MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

22
MANAJEMEN SDMA DALAM PERSPEKTIF UU ASN Penerapan & Tantangan Oleh: Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.SE., M.Eng. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB

description

MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

Transcript of MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

Page 1: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

Penerapan & TantanganOleh:

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.SE., M.Eng. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB

Page 2: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

OUTLINE

KONDISI ASN SAAT INI

MANAJEMEN ASN

1

2

PENUTUP3

Page 3: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

KONDISI ASN SAAT INI1

Page 4: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

7

2521

38 38

54 5664

79 81 83

94

412

22

44 44

58

47

61

7580

89

100

0

20

40

60

80

100

2002

2012

Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)

EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN The quality of public services, The quality of the civil service the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, the credibility of the government's commitment to such policies.

Page 5: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

12%

32%

35%

21%

Sumber data: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu 2014 (Surat No: S-71/PK/2014)

WILAYAH SUMATERA

Peg. ASN Sarjana 39%

Peg. ASN SLA 29%

Tingkat Kemiskinan 12,07 %

Indeks Gini 0.35 WILAYAH JAWA

Peg. ASN Sarjana 40%

Peg. ASN Diploma 28%

Tingkat Kemiskinan 11.36 %

Indeks Gini 0.40

WILAYAH BALI-NUSTRA

Peg. ASN Sarjana 36%

Peg. ASN SLA 25%

Tingkat Kemiskinan 19.79 %

Indeks Gini 0.38

WILAYAH PAPUA-MALUKU

Peg. ASN SLTA 37%

Peg. ASN Sarjana 34%

Tingkat Kemiskinan 24.89%

Indeks Gini 0.40

: 82 Kab/Kota

: 158 Kab/Kota

: 154 Kab/Kota

: 97 Kab/Kota

WILAYAH KALIMANTAN

Peg. ASN SLA 36%

Peg. ASN Sarjana 30%

Tingkat Kemiskinan 6.69 %

Indeks Gini 0.36

WILAYAH SULAWESI

Peg. ASN Sarjana 45%

Peg. ASN SLA 29%

Tingkat Kemiskinan 13.99%

Indeks Gini 0.40

Jumlah Pegawai ASN: 4,36 juta- Pusat : 891.509- Daerah: 3.471.296 (BKN, 2013)

PROFIL PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIARasio Pegawai ASN: 1,76%Rata2 Pendidikan:S1 (40%) & SMA (28%)

17%

32%31%

20%

Page 6: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

MANAJEMEN ASN2

Page 7: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

10 ASPEK MANAJEMEN ASN

Menggunakan ANJAB dan ABK Penyusunan kebutuhan untuk 5 Tahun e-formation

PENETAPAN KEBUTUHAN

Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi Perencanaan suksesi dan talent pool Seleksi yang objektif untuk menduduki jabatan (open

recruitment unt JPT) Diklat merupakan hak

PENGEMBANGAN

Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (target vs realisasi) Penilaian 3600 (diri sendiri, atasan lansung, teman

sekerja, bawahan)

PENILAIAN KINERJA

Sistem registrasi On-line dlm penerimaan ASN Seleksi menggunakan CAT

PENGADAAN

Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai ASN untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat

DISIPLIN

1

2

3

4

5

Page 8: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

MANAJEMEN ASN (Lanjutan)

Berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah

PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN

• Memberikan perlindungan tambahan diatas Sistem Jaminan Sosial Nasional (perlindungan dasar)

• Bantuan HKPERLINDUNGAN

Perbaikan sistem pembayaran dari sistem pay as you go menjadi semangatnya fully funded (dana pensiun)

JAMINAN PENSIUN DAN

JAMINAN HARI TUA

Pemberhentian karena tidak mencapai kinerja PEMBERHENTIAN7

8

9

10

Diberikan berdasarkan pencapaian kinerjaPENGHARGAAN6

Page 9: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN MENUNJANG ARAH

PEMBANGUNAN NASIONAL

Makanan-minuman, tekstil, peralatan

transportasi, perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabek

area

Kelapa Sawit, Karet, Batu Bara, Perkapalan

, Besi Baja, Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Selat Sunda

Minyak danGas, Batubara, Kelapa Sawit

, BesiBaja, Bauksit, Perkayuan

Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai danUbi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel , Minyak

dan Gas ,Bumi (Migas)

Pariwisata, Perikanan, Peternakan

Pertanian Pangan –MIFEE, Tembaga

, Nikel, Minyak dan Gas Bumi, Perikanan

Page 10: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

CONTOH KORIDOR EKONOMI SUMATERA

MEMERLUKAN SDM APARATUR DGN KUALIFIKASI

Sarjana/Master: Pertanian Perkebunan Pertambangan Perminyakan Geologi Elektro Mesin Managemen SDA Lingkungan Ekonomi Perencanaan Wil. Transportasi Sipil Hub. Internasional Public Relation dll.

Page 11: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

KONDISI SDM KORIDOR EKONOMI SUMATERA

RASIOPEGAWAIASN PER 100 PDDK

BELANJAPEGAWAI DLM APBD

KETERSEDIAAN GURU

SD SMP SMA

SD1%

SLTP2%

SLTA29%

Diploma27%

Sarjana39%

S2 & S32%

PENDIDIKAN PEG. ASN

Page 12: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN KEBUTUHAN PNS

Page 13: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

https://panselnas.menpan.go.id

JUMLAH PENGUNJUNG KE PORTAL PANSELNAS: >120 JUTA

JUMLAH PENDAFTAR DI 200 INSTANSI: 1.154.120 (STATUS PER 9 SEPT 2014)

DIBUKA SEJAK 24 AGUSTUS 2014

Page 14: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

ANTRIAN SIMULASI CAT TES CPNS, UPI 3 JULI 2014

SOSIALISASI CAT DI 11 KOTA DI SELURUH INDONESIA

PENGADAAN PEGAWAI ASN

Page 15: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

Muara Enim

Sidoarjo

Kemenpan-RB

Sumber:Kemenpan-

RB, 2013

REKRUITMEN (TES CPNS & PPPK DG CAT)

Kem. PU

Page 16: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

PENGISIAN JPT DG OPEN RECRUITMENT Sifat: Kompetitif dan Terbuka Seleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan

diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan KASN Proses

− Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL

− Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.

Page 17: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

PENGUMUMAN PROMOSI TERBUKA

Page 19: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

PENUTUP3

Page 20: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

“….tidak ada satu negara manapun yang maju tanpa ditopang SDM Aparatur

yang handal……”

(Lukita-Wamen Bappenas, 18 Maret 2014)

Page 21: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

TERIMA KASIH

Page 22: MANAJEMEN SDMADALAM PERSPEKTIF UU ASN

SISTEM JABATAN DAN PANGKATKELOMPOK JABATAN PANGKAT KELOMPOK JABATAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI

21/JPT I

20/ JPT II

19/JPT III

18/JPT IV

17/JPT V

16/JPT VI

JABATAN ADMINISTRASI

15

JABATAN FUNGSIONAL

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Pangkat ditentukanberdasarkan bobotjabatan

Penentu bobot jabatan: beban kerja, tanggung jawab, danresiko pekerjaanfungsional.

penetapan bobot jabatan dilakukan oleh Presiden (Untuk JPT) dan Menpan (Untuk Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional