRESENT
1
2
3
4
FUTURE
AMDAL
Audit
ISO 14000
PROPER
CleanerProd
PeraturanPerundang-an
KebijakanLingkungan
Good Enviromental Governance
Market based Instrument
KepedulianKonsumen
Teknologi
Perangkat Manajemen Lingkungan
Prokasih LangitBiru
Program DAS Kritis
Pantai &LautLestari
KeanekaragamanHayati
Adipura
PROTOKOLCARTAGENA
PROTOKOLKYOTO
KONVENSIBAZEL
PROTOKOLMONTREAL
Project level
Ecosystem Level
National/Kabupaten
level
UKL &UPL
Global level
Sumber : Adiwibowo, 2000
Ekolabel
KLS
TATA RUANG
KLS
04/20/2023
AMDAL
04/20/2023
kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan.
Sumber: Pasal 1 ayat 1 PP 27 Tahun 1999
04/20/2023
untuk apa??
ASPEK TEKNIS: Untuk menghindari & meminimalisasi dampak lingkungan
sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan Survei, prakiraan, dan evaluasi dampak berupa polusi,
gangguan keanekaragaman ekosistem, hubungan manusia-alam dan lingkungan global (nir emisi, efek rumah kaca dll).
ALAT KOMUNIKASI: Untuk mendapatkan konsensus dengan masyarakat
(terkena dampak), akuntabilitas pemrakarsa dan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
04/20/2023
Tujuan AMDAL AMDAL merupakan alat pengelolaan
lingkungan hidup untuk: Menghindari dampak
Apakah proyek dibutuhkan? Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini? Apakah ada alternatif lokasi?
Meminimalisasi dampak Mengurangi skala, besaran, ukuran Apakah ada alternatif untuk proses, desain,
bahan baku, bahan bantu? Melakukan mitigasi/kompensasi dampak
Memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap lingkungan yang rusak (contoh: Pengembangan Bank Mitigasi)
Tinggi
PRIO-
RITAS
Rendah
Sumber: UNEP, 2002
04/20/2023
AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan Pembangunan
AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan
AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi konflik, Kendala SDA, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek
Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan
3
4
5
2
PRINSIP-PRINSIP AMDAL
Lokasi kegiatan AMDAL wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah (RTRW)
1
AMDAL
Fungsi AMDAL
Manfaat AMDAL
• Memberi masukan dalam pengambilan keputusan
• Memberi pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak/LH
• Memberikan informasi & data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah
Mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek
Menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan
Menghemat Penggunaan Sumber Daya Alam
Kemudahan dalam memperoleh kredit bank
04/20/2023
PROSES KAJIAN AMDAL
PROSES PERENCANA
AN PEMBANGUN
AN
Proses Perencanaan Pembangunan
& AMDAL
Penentuan Tujuan
Penetapan Sasaran
Pengembangan Alternatif
Penapisan
Alternatif
Alternatif Tanpa
Kegiatan
Pelaksanaan Kajian
Penilaian dan Pemilihan
Alternatif Yang Paling Disukai
Dokumen Final Kajian
Dokumentasi
Pengambilan Keputusan
Sumber: Dimodifikasi dari Marriott, 1997
04/20/2023
Tahapan Kegiatan (sampai dengan mendapatkan Izin)
Kegiatan/Proyek
Izin Prinsip
Persetujuan Daerah
AMDAL & FS
Izin Operasi
Izin Inves-tasi (BKPM)
Pembe-basan La-
han
Pembe-basan La-
han
04/20/2023
Pasal 2 Ayat (2) PP 27/1999:Hasil AMDAL digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah
AMDAL SEBAGAI STUDI KELAYAKANTENTUKAN TUJUAN PROYEK
TENTUKAN TUJUAN PEMBANGUNAN SEKTORAL / REGIONAL
RENCANA PROYEK
IDENTIFIKASI STRATEGI PEMBANGUNAN
IDENTIFIKASI ALTERNATIF TEKNOLOGI
TENTUKAN “SUMBER DAYA” YG DIPERLUKAN
SARING ALTERNATIF TEKNOLOGI
IDENTIFIKASI ALTERNATIF LOKASI
SARING ALTERNATIF LOKASI
EVALUASI ALTERNATIF YG TERPILIH
ALTERNATIF OPERASIONA
L & PENGELOLAA
N
ALTERNATIF IMPLEMENTASI
ALTERNATIF KONFIGURASI DESIGN
BANDINGKAN ALTERNATIF
LANJUTKAN DENGAN ALTERNATIF YANG DITENTUKAN
Sumber : World Bank-EIA Source Book
04/20/2023
Penentuan Kegiatan Wajib AMDAL
KEPMEN LH 17/2001 direvisi menjadi PERMEN 11/2006
RENCANA KEGIATAN
MENYUSUN AMDAL
Ya
UKL-UPL (sesuai Kep-MENLH No.
