majalah riauislands

1RIAUISLANDSMAGAZINE NO.5 EDISI JAN-FEB-MAR 2011

2 RIAUISLANDSMAGAZINE NO.5 EDISI JAN-FEB-MAR 2011

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


A Message From Governor of Riau Islands ProvinceA Message From Governor of Riau Islands Province

Sebagai provinsi termuda, Kepulauan Riau memiliki banyak potensi yang dimiliki, mulai dari sektor pariwisata

seperti objek wisata pantai, wisata sejarah Pulau Penyengat, cagar budaya, makam-makam bersejarah, hingga tari-tarian tradisional.

Dari sektor bisnis, potensi yang ada antara lain di bidang industri, perdagangan, pertambangan, pertanian, kelautan dan perikanan. Mengingat Provinsi Kepulauan Riau yang kaya akan potensi baik yang berasal dari sumber daya alam, industri, maupun perdagangan, kami sangat mengharapkan agar para calon investor dapat berinvestasi di provinsi ini.

Hadirnya sebuah majalah triwulan RiauIslands menjadi semakin penting, bagi daerah yang memerlukan media yang menginformasikan mengenai potensi-potensi yang ada di daerahnya. Semoga dengan hadirnya majalah RiauIslands dapat menjadi media informasi bagi Pemerintah Daerah dalam menyalurkan pesan kepada masyarakat pada umumnya dan investor pada khususnya.

Bersama Rakyat Membangun Kepri

HM SANI

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


ContentsEdisi: Okt-Nov-Des 2010, No.4 Volume 1

From The EditorHeadlineNewsSMS & Opini Ekonomi Bussiness & FTZ

Trade & IndustriEmpat Investor PMA di Bintan (Akan) HengkangPembuatan SIUP Meningkat di Natuna

Koperasi & UKMTidak Ada Penyelewengan Dana KubeKUR BNI untuk Kepri Rp 27 Miliar

Laut & Perikanan Kepri Dapat Tambahan Kapal PerintisPusat Diminta Rundingkan Tapal Batas RI

Parlementaria Lemah, Perlindungan Hukum Terhadap WartawanBintan Batasi Perdagangan Minuman Alkohol

SPECIAL REPORTKepri akan Menjadi Pusat Ekonomi BaruKepala Daerah di Kepri Jangan Hambat Investasi Siap-Siap Sambut Peluang 2020 KepriBerdayakan BUMD Jadi Bisnis PemdaWorking Group Indonesia-Singapura FTZ Indonesia Masih Jauh Tertinggal

Pariwisata & BudayaPemerintah Salurkan PNPM Rp 46 Miliar Melihat Potensi Wisata Pantai Sisi Serasan

InfraStruktur & Properti REI Proyeksikan Bangun 3.000 Unit RSS

di Batam Kota Gurindam dan Bisnis Perumahan

Pendidikan & KampusAhmad Dhani Buka Sekolah EntertainmentKepri Segera Miliki Universitas Negeri

COVER STORYSetelah Presiden SBY Berkunjung ke Kepri Lokomotif Ekonomi yang Mulai MelambatSani Targetkan Penduduk Miskin Presiden Resmikan Pesona Lagoi Bintan Presiden: Kepri Akan Menjadi ‘New Economy

Center’

67

121416

18

20

22

24

34

36

38

41 Setelah Kunjungan Presiden SBY

Batam CityLindungi Terumbu Karang Batam Ahmad Dahlan Memimpin Lagi

Tanjung pinang Tanjungpinang Perlu Tempat Pelelangan Ikan. Tengku Dahlan Resmi Sekdako Hari Jadi Ke-227 Kota Tanjungpinang

Bintan Regency Bintan Ekspor Raphis excelsa ke Singapura Presiden SBY Resmikan Kawasan Wisata Pantai Trikora Tak Kalah Dengan Bali Bintan Bangun Bumi Perkemahan Bintan Kembangkan Tanaman Buah Naga

Natuna RegencyPariwisata Natuna Menunggu Sentuhan Pulau Kosong Akan Dijadikan Penangkaran Penyu. UMK Natuna Dipatuhi Perusahaan Ilyas Sabli Bupati Terpilih Natuna

Anambas RegencyDBH Migas Anambas Rp 85,99 Miliar

Direhabilitasi Tiga Lokasi Pusat Pemerintahan di SurveiMulai Maret Fokker Terbang ke AnambasPelabuhan Perintis Dibangun di Palmatak

Karimun Regency2011 Karimun Bangun Enam Pelabuhan Antar Pulau Pemkab Bertekad Perbaiki Kinerja Pemkab Segera Rampungkan 4 Ranperda Sahid Grup Akan Bangun Hotel

Lingga RegencyLingga Fishing Festival (LFF) Digelar 29 April 2011 Datuk Setia Amanah untuk Daria 2011 Lingga Tambah 2 Kelurahan dan 12 Desa.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

51

55

59

63

67

71

75


Setelah Kunjungan Presiden SBY


Drs. H. Ridwan Hamta Chief Editor RIAUISLANDS Magazine

[email protected]

PUBLISHED BY COMMUNICATION AND INFORMATION OFFICE OF RIAU ISLANDS PROVINCE

EDITORIAL & HEAD OFFICEJl R.E Martadinata No 18A Km-8, Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Tel (0771) 319047;Fax (319085)

Patron

Adviser

Dewan Pembina

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab

Redaktur Khusus

Redaktur Pelaksana

Wartawan

Koresponden

Redaksi menerima artikel dan tulisan serta foto-foto wisata, dalam bentuk asli dan belum pernah dimuat pada media yang lain. Naskah-naskah dan foto yang kami terima tidak kami kembalikan, kecuali bila disertakan perangko secukupnya.

Majalah Triwulan Komunikasi dan Informasi RIAU ISLANDS Diterbitkan oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

- Gubernur Kepulauan Riau- Wakil Gubernur Kepri- Ketua DPRD Kepri- Sekda Provinsi Kepri

- Drs H Ridwan Hamta

- Jumaga Nadeak, SH- Haripinto Tanuwijaya- M Yusuf Sirat- Tawarich, BSc- H Eriyanto SH- Wan Norman Edi- Togi Sinanga, SE- Ir. Hotman Hutapea- H Muhammad Sadar- Alex Guspeneldi- H. Hendriyanto, ST

- Drs H Ridwan Hamta

- Afiudin

- Hikmat Ishak- Wahyuli- Hudaya- Ryan Maharizi, SE

- Fahrudin- H. Suntoro- Isfari- Meiriani

- L. Ahmad. R- T.J. Putra - Burhanuddin

Setelah Pesiden SBYBerkunjung ke Kepri

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

From The Editor

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau, selama 3 hari mulai tanggal 25-27 Februari 2011.

Tanjungpinang dan Bintan menjadi sasaran kunjungan Presiden SBY beserta rombongan. Sebagai provinsi yang memiliki kawasan perdagangan bebas (FTZ) Batam-Bintan-Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) menjadi tempat khusus di hati presiden bagi kemajuan ekonomi Indonesia.

Dalam kunjungan kerja Presiden SBY ke Provinsi Kepulauan Riau kali ini benar-benar dimanfaatkan Gubernur Provinsi

Kepulauan Riau Haji Muhammad Sani untuk menyampaikan beberapa permintaan. Permintaan ini terkait akan kemajuan provinsi termuda di Indonesia yang menyandang status kawasan ekonomi khusus. Sedikitnya, ada empat permintaan yang disampaikan Gubernur HM Sani.

Pertama, meminta Presiden SBY menambah bantuan infrastruktur sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Kepri. Kedua, meminta Presiden SBY memberikan bantuan pengelolaan pulau terluar atau terdepan yang ada di wilayah Kepri. Ketiga, segera mengesahkan Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) menjadi universitas negeri, dan keempat, meminta hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2009 tentang Kepabeanan segera diterbitkan.

Mendengarkan permintaan itu, Presiden SBY langsung merespon. “Seratus persen, saya akan dukung permintaan Kepri. Namun ingat, setelah didukung. Kepri harus mampu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Jangan lagi ada hambatan di daerah,” kata Presiden SBY.

Dilain kesempatan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nur Syafriadi mengingatkan pemerintah daerah setempat agar segera menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden SBY selama tiga hari itu. “Kami berharap pemerintah daerah segera ‘mengejar’ apa yang diutarakan Presiden SBY setelah menerima paparan atau masukan dari Gubernur dan kepala daerah se-Kepulauan Riau,” kata Nur Syafriadi.

Nur mengatakan, jika pemerintah daerah lambat mengambil tindakan, bisa jadi apa yang diharapkan Presiden SBY prosesnya menjadi lambat. Proses yang dijanjikan pusat selama dua bulan setelah kunjungan SBY. Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyegarakan membuat program-program percepatan pertumbuhan ekonomi yang direncanakan.

Namun, Presiden SBY juga mengingatkan kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau untuk tidak membuat peraturan-peraturan yang memberatkan dunia usaha. Apalagi menghambat dunia usaha atau investasi yang akan masuk. Batam, Bintan dan Karimun diberikan keistimewaan agar investasi cepat maju dan berkembang, sehingga tercipta lapangan pekerjaan dan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia mendapat kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

Presiden SBY mengatakan sebagai provinsi yang berada di daerah perbatasan, Kepri harus bisa bersaing dengan Singapura dan Malaysia. Kepri harus meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat agar sejajar dengan negara di kawasan regional. “Provinsi Kepri adalah pintu gerbang Indonesia dari sisi utara. Kita berharap Kepri bisa bersaing dengan Singapura dan Malaysia. Kita tidak ingin Kepri tertinggal dibanding dua negara tersebut,” kata SBY.


VIEWS ANALYSIS BUSINESSNEWS

HeadlineNews

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau HM Sani menegaskan bahwa pembangunan pusat pemerintahan di Pulau Dompak, Tanjungpinang akan tetap dilanjutkan meski saat ini terbengkalai karena habis masa kontrak kerja sejak Desember 2010. “Pada prinsipnya pembangunan pusat pemerintahan di Dompak tetap dilanjutkan, tentu dengan payung hukum yang jelas,” kata HM Sani di Tanjungpinang.

Gubernur HM Sani mengatakan menunggu fatwa dari kejaksaan dan lembaga hukum lain untuk kelanjutan pembangunan pusat pemerintahan yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp

1,3 triliun. “Audit sudah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasilnya memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan, sedangkan masalah keuangan tidak ada,” ujarnya. Menurut HM Sani, keterlambatan pembangunan pusat pemerintahan di Pulau Dompak karena masih ada lahan warga yang belum dibebaskan dan masalah kesehatan lebih dari 1.000 orang pekerja yang terserang penyakit malaria. “Akibat dua permasalahan diatas pengerjaan jadi terlambat dan menjadi pertimbangan,” ungkapnya. Gubernur menyatakan, jika payung hukum menyatakan bisa mengakomodasi keterlambatan pembangunan itu, bisa menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan walaupun belum semuanya betul. “Kalau tidak ada pertimbangan itu, jelas tidak ada masalah dan pembangunan dapat dilanjutkan,” terangnya. Pembayaran kepada pihak kontraktor menurut Gubernur HM Sani sudah sesuai dengan proses kegiatan. Untuk kelanjutan pembangunan pusat pemerintahan di Pulau Dompak, beberapa waktu lalu gubernur mengatakan akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2011.

Laporan: Wahyuli, Kepri

HM Sani: Pembangunan Pusat Pemerintahan Tetap Dilanjutkan

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Suhajar Diantoro menggantikan Eddy Wijaya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada masa

kepemimpinan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah dan Wakil Gubernur HM Sani. “Saya kenal betul dengan dia (Suhajar-red). Orangnya pekerja keras yang taat beragama. Dan yang tak kalah penting adalah dia juga memiliki jiwa kepemimpinan dan disiplin yang bagus,” ujar Eddy Wijaya kepada wartawan usai pelantikan.

Gubernur HM Sani berharap, Suhajar Diantoro yang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) sejak Oktober 2010 dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bisa langsung bekerja karena sudah memiliki kewenangan penuh sebagai sekda. “Laksanakan amanah dengan baik, maksimalkan potensi yang ada dengan berinovasi untuk kesejahteraan rakyat,” kata Sani saat memberikan sambutan.

Gubernur HM Sani menegaskan, sebagai nakhoda Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sekda yang baru harus memahami dengan seksama Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagai perpanjangan tangan gubernur di pemerintahan.

Suhajar Diantoro resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah

Provinsi Kepulauan Riau setelah dilantik Gubernur HM Sani di Tanjungpinang, Rabu (23/2).

Pelantikan dilangsungkan secara sederhana di Gedung Daerah

Tanjungpinang di sela-sela persiapan penyambutan kedatangan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardoyo mengatakan untuk memaksimalkan tugas aparat Bea dan Cukai (BC) dalam mencegah

penyelundupan, diperlukan kerjasama dengan Polri dan TNI Angkatan Laut (AL). “Bea dan Cukai tidak bisa bekerja sendirian dalam menegakkan hukum arus lalu lintas barang. Diperlukan kerjasama dengan Kepolisian dan TNI AL,” kata Menkeu di terminal kargo Batu Ampar, Senin (7/3).

Menteri Keuangan mengakui di dalam sistem Bea dan Cukai terdapat kekurangan dalam penindakan dan pencegahan dan penindakan terhadap penyelundupan di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ). “Aparat bukannya lemah, tapi setiap

HEADLINENEWS

Menkeu: Diperlukan Kerjasama BC, Polri dan TNI AL

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

sistem ada kekurangan,” kata Agus Martowardoyo.Kementerian Keuangan akan menambah jumlah kapal

patroli 15 meter untuk mengamankan wilayah di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) dari tindak penyelundupan. “Kami sudah menganggarkan penambahan kapal untuk Batam.

Pengamanan di wilayah FTZ perlu lebih diperketat untuk menghindari penyelundupan dari dan ke luar Batam,” terang Menkeu.

Kementerian Keuangan akan mengkaji sekaligus memperbaiki dan mencegah agar tujuan mulia kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tidak digunakan oknum untuk kegiatan negatif.

SEKDA DIMINTA EVALUASI KINERJA BAWAHANNYA DAN BERINOVASI UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Suhajar Diantoro Resmi Sekda Provinsi Kepri


Hari jadi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang sempat diperdebatkan banyak pihak, khususnya oleh pejuang-pejuang dan tokoh masyarakat Kepri, akhirnya memperoleh legitmasi

DPRD Provinsi Kepri. Meski sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4/2006 tentang Hari Jadi Provinsi Kepri, namun Perda tersebut tidak memuat pasti tahun kelahiran Provinsi Kepri.

DPRD Kepri dalam Sidang Paripurna, Selasa (8/3), akhirnya menetapkan 24 September 2002 sebagai Hari Jadi Provinsi Kepri. Penetapan tanggal ini memiliki makna sejarah yang kental. Dimana, tanggal 24 September 2002 merupakan puncak kegembiraan masyarakat Kepri atas disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU)

Pembentukan Provinsi Kepri menjadi Undang-Undang (UU). Hal ini menumbuhkan kebanggaan masyarakat Kepri karena lahirnya Provinsi Kepri atas perjuangan secara luhur dan bermartabat.

Sumarni Aziz, anggota DPRD Kepri dari Partai Golkar saat membacakan pandangan akhir fraksi menyebutkan, penetapan Hari Jadi Kepri dalam sebuah Perda pada dasarnya pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan, perkembangan, perubahan ketatanegaraan dan penghargaan kepada pelaku Pemerintah Provinsi Kepri.

Selanjutnya, secara hukum penetapan Hari Jadi Provinsi Kepri ditandai adanya petunjuk tentang pembentukan, tata cara pembentukan, kedudukan, wilayah pemerintahan, pusat pemerintahan, penyelenggara pemerintahan, urusan pemerintahan sebagai tanda dimulainya Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

“Selain itu, masyarakat Kepri yang selalu menunjung tinggi nilai-nilai luhur sejarah, perlu mengenang, menghayati dan menghormati sejarah yang pada akhirnya akan tertanam rasa cinta pada tanah air khususnya Kepulauan Riau,” kata Sumarni.

Paripurna Penetapan 24 September 2002 Hari Jadi Provinsi Kepri, dihadiri Gubernur Kepri HM Sani, Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi, Tiga Wakil Ketua DPRD Kepri, dan anggota DPRD Kepri lainnya. Selain itu, hadir pula unsure pimpinan daerah lintas vertikal, dan pimpinan SKPD Pemerintah Provinsi Kepri.

Menkeu: Diperlukan Kerjasama BC, Polri dan TNI AL

“Ke depan, tantangan pemerintah daerah semakin besar, olehnya kesiapan dari sekda juga sangat penting, mengingat posisi ini cukup berpengaruh dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam menjalankan tugas sebagai sekda tidak hanya berpedoman pada pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya saja. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah juga sangat penting, agar daerah bisa mengalami pembangunan yang pesat,” papar HM Sani.

Kalau sekda tidak bisa mengakomodir persoalan, Sani mengatakan, baik itu di dalam daerah, antar daerah maupun dengan (pemerintah) pusat maka, ini akan menghambat laju pertumbuhan pembangunan ke depan. Sebagai orang yang dipilih dan diberi amanah, salah satu alas an pemilihan Suhajar sebagai sekda disebabkan, penilaian kompetensi dan kemampuan yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan jalur yang diinginkan pemerintahan. “Beliau sudah on the track, makanya proses pemilihan tidak terlalu sulit. Meskipun sempat tertunda beberapa bulan,” terang gubernur.

Sedangkan menurut Ketua DPRD Kepri, Nur Syafriadi, Sekda yang baru diminta mengevaluasi kinerja bawahannya, dan memberi sanksi tegas terhadap pegawai yang tidak disiplin. Ini adalah kesempatan baik untuk memperbaiki kinerja bawahannya.

“Kedisiplinan PNS merupakan permasalahan serius yang harus diselesaikan Sekda Kepri. Pegawai tidak disiplin dan juga tidak bertanggungjawab terhadap pekerjaannya, seharusnya dikenakan sanksi tegas. Karena bila dibiarkan, PNS yang tidak memiliki dedikasi yang baik dapat menghambat pelayanan terhadap masyarakat, serta menghambat proses pembangunan,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

Hadir dalam pelantikan, Wakil Gubernur Suryo Respationo, Ketua DPRD Nur Syafriadi, Bupati dan Walikota, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kepri, Anggota DPR-RI Asman Abnur, Mantan Sekdap Provinsi Kepri Edy Wijaya, Mantan Bupati Kabupaten Kepri Huzrin Hood, Mantan Sekda Kabupaten Kepri Andi Rifai Siregar, dan para Kepala Dinas, Instansi dan para Pejabat Daerah yang ada di Kepri. Tampak juga Sekjen Kementerian Dalam Negeri RI, Dyah Anggraini yang menyempatkan hadir dan beberapa tamu lainnya dari rumah tangga kepresidenan.

“Ada Kepala Biro Rumah Tangga Presiden yang hadir, soalnya bapak SBY dan ibu negara akan berkunjung ke Provinsi Kepri, khususnya Tanjungpinang dan Bintan,” tandas Gubernur Sani.

Hari Jadi Provinsi Kepri24 September 2002,


berpesan dalam sambutannya kepada pengurus yang telah dikukuhkan, bahwa dalam membesarkan organisasi KONI harus selalu berpegang kepada perilaku untuk selalu banyak berbuat baik terhadap organisasi baik secara internal maupun eskternal, menjalankan kepercayaan yang telah diamanatkan oleh organisasi dengan sepenuh hati.

HM Sani berharap KONI sebagai organisasi keolahragaan mampu mengembangkan pertumbuhan olahraga baik dari segi kualitas dan kuantitas sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang terbaik dan unggul dalam bidang keolahragaan. Spirit of Love juga menjadi dasar yang harus di miliki, cinta pekerjaan, ikhlas tanpa pamrih sehingga timbul rasa saling memiliki.

Prestasi tidak lahir begitu saja, tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, pelatih yang profesional dan adanya pengurus yang akan membina. Untuk itu, kehadiran

Walaupun sudah terlambat enam bulan sejak terpilih, kami

berharap pengurus KONI Kepri bisa meningkatkan prestasi atlet. KONI saat ini menitikberatkan pada pembangunan karakter dan kesejahteraan atlet dan pelatih, bukan hanya mengejar emas dalam setiap pertandingan,” kata Rita Subowo usai pengukuhan di Aula Kantor Gubernur Kepri.

Sebelum dilaksanakan pengukuhan, terlebih dahulu dibacakan Surat Keputusan (SK) mengenai Kepengurusan KONI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang baru oleh Ketua Umum KONI baru, yang juga Ketua DPRD Provinsi Kepri Ir Nur Syafriadi yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Harian KONI Kepri, yang sebelumnya dijabat langsung oleh mantan Gubernur Provinsi kepri Drs H Ismeth Abdullah.

Pengukuhan pengurus KONI Kepri periode 2010-2014 dilakukan langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat Rita

Subowo. Dalam sambutannya Ketua Umum KONI Pusat berpesan agar KONI harus terus meningkatkan peran aktifnya dalam gerakan olimpiade. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia.

Menurut Rita Subowo, olahraga juga bisa dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa, olahraga memiliki arti strategis bagi kejayaan sebuah bangsa dan negara, oleh karenanya merupakan kewajiban dan tanggungjawab bagi kita semua (pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak) untuk mendukung terjadinya lingkungan olahraga yang kondusif dan prestasi, sehingga pada akhirnya kejayaan bangsa Indonesia dapat selalu terbangun dan terjaga.

Dukungan tersebut haruslah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Dalam kesempatan tersebut Gubernur Provinsi Kepri Drs H Muhammad Sani juga

Nur Syafriadi resmi menjadi Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) periode 2010-2014,

setelah dilantik Ketua Umum KONI Pusat Rita Subowo di Tanjungpinang, Sabtu (5/2). Nur Syafriadi yang terpilih secara aklamasi pada 1 Agustus

2010 dilantik bersama 28 orang pengurus KONI Provinsi Kepri.

NUR SYAFRIADI RESMI KETUA KONI KEPRI

HEADLINENEWS

Pengukuhan KONI Kepri 2010-1014

Sebanyak 28 desa se-Provinsi Kepulauan Riau mendapat stimulus sebesar Rp 500

juta per desa melalui Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan tahun 2011 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri). Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur kepri yang ditandatangani Gubernur HM Sani.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepri Drs H Raja Ariza ke 28 desa yang memperoleh dana stimulus atau yang lebih dikenal dengan Program Pemberdayaan Pembangunan Desa/kelurahan (P3DK) itu, tertuang dalam SK Nomor 61 Tahun 2011 tertanggal 11 Februari 2011.

Menurut Raja Ariza, program P3DK yang digulirkan sejak tahun 2006 itu, mampu memberikan dorongan partisipasi aktif dari masyarakat. Di lain pihak, keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan desanya nyata-nyata telah mampu menggerakkan ekonomi desa. Dengan program P3DK, kebutuhan masyarakat desa akan sarana dan prasarana yang diprogramkan sendiri akan dikerjakan bersama-sama oleh masyarakat dan diawasi bersama-sama pula, telah menggerakkan pasrtisipasi aktif masyarakat.

Sejak digulirkan pada tahun 2006 lalu hingga saat ini, sudah ada 169 desa/kelurahan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau memperoleh jangkauan P3DK dari sekitar 351 desa/kelurahan yang ada di Kepulaun Riau.

Ke 28 desa yang mendapatkan program P3DK tahun 2011 adalah: 1. Desa Sedarat Baru, Natuna; 2. Desa Gunung Putri, Natuna; 3. Desa Air Lengit, Natuna; 4. Desa Cemaga, Natuna; 5. Desa kampung Ilir, Natuna; 6. Desa Subi; 7. Desa Meliah, Subi; 8. Desa Sabang Mawang, Pulau Tiga, Natuna; 9. Desa Sededap, Pulau Tiga, Natuna; 10. Desa Impol, Jemaja, Anambas; 11. Desa Tebang, Palmatak, Anambas; 12. Desa Merawang, Lingga; 13. Desa Bukit Langkap, Lingga; 14. Desa Kerandin, Lingga.

Kemudian, 15. Desa Panggak Darat, Lingga; 16. Desa Musai, Lingga; 17. Desa Brindat, Lingga; 18. Desa Sebong Pereh, Bintan; 19. Desa Toapaya, Bintan; 20. Desa Toapaya Utara, Bintan; 21. Desa Mantang Besar; 22. Desa Mantang Lama, Bintan; 23. Desa Numbing, Bintan; 24. Desa Kuala Simpang; 25. Desa Tanjungkilang, Karimun; 26. Kelurahan Sekanah Raya; 27. Kelurahan Pantai Gelam; 28. Kelurahan Sijantung, Batam.

28 Desa & Kelurahan Dapat Stimulus Rp 500 juta

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


2011: Kepri Target 2 Juta Turis

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Haji Muhammad Sani mengatakan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan lokal pada tahun 2011 mencapai angka

satu juta. Untuk 2011 ini, Kepri menargetkan angka kunjungan wisatawan mencapai dua juta. “2010 turis yang berkunjung sejuta, untuk 2011 target kunjungan 2 juta turis,” ujar HM Sani kepada wartawan usai menyambut kedatangan turis perdana 2011 di Bandar Bentan Telani (BBT) Lagoi, Sabtu (1/1).

HM Sani menerangkan, pariwisata merupakan andalan Provinsi Kepri untuk meningkatkan perekonomian daerah. Posisi strategis Kepri yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan beberapa negara tetangga, menjadikan Kepri sebagai daerah tujuan wisata, baik oleh turis mancanegara maupun lokal.

Selain itu, Provinsi Kepri memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai daerah wisata. Baik itu potensi laut, pantai dengan pasir putih yang indah, sejarah serta sikap masyarakat Kepri yang mau menerima setiap tamu yang datang, sehingga turis merasa tenang dan nyaman.

