MAQDIR ISMAIL & PARTNERS LAW FIRM HENDROPRIYONO … · MEMORI BANDING 2012 Terhadap Putusan...

MAQDIR ISMAIL & PARTNERS LAW FIRMHENDROPRIYONO AND ASSOCIATES

Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M; Dr. Ir. AM Hendropriyono, S.H., M.H; Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum; M. Rudjito, S.H., LL.M; Dasril Affandi, S.H., M.H; Masayu Donny Kertopati, S.H;Meitha Wila Roseyani, S.H., M.Hum.; Hendrawarman, S.H., M.H; Ade Kurniawan, S.H.; Mohammad Ikhsan, S.H; Heru Pamungkas, S.H; Amin Setyono, S.H.; Wishnu Priyo Wibisono, S.H.

MEMORI BANDING

2012

Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:

37/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST., tanggal 21 Desember 2011

Doni

i

I. …………………………………………….1

a) Pokok – Pokok Alasan Keberatan Terhadap Putusan

Tingkat Pertama ……………………………

5

...............................................14

1. Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam

Menilai dan Menyimpulkan Fakta (Hukum) yang

Terungkap Di Depan Persidangan ……………………

14

2. Tingkat Pertama Telah Memanipulasi

Fakta yang Diuraikan Penuntut Umum Dalam Surat

Dakwaan Sebagai Fakta (Hukum) yang Terungkap

Di Depan Persidangan …………………………………

15

3. Persamaan Antara Surat Dakwaan Dengan Surat

Tuntutan dan Pertimbangan Hukum

Tingkat Pertama ………………………………………

184. Fakta Hukum yang Disebutkan Oleh

Tingkat Pertama pada Halaman 585 s/d 590 Banyak yang Tidak Benar dan Tidak Relevan Dengan Fakta Di Persidangan serta Patut Diduga Rekayasa …….....

57

5. Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru

Dalam Menuangkan “Fakta Hukum” Di Dalam

Pertimbangan Putusan Pada Halaman 585 – 590 Dan

Dijadikan Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam

Menguji Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal 3 ……......

59

DAFTAR ISI

Hlm.

PENDAHULUAN

II. ALASAN – ALASAN KEBERATAN TERHADAP SEGALA

ISI DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN

TINGKAT PERTAMA

Judex Factie

Judex Factie

Judex Factie

Judex Factie

Judex Factie

Judex Factie

JUDEX

FACTIE

ii

6. Sanggahan Terhadap Pertimbangan Hukum Tingkat Pertama Dalam Menguji

Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal 3 …………………..72

7. Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam

Mempertimbangkan Unsur “Menyalahgunakan

Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada

Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan” ………….97

8. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam

Mempertimbangkan Unsur “Yang Dapat Merugikan

Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” ……

133

……………………………………………………136

Judex Factie

Judex Factie

III. PENUTUP

MEMORI BANDINGTerdakwa “Ir. Eddie Widiono Suwondho, MSc” selaku

PEMOHON BANDING Terhadap

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :

37/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst

tanggal 21 Desember 2011

=======================================================

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Ir. Eddie Widiono Suwondho, Msc.

PEMOHON BANDING Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.;

Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum.; M. Rudjito, S.H., LL.M; Dasril

Affandi, S.H., M.H.; Masayu D. Kertopati, S.H.; Ade Kurniawan, S.H.;

Mohammad Ikhsan, S.H.; Heru Pamungkas, S.H.; Amin Setyono,

S.H.; Wishnu Priyo Wibisono, S.H.

Jakarta, 17 Februari 2012

Kepada yang terhormat,

Jl. Letjen. Soeprapto

Jakarta

Melalui:

Yang terhormat,

Jl. Gajah Mada No. 17

Jakarta

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Terdakwa ,

selaku , yaitu:

dan , seluruhnya adalah Advokat

Hlm. | 2Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.

dan Konsultan Hukum pada Kantor

, yang beralamat di Jl. Bandung No. 4 Menteng, Jakarta

10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Desember

2011. Serta

dan Seluruhnya

adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus bertanggal 07 Februari 2012. Dengan ini menyampaikan

Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 37/Pid.B/TPK/2011/

PN.JKT.PST., bertanggal 21 Desember 2011, yang amarnya

berbunyi sebagai berikut: -------------------------------------------------

MAQDIR ISMAIL & PARTNERS

Law Firm

Dr. Ir. AM Hendropriyono, S.H., M.H.; Meitha Wila

Roseyani, S.H., M.Hum; Hendrawarman, S.H., M.Si.

HENDROPRIYONO And ASSOCIATES

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Eddie Widiono Suwondho Msc.,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya, terhadap Terdakwa Ir.

Eddie Widiono Suwondho Msc., dengan pidana penjara selama 5

(lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus

juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti

dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh

Terdakwa Ir. Eddie Widiono Suwondho Msc., dikurangkan

sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Ir. Eddie Widiono Suwondho Msc,

tetap dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti, berupa uang yang disita dari:


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 37/Pid.B/TPK/2011/PN.

JKT.PST yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011, Terdakwa

Amri (Fungsional, pemeriksaan KPP AR.GA Makmur

Bengkulu) Rp. 163.000.000,- dan Rp. 27.000.000,-

Nurachman Ma’arif (fungsional; pemeriksaan KPP Pratama

Ilir Barat Palembang) Rp. 81.000.000,- dan Rp. 14.000.000,-

Abdul Gani (Kabag Keberatan dan Banding Kantor Kanwil

DJP Serang) Rp. 95.000.000,-;

Erikson P Situmorang (Kasi Administrasi Penyidikan Kanwil

Jabar) Rp. 95.000.000,-;

Linda Sari Hendayani ( Analisis Hukum PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Timur) Rp. 500.000.000,-;

Julkifli (Pegawai PT.PLN Pusat) Rp. 10.000.000,-;

Trio Supriyanto (Satuan Pengawas Internal PT. PLN Pusat)

Rp. 1.000.000,-;

Pandu Angklasito (Pegawai PT. PLN Expert Niaga Direktorat

Bisnis dan Management Risiko) Rp. 15.000.000,-;

Djoko Tedratno (Mantan Manager Keuangan PT. PLN Disjaya)

Rp. 13.000.000,-;

Reddy Tjahyono sebesar Rp. 10.000.000,-;

Budi Sudjanto (Pegwai PT. PLN Disjaya) Rp. 1.500.000,-;

Rex R. Panambunan (Mantan Kepala Satuan Pelayanan

Hukum Corporate PT. PLN) Rp. 20.000.000,-

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa Ir. Eddie Widiono Suwondho

Msc untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima

ribu rupiah).

Ir. Eddie


Widiono Suwondho Msc

Eddie Widiono

Suwondho, Msc

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

BANDING, telah menyatakan Permohonan Banding pada hari

Rabu, 28 Desember 2011, sesuai dengan Akta Permintaan

Banding Nomor: 33/Akta.pid/TPK/2011/PN.JKT.PST. Dengan

demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam

tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 233 ayat (2)

KUHAP yang menyatakan: -------------------------------------------------

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat masih dalam tenggang waktu yang

disyaratkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal

237 KUHAP yang menyatakan bahwa:----------------------------------

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan

beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang

memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan

Memori Banding ini.-------------------------------------------------------

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tim

Penasihat Hukum PEMOHON BANDING/Terdakwa Ir.

. yang telah dibacakan pada persidangan tanggal

14 Desember 2011.----------------------------------------------------------

“Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidakhadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)”.----

“Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi”.------------------------------------------------------------

Pleidooi


Bahwa turunan Putusan Nomor: 37/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.

baru diterima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012. -----------------------------

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan

pertimbangannya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan

keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan

Amar Putusan Tingkat Pertama Nomor:

37/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST., tersebut tidak tepat dan tidak

benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini: ------------

A. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam

mempertimbangkan kegiatan pengadaan CIS-RISI, seolah-olah

perbuatan berlanjut sesuai dengan pendapat dari Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( ), tanpa

mempertimbangkan bahwa perubahan dari pola

( ) ke non OSCO sebagaimana tercantum

dalam Surat Direktur Utama ( ) tertanggal 21 Nopember

2001 adalah dalam rangka memenuhi saran Dewan Komisaris

( ) sebagaimana ditunjukkan dalam surat-surat Dekom

dan Catatan rapat konsultasi terbatas Dekom dan Dirut

tanggal 8 Nopember 2001 sebagaimana diterangkan oleh saksi

dan saksi . Sehingga Majelis Hakim

Tingkat Pertama telah keliru, karena tidak mempertimbangkan

bahwa proses yang terjadi pada tahun 2000 & 2001, secara

substansial berbeda dengan apa yang terjadi di tahun 2002 dan

2003, yaitu bahwa proses 2000 & 2001 adalah membentuk

OSCO atau perusahaan patungan, sedangkan proses tahun

2002 – 2003 merupakan proses pengadaan jasa konsultan

pengembangan CIS RISI menjadi CIS RISI Plus dengan lingkup

judex factie

Outsourcing

Company

“BPKP”

“OSCO”

“Dirut”

“Dekom”

Sofyan A. Djalil Purwanto


termasuk implementasinya. Peran Direksi dalam

tahun 2003 – 2004 adalah dalam rangka memperoleh

persetujuan Dekom dan RUPS. Direksi tidak pernah

memerintahkan penunjukan langsung terhadap rekanan

tertentu, menentukan lingkup ataupun menentukan HPS

dalam pengadaan Outsourcing CIS RISI. -----------------

B. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak

sependapat dengan Tingkat Pertama, yang

menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum

tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap

di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan

pada bagian pertimbangan hukum oleh Tingkat

Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian

Surat Dakwaannya. Uraian pertimbangan hukum

Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari

manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh

Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum

pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya,

tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada

fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan

keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh

Tingkat Pertama. ------------------------------------------------

C.

------------------------------------------

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh

Fakta Hukum sebagai berikut: ----------------------------------------

a) Bahwa tidak pernah ada bukti atau dibuktikan bahwa

Terdakwa kekayaannya

outsourcing

Roll-Out

judex factie

judex factie

judex factie

judex factie

judex

factie

Kekhilafan Hakim mengenai adanya tujuan menguntungkan

diri sendiri atau orang lain.

Ir.Eddie Widiono Suwondho, MSc


bertambah setelah adanya perjanjian antara PT. PLN

(Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dengan PT.

Netway Utama, tentang CIS RISI PT. PLN

(Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang; --------------

b) Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim,

;

c) Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim, tidak ada fakta

berdasarkan bukti tertulis atau keterangan saksi bahwa

Terdakwa telah menerima

uang sebesar Rp.2.000.000.000,- ( ); -------

d) Tidak juga ada fakta atau bukti tertulis yang menyatakan

bahwa atau PT.

Netway Utama telah memperoleh kekayaan sebesar Rp.42.

189.037.336,59 (

); ---------------------------

e) Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena

Putusan pengadilan tidak mempertimbangkan adanya fakta

bahwa penerimaan uang oleh petugas pajak tidak jelas

hubungannya dengan perkara Terdakwa

: ------------------------------------------------------

1) AMRY (Fungsional.l Pemeriksa KPP Ar.ga Makmur Bengkulu)

Rp. 163.000.000 dan Rp.27.000.000.-; ----------------------------

2) NURACHMAN MA'ARIF (Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Ilir

Barat Palembang) Rp.81.000.000,- dan Rp. 14.000.000,-; ----

3) ABDUL GANI (Kabag Keberatan dan Banding kantor Kanwil DJP

Serang) Rp.95.000.000,-; --------------------------------------------

Outsourcing Roll-Out

dua milyar rupiah

empat puluh dua milyar seratus delapan

puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh

enam rupiah lima puluh sembilan sen

tidak pernah

terbukti dihadapan persidangan berdasarkan alat bukti yang

sah menurut Pasal 184 KUHAP, yang menerangkan bahwa

terdakwa menerima MTC yang berjumlah Rp.850.000.000,-

( ) dari Arthur Pelupessy

Ir. Eddie Widiono Suwondho, MSc.,

secara pasti dan nyata Gani Abdul Ghani

Ir. Eddie Widiono

Suwondho, Msc.

delapan ratus lima puluh juta rupiah


4) ERIKSON P SITUMORANG (Kasi Administrasi Penyidikan Kanwii

Jabar) Rp.95.000.000,-; ----------------------------------------------

f) Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena

Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan

adanya fakta bahwa penerimaan uang oleh LINDASARI

HENDAYANI (Analis Hukum PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa

Timur) senilai Rp.500.000.000,- ( ) tidak

ada sangkut pautnya dengan perkara Terdakwa

; --------------------------------------------

g) Penerimaan uang oleh beberapa orang pegawai PT. PLN

(Persero) masing-masing: -------------------------------------------

1) ZULKIPLI (Pegawai PT PLN Pusat) senilai Rp.10.000.000,-; ----

2) RIYO SUPRIYANTO (Satuan Pengawas Intemal PT PLN Pusat)

senilai Rp.1.000.000,-; -----------------------------------------------

3) PANDU ANGKLASITO (Pegawai PT PLN Expert Niaga Direktorat

Bisnis dan Manajemen resiko) Rp. 15.000.000,-; ---------------

4) DJOKO TETRATMO (Mantan Manajer Keuangan PLN Disjaya)

Rp.13.000.000,-; -------------------------------------------------------

5) REDDY TJAHYONO sebesar Rp.10.000.000,-;---------------------

6) BUDI SUDJANTO (Pegawai PLN Disjaya) Rp.1.500.000,-; ------

7) REX R PANAMBUNAN (Mantan Kepala Satuan Pelayanan

Hukum Corporate PT PLN) Rp.20.000 000,-; ----------------------

--------

D.

--------------------------------------------------------------

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan

yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya penyalahgunaan

judex factie

lima ratus juta rupiah

Ir. Eddie

Widiono Suwondho, Msc

Berdasarkan hal-hal yang dikemukan tersebut di atas tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa mempunyai

tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Kekhilafan Hakim Mengenai Adanya Penyalahgunaan

Kewenangan.


kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan, sebab Putusan Tingkat

Pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa

pekerjaan CIS RISI PLN Disjaya dan Tangerang ini telah

mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Pemegang

saham, hal tersebut dapat dlihat dari: ---------------------------------

a. RKAP tahun 2002, dikatakan, “Pelaksanaan Roll-Out CIS-RISI

Distribusi Jaya dan Tangerang telah

dapat dibuktikan kemanfaatannya (proven) dan mengikuti prinsip-

prinsip good corporate governance serta peraturan-peraturan yang

berlaku sehingga dapat dicapai efisiensi biaya secara menyeluruh”;

( ) -----------------------------------------------

Selanjutnya mengenai Implementasi CIBS dinyatakan, “

.”; ( ) ----------------------

b. Dalam RUPS RKAP tahun 2003, diputuskan mengenai biaya Roll-

out CIS RISI sebagai biaya luncuran program tahun 2002; (

) ------------------------------------------------------

c. Dalam risalah rapat konsultasi Dewan Komisaris dengan Direksi

PT. PLN (Persero) pada tanggal 29 Oktober 2003, dinyatakan bahwa

CIS RISI merupakan sistem informasi yang diperlukan dalam

rangka melaksanakan ; ( )

d. Dalam RUPS RKAP Tahun 2004, Dewan Komisaris menyatakan

pendapatnya pada butir 4.6 sebagai berikut: ------------------------

“

judex factie

Roll-Out

Kegiatan

lainnya pada tahun 2002 adalah melakukan implementasi sistem

informasi Customer Information and Billing System (CIBS) dan

melaksanakan Roll-Out CIBS disemua Unit Pelayanan (UP) di UB

Distribusi Jaya dan Tangerang. Pada Tahun 2004 sistem informasi

CIBS tersebut direncanakan ditingkatkan menjadi IBP-CIS. Untuk

tahun 2002 pendanaannya dianggarkan sebesar Rp.150.000.000.

000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) masuk dalam biaya

administrasi dan pelaksanaannya menunggu persetujuan Dewan

Komisaris/RUPS

revenue ptotection

Untuk pelaksanaan program Roll-Out CIS RISI keseluruhan UP PT.

PLN (Persero) UBD Jakarta Raya dan Tangerang dan pengadaan

dapat dilakukan bilamana

RKAP Tahun 2002 hlm. 5

RKAP Tahun 2002 hlm. 57

RKAP

Tahun 2003 hlm.10

RISALAH RAPAT hlm.4


hardware secara sewa agar tetap dilakukan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, serta berdasar least cost principle untuk

memperoleh nilai kontrak yang wajar dan dapat dipertanggung

jawabkan

Roll-Out

.”; ( -------------------------------

e. Dalam Laporan Management Tahun 2004 program Roll-Out CIS

RISI ini telah dilaporkan kepada RUPS dan tidak mendapat

penolakan atau catatan dari pemegang saham (

) -------------------------------

f. Dalam laporan Management Tahun 2005 program CIS RISI

PLN Distribusi Jaya dan Tangerang ini dilaporkan kepada

pemegang saham dan tidak mendapat penolakan atau catatan dari

pemegang saham (

) --------------------------------------------------------------------------

g. Kebenaran adanya RUPS RKAP Tahun 2002, 2003, 2004 dan

Laporan Management Tahun 2004 dan Tahun 2005 dibenarkan

oleh saksi Sofyan A Djalil, saksi ,

, dan saksi ; --

h. Bahwa seluruh proses pembentukan tim untuk melakukan kajian

dan perundingan dengan PT. Netway Utama telah sesuai dengan

ketentuan yang ada di PT. PLN (Pesero) sebagaimana diterangkan

oleh saksi dan

saksi . ------------------------------------------------------

----------------

E.

----------------------------------------------------------------------

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan

yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya kerugian

RUPS RKAP Tahun 2004)

Laporan

Management tahun 2004 hlm.16 – 17

Laporan Management tahun 2005 hlm.22 –

23

Suyut Wartadipraja Parno

Isworo Joko Paryanto, Djuanda Nugraha Ibrahim

Margo Santoso, Joko Tetratmo, Pandu Angklasito,

Budi Harsono

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah

melakukan “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Tidak Ada Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian

Negara.


keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana kami

uraikan sebagai berikut: ------------------------------------------------

a) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata,

karena pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

mempertimbangkan adanya kerugian negara hanya berdasarkan

keterangan ahli yang tidak diberikan

berdasarkan hasil pemeriksaan kerugian dengan cara melakukan

audit sesuai standar audit, yaitu dengan cara melakukan

konfirmasi terhadap semua pihak yang terkait; ----------------------

b) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata,


mempertimbangkan adanya kerugian negara berdasarkan pendapat

ahli dengan mengambil alih penghitungan

Penghitungan kerugian negara ini adalah tidak tepat karena

hanya berdasarkan pendapat yang tidak sesuai dengan kenyataan

dan tidak mengandung kepastian; -------------------------------------

c) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata

karena menganggap penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP

adalah benar, meskipun metode penghitungan Kerugian Negara

tidak mengikuti prosedur audit, di mana Auditor diwajibkan

memberi hak asersi kepada Auditee (tidak dilakukan dalam kasus

ini). Sehingga penghitungan Kerugian Negara berdasar atas

rekaan dan asumsi “kewajaran” harga dari Ahli IT, yang mana

dalam memberi opininya Ahli telah secara material dan signifikan

mengabaikan (TOR), dan pasal-pasal kontrak

antara PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang dengan PT. Netway

Utama. Perhitungan kerugian berdasar atas rekaan dan asumsi

“kewajaran” dengan cara di atas sangat subyektif, sehingga

sebagaimana

disyaratkan dalam peraturan perundangan; --------------------------

Agustina Arumsari

Agustina Arumsari

tidak

memenuhi asas kerugian yang nyata dan pasti

Ahli

Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia. Berita Acara

Pemeriksaan ( ) Ahli IT yang menerangkan pendapat Ahli atas

pekerjaan Roll-Out Customer Information System – Rencana Induk

Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Pesero) Distribusi Jakarta

Raya dan Tangerang Tahun 2004-2006 ditandatangani 17 Desember

2010.

Terms of Reference

BAP


d) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata,


mempertimbangkan adanya kerugian negara berdasarkan pendapat

ahli dengan mengambil alih penghitungan

mengenai

cukup 1767 sebagaimana diterangkan oleh Ahli

. Pendapat Ahli ini berbeda dengan

pendapat ahli IT , sebab menurut

untuk mengerjakan pekerjaan CIS RISI memerlukan

sebanyak 4000 . Penghitungan kerugian negara yang

berdasarkan pendapat ahli IT yang berbeda antara ahli yang satu

dan ahli lain ini menimbulkan ketidak-kepastian dan tidak nyata,

dan ini bertentangan dengan ketentuan tentang Keuangan Negara;

e) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekhilafan yang nyata

dalam menilai adanya kerugian negara, berdasarkan keterangan

Ahli dari BPKP, padahal keterangan tersebut

bukan merupakan hasil audit. Keterangan tidak sesuai dengan

maksud dari Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara. Bahwa kerugian negara itu harus pasti

dan nyata. Keterangan Ahli dari BPKP ini tidak

sejalan dengan pendapat dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan

No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan

bahwa

; --------------------------------------------------------------------

f) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata

dalam menilai dan menganggap sah keterangan ahli

dari BPKP, sebab menurut ketentuan Pasal 23 E ayat (1)

UUD Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Undang-undang No. 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

No. 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga

Ahli dari Luar BPK, bahwa yang berwenang menghitung kerugian

negara adalah BADAN PEMERIKSA KEUANGAN; --------------------

Agustina Arumsari

Yudho Giri

Sucahyo Yudho Giri Sucahyo

Agung Harsoyo Agung Harsoyo

Agustina Arumsari

Agustina Arumsari

kerugian negara itu harus nyata dan pasti serta dihitung

oleh Ahli

Agustina

Arumsari

Ahli

Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia man-month

Roll-Out

man-month


g) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang

nyata, karena tidak mempertimbangkan fungsi dan kewenangan

BPKP sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005

Pasal 52 dan Pasal 53, bahwa BPKP tidak lagi dan

memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan

negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian

negara. BPKP juga tidak lagi memeriksa dan

mengevaluasi pelaksanaan dan serta

laporan akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Negara; ---------

h) Majelis Hakim Tingkat Pertama juga melakukan kekhilafan ketika

tidak mempertimbangkan pendapat ahli

, yang menyatakan bahwa keterangan Ahli

dari BPKP bukan hasil audit, tetapi hanya melampirkan

keterangan dalam satu surat. Lampiran surat tersebut tidak

tergolong hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan audit, sehingga

keterangan tersebut tidak nyata dan pasti sebagaimana dimaksud

oleh Pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara; --------------------------------------------------

i) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata,

karena Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan

adanya fakta bahwa pekerjaan CIS RISI PLN Disjaya dan

Tangerang ini menguntungkan masyarakat, PLN, dan Pemegang

Saham. Karena pada hakekatnya CIS RISI menguntungkan PLN

dengan nilai manfaat di atas Rp. 800 Milyar per tahun;

menguntungkan Masyarakat/Konsumen melalui pelayanan

pembayaran dan data-data pelanggan yang lebih cepat dan akurat

(tidak antri, info tagihan lebih awal, produk-produk PRAQTIS, Call

Centre 123, dst.); menguntungkan Negara (mengurangi susut,

subsidi dan laporan keuangan lebih akurat); -------------------------

------------

berfungsi

berwenang

bertugas

good corporate governance

judex factie

Roll-Out

Dr. Dian Puji

Simatupang Agustina

Arumsari

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak


merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.


Oleh karenanya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan

Keberatan terhadap segala isi dan pertimbangan hukumnya, yakni

sebagai berikut: -------------------------------------------------------------

1.1. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan

tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh

Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum),

karena fakta yang diungkapkan oleh Tingkat

Pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta

daripada kumpulan fakta. Seharusnya kesimpulan fakta

barulah dilakukan oleh pada saat

pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu,

fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat

“netral” dan belum merupakan kesimpulan fakta

(hukum). ---------------------------------------------------------


tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh

Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum),

karena fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasi oleh

Tingkat Pertama. Padahal di depan

persidangan, PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah

menyatakan keberatan dan menolak sebagian dari fakta

(hukum) tersebut. Namun oleh Tingkat

1. TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM

MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA (HUKUM) YANG

TERUNGKAP DI DEPAN PERSIDANGAN.

JUDEX FACTIE

judex factie

judex factie

judex factie

judex factie

judex factie

judex factie


Pertama, fakta tersebut masih diterima sebagai fakta

(hukum). -----------------------------------------------------------


tidak sependapat dengan Tingkat Pertama,

yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan

hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta

(hukum) yang terungkap di depan persidangan.-------

2.2. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian

pertimbangan hukum oleh Tingkat Pertama

tersebut, sebagian besar persis sama dengan fakta

yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat

Dakwaannya, utamanya pertimbangan hukum pada

bagian unsur “

”. Uraian fakta dalam

pertimbangan hukum pada bagian ini hanya ditempel

kata-kata “saksi” belaka di depan nama-nama orang

yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan

demikian, segala hasil pemeriksaan di depan

persidangan selama ini menjadi tidak berguna dalam

mengungkap kebenaran dan keadilan dalam perkara

PEMOHON BANDING (Terdakwa); ---------------------------

2. TINGKAT PERTAMA TELAH MEMANIPULASI

FAKTA YANG DIURAIKAN PENUNTUT UMUM DALAM SURAT

DAKWAAN SEBAGAI FAKTA (HUKUM) YANG TERUNGKAP DI

DEPAN PERSIDANGAN.

JUDEX FACTIE

judex factie

judex facti

menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan


2.3. Bahwa uraian pertimbangan hukum

Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan

hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan

oleh Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam

pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas,

sangat tidak jelas sumbernya. Siapakah (saksi) yang

menerangkan fakta tersebut dan apakah fakta itu

juga berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya,

tidak pernah dikonstatir oleh Tingkat

Pertama. Tingkat Pertama juga tidak

pernah merangkaikan dan menyambung-hubungkan

antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan

saksi yang lainnya serta alat bukti lainnya.-------------


tidak sependapat dengan pertimbangan hukum

Tingkat Pertama, karena sebagian besar

pertimbangan hukum Tingkat Pertama

tersebut tidak didasarkan pada fakta (hukum) yang

terungkap di depan persidangan. Tingkat

Pertama dalam putusan halaman 585 s/d halaman

590 telah mengkonstatir fakta yang terungkap di

depan persidangan sebagai fakta (hukum). Kemudian

fakta (hukum) tersebut telah dijadikan sebagai bahan

pertimbangan hukum dalam membahas unsur-unsur

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Akhirnya dijadikan sebagai

dasar menentukan kesalahan PEMOHON BANDING

(Terdakwa). ---------------------------------------------------

judex factie

judex factie

judex factie

Judex factie

judex

factie

judex factie

Judex factie


2.5. Bahwa sesungguhnya sebagian dari fakta (hukum) yang

dijadikan bahan pertimbangan hukum oleh

Tingkat Pertama tidak merupakan fakta (hukum)

sebagaimana dikonstatir oleh Tingkat

Pertama dalam putusannya halaman 585 s/d halaman

590. Oleh karena itu, putusan Tingkat

Pertama “batal demi hukum” karena tidak memenuhi

ketentuan KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d

menyatakan: --------------------------------------------------

“

” ----------------------

2.6. Bahwa fakta (hukum) yang dijadikan bahan

pertimbangan oleh Tingkat Pertama yang

dijadikan dasar penentuan kesalahan Terdakwa

tersebut di atas, akan kami uraikan dalam

pembahasan terhadap unsur-unsur yang diterapkan

oleh Tingkat Pertama, sehingga akan

terlihat dengan nyata bahwa fakta tersebut tidak

pernah dikonstatir sebelumnya oleh

Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum) pada halaman

585 s/d halaman 590. Bahkan uraian fakta (hukum)

tersebut persis sama dengan fakta yang diuraikan

dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; -----------------

judex factie

judex factie

judex factie

Surat putusan pemidanaan memuat; pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai

yang menjadi dasar

penentuan kesalahan terdakwa.

judex factie

judex factie

judex factie

fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang

MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M

Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.

Hlm. | 18

3. PERSAMAAN ANTARA SURAT DAKWAAN DENGAN SURAT TUNTUTAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

TINGKAT PERTAMA.

* Point/butir : pertanyaan/jawaban* Alinea : lanjutan jawaban/pertanyann

NO SURAT DAKWAAN SURAT TUNTUTAN PERTIMBANGAN HUKUM TINGKAT

PERTAMA

KETERANGAN SAKSI-SAKSIBERDASARKAN BERITA ACARA

PERSIDANGAN (“BAS”) DAN TRANSKRIP SIDANG

Ir. Gani Abdul Gani

Gani Abdul Gani

Gani Abdul Gani

keterangan TerdakwaVide:

kesaksian Margo

JUDEX FACTIE

JUDEX FACTIE

1 Atas kesepakatan tersebut,

mempersiapkan proposal kegiatan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5 ( lima ) tahun ( multiyears) dengan asumsi biaya sebesar Rp.905.608.262.568,00 (Sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta duaratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan kemudian mempresentasikannya

Bahwa benar selanjutnya padasekitar bulan September 2000, ketika kontrak kerjasama antara PT. PLN Disjaya dengan Politeknik ITB akan berakhir, saksi Gani Abdul Gani mendatangi saksi Margo Santoso di Kantor PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyampaikan tawaran untuk membentuk perusahaan patungan antara PT. Netway Utama dengan PT. (Persero) PLN Disjaya dan Tangerang guna menangani pelayanan pelanggan di PT. (Persero) PLN Disjaya dan tangerang dengan mengimplementasikan aplikasi SIMPEL RISI yang sudah ada di Kantor Cabang/Rayon PT PLN Disjaya dan Tangerang. Atas tawaran tersebut saksi

Bahwa sekitar bulan September 2000, ketika kontrak kerjasama antara PT. PLN Disjaya dengan Politeknik ITB akan berakhir, saksi Gani Abdul Gani menemui saksi Margo Santoso di Kantor PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyampaikan tawaran untuk membentuk perusahaan patungan antara PT. Netway Utama dengan PT. (Persero) PLN Disjaya dan Tangerang guna menangani pelayanan pelanggan di PT. (Persero) PLN Disjaya dan tangerang dengan mengimplementasikan aplikasi SIMPEL RISI yang sudah ada di Kantor Cabang/Rayon PT PLN Disjaya dan Tangerang. Atas tawaran tersebut saksi

Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak

benar karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa. Maka dapat diketemukan kesesuaian fakta bahwa tidak adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan

perihal proposal SIMPEL RISI. Disamping itu,

atas inisiatif sendiri datang ke Disjaya untuk melakukan presentasi. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan halaman 586 dan halaman 597 tidak sesuai dengan fakta persidangan.(Berita Acara Sidang halaman 388butir 1, ) dan ( Berita Acara Sidang hlm. 15 butir ke-10 dan hlm 16butir ke-1, Saksi

Saksi Margo Santoso meminta Saks i

judex factie



Hlm. | 19

dihadapan Margo Santoso selaku General Manajer (GM) PT P L N Disjaya dan Tangerang serta beberapa pejabat di PT PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana hasil presentasi tersebut dilaporkan Margo Santoso kepada Terdakwa. (hlm.3)

(hlm.434-435)

(hlm.586 dan hlm.597)

2 - Setelah presentasi tersebut saksi Margo Santoso memberikan tanggapan bahwa penawaran kerjasama yang disampaikan oleh PT. Netway Utama adalah kewenangan Direksi PT. (Persero)

Bahwa setelah presentasi tersebut selesai, saksi Margo Santoso memberikan tanggapan bahwa penawaran kerjasama yang disampaikan oleh PT. Netway Utama adalah


benar, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa datang sendiri untuk minta waktu / atas

Margo Santoso meminta Saks i Abdul Gani membuat proposal tertulis serta melakukan presentasi te rlebih dahulu, yang mana kemudian saksi Gani Abdul Gani mempers iapkan proposal kegiatan Rol Out CIS RISI di PT PLN Dis jaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5(l ima) tahun (multiyears) dengan asumsi b iaya sebesar Rp. 905.608.262.568,00 (Sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta dua ratus enam puuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan bersama dengan Hermet dan Peter Grogan dari o rgan Direksi PT Netway Utama mempresentasikannya dihadapan saks i Margo Santoso selaku General Manager (GM) PT PLN Dis jaya dan Tangerang serta beberapa pejabat di PT PLN (persero) Dis jaya dan Tangerang antara lain: saksi Dodoh Rahmat dan s aksi Budi Harsono.

Abdul Gani membuat proposal tertulis serta melakukan presentasi terleb ih dahulu, mana kemudian saks i Gani Abdul Gani mempers iapkan proposal kegiatan Rol Out CIS RISI di PT PLN Dis jaya dan T angerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5(l ima) tahun (multiyears ) dengan asumsi biaya sebesar Rp. 905.608.262.568,00 (Sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta dua ratus enam puuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), Saksi Gani Abdul Gani bersama dengan Hermet dan Peter Grogan dari Direksi PT Netway Utama mempresentas ikannya dihadapan saks i Margo Santoso selaku General Manager (GM) PT PLN Dis jaya dan Tangerang serta beberapa pe jabat di PT PLN (persero) Dis jaya dan Tangerang yakni: saks i Dodoh Rahmat dan saksi Budi Harsono.

judex factie

Santoso).