86/2002
Tidak
DOKUMEN/FORMULIR UKL-UPL
04/20/2023
Daftar Jenis Kegiatan yang wajib AMDAL
- Pembagian Per Sektor Kegiatan
- Jenis Kegiatan
- Skala Besaran
- Alasan
Bupati/Walikota & Gubernur dapat menetapkan skala besaran lebih ketat
Bupati/Walikota / Gubernur / masyarakat mengusulkan jenis kegiatan baru
Wajib AMDAL – berbatasan langsung dgn hutan lindung
Daftar Wajib AMDAL – ditinjau 5 tahun sekali
Jenis Usaha dan Atau Kegiatan Wajib AMDAL [Permen LH No.11/2006]
04/20/2023
Kegiatan yang Wajib AMDAL Pertahanan dan Keamanan Pertanian Perikanan Kehutanan Kesehatan Perhubungan Teknologi Satelit
Perindustrian Prasarana Wilayah Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Pengelolaan limbah B3 Rekayasa Genetika
SANDINGANKEPMEN LH 17/2001 DAN PERMEN 11/2006
No Sektor Kepmen 17/2001 Revisi 11/2006
A. Pertahanan dan Keamanan
5 Kegiatan 3 Kegiatan
B. Pertanian 4 Kegiatan 2 Kegiatan
C. Perikanan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
D. Kehutanan 2 Kegiatan 1 Kegiatan
E. Kesehatan 1 Kegiatan -
F. Perhubungan 13 Kegiatan 10 Kegiatan
G. Teknologi Satelit 1 Kegiatan 1 Kegiatan
H. Perindustrian 15 Kegiatan 7 Kegiatan
I. Prasarana Wilayah 15 Kegiatan 16 Kegiatan
J. ESDM 17 Kegiatan 10 Kegiatan
K. Pariwisata 4 Kegiatan 2 Kegiatan
L. Pengemb. Nuklir 2 Kegiatan 2 Kegiatan
M. PLB3 1 Kegiatan 1 Kegiatan
N. Rekayasa Genetik 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Jumlah 85 kegiatan 60 kegiatan
04/20/2023
Beberapa Contoh Dampak Penting
Perubahan Bentang alam
Eksploitasi SDA
Perubahan tata guna lahan
Reklamasi Pantai perubahan dari laut menjadi daratan
Kawasan konservasi Ladia Galaska, Izin penambangan thd 13 perusahaan
Konversi lahan pertanian Industri atau perumahan
PROSEDUR AMDAL
Rencana Kegiatan dari pemrakarsa
Proses penapisan: Daftar kegiatan wajib AMDAL (KepMenLH No. 17 Tahun 2001)
AMDAL dipersyaratkan
Pemberitahuan rencana studi AMDAL ke Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat
Penyusunan Kerangka Acuan (KA-ANDAL)
Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi AMDAL
Penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL
Penilaian ANDAL, RKL dan RPL
Tidak Layak Lingkungan (kegiatan
ditolak)
Layak Lingkungan
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Proses Perijinan
AMDAL tidak diperlukan
Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
Rekomendasi dari instansi yang
bertanggungjawab
Komisi AMDAL Pusat terdiri dari: Pakar, Sektor Terkait, Pemda Setempat, Masyarakat, LSM
Surat Kesepakatan
KA ANDAL MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi masyarakat
SK Tidak Layak Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
PELAKU
AMDAL
PEMRAKARSA + KONSULTAN PENYUSUN
INSTANSI YANG BERTANGGUNG
JAWAB
KOMISI PENILAI AMDAL:• KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT
• KOMISI PENILAI AMDAL PROPINSI• KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN/KOTA
Catatan: Masyarakat terkena dampak adalah anggota Komisi Penilai AMDAL
04/20/2023
KEWENANGAN AMDAL BERDASARKAN PP 25 TAHUN 2000 &
KepMen LH No. 40 TAHUN 2000
PEMERINTAH
1. Berdampak negatif pada masy luas/Hankam
2. Lokasi melebihi 1 Propinsi
3. Lokasi di wilayah sengketa
4. Lokasi diwilayah ruang lautan > 12 mil
5. Lokasi di lintas batas negara
Berdampak negatif pada masyarakat luas yang
lokasinya lebih dari satu kabupaten/Kota
PROPINSI
KAB/KOT
Semua Kegiatan di luar kewenangan Propinsi &
Kabupaten
04/20/2023
KOMISI PENILAI AMDAL
TIM TEKNIS
Ketua - Sekretaris - Anggota
SEKRETARIAT KOMISI
- KLH/Instansi Pengelola LH Daerah
- Sektor terkait- Pakar
- KLH/Instansi Pengelola LH Daerah
ANGGOTA (lainnya)