Gubernur HM Sani menambahkan, Kepri yang berbatasan dengan negara Singapura juga sangat diuntungkan dengan angka kunjungan wisatawan ke negara tersebut.

Disebutkan, setiap tahun Singapura selalu dikunjungi turis yang jumlahnya mencapai 13 juta-15 juta. “Paling tidak Kepri akan mendapatkan limpahan turis negara tersebut,” ujarnya. Sani mengaku sangat yakin pariwisata Kepri akan terus diminati dengan potensi yang dimiliki tadi.

Bupati Kabupaten Bintan Ansar Ahmad berharap kunjungan wisatawan ke Bintan pada tahun 2011 bakal meningkat. Dengan harapan, pengaruh eksternal seperti kondisi ekonomi dunia maupun kondisi keamanan dunia terus membaik. Bila ekonomi serta keamanan dunia menunjukkan ke arah yang positif, Ansar yakin angka kunjungan wisatawan ke Bintan akan terus meningkat.

Mengenai angka kunjungan turis ke Bintan, Bupati Ansar menerangkan untuk tahun 2010 mencapai 420 ribu. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 340 ribu. Menurut Bupati Ansar, jumlah kenaikan tertinggi ternyata diisi oleh turis lokal yang berasal dari berbagai daerah, yaitu mencapai 102 persen.

Mengawali tahun 2011, Gubernur Kepri HM Sani menyambut turis yang datang ke Bintan melalui Pelabuhan BBT Lagoi. Ada lima orang turis dari lima negara berbeda yang diberikan kesempatan sebagai turis perdana tahun 2011 di Bintan.

Kelima turis langsung diberikan kalungan bunga serta diberikan cinderamata. Tidak hanya itu, mereka juga langsung disambut dengan tari persembahan. Masing-masing turis adalah Merritt Timothy asal Amerika Serikat, James Charles asal Inggris, Shunsuke Fukui asal Jepang, Jaup Maria asal Australia dan Chon Jin kay asal Singapura. Mereka tiba pukul 08:00 di Pelabuhan BBT Lagoi dan langsung di sambut Gubernur Kepri, Bupati Bintan, Kapolres Bintan AKPB Yohanes S Widodo, Wakil Bupati Bintan Khazalik, Direktur PT Bintan Resort Cakrawala (BRC) Lagoi Frans Gunara.

Kawasan Berikat Afsel Pelajari Perizinan FTZ Batam

Sebuah Kawasan Berikat di Afrika Selatan (Afsel), Coega, mempelajari sistem perizinan yang berlaku di Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) Batam. “Sistem perizinan kami

bagus, dan itu yang akan diajukan mereka untuk diterapkan,” kata Kepala Bagian Humas Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Dwi Djoko Wiwoho usai menerima delegasi Coega di Batam, Senin (17/1).

Menurut Dwi Djoko Wiwoho, sistem perizinan investasi yang berlaku di FTZ Batam relatif bagus karena ada delegasi wewenang dari pemerintah pusat ke perwakilan yang berada di Batam. Delegasi perizinan juga membuat proses perizinan lebih singkat hingga bisa selesai dalam waktu dua hari.

Coega merupakan satu dari tiga kawasan berikat di Port Elisabeth, Afrika Selatan. Tim delegasi Coega mengunjungi Batam untuk tukar informasi dan pengalaman dalam menjalankan kawasan bebas dengan Badan Pengusahaan Batam.

Kepala Biro (Kabiro) Humas dan Marketing Badan Pengusahaan (BP) Batam Rustam mengatakan kedua pengelola Kwasan Ekonomi Khusus (KEK) itu juga sepakat untuk saling mempromosikan di daerah masing-masing. “Kalau ada yang berminat menanamkan modal atau melakukan transaksi perdagangan di Batam, mereka akan Bantu, begitu juga sebaliknya,” ujarRustam.

Memang, hingga saat ini belum ada penanaman modal dari Afrika yang membuka usaha di Batam. FTZ Batam masih berkonsentrasi pada pasar Asia. “Perusahaan dari Afrika belum ada, tapi sudah ada ekspor ke Afrika, berupa ekspor pipa dari Citra Tubindo,” ungkap Kabiro Humas dan Marketing BP Batam Rustam.

KONI Provinsi Kepri sebagai wadah yang menaungi induk organisasi olahraga prestasi di provinsi ini, sangat diharapkan (KONI Kepri) mampu memanage seluruh komponen dalam mendorong potensi dan melahirkan prestasi yang

kita cita-citakan bersama. Ucapan selamat dan terima kasih disampaikan Gubernur, dan harapan ke depan, semoga KONI selalu senantiasa bermitra dengan pemerintah dan selalu mendukung satu sama lain.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Riau Islands dan Jembatan Informasi Warga Saya tertarik membaca majalah Riau Islands yang terbit tiga bulanan. Semoga bisa diedarkan secara massal di masyarakat dan menjadi jemabatan informasi bagi warga kepada pemerintah daerah terkait di seluruh kabupatan/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Semoga bisa menampilkan informasi yang bermanfaat bagi warga.

Rustam, Tanjungpinang

Rakyat Harapkan Pemimpin Bijak dan Melayani Saya berharap kepada calon bupati/walikota yang akan berlaga di pemilihan kepada daerah di Provinsi Kepri untuk tidak membuat deal-deal atau pun bargaining dari pihak mana pun. Terlebih lagi jika membawa ego komunitas atau pribadi. Rakyat itu tidak buta! Bukanlah seorang pemimpin yang bijak apabila dia hanya memandang dari satu sisi saja. Semoga kelak lahir pemimpin-pemimpin yang bijak serta melayani masyarakat di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau, karena disanalah bergantung harapan masyarakat.

Indra,Karimun Redaksi menerima surat anda dan foto-

foto wisata, khususnya wisata belanja dan lain-lain, dalam bentuk asli dan belum pernah dimuat pada media yang lain.

Reflects

the changing

face of

The

Province

of

Riau

Islands

Dewasa ini Kepri terasa semakin panas. Saya tak tahu apakah ini efek dari global warming atau hanya perubahan iklim. Saya hanya menghimbau kepada Pemrov Kepri, Pemkab dan Pemkot se-Kepulauan Riau untuk menata kembali daerah-daerah dengan penghijaun. Perlu kiranya pemda se-Kepri mempertimbangkan untuk membangun taman-taman kota di tiap-tiap daerah sekedar tempat berteduh atau sebagai paru-paru kota.

Hana,Batam

Kepri dan Penghijauan

SMS & OPINI ANDA

Rakyat Harapkan Pemimpin Kondisi Jalan Mohon Diperhatikan Maraknya pembangunan pusat perbelanjaan di Kota Batam tidak diimbangi dengan perbaikan jalan. Justru banyak terlihat jalan rusak dan berlubang sehingga membahayakan para pengguna jalan. Mohon bagi pihak terkait memperhatikannya.

Cahyadi, Batam

Komitmen Pelayanan PNS Saya mengharapkan komitmen pelayanan pegawai negeri sipil (PNS) atau SKPD yang bertugas di seluruh kantor dinas di kabupaten/kota se-Provinsi

SURAT UNTUK REDAKSI

Call us PleaseOPINION•ANALYSIS•LETTERS

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Your

Postcard Letter

Please call us or send yours letters, faxs, or SMS to:

EDITORTel. (0771) 319047 Fax. (0771) 319085

SMS 0812 7046 9988

Suggestion?&

Kepri dan Pariwisata Sudah saatnya seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan Riau mengoptimalkan bidang kepariwisataan di daerahnya masing-masing. Kita tahu bahwa pariwisata sebagai pemasukan keuangan daerah sangat potensial untuk digarap. Hanya saja disini dibutuhkan keseriusan bagi pimpinan yang membawahi bidangnya untuk secara serius menggarap bidang pariwisata. Pimpinan yang memegang dinas kepariwisataan harus mencari terobosan-terobosan yang inovatif untuk membiayai program-programnya. Sudah saatnya kepala dinas mencari terobosan bagi pembiayaan.

Lukman Hakim, Karimun

Antara News Kepri Ada empat poin penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama yakni, sensitif, responsif, kreatif dan inovatif. “Seorang pemimpin yang baik, paling tidak memiliki empat poin itu dalam mengembangkan diri dan roda pemerintahan,” ujar Gubernur HM Sani.(Sambutan Gubernur Kepri HM Sani saat pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Suhajar Diantoro)

Antara News Kepri Kami berharap pemerintah daerah segera ‘mengejar’ apa yang diutarakan Presiden SBY setelah menerima paparan atau masukan dari Gubernur dan Kepala Daerah se-Kepulauan Riau. Jika pemerintah lamban mengambil tindakan, bisa jadi apa yang diharapkan Presiden prosesnya menjadi lamban.(Pernyataan Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi tentang tindak lanjut kunjungan Presiden SBY ke Kepri)

Haluan Kepri Tiga pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilantik Gubernur Provinsi Kepulauan Riau HM Sani, Selasa (8/3). Pejabat itu Munzir Purba, Kepala Badan Pemberdayaan Penanggulangan Bencana (BPPB) Kepri, Guntur Sakti sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepri, dan Robert Iwan Loriaux, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepri, mengisi posisi yang ditinggalkan Suhajar Diantoro yang kini menjabat Sekdaprov Kepri. Selain melantik pejabat eselon II, Sani juga melantik 98 pejabat eselon III. Pelantikan ini adalah pelantikan tahap II di “cabinet” Sani-Soerya.

Antara News KepriSingapura tetap menjadi negara tujuan ekspor dan impor terbesar Provinsi Kepulauan Riau. “Singapura menjadi negara tujuan utama Kepri karena secara geografis berdekatan. Dari struktur ekspor Singapura mendominasi hingga 63,06 persen dari total ekspor Kepri rata-rata 6,82 miliar dolar AS setiap tahun. Setelah Singapura, Negara yang menjadi tujuan ekspor Kepri tertinggi adalah Jepang dan Amerika Serikat.(Pernyataan Anggota DPR-RI daerah pemilihan Kepulauan Riau, Harry Azhar Aziz di Batam)

Suara Rekan Pers

Kepulauan Riau. Mohon, berikanlah pelayanan terbaik bagi masyarakat, jangan mempersulit, permudahlah. Bukankah anda semua di gaji dari pajak masyarakat?

Hendra, Tanjungpinang

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


ECONOMY BUSINESS & FTZ

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Drs Haji Muhammad Sani mengikuti kegiatan RapatKerja Pemerintan-Dae-

rah-BUMN untuk percepatan dan perluasan pembangunan Visi 2025 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin Februari 2011. Rapat kerja yang dibuka sekaligus dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yud-hoyono dan didampingi Wakil Presiden Bu-diono tersebut diikuti oleh 10 Menteri Kabinet Bidang Perekonomian, para Gubernur seluruh Indonesia dan 66 BUMN.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 21-22 Februari 2011 tersebut di agendakan juga dengan kegiatan diskusi perihal enam koridor pusat ekonomi baru yang sudah dipersiapkan dan dibagi dalam tiga (3) kelompok.

Kelompok pertama adalah Koridor Ekonomi Sumatera dan Jawa. Kelompok kedua adalah Koridor Ekonomi Kalimantan-

Sulawesi-Maluku Utara. Kelompok ketiga adalah Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara-Papua-Maluku.

Adapun garis besar daripada tema pemban-gunan masing-masing koridor, yaitu: Koridor Sumatera: “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”. Koridor Jawa: “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”. Koridor Kalimantan: “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional”. Koridor Sulawesi-Maluku Utara: “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Nasional”. Koridor Bali-Nusa Tenggara: “Pintu Gerbang Pariwisata Nasional dan Pendukung Pangan Nasional”. Koridor Papua-Maluku: “Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melim-pah dan SDM yang Sejahtera”.

Presiden dalam pengarahannya mengin-gatkan agar pemerintah daerah aktif untuk memastikan proyek investasi terutama di bidang infrastruktur yang bisa menciptakan

lapangan kerja yang besar sehingga angkatan kerja bisa terserap, khususnya mengutamakan tenaga kerja lokal. Beliau juga meminta agar pimpinan daerah mensinergikan rencana kerja di daerah dengan program pemerintah pusat.

Dikatakan Presiden SBY bahwa gubernur, walikota serta bupati mempunyai anggaran untuk rencana. Namun pastikan rencana itu bisa disinergikan dengan rencana nasional per-cepatan pembangunan ini. Rencana ini sebagian besar menggunakan dana non APBN jadi tidak menganggu APBN dan ABPD.

Presiden SBY juga meminta kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bisa menjadi pilar pembangunan ekonomi Indonesia dengan memiliki pola pikir terbuka untuk bekerja sama dan mencapai target yang dimiliki. Pemerintah berharap gubernur di wilayah-wilayah terkait, dapat fokus memban-gun masing-masing wilayahnya dan berperan aktif memberi informasi kepada calon-calon investor yang telah melakukan penjajakan dan berminat melakukan inevstasi. Hal itu dinilai penting untuk membangun kesepahaman antar pelaku, baik swasta, BUMN, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut juga disampai-kan agar pemerintah pusat dan daerah, BUMN serta investor menghilangkan lima faktor yang menghambat implementasi rencana induk atau master plan yang akan disusun. Kelima faktor tersebut, yaitu:

Faktor Pertama, pemerintah pusat uta-

Koordinasi Pemerintah Pusat, Daerah dan BUMN untuk Visi 2025

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

Laporan: Wahyuli & Isfari, Kepri


BADAN PENGUSAHAAN BATAMKepala: Ir Mustofa Widjaya, MMWakil Kepala: Drs Manan SasmitaAnggota 1 (Bidang Pengusahaan Sarana): - Ir I Wayan SubawaAnggota 2 (Bidang Pelayanan Jasa): - Ir Fitrah Kamaruddin DAnggota 3 (Bidang Pelayanan Umum): - Drs Asyari Abbas, M.SiAnggota 4 (Bidang Administrasi dan Program): - Ir Mochamad Prijanto, MEAnggota 5 (Bidang Pengendalian): - Ir Asroni Harahap, M.Sc

BADAN PENGUSAHAAN BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTANKepala: Dra Hj Mardhiah, MMWakil Kepala: Drs Muhammad Hendri, MMAnggota 1 (Bidang Administrasi dan Program): - Drs AbimanyuAnggota 2 (Bidang Pelayanan Terpadu): - Edi Pribadi, SE, MMAnggota 3 (Bidang Sarana dan Prasarana): - Drs Dahsyat GaneshaAnggota 4 (Bidang Pengawasan dan Pengendalian): - Drs Zulkarnain

BADAN PENGUSAHAAN BINTAN WILAYAH KOTA TANJUNGPINANGKepala: Drs HermanWakil Kepala: Drs Ali HisyamAnggota 1 (Bidang Administrasi dan Penyusunan Program): - Drs H Syafrial Evi, MS, MMAnggota 2 (Bidang Pelayanan Terpadu): - Drs Ec Herry Putra, MMAnggota 3 (Bidang Sarana dan Prasarana): - Hj Raja Khairani, S.Sos, MM]Anggota 4 (Bidang Pengawasan dan Pengendalian): - Drs Soufyan

BADAN PENGUSAHAAN KARIMUNKepala: Drs HM Taufik Ilyas, M.SiWakil Kepala: Drs Muhammad tahar, M.PdAnggota 1 (Bidang Administrasi dan Penyusunan Program): - Sularno, S.SosAnggota 2 (Bidang Pelayanan Terpadu): - Drs Muhammad Tang, MMAnggota 3 (Bidang Sarana dan Prasarana): - Drs Muchdi Dali, MMAnggota 4 (Bidang Pengawasan dan Pengendalian): - Drs Usman Ahmad

Dewan Kawasan (DK) Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun

(BBK) menargetkan pertumbuhan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun pada 2011 naik 100 persen dari 2010. “Pada 2011 kami targetkan meningkat dua kali lipat,” kata Sekretaris Dewan KPBP/Free Trade Zone (FTZ) BBK Jon Arizal seusai Gubernur Kepri HM Sani selaku Ketua DK KPBPB BBK mengukuhkan kepala dan anggota Badan Pengusahaan BBK, Senin (7/2).

Jon Arizal mengatakan pada tahun 2011, Batam, Bintan dan Karimun diharapkan mampu menyerap nilai investasi sebesar 600 juta dolar AS atau dua kali lipat dari tahun 2010 yang sebesar 300 juta dolar AS. “Tren penanaman modal di FTZ BBK terus meningkat dari tahun ke tahun. Kebijakan FTZ mampu merangsang penanaman modal asing dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di FTZ BBK,” ujar Jon.

Menurut Jon Arizal, nilai investasi yang ditanamkan di FTZ BBK memang tidak terlalu besar. Namun, ke depan, Dewan FTZ BBK bersama Badan Pengusahaan akan membidik investasi bernilai besar.

Ketua Dewan KPBPB/FTZ BBK H Muhammad Sani mengatakan perlu semangat kerja yang tinggi agar Badan Pengusahaan Kawasan meraih target. Badan Pengusahaan Kawasan juga perlu kreatif agar para investor tertarik menanamkan modal di Batam, Bintan dan Karimun.

Pada saat bersamaan Gubernur HM Sani selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mengukuhkan para personil Badan Pengusahaan Kawasan BBK, antara lain: Kepala BP Batam Mustofa Widjaya, Wakil Manan Sasmita; Kepala BP Karimun Taufik Ilyas, Wakil Muhammad Tahar; Kepala BP Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Hj Mardhiah, Wakil Muhammad Hendri; Kepala BP Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang Herman, Wakil Ali Hisyam.

FOTO

: IS

TIM

EW

A/D

OK

HU

MA

S P

EM

PR

OV

/RIA

U IS

LAN

DS

MA

GA

ZIN

E

Dewan Kawasan Targetkan Investasi FTZ

BBK Naik 100 Persen

manya birokrasi yang lambat dan tidak sejalan dengan rencana induk. Presiden menconto-hkan, kebijakan yang sudah disepakati dalam rapat cabinet seringkali dibahas ulang oleh pejabat eselon I karena memiliki pendapat lain. Dia mewanti-wanti agar hal tersebut tidak terulang lagi.

Faktor Kedua adalah pemerintah daerah karena kepentingan sendiri tidak memperlancar dan cenderung memperlambat. Contohnya, ada dua bupati dan walikota yang menolak rencana yang sudah disusun pemerintah pusat bersama dengan gubernur dengan alasan bupati yang bersangkutan harus mendapat kapling tertentu untuk keluarganya. Padahal, kata Presiden, guna menetapkan kebijakan dan memperoleh investasi tersebut dia sampai-sampai harus turun gunung. “Mencarinya susah payah lalu tiba-tiba dihentikan bupati atau walikota, apa jadinya?” ungkap Presiden SBY.

Faktor Ketiga, kata Presiden SBY, adalah investor yang ingkar janji dan gagal melak-sanakan komitmen investasi sebagaimana yang sudah disepakati. Faktor Keempat adalah

regulasi yang menghambat tapi tidak segera diperbaiki. Sedangkan faktor yang terakhir yaitu adanya kepentingan politik yang tidak sehat. Guna mengatasi beberapa factor terse-but, Presiden mengajak seluruh peserta yang hadir untuk mencari siapa yang menghambat, siapa yang bertanggungjawab, siapa yang ingkar janji, dan pada akhirnya siapa yang membikin gagal rencana pemerintah.

Berkaitan hal tersebut, dalam hal ini pemerintah membangun pusat ekonomi baru dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Master Plan konsep terkait disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa dalam Rapat Kerja Pemerintah tentang Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional.

Dengan rapat kerja tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi dukun-gan konkrit dari BUMN, regulasi pusat dan daerah yang menghambat, dan dukungan pemerintah daerah dalam percepatan infra-struktur regional dan lokal.

Susunan Personil Badan PengusahaanBatam, Bintan, Karimun


PT Gimmil Industrial, perusahaan pembuatan pakaian jadi menjadi perusahaan per tama yang bakal

hengkang per 1 April ini. Sementara itu PT Doelken Indonesia, PT Nidee Indonesia dan PT German Plastic Technologies akan menyusul tutup.

Personalia PT Gimmil Industrial Binner Pasaribu membenarkan akan tutupnya perusahan itu. Menurut Binner, dari hasil rapat yang dihadiri manajemen perusahaan yang diwakili oleh Wong, Operational Manager Michael, Factory Manager Bi Kiong, General Manager dan dirinya pada Rabu (2/3) serta sejumlah perwakilan serikat pekerja/serikat buruh serta bi-partite dapat dipastikan PT Gimmil akan menghentikan operasional mereka di Lobam.

Alasan penghentian operasional per 1 April tersebut kata Binner menyangkut tiga hal, diantaranya, selama dua tahun berturut-

turut, perusahaan selalu mengalami kerugian. Selanjutnya persoalan teknis yang tidak bisa dia sampaikan dan terakhir, terkait minimnya order dari mitra kerja.

Namun dalam pertemuan, manajemen perusahaan berjanji akan memenuhi seluruh tanggungjawab mereka selama proses penghentian operasional. Perusahaan akan membayarkan hak-hak karyawan mereka, dimana 1.067 diantaranya berstatus permanen dan sisanya masih dalam proses masa percobaan.

Untuk memastikan hal itu, mulai Kamis (3/2) akan ada audit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan pengumpulan data dan kemudian disampaikan kepada karyawan PT Gimmil Industrial.

Terkait kondisi ini, Binner Pasaribu berharap kepada semua pihak untuk dapat bersabar dan memahami situasi yang berkembang serta tidak melakukan tindakan provokasi. “Manajemen

Empat perusahaan penanaman modal asing

(PMA) yang saat ini beroperasi di Kawasan

Industri Bintan (KIB) Lobam bakal menutup

usaha mereka dan akan hengkang dari kawasan

tersebut. Empat perusahaan itu adalah PT Gimmil

Industrial, PT Doelken Indonesia (PMA Jerman), PT Nidee Indonesia (PMA Jepang) dan PT German

Plastic Technologies (PMA Malaysia).

TRADE & INDUSTRY

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

Empat Investor Modal Asing di Bintan (Akan) HengkangLaporan: Wahyuli & Isfari, Kepri

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


mempunyai komitmen untuk memenuhi segala hal terkait proses penutupan ini,” janji Binner.

Sementara itu Patar Sianipar, salah satu Pengurus Komisariat (PK) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT Gimmil Industrial yang dimintai tanggapannya membenarkan adanya pertemuan antara manajemen PT Gimmil dengan perwakilan serikat buruh/serikat pekerja.

Dalam pertemuan itu, perusahaan yang memproduksi pakaian jadi merek Nike itu

kata Patar, menyampaikan beberapa hal tentang alasan tutupnya mereka di Lobam.

Perusahaan juga kata Patar Sianipar berjanji untuk memenuhi segala hak dan kewajiban mereka kepada ribuan karyawan yang menggantungkan nasibnya di persuahaan tersebut.

Di pihak lain, Ketua Apindo Bintan Jamin Hidajat, ketika dikonfirmasi media membenarkan akan ada perusahaan yang akan

Pe m b u a t a n S u r a t I z i n U s a h a Perdagangan (SIUP) tahun 2011 mengalami peningkatan. Hal ini

dibuktikan dengan jumlah pembuatan SIUP selama dua bulan terakhir di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Natuna tercatat sebanyak 19 SIUP. Dari jumlah tersebut SIUP yang paling banyak dikeluarkan adalah SIUP kecil, sebanyak 12 SIUP dan SIUP menengah sebanyak 6 SIUP.

“Benar, antusias masyarakat membuat S IUP sudah mula i meningkat . In i membuktikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki SIUP sudah mulai tinggi,” ujar Boby, Kepala Bidang Perizinan Disperindag Natuna kepada media, Kamis (3/3).

P e n i n g k a t a n t e r s e b u t , k a t a Boby, selain disebabkan oleh faktor kesadaran masyarakat yang tinggi, juga dilatarbelakangi oleh tindakan promotif dan perfentif Disperindag dalam mensosialisasikan syarat-syarat pembuatan SIUP serta manfaat memiliki SIUP. “Peningkatan pembuatan SIUP ini juga difaktori dengan adanya pembuatan SIUP gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun oleh pemerintah,” terangnya.

Menurut Boby, dengan memil iki SIUP, berarti usaha yang dijalankan oleh masyarakat tersebut diakui legalitas dan keabsahannya. Kemudian masyarakat juga bisa lebih mudah untuk mengikuti program pembinaan serta mempermudah untuk mendapatkan kucuran modal dari perbankan. “SIUP adalah bukti legalitas berdirinya sebuah usaha perdagangan yang sudah terdaftar di Pemerintah Daerah,” tambahnya.

Boby mengatakan, jenis SIUP ada empat, pertama SIUP mikro, kedua SIUP kecil, ketiga SIUP menengah, dan keempat adalah SIUP besar. Tetapi pada umumnya pengusaha perdagangan yang ada di daerah Natuna hanya memiliki SIUP mikro hingga SIUP sampai dengan SIUP menengah. “Dalam pembuatan SIUP, pihaknya tidak pernah mempersulit masyarakat sedikitpun. Malahan pihaknya semakin mempermudah proses pembuatan SIUP itu sendiri. Jika persyaratan lengkap, dalam waktu satu hari pembuatan SIUP sudah rampung,” ungkapnya.

Laporan: Hudaya, Batam

Empat Investor Modal Asing di Bintan (Akan) Hengkangtutup di kawasan KIB Lobam. Namun demikian dari empat perusahaan yang dikonfirmasikan akan tutup, ia baru melakukan komunikasi dengan satu perusahaan, yakni PT Gimmil Industrial.

Sedangkan tiga perusahaan lain, yakni PT Doelken Indonesia, PT Nidee Indonesia dan PT German Plastic Technologies, ia sama sekali belum mengetahui. “Secara umum saat ini KIB Lobam masih menarik bagi investor untuk berinvestasi,” tegas Jamin.