Gani Abdul Gani



Hlm. | 20

PLN dan saksi Margo Santoso juga menyampaikan kepada saksi Gani Abdul Gani agar melakukan presentasi di depan para Direksi PT. PLN dengan alasan karena proposal tersebut berhubungan dengan kontrak kerjasama untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan biayanya cukup besar maka kewenangan untuk memutuskannya ada Pada Direksi PT (Persero) PLN. Pada saat itu, Saksi Gani Abdul Gani menyatakan di depan Forum bahwa proposal yang baru dipresentasikannya tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi di PLN dan Terdakwa yang meminta Saksi Gani Abdul Gani untuk melakukan presentasi di PT. PLN Disjaya dan Tangerang. (hlm. 436)

kewenangan Direksi PT. PLN(Persero) dan saksi Margo Santoso juga menyampaikan kepada saksi Gani Abdul Gani agar melakukan presentasi di depan para Direksi PT. PLN(Persero) dengan alasan karena proposal tersebut berhubungan dengan kontrak kerjasama untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan biayanya cukup besar maka kewenangan untuk memutuskannya ada Pada Direksi PT PLN (Persero). (Hlm.587)Bahwa atas penyampaikan saksi Margo Santoso, Saksi Gani Abdul Gani menyampaikan, bahwa proposal yang baru dipresentasikannya sudah diketahui oleh Terdakwa selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi di PLN (Persero) (hlm.587 dan hlm.597)

inisiatif sendiri untuk mempresentasikan di Disjaya yang kemudian dilanjutkan presentasi di PLN Pusat. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan hlm 587 dan hlm 597 tidak sesuai dengan fakta persidangan.

(BAS hlm. 15 butir ke-9, 10, & 11,dan hlm. 16 butir ke-1,

3 Terdakwa pada sekitar pertengahan bulan September 2000 bertempat diruang rapat Direktur Pemasaran PT PLN mengundang Gani Abdul Gani untuk mempresentasikan kembali proposal rencana

Bahwa kemudian sekitar tanggal 21 September 2000 Terdakwa mengundang saksi Gani Abdul Gani untuk menyampaikan presentasi terhadap proposal yang diajukannya di ruang rapat Direktur Pemasaran Pt PLN, sehingga saksi Gani Abdul Gani kembali mempresentasikan proposal rencana kerjasama Roll

bahwa sekitar tanggal 21 September 2000 Terdakwa meminta saksi Gani Abdul Gani untuk menyampaikan presentasi terhadap proposal tersebut, dan kemudian saksi Gani Abdul Gani kembali mempresentasikan proposal rencana kerjasama Roll Out CIS RISI tersebut di hadapan Terdakwa dan beberapa


benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, yakni:

( : BAS Hlm 249 butir ke-16, 17, 18, & 19, dan hlm 250 butir ke-1, 2).

( : BAS hlm

kesaksian Margo Santoso Vide:

).

Gani Abdul Gani Vide

Margo Santoso Vide

judex factie

•

•



Hlm. | 21

kerjasama Roll Out CIS RISI tersebut di hadapan Terdakwa dan beberapa pejabat PT P LN Pusat serta PT PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana kemudian Terdakwa menyetujui proposal tersebut dengan meminta Gani Abdul Gani mengajukan penawaran ke PT PLN Disjaya dan Tangerang, selain itu Terdakwa memerintahkan Margo Santoso melakukan kajian atas proposal PT Netway Utama yang diajukan Gani Abdul Gani serta melaporkan hasilnya langsung kepada Terdakwa. (hlm.3-4)

Out CIS RISI tersebut di hadapan Terdakwa dan beberapa pejabat PT. PLN Pusat serta PT. PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana Terdakwa menyetujui proposal tersebut dengan meminta Gani Abdul Gani mengajukan penawaran ke PT. PLN Disjaya dan Tangerang, selain itu Terdakwa memerintahkan Margo Santoso melakukan kajian atas proposal PT. Netway Utama yang diajukan Gani Abdul Gani serta melaporkan hasilnya langsung kepada Terdakwa. (hlm. 437)

pejabat PT. PLN Pusat serta PT.PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana kemudian Terdakwa menyetujui proposal tersebut dengan meminta Gani Abdul Gani mengajukan penawaran ke PT. PLN Disjaya dan Tangerang, selain itu Terdakwa memerintahkan Margo Santoso melakukan kajian atas proposal PT. Netway Utama yang diajukan Gani Abdul Gani serta melaporkan hasilnya langsung kepada Terdakwa (hlm. 587 dan hlm.598)

25 butir ke-5, 6, 7, & 8). Dan

( : BAS hlm 392 butir ke-1).

Terdakwa tidak pernah mengundang untuk mempresentasikan proposal mengenai pekerjaan SIMPEL RISI, akan tetapi berinisiatif sendiri untuk meminta izin presentasi ke pusat. Setelah dilakukan presentasi, tidak ada kesepakatan yang terjadi antara PLN Pusat dengan PT. Netway. Yang ada hanyalah antusias positif dari terdakwa sehubungan dengan proposal PT. Netway dan arahan dari Terdakwa yang apabila memungkinkan, proposal PT. Netway dapat diajukan dan dievaluasi terlebih dahulu ke Disjaya. Pemberian arahan tersebut juga masuk dalam ruang lingkup tugas Terdakwa. Laporan tersebut ditujukan kepada Direksi dan bukan Terdakwa. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan hlm 587 dan hlm598 tidak sesuai dengan fakta persidangan.

4 Memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, pada tanggal 27 September 2000 Gani Abdul Gani

Bahwa benar dalam rangka memenuhi permintaan Terdakwa, pada tanggal 27 September 2000 saksi Gani

Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut,saksi Gani Abdul Gani pada tanggal 27 September


benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan

• Keterangan Terdakwa Vide

Gani Abdul Gani

Gani Abdul Gani

judex

factie



Hlm. | 22

menyampaikan surat penawaran PT Netway Utama NomorNET.DIR/1/0019/IX/2000 kepada GM PT PLN Disjaya dan Tangerang yangtembusannya ditujukan kepada Terdakwa, selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasil kajian atas proposal dan surat penawaran PT Netway Utama kepada Terdakwa dengan surat Nomor : 1308/06l/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 yang isinya memohon ijinuntuk mengirimkan Letter of Intent kepada PT Netway Utama terkait permintaankonfirmasi formal dari PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan Minat (Letter of Intent ) agar dapat mempersiapkan pembahasan ruang lingkup pekerjaan (scope o f works ), kesepakatan tingkat layanan ( service level agreement ) dan model

Abdul Gani menyampaikan surat penawaran PT. Netway Utama NomorNET.DIR/1/0019/IX/2000 kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang tembusannya ditujukan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Margo Santoso melaporkan hasil kajian atas proposal dan surat penawaran PT. Netway Utama kepada Terdakwa dengan surat Nomor: 1308/06l/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 yang isinya memohon izin untuk mengirimkan Letter of Intent kepada PT. Netway Utama terkait permintaan konfirmasi formal dari PT. PLN Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan Minat (Letter of Intent) agar dapat mempersiapkan pembahasan ruang lingkup pekerjaan (scope of work), kesepakatan tingkat layanan (service level agreement) dan model pembiayaan (financial model). (hlm. 449)

2000 menyampaikan surat penawaran PT. Netway Utama NomorNET.DIR/1/0019/IX/2000 kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang tembusannya ditujukan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Margo Santoso melaporkan hasilkajian atas proposal dan surat penawaran PT. Netway Utama kepada Terdakwa dengan surat Nomor: 1308/06l/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 yang isinya memohon izin untuk mengirimkan Letter of Intent kepada PT. Netway Utama terkait permintaan konfirmasi formal dari PT. PLN Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan Minat (Letter of Intent) agar dapat mempersiapkan pembahasan ruang lingkup pekerjaan (scope of work), kesepakatan tingkat layanan (service level agreement) dan model pembiayaan (financial model) (hlm.587 dan hlm.598)

Keterangan Terdakwa, yaitu:

( : BAS hlm 256 butir ke-16)

( : BAS hlm21 butir ke-14). Dan


Serta tidak benar bahwa Terdakwa meminta atau memerintahkan kepada agar mengajukan penawaran kepadaPLN Disjaya. Dengan demikian, pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama dalam Tingkat Pertama ini pada hlm. 587 dan hlm. 598 tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

•

•

•

Gani Abdul Gani Vide

Margo Santoso Vide

Keterangan Terdakwa Vide

Gani Abdul Gani

judex fac tie



Hlm. | 23

pembiayaan ( financial model ). (hlm.4)

5 Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT PLN Pusat memerintahkan Aziz Sabarto membuat surat Nomor : 4323/060/D1TSAll/2000 tanggal 13 Oktober 2000 ditujukan kepada GM PT PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan ijin kepada PT P L N Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara outsourcing terkait rencana implementasi CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya dengan sasaran implementasi Januari 2001 padahal di dalam surat yang diajukan GM PT PLN Disjaya dan Tangerang kepadaTerdakwa tidak ada

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT. PLN Pusat memerintahkan saksi Aziz Sabarto membuat surat Nomor: 4323/060/D1TSAll/2000 tanggal 13 Oktober 2000 ditujukan kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan izin kepada PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara outsourcing terkait rencana implementasi CIS RISI di PT.PLN Disjaya dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya dengan sasaran implementasi Januari 2001, padahal di dalam surat yang diajukan GM PT PLN Disjaya dan Tangerang kepada terdakwa tidak ada permintaan ijin menempuh cara Outsourcing. (hlm.441)

Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT. PLN Pusat telah memerintahkan saksi Aziz Sabarto membuat surat Nomor: 4323/060/D1TSAll/2000 tanggal 13 Oktober 2000 yang ditujukan kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan izin kepada PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara outsourcing terkait rencana implementasi CIS RISI di PT. PLN Disjaya dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya dengan sasaran implementasi Januari 2001(hlm.588 dan hlm.598)

Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini ini tidak

benar, karena berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, yaitu:

( : BAS hlm 59butir ke-7). Dan

( : BAS hlm 392 butir ke-10 dan hlm 393 butir ke-1).

Bahwa berdasarkan alat bukti surat Nomor : 1308/061/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 menyatakan bahwa “

”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, maka GM

dalam suratnya Nomor:

judex factie

guna meningkatkan kinerja perusahaan dengan sis tem outsourcing serta adanya proposal CIS Outsourcing Solution dan PT . Netway dengan nomor Net.DIRII/0019/IX/2000 tanggal 27 September 2000, kamimemohon izin untuk mengirimkan Letter of Intent kepada PT. Netway agar kami dapat mengadakan pembicaraan lebih lanjut….. dst.

•

•

Aziz Sabarto Vide


Margo Santoso



Hlm. | 24

permintaan ijin menempuh cara Outsourcing. (hlm.4)

1308/ 061/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 jelas-jelas menyebutkan meningkatkan kinerja perusahaan dengan sistem outsourcing. membuat surat dimaksud berdasarkan laporan dalam sidang Direksi. Terdakwa tidak pernah memberikan kepada sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 4323/060/DITSAR/2000 tanggal 13 Oktober 2000. Dengan demikian, pertimbangan

Tingkat Pertama ini pada hlm. 588 dan hlm. 598 tidak sesuai dengan fakta-faktapersidangan.

6 Selanjutnya, Margo Santoso pada tanggal 2 Oktober 2000 membentuk Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan (EOSPKP) yang diketuai oleh Dodoh Rahmat dengan SK G M PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor 121.K/021/PD.IV/2000…dst (Hlm 4)

Untuk menyiapkan anggaran sebagaimana perintah terdakwa tersebut tersebut saksi Margo Santoso pada tanggal 2 Oktober 2000 menerbitkan Surat Keputusan General Manager PT. PLN Disjaya dan Tangerang Nomor: 121.K/021/PD.IV/2000 tentang pembentukan Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan (EOSPKP) yang diketuai saksi Dodoh Rahmat dengan tugas melakukan penelitian terhadap proposal PT. Netway Utama,….dst (hlm. 444)

Bahwa untuk menyiapkan anggaran tersebut saksi Margo Santoso pada tanggal 2 Oktober 2000 menerbitkan Surat Keputusan General Manager PT. PLN Disjaya dan Tangerang Nomor: 121.K/021/PD.IV/2000 tentang pembentukan Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan (EOSPKP) yang diketuai saksi Dodoh Rahmat dengan tugas melakukan penelitian terhadap proposal PT. Netway Utama; (hlm. 588 dan hlm.597-599)


benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa:

( : BAS hlm36 butir ke-11).

( : BAS hlm 46 butir ke-1, 5, & 7).

( : BAS hlm25 butir ke-10). Dan


Berdasarkan keterangan saksi-

Aziz Sabarto

Margo Santoso

Dodoh Rahmat Vide

Pandu Angklasito Vide

Margo Santoso Vide


Letter of Intent

judex factie

judex factie

•

•

•

•



Hlm. | 25

saksi dan keterangan Terdakwa di atas, diperoleh Fakta Hukum bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan instruksi kepada

dan Tim EOSPKP untuk melakukan penunjukan langsung dan memberikan rekomendasi kepada PT. Netway. Menurut fakta-fakta persidangan,

lah yang mempunyai kepentingan denganpenunjukan langsung PT. Netway dengan memberikan arahan-arahan kepada Tim EOSPKPK. Dengan demikian, Pertimbangan dalam Tingkat Pertama ini pada hlm 588 dan hlm 597-599 tidak sesuai dengan fakta-faktapersidangan.

7 Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2001 kembali mengundang Ir Gani Abdul Gani untuk melakukan presentasi atas penawaran PT Netway Utama di Kantor PT PLN Pusat yang dihadiri Terdakwa, beberapa pejabat PT P L N Pusat bidang pemasaran dan distribusi serta bidang teknologi, pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang antara lain :Margo Santoso dan Dodoh

Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2001 kembali mengundang saksi Gani Abdul Gani untuk melakukan presentasi atas penawaran PT Netway Utama di Kantor PT PLN Pusat yang dihadiri Terdakwa, beberapa pejabat PT P L N Pusat bidang pemasaran dandistribusi serta bidang teknologi, pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso dan Dodoh Rahmat dan pejabat PT Netway Utama, setelah penyampaian

- Bahwa Terdakwa kemudian pada bulan Januari 2001 mengundang saksi Gani Abdul Gani untuk melakukan presentasi atas penawaran PT Netway Utama di Kantor PT PLN Pusatdi hadapan beberapa pejabat PT PLN Pusat termasuk Terdakwa dan beberapa pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang yakni : Margo Santoso dan Dodoh Rahmat serta dari PT Netway Utama. (Hlm. 588


benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yaitu:

: BAS hlm256 butir ke-4

( : BAS hlm 54butir ke-2). Dan

: BAS hlm 392 butir ke-3

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwadi atas, diperoleh Fakta Hukum

Margo Santoso

Margo Santoso

Gani Abdul Gani (Vide)

Aziz Sabarto Vide

Keterangan Terdakwa (Vide)

judex factie

judex factie

•

•

•



Hlm. | 26

Rahmat dan pejabat PT Netway Utama, setelahpenyampaian presentasi kemudian Terdakwa menyatakan bahwa "ini adalah peluang bagi P L N dalam memenuhi kebutuhan system informasi pelanggan yang terintegrasi dengan resiko kegagalan yang ditanggung oleh PT Netway Utama", selanjutnya Terdakwa dalam beberapa kesempatan rapat di Kantor Pusat PT P L N yang juga dihadiri Margo Santoso dan Dodoh Rahmat menegaskan bahwa "secara teknis proposal PT Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik dan dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan kerjasama dalam bentuk joint investment project atau joint venture company dalam mengembangkan system pelayanan pelanggan dan lawaran PT Netway Utama sudah dikenal di PLN Disjaya dalam mengerjakan SIMPEL RISI sebagai

presentasi kemudian Terdakwa menyatakan bahwa "ini adalah peluang bagi P L N dalam memenuhi kebutuhan system informasi pelanggan yang terintegrasi dengan resiko kegagalan yang ditanggung oleh PT Netway Utama", selanjutnyaTerdakwa dalam beberapa kesempatan rapat di Kantor Pusat PT P L N yang juga dihadiri Margo Santoso dan Dodoh Rahmat menegaskan bahwa "secara teknis proposal PT Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik dan dapat menguntungkankedua belah pihak dengan kerjasama dalam bentuk joint investment project atau joint venture company dalam mengembangkan system pelayanan pelanggan dan lawaran PT Netway Utama sudah dikenal di PLN Disjaya dalam mengerjakan SIMPEL RISI sebagai pelaksana atas kontrak Politeknik ITB dengan PT PLN Disjaya". (hlm. 447)

dan hlm.599)- Bahwa setelah penyampaian

presentasi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa "ini adalah peluangbagi P L N dalam memenuhi kebutuhan system informasi pelanggan yang terintegrasidengan resiko kegagalan yang ditanggung oleh PT Netway Utama". (hlm. 588 dan hlm.599)

- Bahwa selanjutnyaTerdakwa dalam beberapa kesempatan rapat di Kantor Pusat PT P L N yang juga dihadiri Margo Santoso dan Dodoh Rahmat menegaskan bahwa "secara teknis proposal PT Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik dan dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan kerjasama dalam bentuk joint investment project atau joint venture company dalam mengembangkan system pelayanan pelanggan. (hlm. 588 dan hlm.599)

bahwa tidak benar Terdakwameminta membuat proposal serta melakukan presentasi terlebih dahulu di PT PLN (Persero)Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

Gani Abdul Gani



Hlm. | 27

pelaksana atas kontrak Politeknik ITB dengan PT PLN Disjaya.(hlm. 5)

8 Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2001 menerbitkan surat Nomor 36/160/DITSAR/2001 ditujukan kepada G M PT PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya antara lain memerintahkan agar PT PLN Disjaya dan Tangerang melanjutkan negosiasi dengan PT Netway Utama serta menugaskan Tim IBP (

) CIS di PT. PLN Pusat sebagai pengarah teknis, untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut Margo Santoso pada tangal 24 Januari 2001 menerbitkan SK Nomor: 004.K/021/PD.IV/2000 yang memperbaharui susunan Tim Pengarah dalam Tim EOSPKP. (hlm.5)

Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2001 menerbitkan surat Nomor 36/160/DITSAR/2001 yang ditujukan kepada G M PT PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya antara lain memerintahkan agar PT PLN Disjaya dan Tangerang melanjutkan negosiasi dengan PT Netway Utama serta menugaskan Tim IBP (

) CIS di PT PLN Pusat sebagai pengarah teknis, dan untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut saksi Margo Santoso pada tangal 24 Januari 2001 memperbaharui susunan Tim Pengarah dalam Tim EOSPKP. menerbitkan SK Nomor: 004.K/021/PD.IV/ 2000. (hlm.449)

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2001 Terdakwa menerbitkan surat Nomor 36/160/DITSAR/2001 yang ditujukan kepada General Manager PT PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya meminta PT PLN Disjaya dan Tangerang melanjutkan negosiasi dengan PT Netway Utama dan menugaskan Tim IBP ( Industrial Best Practice Program) CIS di PT PLN Pusat sebagai pengarah teknis. (Hlm.588 dan hlm.599)


benar, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa masuknya tim pengarah dari PLN Pusat adalah karena perbedaan pendapat mengenai seperti apa CIS – IBP, tim pengarah PLN Pusat berasal dari tim CIS – IBP yang telah cukup jauh merumuskan bentuk CIS – IBP yang dikehendaki PLN.

9 Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2001 dalam pertemuan di Ruang Rapat Dirsar PT P L N Pusat yang

Bahwa benar pada bulan Februari 2001 dalam pertemuan di Ruang Rapat Dirsar PT P L N Pusat yang

Bahwa pada bulan Februari 2001 dalam pertemuan di Ruang Rapat Dirsar PT P L N Pusat yang dihadiri oleh : saksi


benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan

Industrial Best PracticeProgram

Indus trial Best Practice Program

judex factie

judex factie



Hlm. | 28

dihadiri antara lain : Azis Sabarto, Sunggu Aritonang, Supanca, Margo Santoso, Dodoh Rahmat, Pandu Angklasito dan Antoni Diwono memerintahkan agar CIS Outsourcing yang ditawarkan PT Netway Utama diimplementasikan sesegera mungkin, selanjutnya Margo Santoso mengarahkan Tim EOSPKP untuk melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Terdakwa sehingga basil evaluasi Tim EOSPKPakhirnya memberikan pendapat bahwa "PT Netway Utama cukup beralasan untuk ditunjuk sebagai partner PLN dalam OSCO ( Outsourcing Company ) dan kerjasama CIS Outsourcing dapat segera dijalankan dengan PT Netway Utama sambil menunggu terbentuknya OSCO", kemudian hasil evaluasi tersebut pada tanggal 14 Maret 2001dilaporkan Margo Santoso kepada Terdakwa yang saat itu sudah menjabat Dirut PT P L N sejak 02 Maret

dihadiri antara lain : saksi Azis Sabarto, saksi Sunggu Aritonang, saksi Supanca, saksi Margo Santoso, saksi Dodoh Rahmat, saksi Pandu Angklasito dan Antoni Diwono, Terdakwa memerintahkan agarCIS Outsourcing yang ditawarkan PT Netway Utama diimplementasikan sesegeramungkin, sehingga atas perintah terdakwa tersebut saksi Margo Santoso mengarahkan Tim EOSPKP melakukan evaluasi sehingga hasil evaluasi Tim EOSPKPakhirnya memberikan pendapat bahwa "PT Netway Utama cukup beralasan untukditunjuk sebagai partner PLN dalam OSCO dan kerjasama CIS Outsourcing dapat segera dijalankan dengan PT Netway Utama sambil menungguterbentuknya OSCO", dan hasil evaluasi tersebut pada tanggal 14 Maret 2001 dilaporkan saksi Margo Santoso kepada Terdakwa yang sejak 02 Maret sudah menjabat Dirut PT PLN. (hlm. 452)

Azis Sabarto, saksi Sunggu Aritonang, saksi Supanca, saksi Margo Santoso, saksi Dodoh Rahmat, saksi Pandu Angklasito dan Antoni Diwono, Terdakwa meminta agar CIS Outsourcing yang ditawarkan PT Netway Utama diimplementasikan sesegera mungkin, sehingga atas perintah terdakwa tersebut saksi Margo Santoso mengarahkan Tim EOSPKP melakukan evaluasi sehingga hasil evaluasi Tim EOSPKPakhirnya memberikan pendapat bahwa "PT Netway Utama cukup beralasan untukditunjuk sebagai partner PLN dalam OSCO dan kerjasama CIS Outsourcing dapat segera dijalankan dengan PT Netway Utama sambil menungguterbentuknya OSCO", dan hasil evaluasi tersebut pada tanggal 14 Maret 2001 dilaporkan saksi Margo Santoso kepada Terdakwa yang sejak 02 Maret sudah menjabat Dirut PT PLN. (hlm.589 dan hlm.599-600)

keterangan terdakwa:: BAS hlm

25 butir ke 10

: BAS hlm33 butir ke 4

: BAS hlm 46 butir ke 5 . Dan


Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas,diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan agar CIS Outsourcing yang ditawarkan PT Netway Utama diimplementasikan sesegera mungkin dan memerintahkan mengarahkan Tim EOSPKP untuk melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Terdakwa sehingga hasil evaluasi Tim EOSPKP akhirnya memberikan pendapat bahwa “PT Netway Utama cukup beralasan untuk ditunjuk sebagai PLN dalam OSCO (

), dan kerjasama CIS dapat segera

dijalankan dengan PT Netway Utama sambil menunggu terbentuknya OSCO.

•

•

•

•

Margo Santoso (Vide)

Dodoh Rahmat (Vide)

Pandu Anklasito (Vide)

Keterangan Terdakwa (Vide)

Margo Santoso

partnerOutsourcing

CompanyOutsourcing



Hlm. | 29

2001. (hlm. 5)

10 Terdakwa pada sekitar bulan Mei 2001 mengadakan beberapa kali rapat dengan jajarandireksi yang juga dihadiri pejabat PT P LN Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso, Antoni Dewono dan Dodoh Rahmat untuk membahas pelaksanaan kerjasamaOutsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan PTNetway Utama, yang mana dalam rapat tersebut Hardiv Harris Situmeang selaku Direktur Perencanaan menyarankan agar pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dilakukan melalui proses tender sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun Terdakwa tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam

Pada sekitar bulan Mei 2001 dalam rapat dengan jajarandireksi untuk membahas kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama yang dihadiri Terdakwa dan pejabat PT P LN Disjaya dan Tangerang, saksi Hardiv Harris Situmeang selakuDirektur Perencanaan menyarankan agar pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISIdilakukan melalui proses tender sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun Terdakwa tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT Netway Utamasebagai partner kerjasama PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dan memerintahkan saksi Margo Santoso melanjutkanprosesnegosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung proses penunjukan langsung. (hlm.457)

Bahwa pada bulan Mei 2001 dalam rapat dengan jajarandireksi Pusat dan pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang untuk membahas pelaksanaan kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan PTNetway Utama, saksi Hardiv Harris Situmeang selakuDirektur Perencanaan telah menyarankan agar pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISIdilakukan melalui proses tender sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun Terdakwa tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT Netway Utamasebagai partner kerjasama PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI yang kemudian meminta saksi Margo Santoso melanjutkan proses negosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung proses penunjukan langsung. (hal 589 dan hlm.600)


benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi:

: BAS hlm. 17 butir Pertama

: BAS hlm.32 butir ke-8

Berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, diperoleh Fakta Hukum bahwa tidak benar Terdakwa tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dengan memerintahkan

melanjutkan proses negosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung proses penunjukan langsung.

judex factie

•

•


Dodoh Rahmat (Vide)

Margo Santoso



Hlm. | 30

pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dengan memerintahkan Margo Santoso melanjutkanproses negosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung prosespenunjukan langsung. (hlm. 6)

11 Atas perintah Terdakwa tersebut, Margo Santoso pada tanggal 22 Mei 2001 mengirim surat Nomor : 546/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milikYayasan Pendidikan dan kesejahteraan PT PLN Persero dan melampirkan dokumen proposal PT Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian hukum gunamendukung penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama dalamOutsourcing Roll Out CIS RISI, sehingga pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor HukumReksa Paramitra menerbitkan Legal Memorandum Pengembangan Proyek

Bahwa benar atas perintah Terdakwa tersebut, saksi Margo Santoso pada tanggal 22 Mei 2001 mengirim surat Nomor : 546/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milik Yayasan Pendidikan dan kesejahteraan PT PLN Persero yang melampirkan dokumenproposal PT Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian hukum gunamendukung penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama dalam Outsourcing Roll Out CIS RISI, sehingga pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor Hukum Reksa Paramitra menerbitkan Legal Memorandum Pengembangan Proyek Teknologi Informasi pada PT P L N Disjaya dan Tangerang yang memberikan pendapat bahwa penunjukan

Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Margo Santoso pada tanggal 22 Mei 2001 mengirim surat Nomor : 546/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milik Yayasan Pendidikan dan kesejahteraan PT PLN Persero yang melampirkan dokumenproposal PT Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian hukum gunamendukung penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama dalam Outsourcing Roll Out CIS RISI, sehingga pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor Hukum Reksa Paramitra menerbitkan Legal Memorandum Pengembangan Proyek TeknologiInformasi pada PT P L N Disjaya dan Tangerang yang memberikan pendapat bahwa penunjukan langsung PT Netway Utama


benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa:

: BAS hlmbutir ke-4 & 5

: BAS hlm 38 butir ke-8 dan 9

: BAS hlm36 butir ke-14 Dan

: BAS hlm 40-41

Bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas,diperoleh Fakta Hukum bahwaTerdakwa tidak pernahmemerintahkan untuk mengirim Surat Nomor: 546/060/D.IV/2001 Kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra.

judex factie

•

•

•

•

Margo Santoso (Vide).

Azis Sabarto (Vide).

Dodoh Rahmat (Vide).

Keterangan Terdakwa (Vide).

Margo Santoso



Hlm. | 31

Teknologi Informasi pada PT P L N Disjaya dan Tangerang yang memberikan pendapat bahwa penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasilkajian hukum tersebut kepada Terdakwa berikut Berita Acara Pengusulan PT Netway Utama sebagai Partner dalam Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI Nomor :001.BA/060/TIM-EOSPKP/2001 yang dibuat Tim EOSPKP tanggal 28 Mei 2001. (hlm 6)

langsung PT Netway Utama sebagai partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. (hlm459-460)

sebagai partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. (hal 589 dan hlm.600)

Serta yang memberikan arahan untuk dilakukan kajian hukum adalah saksi bukan Terdakwa. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam hlm.589 dan hlm 600 tidak terbukti.

12 - Selain itu, Terdakwa juga menerima laporan dari Margo Santoso tentang adanyapermintaan Gani Abdul Gani untuk


benar, karena berdasarkanketerangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa:

: BAS hlm

Azis Sabarto

Margo Santoso (Vide

Setelah Terdakwa menerima laporan dari saksi Margo Santoso tentang hasil kajian hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra berikut berikut Berita Acara Pengusulan PT. Netway Utama

Bahwa setelah Terdakwa menerima laporan dari saks i Margo Santoso tentang hasilkajian hukum tersebut kepada Terdakwa berikut Berita Acara Pengusulan PT. Netway Utama

judex factie

•



Hlm. | 32

melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi dan pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapalokasi Unit Pelayanan (UP) PT PLN Disjaya dan Tangerang terkait perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2001, atas laporan tersebut Terdakwa memerintahkan MargoSantoso untuk memenuhi permintaan Ir Gani Abdul Gani dengan menunjuk langsung PT Netway Utama sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui proses pelelangan sebagaimana diatur di dalam SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. P L N ( Persero)sehingga dengan penunjukan langsung tersebut rencana pelaksanaan

24 butir ke- 3 & 7

: BAS hlm 256 ke-12 &13


: BAS hlm37 butir ke-18, hlm 38 butir ke-11

: BAS hlm22 butir ke- 9

: BAS hlm 22 butir ke-10 Dan

( : BAS hlm 36).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diperoleh Fakta Hukum bahwa Terdakwa tidak pernahmendapatkan laporan dari Margo Santoso mengenai 6 kontrak. Apalagi menandatangani perjanjian 6 kontrak tersebut. Dengan demikian pertimbangan hakim pada hlm.7 tidak benar.

sebagai Partner dalam Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI Nomor :001.BA/060/TIM-EOSPKP/2001 yang d ibuat T im EOSPKP tanggal 28 Mei 2001 dan laporan tentang adanya permintaan Gani Abdul Gani untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operas i dan pemeliharaan aplikas i SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapa lokasi Unit Pelayanan (UP) PT. PLN Dis jaya dan Tangerang terkait perubahan Tarif Dasar Lis trik (TDL) tahun 2001. Terdakwa mempersilahkan Margo Santoso menunjuk langsung PT. Netway Utama untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operas i dan pemeliharaan aplikas i SIMPEL RISI tersebut, sehingga saksi Margo Santoso bersama saksi Gani Abdul Gani pada tanggal 4 Juli 2001 menandatangani surat perjan jian kerjasama No. 135.1Pj/061/D.IV/2001 dengan nilai Rp 8.580.000.000,- (delapan milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Juni 2001 s/d 13 Maret 2002, selain

sebagai Partner dalam Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI Nomor : 001.BA/060/TIM-EOSPKP/2001 yang d ibuat Tim EOSPKP tanggal 28 Mei 2001 dan laporan tentang adanyapermintaan Gani Abdul Gani untuk melaksanakan pekerjaan penyes uaian, dukungan operas i dan pemeliharaan aplikas i SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapa lokas i Unit Pelayanan (UP) PT. PLN Dis jaya dan Tangerang terkait perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2001. Terdakwa mempers ilahkan Margo Santoso menunjuk langs ung PT. Netway Utama untuk melaksanakan pekerjaan penyes uaian, dukungan operas i dan pemeliharaan aplikas i SIMPEL RISI tersebut, sehingga saksi Margo Santoso bersama saksi Gani Abdul Gani pada tanggal 4 Juli 2001 menandatangani surat perjanjian kerjasama No. 135.1Pj/061/D.IV/2001 dengan nilai Rp 8.580.000.000,- (delapan milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Juni 2001 s/d 13 Maret 2002, yakni:1. Surat perjanjian kerjasama

).

Gani Abdul Gani Vide).

Azis Sabarto (Vide).

Budi Harsono (Vide

).

Budi Santoso (Vide).

Muljo Abdoel Gani (Vide).