- Masyarakat terkena dampak
- LSM/ORLING
Komisi Penilai AMDAL
04/20/2023
AMDALKEP-MENLH
No.17 TH 2001
RENCANA KEGIATAN
MENYUSUN AMDAL
Ya
UKL-UPLDAFTAR
WAJIB UKL UPL
Tidak
DOKUMEN / FORMULIR
IMPLEMENTASI LANGSUNG
1. Penapisan
Ya
Tidak
Hak
Warga
Masyarakat
Memperoleh informasi
Duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL (masyarakat yang terkena
dampak)
Memberi saran, pendapat,
dan tanggapan
HAK WARGA MASYARAKAT
(Kep Ka Bapedal 08 Th 2000)
2. Pengumuman
04/20/2023
MEKANISME KETERLIBATAN MASYARAKATDALAM AMDAL (KEPKA 08/2000)
MULAI
PENGUMUMAN PENAPISAN
PELINGKUPANKONSULTASI MASYARAKAT
SELESAI
PENYUSUNAN
ANDAL, RKL dan RPL
PARTISIPASI MASYARAKAT
(melalui Wakil-nya)
KESEPAKATAN
KA-ANDAL
KEPUTUSAN KELAYAKAN
atas ANDAL, RKL
dan RPL
04/20/2023
Bentuk Komunikasi
LangsungDialog melalui pertemuan, diskusi
atau wawancara
Tidak LangsungMemasang pengumuman baik di
media cetak maupun elektronikMemberikan tanggapan, saran atau
masukan secara tertulis
04/20/2023
3. Pelingkupan & Metodologi
Dampak penting hipotetik
Batas Studi
KomponenRencana Kegiatan (yang menimbulkan
dampak)
Komponen Lingkungan Hidup
(yang terkena dampak)
Kegiatan Lain disekitarnya
Saran Tanggapan Pendapat
(hasil sosialisasi)
KONSULTAN AMDAL
PEMRAKARSA
KOMISI PENILAI AMDAL
Draft KA ANDAL
KESEPAKATAN KA ANDAL
Isu Pokok
Metode Studi
Tenaga Ahli Yg diperlukan
04/20/2023
4. Penilaian KA ANDAL
Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi
AMDAL
Surat Kesepakatan KA
ANDAL MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Penyusunan ANDAL, RKL, RPL oleh pemrakarsa
Isi Surat kesepakatan KA-ANDAL : Ruang lingkup dan kedalaman kajian ANDAL, RKL/RPL yang akan dilakukan.
04/20/2023
5. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL
1. Kep Ka Bapedal No 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
2. Kep Ka Bapedal No 056 Tahun 1994 tentang pedoman ukuran dampak penting – PP 27 Tahun 1999 pasal 5
3. Kep Men LH No 57 Tahun 1995 ttg AMDAL Terpadu / Multisektor
4. Kep Ka Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Sosial dalam AMDAL
5. Kep Ka Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL
6. Kep Men LH No 4 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu
7. Kep Men LH No 5 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah
04/20/2023
6. KRITERIA DAMPAK PENTING
Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain :
jumlah manusia yang akan terkena dampak; luas wilayah persebaran dampak; intensitas dan lamanya dampak berlangsung; banyaknya komponen lingkungan lainnya yang
terkena dampak; sifat kumulatif dampak; berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya
(irreversible) dampak.
04/20/2023
7. Penilaian ANDAL, RKL, RPL
Penilaian ANDAL, RKL dan RPL
(Komisi Amdal)
Tidak Layak Lingkungan (kegiatan ditolak)
Layak Lingkungan
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Proses Perijinan
SK Tidak Layak Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Isi SK Kelayakan: - Kewajiban pemrakarsa untuk melaksanakan
kegiatan sesuai AMDAL- Kewajiban pemrakarsa untuk
melaksanakan RKL/RPL
04/20/2023
Digunakan sebagai bahan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelengaraan usaha dan/atau kegiatan (layak atau tidak) - PP 27 Tahun 1999 Pasal 1
AMDAL & Rekomendasi IzinAMDAL harus :
Sumber : PP 27 Tahun 1999
•Tertuang dalam izin dengan mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL RPL sebagai ketentuan dalam izin - PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (2)
•Digunakan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan – PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1)
04/20/2023