Kendati begitu, menurut Jamin Hidayat, untuk lebih menjamin kelangsungan investasi, pemerintah memang harus terus memperbaiki pelayanan birokrasi pelayanan, sehingga terbangun suasana yang aktraktif bagi iklim investasi di KIB Lobam dan Pulau Bintan pada umumnya.

Pembuatan SIUP Meningkat di Natuna


Sebagai salah satu bank terkemuka Bank Negara Indonesia (BNI) terus men-

dukung pemberdayaan usaha kecil di daerah Provinsi Kepu-lauan Riau (Kepri) dengan me-nyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 27,02 miliar kepada 145 debitur usaha kecil di Kepri. Demikian disampaikan Direktur Utama (Dirut) BNI Gatot M Suwondo usai menghadiri pe-nyerahan KUR secara simbolis bersama Presiden SBY.

Menurut Gatot, BNI KUR meru-pakan produk kredit BNI dengan plafon anggaran hingga Rp 500 juta untuk usaha kecil yang fea-sible, namun belum bankable. Pembiayaan sendiri mendapat fasilitas penjaminan dari perusa-haan penjamin yang telah ditun-juk oleh pemerintah.

“Kami menyerahkan bersa-maan dengan kunjungan kerja bapak presiden ke Tanjungpi-nang. Bahkan kami juga akan menyerahkan persetujuan kredit usaha rakyat kepada debitur baru KUR, yakni pedagang pakaian dan pengumpul kepiting,” jelas Gatot M Suwondo kepada media.

Dijelaskan Gatot, penyaluran kredit usaha kecil ini merupakan bentu keseriusan BNI dalam mem-bantu memberdayakan usaha ke-cil, sekaligus meningkatkan porsi kredit BNI bagi segmen usaha kecil dan menengah.

“Kami berharap bahwa fasili-tas kredit ini juga menjadi salah satu rangsangan bagi pengem-bangan perekonomian daerah di Provinsi Kepulauan Riau, khusus-nya pengembangan usaha kecil

Banyaknya sorotan tentang dugaan penyelewengan penggunaan dana bantua Kelompok Usaha Bersama

(Kube) oleh pihak Kelurahan Dabo, membuat pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Kabupaten Lingga memanggil seluruh Ketua Kelompok Usaha Bersama untuk dimintai laporan keuangan Kube. Dari hasil pelaporan yang dimiliki para Ketua Kube, Dinsosnakertran menyatakan tidak ada penyelewengan dana Kube yang dilakukan oleh Ketua Kube Muda Karya (MK) I.

“Secara umum program Kube berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari sejumlah Kube telah menyerahkan laporan kepada dinas. Untuk Kube MK I, yang terjadi adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara Kube dengan pemilik bengkel,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Lingga, Wan Chairil, Kamis (24/2).

Menurut Kepala Dinsosnakertran, meski menerima laporan yang disampaikan Ketua Kube, tentunya tim dari Dinsos akan tetap turun ke lapangan untuk meng-kroscek laporan yang diberikan. “Pasti dinas akan tetap melakukan cek ke lapangan,” kata Wan Chairil menegaskan.

Wan Chairil mengatakan, meski dana itu berbentuk dana hibah, namun pemerintah tetap memantau perkembangan bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Tapi dinas sosial sendiri memiliki wewenang untuk mengintervensi usaha yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama. “Jenis usaha yang dilakukan bebas, yang terpenting ada (laporan) perkembangannya,” jelas Wan.

Wan Chairil memaparkan, untuk 2011, Pemerintah Kabupaten Lingga tidak lagi menganggarkan bantuan untuk Kube, karena saat ini Dinas Sosial akan

DINSOSNAKERTRANS LINGGA:

Tidak Ada Penyelewengan

Dana KubeKOPERASI & UKM

KUR BNI untuk Kepri Rp 27 Miliar

FOTO

: IS

TIM

EW

A/D

OK

HU

MA

S P

EM

PR

OV

/RIA

U IS

LAN

DS

MA

GA

ZIN

E

mengevaluasi perkembangan bantuan yang diberikan selama ini. Jika berhasil bukan tidak mungkin nilai bantuan yang diberikan akan lebih besar dikucurkan Pemerintah Kabupaten Lingga pada tahun anggaran mendatang. “Saya harap bantuan ini dapat mengembangkan usaha kecil pemuda di Lingga,” terangnya.

Laporan: Fahrudin, Lingga

Bank Niaga Indonesia cabang Batam Center.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


dan pemberdayaan wirausaha-wan baru,” paparnya.

Selama tahun 2010, kata Gatot, BNI yang ditargetkan pemerintah menyalurkan KUR sebesar Rp 1,6 triliun berhasil melampaui target dengan menyalurkan Rp 1,63 triliun kepada 16.257 debitur di seluruh Indonesia. Sejak awal penyaluran KUR hingga akhir Januari 2011, penyaluran KUR BNI telah mencapai Rp 3,3 triliun kepada 30.381 debitur. “Para debitur ini telah dinilai berhasil dalam meningkatkan kapasitas usahanya, sehingga membutuh-kan fasilitas kredit dengan limit yang lebih besar,” ungkapnya.

Gatot menambahkan, dalam penyaluran kredit usaha kecil dan menengah, BNI telah di dukung dengan jaringan yang tersebar di seluruh pelosok ta-nah air, diantaranya yakni, 51 Sentra Kredit Kecil (SKK), 106 Unit Kredit Kecil (UKC), 20 Sentra

Kredit Menengah (SKM), dan 74 kantor cabang stand alone. Hal ini untuk meningkatkan layanan kepada debitor usaha kecil. “Kami juga telah mengimplementasikan

KUR BNI untuk Kepri Rp 27 Miliar

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

teknologi secara online sehingga memungkinkan proses

aplikasi kredit usaha kecil menjadi lebih cepat dan mudah,” terangnya.

Dalam peny-aluran kredit usaha kecil dan menengah, BNI telah di dukung dengan jaringan yang terse-bar di seluruh pelosok tanah air, dianta-ranya yakni, 51 Sentra Kredit Kecil (SKK), 106 Unit Kredit Kecil (UKC), 20 Sentra Kredit Menengah (SKM), dan 74 kantor cabang stand alone.

“

FOTO

: IS

TIM

EW

A/D

OK

HU

MA

S P

EM

PR

OV

/RIA

U IS

LAN

DS

MA

GA

ZIN

E


Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri Muramis mengatakan, selama ini salah satu kendala lambannya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di beberapa daerah terpencil di Kepulauan Riau disebabkan oleh minimnya sarana transportasi laut.

“Pada s a a t r apa t be r s ama dengan Presiden SBY dan Menteri Perhubungan (Menhub) beberapa hari lalu, telah disetujui untuk menambah satu unit kapal yang akan melayani perairan di Kepulauan Riau (Kepri),” kata Muramis, Kamis (4/3).

Muramis mengatakan, keberadaan KM Gunung Bintan dan KM Trigas, yang melayani rute-rute ke pulau-pulau terluar, sejauh ini belum maksimal. Selain kapasitasnya terbatas, kecepatan serta frekuensi berlayarnya juga kerap dipersoalkan.

Kapal yang akan diber ikan

Pemerintah Pusat itu, menurut Muramis, memiliki kapasitas lebih besar, lebih representative dan lebih cepat. Kapal tersebut memiliki 1.200 GT. Dengan demikian, frekuensi rute pelayaran bisa dilakukan paling lama setiap lima hari sekali. Tidak seperti sekarang yang sampai 15 hari sekali.

Untuk Kapal Gunung Bintan (GT-990) yang ada saat ini, katanya, mempunyai kapasitas 350 penumpang dan 300 ton barang dengan home base di Tanjungpinang.

Kapal Gunung Bintan menempuh rut eke Tambelan, Sintete, Serasan, Subi, Ranai, Pulau Laut, Sedanau, Midai, Terempa, Letung dan kembali lagi ke Tanjungpinang.

“Dengan satu kapal melayani rute sebanyak itu, maka otomatis baru bisa terlayani selama 15 hari sekali. Hal inilah yang menjadi masalah bagi masyarakat Kepri.

Pemerintah Pusat menyetujui

penambahan armada kapal perintis untuk Provinsi Kepulauan Riau. Kapal tersebut akan dimanfaatkan

untuk melayani masyarakat di daerah-

daerah terpencil di Provinsi Kepulauan

Riau (Kepri).

LAUT & PERIKANAN

Kepri Dapat Tambahan Kapal PerintisLaporan: Fahrudin, Kepri

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Jika penambahan kapal nantinya telah beroperasi, maka jarak tempuh untuk rute itu bisa hanya lima hari sekali. Dan ini otomotis akan membantu masyarakat Kepri,” kata mantan Kepala Dishub Kota Batam ini.

Adapun rute KM Trigas (GT-550), kata Muramis, dengan home base di Sintete, berkapasitas 150 penumpang dan 300 ton barang. Kapal ini melayani pelayaran ke Tambelan, Tanjungpinang, Letung, Tarempa, Midai, Sedanau, Pulau Laut, Ranai,

Subi, Serasan dan kembali lagi ke Sintete. “Kedua kapal tersebut, baik KM Gunung Bintan maupun KM Trigas akan tetap beroperasi. Bantuan kapal ini merupakan oleh-oleh dari Presiden untuk masyarakat Kepulauan Riau guna memacu kemajuan dan meninggalkan keterisoliran,” ujar Muramis.

Pemerintah Pusat diminta segera merundingkan tapal batas Republik Indonesia di wilayah perairan

Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dengan ngara tetangga Singapura, Malaysia dan Vietnam. Belum jelasnya tapal batas ngara ini membuat semakin maraknya aksi pencurian ikan di perairan tersebut. Menurut Ketua DPRD Natuna Hadi Chandra, dengan adanya kejelasan perbatasan perairan RI dengan ngara tetangga, diharapkan dapat mengantisipasi kasus-kasus pencurian ikan yang semakin marak.

“Kta harapkan agar Pemerintah Pusat segera berunding dengan Singapura, Malaysia dan Vietnam untuk membahas tapal batas wilayah perairan RI di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Hadi saat melakukan kunjungan kerja.

Selain perbatasan, lanjut Hadi, masalah pulau terluar juga membutuhkan perhatian

dari pemerintah pusat. Misalnya Pulau Sekatung yang merupakan pulau terluar di

ujung utara wilayah RI di Laut Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan

Negara Vietnam. Pulau Sekatung adalah bagian dari Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Menurut informasi, dari 10 negara yang berbatasan laut dengan Indonesia, hanya dengan Singapura telah ada ketetapan tapal batas yang jelas. Sedang dengan sembilan negara lainnya, baru mulai dijalin yakni dengan India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini.

Dijelaskan, di Natuna terdapat 19 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Vietnam dan Malaysia. Karena itu, pemerintah pusat perlu menuntaskan wilayah perbatasan di wilayah perairan Natuna tersebut mengingat pada 19 pulau tersebut sebagian tidak berpenghuni.

Dikatakan Hadi, pulau-pulau tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah berupa gas. Ini dikhawatirkan bisa memancing pihak negara lain untuk mengklaim pulau tersebut sebagai wilayah mereka. Hadi memaparkan, untuk kasus pencurian ikan oleh negara asing saja, hampir tiap hari terjadi di wilayah perairan Natuna. Bisa saja, aparat tidak dapat berbuat maksimal karena tidak adanya kejelasan tapal batas perairan Indonesia dengan negara tetangga. “Apalagi, dalam buku pelayaran Cina, sejak dulu, kawasan perairan Natuna termasuk dalam daerah tangkapan tradisional Cina sehingga tidak heran bila para nelayan mereka mencari ikan hingga Natuna,” ungkapnya.

Laporan: Fahrudin, Batam

Pusat Diminta Rundingkan

Tapal Batas RI

Kepri Dapat Tambahan Kapal PerintisBandara Internasional Busung Di

samping menyetujui tambahan satu unit kapal perintis, kata Muramis, Pemerintah Pusat juga menyetujui proses pembangunan Bandara Busung. Bandara tersebut akan khusus melayani rute-rute internasional.

Hal tersebut, menurut Muramis, bertujuan untuk menjaga eksistensi bandara-bandara yang sudah ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nantinya, pengelolaan Bandara Busung, akan dipercayakan pada PT Angkasa Pura II dibawah manajemen Bandara Raja Ali Haji Fisabilillah (RAF).

“Tujuan pemabangunan Bandara Busung ini sangat je las, yaitu mendukung Kawasan Pesona Lagoi Bintan yang akan menjadi kawasan wisata terpadu. Dengan adanya bandara ini, maka akses dari wisatawan mancanegara akan lebih mudah untuk menggapainya,” pungkas Muramis.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Ang g ota Komis i A D P R D K a r i m u n Provinsi Kepulauan

Riau Komaruddin mengatakan, p e r l i n d u n g a n h u k u m terhadap wartawan masih lemah sehingga sering terjadi kekerasan terhadap jurnalis. “Perlindungan hukum masih lemah. Akibatnya, wartawan selalu dihadapkan dengan bayang-bayang kekerasan dan upaya penghalangan tugas di lapangan,” kata anggota DPRD yang membawahi bidang hukum dan pemerintahan ini di Tanjung Balai Karimun, Senin (7/3).

P a d a h a l , l a n j u t Komaruddin, sanksi tegas bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan di atur dengan jelas dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40/1999 tentang Pers.

DPRD: Lemah, Perlindungan Hukum Terhadap Wartawanpenganiayaan wartawan berakhir dengan penyelesaian secara kekeluargaan. “Penyelesaian s e c a r a k e k e l u a r g a a n memberikan contoh kurang baik bagi masyarakat, takutnya peristiwa yang sama terjadi lagi di kemudian hari. Pemukulan

terhadap wartawan bukan delik aduan, tapi pidana umum yang harus dip roses sesuai hukum,” terangnya.

Dikatakan Komaruddin, sos ia l i sas i UU Pers juga


PARLEMENTARIA

harus ditingkatkan, bukan hanya bagi kalangan aparatur pemerintahan, melainkan juga menjangkau warga masyarakat, sehingga mereka mengetahui bahwa pers merupakan salah satu pilar demokrasi. “Jika ingin menerapkan demokrasi, maka

kita harus siap di kritik. Kalau tidak ingin di krit ik wartawan, jangan be rbua t s a l ah atau melanggar h u k u m , ” ungkapnya.

Komaruddin juga mengatakan bahwa wartawan juga hendaknya

melaksanakan tugas secara profesional dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. “ Wa r t a w a n j u g a b i s a diperkarakan jika melanggar hukum,” ucapnya.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

“Jangankan memukul atau menganiaya, menghalangi tugas wartawan pun ada sanksinya. Namun, implementasi dari undang-undang tersebut masih minim,” ujarnya.

Komaruddin berharap aparat penegak hukum bersikap tegas dengan m e n g u s u t tuntas pelaku pemuku l an w a r t a w a n di sejumlah d a e r a h d i t a n a h a i r . “Kalau ada oknum aparat yang terlibat harus diberi sanksi tegas, bukan hanya sanksi disiplin, tetapi sanksi hukum sehingga memberikan efek jera,” tegasnya.

Menurut Komaruddin, persoalannya banyak kasus

Komaruddin berharap aparat penegak hukum bersikap tegas dengan mengusut tuntas pelaku pemukulan wartawan di

sejumlah daerah di tanah air. “Kalau ada oknum aparat yang terlibat harus diberi

sanksi tegas, bukan hanya sanksi disiplin, tetapi sanksi hukum sehingga memberikan

efek jera,” tegasnya.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


DPRD: Lemah, Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan

Bintan Batasi Perdagangan Minuman

Alkohol

Aksi kekerasan terhadap wartawan dalam bulan (Maret) ini kembali marak di sejumlah daerah, seperti pembunuhan wartawan Vivanews di Papua, penggeroyokan yang diduga dilakukan mahasiswa di Poso, serta perampasan kamera yang diduga dilakukan oleh pentolan grup musik Dewa 19, Ahmad Dhani terhadap seorang wartawan Metro TV.

Sedangkan di Tanjung Balai Karimun, upaya pengancaman dan penghalangan tugas jurnalistik oleh seorang oknum anggota Polres Karimun juga menimpa salah seorang wartawan Metro TV pada tahun 2010.

Pemerintah Kabupaten Bintan telah mengesahkan payung hukum berupa Peratuan Daerah (Perda) untuk membatasi perdagangan minuman

beralkohol. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bintan Manimpo Simamora mengatakan, Perda Minuman Beralkohol yang disahkan akhir tahun 2010 tidak semata-mata untuk menarik retribusi, melainkan membatasi penjualannya. “Pemerintah melarang penjualan minuman beralkohol di

Bintan secara bebas,” terang Simamora,” Kamis (3/3). Perda Minuman Beralkohol membatasi masyarakat Bintan untuk menikmati minuman yang memabukkan tersebut. Minuman beralkohol hanya dapat dinikmati oleh wisatawan asing yang berkunjung di tempat hiburan malam, hotel bintan 3, 4 dan 5, serta tempat wisata yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Pariwisata.

“Masyarakat Bintan tidak akan mudah mendapatkan minuman beralkohol jika peraturan itu ditegakka,” kata Manimpo.

Menurut Manimpo Simamora, payung hukum tentang minuman beralkohol itu dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi pihak kepolisian dan Satpol Pamong Praja Bintan untuk menindak pedagang yang menjual minuman yang memabukkan tersebut secara bebas.

Pedagang dihimbau untuk tidak menjual minuman beralkohol yang dapat memabukkan warga. Pedagang yang nakal dapat ditindak oleh petugas Satpol Pamong Praja atau pun pihak kepolisian. “Kami berharap peraturan tersebut dapat menekan jumlah warga masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol,” ungkapnya.

Manimpo Simamora mengatakan, Peraturan Daerah Minuman Beralkohol akan dievaluasi setelah tiga bulan diterapkan di Bintan. Jika tidak efektif dan menimbulkan dampak negative, maka peraturan tersebut dapat diajukan untuk di cabut. “Kami berharap peraturan tersebut menimbulkan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono optimis Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi

pusat ekonomi baru, sehingga bisa menyaingi Singapura dan Malaysia. “Tempat kita ini (Kepri) adalah satelit Singapura. Kita akan menjadi ‘new economy center’,” kata SBY. Presiden menjelaskan, untuk mencapai target itu, semua pihak harus bekerja untuk membangun Kepulauan Riau.

Menjadi PusatEkonomi Baru Kepri Akan

Laporan : Isfari & Fahrudin, Batam

SPECIAL REPORT

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Kepala Daerah di Kepri Jangan Hambat Investasi yang Masuk Pe r t a m a , m e m i n t a

P r e s i d e n S B Y menambah bantuan

infrastruktur sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Kepri. Kedua, meminta Presiden SBY memberikan bantuan pengelolaan pulau terluar atau terdepan yang ada di wilayah Kepri. Ketiga, segera mengesahkan Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) menjadi universitas negeri, dan keempat, meminta hasil revisi Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 2 tahun 2009 tentang Kepabeanan segera diterbitkan.

Menurut Gubernur HM Sani, sektor perikanan dan kelautan di Kepri, hingga kini belum banyak member kontribusi. Namun, beberapa program bantuan buat nelayan dan masyarakat pesisir telah dilakukan. “Jika berharap bantuan daerah saja, tentu kurang. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat menambah bantuan,” kata HM Sani, Jumat (25/2).

Soal status Universitas

Maritim Raja Ali Haji (Umrah), dihadapan Presiden SBY, HM Sani menjelaskan telah lama Kepri mengupayakannya menjadi universitas negeri. Semua syarat yang diminta telah diberikan. Namun, hingga kini, perubahan status negeri Umrah tak kunjung diterbitkan pusat.

“Melalui kunjungan kerja Bapak Presiden SBY kali ini, kami minta status Umrah segera berubah ke negeri. Bagaimana pun juga, adanya universitas negeri di Kepri memperkuat

Kunjungan kerja Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono (SBY) ke Provinsi Kepulauan Riau

(Kepri) dimanfaatkan Gubernur Provinsi

Kepri Haji Muhammad Sani

untuk menyampaikan beberapa permintaan.

Sedikitnya, ada empat permintaan yang disampaikan

Gubernur HM Sani.

PRESIDEN RI SUSILO BAMBANG YUDHOYONO :

Laporan Isfari dan Hudaya, Batam

SPECIAL REPORTFO

TO: I

STIM

EWA/

DO

K H

UM

AS P

EMPR

OV/

RIA

U IS

LAN

DS

MAG

AZIN

E


jadi diri. Telah lama, harapan ini dinanti masyarakat Kepri,” kata Gubernur.

Sedangkan revisi PP Nomor 2 tahun 2009, HM Sani mengatakan, PP tersebut sangat dibutukan agar keunggulan yang diberikan ke Batam, Bintan dan Karimun (BBK) sebagai daerah perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone) bisa terwujud. Apalagi saat ini, investor yang akan menanamkan modalnya butuh kepastian hokum mengikat. “Revisi PP Nomor 2 ini sudah lama ditunggu pengusaha maupun calon investor,” kata HM Sani.

Mendengarkan permintaan itu, Presiden SBY langsung merespon. “Seratus persen, saya akan dukung permintaan Kepri. Namun ingat, setelah didukung. Kepri harus mampu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Jangan lagi ada hambatan di daerah,” kata Presiden SBY.

Perhatian Presiden SBY lantas tertuju pada revisi PP Nomor 2 yang belum terbit. SBY mengatakan, pemerintah pusat akan segera mengeluarkan keputusannya. “Tapi sekali lagi saya ingatkan, hadirnya revisi PP ini bukan untuk didiamkan saja. Melainkan,

wajib dilaksanakan sebaik mungkin supaya apa yang menjadi tujuan bisa dicapai secara maksimal,” kata SBY.

Presiden SBY juga mengingatkan kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau untuk tidak membuat peraturan-peraturan yang memberatkan dunia usaha. Apalagi menghambat dunia usaha atau investasi yang akan masuk. Batam, Bintan dan Karimun diberikan keistimewaan agar investasi cepat maju dan berkembang, sehingga tercipta lapangan pekerjaan dan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia mendapat kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Bahkan, diharapkan ada transformasi teknologi dan skill atau pengetahuan.

Presiden SBY mengatakan sebagai provinsi yang berada di daerah perbatasan, Kepri harus bisa bersaing dengan Singapura

dan Malaysia. Kepri harus meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat agar sejajar dengan negara di kawasan regional. “Provinsi Kepri adalah pintu gerbang Indonesia dari sisi utara. Kita berharap Kepri bisa bersaing dengan Singapura dan Malaysia. Kita tidak ingin Kepri tertinggal dibanding dua negara tersebut,” kata SBY.

Presiden SBY optimis Provinsi Kepri akan menjadi pusat ekonomi baru, sehingga bisa menyaingi Singapura dan Malaysia. “Tempat kita ini (Kepri) adalah satelit Singapura. Kita akan menjadi ‘new economy center’,” kata SBY. Presiden menjelaskan, untuk mencapai target itu, semua pihak harus bekerja untuk membangun Kepulauan Riau.

“Melalui kunjungan kerja Bapak Presiden SBY kali ini, kami minta status Umrah segera berubah ke negeri. Bagaimana pun juga, adanya universitas negeri di Kepri memperkuat

jadi diri. Telah lama, harapan ini dinanti masyarakat Kepri,”

KEPRI AKAN MENJADI PUSAT EKONOMI BARU

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

HM SANIGubernur Provinsi Kepulauan RIau


Masa keemasan bagi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sudah di depan mata. Beberapa daerah

di provinsi termuda di Indonesia, Batam, Bintan, Karimun (BBK), sudah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas (FTZ), selain itu, pada tahun 2020 atau Sembilan tahun lagi dari sekarang diperkirakan Indonesia secara umum akan memasuki era jendela peluang. Sebuah era dimana jumlah penduduk usia tenaga kerja lebih banyak daripada usia tidak bekerja.

Usia anak-anak dan manula (manusia lanjut usia) jauh lebih sedikit. “Artinya, masa itu diperkirakan tiga orang tenaga kerja hanya

menanggung satu orang tidak bekerja,” jelas Ipin ZA Husni, Kepala Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepri.

Cina dan India bisa Berjaya mendongkrak pertumbuhan ekonominya seperti saat ini karena mereka sedang menikmati era jendela peluang ini. Sebuah era dimana sebuah negara diisi oleh gegap gempita tenaga muda untuk berkarya.

Menurut Ipin ZA, masa jendela peluang atau dalam ilmu demografi disebut Bonus Demografi ini, hanya terjadi satu kali dalam sejarah sebuah bangsa. Jendela peluang terjadi selama 10 tahun. “Ini tidak akan datang lagi, untuk itu kita harus memanfaatkan sebaik mungkin peluang itu,” ujar Ipin ZA serius.

Bagaimana jika kita meloloskan peluang tersebut, lanjut Ipin ZA, maka yang terjadi ialah jendela bencana. “Sebab saat itu usia kerja sangat banyak. Sementara mereka tidak tertampung di lapangan kerja, jelas akan terjadi banyak pengangguran. Pengangguran akan menambah bebas social Kepri. Kemiskinan akan bertambah, kriminalitas dan kerawasanan social meningkat dan sebagainya,” papar Ipin ZA.

Jendela peluang akan datang sembilan tahun lagi. Maka persiapan yang harus dilakukan saat ini ialah membekali anak-anak di Provinsi Kepri dengan pendidikan dan keterampilan yang mumpuni sehingga mereka bias bersaing di pasar tenaga kerja.

Putra-putri Kepri tidak hanya bersaing

Laporan: Wahyuli, Batam

Siap-Siap Sambut Peluang 2020 Kepri

SPECIAL REPORTFO

TO: I

STIM

EWA/

DO

K H

UM

AS P

EMPR

OV/

RIA

U IS

LAN

DS

MAG

AZIN

E


dengan sesame anak Kepri, mereka juga akan bersaing dengan anak-anak lain dari kawasan lain Indonesia. Tidak hanya itu, di era global seperti saat ini persaingan tenaga kerja pun terjadi dengan warga negara asing. Warga India, Srilanka, Filipina, dan lainnya berbondong-bondong ke Indonesia berbekal kemampuan berbahasa Inggris. Fenomena ini saat ini telah terjadi. Dengan tidak mengharap gaji berlebih mereka mau datang ke Kepri.

“Saya pikir tidak ada jalan lain selain membekal i putra-putr i k i ta dengan keterempilan yang pas dengan lapangan kerja yang ada,” tegas Ipin ZA. Upaya ini jelas menyelamatkan masa depan anak-anak Kepri menyongsong masa depan gemilang. Bukan hanya itu, dari sisi kependudukan pun membantu Kepri dari pertumbuhan penduduk yang tak terkendali terlebih dari arus migrasi.

“Dengan putra-putri Kepri terserap di pasar tenaga kerja di bumi sendiri, maka industry tidak perlu jauh-jauh merekrut orang,” papar Ipin ZA. Ujungnya jelas, pertumbuhan penduduk Kepri dapat lebih terkendali.

Pemerintah akan sangat leluasa mengatur daerah, tidak lagi terlalu disibukkan dengan penyediaan berbagai fasilitas yang diakibatkan jumlah penduduk yang semakin membesar tanpa terkendali.

Jendela Peluang dan Laju Penduduk

Jendela peluang itu sembilan tahun lagi. Tidak banyak waktu lagi. Untuk mengukur sejauh mana kita mendapatkan jendela

peluang itu, maka perlulah di cermati secepat apa laju penduduk di Kepri.

Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, penduduk Kepri mencapai 1.685.698 jiwa, diantaranya 864.333 pria dan 821.365 wanita. Laju pertumbuhan penduduk Kepri mencapai 4,99 persen pertahun, terbesar kedua di Indonesia setelah Papua.

Arus migrasi dari kota lain di tanah air ke Kepri menjadi salah satu moto pemicu laju pertumbuhan penduduk. Mereka yang berimigrasi ke Kepri ialah usia muda. Saat datang bias jadi belum menikah tetapi beberapa tahun kemudian mereka menikah dan memiliki keturunan. Semakin besarlah jumlah penduduk Kepri.

Dari semua kota/kabupaten di Kepri, Kota Batam memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi, dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan penduduk di Batam 7,70 persen per tahun. Jumlah penduduk Batam berdasarkan SP 2010 sebanyak 949.775 orang, 10 tahun sebelumnya hanya mencapai 455.103 orang.

Sementara jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang, tahun 2010 sebanyak 187.687 dengan laju pertumbuhan penduduk 2,79 persen pertahun. Rata-rata pertumbuhan penduduk di kota/kabupaten lain di Kepri tidak lebih dari tiga persen.

L iha t l ah penduduk K abupa t en Karimun berjumlah 212.812 jiwa. Artinya laju pertumbuhan penduduk 2,21 persen pertahun. Kabupaten Kepulauan Anambas kini tercatat berpenduduk 37.493 orang dengan laju pertumbuhan penduduk 2,80 persen per tahun.

Jumlah penduduk Natuna sedikit di atas Anambas, yakni sebanyak 69.319 orang yang mana laju pertumbuhan penduduknya 2,79 persen. Kabupaten Bintan yang menjadi salah satu kawasan perdagangan bebas (FTZ) berpenduduk sebanyak 142.382 orang dengan laju pertumbuhan 2,63 persen per tahun. Hanya Kabupaten Lingga yang memiliki laju pertumbuhan penduduk di bawah satu persen, yaitu Cuma 0,83 persen. Di tahun 2010 penduduk Lingga sebanyak 86.230 jiwa.

Adalah wajar jika Batam paling padat penduduknya dibandingkan kabupaten/kota lain di Kepri. Sebab batam adalah kawasan industry. Ada 26 kawasan industri dan ratusan pabrik berdiri di Batam.

Kota Batam dengan luas 1.570,35 km2 disiapkan sebagai kawasan industri untuk mendapatkan limpahan dari Singapura yang hanya berjarak 20 kilometer dari Batam. Batam pun berkembang pesat. Jumlah penduduk pun ikut melesat.

BBK disiapkan oleh pemerintah sebagai kawasan perdagangan bebas. Sebuah kawasan berbasis industry yang kelak diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan ini.

Kawasan seperti ini, ada di beberapa negara tetangga. Maka menjadi tugas Kepri untuk bersaing memberikan layanan terbaik kepada para calon investor. Pelayanan terbaik bisa diberikan dengan menggunakan teknologi informasi yang canggih sehingga layanan bisa dipercepat. Di balik pelaksanaan pelayanan itu harus ada manusia alias tenaga kerja yang mumpuni sehingga semua system yang dibangun bisa memberikan layanan terbaik.

Dari kacamata kependudukan, FTZ adalah peluang sekaligus tantangan. Sebagai kawasan FTZ, maka penduduk Kepri tak perlu repot berimigrasi, sebab di sini akan ada kawasan industry strategis yang bisa memberikan lapangan kerja. Tantangannya ialah kawasan industri senantiasa menggoda kepada tenaga kerja dari daerah lain untuk datang.

Untuk mencegah arus imigrasi lebih cepat, tidak ada jalan lain, tenaga kerja di Kepri harus diambil dari putra-putri Kepri. Hal ini tidak mudah sebab, tidak bisa Kepri menutup diri dari arus imigrasi dari kawasan lain di Indonesia.

Oleh Karenanya, anak-anak Kepri harus memiliki standar kompetensi yang tidak kalah dari anak-anak Indonesia lain, bahkan bila dibandingkan dengan anak-anak asing. Kelak, anak-anak Kepri harus bisa mengisi peluang di kawasan lain di Indonesia.



BERDAYAKAN BUMD JADI BISNIS PEMDAKetua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nur Syafriadi meminta pemerintah daerah setempat agar segera menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama tiga hari, 25-27 Februari 2011 lalu. “Kami berharap pemerintah daerah segera ‘mengejar’ apa yang diutarakan Presiden SBY setelah menerima paparan atau masukan dari Gubernur dan kepala daerah se-Kepulauan Riau,” kata Nur Syafriadi.

Nur mengatakan, jika pemerintah daerah lambat mengambil

tindakan, bisa jadi apa yang diharapkan Presiden SBY prosesnya menjadi lambat. Proses yang dijanjikan pusat selama dua bulan setelah

kunjungan SBY. Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Dae r ah ( SKPD) ha r u s menyegarakan membuat program-program percepatan pertumbuhan ekonomi yang direncanakan.

Sebagai tindak lanjut dari

kunjungan Presiden SBY ke Provinsi Kepri, maka Gubernur Provinsi Kepulauan Riau HM Sani mengundang Tim Asistensi Pembangunan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, Senin (7/3). Pertemuan berlangsung di Gedung Graha Kepri Batam.

Sebagian besar pengurus tim hadir, seperti Ketua Tim, Kris T Wiluan, Wakil Ketua Rida K Liamsi, Sekretaris Ari Gunadi, serta beberapa anggota, Cahya, Suhendro Gautama, Jhon Sulistiawan, Hengky Set iawan, Ibnu Arief, Frank Gunara, dan Jamin Hidayat. Selain itu, hadir pula Ketua DPRD

Kepri Nur Syafriadi, dan beberapa pimpinan SKPD terkait lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, seperti Kepala Disperindag Syec Mohammad Toufik, Kepala BPID Jon Arizal, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Azman Taufik.

G u b e r nu r H M S a n i mengatakan pemanggilan Tim Asistensi Pembangunan Ekonomi untuk seg era m e r u m u s k a n p r o g r a m percepatan pembangunan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Keseriusan ini didasari komitmen Presiden SBY yang siap membantu memajukan

SPECIALREPORT

Laporan : Isfari, Batam

SPECIAL REPORTFO

TO: I

STIM

EWA/

DO

K H

UM

AS P

EMPR

OV/

RIA

U IS

LAN

DS

MAG

AZIN

E


BERDAYAKAN BUMD JADI BISNIS PEMDApembangunan ekonomi.

Ada beberapa tantangan yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri bersama Tim Asistensi Pembangunan Ekonomi. Tantangan itu, memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui PT Pembangunan kepri, agar mampu menjadi bisnis Pemerintah Daerah (Pemda).

HM Sani menyebutkan, banyak peluang usaha bisa dilakukan BUMD. Sebelum dilaksanakan, perlu sinkronisasi di internal BUMD. Terutama kesiapan menggarap peluang yang ada. “Proses di lapangan, perlu dukungan Tim Asistensi Pembangunan Ekonomi. Masukan dan jalan keluar harus diberikan mereka,” kata HM Sani.

“Tantangan lain, lanjut HM Sani, Tim

Asistensi Pembangunan Ekonomi di desak mampu mendorong pengurusan regulasi baik secara nasional maupun daerah. Dalam kaitan ini, Gubernur HM Sani menyebut kendala di lapangan saat ini masih ada regulasi yang berbenturan. “Tim Asistensi Pembangunan Ekonomi diharapkan ikut membantu agar kendala di lapangan ini mampu diatasi. Tentunya, peran tim dinantikan,” ujar Sani.

Ta n t a n g a n l a i n n y a , t a m b a h gubernur, tertuju pemberdayaan sektor kepariwisataan secara luas. Melihat luasnya wilayah perairan Kepulauan Riau, sektor ini harus difokuskan pada pengembangan kepariwisataan yang berbasis wisata bahari.

Selama ini, katanya pemberdayaan s e k t o r k e p a r i w i s a t a a n m a s i h mengandalkan lokasi yang telah jadi, seperti Kawasan Wisata Lagoi, Bintan, dan lokasi jadi lainnya. Gubernur HM Sani minta Tim Asistensi Pembangunan


Ekonomi perlu merumuskan strategi baru bagi pengembangan kepariwisataan. “Lokasi wisata yang telah jadi, kita pertahankan. Prioritas selanjutnya, bagaimana lokasi potensial yang belum diagarap, dilakukan pengembangan,” pungkas Gubernur Sani.

“Tantangan lain, lanjut HM Sani, Tim

Asistensi Pembangu-nan Ekonomi di desak

mampu mendorong pen-gurusan regulasi baik

secara nasional maupun daerah. Dalam kaitan ini, Gubernur HM Sani menyebut kendala di

lapangan saat ini masih ada regulasi yang

berbenturan.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

Pertemuan kedua Joint Working Group (JWG) pengembangan ekonomi Indonesia-Singapura

di Batam, Rabu (16/3) menetapkan tiga rencana aksi dalam pengembangan Kawasan

Ekonomi Khusus Batam Bintan Karimun (BBK). Pertemuan ‘Working Group’ merupakan buah

dari pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Singapura

pada 17 Mei 2010.

Rumuskan 3 Rencana AksiWorking Group Indonesia-Singapura:

Lucky Eko Wuryanto, Deputi Menteri Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, menjelaskan setelah pertemuan pertama di Singapura tahun lalu, pada pertemuan kedua di Bata mini tim sudah mendapatkan rumusan rencana aksi.

“Ada t iga rencana aks i yang disepakati, pertama, pengembangan sub sektor unggulan; kedua, pemberian insentif bagi investor; dan ketiga, pembangunan kapasitas pengelolaan kawasan,” ujar Lucky Eko.

Dia mengemukakan rencana aksi pertama pengembangan sub sektor unggulan, telah ditetapkan tiga sub

Laporan : Wahyuli & Fahrudin, Tanjungpinang

SPECIAL REPORT


FTZ INDONESIA MASIH JAUH TERTINGGAL

Menteri Keuangan (Menkeu) A g u s M a r t o w a r d o y o menya takan pe r l unya

pembenahan berbagai aspek agar kawasan perdagangan bebas (FTZ) di Indonesia tidak tertinggal dibanding negara lain. “Kita punya dua FTZ, yaitu Sabang dan Batam Bintan Karimun (BBK), namun system dan konsep harus diperbaiki agar tidak lemah,” kata Menkeu, Senin (7/3).

Agus Martowardoyo mengatakan, FTZ yang dikembangkan oleh Singapura dan Malaysia sudah lebih maju disbanding Indonesia. “FTZ di Singapura dan Port Klang di Malaysia merupakan FTZ yang sudah maju. Tantangan kita ke depan bagaimana agar FTZ di Indonesia bisa maju,” ujarnya.

Kelemahan FTZ di Indonesia, salah satunya karena masalah kordinasi. Agus mencontohkan, kawasan perdagangan bebas BBK yang meliputi delapan pulau memiliki delapan pelabuhan dan pelabuhan rakyat yang lebih banyak. “FTZ harusnya steril, tapi sampai sekarang masih ada pemukiman penduduk, hutan lindung, dan lainnya, ke depan harus diperbaiki agar best practice dapat diterapkan,” terangnya.

A g u s m e n y e b u t k a n , kunjungannya ke Batam merupakan tindak lanjut arahan Presiden SBY dalam rangka kesiapan Bea Cukai dan instansi lainnya dalam pengembangan FTZ. “Kita ingin kawasan ini menjadi kawasan ekonomi yang fokus pada industri dan ekspor,” ucapnya.

sektor manufatur, yaitu elektronik, galangan kapal, dan teknologi informasi.

Rencana aksi kedua, lanjutnya, pemberian insentif kepada calon investor. Tim akan mengevaluasi insentif yang sudah diberikan hingga saat ini dan insentif apa yang diinginkan oleh kalangan pemodal. Rencana aksi ketiga adalah pembangunan kapasitas dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus BBK.

“Pemer in t ah Indones i a dan Singapura akan memberikan pembekalan dan pelatihan kepada badan pengelola kawasan termasuk pemasaran bersama ke luar negeri,” terang Lucky yang juga menjabat Co-Chairman Joint Working Group ini.

Sementara itu Leo Yip, Chairman Economic Development Board (EDB) Singapore, menjelaskan kerjasama kedua negara ini sangat strategis dalam

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. “Join Working Group ini dibentuk atas dasar keinginan untuk mempercepat pembangunan di kawasan BBK. Kami akan serius membahasnya bersama Pemerintah Indonesia,” ujarnya singkat.

Forum JWG ini dibentuk pertama kali pada tahun 2004 silam. Namun baru pada pertemuan Presiden SBY dengan Perdana Menteri Singapura pada 2010 lalu, disepakati untuk memperluas lingkup kerjasama menjadi enam sektor, yaitu lalu lintas udara, pariwisata, agribisnis, tenaga kerja, investasi, dan pengembangan kawasan BBK.

Mas ing -mas ing s ek to r akan membentuk Joint Working Group tersendiri untuk merumuskan rencana aksi untuk disampaikan kepada masing-masing menteri dan kepala pemerintahan dan dijadikan dasar kebijakan.


Kabupaten Natuna, meru-pakan salah satu kabupat-en di Provinsi Kepulauan

Riau. Natuna merupakan wilayah kepulauan paling utara di Selat Karimata. Di sebelah utara, Na-tuna berbatasan dengan Suma-tera Selatan dan Jambi. Untuk sebelah barat, natuna berbatasan dengan Singapura, Malaysia. Dan bagian timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat.

Selama ini, Natuna yang berada pada jalur pelayaran in-ternasional dikenal sebagai peng-hasil minyak dan gas. Namun, Natuna tidak hanya menyimpan hasil bumi, karena banyak tempat dapat dijadikan daerah kunjungan

wisata, dengan pesona alam pantai dan laut, serta pulau-pulau yang indah untuk dikunjungi.

Sebut saja, pantai Sisi Se-rasan yang terletak di Kecamatan Serasan. Memang, sepintas bila kita melihat di peta, lokasinya berdekatan dengan Kalimantan Barat, dan dekat dengan perba-tasan Malaysia bagian timur atau Serawak.

Dari Ranai, ibukota Kabu-paten Natuna, untuk menuju Serasan, maka kita harus men-empuh perjalanan laut. Biasanya masyarakat sekitar menaiki KM Bukit Raya milik PT Pelni, yang memang rutin melayari perjala-nan dari Ranai ke Serasan. KM Bukit raya, waktu tempuh Ranai-

PARIWISATA & BUDAYA

Agung Laksono menyebutkan bahwa dana tersebut akan disalurkan di 59 kecamatan

yang berada di tujuh kabupaten/kota. Sementara itu, Kota Tanjungpinang sendiri mendapatkan jatah senilai Rp 2 miliar dalam bentuk dana PNPM Mandiri perkotaan.

Sementara itu, untuk PNPM Mandiri perumahan, pemerintah pusat melalui Kementerian Peruma-han Rakyat memberikan bantuan pembangunan 200 unit rumah serta peningkatan sarana dan prasarana untuk masing-masing kabupaten/kota. “Sehingga seluruhnya berjumlah 1.400 rumah, senilai dengan Rp 14 miliar,” terang Agung Laksono.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

Pemerintah Salurkan PNPM Rp 46 Miliar untuk Kepri

PNPM Mandiri adalah salah satu program bantuan langsung yang digal-akkan pemerintah pusat. Pada tahun 2007, dana PNPM Mandiri telah disal-urkan kepada 3.349 kecamatan, pada ta-hun 2008 kepada 3.999 kecamatan, dan tahun 2010 kepada 6.321 kecamatan di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Ke-sejahteraan Rakyat Agung Laksono berada di Tanjungpinang mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Negara Ani Yudhoyono untuk melakukan kunjungan kerja. Presiden SBY berada di Tanjungpinang untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, diantanranya Kredit Usaha Rakyat, bantuan sosial,

Menurut Menteri Koordi-nator Bidang Kesejahter-aan Rakyat Agung Lak-sono, pada tahun 2011, untuk Provinsi Kepulau-an Riau telah mendapat-

kan alokasi PNPM Mandiri sebesar Rp 46,1 miliar,. Hal itu dikatakan Agung dalam kunjungan

kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Tanjungpinang, Jumat

(25/2).

GUBERNUR KEPRI HM SANI

Melihat Potensi Wisata Pantai Sisi Serasan

Laporan: Hudaya, Tanjungpinang


Serasan memakan waktu 10-11 jam perjalanan.

Pantai Sisi memiliki panjang sekitar 7 kilometer dengan ham-paran pasir putih berkilauan. Pan-tai ini terbentang dari Entebung Kampung Payak sampai Teluk Resak Kampung pemalik. Untuk mencapai kawasan pantai dapat melalui Entebung atau melewati Engkalan, Kampung Genting.

Setiap sore, pantai ini ramai dikunjungi. Tidak saja oleh kalan-gan muda yang datang untuk ber-santai, bahkan juga para orangtua yang datang bersama keluarga untuk sekedar berdarmawisata.

Untuk sarana, di lokasi pantai terdapat sebuah café, tempat pengunjung menikmati aneka makanan dan minuman. Seraya melihat pemandangan laut lepas dan hamparan pasir putih dan desiran ombak yang menggulung,

serta pemandangan sunset di sore hari.

Pantai Sisi, tidak pernah sepi. Sedari subuh sudah terlihat aktifitas, yakni para nelayan setempat yang akan turun me-laut, menang-kap ikan yang salah satunya ada lah i kan ‘Gerinsi’. Pada s i a n g h a r i , banyak warga yang datang ke pantai un-tuk menunggu para nelayan pulang melaut, untuk membeli ikan hasil tangkapan nelayan.

Menurut mantan Sekdakan

Natuna, yang kini menjadi Bupati Natuna terpilih, Ilyas Sabli, yang merupakan putera kelahiran Se-

rasan, Pantai Sisi mempunyai po-tensi wisata yang amat besar untuk dikembangkan. Bahkan dir inya yakin, keberadaan Pantai Sisi bisa menyaingi pantai-pantai terkenal di Indonesia.

D i a m e n -gatakan, dengan hamparan pasir putih sepanjang 7 kilometer, dit-ambah dengan daratan yang luas dan rata sepan-

jang bentangan Pantai Sisi, bisa dikembangkan sara wisata berupa

bandara dan hotel berbintang. Dengan demikian, wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan Pantai Sisi tidak akan terkendala pada sarana transpor-tasi dan akomodasi.

Meski potensi wisata Pantai Sisi belum benar-benar dikem-bangkan, akan tetapi sudah men-jadi objek wisata masyarakat setempat. Biasanya, ditempat tersebut diadakan permainan rakyat, semisal panjat tebing, tarik tambang, dayung sampan dan permainan rakyat lainnya, termasuk penampilan band lokal untuk menghibur pengunjung. “Pantai Sisi pernah dinobatkan sebagai salah satu pantai alami yang terbaik di dunia (Best Un-discovered Beach) versi Majalah Islands, edisi September 2006,” ungkap Ilyas Sabli.

dan bantuan program nasional pem-berdayaan.

Sejumlah menteri juga ikut dalam rombongan Presiden SBY, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pereko-nomian Hatta Rajasa, Menteri Kebu-dayaan dan Pariwisata Jero Wacik, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Selain ke Tanjungpinang, Presiden SBY juga dijadwalkan berkunjung ke Bintan untuk meninjau pelaksanaan pembangunan daerah setempat sebagai kawasan pariwisata terpadu.

PNPM Mandiri adalah salah satu program

bantuan langsung yang digalakkan pemerintah pusat. Pada tahun 2007,

dana PNPM Mandiri telah disalurkan kepada 3.349 kecamatan, pada

tahun 2008 kepada 3.999 kecamatan, dan

tahun 2010 kepada 6.321 kecamatan di seluruh Indonesia.

Dari Ranai, ibukota Kabupaten Natuna,

untuk menuju Serasan, maka kita harus menempuh perjalanan laut.

Biasanya masyarakat sekitar menaiki KM Bukit Raya milik PT Pelni, yang memang

rutin melayari perjalanan dari Ranai

ke Serasan.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Program tersebut dikatakannya sebaga i bentuk dukungan p e n g u s a h a p e n g e m b a n g

perumahan terhadap rencana pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Rendah (MBMR) namun tetap memiliki akses Prasarana, Sarana dan Utiliti (PSU), seperti jaringan air bersih, listrik dan kategori jamban sehat.

Kalangan pengusaha menurut Mulia tentu saja menyambut baik

rencana subsidi PSU bagi perumahan rakyat. Baginya, dengan tanggungjawab peemrintah seperti itu, masyarakat secara langsung akan mendapatkan rumah dengan kategori memadai dengan harga terjangkau.

Dijelaskannya, REI kini tengah mempelajari ketentuan yang diajukan pemrintah, seperti masalah persyaratan lokas i yang d i te tapkan sebaga i kawasan perumahan. REI lanjutnya juga perlu memberikan pematangan konsep terhadap kalangan pengusaha dilingkungannya agar kedepan pada saat

implementasi pembangunan apa yang menjadi persyaratan dapat terpenuhi.

Adapun persyaratan lokasi kawasan perumahan yang ditentukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat jika ingin memperoleh aliran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk PSU yakni lokasi yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Siap Bangun (Kasiba)/Lisiba BS, Kawasan Khusus, Kawasan Bukan Skala Besar, dan yang terpenting telah memiliki izin lokasi.

Lokas i har us sesua i dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, yang mana jika RTRW belum disahkan seperti Kota Batam, maka Pemerintah Kota Batam harus menjamin bahwa lokasi kawasan perumahan yang akan mendapat DAK tidak mengalami perubahan peruntuka. Selain itu, perlu adanya jaminan bahwa rumah yang dibangun dan dihuni

Ketua Dewan Kehormatan Real Estate Indonesia (REI) Kota Batam Mulia Pamadi menjelaskan pihaknya telah memproyeksikan rencana pembangunan 3.000 unit Rumah Sederhana Sehat (RSS) di tahun 2011. “Kita lihat pembahasannya dulu, kemungkinan jumlah itu bert-ambah menjadi 5.000 unit,” kata Mulia Pamadi menjawab pertanyaan wartawan, Jumat (11/2).

INFRASTRUKTUR & PROPERTI

REI Proyeksikan Bangun 3.000 Unit RSS di Batam

Laporan Wahyuli & Fahrudin, Batam

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


menggunakan KPR dari Bank dan yang paling penting adalah lahan untuk pembangunan PSU harus sudah clean and clear. “PSU yang diusulkan harus sudah dilengkapi Detail Engineering Design (DED) sebelum pelaksanaan pekerjaan,” kata Mulia.

Mulia Pamadi menambahkan, pada tahun 2010 ini untuk Batam, telah ditentukan lokasi seperti di Tanjung Uncang, Batu Aji, Tanjung Piayu dan beberapa lokasi lainnya. Harga Rumah Sederhana Sehat yang ditetapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah berkisar maksimal Rp 80 juta dan dengan skema Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat yang berpenghasilan maksimal Rp 2,5 juta perbulan.

REI Proyeksikan Bangun 3.000 Unit RSS di BatamPerumahan dan permukiman meru-

pakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya

terus diupayakan agar semakin besar lapisan masyarakat dapat menempati rumah dengan lingkungan yang layak, se-hat, aman dan serasi. Bisnis perumahan akhir-akhir ini memang sedang diminati.

Tanjungpinang menjadi kota yang cukup potensial untuk pemasaran pe-rumahan. Sekalipun kota kecil, kehidupan di Kota Tanjungpinang bergerak dinamis termasuk di sisi perekonomiannya. Di Kota Gurindam ini, selain perumahan premium, rumah-rumah kelas menengah seharga tak lebih dari Rp 150 juta juga banyak ditawarkan dengan penawaran kredit yang beragam.

Diantaranya Perumahan Villa Metro Garden dan Metro Regency. Perumahan ini dipasarkan PT Wirindo Pratama yang berlokasi kantor pemasaran di Jalan

Kota Gurindam dan Bisnis PerumahanGatot Subroto. Perumahan ini lokasinya strategis dan memiliki pertumbuhan yang cepat dan menjadi ladang investasi yang tepat. Tersedia rumah dengan tipe 56 dan 80 yang bergaya minimalis, dengan sistem cluster yang digunakan memberi-kan jaminan keamanan 24 jam.

Menurut Simon, Kepala Staf Mar-keting, Villa Metro Garden membangun sebanyak 33 unit dengan tipe 80, tipe 56 sebanyak 24 unit. Pembangunan ini baru selesai sekitar 50 persen.

Sedangkan Perumahan Metro Re-gency membangun rumah tipe 48 se-banyak 28 unit saja. Hunian ini dikem-bangkan dalam jumlah terbatas dengan lokasi di tengah kota dengan segala keistimewaan dan kemudahan akses jalan ke mana saja. Dilengkapi dengan fasilitas cluster zone, jaringan TV kabel, sertifikat hak milik, taman bermain dan akses tengah kota.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Mu s i s i p a p a n a t a s Indone s i a , Ahmad D h a n i m e m b u k a

lembaga pendidikan entertaint terbesar di Indonesia di Kota Batam. Bersamaan dengan itu, Sekolah entertainment

Winner Entertainment School (WES) Batam, sebagai salah satu pemilik sahamnya juga resmi mengganti label mereka menjadi Ahmad Dhani Education Centre.

Grand opening sekolah tersebut, dilakukan Sabtu, (26/2) di DC Mall lantai 3. Tempat tersebut sekaligus menjadi tempat kegiatan sekolah entertainment tersebut. Grand opening yang dilangsungkan secara meriah ala pesta Hollywood itu dibuka dengan pertunjukan barongsai dan dihadiri langsung oleh Ahmad Dhani selaku pemilik sekolah Ahmad Dhani School of Rock. Hadir pula pimpinan Primagama

Ahmad Dhani Buka Sekolah EntertainmentDengan menempati lahan

seluas 1.500 m2 di tempat yang strategis, yaitu di Diamond City Mall (DC Mall), Ahmad Dhani dibawah payung Ahmad Dhani School of Rock dan Demian dengan Demian’s Magic Academy

bersepakat bersama-sama dengan Winner Entertainment School (WES) untuk membuka sekolah entertainment yang terlengkap, terbaik serta terbesar di Kota Batam.

Menurut Kelly Managing Director WES, program unggulan


PENDIDIKAN & KAMPUS

yang ditawarkan WES cukup banyak, calon siswa dapat memilih jurusan sekolah entertainment yang disukainya. Seperti vocal, gitar elektrik, acoustic guitar, bass, drum, biola, keyboard, piano dan kelas khusus band yang

langsung ditangani manajemen Ahmad Dhani School of Rock. Bahkan juga tersedia program acting, disk jockey (DJ), bartender, modeling, dancer dan photography.

“ U n t u k in s t r uk tu r k i t a pil ih yang telah

berpengalaman dibidangnya. Seperti, R Tono sebagai instruktur acting yang pernah bergelut di dunia acting dibeberapa rumah produksi film terkemuka di Jakarta, seperti di MD Entertainment. Ada juga Sanjay Mulani sebagai salah satu instruktur tamunya, dan beliau

Pentolan grup band Dewa 19 ini memaparkan, ini merupakan sekolah musik yang ke enam

ia buka setelah di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Palembang, serta Makasar. Ahmad

Dhani Education Centre yang di Batam merupakan lembaga pertama yang membuat

terobosan dengan konsep entertainment education.

Network, yakni Adam, serta Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, serta Direktur Utama Sekolah Ahmad Dhani School Education, Yusmen Liu.

Ahmad Dhani yang datang dengan tampilan busana kasual s e rba h i t am in i m e n y a t a k a n , i n i m e r u p a k a n pusat pendidikan y a n g m a n a pembela jarannya tidak akan didapatkan ataupun di pelajari di sekolah formal mana pun. Pentolan grup band Dewa 19 ini memaparkan, ini merupakan sekolah musik yang ke enam ia buka setelah di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Palembang, serta Makasar. Ahmad Dhani Education Centre yang di Batam merupakan lembaga pertama yang membuat terobosan dengan konsep entertainment education.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Ahmad Dhani Buka Sekolah Entertainment

Kepri Segera Miliki Universitas Negeri

juga adalah Casting Director dari MD Entertainment Jakarta. Ada juga Dewi Ratih seorang Casting Director dari Rapi Film Jakarta, Demian sebagai salah satu pesulap top tanah air, serta lembaga pendidikan Primagama English Nagoya yang akan membantu siswa-siswi menjadi presenter yang memiliki kemampuan bahasa Inggris,” terang Kelly.

Ahmad Dhani Education Centre juga dilengkapi dengan café, mega stage, studio recording, hot spot, billiard centre, CCTV, serta perpustakaan dan finger print yang dimana semua fasilitas yang disediakan oleh sekolah pendidikan tersebut bisa digunakan o l e h p a r a s i s w a -s i s w i n y a . “ U n t u k informasi program, pendaf ta ran dapat menghubungi nomor telpon 0778-753,” ajak Kelly mengakhiri.

Provinsi Kepulauan Riau akan segera memiliki Universitas Negeri. Saat ini, Universitas Maritim Raja Ali Haji atau yang lebih dikenal Umrah

sedang dalam proses penegerian. Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Fadli Djalal, Phd bahkan memastikan status Umrah akan berubah menjadi Universitas Negeri tahun ini juga.

Penantian yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya akan menjadi kenyataan. Setelah lebih dari empat tahun menunggu, dapat dipastikan, Provinsi Kepulauan Riau akan memiliki Universitas Negeri, yakni Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fadli Djalal beberapa waktu lalu di depan Gubernur Provinsi Kepri Haji Muhammad Sani memastikan penegerian Universitas Maritim Raja Ali Haji tinggal menunggu waktu. Persiapan dan syarat-syarat ke arah penegeriaan Umrah tinggal menunggu waktu, kata Fadli Djalal ketika menyaksikan penyerahan aset dari Pemerintah Provinsi Kepri kepada Kementerian Pendidikan Nasional belum lama ini di Jakarta.

Saat ini Universitas Maritim Raja Ali Haji memiliki sembilan program studi dengan 4.596 siswa dengan 147 orang dosen. Sebuah kampus yang megah saat ini sedang dalam tahap penyelesaian dan berada di Pulau Dompak, tidak jauh dari bangunan kantor pemerintah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Pentolan grup band Dewa 19 ini memaparkan,

ini merupakan sekolah musik yang ke-6 ia buka.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

COVER STORY


Setelah Presiden SBY Berkunjung ke KepriPresiden RI Susilo Bambang

Yudhoyono kembali melakukan kunjungan kerja ke Provinsi

Kepulauan Riau, selama 3 hari mulai tanggal 25-27 Februari 2011. Apa makna kunjungan Presiden kali ini? Dan bagaimana respon pemerintah pusat terhadap lokomotif ekonomi, kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan dan Karimun yang terkesan mulai melambat?Pesawat Kepresidenan dengan nomor penerbangan GIA-01 Boieng 737-800 mendarat di landasan pacu 04 Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang pada Jumat (25/2) pukul 11.25 WIB, setelah selama kurang lebih 2 jam melakukan perjalanan dari Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam.

Laporan: Jurnalis Riau Islands Magazine,Kepri

KUNJUNGAN PRESIDEN SBY KE KEPRI


Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disambut Gubernur Provinsi

Kepulauan Riau (Kepri) H Muhammad Sani beserta istri Hj Aisyah Sani dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepri. Usai acara penyambutan Presiden dan rombongan langsung menuju Gedung Daerah Tanjungpinang untuk melaksanakan sholat Jumat.

D a l a m s u a t u kesempatan , SBY s e m p a t m e m u j i k h o t b a h y a n g d i s a m p a i k a n G u b e r nu r Ke p r i H M S a n i d a l a m s h a l a t J u m a t d i G e d u n g D a e r a h . G u b e r n u r H M Sani menggunakan ka t a j i had un tuk memerangi kemiskinan, jihad untuk memerangi korupsi , j ihad untuk mengurangi kerusakan lingkungan. “Insya Allah kalau jihad itu yang kita jalankan, maka Tuhan pasti memberikan kemajuan pada negeri ini, karena telah menegakkan amar makruf nahi mungkar. Dan jangan menegakkan yang makruf

dan memerangi kemungkaran, dengan cara-cara yang lebih mungkar,” kata Presiden SBY.

Setelah shalat Jumat, SBY menyaksikan penyerahan bantuan langsung masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2011 dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan untuk Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kesempatan itu, Direktur U t ama (D i r u t ) B a n k R a k y a t Indonesia (BRI) memberikan kredit senilai Rp 45,05 miliar untuk 11.235 debitur, Dirut BNI senilai Rp 15,63 miliar untuk 135 debitur, Dirut Bank Bukopin senilai Rp 13,49 miliar untuk

77 debitur, Dirut Bank Mandiri senilai Rp 23,88 miliar untuk 235 debitur, Dirut BTN senilai Rp 14,39 miliar kepada 124 debitur, dan Dirut Bank Syariah Mandiri memberi kredit senilai Rp 4,48 miliar kepada 52 debitur.

Gubernur Kepri HM Sani secara simbolis juga menyerahkan bantuan sosial

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

Laporan: Jurnalis Riau Islands Magazine,Kepri

kemasyarakatan untuk pembangunan 3.514 rumah layak huni senilai Rp 119,3 miliar dan program beasiswa SLTA untuk keluarga miskin sejumlah 10.500 siswa senilai Rp 11,3 miliar dengan masing-masing Rp 90 ribu per bulan. Lalu, bantuan modal usaha koperasi perempuan senilai Rp 1,4 miliar kepada 20 koperasi dan bantuan modal usaha rumput laut senilai Rp 1 miliar kepada 333 kepala keluarga.

HM Sani da lam sambutannya mengatakan 18,51 persen penduduk Provinsi Kepri masih berada dalam garis kemiskinan. Jumlah tersebut setara dengan 268 ribu dari penduduk Kepri yang sebagian besar mengandalkan kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan. Kedua sektor ini, kata Sani, akan dijadikan sektor unggulan bagi perekonomian daerah. “Kita mengharapkan program-program dalam sektor kelautan dan perikanan tersebut dapat menjadi perhatian Bapak Presiden,” ujar Gubernur HM Sani.

Dalam kesempatan itu, Gubernur HM Sani juga mengharapkan bantuan pemerintah pusat untuk membantu penyediaan transportasi di Provinsi Kepri. HM Sani mengatakan, 96 persen wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari lautan dan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya terpisah sangat jauh. Ia mengatakan sarana transportasi yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih sangat terbatas.

Dalam sambutannya, Presiden SBY menyebutkan, tujuan kedatangannya ke Provinsi Kepri untuk mendukung kemajuan pembangunan di daerah ini yang tidak boleh asal-asalan, dan tidak boleh tanpa tujuan yang jelas, tidak boleh tanpa rencana dan tidak boleh tanpa pengawasan. “Saya datang bersama pejabat terkait untuk memastikan bahwa pembangunan di daerah ini semuanya berjalan dengan baik. Hal lain sekaligus untuk memecahkan permasalahan yang tidak mungkin bisa dipecahkan sendiri oleh pemerintah Kepri. Sehingga saya berkewajiban untuk membantunya, termasuk semua yang disarankan oleh

COVER STORY


Gubernur tadi, sesuai kemampuan yang dimiliki,” kata SBY.

SBY menyebutkan, Provinsi Kepri yang terdiri dari Batam, Karimun, Bintan, Tanjungpinang, Lingga, Natuna dan Anambas, merupakan pintu gerbang perekonomian Indonesia dari sisi utara. Atas kondisi itu, ia berharap sejumlah wilayah di Provinsi Kepri dapat maju seperti n eg a r a t e t ang g a , S i n g a p u r a d a n Malaysia. “Saya dan kita semua berjuang, agar Kepri ke depan sama majunya bahkan kalau bisa lebih maju dari negara Singapura dan Malaysia. Kita h a r u s b e r s a i n g secara sehat. Bila itu d i lakukan dengan baik, maka saya yakin Allah SWT akan mengabulkannya,” terang SBY.

Selain itu, pada Sabtu (26/2) pagi, Presiden SBY meresmikan kawasan wisata berupa pemberian nama baru untuk Kawasan Resort Treasure Bay yang berada di Kawasan Wisata Terpadu Lagoi, Kabupaten Bintan dengan nama Pesona Lagoi Bintan. Kawasan Wisata

Terpadu Lagoi ini merupakan mega proyek dari Landmark Holding Bhd bekerjasama dengan PT ND Rekayasa Prima, dengan nilai invstasi mencapai Rp 16,5 triliun. (Baca “Presiden Resmikan Pesona Lagoi Bintan”)

Presiden SBY mengatakan dalam kunjungan selama tiga hari di Provinsi Kepri, ia ingin melihat dan memastikan

p e m b a n g u n a n y a n g d i l a k u k a n d e n g a n b e n a r serta tepat sasaran. “Alhamdulillah dalam kunjungan kali ini saya juga bisa melihat pemberian bantuan bagi masyarakat kita yang memerlukan, t e r m a s u k m e n d e n g a r k a n k e m a j u a n

pembangunan yang dipimpin oleh Gubernur Kepri saat ini,” ucap SBY.

Rencana pengembangan kawasan di Provinsi Kepri, tampaknya digarap serius. Sebelum meninggalkan Kepri setelah melakukan kunjungan kerja selama tiga hari, Presiden SBY langsung menggelar rapat terbatas yang membahas tentang percepatan pembangunan di Kepri,

dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kepri di Bandara Raja Haji Fii Sabilillah, Tanjungpinang, Minggu (27/2).

Tidak hanya Gubernur Kepri HM Sani yang didampingi jajarannya, Presiden SBY juga mengikutsertakan beberapa menterinya. Antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Manoarta dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan. Bahkan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, Menteri Pertanian Suswono bersama Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung datang menggunakan pesawat carter.

Dalam pengantarnya di rapat terbatas Presiden SBY menyebutkan bahwa konsep Singapura-Johor-Riau (SIJORI) sekarang ini sudah tidak sama dengan saat pertama kali dicanangkan. Dulu seorah-olah SIJORI itu hanya Batam. Ke depan harus memasukkan seluruh Kepulauan Riau. Jika sebelumnya Singapura dianggap lebih maju, kondisi itu bisa berbalik jika serius menggarap sektor wisata, jasa, dan industri. “Tempat kita ini satelitnya Singapura. Kita akan menjadikan Kepri New Economy Centre,” tegas SBY.

Gubernur Kepri HM Sani mengatakan, Pemprov Kepri mengucapkan terima kasih atas perhatian Presiden SBY dan pemerintah pusat untuk memberi dukungan bagi pengembangan Kepri. Hal ini katanya dibuktikan pemberian respon positif yang diminta Kepri ke pusat. Salah satunya terkait penyiapan regulasi wilayah perdagangan dan pelabuhan bebas di Batam, Bintan dan Karimun. Pemerintah pusat, memastikan dalam waktu dekat regulasi tersebut akan diberikan pusat. Yakni, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 2 tentang Kepabeanan.


SBY menyebutkan, Provinsi Kepri yang terdiri dari Batam, Karimun, Bintan,

Tanjungpinang, Lingga, Natuna dan Anambas,

merupakan pintu gerbang perekonomian

Indonesia dari sisi utara.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Lokomotif Ekonomi yang

Mulai Melambat

Seluruh jajaran anggota Dewan Kawasan FTZ BBK yang terdiri dari aparat keamanan perpajakan dan bea cukai hadir

kecuali Ketua Dewan Kawasan yang merangkap Gubernur Provinsi Kepri Haji Muhammad Sani. Begitu juga Kepala Badan Pengusahaan Kawasan FTZ BBK juga terlihat hadir dalam acara itu.

Paparan mengenai pencapaian kinerja selama hampir dua tahun terakhir sejak FTZ BBK diluncurkan pada 1 April 2009 oleh masing-masing Badan Pengusahaan sama sekali tidak menarik minat para wakil rakyat.

Indikator pencapaian yang disampaikan berupa data perizinan rencana investasi, dan proyeksi perolehan tenaga kerja belum cukup menyakinkan para anggota Komisi XI mengenai prospek kawasan ini pada masa mendatang.

Apa yang disampaikan M Ichlas E-Qudsi bukan sekedar celoteh wakil rakyat. Itulah fakta yang terjadi di wilayah ini bahwa tidak ada sesuatu yang istimewa ketika Batam, Bintan dan Karimun ditetapkan sebagai FTZ oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46, 47, 48 tahun 2007.

Kamaruddin Sjam, anggota Komisi XI DPR RI, menilai pola perencanaan dan pencapaian kinerja Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan belum jelas karena dalam paparan yang disampaikan tidak memaparkan hal tersebut.

“Mestinya sudah ada mekanisme penilaian kinerja atas perencanaan dan pencapaian. Apa-apa saja indicator utama yang terukur sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwa selama tahun 2007 hingga 2010 itu ada perbaikan kinerja atau tidak,” kata Kamaruddin Sjam.

Kondisi yang terjadi saat ini merupakan

“Saya tidak melihat ada pencapaian yang membanggakan di kawasan perdagangan bebas (FTZ) Batam, Bintan, Karimun (BBK). Dengan tingkat pertumbuhan hanya 6 persen itu sama saja dengan daerah lain yang tidak ada status khusus,” ujar M Ichlas El-Qudsi, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik bersama jajaran institusi pelaksana FTZ di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada awal pertengahan Desember 2010 lalu.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

COVER STORY


Lokomotif Ekonomi yang

Mulai Melambat

dampak dari ketidakseriusan pemrintah pusat dalam mengeluarkan berbagai aturan yang relevan dengan pengembangan kawasan perdagangan bebas. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2009 tentang aturan kepabeanan dan perpajakan merupakan titik pangkal kemunduran bagi pembangunan FTZ di Provinsi Kepri.

Sebenarnya Dewan Nasional sudah menyadari penolakan pelaku industri atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah t e e s e b u t , b a h k a n dalam paparan yang disampaikan Asisten D e p u t i M e n t e r i Koordinator Bidang P e r e k o n o m i a n Bidang Infrastruktur and Pengembangan Wilsayah sudah tertera rencana ke depan untuk merevisi PP Nomor 2 dan menerbitkan peraturan-peraturan lainnya.

Hanya saja, rencana tersebut belum dapat dipastikan kapan terealisasi sehingga akibatnya calon investor mulai resisten terhadap aturan tersebut dan menunda rencana investasinya ke wilayah ini. “Permasalahan FTZ saat ini ada di kebijakan dan aturan. Mestinya Menko serius untuk mempercepat proses revisi ini agar tidak ada lagi hambatan,” ujar anggota DPR RI Arif Budimanta.

Tantangan EkonomiProblema FTZ di Provinsi Kepulauan

Riau ini memang masih menjadi isu negatif bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini pada tahun 2011. Gubernur Provinsi Kepri HM Sani bahkan menyakini bisa mencapai pertumbuhan hingga 8 persen jika seluruh hambatan dalam FTZ bisa dieliminir sehingga calon investor bisa segera merealisasikan usahanya.

Berdasarkan data Bank Indonesia Batam, ekonomi Kepri p a d a t a h u n 2 0 1 0 berekspansi menjadi dua kali lipat menjadi 6,5 persen-7 persen dibandingkan kondisi pada tahun 2009 yang sebesar 3,51 persen. Beberapa faktor yang mendukung penguatan ekonomi tahun 2010 antara lain pertumbuhan sektor konsumsi, dan aktivitas ekspor yang

mulai membaik pada pasca krisis 2009.Tren pertumbuhan pada tahun 2010

ini diperkirakan tidak berlanjut pada 2011 karena masih berdasarkan analisis Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan melambat pada kisaran 6-6,5 persen.

“Perlambatan ini dipengaruhi oleh kinerja sektor manufaktur yang masih terimbas dari permintaan global yang masih

lemah terutama untuk pasar Eropa dan Amerika Serikat. Dan implementasi FTZ yang belum memberikan stimulus bagi masuknya investasi asing ke kawasan ini,” ujar Elang Tri Praptomo, Pimpinan Bank Indonesia Batam dalam Seminar Outlook Ekonomi Kepri 2011.

Walaupun diprediksi melambat, namun nada optimis masih muncul dari beberapa kalangan pengusaha. Salah satunya Cahya, Ketua Apindo Provinsi Kepri. Menurut

dia, faktor FTZ ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi daerah ini pada 2011, sebab dampak turunan yang dihasilkan dari masuknya investasi asing adalah bergeraknya seluruh sektor ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. “Saya masih optimis tahun 2011 ekonomi akan tumbuh dan iklim investasi akan semakin kondusif,” ujarnya.

Salah satu upaya Apindo Kepri untuk menciptakan iklim yang kondusif adalah dengan melakukan kerjasama dengan serikat pekerja/buruh di Batam tentang pentingnya menjaga hubungan industrial yang harmonis dalam rangka mewujudkan Kota Batam yang bebas aksi mogok dan demo.

Aksi mogok dan demo diyakini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hengkangnya pengusaha dari suatu daerah akibat mandegnya komunikasi antara pengusaha dan pekerja dalam menyelesaikan permasalahan terkait kesejahteraan pekerja.

“Nota kesepahaman yang kami (pengusaha dan pekerja) tandatangani bukan berarti membungkam hak menyampaikan pendapat, tapi memberikan alternatif penyelesaian masalah melalui cara-cara dialogis dan saling menghormati,” kata Cahya, Ketua Apindo Provinsi Kepri.

Mencapai pertumbuhan ekonomi memang butuh komitmen semua pihak dalam menciptakan iklim berusaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum dan stimulus yang menarik bagi pemodal asing, serta dukungan sarana infrastruktur yang memadai.

Jika semua pihak sepakat bahwa kawasan perdagangan bebas (FTZ) adalah stimulus utama untuk mendorong arus investasi asing maka sudah saatnya berbagai hambatan yang terjadi terkait dalam implementasi FTZ di wilayah Provinsi Kepri harus dihapuskan. Kecuali memang tidak ada komitmen untuk membenahinya.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Gubernur Kepri HM Sani bahkan menyakini

bisa mencapai pertumbuhan hingga 8 persen jika seluruh hambatan dalam FTZ

bisa dieliminir sehingga calon investor bisa

segera merealisasikan usahanya.


Presiden Resmikan Pesona Lagoi Bintan

Presiden mengatakan, jika saat ini wisatawan berkunjung ke Singapura baru kemudian mampir ke Kepri, maka

nantinya yang berlaku adalah sebaliknya. “Pada saatnya nanti, kita dapat mengatakan, dengan mengunjungi Bintan, Anda akan menemukan banyak hal yang khas. Setelah itu, silahkan kalau mau berkunjung ke Singapura atau ke tempat lain,” kata Presiden SBY dalam sambutan pemberian nama kawasan wisata Pesona Lagoi di Bintan.

Laporan: Wahyuli & Hudaya, Lagoi.

COVER STORY

Dalam lawatan ke Provinsi Kepulauan Riau, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

meresmikan pembangunan kawasan wisata terpadu, Treasure Bay atau Pesona Lagoi Bintan di kawasan

Teluk Sebong, Lagoi, Kabupaten Bintan, Sabtu (26/2) lalu. Proyek wisata senilai total Rp 16,5 triliun ini

tengah digarap pada lahan seluas 338 hektar. SBY berharap pengembangan kawasan wiata terpadu ini

bisa mengubah peta tujuan wisatawan.

Presiden datang bersama rombongan, diantaranya Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Gubernur Provinsi Kepri HM Sani dan Bupati Kabupaten Bintan Ansar Ahmad. Tampak undangan yakni Ketua Apindo Bintan Jamin Hidayat dan sejumlah tamu undangan lain serta

pejabat Pemprov Kepri dan Pemkab Bintan.D a l a m s a m b u t a n n y a , P r e s i d e n

menyampaikan, Provinsi Kepri memiliki potensi dan pengembangan wisata internasional yang sangat baik. “Saya memiliki mimpi, mimpi saudara-saudara suatu saat nanti. Kepri ini akan menjadi kawasan ekonomi yang maju. Kita tidak ingin yang maju hanya Singapura, namun kita ingin sama majunya dengan Singapura,” kata Presiden SBY.

Untuk mewujudkan mimpi itu, Presiden mengatakan, perlu hal-hal yang dilakukan karena Kepri memiliki beberapa kelebihan terutama kelebihan pengembangan kawasan wisata. “Peluangnya sangat besar, penduduk dunia sekarang, yang memiliki kegemaran untuk melakukan wisata di dunia semakin banyak. Jumlah golongan menengah juga semakin meningkat demikian juga bangsa kita sesuai dengan kemajuan terhadap pembangunan dari tahun ke tahun dan daya beli masyarakat juga semakin meningkat,” papar Presiden.

Oleh karena itu, sektor wisata merupakan salah satu sektor yang sangat baik untuk dikembangkan. Disebutkan Presiden SBY, ada beberapa kriteria dikatakan dunia pariwisata sukses, yakni daerah wisata itu harus memiliki

n Proyek Kawasan Wisata Terpadu Lagoi Telan Dana Rp 16,5 Triliun, Siap Saingi Singapura

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


kekhasan tersendiri. Sehingga para wisatawan dapat merasakan perbedaan dari tempat-tempat wisata yang lain, dan peluang peningkatan jumlah wisatawan akan semakin meningkat.

Menurut SBY, keberlanjutan sektor wisata, dapat terjamin bilamana identitas daerah wisata sudah ditetapkan. Tidak ada gunanya promosi habis-habisan tetapi wisatawan tidak mau kembali lagi. “Yang benar promosinya baik, yang tadinya berkunjung satu hari tambah jadi dua hari, jadi tiga hari. Bulan depan kembali lagi ajak keluarganya, tahun depannya datang lagi mengajak teman-temannya. Itu baru baik, itu baru jos!” tegas SBY.