•

•

•

•

•

•



Hlm. | 33

Outsourcing Roll Out CIS RISI yang akan menunjuk PT Netway Utama sebagai partner kerjasama terlaksana.(hlm. 6-7)

- Selanjutnya Margo Santoso bersama Gani Abdul Gani pada tanggal 4 Juli 2001 menandatangani surat perjan jian kerjasama No. 135.1Pj/061/D.IV/2001 dengan nilai Rp 8.580.000.000,-(delapan milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Juni 2001 s/d 13 Maret 2002, selain itu juga menandatangani beberapa perjanjian lain terkait penyesuaian TDL tersebut, yaitu:1. Surat perjanjian

kerjasama No.050.1 Pj/061/D.IV/2002 tanggal 14 Maret 2002 dengan nilai Rp 4.395.000.000,-(empat milyar tiga

itu juga menandatangani beberapa perjanjian lain terkait penyesuaian TDL tersebut, yaitu:1. Surat perjanjian kerjasama

No.050.1 Pj/061/D.IV/2002 tanggal 14 Maret 2002 dengan nilai Rp 4.395.000.000,- (empat milyar tiga ratus Sembilan puluh l ima juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Maret 2002 s/d 13 Desember 2002;

2. Surat perjanjian kerjasama No.242.1 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 30 Juli 2001 dengan nilai Rp 2.061.026.000,-(dua milyar enam puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 25 Juli 2002 s/d 25 Desember 2002;

3. Surat perjanjian kerjasama No.576 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 27 Desember 2002 dengan nilai Rp 5.992.067.000,- (l ima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Desember 2002 s/d 26 September 2003;

No.050.1 Pj/061/D.IV/2002 tanggal 14 Maret 2002 dengan nilai Rp 4.395.000.000,- (empat milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Maret 2002 s/d 13 Desember 2002;

2. Surat perjanjian kerjasama No.242.1 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 30 Juli 2001 dengan nilai Rp 2.061.026.000,- (dua milyar enam puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 25 Juli 2002 s/d 25 Desember 2002;

3. Surat perjanjian kerjasama No.576 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 27 Desember 2002 dengan nilai Rp 5.992.067.000,- (lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Desember 2002 s/d 26 September 2003;

4. Surat perjanjian kerjasama No.025.3 Pj/061/D.IV/2003 tanggal 23 Januari 2003 dengan nilai Rp



Hlm. | 34

ratus Sembilan puluh l ima juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Maret 2002 s/d 13 Desember 2002;

2. Surat perjanjian kerjasama No.242.1 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 30 Juli 2001 dengan nilai Rp 2.061.026.000,-(dua milyar enam puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 25 Juli 2002 s/d 25 Desember 2002;

3. Surat perjanjian kerjasama No.576 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 27 Desember 2002 dengan nilai Rp 5.992.067.000,-(lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh tu juh ribu rupiah) untuk jangka waktu

4. Surat perjanjian kerjasama No.025.3 Pj/061/D.IV/2003 tanggal 23 Januari 2003 dengan nilai Rp 1.925.688.000,- (s atu milyar Sembilan ratus dua puluh l ima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Januari 2003 s/d 28 Jul i 2003;

5. Surat perjanjian kerjasama No.323.A Pj/061/D.IV/2003 tanggal 29 September 2003 dengan nilai Rp 3.993.037.000,- (tiga milyar sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29 September 2003 s/d 29 Maret 2004; (hlm.463)

1.925.688.000,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh l ima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Januari 2003 s/d 28 Juli 2003;

5. Surat perjanjian kerjasama No.323.A Pj/061/D.IV/2003 tanggal 29 September 2003 dengan nilai Rp 3.993.037.000,- (tiga milyar sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29 September 2003 s/d 29 Maret 2004; (hlm 589-590 )dan hlm.600-601



Hlm. | 35

pekerjaan dari tanggal 27 Desember 2002 s/d 26 September 2003;

4. Surat perjanjian kerjasama No.025.3 Pj/061/D.IV/2003 tanggal 23 Januari 2003 dengan nilai Rp 1.925.688.000,-(satu milyar Sembilan ratus dua puluh l ima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Januari 2003 s/d 28 Jul i 2003;

5. Surat perjanjian kerjasama No.323.A Pj/061/D.IV/2003 tanggal 29 September 2003 dengan nilai Rp 3.993.037.000,- (tiga milyar sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29



Hlm. | 36

September 2003 s/d 29 Maret 2004; (hlm.7)

judex factie

13 Terdakwa pada sekitar tanggal 10 Agustus 2001 menemui Sofyan Djalil selaku Pjs. Komisaris Utama PT P L N dan Purwanto selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT PLNuntuk meminta persetujuan atas usulan pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang yang menunjuk PT Netway Utama selaku partnerkerjasama, namun Dewan Komisaris meminta agar Terdakwa menyampaikanpermintaan tersebut dengan penjelasan tertulis, kemudian Terdakwa tanpasepengetahuan direksi menyampaikan surat Nomor : 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang isinya menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai Partner dalam KSO (Kerja Sama Operasi) telah

- Pada sekitar tanggal 10 Agustus 2001 terdakwa menemui saksi Sofyan Djalil selaku Pjs. Komisaris Utama PT PLN dan saksi Purwanto selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT PLN untuk meminta persetujuan atas usulan pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang yang menunjuk PT Netway Utama selaku partner kerjasama, namun Dewan Komisaris meminta agar Terdakwamenyampaikan permintaan tersebut dengan penjelasan tertulis; (Hal 468)

- Bahwa benar atas permintaan Dekom tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan surat Nomor : 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang isinya menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai Partner dalam KSO (Kerja Sama Operasi) telah

- Bahwa akan tetapi, Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2001 menemui saksi Sofyan Djalil selaku Pjs. Komisaris Utama PT PLN dan saksi Purwanto selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT PLN untuk meminta persetujuan atas usulan pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang yang menunjuk PT Netway Utama selaku partner kerjasama, namun Dewan Komisaris meminta agar Terdakwa menyampaikan permintaan tersebut dengan penjelasan tertulis; (Hlm 601)

- Bahwa atas permintaan Dekom tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan surat Nomor : 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang isinya menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai Partner dalam KSO


benar, karena berdasarkanketerangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa:

: BAS hlm 49 butir ke-18, hlm 50 butir ke-1

: BAS hlm37 butir ke-10 Dan

: BAS hlm 14-15

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas,diperoleh Fakta, yakni bahwatidak benar dakwaan penuntut umum yang mengatakan bahwa surat Nomor: 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 tanpa sepengetahuan Direksi.

•

•

•

Azwani Sjeh Umar (Vide

).

Parno Isworo (Vide).

Keterangan Terdakwa (Vide).



Hlm. | 37

didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan pendapat hokum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra. (hlm. 7-8)

didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan pendapat hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra, padahal surat itu dibuat tanpa melalui persetujuan rapat direksi; (hlm.471-472)

(Kerja Sama Operasi) telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan pendapat hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra, padahal surat itu dibuat tanpa melalui persetujuan rapat direksi; (hlm.602)

14 Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 109/DK-PLN/2001 tanggal 22 Agustus 2001 memberikan tanggapan antara lain bahwa kajian hukum atas implementasi OutsourcingRoll Out CIS RISI yang ada masih belum komprehensif sehingga perlu dilengkapidengan kajian aspek kepemilikan, aspek hak milik inteiektual dari CIS RISI, aspek harga yang masih terlalu tinggi, aspek jangka waktu pekerjaan dan penjelasan lebih lanjut tentang persyaratan yang telah dipenuhi dalam kaitan penunjukan langsung sebagaimana ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor :

Terhadap surat Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 109/DK-PLN/2001 tanggal 22 Agustus 2001 yang memberikan tanggapan antara lain bahwa kajian hukum atas implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI yang ada masih belum komprehensif sehingga perlu dilengkapi dengan kajian aspek kepemilikan, aspek hak milik inteiektual dari CIS RISI, aspek harga yang masih terlalu tinggi, aspek jangka waktu pekerjaan dan penjelasan lebihlanjut tentang persyaratan yang telah dipenuhi dalam kaitan penunjukan langsungsebagaimana ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 038.K/920/DIR/1998. (hlm.474)

Bahwa terhadap surat Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris mengirim surat Nomor : 109/DK-PLN/2001 tanggal 22 Agustus 2001 yang memberikan tanggapan antara lain bahwa kajian hukum atas implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI yang ada masih belum komprehensif sehingga perlu dilengkapi dengan kajian aspek kepemilikan, aspek hak milik inteiektual dari CIS RISI, aspek harga yang masih terlalu tinggi, aspek jangka waktu pekerjaan dan penjelasan lebihlanjut tentang persyaratan yang telah dipenuhi dalam kaitan penunjukan langsungsebagaimana ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 038.K/920/DIR/1998. (hlm.602)

Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini

tidak benar, karena berdasarkanBerita Acara Sidamg No. Perkara 37/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. Tidak ditemukan keterangan saksi-saksi yang mengetahui fakta atau surat sebagaimana fakta (hukum) Tingkat Pertama pada hlm. 602.

judex fac tie

judex fac tie



Hlm. | 38

038.K/920/DIR/1998. (hlm.8)

15 Terdakwa pada tanggal 11 September 2001 mengirimkan surat Nomor2360/090/DIRUT/2001-R kepada Dewan Komisaris PT PLN yang isinya antara lain menjelaskan bahwa pemilik Intellectual Property Rights (IPR) atas aplikasi CIS RISI adalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama telah sesuai dengan S K Direksi PT. P L N (Persero) Nomor: 038.K/920/I MR/1998, padahal dalamrangka memenuhi permintaan Dewan Komisaris tersebut Margo Santoso baru pada tanggal 13 September 2001 mengajukan surat Nomor : 972/060/D.1V/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra untuk meminta kajian hukum mengenai aspek IPR atasaplikasi CIS RISI dan Penunjukan Langsung PT Netway Utama. (hlm.8)

Bahwa benar pada tanggal 11 September 2001 terdakwa mengirimkan surat Nomor2360/090/DIRUT/2001-R kepada Dewan Komisaris PT PLN yang isinya antara lainmenjelaskan bahwa pemilik Intellectual Property Rights (IPR) atas aplikasi CIS RISIadalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama telah sesuaidengan S K Direksi PT. P L N (Persero) Nomor: 038.K/920/I MR/1998, padahal saat itu belum ada kajian hokum mengenai aspek IPR dan IPR yang menurut Terdakwa milik PT Netway Utama sama sekali belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI). (hlm.476)

Bahwa pada tanggal 11 September 2001 terdakwa mengirimkan kembali surat Nomor 2360/090/DIRUT/2001-R kepada Dewan Komisaris PT PLN yang isinya antara lainmenjelaskan bahwa pemilik Intellectual Property Rights (IPR) atas aplikasi CIS RISI adalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama telah sesuai dengan S K Direksi PT. P L N (Persero) Nomor: 038.K/920/I MR/1998, padahal saat itu belum ada kajian hokum mengenai aspek IPR dan IPR yang menurut Terdakwa milik PT Netway Utama sama sekali belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI). (hlm.602)


tidak benar, karena berdasarkanBarita Acara Sidamg No. Perkara 37/Pid.B/TPK/2011/PN. JKT PST. Tidak ditemukan keterangan saksi-saksi yang mengetahui fakta atau surat sebagaimana fakta (hukum) Tingkat Pertama pada hlm. 602.

judex fac tie

judex fac tie



Hlm. | 39

16 Sebagai jawaban atas surat Terdakwa Nomor : 2360/090/DIRUT/2001-R tanggal 11 September 2001, Dewan Komisaris pada tanggal 28 September 2001 mengirimkan surat Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs perihal proyek IT PLN Disjaya yangditandatangani Sofyan Djalil selaku Pelaksanaan Harian Komisaris Utama yang isinya antara lain menyatakan:

biaya dengan pola OSCO terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pola Non OSCO yang telah berhasil dilakukan di UPP Bandung sehingga Dewan Komisaris berpendapat pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI sebaiknya dilakukan dengan cara Non OSCO dengan konsultan dari Politeknik ITB sebagaimana kontraksebelumnya dan apabila menerapkan kontrak OSCO lebih dari satu tahun harus melalui

Bahwa benar sebagai jawaban atas surat Terdakwa Nomor : 2360/090/DIRUT/2001-R tanggal 11 September 2001, Dewan Komisaris pada tanggal 28 September 2001 mengirimkan surat Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs perihal proyek IT PLN Disjaya yang ditandatangani Sofyan Djalil selaku Pelaksanan Harian Komisaris Utama yang isinyaantara lain menyatakan:

biaya dengan pola OSCO terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pola Non OSCO yang telah berhasil dilakukan di UPP Bandung sehingga Dewan Komisaris berpendapat pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI sebaiknya dilakukan dengan cara Non OSCO dengan konsultan dari Politeknik ITB sebagaimana kontraksebelumnya dan apabila menerapkan kontrak OSCO lebih dari satu tahun harusmelalui persetujuan RUPS dan dilakukan dengan cara pelelangan terbuka.Kebijakan penunjukan langsung yang diusulkan

Bahwa sebagai jawaban atas surat Terdakwa Nomor : 2360/090/DIRUT/2001-R tanggal 11 September 2001, Dewan Komisaris pada tanggal 28 September 2001 mengirimkan surat Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs perihal proyek IT PLN Disjaya yang ditandatangani Sofyan Djalil selaku Pelaksanan Harian Komisaris Utama yang isinyaantara lain menyatakan:1. biaya dengan pola OSCO

terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pola Non OSCO yang telah berhasil dilakukan di UPP Bandung sehingga Dewan Komisaris berpendapat pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI sebaiknya dilakukan dengan cara Non OSCO dengan konsultan dari Politeknik ITB sebagaimana kontraksebelumnya dan apabila menerapkan kontrak OSCO lebih dari satu tahun harusmelalui persetujuan RUPS dan dilakukan dengan cara pelelangan terbuka.

2. Kebijakan penunjukan langsung yang diusulkan


tidak benar, karena berdasarkan Berita Acara sidang No. perkara 37/Pid.B/TPK/2011/PN. Jkt Pst tidak di temukan keterangan saksi-saksi yang mengetahui fakta atau surat sebagaimana fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm. 602.

-

-

-

judex fac tie

judex fac tie



Hlm. | 40

persetujuan RUPS dan dilakukan dengan cara pelelangan terbuka.Kebijakan penunjukan langsung yang diusulkan Direksi tidak memenuhi syaratsebagaimana diatur dalam SK Direksi PT. PLN Nomor : 038.K/920/DIR/1998. (hlm. 9)

Direksi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT. PLN Nomor: 038.K/920/DIR/1998.(hlm.489)

Direksi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT. PLN Nomor: 038.K/920/DIR/1998.(hlm.602-603)

17 Terdakwa sampai dengan tanggal 22 Oktober 2001 tidak memberikan jawaban atas surat Dewan Komisaris Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs tersebut sehingga Dewan Komisaris kembali mengirim surat Nomor : 132/DK-P1 N/2001 tanggal 22 Oktober2001 yang ditandatangani Endro Utomo Notodisuryo selaku Komisaris Utama, atas surat Dewan Komisaris tersebut Terdakwa mengirimkan jawaban dengan surat Nomor:2971/090/Dirut/2001 tanggal 01 Nopember 2001 yang menyatakan bahwa Proyek Roll Out CIS RISI

- Terdakwa sampai dengan tanggal 22 Oktober 2001 tidak memberikan jawaban atas surat Dewan Komisaris Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs tersebut sehingga Dewan Komisaris kembali mengirim surat Nomor : 132/DK-P1 N/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang ditandatangani Endro Utomo Notodisuryo selaku Komisaris Utama. (hlm.491)

- Bahwa benar tanggal 01 Nopember 2001 terdakwa mengirimkan surat Nomor:2971/090/Dirut/2001 sebagai jawaban atas surat Dewan Komisaris 132/DK-P1 N/2001, didalam surat tersebut Terdakwa

- Bahwa Terdakwa sampai dengan tanggal 22 Oktober 2001 tidak memberikan jawaban atas surat Dewan Komisaris Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs tersebut sehingga Dewan Komisaris kembali mengirim surat Nomor : 132/DK-P1 N/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang ditandatangani Endro Utomo Notodisuryo selaku Komisaris Utama. (hlm.603)

- Bahwa tanggal 01 Nopember 2001 terdakwa mengirimkan surat Nomor:2971/090/Dirut/2001 sebagai jawaban atas surat Dewan Komisaris 132/DK-P1 N/2001, didalam surat tersebut Terdakwa


benar, karena berdasarkan alat bukti surat Nomor : 2971/090/Dirut/2001 tanggal 01 Nopember 2001. Dakwaan Penuntut Umum tidak benar. Karena dalam surat tersebut tidak ada kata-kata penunjukan langsung kepada PT Netway Utama, maelainkan di Surat tersebut Terdakwa hanya mengatakan: 1. CIS RISI merupakan system yang lebih baik dari CIS lain yang dimilik PLN; 2. Pola OSCO merupakan satu-satunya alternative, Resiko yang dihadapi jika dengan pola Non OSCO; dan 3. Mengenai Justifikasi Harga atas hal-hal tersebut, serta melampirkan buku kajian dalam

-

judex factie



Hlm. | 41

adalah yang paling memungkinkan pada saat itu dan penunjukanlangsung yang dilakukan adalah sudah sesuai dengan ketentuan. (hlm.9-10)

menyatakan bahwa Proyek Roll Out CIS RISI adalah yang paling memungkinkan pada saat itu dan penunjukan langsung yang dilakukan adalah sudah sesuai dengan ketentuan.(hlm.496)

menyatakan bahwa Proyek Roll Out CIS RISI adalah yang paling memungkinkan pada saat itu dan penunjukan langsung yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan.(hlm.603)

Surat dimaksud. Disamping itu, surat dimaksud terdapat paraf, yang mana menurut tatalaksana surat di dalam PLN, orang yang memparaf surat adalah orang yang mengkonsep surat dimaksud. Didalam surat dimaksud juga dijelaskan bahwa CIS-Bandung Timur tidak dapat diperbandingkan dengan CIS RISI. Dengan demikian, fakta (hukum)

Tingkat Pertama hlm.603 tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.

18 Atas surat Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris melakukan rapat internal tanggal 7 Nopember 2001 dan rapat konsultasi terbatas antara Dewan Komisaris dengan Terdakwa selaku Dirut pada tanggal 8 Nopember 2001 di Hotel Bimasena Jakarta danmenyimpulkan bahwa penjelasan biaya masih belum akurat dan ada discrepansi antara kontrak awal pengembangan CIS! RISI oleh Politeknik ITB dengan pengembangansoftware lanjutan dalam rangka Roll Out CIS RISI yang dilakukan oleh pihak

Bahwa benar atas jawaban Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris kembali melakukan rapat internal tanggal 7November 2001 dan rapat konsultasi terbatas antara Dewan Komisaris denganTerdakwa selaku Dirut pada tanggal 8 November 2001 di Hotel Bimasena Jakarta danmenyimpulkan bahwa penjelasan biaya masih belum akurat dan ada discrepansi antara kontrak awal pengembangan CIS RISI oleh Politeknik ITB dengan pengembangan software lanjutan dalam rangka Roll Out CIS RISI yang dilakukan oleh pihak lain sehingga Dewan

Bahwa atas jawaban Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris kembali melakukan rapat internal tanggal 7 November 2001 dan rapat konsultasi terbatas antara Dewan Komisaris dengan Terdakwa selaku Dirut pada tanggal 8 November 2001 di Hotel Bimasena Jakarta danmenyimpulkan bahwa penjelasan biaya masih belum akurat dan ada discrepansi antara kontrak awal pengembangan CIS RISI oleh Politeknik ITB dengan pengembangan software lanjutan dalam rangka Roll Out CIS RISI yang dilakukan oleh pihak lain sehingga Dewan


tidak benar, karena berdasarkan keterangan saksi ( : BAS hlm 122 butir ke-2, 3, 4 & 5, hlm. 123 butir ke-1, 6, & 7, dan hlm. 124 butir ke-1, 3 & 5dan berdasarkan alat bukti surat yaitu Notulen hasil Kesimpulan Rapat Konsultasi Terbatas Dirut dan Dekom PLN yang dibuat oleh saksi , tanggal 8 Nopember 2001, di Hotel Bimasena Jakarta.Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat di atas, tidak ada fakta mengenai penjelasan biaya yang masih belum akurat, melainkan Dekom dalam hal ini sangat mendukung

judex factie

judex fac tie

Sofyan A. Djalil Vide

)

Sofyan A. Djalil



Hlm. | 42

lain sehingga Dewan Komisaris belum dapat memberikan persetujuannya. (hlm. 10)

Komisaris belum dapat memberikan persetujuannya; (hlm.498)

Komisaris belum dapat memberikan persetujuannya;(Hlm. 603)

proyek CIS-RISI karena dapat mengatasi permasalahan yang terjadi akibat lemahnya system IT pada PLN Dsijaya, kemudian masalah biaya CIS-RISIakan dinegosiasikan kembali. Dengan demikian, fakta (hukum)

Tingkat Pertama hlm.603 tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.

19 Terdakwa tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris, pada tanggal 23 Nopember 2001 melalui surat Nomor : 3163/070/Sekper/2001 memberitahukan Margo Santoso selaku GM PT PLN Disjaya dan Tangerang bahwa Dewan Komisaris telah menerima danmendukung rencana Outsourcing Roll Out CIS RISI dan menyetujui permintaan PT P L N Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkannegosiasi dengan PT Netway dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses negosiasi tersebut dengan menyertakan Pejabat Kantor Pusat. (hlm.10)

Bahwa benar meskipun belum mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, pada tanggal 23 November 2001 terdakwa memberitahukan saksi Margo Santoso selaku GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang melalui surat Nomor: 3163/070/Sekper/2001 yang isinya menyatakan bahwa Dewan Komisaris telah menerima danmendukung rencana Outsourcing Roll Out CIS RISI dan menyetujui permintaan PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkan negosiasi dengan PT. Netway dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses negosiasi tersebut denganmenyertakan Pejabat Kantor Pusat. (hlm.502)

Bahwa meskipun belum mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, pada tanggal 23 November 2001 melalui surat Nomor: 3163/070/Sekper/2001 memberitahukan saksi Margo Santoso selaku GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang bahwa Dewan Komisaris telah menerima dan mendukung rencana Outsourcing Roll Out CIS RISI dan menyetujui permintaan PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkan negosiasi dengan PT. Netway dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses negosiasi tersebut denganmenyertakan Pejabat Kantor Pusat; (hlm. 603)”


benar, karena berdasarkan keterangan saksi dan menurut keterangan dari

dan berdasarkan alat bukti surat Nomor :3163.070/Sekper/2001 tanggal 23 November 2001, nyata-nyata telah didasarkan atas persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana tertulis di dalam Kesimpulan Rapat Konsultasi Terbatas Dirut dan Dekom pada tanggal 8 November 2001, di Hotel Bimasena Jakarta yang ditandatangani oleh

selaku Komisaris.Bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dakwaan Pertimbangan Hakim dalam putusan tentang tidak adanya persetujuan dari Dewan

(cos t)

judex fac tie

judex factie

Sofyan A. Djalil

Terdakwa

Sofyan A. Djalil



Hlm. | 43

Komisaris sehubungan dengan surat Terdakwa tanggal 23 November 2001 No. 3163.070/Sekper/2001 ke Margo Santoso adalah tidak benar. Karena surat tersebut nyata-nyata telah didasari dari Kesimpulan Rapat Konsultasi Terbatas Dirut dan Dekom pada tanggal 8 November 2001, di Hotel Bimasena Jakarta yang ditandatangani oleh Sofyan A. Djalil selaku Komisaris dan pada rapat tersebut. Dengan demikian fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm. 603 tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.

20 Atas perintah Terdakwa tersebut, Margo Santoso membentuk Tim Re-evaluasi dan Negosiasi dengan menerbitkan SK G M PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor :005.K7021/GMD.IV/2002 tanggal 31 Januari 2002 untuk melakukan kajian ulang atas hasil analisaTim EOSPKP, berdasarkan SK tersebut sejak tanggal 1 Februari 2002 Tim Re-evaluasi dan Negosiasi

Bahwa benar berdasarkan surat terdakwa tersebut, saksi Margo Santoso membentuk Tim Re-evaluasi dan Negosiasi dengan menerbitkan SK G M PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor :005.K7021/GMD.IV/2002 tanggal 31 Januari 2002 dengan tugas melakukan kajian ulang atas hasil analisa Tim EOSPKP, yang mana Tim tersebut sejak tanggal 1 Februari 2002 melakukan pcrtemuan-pertemuan dengan saksi Gani Abdul Gani yang

Bahwa berdasarkan surat terdakwa tersebut, saksi Margo Santoso membentuk Tim Re-evaluasi dan Negosiasi dengan menerbitkan SK G M PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor :005.K7021/GMD.IV/2002 tanggal 31 Januari 2002 dengan tugas melakukan kajian ulang atas hasil analisa Tim EOSPKP, yang mana Tim tersebut sejak tanggal 1 Februari 2002 melakukan pcrtemuan-pertemuan dengan saksi Gani Abdul Gani yang dibiayai oleh


tidak benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan berdasarkan alat bukti surat:

: BAS hlm22 butir ke-2, 6& 8

: BAS hlm 173 butir ke-4, 5, 6, 7 & 9

: BAS hlm187 butir ke- 4, 9 & 13

: BAS

note taker

judex factie

judex fac tie

•

•

•

•


Djoko Tetratmo (Vide)

Budi Harsono (Vide)

Gani Abdul Gani (Vide



Hlm. | 44

melakukan pcrtemuan-pertemuan dengan Ir Gani Abdul Gani yang dibiayai oleh PT Netway Utama sehingga pada tanggal 13 Desember 2002 Tim membuat laporan dengan kesimpulan antara lain:

Penunjukan langsung PT Netway Utama secara hukum dapat dibenarkan untuk RollOut dengan teknologi yang sudah ada client- server bukan dengan teknologi three tier:Jangka waktu Outsourcing Roll Out CIS RISI adalah 24 bulan;Biaya personil dan non personil hasil negosiasi dengan PT Netway Utama disepakatisebesar Rp 155.000.000.000,- ( seratus lima puluh lima milyar rupiah ) dihitungberdasarkan harga satuan yang diajukan oleh PT Netway Utama dan untuk sementara dianggap sebagai take

dibiayai oleh PT Netway Utama sehingga pada tanggal 13 Desember 2002 Tim membuat laporan dengan kesimpulan antara lain:

Penunjukan langsung PT Netway Utama secara hukum dapat dibenarkan untuk RollOut dengan teknologi yang sudah ada client- server bukan dengan teknologi threetir:Jangka waktu Outsourcing Roll Out CIS RISI adalah 24 bulan;Biaya personil dan non personil hasil negosiasi dengan PT Netway Utama disepakati sebesar Rp 155.000.000.000,- ( seratus lima puluh lima milyar rupiah ) dihitungberdasarkan harga satuan yang diajukan oleh PT Netway Utama dan untuksementara dianggap sebagai take home pay karena PT Netway Utama belum dapatmenyerahkan payroll ;Biaya lisensi sebesar Rp 35.000.000.000,- ( tigapuluh lima milyar rupiah ) tidak dapatdijustifikasi oleh Tim karena

PT Netway Utama sehingga pada tanggal 13 Desember 2002Tim membuat laporan dengan kesimpulan antara lain:1. Penunjukan langsung PT

Netway Utama secara hukum dapat dibenarkan untuk RollOut dengan teknologi yang sudah ada client- server bukan dengan teknologi threetir:

2. Jangka waktu Outsourcing Roll Out CIS RISI adalah 24 bulan;

3. Biaya personil dan non personil hasil negosiasi dengan PT Netway Utama disepakati sebesar Rp 155.000.000.000,- ( seratus lima puluh lima milyar rupiah ) dihitungberdasarkan harga satuan yang diajukan oleh PT Netway Utama dan untuksementara dianggap sebagai take home pay karena PT Netway Utama belum dapatmenyerahkan payroll ;

4. Biaya lisensi sebesar Rp 35.000.000.000,- ( tigapuluh lima milyar rupiah ) tidak dapat dijustifikasi oleh Tim karena belum mempunyai dasar perhitungan sesuai

hlm 248 butir ke- 7, 8 & 9

: BAS hlm238 butir ke-8 & 9) Dan

: BAS hlm 404butir ke-1, 2, 3, 5, 6 & 7

dan berdasarkan alat bukti Surat No. 3163/070/Sekper/2001 tanggal 23 Nopember 2001, tidak diketemukan adanya perintah dari Terdakwa untuk membentuk Tim Re-Evaluasi dan Negoisasi. Adapun Saksi yang menyatakan bahwa ada perintah Terdakwa, namun hanya berdasarkan pada keterangan satu saksi saja, yaitu saksi di mana dalam asas hukum di kenal dengan isitilah “satu saksi bukan saksi” .Di samping itu, ada pertemuan-pertemuan antara Tim PL dengan Netway mengenai proses negosiasi, akan tetapi berdasarkan Keterangan dari Saksi dan saksi

pertemuan tersebut tidak dibiayai oleh Netway. Dengan demikian, fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm. 604 tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.

-

-

-

-

-

-

-

)

Kahar Mulyani (Vide

Terdakwa (Vide)

Margo Santoso

Gani Abdul Gani Kahar Mulyani

•

•

(Unus Testis nullus Testis )

judex factie



Hlm. | 45

home pay karena PT Netway Utama belum dapat menyerahkan payroll ;Biaya lisensi sebesar Rp 35.000.000.000,- ( tigapuluh lima milyar rupiah ) tidak dapatdijustifikasi oleh Tim karena belum mempunyai dasar perhitungan sesuai dengan peraturan pemerintah dan bersifat sangat spesifik. (hlm.10)

belum mempunyai dasar perhitungan sesuai denganperaturan pemerintah dan bersifat sangat spesifik.(hlm.504)

dengan peraturan pemerintah dan bersifat sangat spesifik. (hlm.604)

21 Terdakwa setelah menerima laporan Tim Re-evaluasi dan Negosiasi, memerintahkan Margo Santoso menggunakan laporan Tim tersebut sebagai dasar pelaksanaanpengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI PT PLN Disjaya dengan metode penujukan langsung, selanjutnya Margo Santoso menerbitkan SK G M PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 007.1.K/021/GMD.IV/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim

Bahwa benar Terdakwa setelah menerima laporan Tim Re-Evaluasi dan Negosiasi, memerintahkan saksi Margo Santoso menggunakan laporan Tim tersebut sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI PT. PLN Disjaya dengan metodepenunjukan langsung, yang mana kemudian saksi Margo Santoso menerbitkan SK GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 007.1.K/021/GMD.IV/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Langsung dan Nota

Bahwa benar Terdakwa setelah menerima laporan Tim Re-Evaluasi dan Negosiasi, memerintahkan saksi Margo Santoso menggunakan laporan Tim tersebut sebagai dasar pelaksanaan pengadaan JasaOutsourcing Roll Out CIS RISI PT. PLN Disjaya dengan metodepenunjukan langsung, selanjutnya saksi Margo Santoso menerbitkan SK GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 007.1.K/021/GMD.IV/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Langsung dan Nota



: BAS hlm 25 butir ke-10s

: BAS hlm 192 butir ke 3, 4 dan 5

: BAS hlm188 butir ke -17

Bahwa tidak ada fakta yang menunjukan adanya laporan kegiatan mengenai hasil Tim RE & N, dan senyatanya

lah yang memerintahkan Tim RE & N untuk

-

judex factie

•

•

•


Sunggu Anwar Aritonang(Vide

)

Budi Harsono (Vide)

Margo Santoso

Margo Santoso



Hlm. | 46

Penunjukan Langsung dan Nota Dinas Nomor: 002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang isinya memerintahkan Tim Penunjukan Langsung segera memproses administrasi dan negosiasi pengadaan jasa pekerjaan tersebut dengan cara penunjukan langsung kepada PT Netway Utama. (hlm. 11)

Dinas Nomor: 002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang isinya memerintahkan TimPenunjukan Langsung segera memproses administrasi dan negosiasi pengadaan jasapekerjaan tersebut dengan cara penunjukan langsung kepada PT Netway Utama; (hlm.516)

Dinas Nomor: 002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang isinya memerintahkan TimPenunjukan Langsung segera memproses administrasi dan negosiasi pengadaan jasapekerjaan tersebut dengan cara penunjukan langsung kepada PT Netway Utama; (hlm.604)

memutuskan penghentian negoisasi dan melakukan penunjukan langsung. Dengan demikian, fakta (hukum)

Tingkat Pertama hlm.604 tidak sesuai dengan fakta persidangan.

22 Atas dasar SK dan Nota Dinas tersebut, Tim Penunjukan Langsung hanya melaksanakan tugas-tugas adminstratif dalam rangka penyusunan dan penandatangan dokumen pengadaan secara formalitas, dan dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Tim hanya menggunakan data audited payroll yang diberikan PT Netway Utama tanpa melakukan klarifikasi kebenarannya, kemudian menetapkan harga penawaran senilai Rp 142.791.000.000.- ( seratus empat puluh dua milyar

Bahwa benar Tim Penunjukan Langsung tidak melakukan tahapan-tahapan prosedur untuk melaksanakan proses penunjukan langsung, melainkan hanya melaksanakan tugas-tugas administratif dalam rangka penyusunan dan penandatanganan dokumen pengadaan secara formalitas, sedangkan dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Tim hanya menggunakan data audited payroll yang diberikan PT Netway Utama tanpa melakukan klarifikasi kebenarannya, sehingga kemudian tanpa melakukan proses negosiasi yang benar

Bahwa Tim Penunjukan Langsung tidak melakukan tahapan-tahapan prosedur untuk melaksanakan proses penunjukan langsung, melainkan hanya melaksanakan tugas-tugas administratif dalam rangka penyusunan dan penandatanganan dokumen pengadaan secara formalitas, sedangkan dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Tim hanya menggunakan data audited payroll yang diberikan PT Netway Utama tanpa melakukan klarifikasi kebenarannya, sehingga kemudian tanpa melakukan yang dicantumkan dalam BA Negosiasi Harga Nomor: 01/BA-



: BAS hlm187 butir ke-14, hlm 188 butirke-15, hlm 189 butir ke 12


Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tim penunjukan langsung tidak hanya melaksanakan tugas-tugas administratif dalam rangka penyusunan dan penandatanganan dokumen pengadaan secara formalitas, melainkan melakukan kegiatan Tim sesuai dengan pengarahan

judex factie

judex factie

•

•

Budi Harsono (Vide

)




Hlm. | 47

tujuh ratus Sembilan puluh satu juta rupiah ) yang dicantumkan dalam BA Negosiasi Harga Nomor: 01/BA-NH/TPL CISI-RISI/KD/2003 tanggal 22 Mei 2003 tanpa melakukan proses negosiasi. (hlm. 11)

Tim menetapkan harga penawaran senilai Rp 142.791.000.000.- ( seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta rupiah ) yang dicantumkan dalam BA Negosiasi Harga Nomor: 01/BA-NH/TPL CISI-RISI/KD/2003 tanggal 22 Mei 2003. (hlm.518)

NH/TPL CISI-RISI/KD/2003 tanggal 22 Mei 2003. (hlm.605)

GM Disjaya dan Tim melakukan klarifikasi kebenarannya dengan melakukan negoisasi ulang. Dengan demikian, fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm.605 tidak sesuai dengan fakta persidangan.

23 Selanjutnya, hasil kerja Tim Penunjukan Langsung beserta seluruh dokumen pengadaan dilaporkan oleh Margo Santoso kepada Sunggu Aritonang selaku Direktur Niaga danPelayanan Pelanggan melalui surat Nomor : 1240.1/061/D.IV/2003 tanggal 11 Juni 2003 dan surat Nomor : 1798/061/D.1V/2003 tanggal 16 September 2003 yang tembusannya disampaikan kepada Terdakwa. (hlm. 11)

Bahwa benar, hasil kerja Tim Penunjukan Langsung beserta seluruh dokumen pengadaandilaporkan oleh saksi Margo Santoso kepada saksi Sunggu Aritonang selaku Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan melalui surat Nomor : 1240.1/061/D.IV/2003 tanggal 11 Juni 2003 dan surat Nomor : 1798/061/D.1V/2003 tanggal 16 September 2003 yangtembusannya disampaikan kepada Terdakwa. (hlm.525)

Bahwa hasil kerja Tim Penunjukan Langsung beserta seluruh dokumen pengadaanoleh saksi Margo Santoso dilaporkan kepada saksi Sunggu Aritonang selaku Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan melalui surat Nomor : 1240.1/061/D.IV/2003 tanggal 11 Juni 2003 dan surat Nomor : 1798/061/D.1V/2003 tanggal 16 September 2003 yangtembusannya disampaikan kepada Terdakwa.(hlm.605)


benar, karena berdasarkan Surat Nomor : 1240.1/061/D.IV/2003 tanggal 11 Juni 2003, tembusan ditujukan kepada Terdakwa selaku Dirut pada saat itu. Namun berdasarkan Surat Nomor : 1798/061/D.IV/2003 tanggal 16 September 2003, tembusan hanya ditujukan kepada Direktur Keuangan (“Dirkeu”), Direktur Sumber Daya Manusia (“DirSDM”), dan Tim CIS-RISI Disjaya. Dengan demikian, fakta (hukum)

Tingkat Pertama hlm 605 tidak sesuai dengan fakta persidangan.

24 Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2003 menerbitkan SK Dirut PT PLN Nomor :1335.K/440/DIR/2003 yang mengangkat Fahmi Mochtar selaku GM PT PLN

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2003 Terdakwa menerbitkan SK Dirut PT. PLN Nomor : 1335.K/440/DIR/2003 yang mengangkat saksi Fahmi Mochtar selaku GM PT. PLN

Uraian fakta dalam pertimbangan hakim ini tidak benar dan merupakan hasil rekayasa, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi-saksi:

:

Margo Santoso,

Sunggu Anwar Aritonang (Vide

judex factie

judex factie

judex factie

Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2003 Terdakwa menerbitkan SK Dirut PT . PLN Nomor :1335.K/440/DIR/2003 yang mengangkat saksi Fahmi •



Hlm. | 48

Disjaya dan Tangerang menggantikan Margo Santoso dan selanjutnya memerintahkan MargoSantoso melalui Sunggu Aritonang untuk membuat pernyataan yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT Netway Utama dan prosespenunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan. Sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 Margo Santoso menerima konsep Surat Pernyataan Nomor : 014.Spn/061/D.IV/2003 dari Ronal Djaja Ibrahim selaku Manajer MarketingPT Netway Utama untuk ditandatanganinya. (hlm.11)

Disjaya dan Tangerang menggantikan saksi Margo Santoso dan terdakwa melalui Sunggu Aritonang memerintahkan agar saksi MargoSantoso membuat pernyataan yang isinya seolah-olahmenerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT.Netway Utama dan prosespenunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan. Sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 Margo Santoso menerima konsep Surat Pernyataan Nomor: 014.Spn/061/D.IV/2003 dari Ronal Djaja Ibrahim selaku Manajer Marketing PT. Netway Utama untuk ditandatangani nya. (hlm.605)

BAS hlm ; dan


Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka fakta (hukum)Tingkat Pertama hlm.605 tentang adanya perintah Terdakwa kepada

untuk membuat surat pernyataan melalui

adalah tidak sesuai fakta persidangan.

25 Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2003 melalui surat Nomor : 02924/061/Dirut/2003kembali mengajukan permintaan ijin prinsip kepada Dewan Komisaris PT PLN untuk menunjuk langsung PT Netway Utama

Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2003 melalui surat Nomor : 02924/061/Dirut/2003 terdakwa kembali mengajukan permintaan ijin prinsip kepada Dewan Komisaris PT PLN untukmenunjuk langsung PT Netway Utama dalam melaksanakan

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2003 melalui surat Nomor : 02924/061/Dirut/2003 terdakwa kembali mengajukan permintaan ijin prinsip kepada Dewan Komisaris PT PLN untukmenunjuk langsung PT Netway Utama dalam melaksanakan implementasi Outsourcing Roll


tidak benar, karena baik berdasarkan Berita Acara Sidang No. Perkara 37/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tidak ditemukan keterangan saksi-saksi yang mengetahui fakta atau surat sebagaimana

Mochtar selaku GM PT. PLN Dis jaya dan Tangerang menggantikan saks i Margo Santoso dan selanjutnya memerintahkan saksi MargoSantoso melalui Sunggu Aritonang untuk membuat pernyataan yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT . Netway Utama dan prosespenunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan. Sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 Margo Santoso menerima konsep Surat Pernyataan Nomor: 014.Spn/061/D.IV/2003 dari Ronal Djaja Ibrahim selaku Manajer Marketing PT. Netway Utama untuk ditandatangani nya (hlm.526)

judex factie

judex fac tie

193 butir ke-19)


Margo SantosoSunggu

Aritonang

•



Hlm. | 49

dalam melaksanakan implementasi OutsourcingRoll Out CIS RISI di PT P L N Disjaya secara multiyears atau dalam jangka waktu 24 ( duapuluh empat) bulan yang anggarannya sudah diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 sebesar Rp 100.000.000.000,- ( Seratus Milyar rupiah ) , yang mana Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 18.Pst/DKPLN/2003 tanggal 07 Nopember 2003 memberikan jawaban bahwa Dewan Komisarisbelum dapat memberikan persetujuan terhadap harga kontrak yang diajukan Terdakwa sehingga Dewan Komisaris meminta agar dilakukan penelitian kewajaran harga melaluiindependent review dari pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kembali kepada Dewan Komisaris. (hlm. 11-12)

implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT P L N Disjaya secara multiyears atau dalam jangka waktu 24 ( duapuluh empat) bulan yang anggarannya sudah diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 sebesar Rp 100.000.000.000,- ( Seratus Milyar rupiah ) , yang mana Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 18.Pst/DKPLN/2003 tanggal 07 Nopember 2003 memberikan jawaban bahwa Dewan Komisaris belum dapat memberikan persetujuan terhadap harga kontrak yang diajukan Terdakwa sehinggaDewan Komisaris meminta agar dilakukan penelitian kewajaran harga melalui independent review dari pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kembali kepada Dewan Komisaris”. (hlm.529)

Out CIS RISI di PT P L N Disjaya secara multiyears atau dalam jangka waktu 24 ( duapuluh empat) bulan yang anggarannya sudah diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 sebesar Rp 100.000.000.000,- ( SeratusMilyar rupiah ) , yang mana Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 18.Pst/DKPLN/ 2003 tanggal 07 Nopember 2003 memberikan jawaban bahwa Dewan Komisaris belum dapat memberikan persetujuan terhadap harga kontrak yang diajukan Terdakwa sehingga Dewan Komisaris meminta agar dilakukan penelitian kewajaran harga melalui independent review dari pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kembali kepada Dewan Komisaris”. (hlm.529)

perhitungan Tingkat Pertama pada hlm.529.

26 Atas surat jawaban dari Dewan Komisaris tersebut,

Atas surat Nomor:18.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 07 Nopember 2003, saksi

Bahwa atas surat Nomor:18.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 07 Nopember 2003, saksi


benar,, karena berdasarkan

judex factie

judex factie

Sunggu Anwar Aritonang Sunggu Anwar



Hlm. | 50

dengan sepengetahuan Terdakwa meminta Fahmi Mochtar untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT Netway Utama, selanjutnya Fahmi Mochtar memerintahkanTim Penunjukan Langsung yang diketuai Budi Harsono untuk melakukan negosiasiulang, kemudian tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya Budi Harsono dan Gani Abdul Gani menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp 142.791.000.000.- (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) menjadi Rp. 137.132.000.000,-(seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor : 02/BA-NH/TPLCISRISI/KD/2003 tanggal 12 Nopember 2003 dan atas kesepakatan penurunan harga kontrak tersebut Fahmi Mochtar melaporkan kepada Terdakwa dengan surat

dengansepengetahuan Terdakwa meminta saksi Fahmi Mochtar untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT.Netway Utama, sehingga saksi Fahmi Mochtar memerintahkanTim Penunjukan Langsung yang diketuai saksi Budi Harsono untuk melakukan negosiasiulang, yang mana kemudian tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya saksi Budi Harsono dan saksi Gani Abdul Gani menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp 142.791.000.000.- (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) menjadi Rp. 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor : 02/BA-NH/TPLCISRISI/KD/2003 tanggal 12 November 2003. Hasil penurunan harga kontrak tersebut dilaporkan oleh saksi Fahmi Mochtar kepada Terdakwa melalui surat Nomor :2087/06l/DIV/2003 tanggal 13 November 2003; (hlm.532)

dengan sepengetahuan Terdakwa meminta saksi Fahmi Mochtar untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT.Netway Utama, sehingga saksi Fahmi Mochtar memerintahkanTim Penunjukan Langsung yang diketuai saksi Budi Harsono untuk melakukan negosiasiulang, yang mana kemudian tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya saksi Budi Harsono dan saksi Gani Abdul Gani menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp 142.791.000.000.- (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) menjadi Rp. 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor : 02/BA-NH/TPLCISRISI/KD/2003 tanggal 12 November 2003. Hasil penurunan harga kontrak tersebut dilaporkan oleh saksi Fahmi Mochtar kepada Terdakwa melalui surat Nomor :2087/06l/DIV/2003 tanggal 13 November 2003; (hlm 606)

keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa:

: BAS hlm 194 butir ke-8dan hlm. 198 butir ke-4

: BAS hlm152 butir ke- 3, hlm. 157 butir ke- 3 dan hlm. 159 butir ke- 1

: BAS hlm186 butir ke- 1, 2 & 4

: BAS hlm 175 butir ke- 3 & 12 ; Dan

: BAS hlm 65 butir ke- 1 & 2 dan Hlm. 66 butir ke- 4

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, tindakan yang di negosiasi yang dilakukan

yang meminta untuk melakukan

negosiasi ulang adalah tidak benar. Justru kepada

lah Laporan Penurunan harga tersebut dilaporkan. Negosiasi harga dari 147 M menjadi 137 M adalah kesimpulan dari Tim yang mana

memberikan arahan sehingga harga kontrak menjadi turun dan penurunan

Aritonang Sunggu Anwar Aritonang

Sunggu Anwar Aritonang (Vide .

)

Fahmi Mochtar (Vide

)

Budi Harsono (Vide)


Keterangan Terdakwa.( Vide

).

Sunggu Anwar AritonangFahmi Mochtar

Sunggu Anwar Aritonang

Margo Santoso

•

•

•

•

•



Hlm. | 51

Nomor :2087/06l/DIV/2003 tanggal 13 Nopember 2003. (hlm. 12)

harga kontrak tersebut diketahui oleh Direksi. Dengan demikian fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm.606 ini tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.

27 Selanjutnya, Terdakwa tanpa sepengetahuan direksi mengirimkan surat Nomor : 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003 kepada Dewan Komisaris PT P LN untuk meminta persetujuan ijin Roll Out CIS RISI dengan menyatakan bahwa direksiberkesimpulan harga kontrak senilai Rp 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah ) adalah wajar padahal penentuan hargatersebut tidak melalui rapat Direksi. (hlm. 12)

Bahwa benar Bahwa

(hlm.606)


tidak benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan berdasarkan alat bukti surat:

: BAS hlm 198 butir ke- 4, dan hlm. 200 butir ke- 10

: BAS hlm336 butir ke- 2 & 6, dan Hlm.337 butir ke-8

: BAS hlm330 butir ke- 1

: BAS hlm

Dan

: BAS hlm 59 butir ke- 8 dan Hlm. 66 butir ke- 4

Berdasarkan alat bukti Surat Nomor: 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003, jelas bahwa surat dimaksud ditembuskan kepada Dewan

judex factie

Terdakwa tanpa sepengetahuan Direks i mengirimkan s urat Nomor: 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003 kepada Dewan Komisaris PT. PLN untuk meminta persetujuan izin Ro ll Out CIS R ISI dengan menyatakan bahwa Direksi berkesimpulan harga kontrak senilai Rp.137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) adalah wajar, padahal penentuan hargatersebut tidak melalui rapat Direksi;

Terdakwa tanpa sepengetahuan Direks i mengirimkan surat Nomor: 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003 kepada D ewan Komisaris PT . PLN untuk meminta persetujuan izin Roll Out CIS RISI dengan menyatakan bahwa Direks iberkesimpulan harga kontrak senilai Rp. 137.132.000.000,-(seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) adalah wajar, padahal penentuan harga tersebut tidak melalui rapat Direksi;

judex fac tie

•

•

•

•

•


)

Juanda NIW (Vide

)

Parno Isworo (Vide)

Fahmi Mochtar (Vide157 butir ke- 9 & 10 dan Hlm.159 butir ke-1);

Keterangan Terdakwa.( Vide

)



Hlm. | 52

Direksi. Hingga sampai sekarang tidak ada bukti bahwa Surat tersebut mendapat penolakan dari Dewan Direksi.

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fajta hukum bahwa tidak benar bahwaDireksi tidak mengetahui surat dimaksud beserta juga dengan harga wajar kontrak yang sudah disepakati. Dengan demikian fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm.606 ini tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.

28 - Atas dasar surat Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris melalui surat Nomor :19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21 Nopember 2003 memberikan jawaban bahwa DewanKomisaris menilai masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biayaseperti biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan

Bahwa benar atas dasar surat Terdakwa Nomor 03282/061/Dirut/2003 tesebut, Dewan Komisaris melalui surat Nomor:19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21 November 2003 memberikan jawaban bahwa DewanKomisaris menilai masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biayaseperti biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan training board sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun Terdakwa

Bahwa atas dasar surat Terdakwa Nomor 03282/061/Dirut/2003 tesebut, Dewan Komisaris melalui surat Nomor:19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21 November 2003 memberikan jawaban bahwa DewanKomisaris menilai masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biayaseperti biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan training board sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun Terdakwa

Uraian fakta dalam pertimbangan hakim ini tidak benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwadan berdasarkan alat bukti surat:

: BAS hlm333 butir ke- 8 & 9

: BAS hlm 338 butir ke- 3 & 4

: BAS hlm155 butir ke- 6 dan Hlm 156 butir ke- 6, 7 & 9

: BAS hlm 196 butir ke- 5, Hlm 200 butir ke- 10, dan Hlm

judex factie

•

•

•

•

Parno Isworo (Vide)

Juanda NIW (Vide)

Fahmi Mochtar (Vide

)




Hlm. | 53

training board sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun Terdakwa dalam surat Nomor :03618/06l/Dirut/2003 tanggal 22 Desember 2003 kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyatakan seolah-olah Dewan Komisaris telah memberipersetujuan sehingga untuk efektifitas pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Terdakwa memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk Kepanitian yang baru dengan melibatkan anggota Tim Renegosiasi yang lama. (hlm. 12)

- “Berdasarkan surat Terdakwa tersebut, Fahmi Mochtar membuat SuratNo.047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penunjukan PT Netway

menyatakan kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang melalui surat Nomor:03618/06l/Dirut/ 2003 tanggal 22 Desember 2003 yang isinya seolah-olah Dewan Komisaris telah memberi persetujuan sehingga untuk efektifitas pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Terdakwa memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk Kepanitiaan yang baru dengan melibatkan anggota Tim Re-Negosiasi yang lama. Sehingga kemudian saksi Fahmi Mochtar membuat SuratNo.047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penunjukan PT. Netway Utamasebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT. PLN Disjaya dan Tangerang dengan nilai pekerjaan Rp 137.132.000.000,- (seratus tigapuluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) serta membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK GM PT. PLNDisjaya dan Tangerang Nomor : 012.K/02l/GMS.IV/2004 tanggal 10 Februari 2004 yang diketuai oleh Hariyanto; (hlm.

menyatakan kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang melalui surat Nomor:03618/06l/Dirut/ 2003 tanggal 22 Desember 2003 yang isinya seolah-olah Dewan Komisaris telah memberi persetujuan sehingga untuk efektifitas pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Terdakwa memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk Kepanitiaan yang baru dengan melibatkan anggota Tim Re-Negosiasi yang lama. Sehingga kemudian saksi Fahmi Mochtar membuat SuratNo.047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penunjukan PT. Netway Utamasebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT. PLN Disjaya dan Tangerang dengan nilai pekerjaan Rp 137.132.000.000,- (seratus tigapuluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) serta membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK GM PT. PLNDisjaya dan Tangerang Nomor : 012.K/02l/GMS.IV/2004 tanggal 10 Februari 2004 yang diketuai oleh Hariyanto; (hlm

201 butir ke- 5 Dan

: BAS hlm 67 butir ke-6 dan Hlm. 68 butir ke- 6 & 7

Berdasarkan alat bukti Surat Nomor: 19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21 Nopember 2003, dalam surat tersebut pada prinsipnya dapat mendukung usulan kontrak pelaksanaan Roll Out CIS RISI keseluruh PT. PLN (Persero) UBD Jakarta Raya&Tangerang dan surat dimaksud di tembuskan kepada GM PT. PLN (persero) UBD Jaya Tangerang.

Berdasarkan alat bukti Surat Nomor: 03618/061/Dirut/2003 tanggal 22 Desember 2003, poin 1 menyatakan “

surat tersebut juga ditembuskan kepada Dewan Komisaris PLN dan Direksi.

Berdasarkan alat bukti Surat Nomor: 03618/061/Dirut/2003 tanggal 22 Desember 2003, nyata-nyata tidak ada perintah Terdakwa

);

Keterangan Terdakwa. Vide

)

•

bahwa usulan untuk pekerjaan outsourcing Roll Out CIS-RISI dapat d isetujui untuk dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang diminta oleh Dewan Komisaris .”



Hlm. | 54

Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll Oui CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan nilaipekerjaan Rp 137.132.000.000,- (seratus tigapuluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah ) serta membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK G M PT P LNDisjaya dan Tangerang Nomor : 012.K/02l/GMS.IV/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 yang diketuai oleh Hariyanto. (hlm. 13)

537). 607) agar supaya Fahmi Mochatr membuat Surat No.047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa tidak benar Dewan Komisaris belum memberi persetujuan karena Komisaris pada prinsipnya mendukung usulan kontrak pelaksanaan Roll Out CIS RISI. Dan, tidak benar ada perintah Terdakwa agar supaya membuat Surat No. 047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004. Dengan demikian, fakta (hukum)

Tingkat Pertama hlm. 607 ini tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

29 Terdakwa selama masa proses penyusunan kontrak berulang-ulang menghubungi Fahmi Mochtar dan mendesak agar segera menandatangani kontrak dengan PT Netway Utama dan untuk itu Terdakwa menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 0016-l

- - Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak

benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa:

: BAS hlm156 butir ke- 6 & 8

: BAS hlm329 butir ke- 2, 4, 5 & 6, Hlm.330 butir ke- 4, dan

Fahmi Mochtar

Fahmi Mochtar (Vide)

Parno Isworo (Vide

judex factie

Bahwa benar Terdakwa selama masa proses penyusunan kontrak berulang-ulang menghubungisaksi Fahmi Mochtar dan mendesak agar segera menandatangani kontrak dengan PT. Netway Utama dan untuk itu Terdakwa menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0016-l

Bahwa T erdakwa selama masa proses penyusunan kontrak berulang-ulang menghubungi saksi Fahmi Mochtar dan mendesak agar segera menandatangani kontrak dengan PT. NetwayUtama dan untuk itu Terdakwa menerbitkan SuratKuasa Khus us Nomor: 0016-lSKu/020/Dirut/2004

judex factie

•

•



Hlm. | 55

SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004, sehingga Fahmi Mochtar bersama Gani Abdul Gani pada tanggal 29 April 2004 menandatangani surat perjanjian kerjasamaOutsourcing Roll Out CIS RISI antara P LN Disjaya dengan PT Netway Utama Nomor : PLN Disjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor : PT Netway Utama Nomor :800/Net/PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 bulan (multiyears) tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal sesuai dengan Anggaran Dasar PT. P LN (Persero) Tahun 1998 terhadap perjanjian kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroanuntuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha hanya dapat dilakukan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Rapat

(hlm.545)” (hlm.607)

-

Hlm.331 butir ke- 3)

: BAS hlm337 butir ke- 1) dan Hlm. 338 butir ke-7, 8 & 9

: BAS hlm


: BAS hlm 206 butir ke- 3 & 4, hlm.207 butir ke- 2

: BAS hlm 211 butir ke- 3 & 5, Hlm.212 butir ke-1, Hlm. 214 butir ke-2, Hlm.215 butir ke-5 & 6Dan

: BAS hlm 32 butir ke- 7, dan Hlm. 33 butir ke- 1

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, terkuak fakta hukumbahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi untuk mempercepat penandatanganan kontrak. Surat Kuasa Khusus sendiri diajukan oleh dan bukan inisiatif dari Terdakwa untuk mempercepat penandatanganan

SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004, yang mana berdasarkan SKK tersebut pada tanggal 29 April 2004 saksi Fahmi Mochtar bersama saksi GaniAbdul Gani menandatangani surat perjanjian kerjasamaOutsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN Dis jaya dengan PT. Netway Utama Nomor: PLN Dis jaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor: PT. Netway Utama Nomor:800/Net/PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 bulan (multiyears);

tanggal 26 Maret 2004, yang mana berdasarkan SKK tersebut pada tanggal 29 April 2004 saksi Fahmi Mochtar bersama saksi GaniAbdul Gani menandatangani surat perjanjian kerjasamaOutsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN Dis jaya dengan PT . Netway Utama Nomor:PLN Dis jaya 122.PJ/061/D.IV /2004 dan Nomor: PT. Netway Utama Nomor:800/Net/PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 bulan (multiyears); Bahwa penandatangan kontrak tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal sesuai dengan Anggaran Das ar PT. PLN (Persero) Tahun 1998 terhadap perjanjian kerjasama dengan badan usaha atau p ihak lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan untuk jangka waktu lebih dari 1 (Satu) tahun atau 1 (Satu) siklus usaha hanya dapat dilakukan Direks i

•

•

•

•

•

•

Juanda NIW (Vide

)

Djoko Tetratmo (Vide179 butir ke- 6)

Budi Harsono (Vide)

Laksamana Sukardi (Vide

)

Roes Aryawijaya (Vide

);

Keterangan Terdakwa. (Vide

)

Fahmi Mochtar

Fahmi Mochtar



Hlm. | 56

Umum Pemegang Sahamdan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. (hlm. 13).

(hlm.607)

kontrak. Dan, anggaran pekerjaan Roll Out CIS RISI sudah disahkan didalam RKAP tahun 2002 dan diluncurkan tahun 2003 dan 2004. Dengan demikian fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm. 607 ini tidakterbukti dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuanyang berlaku;

judex factie


4. FAKTA HUKUM YANG DISEBUTKAN OLEH

TINGKAT PERTAMA PADA HALAMAN 585 S/D 590 BANYAK YANG

TIDAK BENAR DAN TIDAK RELEVAN DENGAN FAKTA DI

PERSIDANGAN SERTA PATUT DIDUGA REKAYASA.

JUDEX FACTIE

4.1. Bahwa fakta hukum yang dikonstatir oleh

Tingkat Pertama dalam putusan halaman 585 s/d 590 akan

diuraikan dan dibahas sesuai dengan butir-butir yang

tertuang dalam putusan tersebut. -----------------------------

4.2. Bahwa fakta (hukum) pada Putusan Tingkat

Pertama, hlm. 586 butir pertama, menyatakan,

Di samping itu, fakta (hukum) pada Tingkat

Pertama, hlm. 586 butir ketiga, menyatakan,

judex factie

judex factie

judex factie

“

” --------------

“

Terdakwa adalah Direktur Utama PT. PLN (Persero) yang

diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik

Negara Nomor: KEP-180/M-MBU/2003 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Perusahaan Listrik Negara tanggal 6 Maret 2003.

Bahwa sekitar bulan September 2000, ketika kontrak kerjasama antara PT. PLN (Persero) Disjaya dengan Politeknik lTB akan

berakhir, saksi Gani Abdul Gani menemui saksi Margo Santoso di

Kantor PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyampaikan tawanan untuk membentuk perusahaan patungan antara PT. Netway

Utarna dengan PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang guna menangani pelayanan pelanggan di PT. PLN (persero) Disjaya dan

Tangerang dengan mengimplementasikan aplikasi SIMPEL RlSl

yang sudah ada di Kantor Cabang/Rayon PT. PLN (Persero)

Disjaya dan Tangerang. Atas tawaran tersebut saksi Margo Santoso

rneminta saksi Gani Abdul Gani untuk rnembuat proposal tertulis

serta melakukan persentasi terlebih dahulu, kemudian saksi Gani Abdul Gani mempersiapkan proposal kegiatan ROLL OUT CIS RISI

di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5 (lima) tahun (multiyears) dengan asumsi

biaya sebesat Rp. 905.608.262.568,00 (sembilan ratus lima milyar

enam ratus delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus


enam puluh delapan rupiah), saksi Gani Abdul Gani bersama

Harmeet dan Peter Grogan dari Direksi PT. Netway Utama mempersentasikannya dihadapan saksi Margo Santoso Selaku

General Manager (GM) PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang serta beberapa pejabat di PT. PLN (Persero) Disjaya dan

Tangerang yakni: saksi Dodoh Rahmat dan saksi Budi Harsono; ”

4.2.1. Bahwa sesungguhnya fakta tersebut di atas

mendeskripsikan peristiwa tahun 2000, padahal

kesalahan yang didakwakan kepada PEMOHON

BANDING (Terdakwa) adalah peristiwa yang terjadi

pada tahun 2004 s/d 2006 saat PEMOHON BANDING

(Terdakwa) selaku Dirut PT PLN (Persero), bukan

selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi ( ).

Fakta ini menceriterakan interaksi antara saksi

dengan saksi . Karena itu,

fakta ini tidak memiliki relevansi dengan substansi

dakwaan. Dengan demikian, fakta ini telah

membangun alur peristiwa berlanjut. -----------------

4.2.2. Bahwa Tingkat Pertama telah nyata-nyata

keliru dan tersesat karena telah mencampur-adukkan

antara

1994 –

2001 dengan Padahal kedua sistem

itu berbeda, yakni: -------------------------

tahun 1994 s/d tahun 2001 adalah proyek SIMPEL

RISI. -------------------------------------------------------

tahun 2001 s/d tahun 2003 adalah proyek

implementasi CIS RISI hasil modifikasi SIMPEL; ----

tahun 2004 s/d selesai

-----------------------------------------------------------

“Dirsar”

Gani

Abdul Gani Margo Santoso

judex factie

Sistem Informasi Manajemen Pelanggan

Rencana Induk Sistem Informasi (SIMPEL RISI)

Roll Out CIS RISI.

-

-

- Outsourcing Roll Out CIS

RISI.


4.3. Bahwa fakta (hukum) pada Putusan Tingkat

Pertama, hlm. 586 butir pertama, menyatakan, --------

“

” ---------------------------------

4.3.1.Bahwa fakta hukum ini tidak benar karena saksi

tidak pernah menyatakan proposal

yang dipresentasikan tersebut telah diketahui oleh

PEMOHON BANDING (Terdakwa) selaku Dirsar. ----

5.1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Tingkat

Pertama pada halaman 585, alinea keenam, dinyatakan:

Bahwa adapun fakta (hukum) yang salah dan keliru di

mana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan

Tingkat Pertama tersebut karena tidak sesuai dengan

judex factie

Bahwa setelah presentasi tersebut selesai, saksi Margo Santoso memberikan tanggapan bahwa penawaran kerjasama yang disampaikan oleh PT. Netway Utama adalah kewenangan Direksi PT. PLN (Persero), dan saksi Margo santoso menyampaikan kepada saksi Gani Abdul Gani agar melakukan presentasi di depan para Direksi PT. PLN (Persero) dengan alasan karena proposal tersebut berhubungan dengan kontrak kerjasama untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan biayanya cukup besar maka kewenangan untuk memutuskannya ada pada Dircksi PT. PLN (Persero);

judex factie

judex

factie

Gani Abdul Gani

5. TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU

DALAM MENUANGKAN “FAKTA HUKUM” DI DALAM

PERTIMBANGAN PUTUSAN PADA HALAMAN 585 – 590 DAN

DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENGUJI

TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PASAL 3.

JUDEX FACTIE

“Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum

tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:”


fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai

berikut: ------------------------------------------------------------

5.2.

,

. Fakta (hukum) tersebut kemudian dikutip ulang

dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum dalam

unsur Pasal “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan”, pada , yang

menyatakan: ------------------------------------------------------

-------------------------------

Fakta (hukum) tersebut tidak jelas sumbernya (saksi) yang

menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang

sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta

tersebut sesungguhnya dikutip oleh Tingkat

Pertama dari . ---------------------

PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak

fakta (hukum) tersebut karena sesuai dengan fakta-fakta

yang terungkap di depan persidangan, yaitu saksi

menerangkan

Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum) yang

tertuang pada Tingkat Pertama (hlm. 587 butir

pertama)

halaman 597 butir ketiga

Surat Tuntutan (hlm. 436)

Margo

Santoso

Gani Abdul Gani

Pamus

Honando, Djoko Tetratmo, Adi Santoso

Budi Harsono

judex factie

atas

inisiatif dari PT. Netway sendiri

“

”

Bahwa atas penyampaian saksi tersebut, saksi

menyampaikan bahwa proposal yang baru

dipresentasikannya selaku

Direktur Pemasaran dan Distribusi di PLN dan Terdakwa yang

meminta Saksi untuk melakukan presentasi di PT.

PLN Disjaya dan Tangerang.

Margo Santoso

Gani Abdul Gani

sudah diketahui oleh Terdakwa

Gani Abdul Gani

judex factie

bahwa pada tahun 2000 ada presentasi

dari Sdr. di PLN Disjaya dan Tangerang

yang dihadiri oleh

kemudian ada dan

beberapa teman seperti Sdr. dan lain-lain. Dalam

pertemuan itu tidak ada kesepakatan yang diambil antara PLN


dan Netway sesudah Sdr. melakukan presentasi

di Disjaya.

bahwa sebelum

mengadakan presentasi ke PLN Disjaya, saksi belum pernah

ketemu dengan Terdakwa. Yang mengajukan presentasi di PLN

Disjaya dan Tangerang adalah atas inisiatifnya sendiri, yang

kemudian karena menurut PLN Disjaya dan Tangerang sifatnya

multiyears maka saksi diminta juga untuk melakukan presentasi

di PLN Pusat.

bahwa Sdr.

tidak pernah berkonsultasi dengan PLN Pusat untuk

pembuatan proposal.

bahwa tidak benar Terdakwa pada bulan September

2000 bersepakat dengan Sdr. untuk

merencanakan implementasi aplikasi SIMPEL RISI dan menyuruh

Sdr. untuk membuat proposal serta melakukan

presentasi di Disjaya

judex factie

Gani Abdul Gani

Gani Abdul Gani

Aziz Sabarto Gani Abdul

Gani

Terdakwa

Gani Abdul Gani

Gani Abdul Gani

Gani Abdul Gani

Gani Abdul Gani


tertuang pada Tingkat Pertama (hlm. 587,

butir kedua)

Fakta hukum ini berkesesuaian dengan fakta

yang diterangkan saksi ,

Fakta hukum ini juga didukung keterangan

saksi , yang menerangkan

Keterangan para saksi dibenarkan oleh

,

. -------------------------------------------------

Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa di atas, maka diperoleh Fakta Hukum bahwa

PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak pernah mengadakan

kesepakatan dengan saksi serta tidak

mengetahui perihal proposal PT. Netway Utama yang

dipresentasikan di PLN Disjaya dan Tangerang, serta

Presentasi yang dilakukan saksi adalah

atas inisiatif sendiri. -------------------

5.3.

. Fakta (hukum) tersebut kemudian oleh

Tingkat Pertama dikutip ulang dan dijadikan

dasar pertimbangan hukum dalam memenuhi unsur

judex factie


“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan”, pada , yang

menyatakan: ---------------------------------------------------

---------------------




tersebut dikutip oleh Tingkat Pertama dari

. ------------------------------------------------------------------

PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak fakta

(hukum) tersebut karena sesuai dengan fakta-fakta yang

terungkap di depan persidangan, di mana saksi

menerangkan

halaman 598 butir pertama

Surat

Dakwaan (hlm. 3, butir kelima) dan/atau Surat Tuntutan (hlm.

437)

Gani Abdul

Gani

“

.”

Bahwa sekitar tanggal 21 September 2000 Terdakwa meminta

saksi untuk menyampaikan presentasi terhadap

proposal tersebut, dan kemudian saksi kembali

mempresentasikan proposal rencana kerjasama Roll Out CIS

RISI tersebut di hadapan Terdakwa dan beberapa pejabat PT.

PLN Pusat serta PT. PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana

kemudian Terdakwa menyetujui proposal tersebut dengan

meminta mengajukan penawaran ke PT. PLN

Disjaya dan Tangerang, selain itu Terdakwa memerintahkan

melakukan kajian atas proposal PT. Netway

Utama yang diajukan serta melaporkan

hasilnya langsung kepada Terdakwa

Gani Abdul Gani

Gani Abdul Gani

Gani Abdul Gani

Margo Santoso

Gani Abdul Gani

judex factie

bahwa sebelum mengadakan presentasi ke

PLN Disjaya, saksi belum pernah ketemu dengan Terdakwa. Saksi

atas inisiatif sendiri mengajukan presentasi di PLN Disjaya dan

Tangerang, yang kemudian karena menurut PLN Disjaya dan

Tangerang sifatnya multiyears maka saksi diminta juga untuk

melakukan presentasi juga di PLN Pusat.Setelah melakukan


presentasi di PLN Pusat, Saksi melihat bahwa Terdakwa antusias

dengan presentasi dari Saksi karena sesuai dengan kebutuhan

PLN. Saksi mendengar Terdakwa mengatakan,

“ya silahkan aja gitu a... bikin perjanjianya jalin kerjasama yang lebih baik ” Kemudian saksi

membuat surat perkenalan ke Pusat, untuk meminta izin melakukan presentasi.

bahwa pada tahun 2000 ada presentasi dari Sdr.

di PLN Disjaya dan Tangerang atas inisiatif dari

PT. Netway sendiri yang dihadiri oleh

kemudian ada dan beberapa teman seperti

Sdr. dan lain-lain. Setelah presentasi di PLN Disjaya

dan Tangerang saksi mengarahkan agar PT. Netway Utama juga

melakukan presentasi di PLN Pusat.Setelah presentasi tidak ada

kesepakatan yang diambil antara PLN dan Netway.

bahwa Terdakwa sangat sibuk dan hanya berkata singkat,

Silahkan proposal di ajukan kepada GM PLN Distribusi Jakarta. Setelah ada proposal masuk, PLN Disjaya harus mengkaji dan mengevaluasi untuk melaporkan ke Direksi. Arahan tersebut masih masuk ke dalam lingkup pekerjaan Direksi.

bahwa tidak

benar Terdakwa bertempat di ruang rapat Direktur Pemasaran PT.

PLN mengundang Sdr. untuk mempresentasikan

kembali proposal rencana kerjasama Roll Out CIS RISI dan

kemudian Terdakwa menyetujui proposal dari Sdr. .

--------------------

-------------------------------------------

Fakta ini didukung oleh keterangan saksi ,

menerangkan

,

Fakta ini

juga didukung keterangan saksi , menerangkan

------

“

” ------------------------------------------------------------

Terakhir, keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh

PEMOHON BANDING ( ), menerangkan

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa di atas, maka diperoleh Fakta Hukum yang jelas

bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak pernah

kalau memungkinkan.

Margo Santoso

Gani Abdul Gani

Pamus Honando, Djoko

Tetratmo Adi Santoso

Budi Harsono

Aziz Sabarto

Terdakwa

Gani Abdul Gani

Gani Abdul Gani


meminta saksi untuk mempresentasikan

proposal mengenai pekerjaan SIMPEL RISI, akan tetapi saksi

berinisiatif sendiri untuk meminta izin

presentasi ke PLN Pusat. Setelah dilakukan presentasi, tidak

ada kesepakatan yang terjadi antara PLN Pusat dengan PT.

Netway Utama. Yang ada hanyalah antusias positif dari

PEMOHON BANDING (Terdakwa) sehubungan dengan

proposal PT. Netway dan arahan dari PEMOHON BANDING

(Terdakwa) yang apabila memungkinkan, proposal PT.

Netway dapat diajukan dan dievaluasi terlebih dahulu ke

PLN Disjaya & Tangerang. Serta pemberian arahan tersebut

juga masuk dalam ruang lingkup tugas PEMOHON BANDING

(Terdakwa). Laporan tersebut ditujukan kepada Direksi dan

bukan kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa). --------------

5.4.

. Fakta (hukum) tersebut kemudian oleh

Tingkat Pertama dikutip ulang dan dijadikan dasar

pertimbangan hukum dalam memenuhi unsur Pasal

“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, pada

, yang menyatakan: -------------------

Gani Abdul Gani

Gani Abdul Gani


tertuang pada Tingkat Pertama (hlm. 587, butir

ketiga)

halaman 598 butir kedua

judex factie

judex factie

“Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut,saksi

pada tanggal 27 September 2000 menyampaikan surat

penawaran PT. Netway Utama Nomor NET.DIR/1/0019/IX/2000 kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang tembusannya ditujukan

kepada Terdakwa, selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasil kajian

atas proposal dan surat penawaran PT. Netway Utama kepada Terdakwa dengan surat Nomor: 1308/06l/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober

2000 yang isinya memohon izin untuk mengirimkan Letter of Intent

kepada PT. Netway Utama terkait permintaan konfirmasi formal dari PT. PLN Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan Minat

Gani

Abdul Gani


(Letter of Intent) agar dapat mempersiapkan pembahasan ruang

lingkup pekerjaan (scope of work), kesepakatan tingkat layanan (service level agreement) dan model pembiayaan (financial model)”.





. ------------------------------------------------------------



terungkap di depan persidangan, yaitu saksi

menerangkan

Fakta ini didukung

oleh keterangan saksi , menerangkan

,

. -----------------------------------------------------------------------

Akhirnya keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh

, yang menerangkan

---------------------------

Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa di atas, maka diperoleh Fakta Hukum yang jelas

bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak pernah

judex factie

bahwa Netway management berinisiatif sendiri

mengajukan proposal ke PLN Disjaya dan Tangerang.Kemudian

Terdakwa meminta atau memerintahkan kepada Saksi agar

mengajukan penawaran kepada Disjaya.

bahwa

pada tahun 2000 ada presentasi dari Sdr. di PLN

Disjaya dan Tangerang atas inisiatif dari PT. Netway sendiri yang

dihadiri oleh kemudian ada

dan beberapa teman seperti Sdr. dan lain-

lain

bahwa tidak benar Terdakwa

meminta atau memerintahkan kepada agar

mengajukan penawaran kepada Disjaya.

Surat

Dakwaan (hlm. 4, butir pertama) dan/atau Surat Tuntutan

(hlm. 449)

Gani Abdul Gani

Margo Santoso

Gani Abdul Gani

Pamus Honando, Djoko Tetratmo Adi

Santoso Budi Harsono

Terdakwa

Gani Abdul Gani


meminta atau memerintahkan kepada saksi

agar mengajukan penawaran kepada PT. PLN (Persero)

Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya). -----------

5.5.

. Fakta (hukum) tersebut kemudian dikutip ulang

dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam

memenuhi (menguji) unsur “menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

atau kedudukan”, pada , yang

menyatakan: ---------------------------------------------------------

-------------------





. ------------------------------------------------------------------


(hukum) tersebut karena sesuai dengan fakta yang

terungkap di depan persidangan, saksi

menerangkan

Gani Abdul Gani



keempat)


Surat

Dakwaan (hlm. 4, butir kedua) dan/atau Surat Tuntutan (hlm.

441)

Aziz Sabarto

judex factie

“

”

Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT.

PLN Pusat telah memerintahkan membuat surat Nomor:

4323/060/D1TSAll/2000 tanggal 13 Oktober 2000 yang ditujukan

kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan

izin kepada PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara

outsourcing terkait rencana implementasi CIS RISI di PT. PLN Disjaya

dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya

dengan sasaran implementasi Januari 2001.

Aziz Sabarto

judex factie

bahwa khusus surat 4323 tahun 2000 tanggal 14

Oktober 2000 dibuat berdasarkan laporan Terdakwa dalam sidang


Direksi. Terdakwa tidak pernah memberikan Letter of Intent

kepada Sdr. . Terdakwa tidak pernah memberikan

perintah mengenai anggaran. Dalam surat 4323 tidak ada

membicarakan mengenai anggaran. Surat 4323 hanya mengatakan

bahwa ada efisiensi di PLN dan tidak mengatakan investasi jangka

panjang. Itu yang disarankan Direksi dan Terdakwa kepada Saksi

dan juga jangan sampai merugikan PLN.

bahwa tidak benar Surat Nomor: 4323/ 060/DITSAR/2000 tanggal

13 Oktober 2000 tersebut tidak sepengetahuan dan persetujuan

Direksi PT. PLN Pusat.

Guna meningkatkan kinerja perusahaan dengan sistem outsourcing serta adanya proposal CIS Outsourcing Solution dan PT Netway dengan nomor NetIDIRII/00191IX12000 tanggal 27 September 2000, kami mohon ijin untuk mengirimkan Letter of Intent kepada PT Netway agar kami dapat mengadakan pembicaraari lebih lanjut……dst.

outsourcing

Letter of Intent

Margo Santoso

Terdakwa

Margo Santoso

Aziz Sabarto

Margo Santoso

----------------------------

Akhirnya terhadap fakta tersebut, menerangkan

Keterangan ini diperkuat dengan alat

bukti tertulis berupa bukti surat Nomor: 1308/06l/D.IV

/2000 tanggal 6 Oktober 2000 menyatakan: -------------------

“

”---------------

Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi,

keterangan Terdakwa dan alat bukti surat sebagaimana

tersebut di atas, maka diperoleh Fakta Hukum yang jelas

bahwa saksi dalam suratnya Nomor:

1308/06l/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 menyebutkan

meningkatkan kinerja perusahaan dengan sistem

. Dan saksi membuat Surat

dimaksud berdasarkan laporan dalam Sidang Direksi, serta

PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak pernah memberikan

kepada saksi sebagaimana

tertuang dalam Surat Nomor: 4323/060/DITSAR/2000

tanggal 13 Oktober 2000. -----------------------------------------


5.6.

, yang kemudian dikutip ulang dan dijadikan sebagai

dasar pertimbangan hukum dalam unsur Pasal



, yang menyatakan: ------------------

-------------------------------------

Fakta (hukum) tersebut tidak jelas sumbernya (saksi)



(hukum) tersebut dikutip oleh Tingkat Pertama

dari

. -----------------------------------------


(hukum) tersebut karena sesuai dengan fakta yang


menerangkan

Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum yang


kedua)

halaman 600 butir kedua

Surat Dakwaan (hlm. 6, butir kedua) dan/atau Surat

Tuntutan (hlm. 459 – 460)

Margo

Santoso

judex factie

“

”

Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Margo Santoso

pada tanggal 22 Mei 2001 mengirim surat Nomor : 546/060/D.IV/2001

kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milik Yayasan Pendidikan

dan kesejahteraan PT PLN Persero dan melampirkan dokumen

proposal PT Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian

hukum guna mendukung penunjukan PT Netway Utama sebagai

partner kerjasama dalam Outsourcing Roll Out CIS RISI, sehingga

pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor Hukum Reksa Paramita

menerbitkan Legal Memorandum Pengembangan Proyek Teknologi

Informasi pada PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang memberikan

pendapat bahwa penunjukan langsung PT. Netway Utama sebagai

partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI dapat

dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan

Rapat Umum Pemegang Saham.

judex factie

bahwa Saksi tidak pernah menerima


arahan dari Terdakwa untuk melakukan pemilihan RSP sebagai

konsultan hukum, Saksi mengetahui ada permintaan dari Dewan

Komisaris agar supaya proposal dilengkapi dengan kajian hukum.

Yang pertama, terkait dengan IPR dan yang kedua mengenai

penunjukan langsung.

bahwa saksi pernah

mengarahkan Sdr. , agar melakukan kajian hukum

kepada kajian hukum aspek legal PT. Netway ke kantor hukum

Reksa Paramita. Karena di sana menyangkut masalah bahwa

SIMPEL RISI milik PLN, dan kalau itu dinyatakan ada tambahan

milik orang lain, itu yang perlu diteliti secara hukum.

bahwa Saksi membuat draft surat ke RSP, Saksi

tidak tahu peran Terdakwa dalam pembuatan draft surat tersebut

untuk melakukan kajian hukum.

bahwa

saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Pak , Saksi

tidak pernah mendapat perintah dari Terdakwa sebagai Dirut

untuk melakukan kajian hukum, Saksi diperintah oleh Sdr.

, Terdakwa tidak pernah menunjuk RSP.

bahwa tidak benar Terdakwa

memerintahkan Sdr. untuk mengirim Surat Nomor:

546/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramita.

legal

Fakta ini didukung oleh keterangan

saksi , menerangkan

Fakta ini

juga didukung oleh keterangan saksi , yang

menerangkan

Serta fakta ini didukung juga

oleh keterangan saksi , yang menerangkan

dan -------------

Akhirnya terhadap fakta-fakta tersebut, dalam persidangan,

menerangkan

---

Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan

keterangan Terdakwa di atas, diperoleh Fakta Hukum yang

jelas bahwa yang meminta untuk dilakukan kajian hukum

mengenai aspek PT. Netway Utama ke kantor hukum

RSP adalah bukan atas perintah/arahan dari PEMOHON

Aziz Sabarto

Margo Santoso

Dodoh Rahmat

Nuraini

Margo

Santoso

Terdakwa

Margo Santoso

Gani


BANDING (Terdakwa), melainkan atas perintah/arahan dari

saksi . -------------------------------------------------

5.7.

yang kemudian dikutip ulang dan dijadikan sebagai

dasar pertimbangan hukum dalam unsur Pasal



, yang menyatakan: ------------------

Fakta (hukum) tersebut tidak jelas sumbernya (saksi)




. -----------------------------------------------------------




Aziz Sabarto

Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum yang


ketiga)


Surat

Dakwaan (hlm. 7, butir pertama) dan/atau Surat Tuntutan

(hlm. 463)

Margo

judex factie

“

” ---------------

Bahwa setelah Terdakwa menerima laporan dari saksi Margo Santoso

tentang hasil kajian hukum tersebut kepada Terdakwa berikut Berita

Acara Pengusulan PT. Netway Utama sebagai Partner dalam

Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI Nomor: 001.BA/060/TIM-

EOSPKP/2001 yang dibuat Tim EOSPKP tanggal 28 Mei 2001 dan

laporan tentang adanya permintaan Gani Abdul Gani untuk

melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi dan

pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapa

lokasi Unit Pelayanan (UP) PT. PLN Disjaya dan Tangerang terkait

perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2001. Terdakwa

mempersilahkan Margo Santoso menunjuk langsung PT. Netway Utama

untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi dan

pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI tersebut,…..dst.

judex factie


Santoso

Gani Abdul Gani,

Margo Santoso

Aziz Sabarto

Margo Santoso

Toni Duyono

Budi Harsono

Margo Santoso

Budi Santoso

Muljo Adji

menerangkan

dan

Fakta ini didukung oleh keterangan saksi

yang menerangkan

dan

. Fakta ini juga

didukung oleh keterangan saksi , yang

menerangkan

“

”. Dan fakta ini juga didukung

oleh keterangan saksi , menerangkan

Serta fakta ini juga didukung oleh

keterangan saksi , yang menerangkan

Kemudian

fakta ini juga didukung oleh keterangan saksi

bahwa Saksi tidak pernah mendapat

perintah dari Terdakwa terkait pelaksanaan 6 kontrak antara PT.

PLN Disjaya dengan PT. Netway Utama, Saksi hanya melaporkan

perjanjian I dengan PT. Netway Utama secara lisan, Saksi tidak

pernah memintakan izin kepada Terdakwa untuk pelaksanaan 6

kontrak, tanpa ada persetujuan dari Terdakwa, Saksi bisa

membuat perjanjian dengan PT. Netway Utama secara langsung.

bahwa Saksi tidak pernah meminta

Terdakwa agar diberikan pekerjaan yang berkaitan dengan

pekerjaan SIMPEL RISI ini dengan Disjaya, Terdakwa tidak

mengetahui mengenai 6 kontrak yang dibuat untuk SIMPEL RISI

mulai 4 Juli 2001 sampai dengan kontrak yang ke 6 tanggal 29

September 2003 antara PT. Netway Utama dengan Disjaya yang

ditandatangani oleh Saksi dan Sdr.

bahwa pada saat Saksi dijadikan Tim Re-Evaluasi

dan Negosiasi terungkap bahwa Sdr. selaku GM PT.

PLN Disjaya dan Sdr. sudah melakukan kontrak

dengan PT. Netway. Saya mengatakan, loh, PLN Pusat belum tahu,

karena tidak pernah dilaporkan.

bahwa

kontrak-kontrak kecil dengan Netway Utama tidak pernah

dikonsultasikan kepada Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui

kontrak-kontrak kecil tersebut. Kontrak-kontrak kecil tersebut

inisiatif dari GM sendiri. Tim untuk pelelangan

kontrak-kontrak kecil tersebut terpisah dan bertanggung jawab

langsung kepada GM.

bahwa

Saksi tidak mengetahui adanya kontrak-kontrak kecil.


Abdoel Gonie

Terdakwa

Margo Santoso Gani Abdul Gani

Gani Abdul Gani

Margo Santoso

Margo

Santoso

6. SANGGAHAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM

TINGKAT PERTAMA DALAM MENGUJI TERPENUHINYA UNSUR-

UNSUR PASAL 3.

6.1. Unsur “Setiap Orang”

PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TINGKAT

PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENILAI

KEDUDUKAN ATAU JABATAN PEMOHON BANDING SEBAGAI

SUBJEK HUKUM DALAM PERKARA .

, yang menerangkan

. --------------------------

Akhirnya terhadap fakta-fakta tersebut,

menerangkan

--------------------

Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan

keterangan Terdakwa di atas, diperoleh Fakta Hukum yang

jelas bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak pernah

mendapatkan laporan dari saksi mengenai 6

(enam) kontrak. Apalagi mempersilahkan saksi

untuk menandatangani perjanjian 6 (enam) kontrak

tersebut. -------------------------------------------------------------

bahwa Saksi tidak

mengetahui adanya kontrak-kontrak kecil

bahwa terdakwa tidak menerima laporan dari Sdr.

tentang adanya permintaan Sdr.

untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi

dan pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI, bahwa tidak benar

adanya perintah agar supaya Margo Santoso memenuhi

permintaan Sdr. , dengan “menunjuk langsung PT.

Netway” sebagai pelaksana tanpa melalui proses pelelangan

sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor:

038.K/920/DIR/1998 untuk 6 (enam) Kontrak.

JUDEX FACTIE

A QUO


6.1.1. Bahwa Tingkat Pertama telah salah dan

keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman

592, alinea pertama, menyatakan: ----------------------

-----------------------------------------

6.1.2. Bahwa pertimbangan hukum Tingkat

Pertama di atas, nyata-nyata salah dan keliru karena

bilamana disambung – hubungkan dengan surat

dakwaan Penuntut Umum serta fakta yang terungkap

di depan persidangan, terlihat bahwa

, tidak menitik-beratkan pada

perbuatan dan kedudukan atau jabatan PEMOHON

BANDING (Terdakwa) sebagai Direktur Utama PT. PLN

(Persero), melainkan

pada PT.

PLN (Persero), di mana perbuatan atau tindakan

PEMOHON BANDING dalam kedudukannya sebagai

Dirsar langsung dilanjutkan ketika PEMOHON

BANDING (Terdakwa) naik jabatan atau kedudukannya

sebagai Direktur Utama PT. PLN (Persero). Hal ini

menunjukkan Surat Dakwaan meruntut dan

menegaskan, tindakan PEMOHON BANDING (Terdakwa)

sebagai , sebagaimana

judex factie

judex factie

“

”

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat

ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena

melakukan

suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan

pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas

perbuatannya itu;

kedudukan

atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan

Surat Dakwaan

dan saksi-saksi dan bukti lainnya yang diajukan di

depan persidangan

dimulai dan menitikberatkan dari

perbuatan atau tindakan PEMOHON BANDING

(Terdakwa) ketika berkedudukan atau menjabat sebagai

Direktur Pemasaran dan Distribusi (“Dirsar”)

tindakan yang berkelanjutan


diatur dalam Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang Undang

Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, surat Dakwaan

Penuntut Umum yang tidak mencantumkan Pasal

tersebut dalam surat dakwaannya, tidak

dipertimbangkan oleh Tingkat Pertama

dalam putusannya sebagaimana telah diuraikan oleh

PEMOHON BANDING (Terdakwa) dalam Eksepsi serta

Nota Pembelaannya. Dengan demikian, pertimbangan

hukum Tingkat Pertama (hlm. 592, alinea

kedua) yang tidak mempertimbangkan dan

Nota Pembelaan atau PEMOHON BANDING

(Terdakwa), yang menyatakan: --------------------------

Merupakan pertimbangan yang mengandung

kesalahan dan tidak dapat diterima. Sebab, isi surat

Dakwaan merupakan batas hakim untuk melihat dan

memutuskan suatu tindakan yang dituduhkan kepada

judex factie

judex factie

Eksepsi

Pleidooi

“

”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap

didepan persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan nama

dan identitasnya dalam

yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri

Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-180/M-MBU/2003

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan

Listrik Negara tanggal 6 Maret 2003. Dengan demikian Majelis

berpendapat bahwa pengertian unsur setiap orang dalam

perkara a quo adalah Terdakwa

sebagai orang perseorangan karena kedudukan atau

jabatannya selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero) yang

mampu melakukan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang

disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan

sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya unsur setiap orang

ini telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan diri Terdakwa;

dakwaan a quo yakni lr. Eddie

Widiono Suwondho. MSc. sebagai Direktur Utama PT. PLN

(Persero)

lr. Eddie Widiono Suwondho.

MSc.


seorang terdakwa. Surat Dakwaan Penuntut Umum

menuduh tindakan atau perbuatan PEMOHON

BANDING (Terdakwa) dalam kedudukan atau

jabatannya sebagai Dirsar pada PT. PLN (Persero) yang

kemudian dilanjutkan dalam kedudukannya sebagai

Direktur Utama PT. PLN (Persero). Di samping itu,

pertimbangan Tingkat Pertama ini juga

memperlihatkan inkonsistensinya dengan

pertimbangan yang menyatakan “

”. -----------------------------------------

Sekalipun unsur ini bukan merupakan Delik Inti

dalam rumusan suatu Pasal, namun sangat

berhubungan dan berdampak pada unsur-unsur

lainnya, utamanya unsur Pasal 3 yakni “unsur

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana karena kedudukan atau jabatannya”. ---------

-------------

6.2.1. Bahwa maksud dari unsur ini harus diberi

pengertian bahwa Terdakwa memang sejak awal

telah sadar dan mempunyai niat jahat untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

korporasi melalui cara-cara yang bertentangan

dengan hukum atau perundang-undangan. ---

6.2.2. Bahwa pada kenyataannya Tingkat

Pertama dalam pertimbangan hukumnya sama

judex factie

setiap orang yang

karena

judex factie

kedudukan atau jabatan dan perbuatannya

yang didakwakan

6.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri

sendiri atau orang lain atau korporasi”.


sekali tidak mengkonstatir adanya fakta

(hukum) yang menerangkan bahwa PEMOHON

BANDING (Terdakwa) sejak awal secara sadar

telah mempunyai niat jahat untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

korporasi melalui cara-cara yang bertentangan

dengan hukum atau perundang-undangan. ---

6.2.3. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa)

sependapat dengan Tingkat Pertama

yang menyatakan bahwa PEMOHON BANDING

(Terdakwa) sama sekali tidak memperoleh

keuntungan secara pribadi dari perjanjian

kerjasama antara

PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan

Tangerang dengan PT Netway Utama (Nomor

Disjaya: 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor

Netway: 800/NET/PJN/IV/2004, tanggal 29 April

2004, karena tidak ada alat bukti surat,

keterangan ahli, petunjuk atau pengakuan

PEMOHON BANDING (Terdakwa) yang

menerangkan, ia telah memperoleh keuntungan

pribadi dari perjanjian tersebut. Demikian juga

tidak ada bukti yang menerangkan PEMOHON

BANDING (Terdakwa) berafiliasi dalam

kepengurusan dan kepemilikan dalam PT.

Netway Utama dan/atau menikmati atau

mendapatkan fasilitas atau sarana dari PT.

Netway Utama atau dari orang lain. --------------

judex factie

Outsourcing Roll Out CIS RISI,


6.2.4. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak

sependapat dengan pertimbangan hukum

Tingkat Pertama pada halaman 593-596,

menyatakan: -----------------------------------------

judex

factie

“

”----------------------------------------------------

“-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang

terungkap di depan persidangan ini, baik yang

diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat,

barang bukti, keterangan ahli serta keterangan

terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai

berikut :”--------------------------------------------------

“- Bahwa dalam perjanjian kerjasama Outsourcing

Roll Ouf CIS RlSl, antara PT PLN (Persero)

Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dengan PT.

Netway Utama, PT. Netway Utama telah

mendapatkan pembayaran secara bertahap sejak

bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Mei 2006

hingga seluruhnya setelah dipotong pajak berjumtah

Rp. 92.278.045.753,26 (sembilan puluh dua milyar dua

ratus tuiuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu

tujuh ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh enam

sen);

Bahwa

, sebagaimana tertuang dalam

Laporan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan

Negara atas Dugaan tindak Pidana Korupsi dalam

Pengadaan outsourcing Roll out customer

lnformation system - Rencana lnduk sistem lnformasi

(CIS-RISI) pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta

Raya dan Tangerang Tahun 2OO4 -2006,

seharusnya biaya riil atas pengadaan tersebut

sejumlah Rp. 46.089.008.416,67 (empat puluh enam

milyar detapan putuh sembilan iuta delapan ribu

empat ratus enam belas rupiah enam puluh tujuh sen)

sehingga terdapat selisih pembayaran kepada PT.

berdasarkan pendapat Ahli Agustina

Arumsari Ak', CFE'

sesuai

surat Deputi Bidang lnvestigasi Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR-

176/D6/02/2011 tanggal 16 Februari 2011


Netway Utama sejumlah Rp. 46.189.037.336,59-

(empat puluh enam milyar seratus delapan puluh

sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga

puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), yang

telah menguntungkan PT' Netway Utama sejumlah

tersebut;” ------------------------------------------------

6.2.5. Bahwa pertimbangan hukum

Tingkat Pertama tersebut keliru dan

menyesatkan karena dalam menentukan jumlah

kerugian negara, KPK telah melakukan

pelanggaran . Ketika PEMOHON

BANDING (Terdakwa) ditetapkan sebagai

tersangka oleh penyidik, kerugian negara belum

dihitung oleh ahli. Fakta menunjukkan Kerugian

Negara baru selesai dihitung sesuai Surat

Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR – 176/

D6/02/2011, tanggal 16 Februari 2011. Artinya

ketika PEMOHON BANDING (Terdakwa)

ditetapkan sebagai tersangka

yang dihitung oleh ahli. Dengan

demikian, ketika PEMOHON BANDING (Terdakwa)

ditetapkan sebagai tersangka “belum ada

perbuatan pidana yang dilakukan”. -------------

6.2.6. Bahwa badan/lembaga yang menghitung

kerugian atas keuangan negara adalah pejabat

dari BPKP bernama .

Lembaga ini sudah

. Bahkan

penghitungan kerugian Keuangan Negara yang

judex factie

asas legalitas

belum ada kerugian

negara

Agustina Arumsari, Ak, CFE

tidak berwenang dalam

menghitung kerugian negara


dilakukan oleh ahli ,

hanya didasari atas pendapat dari Ahli

Informasi Teknologi semata,

yang mana Ahli Informasi Teknologi

tidak menghitung jumlah

secara menyeluruh, akurat dan komprehensif.

Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: ---------

- Penghitungan kerugian negara sesuai dengan UU

No.15 tahun 2006, khususnya Pasal 6,

merupakan kewenangan dari Badan Pemeriksa

Keuangan, bukan kewenangan Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan, sesuai ketentuan

Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006

menyatakan,

.

Dalam Pasal 8 ayat (3) UU No.15 Tahun 2006,

dinyatakan

. Dengan

demikian tidak ada lagi kewenangan Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk

melakukan pemeriksaan mengenai adanya

kerugian negara terkait dengan korupsi

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (4) ditentukan,

“laporan” BPK tersebut dijadikan dasar

“penyidikan” oleh pejabat penyidik. Artinya, badan

yang berwenang memeriksa keuangan negara

yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya,

Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum,

BUMD dan lembaga atau badan lain adalah BPK.

Demikian juga yang berwenang melaporkan

Agustina Arumsari, Ak, CFE

Yudho Giri Sucahyo

Yudho Giri

Sucahyo man-month

BPK menilai dan/atau menetapkan

jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh

perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai

yang dilakukan oleh bendahara, pengelola

BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang

menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara

jika dalam pemeriksaan ditemukan

unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut

kepada instansi yang berwenang

.


kepada penyidik adanya kerugian negara adalah

BPK. Dengan demikian BPKP tidak lagi memiliki

kewenangan untuk melakukan pemeriksaan

terhadap kerugian negara yang terkait dengan

korupsi; --------------------------------------------

6.2.7.Bahwa meskipun Keppres No. 31 Tahun 1983,

Pasal 44 memberi kewenangan kepada Kepala

BPKP untuk melaporkan kepada Jaksa Agung

jika terdapat dari hasil satu pemeriksaan

ditemukan unsur korupsi. Tata cara penerimaan

laporan yang dimaksud oleh Keppres No. 31

Tahun 1983, sepenuhnya merupakan hak dari

Jaksa Agung, tidak termasuk KPK. Demikian

juga Petunjuk Pelaksanaan Bersama Jaksa

Agung Republik Indonesia dan Kepala BPKP

Nomor: Juklak -001/ J.A/2/1989; Nomor: Kep-

145/K/1989, pada 2 Pebruari 1989 tidak dapat

digunakan oleh KPK dalam melakukan

penghitungan kerugian negara, karena yang

terikat dalam kerjasama tersebut hanya kedua

lembaga tersebut.; -----------------------------------

6.2.8. Bahwa sesungguhnya Keppres No. 31 Tahun

1983

oleh Keppres No. 42 Tahun 2001. Menurut

Pasal 112 angka 2, “

” Kemudian dengan Keppres

No. 103 Tahun 2001, Pasal 52, 53 dan Pasal 54

mengenai tugas, fungsi dan kewenangan BPKP

disebutkan,

. Akhirnya, dalam

telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lagi

Keppres No. 31 Tahun 1983

tidak berlaku lagi.

BPKP tidak lagi mempunyai

kewenangan melakukan audit


UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, Pasal 10

ayat (1) dinyatakan

” Demikian juga BPK sebagai

badan/lembaga yang berwenang menentukan

pihak yang berkewajiban membayar ganti

kerugian. Dengan demikian, kewenangan untuk

melakukan perhitungan kerugian negara tidak

lagi dapat dilakukan BPKP. Demikian juga

halnya lembaga lain, tidak mempunyai

kewenangan untuk menentukan ada atau tidak

adanya jumlah kerugian negara; -----------------

6.2.9.Bahwa penyerahan pemeriksaan penghitungan

kerugian negara kepada BPK didasarkan pada

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, menyatakan

pemeriksaan terhadap pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara menjadi

wewenang BPK. Bilamana diperhatikan bunyi

Pasal 9 UU No.15 tahun 2004, maka

pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab

keuangan negara hanya dapat dilakukan oleh

BPK, meskipun mereka dapat menggunakan

tenaga diluar tenaga BPK. BPKP dapat

melakukan pemeriksaan jika dilakukan untuk

dan atas nama BPK sebagaimana diatur dalam

“BPK berwenang menilai

dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara

yang diakibatkan oleh perbuatan melawan

hukum baik sengaja maupun lalai yang

dilakukan oleh bendahara, pengelola

BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang

menyelenggarakan pengelolaan keuangan

negara.


Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004

Tentang

. Jika itu tidak

dilakukan, secara yuridis-teoritis, hasil

pemeriksaan menjadi ; -------

6.2.10. Bahwa hasil pemeriksaan BPKP didasarkan pada

Surat Deputi Bidang Investigasi Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor:

SR-176/D6/02/2011, tanggal 16 Februari 2011.