Selain itu, Kepala Negara juga mengusulkan bahwa menyatukan konsep kawasan wisata sebagai tempat makan, berdoa, dan menemukan cinta mungkin sebuah ide menarik untuk diwujudkan di Kawasan Wisata Lagoi, seperti film Eat, Pray, Love yang dibintangi Julia Robert. “Bisa disiapkan semuanya. Kenapa harus ke negara lain untuk makan, berdoa,

dan menemukan cinta? Harus begitu cara berpikirnya,” ujar Presiden.

Pembangunan Treasure Bay yang sekarang telah berganti nama ini dilakukan untuk mendukung pemerintah sebagai implementasi kesepakatan SIJORI (Singapura, Johor,

Riau), yang juga sejalan dengan rencana pembangunan sarana pariwisata di Natuna, Anambas, dan Lingga, sehingga Pesona Lagoi Bintan diharapkan mampu menjadi Gerbang Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Melalui kawasan wisata terpadu ini juga diharapkan mampu menjadikan Bintan sebagai tujuan wisata utama di wilayah barat dan mampu mengalihkan para wisatawan di Asia Tenggara yang berjumlah sekitar 65 juta jiwa pertahun, dan dapat menjadi hidden gems of Asia, Permata Tersembunyi Asia di laut Indonesia. Semoga di samping menikmati panorama yang indah, kita juga dapat menikmati makanan, berdoa dan menemukan cinta di The Wonder of Lagoi Bintan ini.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


identitas atau sesuatu yang unik dan berbeda dari lokasi wisata di dunia.

Pesona Lagoi BintanBerdasarkan rekam jejak sejarah, Bintan

merupakan tempat bersejarah karena lebih dari 3000 tahun beberapa pulaunya adalah pusat perdagangan tersibuk di dunia. Bintan merupakan pulau terbesar di antara pulau-pulau lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Letaknya sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Keindahan alamnya dengan pantai pasir putih yang eksotis, air laut yang jernih, aneka warna batu karang laut dan objek ekosistem menjadi daya tarik tersendiri sebagai tujuan wisata yang tidak kalah menarik dengan Phuket atau kawasan Karibia.

Untuk tetap mempertahankan rekam jejak sejarah dan memperlihatkan kepada dunia akan keindahan alam Kota Bintan, maka di Desa Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, dibangun Kawasan Wisata Terpadu Teluk Sebong atau Treasure Bay. Pembangunan kawasan ini merupakan hasil kerjasama PT ND Rekayasa Prima dan perusahaan asing Landmark Berhad.

Permbangunan Treasure Bay tahap pertama diharapkan mampu memberikan peluang dan manfaat yang besar dan berarti bagi masyarakat Provinsi Kepri pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bintan sendiri telah dikenal sebagai Kawasan Wisata Lagoi.

Namun, untuk ke depannya, nama Treasure Bay mungkin tidak akan ditemukan lagi karena telah diubah namanya menjadi Pesona Lagoi Bintan, The Wonder of Lagoi Bintan. Nama baru tersebut diberikan dan diresmikan oleh Presiden SBY di Kawasan Wisata Terpadu Teluk Sebong, sebagai bagian dari agenda kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Riau.

Pada kesempatan tersebut, Presiden SBY meminta agar dalam membangun sektor pariwisata, maka sektor tersebut harus memiliki


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai pintu gerbang Indonesia. Hasil pembangunan

di Provinsi Kepri merupakan wajah Indonesia di mata dunia. “Pembangunan Provinsi Kepri dan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri merupakan wajah Indonesia di mata dunia, khususnya bagi negara tetangga, Singapura dan Malaysia,” kata Presiden SBY.

Presiden SBY mengatakan, bangsa Indonesia khususnya rakyat Kepulauan Riau harus optimis suatu saat kelak perekonomian Indonesia harus mampu menyaingi kedua negara tetangga tersebut. Setiap hari kita disuguhkan dengan berbagai kemajuan di kedua negara itu, hal tersebut hendaknya dapat memacu dan memicu kita untuk bekerja lebih keras lagi guna mencapai kemajuan sebagaimana diinginkan.

“Kepri adalah pintu gerbang Indonesia. Kita tidak ingin yang maju hanya Singapura dan Malaysia. Kita kerja, berjuang, seraya memohon ridho Allah agar Provinsi Kepri sama majunya dengan Singapura dan Malaysia. Kita harus bisa bersaing secara sehat,” kata Presiden SBY ketika memberikan sambutan pada acara Penyerahan Bantuan


Presiden: Kepri Akan Menjadi ‘New Economy Center’

COVER STORYFO

TO: I

STIM

EWA/

DO

K H

UM

AS P

EMPR

OV/

RIA

U IS

LAN

DS

MAG

AZIN

E

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


ekspor sayur ke Singapura, serta Kepri sebagai daerah pemasok energi utama terutama gas dari Kabupaten Natuna.

Presiden SBY optimis Provinsi Kepri akan menjadi pusat ekonomi baru, sehingga bisa menyaingi Singapura. “Tempat kita ini (Kepri) adalah satelit Singapura. Untuk mencapai target itu, jelas SBY, semua pihak harus bekerja keras untuk membangun Provinsi Kepri. Pembangunan itu harus mengakomodir kepentingan lokal, yaitu peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, kepentingan nasional juga harus dipenuhi, dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden juga meminta pembangunan Provinsi Kepri memperhatikan empat sasaran utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, dan pemeliharaan lingkungan. “Pada saatnya nanti Kepri akan menjadi center yang tidak kalah dengan Singapura,” kata Presiden SBY.

Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan untuk Provinsi Kepri di Tanjungpinang, Jumat (25/2).

Kepala negara menegaskan persaingan a d a l a h h a l y a n g biasa, namun harus dilakukan berdasar etika. Persaingan yang sehat juga mengandung u n s u r s a l i n g menghor mat i dan kerjasama, termasuk d e n g a n n e g a r a tetangga. Kerjasama yang sehat akan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar SBY. Untuk itu, setiap melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepri Presiden SBY akan memastikan kegiatan pembangunan di daerah itu berjalan sebagaimana mestinya.

P r e s i d e n S B Y b e r k e i n g i n a n m e m p e r c e p a t d a n m e m p e r l u a s pembangunan ekonomi Kepri. Percepatan dan perluasan pembangunan di Kepri harus disesuaikan dengan visi, misi serta target Provinsi Kepri dengan rencana pemerintah pusat, maupun dalam rencana

indusk percepatan dan perluasan ekonomi n a s i o n a l s e c a r a keseluruhan,” jelasnya.

M e n u r u t S B Y, un tuk pe r ce pa t an pembangunan dan perluasan ekonomi d i Prov ins i Kepr i harus ada program

prioritas, antara lain program kelautan dan perikanan, peningkatan daya saing kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Selain itu juga potensi Kepri sebagai daerah pertanian untuk memenuhi permintaan

Presiden: Kepri Akan Menjadi ‘New Economy Center’


Presiden SBY optimis Provinsi Kepri akan menjadi pusat

ekonomi baru, sehingga bisa menyaingi

Singapura.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


KEINDAHAN ALAM PANTAI TRIKORAFO

TO: I

STIM

EWA/

DO

K H

UM

AS P

EMPR

OV/

RIA

U IS

LAN

DS

MAG

AZIN

E


R E P O R T S F R O M T H E F R O N T L I N E S O F T R A D E & I N D U S T R Y

Sekretaris Eksekutif Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase II (COREMAP) II

Jakarta, Prof Jamaluddin Jompa PhD menyerukan pentingnya melindungi terumbu karang di Batam.

Selama ini, perhatian Pemerintah Kota Batam terhadap keberadaan terumbu karang dianggap minim.

“Pemerintah daerah seperti, Wakatobi, Raja Ampat, Manado, dan lainnya memberi perhatian serius bahkan

all-out melindungi terumbu karang mereka. Tapi kami melihat perhatian Pemerintah Kota Batam masih

kurang terhadap terumbu karang,” kata Prof Jompa didampingi Kepala Dinas KP2K Batam, Suhartini pada

acara Pertemuan Komite Pengarah Daerah (KPD) COREMAP II Kota Batam, Senin (27/12).

Jompa mengatakan, perlindungan terumbu karang di Batam belum dianggap sebagai prioritas. Apalagi, jika dibanding pembangunan sektor-sektor lainnya. Padahal, pemerintah sudah semestinya

menghitung dampak dan manfaat yang diperoleh dari terumbu karang dengan pembangunan shipyard dan lainnya. “Pembangunan industri harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Termasuk pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Batam,” ujarnya mengingatkan.

Pelestarian terumbu karang Batam, lanjut Jompa, merupakan hal yang cukup penting. Pasalnya, terumbu karang punya nilai strategis dari berbagai dimensi. “Sebagai kota metropolis, Batam harus punya imej yang baik, pro-lingkungan, dan menjaga ekosistem pesisir termasuk mangrove dan terumbu karang di dalamnya,” terangnya.

Menurut Jompa, di sektor pariwisata, wisatawan kelas atas saat ini lebih memilih berwisata ke negara yang memiliki terumbu karang terbaik. “Indonesia pada umumnya dan Batam khususnya punya potensi menjaring wisatawan berduit, yang ingin menyaksikan terumbu karang. Potensi ini tentu saja akan mendatangkan devisa bagi negara dan daerah tujuan,” paparnya.

Laporan: Isfari, Batam

BATAM CITYFO

TO: I

STIM

EWA/

DO

K H

UM

AS P

EMPR

OV/

RIA

U IS

LAN

DS

MAG

AZIN

E

Lindungi Terumbu Karang Batam


Pelantikan dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.21.131

Tahun 2011 Tanggal 23 Februari 2011 tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Batam dan SK Mendagri Nomor 132.21.132 tahun 2011 Tanggal 23 Februari 2011 tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Walikota Batam yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Ahmad Dahlan menduduki jabatan untuk kedua kalinya, sementara Rudi SE menggantikan posisi Ria Saptarika yang kalah dalam Pilkada tahun 2011.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan yang berlangsung khidmat disaksikan oleh

Anggota DPRD Kota Batam serta seluruh tamu undangan. Undangan dihadiri oleh sekitar 780 orang, terdiri dari unsure Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), unsur partai politik, Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau, mantan-mantan Walikota Batam, serta calon Walikota dan Wakil Walikota yang kalah dalam Pemilukada Kota Batam 2011 lalu.

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau HM Sani berpesan kepada Wal ikota dan Wal ikota terpi l ih , agar menjadi pemimpin yang amanah dan bisa mengemban tugas dengan baik. Kepada mantan Wakil Walikota, Ria Saptarika, HM Sani mengucapkan terima kasih karena Ria telah mendharmabaktikan dirinya selama lima

tahun dalam memimpin Batam. HM Sani juga mengatakan, menjadi pemimpin hendaknya bersikap merakyat dan bukan menguasai, tapi jadilah sebagai pelayan masyarakat. Kepada pasangan terpilih yang baru dilantik, hendaknya melaksanakan tugas pokoknya, antara lain pemberdayaan masyarakat, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Tugas lainnya, kata mantan Bupati Karimun ini, sebagai seorang pemimpin, kepala daerah hendaknya dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberantas tingkat kemiskinan, memiliki jiwa sensitif, responsif, kreatif dan inovatif terhadap berbagai persoalan yang datang. Pada kesempatan tersebut, HM Sani

Laporan: Wahyuli, Batam

BATAM CITYFO

TO: I

STIM

EWA/

DO

K H

UM

AS P

EMPR

OV/

RIA

U IS

LAN

DS

MAG

AZIN

E

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Haji Muhammad Sani akhirnya melantik dan mengambil sumpah Ahmad Dahlan-Rudi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2011-2016. Pengambilan sumpah dan janji dilakukan dalam sidang paripurna istimewa, di Gedung DPRD Kota Batam, Senin (1/3).

Ahmad Dahlan Memimpin Lagi


juga menyebutkan permasalahan kemiskinan harus ditangani secara bersama dan komprehensif antara pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan terpilihnya Dahlan-Rudi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2011-2016, pasangan ini dalam kepemimpinan lima tahun ke depan bertekad akan menyempurnakan pembangunan infrastruktur, drainase dan sarana pendidikan.

Tentunya dalam memimpin roda pemerintahan akan mengacu pada visi “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia yang Madani dan Menjadi Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Nasional”.

Selanjutnya yang menjadi fokus pasangan terpilih Dahlan-Rudi adalah akan mengembangkan container port di Batu Ampar karena transhitmen di Batam belum berkembang dengan maksimal. Kemudian mendesak pusat untuk mencabut status quo Rempang dan Galang. Pembangunan Batam

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, jumlah penduduk Kota Batam sebesar 949.775 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 486.404 laki-laki dan 463.371

perempuan dengan jumlah rumah tangga sebesar 258.603 rumah tangga. Dengan luas wilayah sebesar 1.038.840 kilometer persegi, tingkat kepadatan penduduk Batam berkisar 914 orang per kilometer persegi.

Jumlah penduduk Kota Batam cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2002. Dimana pada 2002 tercatat sebanyak 533.521 jiwa, 2003 sebanyak 562.661 jiwa, 2004 sebanyak 591.253 jiwa, 2005 sebanyak 685.787 jiwa, 2006 sebanyak 713.960 jiwa, 2007 sebanyak 724.315 jiwa, 2008 sebanyak 899.994 jiwa dan 2009 sebanyak 988.555 jiwa.

“Secara umum penduduk Batam didominasi kaum laki-laki dengan sex ratio mencapai 105. Artinya penduduk laki-laki lebih banyak dengan selisih 5 penduduk untuk setiap 100 penduduk perempuan,” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam Endang Retno Sri Subiyandani.

Terkait perubahan bertambah maupun berkurangnya jumlah penduduk di suatu wilayah, dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Laju pertumbuhan penduduk atau rata-rata atau rata-rata pertambahan penduduk setiap tahunnya di Kota Batam selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) adalah sebesar 8,1 persen.

Berdasarkan hasil SP 2010, Kecamatan Batam Kota memiliki jumlah penduduk terbesar di Batam, yakni 163.216 jiwa (17,18 persen). Sementara peringkat kedua dipegang Kecamatan Sagulung 148.942 jiwa (15,68 persen). Sedangkan Kecamatan Batuaji berada diperingkat tiga sebesar 128.004 jiwa (13,48 persen).

Untuk Kecamatan Sekupang 100.632 jiwa (10,60 persen), Kecamatan Bengkong 90.879 jiwa (9,57 persen), Kecamatan Lubuk Baja 85.737 jiwa (9,03 persen), Kecamatan Seibeduk 80.532 jiwa (8,48 persen), Kecamatan Batuampar 58.923 jiwa (6,20 persen), Kecamatan Nongsa 49.909 jiwa (5,25 persen), Kecamatan Belakang Padang 18.074 jiwa (1,90 persen), Kecamatan Galang 15.353 jiwa (1,62 persen), dan Kecamatan Bulang berjumlah 9.574 jiwa (1,01 persen).

Menurut data BPS 2010, Kecamatan Lubuk Baja merupakan wilayah dengan penduduk terpadat, yaitu mencapai 7.504 orang per kilometer persegi. Sedangkan wilayah paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Galang, yang hanya 44 orang per kilometer persegi. “Sebagai wilayah kepulauan, Batam merupakan pusat kota. Secara otomatis persebaran penduduk terkonsentrasi di Batam. Sedangkan wilayah kecamatan kepulauan, masih relatif sedikit penduduknya,” ungkap Endang.

Batam Kota Terpadat

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

menurut Dahlan harus terus berkembang, terlebih Batam ditetapkan sebagai kota industri, transhitmen, shipyard serta kota pariwisata. Oleh karena itu perlu dikembangkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung itu semua. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden RI pada saat kunjungan kerja beberapa waktu yang lalu, dengan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau harus diatas 10 persen.

S e b e l u m n y a , d a l a m pertarungan lima pasang peserta dalam Pemilukada Kota Batam 2011, Dahlan-Rudi meraih 103.868 suara atau 34 persen, sedangkan Ria-Zainal hanya mendapat 78.926 suara atau 26,03 persen. Sedangkan Nada Soraya-Nuryanto meraih 36.165 suara atau 11.93 persen, Aripin-Irwansyah meraih 17.841 suara atau 5,88 persen dan Amir hakim-Syamsul Bahrum meraih 60.261 suara atau 19,88 persen.

Jumlah Penduduk Batam 949.775 Orang

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE



Sebagai kota yang wilayahnya berada di kawasan pesisir, menjadikan Kota

Tanjungpinang ramai di singgahi kapal-kapal nelayan yang melakukan transaksi

jual beli ikan. Namun, terkadang nelayan masih sulit memperoleh harga yang

layak dalam memasarkan hasil ikannya. Karena itu, sudah tiba saatnya Kota Tanjungpinang mempunyai tempat

pelelangan ikan. Demikian, disampaikan Ketua Himpunan Pengusaha Perikanan

(Hiperikan) Provinsi Kepulauan Riau, Piter, Jumat (25/2).

Menurut Piter, tidak adanya tempat pelelangan ikan, bisa men-gakibatkan potensi kehilangan bagi pendapatan daerah. Pas-alnya, transaksi jua beli maupun ekspor yang dilakukan, tidak

terkonsentrasi sehingga sukit untuk mendatanya. “Tempat pelelangan ikan, diperlukan suatu tempat khusus yang berbeda dengan pasar umum karena membutuhkan sarana khusus sebagai wadah dalam jual beli ikan sistem pelelangan,” kata Piter.

“Bagi nelayan, maupun pengusaha perikanan, membutuhkan tempat yang jelas dalam memasarkan hasil produknya dan tentu dengan harga yang tidak merugikan. Demikian juga dengan pedagang, ingin mudah untuk memperoleh ikan dalam berbagai jenis, langsung menuju tempat pelelangan ikan. Sedangkan masyarakat sekitar dapat membeli ikan di tempat itu dari para pedagang atau langsung dari petani atau nelayan yang tentunya dengan harga yang lebih murah,” terang Piter.

Menurut Piter, kerena pentingnya tempat pelelangan ikan dalam menun-jang laju perekonomian masyarakat, maka ia berharap pemerintah daerah bisa segera melakukan perencanaan dan perancangan tempat pelelangan ikan di Kota Tanjungpinang.

TANJUNGPINANGFO

TO: I

STIM

EWA/

DO

K H

UM

AS P

EMPR

OV/

RIA

U IS

LAN

DS

MAG

AZIN

E

Laporan: Fahrudin & Isfari, Tanjungpinang

Tanjungpinang Perlu Tempat Pelelangan Ikan


Sebagaimana disampaikan Suryati dalam sambutannya usai pelantikan, pejabat Sekdako Tanjungpinang pertama adalah

Effiyar M Amin, saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Saat itu, tanjungpinang masih sebagai Kota Administratif.

Kemudian, saat Tanjungpinang ditetapkan menjadi Kota Otonom, posisi Sekdako dijabat oleh Azhar Syam, yakni periode 2002-2005. setelah itu, dari tahun 2005-2009, jabatan Sekdako diisi oleh Izharuddin. Pada masa 2009-2010, Sekdako dipegang oleh Gatot Winoto dengan jabatan sebagai Pelaksana Tugas. Saat ini, Gatot menjadi Kepala Bappeda dan PMD.

“Setelah melalui proses assessment centre dengan mengajukan 14 pejabat eselon II untuk mencari potensi sesuai dengan karakter yang dimiliki dan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan, akhirnya terpilih Tengku Dahlan sebagai Sekdako definitive,” kata Walikota Suryatati.

Tengku Dahlan sendiri, sempat menjabat Plt. Sekdako, menggantikan posisi Gatot Winoto. Ketika itu, Tengku Dahlan juga merangkap jabatan sebagai Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan. “Dengan

Tengku Dahlan Resmi Sekdako TanjungpinangDrs Tengku Dahlan MT resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang definitf setelah lebih dari dua tahun dijabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah. Pelantikan dilakukan oleh Walikota Tanjungpinang Suryatati A Manan, Rabu (2/3) di Aula Kantor Walikota di Senggarang. Tengku Dahlan merupakan orng kelima yang mengisi posisi Sekdako Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG CITY

dilantiknya saudara Tengku Dahlan menjadi Sekdako Tanjungpinang, maka jabatan Asisten II saat ini kosong. Nanti akan ditentukan siapa yang mendudukinya, ujar Tatik, panggilan akrab Walikota.

“Gunakan kepercayaan ini sebagai momentum bagi saudara untuk menunjukkan kinerja yang terbaik. Sehingga dengan pemikiran dan gagasan saudara dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan dapat memberikan perubahan kea rah yang lebih baik bagi organisasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang, dan akhirnya dapat menyejahterakan masyarakat di Kota Gurindam ini,” ujar Suryatati dalam sambutannya.

Pelantikan Sekdako Tanjungpinang dihadiri oleh Wakil Walikota Tanjungpinang Edward Mushalli, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno, Kepala SKPD serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tanjungpinang dan undangan lainnya.

Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno berharap, Tengku Dahlan bisa bekerja maksimal dan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan para anggota DPRD.

D a h l a n j u g a d i h a r a p k a n b i s a mengkorelasikan antara kegiatan DPRD dan

Pemkot Tanjungpinang sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak tertunda dan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

“Mudah-mudahan Sekdako yang baru dapat membangun hubungan yang baik bersama anggota DPRD sebagai mitra kerja untuk bersama-sama membangun Kota Tanjungpinang ini,” ujar Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno. Usai dilantik, Tengku Dahlan mengatakan, sebagai abdi negara, ia siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Tanjungpinang. Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini juga berharap kepada kalangan media massa dapat membantu program-program yang akan dijalankan demi kemajuan Kota Tanjungpinang.

“Bagaimanapun wartawan adalah mitra sekaligus sahabat kami. Karena tanpa wartawan, program yang kami jalankan pasti tidak berjalan dengan lancar, karena apa yang kami lakukan tidak dibaca oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap kepada wartawan agar selalu mengekspos kegiatan yang ada di Pemkot Tanjungpinang demi kemajuan pembangunan di Kota Tanjungpinang,” terangnya.

Laporan: Hudaya, Tanjungpinang

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Tengku Dahlan Resmi Sekdako TanjungpinangKepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Tanjungpinang

Surjadi kepada wartawan, Selasa (28/12) mengatakan bahwa peringatan tahun 2011 diisi dengan berbagai hiburan rakyat untuk

memberikan hiburan bagi mayarakat Kota Tanjungpinang. Beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, dimulai dari Pameran Foto, yang dilaksanakan dari tanggal 4-8 Januari 2011 di Gedung Kacapuri.

“Kegiatan ini diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, SKPD Kota Tanjungpinang, kecamatan, instansi vertical yang ada di Tanjungpinang, serta beberapa organisasi, sanggar dan Klub Fotografi yang ada di Kota Tanjungpinang. Pada pembukaan Pameran Fotografi, juga sekaligus dilaksanakan lomba lukis yang diikuti 227 siswa se-Kota Tanjungpinang, dimana jumlah peserta tersebut menunjukkan usia kota yang tahun ini diperingati,” kata Surjadi. Dalam Pameran Foto tersebut, Surjadi merangkan, juga dilaksanakan berbagai kegiatan, antara lain, Coaching Clinic Fotografi bagi siswa SMP dan SMA, Lomba Hunting Foto dan berbagai kegiatan lain untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Tanjungpinang tahun ini.

Kepala Bagian Humas dan Protokol menjelaskan sebagaimana pada tahun sebelumnya, pada tanggal 5 Januari 2011, dilaksanakan ziarah makan yang dipertuan muda serta makan tokoh pendahulu, yang dimulai dari Makam Yang Dipertuan Muda I Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah di Kelurahan Melayu Kota Piring, dan dilanjutkan ke makam Daeng Celak dan Daeng Marewa di hulu sungai Riau, serta diakhiri pada makam Engku Putri dan Raja Fisabilillah di Pulau Penyengat. “Selain untuk menghormati pendahulu-pendahulu kita, hal ini juga akan melestarikan memori kesejarahan Tanjungpinang sebagai bagian dari kebesaran sejarah Kerajaan Melayu-Johor-Riau-Lingga,” terang Surjadi.

Sementara Ketua Dewan Kesenian Kota Tanjungpinang, Said Parman, selaku koordinator acara dan kesenian peringatan, menjelaskan berbagai hiburan rakyat yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2011, dan diakhiri malam puncak peringatan pada tanggal 6 Januari 2011. “Seluruh kegiatan, dipusatkan di Anjung Cahaya tepi laut, mulai tanggal 2 sampai 5 Januari, banyak kesenian rakyat yang kami suguhkan, mulai dari Joget Dangkung Mak Dare, Reog Ponorogo, Kuda Lumping, Barongsai, Liong, Tabuik, Gending Sriwijaya, Gondang 9 Batak dan berbagai kesenian daerah lainnya,” papar Said Parman.

Said Parman yang juga Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang menerangkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dari pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB bertempat di Anjung Cahaya.

Malam puncak peringatan, juga diisi dengan warna hiburan rakyat, yakni pada tanggal 6 Januari 2011 mulai pukul 19.30 WIB di Anjung Cahaya, yang menurut Said, dihadiri oleh artis Iyeth Bustami dan Penyair Kenamaan Sutardji Chalzoum Bachri. “Kami mengundang seluruh masyarakat untuk sama-sama bergembira dalam malam peringatan tersebut,” terang Said Parman.

Menutup peringatan Hari Jadi ke 227 Kota Tanjungpinang, Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Tanjungpinang menjelaskan, bahwa juga dilaksanakan kegiatan penghijauan dan gotong-royong yang melibatkan berbagai elemen masyarakat Kota Tanjungpinang.