Pemeriksaan kerugian keuangan negara

dilakukan tidak didasarkan pada permintaan

BPK. Padahal menurut ketentuan UU No. 15

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara, Pasal

13 dan UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 8 ayat (3),

“

” Jadi bukan

BPKP; --------------------------------------------------

6.2.11. Bahwa menurut

,

.

. Padahal

menurut Surat Dakwaan, kerugian negara

dihitung berdasarkan pendapat

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara

batal demi hukum

Ahli Keuangan Negara Dr. Dian

Puji N. Simatupang, S.H., M.H

Ahli Teknologi

Badan yang berwenang melaporkan adanya

indikasi kerugian negara/daerah dan/atau

unsur pidana lainnya adalah BPK.

kerugian negara

adalah kerugian uang, surat berharga, barang,

yang nyata atau pasti berarti menjadi

milik negara dan suatu hak-hak yang

dokumennya sah dan dihitung dengan suatu

metode yang pasti dan nyata. Tidak memakai

penghitungan berdasarkan asumsi

Nyata


Informasi Yudho Giri Sucahyo

ahli Teknologi

Informasi Ir. Agung Harsoyo,

Dr. Dian

Puji N. Simatupang, S.H., M.H,

. Penghitungan

dilakukan tidak secara menyeluruh

termasuk -nya, tidak menganalisis

TOR , tidak

mempertimbangkan kondisi dan resiko

pekerjaan. Sehingga menurut

; ----------------------------------------

6.2.12. Bahwa menurut Ahli Keuangan Negara

. ----------

Berdasarkan uraian di atas, penghitungan

keuangan negara tidak hanya dilakukan oleh

lembaga yang tidak berwenang, tetapi juga secara

man-month

scope of work

(Terms Of Reference)

existing

penghitungan dari

Ahli Teknologi Informasi

tidak akurat

apabila suatu

kerugian negara dinyatakan terlebih dahulu baru

kemudian diminta melakukan penghitungan

terhadap kerugian negara tersebut, maka secara

yuridis formal telah terjadi mal-adiministrasi.

Sehingga penghitungan tersebut dapat dikatakan

batal mutlak (absolute nietig) atau batal demi

hukum (absolute nietig van recht wege). Di

samping itu, apabila pemeriksa melalaikan asas

atensi dalam melakukan pemeriksaannya,

menurut Undang-Undang No.15 tahun 2004 dapat

dipidana 5 tahun. Secara etika juga melanggar

kode etik yang disusun oleh Ikatan Akuntan

Indonesia. Hal tersebut merupakan standar dalam

Pemeriksaan Keuangan Negara. (jika keuangan

PLN dianggap sebagai keuangan negara)

Yudho Giri Sucahyo


yuridis formal telah terjadi mal-adiministrasi dan

pelanggaran kode etik yang mana pemeriksa

dapat dipidana 5 (Lima) tahun. Sehingga

penghitungan tersebut dapat dikatakan

( )

( . Penghitungan

dari BPKP tersebut sesat dan menyesatkan. -----

Bahwa pertimbangan hukum tersebut juga tidak

dapat diterima, sebagaimana yang telah diuraikan

dalam Nota Pembelaan/ pada halaman

452 – 454 yang tidak dipertimbangkan oleh

Tingkat Pertama. -------------------------------

6.2.13. Bahwa seandainya benar ada keuntungan PT.

Netway Utama yang diperoleh setelah ditanda-

tangani perjanjian antara PT. PLN (Persero)

Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dengan

PT. Netway Utama, tentang

CIS RISI, maka hal tersebut adalah wajar, karena

penerimaan itu diperoleh oleh PT. Netway Utama

sesuai dengan perjanjian. Keuntungan tersebut

merupakan hak mereka yang dibayar karena

adanya prestasi yang diberikan. Pembayaran

seperti ini dalam kehidupan normal adalah

lumrah dan tidak melanggar hukum. Dalam pada

itu harus dilihat secara nyata, bahwa

keuntungan yang diperoleh PT. Netway Utama itu

sesuai dengan prestasi yang diberikan atau tidak.

batal

mutlak atau batal demi hukumabsolute nietig

absolute nietig van recht wege)

Pleidooi

judex

factie

Outsourcing Roll Out


6.2.14. Bahwa andaikata benar – - ada

perhitungan ahli IT yang ditunjuk secara sepihak

dan tanpa konfirmasi kepada PT. PLN (Persero)

Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT.

Netway Utama, bahwa harga kontrak yang

disepakati dalam Perjanjian tersebut ada

kelebihan pembayaran sebesar Rp. 41 Milyar,

maka kesimpulan ini adalah kesimpulan yang

terlalu dini.

,

sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli

2006. Sebab dalam putusan Mahkamah

Konstitusi dinyatakan: ------------------------------

6.2.15. Bahwa dalam praktik penghitungan/kerugian

satu perusahaan, maka perhitungan itu harus

dilakukan dan disesuaikan dengan tahun buku.

Sehingga untuk menyatakan satu perusahaan

mengalami keuntungan atau kerugian dalam

bisnisnya, maka harus dilihat neraca yang berisi

laba-rugi dari perusahaan tersebut. Tidak dapat

dilakukan serta merta seperti dihitung oleh ahli IT

yang “diminta” dan dipesan untuk menghitung

quod non

Kesimpulan semacam ini bukan

perhitungan yang dilakukan oleh ahli

“

.”-----------

Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan

kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang

secara logis dapat disimpulkan kerugian negara

terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh

ahli dalam keuangan negara, perekonomian

negara, serta ahli dalam analisis hubungan

perbuatan seseorang dengan kerugian


kerugian dari satu transaksi. Seandainya benar

ada keuntungan yang diperoleh PT. Netway

Utama, maka jumlah yang diterima oleh PT.

Netway Utama sebagian dari PT. PLN (Persero)

Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang

dapat dikatakan sebagai keuntungan

PT. Netway Utama dan kerugian PT. PLN (Persero)

Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. ----------

6.2.16. Bahwa kecuali itu harus dibuktikan pula cara

perhitungan ahli IT yang ditunjuk secara sepihak

dan tanpa konfirmasi kepada PT. PLN (Persero)

Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT.

Netway Utama, apakah sesuai atau tidak dengan

cara yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero)

Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dengan

PT. Netway Utama, ketika menentukan ruang

lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh PT.

Netway Utama. Jika cara penghitungan dalam

menentukan ruang lingkup pekerjaan yang

dilakukan oleh PT. Netway Utama ini tidak

dilakukan, maka cara penghitungan yang

dilakukan oleh ahli IT yang ditunjuk secara

sepihak dan tanpa konfirmasi tersebut tidak

dapat digunakan sebagai pembanding untuk

menilai besarnya kontrak antara PT. PLN

(Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang

dan PT. Netway Utama. --------------------------------

tidaklah

serta merta


6.2.17. Bahwa Tingkat Pertama dalam

pertimbangan hukumnya pada halaman 594-595

juga menyatakan:-------------------------------------

judex factie

“

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bahwa dari keuntungan tersebut, PT. Netway Utama

telah mengeluarkan sejumlah uang kepada :-----------

sejumlah Rp. 163.000.000.- (seratus enam puluh

tiga juta rupiah), sesuai Surat Tanda Penerimaan

Barang Bukti Nomor: 463/23/VII/2010 tanggal 09 Juli

2010 ;--------------------------------------------------------

sejumlah Rp. 81.000.000.- (delapan

puluh satu juta rupiah), sesuai Surat Tanda Penerimaan

Barang Bukti Nomor: 465/23/VII/2010 tanggal 29 Juli

2010;----------------------------------------------------------

Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor:

483/23/VII /2010 tanggal 15 Juli 2010 dari

atas uang sebesar Rp. 95.000.000.- (sembilan Puluh

lima juta rupiah);---------------------------------------------

sejumlah Rp. 95.000.000.-

(sembilan puluh lima juta rupiah), sesuai Surat Tanda

Penerimaan Barang Bukti Nomor: 484/23/VII/2010

tanggal 15 Juli 2010;------------------------------------

sejumlah Rp.27.000.000.- (dua puluh juta rupiah),

sesuai surat Tanda penerimaan Barang Bukti Nomor:

488/23/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010; ------------------

sejumlah Rp.14.000.000.- (empat

belas juta rupiah), sesuai surat Tanda Penerimaan

Barang bukti Nomor: 489/23/ VII/2010 tanggal 16 Juli

2010 ;---------------------------------------------------------

sejumlah Rp.500.000. 000.- (lima

ratus juta rupiah), sesuai surat Tanda Penerimaan

Barang Bukti Nomor: 709/ 23/XI/2010 tanggal 3

Nopember 2010 ;-------------------------------------------

sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah),

sesuai Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor:

377/23/V/2011 tanggal 10 Mei 2011; --------------------

sejumlah Rp.10. 000.000.- (sepuluh juta rupiah), sesuai surat Tanda Penerimaan Barang Bukti

Nomor: 377/23/ V/2011 tanggal 31 Mei 2011 ;-----------

Amry

Nurachman Ma'arif

Abdul Gani

Erikson P Situmorang

Amry

Nurachman Ma'arif

Lindasari Hendayani

Zulkipli

Riyo supriyanto


-

-

-

-

”

Pandu Angklasito

Djoko Tetratmo Pandu Puro

Reddy Tjahyono

REX R Panambunan

sejumlah Rp.15.000. 000.- (lima belas

juta rupiah), sesuai Surat Tanda Penerimaan Barang

Bukti Nomor: 378/23/V/2011 tanggal 31 Mei 2011; ---

sejumlah Rp.13.000.000.-

(tiga belas juta rupiah), sesuai Surat Tanda Penerimaan

Barang Bukti Nomor: 379/23/V/2011 tanggal 31 Mei

2011; -------------------------------------------------------

seiumlah Rp.10.000. 000.- (sepuluh

juta rupiah), sesuai Tanda Penerimaan Barang Bukti

Nomor: 427/23/ VI/2011 tanggal 15 Juni 2011; ------------

Penerimaan Barang Bukti Nomor: 428/23/VI/2011

tanggal 15 Juni 2011 atas uang sejumtah Rp.1.500.000.-

(satu juta lima ratus ribu rupiah) ; --------------------------

Rp.20.000.000.- (dua puluh juta

rupiah), sesuai Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti

Nomor: 434/23/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011;

-

6.2.18. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di

atas, merupakan pertimbangan hukum keliru dan

tanpa dasar fakta yang jelas. Sebab, “

Sebanyak 9 (Sembilan) orang saksi dari 11 (Sebelas)

orang saksi yang disebutkan tersebut,

diajukan ke depan persidangan untuk didengar

keterangannya. Dengan demikian, fakta tersebut

bukan merupakan fakta (hukum) yang dapat

dijadikan pertimbangan hukum oleh

Tingkat Pertama untuk menyatakan unsur

“menguntungkan orang lain” telah terpenuhi. ------

6.2.19. Bahwa kedudukan saksi

dan adalah

sebagai pegawai pajak dan bertugas sebagai tim

memeriksa pajak di PT. Netway Utama. Para saksi

--------

judex factie

judex factie

barang bukti

tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara yang

didakwakan kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa).

tidak pernah

Amry, Nurachman Ma’arif,

Abdul Gani Erikson P. Situmorang


ini tidak pernah diajukan didepan persidangan

untuk dimintakan keterangannya terkait perkara

yang sedang didakwakan kepada terdakwa. Oleh

karenanya keterangan para saksi dalam BAP (Berita

Acara Pemeriksaan) tersebut para tidak dapat

dijadikan sebagai ALAT BUKTI, sebagaimana diatur

dalam KUHAP Pasal 185 ayat (1). Demikian juga

uang yang diterima dari PT. Netway Utama melalui

saksi sejumlah Rp.450.000.000,-

( ) sebagai uang

tanda terima kasih atas selesainya pemeriksaan

pajak di PT. Netway Utama tidak dapat

dihubungkan dengan perkara ini. Selain dari itu

jumlah nominal barang bukti yang disita dari

masing-masing saksi yang dijadikan barang bukti,

keterangan masing-masing para

saksi yang dinyatakan dalam BAP (Berita Acara

Pemeriksaan) dalam tingkat penyidikan. ------------

6.2.20. Bahwa saksi , Pegawai Bagian

Hukum PT. PLN Disjatim, tidak pernah diajukan di

depan persidangan untuk dimintakan

keterangannya terkait perkara ini. Keterangan saksi

dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam

tingkat penyidikan menyebutkan bahwa uang yang

diterima oleh saksi sejumlah Rp.500.000.000,- (

) yang dijadikan barang bukti oleh

Penuntut Umum, merupakan uang dana taktis yang

diberikan langsung oleh selaku

yang telah

dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi

Tumpak J. Purba

berbeda dengan

Lindasari Hendayani

Hariadi Sadono

PT. PLN Disjatim

empat ratus lima puluh juta rupiah

lima

ratus juta rupiah

General Manager


terkait (CMS) di

lingkungan Distribusi Jawa Timur. Oleh karenanya,

barang bukti uang sejumlah Rp.500.000.000,- (

) yang disita dari saksi

yang tidak pernah dihadirkan di depan

persidangan perkara ini, tidak dapat dikualifikasi

sebagai fakta (hukum) dan dijadikan pertimbangan

hukum oleh Tingkat Pertama

menyatakan unsur “menguntungkan orang lain”

telah terpenuhi. -------------------------------------------

6.2.21. Bahwa saksi Pegawai PT. PLN (Persero)

Pusat, di samping tidak pernah diajukan di depan

persidangan untuk dimintakan keterangannya

dalam perkara ini, tidak dapat dijadikan dasar

untuk menjerat terdakwa sebagaimana diatur dalam

Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi dalam

BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam tingkat

penyidikan juga menyebutkan bahwa uang yang

diterima oleh saksi sejumlah Rp.10.000.000,-

( ) yang dijadikan barang bukti

tersebut merupakan uang yang diberikan oleh salah

satu Manager PT. PLN Disjaya dan Tangerang dalam

rangka perlombaan memancing dalam

penyambutan Hari Listrik Nasional (HLN). Oleh

karenanya, barang bukti berupa uang sejumlah

Rp.10.000.000,- ( ) yang disita

tersebut, tidak dapat disebut fakta hukum dan


Tingkat Pertama menyatakan unsur


Costumer Managemenet Service

lima

ratus juta rupiah

judex factie

sepuluh juta rupiah

sepuluh juta rupiah

judex factie

Lindasari

Hendayani

Zulkifli


6.2.22. Bahwa saksi Satuan Pengawas

Internal PT. PLN (Persero) Pusat, dalam tingkat

Penyidikan menerangkan dalam BAP (Berita Acara

Pemeriksaan) pernah menerima parcel hari raya

pada tahun 2002 dari PT. Netway seharga kira-kira

Rp. 500.000,- ( ) tidak pernah

diajukan di depan persidangan untuk dimintakan

keterangannya terkait perkara yang didakwakan

kepada terdakwa. Oleh karenanya berdasarkan



penyidikan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti

untuk menjerat terdakwa dan barang bukti

sejumlah Rp. 1.000.000,- ) yang

disita dari saksi tersebut tidak dapat dihubungkan

dengan perbuatan terdakwa telah “menguntungkan

orang lain”. Di samping itu, barang bukti yang telah

disita dan dijadikan barang bukti oleh Penuntut

Umum, senyatanya bertentangan dengan

keterangan saksi dalam BAP (Berita Acara

Pemeriksaan) dalam tingkat penyidikan yang

dinyatakan sejumlah Rp. 500.000,- (

). ----------------------------------------------------

6.2.23. Bahwa saksi Deputi Manajer Sistem

Aplikasi TI PLN Distribusi Jakarta Raya dan

Tangerang, yang dalam tingkat Penyidikan

menerangkan di dalam BAP (Berita Acara

Pemeriksaan) pernah menerima uang tunai dari PT.

Netway sebesar Rp. 1.500.000,- (

) tidak pernah diajukan didepan

Riyo Supriyanto,

Budi Sudjanta,

lima ratus ribu rupiah

(satu juta rupiah

lima ratus ribu

rupiah

satu juta lima ratus

ribu rupiah


persidangan, terkait perkara yang didakwakan

kepada terdakwa. Oleh karenanya berdasarkan



penyidikan tidak dapat disebut fakta hukum dan


Tingkat Pertama menyatakan unsur


6.2.24. Bahwa saksi Mantan Staff Bidang

Pemasaran PT. PLN Pusat, tidak pernah diajukan di

depan persidangan untuk dimintakan

keterangannya dalam perkara ini, tidak dapat

dijadikan dasar untuk menjerat terdakwa sesuai

dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 185 ayat (1).

Dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tingkat

penyidikan, saksi menerangkan uang yang diterima

oleh saksi sejumlah Rp. 10.000.000,-

) diterima dari PT. PLN Distribusi Jawa Timur,

dalam bentuk MTC (Mandiri ) yang

terdapat di dalam kartu ucapan selamat Idul Fitri

pada tahun 2006 dan 2007. Oleh karenanya,

barang bukti berupa uang sejumlah Rp.

10.000.000,- ) yang disita

tersebut, tidak dapat dijadikan pertimbangan

hukum oleh Tingkat Pertama untuk


telah terpenuhi. -------------------------------------------

6.2.25. Bahwa saksi mantan Kepala

Satuan Pelayanan Hukum Corporate PT. PLN, tidak

judex factie

(sepuluh juta

rupiah

Travellers Cheque

(sepuluh juta rupiah

judex factie

Reddy Tjahyono,

Rex R. Panambunan


pernah diajukan di depan persidangan untuk

dimintakan keterangannya dalam perkara ini. Oleh

karena itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk

menjerat terdakwa sesuai ketentuan KUHAP Pasal

185 ayat (1). Lebih-lebih keterangan saksi dalam


penyidikan juga menyebutkan bahwa saksi tidak

pernah menerima uang terkait dengan PT. Netway

Utama. Uang yang diterima saksi sejumlah Rp.

20.000.000, ) yang dijadikan

barang bukti oleh Penuntut Umum merupakan

uang yang diberikan oleh terkait dengan

jasa hukum dari PT. PLN Disjaya & Tangerang

sekitar tahun 2001. Oleh karenanya, barang bukti

berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,

) yang disita tersebut, tidak dapat

dijadikan pertimbangan hukum ole

Tingkat Pertama untuk menyatakan PEMOHON

BANDING (Terdakwa) telah “menguntungkan orang

lain”. --------------------------------------------------------

6.2.26. Bahwa saksi Pegawai PT. PLN

(Persero) Pusat, dalam keterangan di depan

persidangan pada 20 September 2011, menyatakan,

s

. Namun Saksi di

hadapan persidangan menerangkan,

- (dua puluh juta rupiah

- (dua puluh

juta rupiah

h judex factie

aksi pernah menerima uang dari Rp.2.000.000,-

(dua juta rupiah) dan dari Rp. 13.000.000,- (tiga

belas juta rupiah)

tidak pernah

memberikan uang kepada Sdr. .

Keterangan saksi dihadapan persidangan

tidak pernah menjelaskan maksud dan tujuan uang yang

Sunaryo

Djoko Tetratmo

Kahar

Sunjoko

Kahar Mulyani

Djoko Tetratmo

Djoko Tetratmo


diterimanya dari Sdr.

judex factie

judex factie

Kahar Mulyani

Sunjoko

Djoko Tetratmo

Djoko

Tetratmo

. Oleh karena itu,

uang yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut

Umum tidak dapat dihubungkan dan dijadikan

barang bukti untuk menjerat terdakwa telah

“menguntungkan orang lain”. Di samping itu, saksi

yang dikatakan sebagai pemberi uang

kepada saksi , tidak pernah

dihadirkan di hadapan persidangan untuk didengar

keterangannya, sehingga keterangan saksi

yang hanya berdiri sendiri dan tidak

menjelaskan maksud dan tujuan penerimaan uang

tersebut, tidak dapat dihubungkan dan dijadikan

barang bukti untuk menyatakan PEMOHON

BANDING (Terdakwa) telah “menguntungkan orang

lain”. Dengan demikian, berdasarkan analisis fakta

dan hukum di atas, maka pertimbangan hukum

Tingkat Pertama telah keliru dan salah

dalam menghubungkan barang bukti untuk


telah terpenuhi. -----------------------------------------

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka

pertimbangan hukum Tingkat Pertama

pada halaman 595 alinea pertama, yang

menyatakan: ----------------------------------------------

“Menimbang, bahwa dengan telah diuntungkannya PT.

Netway Utama dalam Pengadaan Outsourcing Roll Out

Customer lnformation Sysfem - Rencana lnduk Sistem

Informasi (ClS-RlSl) pada PT PLN (Persero) Distribusi

Jakarta Raya dan Tangerang sejumlah tersebut di atas yang

mana keuntungan tersebut telah dikeluarkan untuk pihak


lain sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka

Majelis berpendapat bahwa unsur dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan diri

Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan

Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis untuk

mengembalikan uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan

ratus lima puluh juta rupiah) kepada Negara yang diterima

dalam bentuk MTC dari (pemilik PT Arti

Duta Aneka Usaha yang telah dipidana dalam perkara

tindak pidana korupsi bersama-sama Ir. Hariadi Sadono,

MM (GM PT PLN Disjatim) terkait pengadaan outsourcing

Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (customer

Management System) Berbasis Teknologi Informasi pada

PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (Disjatim) Tahun

2004 s/d Tahun 2007), yang telah dicairkan oleh

(saudara ipar dari istri terdakwa) dan telah

digunakan untuk pembayaran atas sebagian dari harga

pembelian rumah di jalan Brawijaya V Jakarta Selatan yang

dibeli oleh isteri terdakwa kepada

(penjual), Majelis tidak sependapat dengan tuntutan

tersebut, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang

terungkap dipersidangan tidak satu alat buktipun yang

menunjukkan, bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah

uang tersebut di atas, sehingga tidak dapat dibebankan

kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah

tersebut.

”

“

” -------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

judex factie

Merupakan pertimbangan hukum yang nyata-nyata

mengandung kesalahan dan kekeliruan yang nyata.

6.2.27. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) sependapat

dengan pertimbangan hukum Tingkat

Pertama, (hlm. 613, alinea pertama), menyatakan:

Arthur Pelupessy

Mustafa

Sulaiman

(Myra Djumirah) Jozua

Makes


Pertimbangan hukum Tingkat

Pertama tersebut di atas telah benar dan tepat

karena

; --------------------

6.2.28. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa)

sependapat dengan pertimbangan hukum

Tingkat Pertama (hlm. 612, alinea

pertama dan kedua), menyatakan:

Pertimbangan hukum Tingkat Pertama

tersebut telah benar dan tepat, oleh karena tidak ada

fakta berdasarkan bukti tertulis atau keterangan

saksi bahwa Terdakwa

judex factie

judex

factie

judex factie

tidak pernah terbukti dihadapan

persidangan berdasarkan alat bukti yang sah

menurut Pasal 184 KUHAP, yang menerangkan

bahwa terdakwa menerima MTC yang berjumlah

Rp.850.000.000,- (

) dari Arthur Pelupessy

Ir. Eddie Widiono Suwondho,

delapan ratus lima puluh juta

rupiah

“

”

“

” ---------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang

terungkap dipersidangan ini, maka diperoleh fakta hukum,

bahwa terhadap uang pengganti yang dibebankan kepada

diri terdakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang

dalam Tuntutannya telah mendalilkan bahwa berdasarkan

Business Plan Tahun 2005-2007, Terdakwa telah menerima

sejumlah uang Rp. 2.000.000.000 dari PT.Netway Utama.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum

tersebut, Majelis tidak sependapat, karena dalam fakta

persidangan tidak satu pun terungkap baik dari keterangan

saksi dan barang bukti yang menunjukkan bahaw Terdakwa

telah menerima sejumlah uang tersebut di atas, sehingga

Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat

dibebankan untuk membayar uang pengganti;


MSc.,

dengan

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi, tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan.

7. TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM

MEMPERTIMBANGKAN UNSUR “MENYALAHGUNAKAN

KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA

PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN”

surat

Dakwaan (hlm. 7 – 8) dan/atau Surat Tuntutan (hlm. 471 – 472)

telah menerima uang sebesar Rp.

2.000.000.000,- ( ). ------------------

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur

-----------------------------------------------

7.1. Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum)

Tingkat Pertama (hlm. 602, butir pertama), yang

menyatakan: -----------------------------------------------

Fakta hukum tersebut tidak jelas sumbernya (saksi) yang


sesungguhnya yang terungkap di depan persidangan. Fakta


.

dua milyar rupiah

judex

factie

judex factie

JUDEX FACTIE

“

”

Bahwa atas permintaan Dekom tersebut, Kemudian

Terdakwa menyampaikan surat Nomor: 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang

isinya menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung PT. Netway Utama sebagai Partner dalam KSO (Kerja Sama

Operasi) telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan pendapat

hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramita, padahal surat itu dibuat tanpa melalui persetujuan rapat direksi;


Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak

fakta (hukum) tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang

sesungguhnya yang terungkap di depan persidangan, di mana

saksi menerangkan,

. Keterangan saksi ini

didukung oleh keterangan saksi , menerangkan

. Keterangan kedua saksi ini dibenarkan oleh

PEMOHON BANDING ( ), yang menerangkan

. ---------------

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan

Terdakwa di atas, diperoleh Fakta Hukum, Surat Nomor:

2117/061/DIRUT/2001, tanggal 14 Agustus 2001 pada

kenyataannya .

sehingga tidak benar PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara

. Dengan demikian, fakta tersebut tidak dapat

dikualifikasi sebagai fakta hukum dan dijadikan pertimbangan

hukum ole Tingkat Pertama, untuk menyatakan

unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

telah terpenuhi. --------------------------------------------------------


Tingkat Pertama (hlm. 603, butir pertama), yang

menyatakan: -------------------------------------------------------------

Azwani Sjeh Umar

Parno Isworo

Terdakwa

telah diketahui dan disetujui oleh rapat Direksi

ia hadir dalam rapat

Direksi tanggal 7 dan 9 Agustus 2001

bahwa saksi hadir dalam rapat Direksi tanggal 7 dan 9 Agustus 2001

dan ide OSCO (Outsourcing Company) sudah mati pada tahun 2001,

kemudian pada tahun 2003 berjalan lagi, akan tetapi bukanlah ide

tahun 2001

bahwa pada

7 Agustus 2001 dan 9 Agustus 2001 ada rapat Direksi

mengirimkan Surat Nomor: 2117/061/ DIRUT/2001, tanggal 14

Agustus 2001

h judex factie

judex

factie


“

” -----------------------------------------

Bahwa atas jawaban Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris kembali

melakukan rapat internal tanggal 7 November 2001 dan rapat konsultasi

terbatas antara Dewan Komisaris dengan Terdakwa selaku Dirut pada

tanggal 8 November 2001 di Hotel Bimasena Jakarta dan menyimpulkan

bahwa penjelasan biaya masih belum akurat dan ada discrepansi

antara kontrak awal pengembangan CIS RISI oleh Politeknik ITB

dengan pengembangan software lanjutan dalam rangka Roll Out CIS

RISI yang dilakukan oleh pihak lain sehingga Dewan Komisaris belum

dapat memberikan persetujuannya;

Fakta hukum tersebut di atas tidak jelas sumbernya (saksi)

yang menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang

sesungguhnya terungkap di persidangan. Fakta (hukum)


. ----------------------------------------------------------------------


fakta (hukum) tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang

sesungguhnya terungkap di depan persidangan, di mana saksi

menerangkan,

Keterangan

saksi ini juga diperkuat dengan bukti surat berupa Notulen

judex factie

antara Direksi dan Komisaris tidak

terjadi kesepakatan di rapat-rapat resmi, kemudian Komisaris masih

menjembatani dengan cara ngemong dari hati ke hati, sehingga staf

dari Komisaris dan staf Direksi tidak hadir. Kemudian karena tidak

ada staf Direksi dan Komisaris yang hadir, Saksi bertindak sebagai

note taker. Saksi membuat catatan di Hotel Bimasena Jakarta,

kemudian Saksi tanda tangani. Komisaris juga mempunyai konsen,

jika seandainya CIS-RISI tidak dilaksanakan, maka kerugian PLN

atau kebocoran cukup besar. Dari Komisaris sebenarnya mendukung

program melakukan menghindari kebocoran tersebut. Komisaris

setuju perihal kepemilikan copy right oleh PT. Netway Utama. Pada

tahun 2001 konsep OSCO sudah tidak dipergunakan lagi. Komisaris

mendukung pekerjaan CIS, tetapi tidak dengan harga.

Surat

Dakwaan (hlm. 10, butir pertama) dan/atau Surat Tuntutan (hlm.

498)

Sofyan A. Djalil


Hasil Kesimpulan Rapat Konsultasi Terbatas Dirut dan Dekom

PLN yang dibuat oleh Saksi , pada 8 Nopember

2001, di Hotel Bimasena Jakarta. Dalam notulen itu

dinyatakan, antara lain: ---------------------------------------------

“

Fakta tersebut ditegaskan lagi oleh Keterangan , yang

menerangkan

. -----------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Bukti Surat, dan

Keterangan Terdakwa di atas, maka diperoleh Fakta Hukum

bahwa tidak ada penjelasan mengenai biaya yang masih belum

akurat, melainkan Dekom dalam hal ini sangat mendukung

Sofyan A. Djalil

Terdakwa

3.

bahwa pada 7 Agustus 2001 dan 9 Agustus 2001 ada

rapat Direksi

Dewan Komisaris sangat mendukung dengan rencana Roll-Out ClS-RlSI tersebut karena akan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi akibat lemahnya sistem IT di Distribusi Jaya dan Tangerang selama

ini.

5. Atas pertimbangan di atas Direksi dan Dekom PLN melihat perlunya

kerjasarna dengan pihak ketiga, khususnya dengan pihak yang telah mengembangkan sistem CIS-RISI dalam hal software untuk Roll-Out CIS-RlSI. Sehingga RolI-Out tersebut dapat berjalan sesuai dengan

harapan dan aspek reliability dan accountability dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan masalah cost akan dinegosiasi kembali.

6. Oleh karena ada discrepansi antara kontrak awal pengembangan CIS-RISI oleh pihak Politeknik ITB, sedangkan pengembangan software

lanjutan dalam rangka Roll-Out CIS-RISI dilakukan oleh pihak lain, maka Direksi perIu menyelesaikan masalah hukum dan lain-lain yang

terkait dengan hal tersebut, sehingga tidak menimbulkan masalah di

belakang hari.

7. Untuk kebutuhan investasi selain software dan biaya operasional Roll-Out CIS-RISI agar Direksi melakukan studi yang komprehensif

mengenai metode pengadaan maupun cara pembiayaannya. Misalnya

kemungkinan menggunakan scheme leasing untuk hardware, dan pembiayaan langsung dari APLN untuk operasional costs, dll.

8. Direksi akan melakukan studi lebih lanjut tentang masalah ini dan

melaporkan kepada Dekom pada kesempatan berikut.” ------------


proyek CIS-RISI karena dapat mengatasi permasalahan yang

terjadi akibat lemahnya sistem IT pada PLN Disjaya, kemudian

dalam hal masalah biaya ( ) CIS-RISI akan dinegosiasikan

kembali. Dan Surat Nomor: 2117/061/DIRUT/ 2001, tanggal 14

Agustus 2001 pada kenyataannya

. Sehingga tidak benar PEMOHON BANDING

(Terdakwa) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan dengan cara mengirimkan Surat Nomor: 2117/061/

DIRUT/2001, tanggal 14 Agustus 2001. Dengan demikian, fakta

tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan

kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh

Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi. -----------------


Tingkat Pertama (hlm. 603, butir keempat), yang

menyatakan:

Fakta (hukum) tersebut di atas tidak jelas sumbernya (saksi

yang menerangkannya) dan tidak sesuai dengan fakta yang

sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta tersebut

dikutip oleh Tingkat Pertama dari

.

cost

judex factie

judex

factie

judex factie

telah diketahui dan disetujui

oleh rapat Direksi

surat Dakwaan

(hlm. 10, butir kedua) dan/atau Surat Tuntutan (hlm. 502)

“

”

Bahwa meskipun belum mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris,

pada tanggal 23 November 2001 melalui surat Nomor: 3163/070/Sekper/2001 memberitahukan Margo Santoso selaku GM PT. PLN Disjaya

dan Tangerang bahwa Dewan Komisaris telah menerima dan mendukung rencana Outsourcing Roll Out CIS RISI dan menyetujui permintaan PT.

PLN Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkan negosiasi dengan PT.

Netway dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses negosiasi tersebut dengan menyertakan Pejabat Kantor Pusat;



dan keberatan atas fakta (hukum) tersebut karena tidak sesuai

dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di depan

persidangan, di mana saksi menerangkan,

Bahwa fakta (hukum) tersebut dibantah oleh Terdakwa,

. Keterangan Terdakwa ini diperkuat

dengan bukti Surat No. 3163/070/Sekper/2001 tanggal 23

Nopember 2001, sehingga menjadi nyata surat tersebut telah

didasarkan atas persetujuan dari Dewan Komisaris

sebagaimana tertulis di dalam Kesimpulan Rapat Konsultasi

Terbatas Dirut dan Dekom pada 8 Nopember 2001, di Hotel

Bimasena Jakarta, yang ditandatangani oleh

selaku Komisaris Utama. Adapun Surat No. 3163/

Sofyan A. Djalil

Margo Santoso

Sofyan A. Djalil

karena antara Direksi dan Komisaris tidak terjadi kesepakatan di

rapat-rapat resmi, kemudian Komisaris masih menjembatani dengan

cara ngomong dari hati ke hati, sehingga staf dari Komisaris dan staf

Direksi tidak hadir. Kemudian karena tidak ada staf Direksi dan

Komisaris yang hadir, Saksi bertindak sebagai note taker. Saksi

membuat catatan di Hotel Bimasena Jakarta, kemudian Saksi tanda

tangani. Komisaris juga mempunyai konsen, jika seandainya CIS-RISI

tidak dilaksanakan, maka kerugian PLN atau kebocoran cukup besar.

Dari pihak Komisaris sebenarnya mendukung program tersebut guna

menghindari kebocoran keuangan PLN. Pada rapat konsultasi 8

Oktober 2001 di Hotel Bimasena Jakarta, yang dimaksud pihak

ketiga adalah PT. Netway Utama. Komisaris setuju perihal

kepemilikan copy right oleh PT. Netway Utama. Pada tahun 2001

konsep OSCO sudah tidak dipergunakan lagi. Komisaris mendukung

pekerjaan CIS, tetapi tidak dengan harga.

tidak

benar Terdakwa pada 23 Nopember 2001, tanpa persetujuan dari

Dewan Komisaris mengirim surat No. 3163/070/Sekper/2001

kepada saksi


070/Sekper/2001, tanggal 23 Nopember 2001, didasarkan atas

poin-poin Kesimpulan Rapat Dirut dan Dekom, yang

menyatakan,

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa, dan bukti surat di atas, diperoleh fakta, Surat

tersebut nyata-nyata didasarkan atas Kesimpulan Rapat

Konsultasi Terbatas Dirut dan Dekom pada 8 Nopember 2001,

di Hotel Bimasena Jakarta, yang ditandatangani oleh saksi

selaku Komisaris Utama dan pada

rapat tersebut. Sehingga diperoleh Fakta Hukum, yaitu

atas surat Terdakwa No.

3163/070/Sekper/2001, tanggal 23 Nopember 2001, kepada

. Oleh karena itu, tidak benar PEMOHON

BANDING (Terdakwa) telah menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

atau kedudukan dengan cara

. Dengan

demikian, fakta tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta

hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan hukum ole

Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur


ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

“

”

3. Dewan Komisaris sangat mendukung dengan rencana Roll-Out CIS RISI

tersebut karena akan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi akibat

lemahnya system IT di Distribusi Jaya dan Tangerang selama ini.

5. Atas pertimbangan di atas Direksi dan Dekom PLN melihat perlunya kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya dengan pihak yang telah

mengembangkan system CIS-RISI, dalam hal software untuk Roll-Out

CIS-RISI, sehingga Roll-Out tersebut dapat berjalan sesuai dengan

harapan dan aspek reliability dan accountability dapat

dipertanggungjawabkan, sedangkan masalah cost akan dinegosiasi kembali.

Sofyan A. Djalil

adanya

persetujuan dari Dewan Komisaris

Margo Santoso

note taker

mengirimkan Surat Nomor:

2117/061/ DIRUT/2001, tanggal 14 Agustus 2001

h

judex factie



Tingkat Pertama (hlm. 604, butir kedua), yang menyatakan: --

Fakta (hukum) tersebut tidak jelas sumbernya (saksi yang

menerangkannya) dan tidak sesuai dengan fakta yang

sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta (hukum)


. ----------------------------------------------------------------------




persidangan, di mana saksi menerangkan,

Keterangan (fakta) tersebut

berkesesuaian dengan keterangan saksi

, menerangkan

. Saksi juga mengetahui

judex factie

judex factie

bahwa

Saksi

untuk menggunakan laporan Tim tersebut sebagai dasar

pelaksanaan pengadaan jasa outsourcing Roll-Out CIS -RISI PLN Disjaya

dengan metode Penunjukan Langsung.

bahwa pada tahun 2003, Saksi pernah

menerima permohonan penetapan Direksi atas usulan hasil negosiasi

dari Sdr. Berita Acara Hasil

“

”

Bahwa benar Terdakwa setelah menerima laporan Tim Re-Evaluasi dan

Negosiasi, memerintahkan Margo Santoso menggunakan laporan Tim

tersebut sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Jasa Outsourcing Roll

Out CIS RISI PT. PLN Disjaya dengan metode penunjukan langsung,

selanjutnya Margo Santoso menerbitkan SK GM PT. PLN Disjaya dan

Tangerang Nomor: 007.1.K/021/GMD.IV/2003 tanggal 31 Januari 2003

tentang Pembentukan Tim Penunjukan Langsung dan Nota Dinas Nomor:

002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang isinya memerintahkan

Tim Penunjukan Langsung segera memproses administrasi dan negosiasi

pengadaan jasa pekerjaan tersebut dengan cara penunjukan langsung

kepada PT Netway Utama;

surat


516)

Margo Santoso

Sunggu Anwar

Aritonang

Margo Santoso

tidak pernah menerima perintah secara langsung dari

Terdakwa


Penunjukkan Langsung yaitu No.01BA/HPL/PPL/CIS RIS I/KD/2003,

tanggal 27 Mei 2003, menyatakan Tim Penunjukkan Langsung telah

menetapkan Netway Utama sebagai pemenang Penunjukan Langsung.

Berita Acara tersebut dilampirkan Saksi dalam Surat tertanggal 11

Juni 2003 membawa usulan hasil negosiasi dari

Sdr. ke Rapat Direksi tanggal 8 September 2003

usulan hasil negosiasi dari Sdr.

dimintakan kajian teknis dan kajian hukumnya.

Sdr. menganggap keterlibatan bapak-

bapak PLN Pusat menghambat kerja Tim secara keseluruhan, sehingga

rapat selalu tidak ada hasilnya, kemudian Sdr.

membentuk Tim Penunjukkan Langsung tanpa melibatkan lagi Pejabat

PLN Pusat. Sdr. mengeluarkan Nota Dinas

No. 002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang isinya

memerintahkan Tim Penunjukan Langsung segera memproses

administrasi dan negosiasi pengadaan jasa pekerjaan tersebut dengan

cara Penunjukkan Langsung kepada PT. Netway Utama.

bahwa

menggunakan

Laporan Tim Re-Evaluasi dan Negosiasi sebagai dasar pelaksanaan

Pengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI PT. PLN Disjaya dengan

Metode Penunjukkan Langsung

. Kemudian Saksi

. Dalam

Rapat Direksi tersebut,

Keterangan kedua

saksi ini diperkuat oleh keterangan saksi

menerangkan,

Kemudian

Akhirnya

sejalan dengan keterangan saksi-saksi tersebut,

membantah dengan menerangkan,

. ----------------------------------------


Terdakwa di atas, tidak diperoleh fakta hukum yang

mengenai

hasil Tim Re-Evaluasi dan Negosiasi kepada Terdakwa, dan

senyatanya saksi lah yang memerintahkan Tim

Re-Evaluasi dan Negosiasi untuk memutuskan penghentian

negosiasi dan . Oleh karena

Margo Santoso

Margo Santoso

Budi Harsono,

Margo Santoso

Margo Santoso

Margo Santoso

Terdakwa

menunjukkan adanya laporan kegiatan Margo Santoso

Margo Santoso

melakukan Penunjukkan Langsung

tidak benar

Terdakwa memerintahkan Sdr. Margo Santoso


itu, tidak benar PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah



. Dengan

demikian, fakta tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta

hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh

Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur


ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.


Tingkat Pertama (hlm. 605, butir ketiga), yang menyatakan: ---

Fakta (hukum) tersebut tidak jelas sumbernya (saksi yang

menerangkannya) dan tidak sesuai dengan fakta yang



. ---

setelah menerima laporan Tim Re-Evaluasi dan Negosiasi,

memerintahkan menggunakan laporan Tim tersebut

sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS

RISI PT. PLN Disjaya dengan metode penunjukan langsung

judex factie

judex factie

judex factie

Margo Santoso

surat Dakwaan

(hlm. 11, butir keempat) dan/atau Surat Tuntutan (hlm. 526)

“

” -----------------

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2003 Terdakwa menerbitkan

SK Dirut PT. PLN Nomor : 1335.K/440/DIR/2003 yang mengangkat Fahmi

Mochtar selaku GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang menggantikan Margo

Santoso dan selanjutnya memerintahkan Margo Santoso melalui Sunggu

Aritonang untuk membuat pernyataan yang isinya seolah-olah

menerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT. Netway Utama

dan proses penunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai

dengan ketentuan. Sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 Margo

Santoso menerima konsep Surat Pernyataan Nomor:

014.Spn/061/D.IV/2003 dari Ronal Djaja Ibrahim selaku Manajer

Marketing PT. Netway Utama untuk ditandatanganinya;





persidangan, di mana saksi

menerangkan,

Demikian juga saksi menerangkan,

.

Keterangan kedua saksi ini diperkuat oleh , yang

menerangkan

,

. Akhirnya

sejalan dengan keterangan saksi-saksi tersebut,

menerangkan

,

. -----------------------------


Margo Santoso

Margo Santoso Zulkifli

Margo Santoso

Margo Santoso


Terdakwa

Margo Santoso Sunggu Anwar Aritonang

Terdakwa

Margo

Santoso Sunggu Anwar Aritonang

Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi agar

Sdr. menandatangani surat pernyataan. Dalam Rapat

Direksi yang tidak dihadiri oleh Terdakwa, Saksi pernah meminta Sdr.

untuk membuat surat pernyataan melalui

sehubungan dengan pekerjaan CIS-RIS I. Surat pernyataan tersebut

baku, dan bukan sesuatu benda baru, bunyinya standard, serta

disiapkan untuk proses pengadaan. jenis Surat Pernyataan seperti

yang dibuat oleh Sdr. telah berlaku di PT. PLN sejak

Tahun 1990.

bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perintah Terdakwa melalui

Sdr. , mengenai permintaan pembuatan surat

pernyataan yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses

kajian terhadap Proposal PT. Netway Utama, dan proses penunjukkan

langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan

bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan agar

Sdr. melalui Sdr. membuat

Pernyataan yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses

kajian terhadap Proposal PT. Netway dan proses penunjukan langsung

yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan

bahwa tidak pernah memerintahkan agar Sdr.

melalui Sdr. membuat Pernyataan

yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses kajian terhadap

Proposal PT. Netway dan proses penunjukan langsung yang telah

dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan



Terdakwa di atas, diperoleh Fakta Hukum bahwa

untuk

membuat Surat Pernyataan melalui saksi

. Oleh karena itu, tidak benar PEMOHON BANDING

(Terdakwa) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

dengan cara

Dengan demikian, fakta tersebut tidak

dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan kemudian

dijadikan pertimbangan hukum ole Tingkat

Pertama, untuk menyatakan unsur menyalahgunakan


karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi. ---------------


Tingkat Pertama (hlm. 606, butir pertama), yang menyatakan:

tidak ada

perintah dari Terdakwa kepada saksi Margo Santoso

Sunggu Anwar

Aritonang

Margo Santoso Sunggu Anwar

Aritonang

memerintahkan melalui

untuk membuat pernyataan yang isinya seolah-olah

menerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT. Netway

Utama dan proses penunjukan langsung yang telah dilakukan sudah

sesuai dengan ketentuan.

h judex factie

judex factie

“Bahwa atas surat Nomor:18.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 07 Nopember 2003,

saksi dengan sepengetahuan Terdakwa

meminta saksi untuk melakukan negosiasi ulang harga

kontrak dengan PT. Netway Utama, selanjutnya Fahmi Mochtar

memerintahkan Tim Penunjukan Langsung yang diketuai saksi Budi

Harsono untuk melakukan negosiasi ulang, kemudian tanpa melibatkan

Anggota Tim Panitia lainnya saksi dan saksi

menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp

142.791.000.000.- (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan

puluh satu juta rupiah) menjadi Rp. 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh

tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dicantumkan dalam

Berita Acara Nomor : 02/BA-NH/TPLCISRISI/KD/2003 tanggal 12 November

2003 dan atas kesepakatan penurunan harga kontrak tersebut saksi Fahmi


Fahmi Mochtar

Budi Harsono Gani Abdul

Gani


Mochtar melaporkan kepada Terdakwa dengan surat Nomor:

2087/06l/DIV/2003 tanggal 13 Nopember 2003; ” --------------------------



sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta (hukum)


. ----------------------------------------------------------------------





menerangkan,

.

Keterangan saksi ini sesuai

dengan keterangan saksi yang menerangkan

judex factie

Saksi pernah memerintahkan Sdr.

untuk melakukan re-negosiasi harga dengan PT. Netway Utama

berdasarkan perintah Dekom di dalam suratnya No. 19 Tanggal 21

Desember 2003, dan hal tersebut merupakan Tupoksi dari Saksi serta

Saksi tidak pernah mendapatkan perintah dari Terdakwa agar Sdr.

melakukan re-negosiasi harga dengan PT. Netway

Tim negosiasi adalah suatu Tim tertinggi dalam proses pengadaan,

dan Tim Negosiasi tidak bisa diintervensi oleh siapapun, adapun Tim

Negosiasi tersebut berjumlah ganjil.

bahwa saksi menerima surat dari Direktur Niaga dan Pelayanan

Pelanggan, yaitu Sdr. , tanggal 7 Nopember

2003, yang berisi agar dilakukan negosiasi ulang untuk mendapatkan

harga yang terbaik untuk CIS-RISI, di mana hal tersebut dilakukan oleh

tim yang lama, ditandatangani oleh GM yang lama dan baru, serta

dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) minggu, dan dilaporkan kembali

ke Direksi. Saksi tidak pernah mendapat perintah dari Terdakwa

untuk melakukan negosiasi ulang, dan pembuatan laporan ke Diraga.

Saksi melaporkan kepada PLN Pusat kepada Direktur Pelayanan

surat


532)


Fahmi Mochtar

Fahmi Mochtar

Fahmi Mochtar,



Pelanggan dan Niaga melalui surat dan surat tersebut ditembuskan

juga kepada seluruh Direksi, termasuk Direktur Utama. Oleh karena

surat Direktur Niaga yang ditujukan kepada Saksi juga ada

tembusannya, jadi Saksi mengikuti seperti itu. Dan didalam surat

tersebut, Saksi menyatakan bahwa telah terjadi negosiasi dan

penurunan harga dari Rp.142 milyar menjadi Rp.137 milyar termasuk

kondisi kenapa harga bisa turun.

bahwa hasil negosiasi harga kontrak Rp.137 Milyar adalah hasil Tim

Negosiasi ulang yang dilakukan di Bogor, kemudian Tim secara

bersama khususnya di motorisasi oleh Sdr. sebagai

Sekretaris, serta Sdr. membuat laporan itu kepada GM.

Direktur Niaga Sdr. tidak keberatan atas hasil

laporan Negosiasi ulang

bahwa hasil negosiasi yang

disepakati Rp.142 milyar tersebut, dilakukan negosiasi ulang lagi di

Bogor pada tanggal 11-12 Nopember. Di mana dalam negosiasi

tersebut hadir Sdr. yang memberikan arahan, sehingga

harga kontrak turun dari Rp.142 milyar menjadi Rp.137 milyar

bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Sdr.

agar Sdr. melakukan

negosiasi ulang harga kontrak dengan PT. Netway Utama. Kemudian

tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya, Sdr. dan

Sdr. menyepakati penurunan harga kontrak dari

Rp.142.791.000. 000,- (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus

sembilan puluh satu juta rupiah) menjadi Rp.137.132.000.000,-

(seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah)

Keterangan saksi ini diperkuat


. Keterangan saksi ini ditegaskan lagi oleh

saksi , menerangkan

.

Akhirnya ditegaskan pula oleh keterangan , yang

menerangkan

.

Keterangan Terdakwa ini diperkuat dengan bukti surat Nomor:

2087/06l/DIV/2003, tanggal 13 Nopember 2003 yang

ditandatangai oleh saksi , yang ditujukan kepada

Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan. Surat tersebut juga

Budi Harsono,

Dodoh Rahmat

Dodoh Rahmat


Djoko Tetratmo

Margo Santoso

Terdakwa

Sunggu Anwar Aritonang Fahmi Mochtar

Budi Harsono

Gani Abdul Gani

Fahmi Mochtar


ditembuskan kepada Direktur Utama, Direktur Transmisi dan

Distribusi, Direktur Keuangan, Direktur Pembangkitan dan

Energi Primer dan Direktur SDM dan Pengembangan Energi.

Dan sampai dengan saat ini tidak pernah ada bukti bahwa

Surat tersebut mendapat penolakan oleh Direktur Niaga dan

Pelayanan Pelanggan maupun Direksi yang ditembuskan. -----


Terdakwa, dan bukti surat di atas, diperoleh Fakta Hukum

bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya permintaan dari

saksi kepada saksi

untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT.

Netway Utama tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya

untuk menyepakati penurunan harga kontrak. Di samping itu,

Negosiasi harga dari Rp.142 Milyar menjadi Rp.137 Milyar

adalah kesimpulan dari Tim, yang mana saksi

memberikan arahan, sehingga harga kontrak menjadi turun

dan penurunan harga kontrak tersebut diketahui oleh Direksi,

di mana negosiasi tersebut dilakukan di Bogor. Oleh karena itu,

tidak benar PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah



.

Dengan demikian, fakta tersebut tidak dapat dikualifikasi

sebagai fakta hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan

hukum oleh Tingkat Pertama, untuk menyatakan



Margo Santoso


Fahmi Mochtar

mengetahui adanya permintaan dari saksi

kepada saksi untuk melakukan negosiasi ulang harga

kontrak dengan PT. Netway Utama tanpa melibatkan Anggota Tim

Panitia lainnya untuk menyepakati penurunan harga kontrak

judex factie



telah terpenuhi. ---------------------------------------------------------


Tingkat Pertama (hlm. 606, butir kedua, yang menyatakan:



sesungguhnya yang terungkap di depan persidangan. Fakta


. -----------------------------------------------------------------------


dan keberatan atas fakta hukum tersebut karena tidak sesuai



menerangkan

.

Keterangan saksi ini sesuai dengan keterangan saksi

, yang menerangkan

judex factie

judex factie

bahwa harga kontrak Rp.137 milyar adalah harga

yang wajar karena telah sesuai dengan perintah Dekom yang

memerintahkan melakukan penurunan harga kontrak senilai Rp.142

milyar Saksi memparaf Surat nomor: 03282/061/Dirut/2003, tanggal

14 Nopember 2003. Di mana Surat tersebut ditembuskan ke Direksi.

bahwa di dalam tata laksana surat, pada

dasarnya dapat dilihat subject dari pada surat tersebut, jika intern

atau antar Direktorat, biasanya setiap Direksi mencantumkan

“

” ------------------------------------------------------

Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan Direksi mengirimkan surat

Nomor: 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003 kepada Dewan

Komisaris PT. PLN untuk meminta persetujuan izin Roll Out CIS RISI

dengan menyatakan bahwa Direksi berkesimpulan harga kontrak senilai

Rp. 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh

dua juta rupiah) adalah wajar, padahal penentuan harga tersebut tidak

melalui rapat Direks i;

surat

Dakwaan (hlm. 12, butir kedua) dan/atau Surat Tuntutan (hlm.

535)


Juanda

NIW


parafnya. Tetapi, jika subject-nya menyangkut satu domain Direktorat,

cukup satu Direktur terkait yang paraf. Sehingga, bisa ditelusuri dari

mana dan siapa konseptor atau drafter surat tersebut. Saksi mengikuti

Rapat Konsultasi dengan Direksi-Komisaris. Yang pertama tanggal 29

Oktober 2003, 7 Nopember 2003 dan 20 Nopember 2003. Saksi

mencatat item yang pada prinsipnya Dewan Komisaris sangat

mendukung program CIS-RISI ini, oleh karena bisa meningkatkan

revenue protection dan meningkatkan pelayanan pelanggan, dan

pesan dari Dewan Komisaris adalah melakukan list cost prinsiple.

Semua anggota Direksi menghadiri rapat konsultasi dengan Dewan

Komisaris. Terkait harga kontrak yang diajukan oleh Sdr.

adalah wajar.

terdapat 3 (Tiga) rapat konsultasi Direksi-Dewan Komisaris terkait

masalah CIS RISI yaitu pada tanggal 29 Oktober 2003, 7 Nopember

2003 dan 20 Nopember 2003

bahwa Saksi melaporkan kepada PLN Pusat kepada Direktur

Pelayanan Pelanggan dan Niaga melalui surat, dan surat tersebut

ditembuskan juga kepada seluruh Direksi, termasuk Direktur Utama.

Oleh karena surat Direktur Niaga yang ditujukan kepada Saksi juga

ada tembusannya, jadi Saksi mengikuti seperti itu. Dan di dalam surat

tersebut, Saksi menyatakan bahwa telah terjadi negosiasi dan

penurunan harga dari Rp.142 milyar menjadi Rp.137 milyar, termasuk

kondisi kenapa harga bisa turun

bahwa

tidak benar apabila Direksi tidak mengetahui mengenai harga kontrak

Rp.137.132. 000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga

puluh dua juta rupiah) adalah harga yang wajar

Margo

Santoso

Fahmi Mochtar,

Terdakwa

Di samping itu, saksi menerangkan

. Keterangan saksi ini diperkuat


. Terakhir, sejalan dengan

keterangan saksi-saksi tersebut, menerangkan

. Keterangan

Terdakwa ini diperkuat dengan bukti surat Nomor:

03282/061/Dirut/2003, tanggal 14 Nopember 2003, yang

senyatanya surat tersebut ditembuskan kepada Dewan Direksi.


Dan sampai dengan saat ini “tidak pernah” ada bukti bahwa

Surat tersebut mendapat penolakan dari Dewan Direksi. ------


Terdakwa, dan bukti surat di atas, diperoleh Fakta Hukum

bahwa Surat Nomor: 03282/061/

Dirut/2003, tanggal 14 Nopember 2003, beserta juga dengan

harga wajar kontrak yang sudah disepakati. Di samping itu,

Surat tersebut diparaf oleh saksi , yang

mana menurut tata laksana surat di dalam PLN, orang yang

. Oleh karena itu, tidak

benar PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah menyalahgunakan


karena jabatan atau kedudukan dengan cara

Dengan demikian, fakta

tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan

kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh

Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur menyalahgunakan


karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi. ----------------


Tingkat Pertama (hlm. 606, butir ketiga), yang menyatakan: --

Direksi mengetahui


memparaf surat adalah pengonsep surat

mengirimkan surat

Nomor: 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003 kepada

Dewan Komisaris PT. PLN untuk meminta persetujuan izin Roll Out CIS

RISI dengan menyatakan bahwa Direksi berkesimpulan harga kontrak

senilai Rp.137.132. 000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus

tiga puluh dua juta rupiah) adalah wajar, padahal penentuan harga

tersebut tidak melalui rapat Direksi.

judex factie

judex factie

“Bahwa atas dasar surat Terdakwa Nomor 03282/061/Dirut/2003 tesebut,

Dewan Komisaris melalui surat Nomor: 19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21

November 2003 memberikan jawaban bahwa Dewan Komisaris menilai


masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biaya seperti

biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan training board

sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun Terdakwa dalam

surat Nomor: 03618/06l/Dirut/ 2003 tanggal 22 Desember 2003 kepada

GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyatakan seolah-olah

Dewan Komisaris telah memberi persetujuan sehingga untuk efektifitas

pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Terdakwa memerintahkan

Fahmi Mochtar membentuk Kepanitiaan yang baru dengan melibatkan

anggota Tim Re-Negosiasi yang lama. Sehingga Fahmi Mochtar membuat

Surat No.047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penunjukan

PT. Netway Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll

Out CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT. PLN

Disjaya dan Tangerang dengan nilai pekerjaan Rp 137.132.000.000,-

(seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) serta

membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK GM PT. PLN Disjaya dan

Tangerang Nomor : 012.K/02l/GMS.IV/2004 tanggal 10 Februari 2004

yang diketuai oleh Hariyanto; ” ----------------------------------------------

Fakta hukum tersebut di atas tidak jelas sumbernya (saksi




.



dengan fakta-fakta yang sesungguhnya terungkap di depan

persidangan, di mana saksi menerangkan

. Serta

. Keterangan saksi ini sesuai dengan keterangan saksi

, yang menerangkan

judex factie

bahwa

dalam Surat Nomor 19.pst. tanggal 21 Nopember 2003 dari Dekom,

terdapat kata-kata “on actual basis” dan kata-kata “kami (Dekom)

mendukung” dalam Surat Nomor 19.pst. tanggal 21 Nopember

2003, tidak ada permintaan untuk melakukan negosiasi ulang, dan

melapor kembali kepada Dekom setelah harga kontrak menjadi Rp.137

Milyar

bahwa dalam Surat Nomor 19.pst.

surat Dakwaan

(hlm. 13, butir pertama) dan/atau Surat Tuntutan (hlm. 537)

Parno Isworo

Juanda NIW


tanggal 21 Nopember 2003 dari Dekom, terdapat kata-kata “on actual

basis” dan kata-kata “kami (Dekom) mendukung” dalam Surat

Nomor 19.pst. tanggal 21 Nopember 2003, tidak ada permintaan

untuk melakukan negosiasi ulang, dan melapor kembali kepada

Dekom setelah harga kontrak menjadi Rp.137 milyar

bahwa pada tanggal 22 Desember 2003, Saksi

mendapat surat dari Direktur Utama PLN tentang CIS-RISI. Kemudian

Saksi menginterpretasikan bahwa pekerjaan Roll Out CIS RISI dapat

disetujui untuk dilaksanakan, di mana kontrak dengan PT. Netway

Utama adalah Roll Out, Software dan Support implementasinya. Di

samping itu juga, agar dibentuk tim supaya pelaksanaannya dapat

efektif Saksi mendapatkan surat tembusan dari Dewan Komisaris

tertanggal 21 Nopember 2003. Saksi menginterpretasikan Surat

Nomor: 03618/06l/ Dirut/2003, tanggal 22 Desember 2003 sebagai

perintah dari Terdakwa

bahwa

Surat No. 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22 Desember 2003,

bukanlah suatu perintah untuk tanda tangan kontrak. Melainkan

Surat dimaksud untuk melanjutkan proses. Dan Surat tersebut

ditembuskan ke Dewan Komisaris. Saksi memparaf Surat Dirut ke GM

Disjaya nomor: 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22 Desember 2003, di

mana sebelumnya terdapat paraf dari Sdr. Saksi

menyodorkan Surat No. 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22 Desember

2003 untuk ditandatangani oleh Terdakwa

bahwa Terdakwa

menandatangani Surat Nomor: 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22

Desember 2003, yang mana pengonsep surat tersebut adalah Sdr.

Surat tersebut telah sesuai dengan

permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam surat

. Serta

. Keterangan

saksi ini diperkuat dengan keterangan saksi ,

yang menerangkan

.

. Kemudian terdapat fakta, yaitu

keterangan saksi , menerangkan

. Serta

. -----------------------------

Terakhir, keterangan saksi-saksi tersebut ditegaskan oleh

keterangan , yang menerangkan

.

Fahmi Mochtar


Zulkifli

Terdakwa



Nomor: 19.Pst/DK-PLN/2003, tanggal 21 Nopember 2003 Surat

dimaksud bukanlah surat perintah untuk tanda tangan kontrak

Roll Out

Roll Out

point

“Bahwa usulan untuk pekerjaan outsourcing Roll-Out CIS-RISI dapat disetujui untuk dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang diminta oleh Dewan Komisaris.

. Dan

.

Keterangan Terdakwa ini diperkuat dengan bukti surat Nomor:

19.Pst/DK-PLN/2003, tanggal 21 Nopember 2003, di mana Surat

dimaksud tidak pernah menyatakan bahwa Dewan Komisaris

belum dapat memberikan persetujuan karena di dalam

pekerjaan CIS-RISI harus dimintakan persetujuan

RUPS, dan tidak ada permintaan untuk melakukan negosiasi

ulang dan melaporkan kembali kepada Dekom setelah harga

kontrak menjadi Rp. 137 milyar. Dalam surat dimaksud tertulis

jelas dan nyata bahwa Dewan Komisaris pada prinsipnya dapat

mendukung usulan kontrak pelaksanaan CIS-RISI

keseluruh PT. PLN (Persero) UBD Jakarta Raya dan Tangerang,

serta surat tersebut ditembuskan kepada GM PT. PLN (Persero)

UBD Jaya Tangerang. Kemudian dikuatkan juga oleh Bukti

Surat Nomor: 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22 Desember 2003,

di mana pada 1 (Satu) dinyatakan, --------------------------

” ----------------

Di samping itu, Surat tersebut juga ditembuskan kepada

Dewan Komisaris dan Direksi PT. PLN (Persero). ------------------

Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa,

dan Bukti Surat di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa

Dewan Komisaris telah memberi persetujuan karena Dekom

pada prinsipnya dapat mendukung usulan kontrak

pelaksanaan Roll Out CIS-RISI. Dan Terdakwa bukanlah orang

yang membuat Surat Nomor: 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22

Desember 2003, melainkan Surat tersebut telah mendapat paraf

dari saksi selaku Direktur Pelayanan Sunggu Anwar Aritonang


Pelanggan dan Niaga, yang mana menurut tata laksana surat di

dalam PLN, orang yang memparaf surat adalah orang yang

mengonsep surat dimaksud. Surat Nomor: 03618/06l/

Dirut/2003, tanggal 22 Desember 2003, juga ditembuskan

kepada Dewan Komisaris dan juga Direksi yang sampai saat ini

tidak pernah diketemukan bukti bahwa Dewan Komisaris dan

juga Direksi menolak dengan tegas surat dimaksud. Dalam

poin 1 (Satu) Surat Nomor: 03618/06l/ Dirut/2003, tanggal 22

Desember 2003, nyata-nyata tertulis bahwa GM Disjaya dalam

hal ini saksi harus memerhatikan ketentuan

yang diminta oleh Dewan Komisaris. Apabila merujuk pada

Surat Nomor: 19.Pst/DK-PLN/2003, tanggal 21 Nopember 2003

yang juga ditembuskan kepada GM PLN Disjaya, maka GM PLN

Disjaya haruslah dipandang mengetahui maksud permintaan

dari Dewan Komisaris.-------------------------------------------------

Di samping itu, ditemukan fakta hukum bahwa tidak benar

adanya perintah PEMOHON BANDING (Terdakwa) agar saksi

membuat Surat No. 047/061/D.IV/2004, tanggal

16 Januari 2004. Di mana hal tersebut merupakan interpretasi

dari saksi . Oleh karena itu, tidak benar

PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah menyalahgunakan



Fahmi Mochtar

Fahmi Mochtar

Fahmi Mochtar

Terdakwa dalam

surat Nomor: 03618/06l/Dirut/2003 tanggal 22 Desember 2003

kepada GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyatakan

seolah-olah Dewan Komisaris telah memberi persetujuan sehingga

untuk efektifitas pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Terdakwa

memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk Kepanitiaan yang baru

dengan melibatkan anggota Tim Re-Negosiasi yang lama. Sehingga

Fahmi Mochtar membuat Surat No.047/061/D.IV/2004 tanggal 16


Januari 2004 tentang Penunjukan PT. Netway Utama sebagai

Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI di seluruh

Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT. PLN Disjaya dan Tangerang

dengan nilai pekerjaan Rp 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh

milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) serta membentuk Tim

Penyusunan Kontrak dengan SK GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang

Nomor: 012.K/02l/GMS.IV/2004 tanggal 10 Februari 2004 yang

diketuai oleh

judex factie

judex factie

Hariyanto. -------------------------------------------------

Dengan demikian, fakta tersebut tidak dapat dikualifikasi

sebagai fakta hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan

hukum oleh Tingkat Pertama, untuk menyatakan



telah terpenuhi. ----------------------------------------------------------


Tingkat Pertama (hlm. 607, alinea pertama, dan kedua), yang

menyatakan: -----------------------------------------------------------

“

” --------------------------------------------------------------------

“

Bahwa Terdakwa selama masa proses penyusunan kontrak berulang-ulang menghubungi Fahmi Mochtar dan mendesak agar segera menandatangani

kontrak dengan PT. Netway Utama dan untuk itu Terdakwa menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0016-l SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret

2004, sehingga Fahmi Mochtar bersama Gani Abdul Gani pada tanggal 29

April 2004 menandatangani surat perjanjian kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN Disjaya dengan PT. Netway Utama Nomor: PLN

Disjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor: PT. Netway Utama Nomor:

800/Net/PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 bulan (multiyears);

Bahwa penandatangan kontrak tersebut dilakukan tanpa adanya

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal sesuai dengan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) Tahun 1998 terhadap

perjanjian kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain yang mempunyai

dampak keuangan bagi Perseroan untuk jangka waktu lebih dari 1 (Satu) tahun atau 1 (Satu) siklus usaha hanya dapat dilakukan Direksi setelah


mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan

tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; ” ------------------------





. -----




persidangan, di mana saksi menerangkan

. Serta

.