Hari Jadi Ke-227 Kota Tanjungpinang

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Polisi Gories Mere dan beberapapejabat kepolisian

Provinsi Kepulauan Riau meninjau lahan di Kepulauan Senggaran, Tanjungpinang yang akan digunakan untuk membangun Kantor Narkotika Kepulauan Riau (Kepri).

“Lahan dan proses lelang untuk membangun Kantor Badan Narkotika Kepri segera dituntaskan sehingga mulai bulan April 2011 sudah dapat dibangun,” kata Kepala Bagian Operasional Polresta Tan-jungpinang Kompol Prasetyo R Purboyo setelah mendampingi Komjen Gories Mere beserta rombongan.

Kompol Prasetyo mengatakan, Kepu-lauan Riau, khususnya Tanjungpinang membutuhkan Kantor Badan Narkotika. Keberadaan petugas Badan Narkotika Kepri yang disertai perlengkapan yang memadai diharapkan mampu memperkecil jumlah pengedar dan pengguna narkotika.

Satuan Narkoba Polresta Tan-jungpinang akan bekerjasama dengan Badan Narkotika Kepri untuk menangani permasalahan narkotika yang hingga sekarang masih meresahkan masyarakat. “Perlengkapan Badan Narkotika Nasional akan mempermudah pihak kepolisian men-gungkap dan menangkap pengedar dan pengguna narkotika,” ujarnya.

Kompol Prasetyo mengungkapkan, tersangka dan narapidana kasus narkoba paling menonjol di Tanjungpinang selama beberapa tahun terakhir. Peranan petugas Badan Narkotika Kepri yang dilengkapi peralatan canggih diharapkan mampu memberantas narkotika. “Kami berharap Tanjungpinang dapat terbebas dari nar-kotika,” tegasnya.

Kantor Badan NarkotikaAkan Dibangun April 2011

di Tanjungpinang

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE



BINTAN REGENCY

Bintan Ekspor Raphis excelsa ke SingapuraPemerintah Kabupaten

Bintan melakukan ekspor perdana tanaman hias

Raphis Excelsa ke Singapura setelah dibudidayakan sejak

tahun 2008. “Kami akan melakukan ekspor perdana

Raphis Excelsa ke Singapura bulan Februari 2011 untuk

14.300 batang tanaman,” kata Kepala Dinas Pertanian dan

Kehutanan Kabupaten Bintan, Kartini, Kamis (27/2).

Kartini mengatakan, eskpor Raphis excelsa akan dilakukan dua kali dalam setahun ke Singapura. “Pada bulan Mei 2011 kami rencanakan akan ekspor sebanyak 26.800 rangkaian,” ujarnya.

Saat ini menurut Kartini, jumlah tanaman Raphis excelsa yang sudah bisa dipanen berjumlah 53.186 batang dari 200.259 batang yang dibudidayakan sejak 2008 di beberapa daerah di Bintan. Di Desa Gesek terdapat 5 hektar lahan yang dijadikan lokasi pembibitan dan budidaya Raphis Excelsa, didanai oleh APBN 2010 untuk dikelola oleh kelompok tani.

Kartini menyebutkan, peluang usaha lain menjadi terbuka bagi petani untuk pengembangan tanaman Raphis excelsa, karena media tumbuh tanaman hias itu harus dengan serabut kelapa untuk kualitas ekspor. “Petani lain juga bisa memanfaatkan serabut kelapa untuk dijual kepada petani yang membudidayakan Raphis Excelsa, sehingga menambahkan pemasukan bagi petani,” terangnya.

Selain tanaman hias, Kartini menyebutkan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Bintan juga mengembangkan beberapa komiditi unggulan untuk meningkatkan pendapatan petani, seperti buah naga, durian daun, duku Bintan, serta mangga dan rambutan.

Laporan: Ade Hudaya, Bintan

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Sejumlah menteri juga hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, dan Menteri Pertahanan Purnomo Yugiantoro.

Presiden SBY meminta semua pihak untuk bekerjasama, sehingga pembangunan resort terpadu untuk wisata dan niaga tepian pantai itu bisa tuntas bahkan dapat lebih baik daripada yang telah ada di Singapura. Pada acara peresmian tersebut, Presiden memberi nama Pesona Lagoi Bintan untuk proyek kawasan wisata terpadu

Presiden SBY Resmikan Kawasan Wisata Terpadu BintanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meresmikan proyek pembangunan tahap pertama kawasan wisata terpadu di Teluk Sebong, Desa Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan. Hadir pula Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Sani.

BINTAN

yang semula bernama Treasure Bay.Pesona Lagoi Bintan dibangun oleh

sebuah konsorsium yang terdiri dari sejumlah perusahaan, salah satunya Landmarks Holding Berhad –sebuah perusahaan gaya hidup yang berbasis di Malaysia. Pembangunan tahap pertama kawasan itu diperkirakan akan selesai pada tahun 2015 dan terhubung dengan pulau-pulau lain di Kepulauan Riau.

Direktur PT ND Rekayasa Prima, Noegroho Djajoesman selaku pemegang saham lokasi wisata ini mengatakan bahwa pihaknya bersama perusahaan Landmarks Berhad dan konsorsioum akan segera membangun kawasan wisata terpadu berupa water city resorts dengan luas lokasi

338 hektar. Lokasi tersebut sudah dibeli oleh Landmarks pada tahun 2006, yang terletak di Kecamatan Teluk Sebong.

“Pembangunan yang dituangkan di dalam Master Plan meliputi berbagai fasilitas pariwisata, antara lain Terminal Ferry Internasional, Terminal Marina, Terminal Pesawat Terbang Laut, tempat kunjungan Kapal Pesiar, Crystal Lagoon, dan sarana wisata air,” ujar Noegroho.

Selain fasilitas diatas Noegroho Djajoesman mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan membangun faslitas penunjang, seperti tempat-tempat pemukiman, apartemen, Convention Centre, universitas dan rumah sakit bertaraf internasional. Guna mewujudkan proyek

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

Laporan: Meiriani, Bintan

Pemerintah Kabupaten Bintan berencana akan membangun kawasan bumi perkemahan di daerah Teluk Bintan dengan total anggaran mencapai Rp 25 miliar. Selain bisa

dimanfaatkan untuk kelompok organisasi dan masyarakat, bumi perkemahan ini nantinya juga dapat dipakai oleh wisatawan asing.

“Kita malu juga belum mempunyai bumi perkemahan yang representative. Karena itu tahun ini kita akan mulai pembangunannya. Dana yang disiapkan sebesar Rp 25 miliar. Untuk tahap awal pembangunan akan dikucurkan sebesar Rp 2 miliar,” kata Bupati Kabupaten Bintan Ansar Ahmad, Rabu (23/2).

Camat Teluk Bintan Suwarsono, langsung menyambut baik niat pemerintah tersebut. Menurut Suwarsono, dengan adanya bumi perkemahan, diharapkan perekonomian masyarakat di Teluk Bintan dapat lebih bergairah dan meningkat.

“Kita tentunya senang sekali dibangunnya bumi perkemahan tersebut. Karena tentunya ada dampak positif yang diterima masyarakat nantinya. Perekonomian pasti akan terangkat

dengan ramainya nanti masyarakat luar yang datang ke daerah ini. Masyarakat nanti dapat berjualan makanan dan minuman di areal tersebut,” ujar Suwarsono.

Untuk lahan, kata Suwarsono, sudah tidak ada persoalan. Pemerintah Kecamatan Teluk Bintan telah menyediakan lahan seluas 10 hektar di bekas lahan tambang bauksit PT Aneka Tambang.

Bintan Bangun Bumi Perkemahan Rp 25 Miliar

WISATA BINTAN


Keindahan Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, tak kalah hebat dengan keindahan Pantai Kuta di

Pulau Dewata Bali. Bentangan panjang pasir putih nan elok di Pantai Trikora yang mencapai hampir lima kilometer memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin berlibur ke Bintan. Belum lagi deburan ombak Laut Cina Selatan yang cukup besar menjadi tantangan bagi wisatawan asing untuk melakukan surfing di daerah itu.

“Pantai Trikora harus menjadi icon dunia kepariwisataan di Kabupaten Bintan. Kita akan mengupayakan secara maksimal agar wisatawan asing juga tertarik dan berkunjung ke kawasan wisata ini,” kata Bupati Bintan Ansar Ahmad, SE, MM kepada wartawan, tentang rencana pengembangan Pantai Trikora ke depan.

Menurut Ansar, infrastruktur penunjang di kawasan Pantai Trikora kini sudah berdiri dengan lengkap dan mudah dijangkau dari mana pun. Ada hotel, resort, villa, dan sebagainya. “Kita tinggal melengkapi dengan sentuhan sedikit maka Trikora akan mendunia,” katanya.

Untuk meramaikan kawasan Trikora agar bisa go internasional maka Kabupaten Bintan akan membuat program kegiatan tahunan di kawasan wisata tersebut. “Kegiatan bisa berbentuk festival atau lainnya yang sifatnya internasional. Kalau ini bisa dilaksanakan maka akan banyak turis asing yang datang ke Trikora,” terang Bupati Ansar.

Ansar menyatakan, untuk lebih mempercantik kawasan Trikora tersebut perlu juga dilakukan pembersihan kawasan tersebut dari berbagai sampah dan kotoran sehingga pantainya lebih bersih dan menarik. “Kalau perlu setiap seminggu sekali pantai itu kita bersihkan secara bersama-sama. Kalau cantik kan, turis tak rugi kalau datang. Polanya nanti kita atur bagaimana caranya, apakah melalui gotong-royong atau kita sediakan tenaga khusus untuk membersihkan kawasan Pantai Trikora tersebut,” paparnya.

Pantai Trikora Tak Kalah Dengan Bali

impian tersebut, dia menambahkan bahwa akan merencanakan penanaman modal lebih dari Rp 16,5 triliun untuk pembangunan secara bertahap.

“Pembangunan proyek ini memang mengalami keterlambatan sebagai dampak krisis ekonomi dunia pada tahun 2008-2009. Namun sejak 2010, proyek ini telah berhasil kami rintis kembali dengan melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan sehingga pembangunan tahap pertama bisa dilaksanakan,” paparnya.

Hal tersebut menurut Noegroho, untuk merealisasikan proyek wisata terbaik di Asia, PT ND Rekayasa Prima merupakan perusahaan nasional yang bermitra dengan perusahaan asing. “Kita berharap Pesona Lagoi Bintan akan menjadi Tourism Gateway di Provinsi Kepulauan Riau,” pungkasnya.

Pemerin tah Kabupaten (Pemkab) B in tan , akan mengembangkan tanaman buah naga pada tahun 2011 ini di kawasan Kelurahan Toapaya Utara, karena buahnya sangat

diminati masyarakat lokal dan internasional. Pemkab Bintan juga akan menyiapkan lahan seluas 300 hektar di Toapaya Utara.

“Budidaya buah naga telah dilakukan sejak tiga tahun lalu di Kecamatan Toapaya, namun belum membuahkan hasil yang maksimal bagi petani karena lahan terbatas,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan Djoko Zakaria, Kamis (6/1).

Pemkab Bintan pada tahun 2011 mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan tanaman buah naga. Lahan di Toapaya cocok karena itu kawasan ini akan ditetapkan sebagai pusat pengembangan tanaman buah naga. “Pemerintah menyediakan bibit dan tenaga lapangan untuk merawat tanaman tersebut,” ungkap Djoko.

Pemerintah akan bekerjasama dengan petani dan pemilik lahan di Toapaya Utara untuk mengembangkan tanaman buah naga. Lahan yang disiapkan seluas 300 hektar, dengan target pemasaran dalam dan luar negeri. “DPRD Bintan menyambut baik rencana tersebut, karena dapat meningkatkan penghasilan daerah dan petani,” ucap Djoko.

Djoko Zakaria mengatakan, pemerintah juga berencana mengembangkan jus buah naga dalam bentuk kemasan. Industri jus naga diharapkan mampu dipasarkan di tingkat nasional maupun internasional. “Pemkab Bintan berencana membangun pabrik untuk mengembangkan buah naga,” terangnya.

Buah naga memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan buah-buahan lain, karena kulitnya seperti sisik ular. Selain itu, kata Djoko, buah naga yang berasal dari Meksiko juga dapat menurunkan kadar kolestrol, penyeimbang gula darah, menguatkan fungsi ginjal dan tulang, serta meningkatkan fungsi kerja otak. “Berdasarkan hasil penelitian ahli kesehatan yang disosialisasikan secara luas, buah naga mengandung zat fitokimia yang dapat menurunkan resiko kanker,” paparnya.

Bintan Kembangkan Tanaman Buah Naga

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Natuna dari udara.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE



NATUNA REGENCY

Menunggu SentuhanKekayaan alam dan

keindahan pantai di Kabupaten

Natuna, belum mendapat sentuhan

sesungguhnya. Tidak heran, Natuna belum dilirik oleh wisatawan

mancanegara dan lokal, karena

keterbatasan sarana dan prasarana,

khususnya jaringan transportasi.

Bupati Kabupaten Natuna Drs H Raja Amirullah, Apt mengaku prihatin dan kecewa belum dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Natuna. Sejak dilantik menjadi orang nomor satu di Natuna menggantkan

Drs H Daeng Rusnadi beberapa waktu lalu, dirinya mengaku akan bekerja sekuat tenaga guna menjadikan Natuna sebagai yang terdepan di Provinsi Kepulauan Riau.

Salah satu potensi yang dimiliki Natuna adalah di sektor pariwisata. Namun, sektor ini belum berkembang dengan baik, karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Misalnya, jadwal dan rute penerbangan ke Natuna yang tidak menentu. Sehingga arus masuk orang ke Natuna menjadi terhambat.

Dijelaskan Raja Amirullah, seperti saat ini, Natuna hanya dilayani dengan penerbangan Batam-Ranai tiga kali seminggu. “Ini pekerjaan berat dan memerlukan kesungguhan agar dpat membuka isolasi Natuna terhadap dunia luar,” ujar Raja Amirullah.

Di pihak lain, jaringan listrik dan jaringan komunikasi juga sangat tebatas di Natuna. Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut tentunya akan menjadi perhatian dan prioritas utama untuk dapat di agendakan untuk dapat dicarikan solusi tercepat dan tepat.

Raja Amirullah optimis Natuna dengan potensi Pantai Tanjung di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Pantai Pasir Panjang di Serasan dan koperasi tertua di Midai, Achmadi & Co adalah aset yang harus tetap dijaga dan dikembangkan guna kemakmuran masyarakat di Kabupaten Natuna.

Laporan: Fahrudin, Natuna

Pariwisata Natuna

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Menurut Izwar, minimnya kesadaran masyarakat akan potensi penyu menjadi penyebab masyarakat

mengabaikan dan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan penyu di kawasan perairan Natuna dan memperjualbelikannya. Akibatnya, keberadaan penyu di Natuna semakin memprihatinkan dan terancam punah.

Diungkapkan, di Natuna, salah satu daerah yang kaya akan penyu adalah Kepulauan Subi, Serasan, Bunguran, Letung dan Pulau Laut. Berbagai jenis penyu ada di daerah ini dan menjadi sarang untuk bertelur pada musim selatan hingga musim barat, yakni bulan Juni-November. Sedangkan untuk penyu-penyu yang berada di Pulau Bunguran terdapat di daerah Pulau Panjang, Pulau Bunga dan Pulau Meragu.

Pulau Kosong Akan Dijadikan Penangkaran Penyu

Untuk mengantisipasi semakin punahnya habitat penyu Natuna, Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) Natuna melalui Dinas

Kelautan dan Perikanan akan menjadikan salah satu pulau kosong yang

ada sebagai sarana penangkaran penyu. “Kita sudah tetapkan satu pulau

kosong di Kecamatan Serasan untuk dijadikan

lokasi penangkaran penyu. Penetapan lokasi pulau kosong itu disesuaikan dengan hasil penelitian

dan kondisi laut sekitar dan pantai,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Natuna, Izwar Asfawi.

NATUNA

Lokasi pulau kosong sebagai sarana penangkaran penyu, lanjut Izwar, merupakan daerah yang masih alami. Dengan demikian, proses penetasan telur-telur penyu lebih aman dan tidak mendapat gangguan dari manusia. “Lokasi penangkaran tidak mudah dijangkau dan strategis untuk sarana penyu bertelur dan menetaskan telur-telurnya,” terangnya.

Dikatakan, nantinya pulau tersebut akan mendapat pengawasan ketat dari pihak keamanan terkait, dibantu masyarakat setempat melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibantu oleh DKP dan COREMAP. Asfawi mengaku prihatin dengan habitat penyu di Kabupaten Natuna yang kian terancam punah. Apalagi, saat ini masyarakat tidak saja berburu penyu dewasa, tetapi juga berburu telurnya.

Laporan: Isfari, Ranai

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans) Kabupaten Natuna Agus Supardi menyatakan, semua perusahaan mematuhi pembayaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Natuna sebesar Rp 1.050.000. Saat ini, belum ada perusahaan yang berkeberatan atas

pemberlakuan upah tersebut. “Upah sebesar Rp 1.050.000 dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup per individu masyarakat Natuna setiap bulannya,” kata Agus, Selasa (22/2).

Menurut Agus, pada dasarnya, UMK mengacu kepada besaran kebutuhan pokok pekerja di Kabupaten Natuna setiap harinya. Walau demikian, perusahaan di Natuna lebih banyak yang mengupah karyawannya diatas UMK. Salah satunya dalam bentuk upah tenaga buruh harian. Saat ini, upah perhari mencapai Rp 50 ribu perharinya. Jika di total dalam satu bulannya, tenaga buruh mencapai Rp 1.500.000.

“Intinya semua perusahaan di daerah ini sudah mengikuti aturan pembayaran gaji sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten. Ini jadi harapan kita semua, agar perusahaan dapat menerapkan upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten,” ujar Agus.

Ditambahkan Agus, nilai UMK Kabupaten Natuna dengan UMK provinsi berbeda. UMK provinsi sebesar Rp 900 ribu. Menurutnya, perbedaan ini terjadi mengingat kondisi geografis wilayah yang sangat berbeda. “Untuk harga kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup di Kabupaten Natuna jauh lebih besar dari kebutuhan hidup di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya,” papar Agus.

UMK NATUNA DIPATUHI PERUSAHAANFO

TO: I

STIM

EWA/

DO

K H

UM

AS P

EMPR

OV/

RIA

U IS

LAN

DS

MAG

AZIN

E

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Secara terpisah, Ketua LSM NAME (Marine Ecorigen Natuna) Kabupaten Natuna, Aripin Mawi menjelaskan keberadaan penyu hijau (Chelonia Mydas), penyu sisik (Eretmochelys Imbricata), penyu Kemp’s Ridley (Lepidochelys Kempi), penyu lekang (Lepidochelys Olivacea), penyu belimbing (Dermochelys Coriacea), penyu pipih (Natator Depressus), penyu tempayan (Caretta Caretta), masih sering ditemui di perairan Natuna. Dari ketujuh penyu ini, hanya penyu Kemp’s Ridley yang tidak pernah tercatat ditemukan di perairan Indonesia,” jelasnya.

Ditambahkan, penyu belimbing adalah penyu dengan ukuran terbesar dengan panjang badan mencapai 2,75 meter dan bobot 600-900 kilogram. Sedangkan penyu lekang adalah berukuran terkecil, dengan bobot sekitar 50 kilogram. Namun, jenis penyu yang paling sering ditemukan adalah penyu hijau.

Aripin mengungkapkan, penyu mengalami siklus bertelur beragam, dari 2-8 tahun sekali. Sementara penyu jantan menghabiskan seluruh hidupnya di laut, penyu betina sesekali mampir ke daratan untuk bertelur. “Penyu betina menyukai pantai berpasir yang sepi dari manusia, sumber bising dan cahaya sebagai tempat bertelur dengan jumlah ratusan. Telur ditanam dalam lubang yang digali dengan sepasang tungkai belakangnya,” jelasnya.

Hampir semua jenis penyu, lanjut Aripin, masuk dalam daftar hewan yang dilindungi Undang-Undang baik nasional maupun internasional. Bahkan untuk penyu belimbing, penyu Kemp’s Ridley dan penyu sisik telah dimasukkan dalam kategori sangat terancam punah oleh The World Conservation Union (IUCN). Sementara untuk penyu hijau, penyu lekang atau penyu abu-abu (Lepidochelys Olivacea) dan penyu tempayan atau loggerhead (Caretta Caretta)) digolongkan hewan yang terancam punah.

“Meski sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang melindungi semua jenis penyu, namun nyatanya perburuan terhadap hewan yang bejalan lamban ini terus berlanjut,” papar Aripin.

Bagi sebagian orang penyu dianggap sebagai salah satu hewan laut yang memiliki banyak kelebihan. Tempurungnya yang menarik untuk cenderamata, dagingnya juga terkenal lezat dengan khasiat untuk obat dan ramuan kecantikan.

Ilyas Sabli Bupati Terpilih Natuna

Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Natuna Drs H Ilyas Sabli dan pasangannya Imalko, yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati

terpilih Kabupaten Natuna periode 2011-2016 hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Natuna yang digelar 10 Februari 2011 lalu.

Drs H Ilyas Sabli, mantan Sekdakab Natuna putra Serasan terpilih menjadi Bupati Kabupaten Natuna untuk periode lima tahun ke depan. Ilyas Sabli yang pernah menjadi Sekdakab masa jabatan Bupati Natuna Drs H A Hamid Rizal dan Drs H Daeng Rusnadi. Seperti diketahui, kedua mantan Bupati Natuna tersebut telah di vonis penjara karena korupsi.

Drs H lyas Sabli yang diusung Partai Demokrat berpasangan dengan Imalko, Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Natuna yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna. Ilyas Sabli dan Imalko unggul dari pasangan lain setelah meraih 12.824 suara atau sebanding dengan 33,89 persen.

Hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Natuna dengan nomor 12/Kpts/KPU-Kab-031.436792/2011 mengukuhkan pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat dan partai Hanura dengan empat kursi dari 20 kursi DPRD Natuna itu memimpin Kabupaten Natuna untuk periode 2011-2016.

Sebagaimana diketahui, Pemilukada Natuna diikuti oleh lima pasang calon, yakni pasangan independent dengan nomor urut satu, Sayed Ridwan-Herman Yadi dengan 453 suara atau 1,20 persen, kemudian pasangan dengan nomor urut dua yang diusung oleh PDI Perjuangan, Tawarich-Suardi dengan 6.653 suara atau 17,58 persen.

Sedangkan pasangan nomor urut tiga yang diusung pleh Partai Golkar, PAN dan PPP, yakni incumbent Bupati Natuna Drs H Raja Amirullah Apt yang berpasangan dengan Drs Daeng Amhar, memperoleh 11.928 suara atau 31,52 persen, dan terakhir pasangan Wan Siswandi-Baharuddin yang memperoleh 5.979 suara atau 15,80 persen.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


FOTO

: IS

TIM

EW

A/D

OK

HU

MA

S P

EM

PR

OV

KE

PR

I/RIA

U IS

LAN

DS

MA

GA

ZIN

E



ANAMBAS REGENCY

ke daerah. Karena jika dana itu tidak dikawal ketat, maka akan terlewatkan. Bisa-bisa masuk ke daerah lain,” ujar Dai.

Masih kata Dai, sampai kini DPRD dan Pemerintaj\h Kabupaten Kepulauan Anambas terus berupaya agar dana pusat tersebut sebanyak mungkin bisa turun ke Anambas. Lebih jauh Dai mengungkapkan pihaknya bersama pemerintah telah bersepakat untuk membentuk tim lobi yang punya akses ke pusat.

“Langkah tersebut tentunya dengan melibatkan kontraktor besar yang memiliki link ke pusat. Selain melibatkan kontraktor, kami juga bertekad untuk turut melobi ke pusat. Kita tidak akan menggunakan dana ABPD dalam lobi-lobi itu,” terangnya. Sebagai daerah berkembang lanjut Dai, butuh tenaga ekstra untuk memajukannya. Maka dari itu dibutuhkan kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan.

Laporan: Fahrudin, Anambas

DBH Migas Anambas Rp 85,99 Miliar

Kabupaten Kepulauan Anambas berpeluang mendapatkan dana insentif Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas tahun 2010 sebesar Rp 85,99 miliar. Selain dana insentif,

Anambas juga mendapat dana stimulus sebesar Rp 24,7 miliar. Surat Keputusan (SK) aliran dana tersebut dikeluarkan Menteri Keuangan belum lama ini.

Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Muhammad Dai mengatakan, untuk tahun 2011 dana yang mengalir ke Anambas mencapai Rp 1 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dana insentif dan stimulus.

“Pada prinsipnya dana pusat yang akan dikucurkan pihak kementerian terkait ke daerah pasti ada. Namun hal itu perlu lobi untuk mendapatkannya agar dana tersebut segera turun

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Saat ini penentuan lokasi mana yang dianggap layak dijadikan pusat perkantoran pemerintah itu akan

ditentukan oleh tim penilai. Tiga titik lokasi yang ditinjau tersebut diantaranya di daerah Air Padang, Gunung Rintis dan Pasir Peti. Pada tahun 2011 ini penetapan telah dilaksanakan. Sedangkan untuk pembebasan lahannya akan dilaksanakan pada tahun 2012 mendatang. “Untuk kategori lokasi pusat pemerintahan, ketiga daerah itu dinilai baik dan memiliki potensi, karena aksesnya pun gampang,” kata Haris, Selasa (22/2).

Menurut Haris, potensi ketiga daerah yang di survey untuk pusat pemerintahan itu sampai saat ini sangat terbuka lebar, tinggal uji kelayakan dan menunggu penilaian dari BPPT. Setelah penentuan lokasi cocok, maka akan disampaikan ke DPRD untuk

ANAMBAS

dibahas, setelah itu diparipurnakan. “Bila perlu untuk menggesa pembangunan pusat pemerintahan tersebut, dalam APBD-P pembebasan lahan telah telah dimasukkan,” ujarnya.