Kemudian bantahan terhadap fakta (hukum) ini ditegaskan

oleh keterangan saksi , yang menerangkan

.

judex factie

bahwa

Saksi tidak mengetahui, di mana secara berulang Terdakwa

memerintahkan Sdr. untuk menghubungi

Saksi agar Saksi segera menyelesaikan kontrak dengan PT. Netway

Utama Tim Pembuat Kontrak melaporkan kepada Saksi, bahwa

General Manager tidak mempunyai kewenangan untuk

menandatangani kontrak CIS-RISI. Kemudian Saksi menghadap

Terdakwa untuk menyampaikan bahwa Saksi tidak mempunyai

kewenangan untuk menandatangani kontrak karena batasan-batasan

dan rencana untuk pembuatan Hak Cipta. Setelah menghadap

Terdakwa, Saksi menyodorkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh

Tim Penyusun Kontrak untuk ditandatangani oleh Terdakwa

bahwa

program CIS-RISI yang ada pada Distribusi DKI secara spesifik

dinyatakan dalam RKAP 2002, lalu dialokasikan anggarannya

sejumlah Rp.150 milyar. Setelah RKAP disetujui, Direksi mengerti

bahwa program CIS-RISI pun juga telah disetujui Anggaran CIS-RISI

diluncurkan atau berarti dianggarkan kembali dalam RKAP 2003.

Pekerjaan CIS-RISI tidak pernah dimintakan untuk dihentikan oleh

surat Dakwaan

(hlm. 13, butir kedua) dan/atau Surat Tuntutan (hlm. 545)

Fahmi Mochtar


Parno Isworo


Pemegang Saham Dalam catatan RUPS RKAP tahun 2003, dan RUPS

RKAP 2004 terdapat catatan mengenai RUPS yang meminta supaya

PLN melakukan outsourcing. Yang mana Pegawai diminta supaya

dikurangi, agar lebih efisien Setiap kali di dalam RUPS, Kuasa

Pemegang Saham mengatakan,

“ini kalau setiap kali sudah di setujui dalam RUPS, terus kemudian waktu mau tanda tangan kontrak, minta izin RUPS lagi, menjadi berlebihan.”

Sehingga, pada saat itu sudah dipikirkan mengenai threshold, atau

ambang berapa yang boleh disetujui oleh Direksi. Direksi PT.

PLN (Persero) periode 1998 – 2008 selalu mendapatkan acquit et de

charge

bahwa dalam keputusan RUPS tanggal

31 Desember 2003, terdapat butir yang menyatakan perusahaan PLN

harus melakukan outsourcing untuk meningkatkan tingkat

perusahaan. Kemudian Dewan Komisaris juga memberikan catatan

dalam RUPS tersebut, yaitu agar supaya pengadaan CIS-RISI

dilakukan sesuai aturan dan memegang prinsip list cost. PLN harus

melakukan outsourcing adalah Keputusan RUPS RKAP 2004 Apabila

Direksi menentang keputusan RUPS, maka Direksi akan mendapatkan

sanksi

bahwa jika tidak ada

acquit et de charge yang pelaksanaannya dilakukan oleh Deputi,

Direksi sudah diganti. Sanksi apabila Direksi tidak mendapatkan

acquit et de charge, Direksi tersebut akan diganti. Saksi mengetahui

mengenai RKAP 2001, 2002, dan 2003, dan juga pernah dilaporkan

Laporan Manajemen mengenai pelaksanaan-pelaksanaan yang

dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Dampak efek signifikan adalah

secara umum yang bisa merugikan perseroan secara signifikan dan

menimbulkan liabilities, sehingga berakibat pada potential liabilities

pada pemegang saham dalam hal ini pemerintah

bahwa tidak ada spesifik kerugian, dan jika memang

ada, maka ada lampu merah dari Deputi, serta ada laporan khusus

.

.

------------------------------------------

---------------------------------------

Serta

. Keterangan saksi ini sesuai dengan keterangan saksi

, menerangkan

.

. Keterangan saksi ini diperkuat dengan keterangan saksi

, yang menerangkan

. Serta Saksi

menerangkan

Juanda NIW

Laksamana Sukardi


dari auditor

bahwa dalam prakteknya Kuasa

Pemegang Saham menyetujui RUPS RKAP perusahaan, artinya pada

tahun itu disetujui anggarannya, akan tetapi tidak ada permintaan

dari Dewan Direksi, bahwa proyek ini sudah mendapat izin RUPS atau

tidak, namun Saksi selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Good

Governance, Saksi memberikan keleluasaan tugas pokok dan fungsi 3

organ utama di dalam BUMN, Pemegang Saham, Komisaris dan

Direksi, dan harus taat terhadap asas dan peraturan perundangan.

Proyek Roll Out CIS-RISI tidak pernah ditolak oleh Pemegang Saham

dalam RUPS. Saksi menerima informasi Laporan Manajemen

Saksi menandatangani RUPS RKAP 2002

bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berulang-ulang

mendesak Sdr. untuk segera menandatangani

perjanjian antara PT. Netway Utama dan PLN Disjaya

bahwa Sdr.

meminta kepada Terdakwa untuk menandatangani Surat

Kuasa Khusus. Kemudian Terdakwa menandatangani Surat Kuasa

Khusus setelah meminta pertimbangan dari Sdr.

yang mana Sdr. memberikan pertimbangan bahwa

.

. Keterangan Saksi ini sesuai dengan saksi

, menerangkan

. Dan

.------------------------------

Kemudian bantahan terhadap fakta (hukum) ini diperkuat

dengan keterangan saksi , yang menerangkan

. Akhirnya

sejalan dengan itu, menerangkan

---------------------------------


Terdakwa tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa

Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi

untuk mempercepat penandatanganan kontrak. Di samping itu,

bahwa Surat Kuasa Khusus diajukan sendiri oleh saksi

, dan bukan merupakan inisiatif dari Terdakwa untuk

Roes

Aryawijaya

Budi Harsono

Fahmi Mochtar

Terdakwa Fahmi

Mochtar

Rex Panambunan

Rex Panambunan

Fahmi Mochtar

Fahmi

Mochtar

Surat Kuasa Khusus tersebut dibutuhkan untuk mengurus hak

kepemilikan CIS-RISI di Pengadilan


mempercepat penandatanganan kontrak. Di samping itu juga,

anggaran pekerjaan CIS-RISI sudah disahkan dalam

RKAP tahun 2002, dan diluncurkan tahun 2003 dan 2004, di

mana Pemegang Saham tidak pernah memberhentikan proyek

CIS-RISI atau menarik dana yang dicadangkan. Serta

dalam hal ini pun Direksi selalu mendapatkan

dari RUPS. ------------------------------------------------------

Oleh karena itu, tidak benar PEMOHON BANDING (Terdakwa)

telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara

Serta tidak benar

PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah menyalahgunakan



. Dengan demikian, fakta tersebut tidak

dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan kemudian

dijadikan pertimbangan hukum oleh Tingkat

Pertama, untuk menyatakan unsur menyalahgunakan


karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi. ---------------

7.10. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak sependapat

dengan pertimbangan hukum Tingkat Pertama

(hlm. 608, alinea pertama), yang menyatakan: ------------------

Roll Out

Roll Out

acquit et de

charge

Terdakwa selama masa proses penyusunan kontrak berulang-ulang

menghubungi saksi dan mendesak agar segera

menandatangani kontrak dengan PT. Netway Utama dan untuk itu

Terdakwa menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0016-l

SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004.

penandatangan

kontrak tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS)

judex factie

judex factie

Fahmi Mochtar


“

;” ---------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas,

maka Majelis berpendapat, perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui

penunjukan langsung PT. Netway Utama dalam pengadaan Jasa

Outsourcing Roll Out CIS RISI PT PLN Disjaya tidak sesuai dengan

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 138.K/010/DIR/2002

tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan dan

Keputusan Direksi Nomor: O38.K/92O/DlR/1998 tentang Pengadaan

Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) dan Anggaran Dasar PT PLN yang

dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor

38, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah

terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa

Bahwa pertimbangan hukum Tingkat Pertama

tersebut keliru dan menyesatkan. Oleh karena itu perlu lebih

dahulu dibuktikan 2 (dua) isu hukum dalam pertimbangan

hukum tersebut, yakni, pertama, apakah benar penunjukan

langsung tersebut tidak sesuai dengan

Kedua, apakah benar PEMOHON BANDING (Terdakwa)

Bahwa SK Direksi No. 038.K/920/Dir/1998 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) pada Bab

IV.4 mengatur mengenai penunjukan langsung. Menurut Surat

Keputusan tersebut penunjukan langsung dapat dibenarkan

dengan ketentuan sebagai berikut: --------------------------------

judex factie

Keputusan Direksi PT

PLN (Persero) Nomor: 138.K/010/DIR/2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan dan Keputusan

Direksi Nomor: 038.K/92O/DlR/1998 tentang Pengadaan Barang

dan Jasa di PT PLN (Persero) dan Anggaran Dasar PT PLN ?

telah

menyetujui penunjukan langsung PT. Netway Utama dalam

pengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI PT PLN Disjaya ?

Pengadaan barang/ jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung untuk jenis pekerjaan/pengadaan sebagai berikut:


a. Pekerjaan yang kebutuhannya sangat mendesak yang tidak dapat ditunda-tunda lagi berhubung dengan telah terjadinya bencana, untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengancam jiwa manusia dan

.b. Pengadaan barang/jasa yang sifat kebutuhannya hanya dapat

dipenuhi oleh rekanan tertentu, atau yang

dapat melaksanakan pekerjaan spesifik. Pengadaan barang spesifik harus memenuhi syarat sebagai berikut:Rekanan yang bersangkutan harus merupakan pabrikan (engine maker dan atau primary manufacture) atau agen tunggal yang dibuktikan denganperjanjian keagenan dengan pabrikan yang bersangkutan, izin dari Departemen Perdagangangan dan Perindustrian serta tersedianya daftar harga/daftar produk barang/jasa spesifik beserta unit harga penawaran (price quotation/ catalog/performa invoice) dari pabrikan yang bersangkutan.

Roll Out

Law Office of Remy & Darus

Outsourcing

menghindarkan kerugian PLN yang lebih besar

satu-satunya yang menjual barang-barang bersangkutan (barang-barang spesifik)

Menurut SK Direksi No. 038.K/920/Dir/1998 tersebut di atas,

jenis pekerjaan CIS-RISI adalah memenuhi

persyaratan untuk dilakukan Penunjukkan Langsung karena

pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk

. Hal

tersebut juga telah sesuai dengan Kajian Hukum dari Kantor

yang pada pokoknya menyatakan

bahwa: -------------------------------------------------------------------

- Penyeragaman rencana Induk Sistem Jaringan (RISI) merupakan

kebutuhan yang sangat mendesak untuk menghindari kerugian

yang sangat besar, sebab:

8. Sistem pengelolaan data dan informasi PT PLN Disjaya dan

Tangerang dalam keadaan saat ini sangat mengkhawatirkan.

9. Adanya kerugian yang nyata dan yang potensial apabila tidak

diatasi segera dapat mengakibatkan PT PLN menderita kerugian

yang lebih besar lagi.

- CIS RISI dapat dikualisikasi barang spesifik, sehingga

penunjukan langsung PT Netway sebagai pemilik hak cipta

menghindarkan

kerugian PLN yang lebih besar dan satu-satunya yang menjual

barang-barang bersangkutan (barang-barang spesifik)


program Netway CCBS telah sesuai dengan ketentuna butir

IV.4.1.b. Keputusan Direkstur PT. PLN No. 038.K/920/Dir/1998.

- CIS RISI merupakan pekerjaan lanjutan dari

pekerjaan yang lalu, maka sesuai dengan ketentuan pasal

IV.4.1.b. Dir. 038 PLN dapat dilakukan penunjukan langsung

melalui negosiasi harga berdasarkan HPS.

- PT. PLN telah memenuhi persyaratan penunjukan langsung

sesuai ketentuan butir IV.4.2. S.K. Direksi No.

038.K/920/Dir/1998 yakni membuat analisis dan spesifikasi

teknis untuk mendukung alasan mendesaknya kebutusan CIS

RISI.

Di samping itu, Kantor Hukum RSP juga memberikan kajian

hukumnya pada tanggal 29 Mei 2001 yang pada pokoknya

yang bersifat dapat diterbitkan kepada PT.

Netway Utama untuk memulai pekerjaan persiapan guna

menghindari penundaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi

PLN Disjaya. ----------------------------------------------------------------

Bahwa sehubungan dengan penunjukan langsung PT. Netway

Utama, sesuai dengan fakta yang terungkap dihadapan

Tingkat Pertama serta berdasarkan keterangan saksi-saksi,

keterangan ahli, bukti surat, dan keterangan terdakwa yang telah

kami uraikan sebelumnya, maka diperoleh Fakta Hukum,

PEMOHON BANDING (Terdakwa)

Outsourcing

letter to

proceed non-binding

judex

factie

tidak pernah mengadakan

kesepakatan dengan saksi serta tidak mengetahui

perihal proposal PT. Netway Utama yang dipresentasikan di PLN

Disjaya dan Tangerang, serta Presentasi yang dilakukan saksi

adalah atas inisiatif sendiri. PEMOHON BANDING

(Terdakwa) juga tidak pernah meminta saksi

untuk mempresentasikan proposal mengenai pekerjaan SIMPEL

RISI, akan tetapi saksi berinisiatif sendiri untuk

meminta izin presentasi ke Pusat. Setelah dilakukan presentasi,

Gani Abdul Gani

Gani

Abdul Gani

Gani Abdul Gani

Gani Abdul Gani


tidak ada kesepakatan yang terjadi antara PLN Pusat dengan PT.

Netway Utama. Yang ada hanyalah antusias positif dari Terdakwa

sehubungan dengan proposal PT. Netway dan arahan dari

Terdakwa yang apabila memungkinkan, proposal PT. Netway dapat

diajukan dan dievaluasi terlebih dahulu ke PLN Disjaya &

Tangerang. Pemberian arahan tersebut juga masuk dalam ruang

lingkup tugas Terdakwa. Laporan tersebut ditujukan kepada Direksi

dan bukan kepada Terdakwa. juga

tidak pernah meminta atau memerintahkan kepada saksi

agar mengajukan penawaran kepada PLN Disjaya dan

Tangerang.

outsourcing

Letter of Intent

legal

PEMOHON BANDING (Terdakwa)

Selain dari itu, diperoleh beberapa Fakta Hukum,

antara lain: ----------------------------------------------------------------

Bahwa saksi dalam suratnya Nomor:

1308/06l/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 menyebutkan

meningkatkan kinerja perusahaan dengan sistem .

Dan saksi membuat Surat dimaksud berdasarkan

laporan dalam Sidang Direksi, serta Terdakwa tidak pernah

memberikan kepada saksi

sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 4323/060/DITSAR/

2000 tanggal 13 Oktober 2000; ---------------------------------------

Bahwa yang meminta untuk dilakukan kajian hukum mengenai

aspek PT. Netway Utama ke kantor hukum RSP adalah

bukan atas perintah/arahan dari Terdakwa, melainkan atas

perintah/arahan dari saksi ; ----------------------------

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan laporan dari saksi

mengenai 6 (enam) kontrak. Apalagi

mempersilahkan saksi untuk menandatangani

perjanjian 6 (enam) kontrak tersebut; --------------------------------

Gani

Abdul Gani

•

•

•

Margo Santoso

Aziz Sabarto

Margo Santoso

Aziz Sabarto

Margo Santoso

Margo Santoso


•

•

•

•

•

•

Bahwa Surat Nomor: 2117/061/DIRUT/2001, tanggal 14


; -------------------------------------------------------

Bahwa tidak ada penjelasan mengenai biaya yang masih belum

akurat, melainkan Dekom dalam hal ini sangat mendukung

proyek CIS-RISI karena dapat mengatasi permasalahan yang

terjadi akibat lemahnya sistem IT pada PLN Disjaya, kemudian

dalam hal masalah biaya ( ) CIS-RISI akan dinegosiasikan

kembali. Dan Surat Nomor: 2117/061/DIRUT/ 2001, tanggal 14


; --------------------------------------------------------

Bahwa atas

surat Terdakwa No. 3163/070/Sekper/2001, tanggal 23

Nopember 2001, kepada saksi ; ---------------------

Bahwa senyatanya saksi lah yang

memerintahkan Tim Re-Evaluasi dan Negosiasi untuk

memutuskan penghentian negosiasi dan

; ----------------------------------------------

Bahwa

untuk membuat Surat Pernyataan melalui saksi

; --------------------------------------------

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya permintaan dari

saksi kepada saksi

untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT.

Netway Utama tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya

untuk menyepakati penurunan harga kontrak. Di samping itu,

Negosiasi harga dari Rp.142 Milyar menjadi Rp.137 Milyar

adalah kesimpulan dari Tim, yang mana saksi


oleh rapat Direksi


oleh rapat Direksi

Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan

Margo Santoso

Margo Santoso

melakukan

Penunjukkan Langsung

tidak ada perintah dari Terdakwa kepada saksi Margo

Santoso Sunggu

Anwar Aritonang


Margo Santoso

cost


memberikan arahan, sehingga harga kontrak menjadi turun dan

penurunan harga kontrak tersebut diketahui oleh Direksi, di

mana negosiasi tersebut dilakukan di Bogor; -----------------------

Bahwa Surat Nomor: 03282/061/

Dirut/2003, tanggal 14 Nopember 2003, beserta juga dengan

harga wajar kontrak yang sudah disepakati. Di samping itu,

Surat tersebut diparaf oleh saksi , yang

mana menurut tata laksana surat di dalam PLN, orang yang

; ----------------------------

Bahwa Dewan Komisaris telah memberi persetujuan karena

Dekom pada prinsipnya dapat mendukung usulan kontrak

pelaksanaan Roll Out CIS-RISI. Terdakwa bukanlah orang yang

membuat Surat Nomor: 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22

Desember 2003, melainkan Surat tersebut telah mendapat paraf

dari saksi selaku Direktur Pelayanan

Pelanggan dan Niaga, yang mana menurut tata laksana surat di

dalam PLN, orang yang memparaf surat adalah orang yang

mengonsep surat dimaksud. Serta Surat Nomor: 03618/

06l/Dirut/2003, tanggal 22 Desember 2003, juga ditembuskan

kepada Dewan Komisaris dan juga Direksi yang sampai saat ini

tidak pernah diketemukan bukti bahwa Dewan Komisaris dan

juga Direksi menolak dengan tegas surat dimaksud. Dalam poin

1 (Satu) Surat Nomor: 03618/06l/ Dirut/2003, tanggal 22

Desember 2003, nyata-nyata tertulis bahwa GM Disjaya dalam

hal ini saksi harus memerhatikan ketentuan

yang diminta oleh Dewan Komisaris. Apabila merujuk pada

Surat Nomor: 19.Pst/DK-PLN/2003, tanggal 21 Nopember 2003

yang juga ditembuskan kepada GM PLN Disjaya, maka GM PLN

•

•

Direksi mengetahui


memparaf surat adalah pengonsep surat


Fahmi Mochtar


Disjaya haruslah dipandang mengetahui maksud permintaan

dari Dewan Komisaris; --------------------------------------------------

Bahwa tidak benar adanya perintah PEMOHON BANDING

(Terdakwa) agar saksi membuat Surat No.

047/061/D.IV/2004, tanggal 16 Januari 2004. Di mana hal

tersebut merupakan interpretasi dari saksi ; ----

Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi

untuk mempercepat penandatanganan kontrak. Di

samping itu, bahwa Surat Kuasa Khusus diajukan sendiri oleh

saksi , dan bukan merupakan inisiatif dari

Terdakwa untuk mempercepat penandatanganan kontrak. Di

samping itu juga, anggaran pekerjaan CIS-RISI sudah

disahkan dalam RKAP tahun 2002, dan diluncurkan tahun

2003 dan 2004, di mana Pemegang Saham tidak pernah

memberhentikan proyek CIS-RISI atau menarik dana

yang dicadangkan. Serta dalam hal ini pun Direksi selalu

mendapatkan dari RUPS. -----------------------

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut, maka menurut

hemat kami, pertimbangan hukum Tingkat Pertama di

atas, merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tanpa

dasar fakta yang jelas. Sebab, Penunjukkan Langsung telah

disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, serta diketahui oleh

Menteri BUMN melalui Deputi I UPISET, dan juga hal tersebut tidak

bertentangan dengan S.K. Direksi PT PLN (Persero) Nomor:

138.K/010/DIR/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pelayanan Pelanggan dan Keputusan Direksi Nomor:

038.K/92O/DlR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT.

PLN (Persero) dan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) yang dimuat

•

•

Fahmi Mochtar

Fahmi Mochtar

Fahmi

Mochtar

Fahmi Mochtar

Roll Out

Roll Out

acquit et de charge

judex factie

Outsourcing


dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38.

Di samping itu, apabila merujuk kepada S.K. Direksi PLN No. 075

Tahun 2002, yang

adalah

. Di samping itu, Tingkat

Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam

mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan. Sebab pertimbangan hukum Tingkat

Pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa pekerjaan

Roll-Out CIS RISI PLN Disjaya dan Tagerang ini telah mendapat

persetujuan dari Dewan Komisaris dan Pemegang saham, hal

tersebut dapat dilihat dari: ----------------------------------------------

a. RKAP tahun 2002, dikatakan, “Pelaksanaan Roll-Out CIS-RISI

Distribusi Jaya dan Tangerang telah

dapat dibuktikan kemanfaatannya (proven) dan mengikuti prinsip-

prinsip good corporate governance serta peraturan-peraturan yang

berlaku sehingga dapat dicapai efisiensi biaya secara menyeluruh”;

( ) ----------------------------------------------

Selanjutnya mengenai Implementasi CIBS dinyatakan, “ Kegiatan

lainnya pada tahun 2002 adalah melakukan implementasi sistem

informasi Customer Information and Billing System (CIBS) dan

melaksanakan Roll-Out CIBS disemua Unit Pelayanan (UP) di UB

Distribusi Jaya dan Tangerang. Pada Tahun 2004 sistem informasi

CIBS tersebut direncanakan ditingkatkan menjadi IBP-CIS. Untuk

tahun 2002 pendanaannya dianggarkan sebesar Rp.

150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) masuk dalam

biaya administrasi dan pelaksanaannya menunggu persetujuan

Dewan Komisaris/RUPS; ( ) -------------

b. Dalam RUPS RKAP tahun 2003, diputuskan mengenai biaya Roll-out CIS RISI sebagai biaya luncuran program tahun 2002; (

) ------------------------------------------------------

mempunyai wewenang untuk melakukan

“Penunjukkan Langsung” di bawah tanggung jawab Pimpinan

Unit atau

dapat dilakukan bilamana

RKAP Tahun 2002 hal 5



General Manager judex factie

judex factie


c. Dalam risalah rapat konsultasi Dewan Komisaris dengan Direksi PT. PLN (Persero) pada tanggal 29 Oktober 2003, dinyatakan bahwa CIS RISI merupakan sistem informasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan ; ( )

d. Dalam RUPS RKAP Tahun 2004, Dewan Komisaris menyatakan pendapatnya pada butir 4.6 sebagai berikut: -------------------------

“

” (-------------------------------------------

e. Dalam Laporan Tahun 2004 program CIS RISI ini telah dilaporkan kepada RUPS dan tidak mendapat penolakan atau catatan dari pemegang saham (

) -------------------------------------------------

f. Dalam Laporan Tahun 2005 program CIS RISI PLN Distribusi Jaya dan Tangerang ini dilaporkan kepada pemegang saham dan tidak mendapat penolakan atau catatan dari pemegang saham ( ) --

g. Kebenaran adanya RUPS RKAP Tahun 2002, 2003, 2004 dan

Laporan Tahun 2004 dan Tahun 2005 dibenarkan oleh saksi , saksi , ,

dan saksi ; -------------------------

h. Bahwa seluruh proses pembentukan tim untuk melakukan kajian dan perundingan dengan PT. Netway Utama telah sesuai dengan ketentuan yang ada di PT. PLN (Pesero) sebagaimana diterangkan

oleh saksi dansaksi .

revenue ptotection

Management Roll-Out

Management Roll-Out

Management

RISALAH RAPAT halaman 4

RUPS RKAP Tahun 2004)

Laporan Management tahun 2004 halaman 16 – 17

Laporan Management tahun 2005 halaman 22 – 23

Sofyan A Djalil Suyut Wartadipraja Parno Isworo Joko Paryanto, Djuanda Nugraha Ibrahim

Margo Santoso, Joko Tetratmo, Pandu Angklasito,Budi Harsono

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak


melakukan “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Untuk pelaksanaan program Roll-Out CIS RISI keseluruhan UP PT. PLN (Persero) UBD Jakarta Raya dan Tangerang dan pengadaan hardware secara sewa agar tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta berdasar least cost principle untuk memperoleh nilai kontrak yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan;


8. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU

DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR “YANG DAPAT

MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN

NEGARA”

Agustina

Arumsari

Agustina Arumsari

8.1. Bahwa Pertimbangan hukum Tingkat Pertama

pada halaman 609, alinea keempat), menyatakan: ----------

8.2. Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang

nyata karena dalam mempertimbangkan adanya kerugian

negara hanya berdasarkan keterangan ahli

yang tidak diberikan berdasarkan hasil

pemeriksaan kerugian dengan cara melakukan audit

sesuai standar audit yaitu dengan cara melakukan

konfirmasi terhadap semua pihak yang terkait; ------------


nyata, karena pendapat Tingkat Pertama yang

mempertimbangkan adanya kerugian negara berdasarkan

pendapat ahli dengan mengambil alih

penghitungan

judex factie

Judex factie

Judex factie

judex factie

Ahli Teknologi Informasi dari Universitas

Indonesia. Berita Acara Pemeriksaan ( ) Ahli IT yang

menerangkan pendapat Ahli atas pekerjaan Roll-Out

“

” --------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan

dengan keterangan Ahli dari BPKP dan laporan Hasil Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

dalam Pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information System-

Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (Persero)

Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, diketahui bahwa biaya riil atas

pengadaan tersebut sejumlah Rp. 46.089.008.416, 67 (empat puluh

enam milyar delapan puluh sembilan juta delapan ribu empat ratus

enam belas rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga …dst

BAP


Customer Information System – Rencana Induk Sistem

Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Pesero) Distribusi Jakarta

Raya dan Tangerang Tahun 2004-2006 ditandatangani 17

Desember 2010.

Judex factie

Ahli Teknologi

Informasi dari Universitas Indonesia man-month

Roll-Out

man-month man-

month.

Judex factie

Penghitungan kerugian negara ini tidak

tepat karena hanya berdasarkan pendapat yang tidak

sesuai dengan kenyataan dan tidak mengandung

kepastian; --------------------------------------------------------


nyata, karena hanya mempertimbangkan adanya kerugian

negara berdasarkan pendapat ahli

dengan mengambil alih penghitungan

mengenai

cukup 1.767 (seribu tujuh ratus enam puluh tujuh)

sebagaimana diterangkan oleh ahli .

Pendapat ahli ini berbeda dengan

pendapat ahli IT , sebab menurut ahli

untuk mengerjakan pekerjaan CIS RISI

memerlukan sebanyak 4.000 (empat ribu)

Penghitungan kerugian negara yang berdasarkan

pendapat ahli IT yang berbeda antara ahli yang satu dan

ahli lain ini menimbulkan ketidak kepastian dan tidak

nyata, dan ini bertentangan dengan ketentuan tentang

Keuangan Negara; -----------------------------------------------

8.5. Tingkat Pertama juga melakukan kekhilafan

karena tidak mempertimbangkan pendapat ahli

, yang menyatakan bahwa keterangan ahli

dari BPKP bukan hasil audit, tetapi

hanya melampirkan keterangan dalam satu surat.

Lampiran surat tersebut tidak tergolong hasil pemeriksaan

Agustina Arumsari

Yudho Giri Sucahyo

Yudho Giri Sucahyo

Agung Harsoyo Agung

Harsoyo

Dr. Dian

Puji Simatupang

Agustina Arumsari


yang dilakukan dengan audit, sehingga keterangan

tersebut tidak nyata dan pasti sebagaimana dimaksud oleh

Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara; ----------------------------------------


nyata, karena dalam Putusannya tidak

mempertimbangkan adanya fakta bahwa pekerjaan

CIS RISI PLN Disjaya dan Tagerang ini menguntungkan

masyarakat, PLN dan Pemegang saham, karena pada

hakekatnya CIS RISI menguntungkan PLN dengan nilai

manfaat di atas Rp. 800 Milyar per tahun. Dan

menguntungkan masyarakat/konsumen melalui pelayanan

pembayaran dan data-data pelanggan yang lebih cepat

dan akurat (tidak antri, info tagihan lebih awal, produk

PRAQTIS, Call Centre 123, dst.), menguntungkan Negara

(mengurangi susut, subsidi dan laporan keuangan lebih

akurat). -----------------------------------------------------------

Bahwa apabila fakta ini disambung-hubungkan dengan fakta

hukum yang telah kami uraikan pada pembahasan unsur ketiga

sebelumnya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak mempunyai

kewenangan dalam membuat kesepakatan, baik harga maupun

jumlah yang diperlukan dalam Pengadaan

– Rencana Induk Sistem

Informasi (CIS-RISI). Bahwa pertimbangan hukum di atas nyata-

nyata keliru dan tidak tepat secara yuridis.

. ------------------------------------------

Judex factie

Roll-

Out

man-month Outsourcing

Roll Out Customer Information System

Dengan demikian

berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa

melakukan perbuatan “yang dapat merugikan keuangan Negara

atau perekonomian Negara”


Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON BANDING mohon

agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberikan

Putusan: -------------------------------------------------------------------

Memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ,

tersebut,

, melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

dimaksud baik dalam dalam : Pasal 2 ayat

(1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan

; Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.

20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHPidana; --------------------------------------------------

2. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa

, sesuai dengan harkat dan

martabatnya; -----------------------------------------------------------

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan

Terdakwa dari Rumah

Tahanan Negara pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan

di Jakarta; --------------------------------------------------------------

Ir. Eddie Widiono Suwondho MSc

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah

Dakwaan Primair

Dakwaan Subsidair

Ir. Eddie Widiono Suwondho MSc

Ir. Eddie Widiono Suwondho, MSc


4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk

mengembalikan barang bukti uang yang keseluruhannya

berjumlah Rp. 1.045.500.000,- (

) kepada pemiliknya, yaitu masing-

masing berupa: ---------------------------------------------------------

AMRY (Fungsional Pemeriksa KPP Arga Makmur Bengkulu)

Rp.163.000.000 dan Rp.27.000.000.- ; ------------------------------

NURACHMAN MA'ARIF (Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Ilir

Barat Palembang) Rp.81.000. 000.- dan Rp. 14.000.000,-; ------

ABDUL GANI (Kabag Keberatan dan Banding kantor Kanwil DJP

Serang) Rp.95.000.000.-; --------------------------------------------

ERIKSON P SITUMORANG (Kasi Administrasi Penyidikan Kanwii

Jabar) Rp.95.000.000.-; ---------------------------------------------

LINDASARI HENDAYANI (Analis Hukum PT PLN (Persero)

Distribusi Jawa Timur) Rp.500.000.000,-; -----------------------

ZULKIPLI (Pegawai PT PLN Pusat) Rp.10.000.000,-; ------------

RIYO SUPRIYANTO (Satuan Pengawas Intemal PT PLN Pusat)

Rp.1.000.000.-; ------------------------------------------------------

PANDU ANGKLASITO (Pegawai PT PLN Expert Niaga Direktorat

Bisnis dan Manajemen resiko) Rp. 15.000.000.-; ---------------

DJOKO TETRATMO (Mantan Manajer Keuangan PLN Disjaya)

Rp.13.000.000.- ; ------------------------------------------------------

REDDY TJAHYONO sebesar Rp.10.000.000.-; ---------------------

BUDI SUDJANTO (Pegawai PLN Disjaya) Rp.1.500.000.-; -------

REX R PANAMBUNAN (Mantan Kepala Satuan Pelayanan Hukum

Corporate PT PLN) Rp.20.000 000.-; --------------------------------

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara. --------------------

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim

yang mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya

kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan

mempertimbangkan: 1. tidak pernah berbuat tindak pidana

sebelumnya; 2. memiliki tanggungan keluarga; dan 3.

satu milyar empat puluh lima

juta lima ratus ribu rupiah

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

tidak


terbukti perbuatan PEMOHON BANDING (Terdakwa) menguntungkan

diri sendiri; ---------------------------------------------------------------------

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan. Atas perkenan

Majelis Hakim yang mulia kami haturkan terima kasih. -----------

Hormat Kami,

Tim Penasihat Hukum PEMOHON BANDING

Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M. Dr. Ir. AM. Hendropriyono, S.H., M.H.

Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum. M. Rudjito, S.H., LL.M.

Dasril Affandi,S.H.,M.H. Masayu D. Kertopati, S.H.

Meitha Wila Roseyani, S.H., M.Hum Hendrawarman, S.H., M.Si.

Ade Kurniawan, S.H. Mohammad Ikhsan, S.H.

Heru Pamungkas, S.H. Amin Setyono, S.H.

Wishnu Priyo Wibisono, S.H.

MAQDIR ISMAIL & PARTNERS LAW FIRM HENDROPRIYONO … · MEMORI BANDING 2012 Terhadap Putusan...

Documents

Transcript of MAQDIR ISMAIL & PARTNERS LAW FIRM HENDROPRIYONO … · MEMORI BANDING 2012 Terhadap Putusan...