Sayangnya Wakil Bupati belum mau menyebutkan di lokasi mana akan dibangun proyek perkantoran tersebut. Haris terlihat sangat berhati-hati dan tidak gegabah menyebutkan lokasi-lokasi mana yang dinilai paling layak.

“Diperkirakan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas itu akan memakan waktu satu tahun. Untuk pembangunannya nanti diupayakan dengan cara multi-years,” jelas Haris.

Lebih jauh Haris menyampaikan, lahan untuk pembangunan perkantoran yang ada di daerah Pasir Peti luasnya sekitar 30 hektar, begitu pula lahan di daerah Air Padang. Sedangkan lahan di daerah Gunung Rintis, lahannya

diperkirakan seluas 50 hektar.“Di daerah Rintis, ada tiga jalan yang

dapat ditembus. Yakni dari Siantan, Siantan Selatan dan Siantan Timur. Begitu pula di daerah Air Padang dan Pasir Peti, ketiga daerah tersebut sangat gampang untuk di akses. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kembali lagi kita serahkan kepada tim penilai, yang mana skor terbaik dari tiga lokasi itu,” papar Haris.

Haris juga mengingatkan kepada m a s y a r a k a t a g a r m e n d u k u n g pembangunan pusat perkantoran Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan t idak menjual lahan dengan harga tinggi. Karena anggaran pembebasan lahan tersebut menggunakan dana APBD Kabupaten K e p u l a u a n A n a m b a s . U n t u k pembangunan gedung dan fasilitasnya menggunankan APBN.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE

Tiga Lokasi Pusat Pemerintahan di Survei

Wakil Bupati Kabupaten Anambas Abdul Haris, SH mensurvei tiga lokasi yang rencananya akan dijadikan lahan untuk pembangunan

pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Laporan: Isfari, Anambas

FOTO

: IS

TIM

EW

A/D

OK

HU

MA

S P

EM

PR

OV

KE

PR

I/RIA

U IS

LAN

DS

MA

GA

ZIN

E


Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2011 berencana membangun Pelabuhan Perintis di Kecamatan Palmatak. Pelabuhan tersebut akan dibangun sepanjang 300 meter dan lebar 100 meter,

yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 70 miliar.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Budi Arisandi mengatakan rencana pemerintah daerah untuk membangun Pelabuhan Perintis sangat didukung banyak pihak. Alasannya, ke depan Kapal Perintis dapat bersandar di Kecamatan Palmatak. “Saat ini survey pembangunan Pelabuhan Perintis tersebut telah dilaksanakan,” kata Budi, Minggu (13/3).

Menurut Budi, selain pelabuhan sandar yang memang telah memenuhi standar, pelabuhan tersebut juga akan dilengkapi jalan selebar 4 meter yang akan dilengkapi dengan rumah dinas. Dan direncanakan untuk pembangunannya akan menelan dana sebesar Rp 70 miliar dari dana APBN.

“Insya Allah pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Perintis nanti dapat mempercepat pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan memperlancar perekonomian masyarakt setempat,” jelas Budi.

Budi mengungkapkan selain pembangunan Pelabuhan Perintis, saat ini DPRD Anambas juga tengah menggesa beberapa item pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Diantaranya pembangunan pabrik es, pembangunan jalan dan lainnya.

Menggesa pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas, kata Budi tidak hanya menggunakan dana APBD, tetapi juga perlu kucuran dana APBN. Saat ini pihak eksekutif mau pun legislatif berupaya agar dana APBN tersebut dapat disalurkan ke kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau tersebut.

DPRD Anambas tambah Budi, terus berupaya melobi pusat agar pencairan dana APBN tersebut segera dikucurkan ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Salah satunya untuk pembangunan Jalan Landan menuju Payak Laman sepanjang 7 kilometer. Dana yang diperuktukkan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk perawatan. “Jalan tersebut akan diperlebar dan diperbaiki agar menjadi jalan protocol di Kecamatan Palmatak,” terangnya.

Pelabuhan Perintis Dibangun di Palmatak

Mulai Maret pesawat Fokker 50 IAT akan mendarat di Bandara P a l m a t a k . S e b e l u m n y a

pesawat tersebut direncanakan m e l a y a n i r u t e p e n e r b a n g a n Tanjungpinang-matak , Matak-Tanjungpinang pada 23 Februari. Namun karena kendala teknis, akhirnya diputuskan mulai tanggal 3 Maret akan melayani penerbangan ke Kabupaten Kepulauan Anambas. “Insya Allah mulai tanggal 3 Maret 2011, pesawat Fokker 50 akan melayani penerbangan di Kabupaten Kepulauan Anambas,” kata Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas drs Tengku Mukhtaruddin, Kamis (24/2).

“Pesawat Fokker 50 IAT akan terbang 4 kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu. Ke depannya pemerintah akan menggunakan sistem block seat. Maka dari itu pesawat tersebut tidak setiap hari terbang, karena coast-nya mahal. Sedangkan jumlah seat pesawat Fokker itu sendiri berjumlah 40. minimal sekali penerbangan seat yang terisi sebanyak 35,” jelas Tengku.

Digesanya terbang pesawat Fokker 50 IAT ke Kabupaten Kepulauan Anambas, mengingat pentingnya transportasi udara bagi daerah ini. Apalagi jika memasuki musim utara, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menggesa maskapai penerbangan tersebut agar melayani trasnportasi di kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau ini.

“ D e n g a n t e l a h l a n c a r n y a transportasi udara di Anambas, diharapkan perekonomian Anambas semakin maju dan berkembang, sehingga investor pun berani berinvestasi di daerah ini. Begitu pula dengan potensi yang ada akan dapat di eksplorasi,” papar Tengku.

Bupati Tengku berharap masalah transportasi tidak akan ada kendala lagi, baik udara maupun laut. Karena salah satu sarana penunjang majunya perekonomian di suatu daerah adalah transportasi.

Mulai Maret Fokker Terbang ke

Anambas


FOTO

: IS

TIM

EW

A/D

OK

HU

MA

S P

EM

PR

OV

KE

PR

I/RIA

U IS

LAN

DS

MA

GA

ZIN

E



Pemerintah Kabupaten Karimun pada tahun 2011 akan membangun enam pelabuhan

untuk perhubungan pulau-pulau dengan ibukota Tanjung Balai Karimun di Pulau Karimun Besar. “Tiga diantaranya akan

dibangun di Kecamatan Moro yang merupakan kecamatan terjauh dari Pulau

Karimun Besar, masing-masing di Desa Gelugur, Buah Rawa dan Selat Mie. Dua

pelabuhan lain di Pulau Buru dan Laut Banta Kecamatan Buru, dan satu di Pasar

Sri Karimun, Tanjung Balai Karimun,” kata Kepala Dinas Perhubungan Karimun Cendra

Nawazir, Sabtu (19/2).

KARIMUN REGENCY

Laporan: Isfari, Karimun

2011 Karimun Bangun Enam Pelabuhan Antar Pulau

Setiap tahun pemerintah daerah menganggarkan dana untuk pembangunan pelabuhan yang sebagai bagian dari konsep pengembangan sektor kemariti-man, khususnya bidang kepelabuhan,” ujarnya. Ia menyatakan tidak ingat

pasti jumlah anggaran untuk pembangunan enam proyek itu, tetapi memperkirakan sekitar Rp 9 miliar.

Pengembangan sektor kepelabuhan, lanjut Cendra, merupakan sebuah keharusan untuk mengejar ketertingalan daerah pulau, tidak terkecuali pulau-pulau terluar. “Sebagai kabupaten yang berpulau-pulau, pelabuhan merupakan sarana infrastruktur yang wajib terpenuhi. Ke depan, pelabuhan-pelabuhan tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk berlayar menuju ibukota kabupaten,” terangnya.

Cendra menuturkan, Pelabuhan Pasar Sri Karimun, merupakan salah satu sentral pelayanan antarpulau dalam kabupaten. “Karena menjadi salah satu sentral pelayanan antarpulau, tahun 2011 ini Pelabuhan Sri Karimun akan kita benahi agar kondisinya lebih layak dan aman bagi kapal-kapal yang merapat di sana,” jelasnya.

Khusus pelabuhan di Desa Gelugur, lanjut dia, akan diproyeksikan sebagai pelabuhan kargo sehingga dapat memberikan efek ganda bagi perekonomian ma-syarakat Moro. “Pembangunan pelabuhan kargo di Gelugur diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat Moro yang masih tertinggal dibandingkan kecamatan lain,” ucapnya.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


Tidak akan ada lagi toleransi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun honorer yang tidak disiplin, sanksi

ringan hingga pemecatan telah menanti mereka yang tidak berupaya memperbaiki kinerja,” kata Firmansyah di kantornya Jumat (18/2).

Firmansyah menjelaskan perbaikan kinerja di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah menjadi tekad Bupati Kabupaten Karimun selaku atasan langsung hukum di Pemkab Karimun.

“Sebagai salah satu bukti perbaikan kienrja terus dilakukan, Senin (7/1) lalu, Sekretaris Daerah Kabupaten telah mewajibkan apel sore bagi seluruh aparatur di Pemerintah Kabupaten Karimun, hal itu bertujuan untuk memastikan aparatur

Kepala Bagian Urusan Pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun Firmansyah mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun sejak 2011 sudah bertekad terus menerus memperbaiki kinerja.

KARIMUN

tidak pulang lebih awal sebelum jam kerja seleasi,” jelasnya.

Selain itu, kata Firmansyah, inspeksi mendadak (Sidak) secara rutin terus digelar di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tujuannya untuk mendeteksi para pegawai yang membolos saat jam kerja dan datang sekedar mengambil absen.

“Sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa banyak pegawai yang duduk-duduk di warung kopi saat jam kerja. Perilaku seperti ini sangat buruk karena

berdampak pada terganggunya pelayanan public,” papar Firmansyah.

Lebih lanjut dia menuturkan, sebagai konsekuensi dari perbaikan kinerja itu, kemungkinan akan ada PNS dan tenaga honorer yang dipecat pada akhir 2011. “Tunggu saja informasi itu pada akhir tahun ini, itu merupakan salah satu konsekuensi dari perbaikan kinerja dan penegakan di siplin,” tuturnya.

Sebelumnya Anggota DPRD Karimun Jamaluddin mengakui sejak awal tahun, Bupati Kabupaten Karimun sudah mulai

Pemkab Karimun Bertekad Perbaiki Kinerja

FOTO

: IS

TIM

EW

A/D

OK

HU

MA

S P

EM

PR

OV

KE

PR

I/RIA

U IS

LAN

DS

MA

GA

ZIN

E

Laporan: H. Suntoro, Karimun

Pemkab Karimun Segera Rampungkan 4 Ranperda

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun segera merampungkan empat Rancangan Peraturan Daerah

(Ranperda) yang termasuk dalam skala prioritas Program Legislasi Daerah tahun 2011. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Yan Indra, Minggu (27/2) mengatakan, empat Rancangan Peraturan Daerah tersebut masing-masing Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Ranperda Retribusi, Ranperda Pemekarang Kecamatan, Kelurahan dan Desa, serta Ranperda Struktur Organisasi Tata Laksana (SOT).

“Empat Ranperda tersebut merupakan skala prioritas Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun ini. Penyusunannya masih di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan diharapkan paling lambat awal April sudah diserahkan ke DPRD,” kata Indra.

Menurut Yan Indra, Ranperda RTRW saat ini masih dalam pembahasan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penyusunannya digesa mengingat RTRW merupakan acuan dalam program pembangunan.

Sedangkan Ranperda Retribusi juga masih dibahas Dinas Pendapatan Daerah

untuk menggantikan sejumlah perda tentang retribusi yang sudah tidak relevan dengan regulasi perpajakan dan retribusi dari pusat.

K e m u d i a , R a n p e r d a S O T d a n pembentukan kecamatan, kelurahan dan desa baru di Pulau Karimun Besar dan Kundur juga masih dibahas di Bagian Tata Pemerintahan.

“Dari empat Ranperda yang sedang dibahas, mungkin Ranperda RTRW dan retribusi yang digesa penyelesaiannya k a r e n a m e n y a n g k u t p r o g r a m pembangunan,” terangnya.


berbenah dan mengupayakan perbaikan kienrja SKPD mulai dari pimpinan hingga PNS dan tenaga honorer.

“Selama ini tidak sedikit oknum tenaga honorer yang berperilaku melebihi PNS. Salah satu penyebabnya mungkin karena tidak adanya pembedaan warna pakaian antara PNS dengan tenaga honorer. Seharusnya mereka menyadari tidak peduli mereka direkrut atas rekomendasi siapa, yang jelas setelah direkrut kerjanya membantu tugas PNS,” terangnya.

Dia juga mengakui bukti perbaikan kinerja lainnya, yakni telah dilakukannya rapat evaluasi dan pemantauan, namun perlu dicamkan bahwa masyarakat tidak butuh untuk mengetahui hasil rapat tersebut. “Masyarakat hanya butuh bukti bahwa sejumlah “pelayanan public” mulai dari pimpinan SKPD, PNS maupun tenaga honor di Pemkab Karimun telah berubah sikap mentalnya yang selama ini masih sangat jauh dari harapan dan bobrok,” tuturnya.

Menurut Jamaluddin, terkait buruknya kinerja hampir di seluruh SKPD maupun tenaga honor, masyarakat dapat menuding bahwa kinerja Bupati Karimun selaku pimpinan tertinggi juga memiliki kienrja buruk, sebab perilaku dari aparatur mulai dari pimpinan SKPD, PNS dan tenaga honor di Pemkab Karimun merupakan cerminan dari kinerja Bupati Karimun.

Berdasarkan pengamatan di Pemkab Karimun, intensitas sidak ke setiap SKPD harus lebih ditingkatkan, saat jam kerja masih ditemukan pegawai yang tidak berada di tempat, kalaupun ada mereka hanya sekedar bermain game online.

Menjelang apel sore dilakukan sejumlah aparatur Pemkab Karimun berbondong-bondong kembali ke kantor hanya sekedar untuk mengambil absen sore. Dibanding tahun lalu arah perbaikan kinerja memang sudah terlihat, namun belum optimal.

Firmansyah juga menuturkan wacana membedakan warna baju tenaga honorer dengan PNS oleh DPRD Karimun sudah direspon oleh Pemkab Karimun. “Bahkan wacana itu sudah kami konsultasikan dengan Kepala Inspektorat Pengawasan, namun pelaksanaannya belum bisa dilakukan karena pimpinan kami belum ada “satu kata”. Sebenarnya pembedaan warna baju sudah dilakukan di berbagai daerah lainnya dan memang ada dampak terhadap perbaikan kinerja tenaga honor,” pungkasnya.

Perusahaan perhotelan PT Sahid Grup International Hotel & Management akan membangun sebuah resor yang dilengkapi hotel berbintang empat di kawasan wisata terpadu Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

“Kami bersama Ibu Ratna (Manajemen Grup Sahid) baru saja meninjau lahan untuk pembangunan hotel berbintang empat di Pongkar,” kata Gubernur Provinsi Kepulauan HM Sani di Tanjung Balai Karimun, Minggu (13/2).

Gubernur HM Sani mengatakan, Manajemen Sahid Group, Ratna A Soeabndono berkunjung untuk memetakan lokasi lahan tempat yang direncanakan untuk pembangunan resor dan hotel berbintang. “Lahan tersebut merupakan milik Sahid Grup dan kami optimis niat untuk mendirikan resor terealisasi,” ujarnya.

Menurut HM Sani, pembangunan resor dan hotel yang direncanakan perusahaan tersebut diharapkan akan menambah “income” bagi perekonomian masyarakat. “Niat

Sahid Grup mendirikan hotel merupakan sebuah lompatan pengembangan kawasan perdagangan bebas (free trade zone) Karimun,” ucapnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Karimun, Zamri mengatakan bahwa kunjungan Ratna A Soebandono merupakan salah satu persiapan menjelang pembangunan hotel dan resor tersebut. “Mereka belum ada mengurus izin, tapi kami percaya rencana tersebut akan terealisasi karena lahan tersebut merupakan milik Sahid Grup,” terangnya.

Menurut Zamri, pembangunan hotel berbintang di Pongkar sangat strategis karena kawasan tersebut memang di plot sebagai kawasan wisata. Di kawasan tersebut, lanjut dia, juga akan dibangun pelabuhan berkelas internasional yang dapat disinggahi kapal-kapal pesiar dan pelabuhan container Malarko.

Ratna A Soebandono didampingi Gubernur Kepri HM Sani, Bupati Karimun Nurdin Nasirun serta sejumlah pejabat Pemprov Kepri dan Pemkab Karimun berkeliling di lahan yang di plot untuk resor dan hotel berbintang. Lahan tersebut berada di pinggir Pantai Pongkar yang berpasir putih dan merupakan salah satu objek wisata di daerah setempat.

Sahid Grup Akan Bangun Hotel di Karimun


FOTO

: IS

TIM

EW

A/D

OK

HU

MA

S P

EM

PR

OV

KE

PR

I/RIA

U IS

LAN

DS

MA

GA

ZIN

E

Pulau Penaah, Kec. Senayang



LINGGA REGENCY

Lingga Fishing Festival (LFF) Digelar 29 April 2011

Dikatakan panitia LFF 2011, kegiatan pendukung pada Lingga Fishing Fes-tival 2011 antara lain, Lomba Sampan Tradisional di Pancur Lingga Utara (29 April 2011). Volley Ball Pantai Putrid an Lomba Kano Putra di Pulau

Penaah (29-30 April 2011). Volley Ball Pantai Putrid an Lomba Kano Putra di Pulau Penaah (29-30 April 2011). Berwisata Keliling Pulau Penaah Sambil Melihat-Lihat Karang (30 April 2011). Untuk mengikuti iven Lingga Fishing Festival 2011, para peserta wajib meny-erahkan fotokopi identitas (KTP/Paspor/SIM) guna kepengurusan asuransi bagi peserta Lomba Memancing dan membayar uang pendaftaran. Bagi peserta yang membatalkan keikutsertaannya, kata panitia, harus segera menginformasikan kepada panitia paling lambat H-7 (tanggal 22 April 2011). Disamping itu setiap peserta harus menggenakan life jacket atau rompi pelampung pada saat lomba (panitia tidak menyediakan life jacket). Membawa peralatan pancing dan umpan masing-masing (umpan dapat dibeli dari masyarakat di lokasi pemancingan). Fasilitas yang diberikan oleh oleh panitia kepada peserta, antara lain: peserta akan diberikan bantuan transportasi kepada 120 orang pendaftar pertama dari luar Provinsi Kepulauan Riau dan luar negeri, serta 70 orang pendaftar pertama dari kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan: Ade Hudaya, Lingga

Panitia pendaftaran dan informasi LFF 2011 untuk Kecamatan Singkep mengatakan, Lomba

Memancing (minimal 3 orang per-regu, sudah termasuk juru mudi), dilaksanakan pada tanggal 30 April 2011 di Perairan Penaah Senayang. Pe-nilaian terdiri dari 3 kategori, antara lain: Peserta

Lokal (peserta dari Kecamatan Senayang dan Lingga Utara). Peserta Non-Lokal (peserta dari

Kecamatan Lingga, Singkep, Singkep Barat, Luar Daerah dan Luar Negeri). Peserta Lokal dan Non-Lokal perorangan, yaitu: lomba memancing antar

semua peserta dengan penilaian ikan terbesar, terberat dan mempunyai nilai ekonomis tinggi..

Pada tanggal 29 April 2011 mendatang, Kabupaten Lingga akan menggelar Lingga Fishing Festival (LFF) 2011. Untuk pendaftaran bagi peserta dari luar negeri akan dibuka tanggal 20

Maret hingga 5 april 2011. Untuk peserta dari Kabupaten Lingga pada tanggal 1 April hingga 20 April 2011. Sedangkan pendaftaran untuk peserta dari luar Kabupaten Lingga akan dibuka pada

tanggal 6 April hingga 15 April 2011.

FOTO

: IST

IMEW

A/D

OK

HU

MAS

PEM

PRO

V/R

IAU

ISLA

ND

S M

AGAZ

INE


LINGGA

Lembaga Adat Melayu ( L A M ) L i n g g a menobatkan gelar

Datuk Setia Amanah kepada Bupati Kabupaten Lingga Daria karena dianggap b e r j a s a m e m b a n g u n Kabupaten Lingga, Negeri Bunda Tanah Melayu s e l ama s a tu pe r iode jabatannya. “Lihat saja ada perbedaan pembangunan sebelum dan sesudah ada kabupaten. Mana yang lebih maju. Fakta itu tak bisa dihilangkan,” kata Raja Ruslan Ketua LAM Lingga. Acara pemberian gelar dilakukan di Aula Kantor Bupati Lingga, Daik, Kamis (23/12), pukul 10.00 hingga 12.30 WIB.

Sejatinya acara penobatan gelar akan dilaksanakan di Replika Istana Damnah, Daik Lingga. Namun, kawasan tersebut sedang da lam perbaikan makanya pemberian penghargaan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati . Dalam acara penobatan itu, turut diundang Ketua LAM Kepulauan Riau, Ketua LAM Batam, Ketua LAM Karimun, Ketua LAM Tanjungpinang, dan Ketua LAM Bintan.

“Kita undang Ketua LAM Kepri Datuk Abdul Razak, namun beliau berhalangan hadir karena harus pergi ke Pakanbaru (Provinsi Riau). Beliau diwakili Ketua I LAM Provinsi Kepri Pak Manan. Selain itu hadir Ketua LAM Batam, Ketua LAM Karimun, Katua LAM Tanjungpinang,

dan yang lainnya. Ini momen istimewa bagi kami, karena untuk per tama ka l inya memberi gelar adat,” ujar Raja Ruslan. Beliau juga menambahkan , b ahwa pihaknya juga mengundang tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Ada sejumlah alasan kenapa Daria diberi Gelar Datuk Setia Amanah. Ketua LAM Lingga mengatakan, sejak menjadi bupati, Daria dalam tugasnya berhasil meraih prestasi. Seperti penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia, tokoh pluralisme dari Menteri Agama Republik Indonesia, Manggala Karya Kencana dari BKKBN, Wahana Karya Lestari dari Menteri Kehutanan Republik

I n d o n e s i a . Te r m a s u k penghargaan Tan Malaka Award, serta penghargaan dari luar negeri, yaitu penghargaan dar i Kera j aan Ma laka , Malaysia.

“Pre s iden , mente r i , organisasi kemasyarakatan dan Kerajaan Melaka saja memberi penghargaan. Saya pikir LAM Lingga tak salah memberikan gelar ini pada Pak Daria. Apalagi selama menjabat Bupati Lingga selama satu periode lebih, Daria berhasil membangun Lingga. Atas prestasi itu, LAM akhirnya sepakat memberikan Gelar Datuk Setia Amanah,” kata Raja Ruslan dalam sambutannya pada acara pemberian gelar tersebut.

Laporan: Hudaya, Lingga

Datuk Setia Amanah untuk Darian Daria Berhasil Bangun Kabupaten Lingga


Komisi I DPRD Lingga Bidang Hukum dan Pemerintahan, Rudi Purwonug roho. Diharapkan keseluruhan pemekaran kelurahan dan desa di Kabupaten Lingga ini sudah dapat terwujud pada tahun 2011 ini. “Dalam pembentukan Pe r a t u r a n D a e r a h ( Pe r d a ) pemekaran nanti DPRD Lingga akan membentuk Panitia Khusus (Pansus),” terang Rudi.

Ada tiga Pansus (A, B, C) yang akan dibentuk, tambahnya dengan pembahasan yang berbeda, yaitu Pansus A akan membahas Perda

Untuk pemekaran desa di wilayah Kecamatan Senayang, misalnya di Desa

Pasir Panjang, dimekarkan menjadi dua desa, yakni Desa Cempa, termasuk Desa Rejai dengan satu desa lagi, yakni Desa Baran. Desa Pulau Medang dimekarkan lagi menjadi dua desa dengan menambah Desa Pulau Duyung. Selanjutnya Desa Duara (Kecamatan Lingga Utara) dimekarkan menjadi tiga desa, Desa Sungai Besar dan Desa Rantau Panjang.

Demikian dikatakan Ketua

Desa Bakong dan Desa Posek,

keduanya berada di wilayah Kecamatan

Singkep Barat, akan dimekarkan

menjadi tujuh desa, diantaranya tiga desa

baru di Bakong, yakni Desa Tinjul, Desa Cukas dan

Desa Langkap, di Posek Desa Pulau

Mas dan Desa Suak Buaya. Sementara itu Kelurahan Senayang dimekarkan menjadi

tiga kelurahan dengan menambah dua kelurahan lagi,

yakni Kelurahan Penaah dan

Kelurahan Laboh.

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Termasuk pembahasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dan juga membahas dana cadangan.

Pansus B akan membahas Perda Hari Jadi Kabupaten Lingga, Retribusi Daerah serta Penyeleng garaan Pariwisata. Sedangkan Pansus C akan membahas Perda mengenai Zakat, Infaq dan Sedekah, Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Lingga dan tentang Dana Tak Tersangka.

“Memang untuk pemekaran Desa d i Kabupaten Ling ga paling banyak kita prioritaskan di Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Senayang. Sesuai mekanismenya untuk masalah pemekaran desa dan kelurahan ini tentunya akan disahkan melalui Peraturan Daerah,” pungkas Rudi.

2011 Lingga Tambah 2 Kelurahan dan 12 Desa

Bupati LinggaMenandatangai Desa-desa di pesisir pantai Pulau Penaah.


Riau Island Land scape


InformasiKepri

JustClick Your Handphone

wap.technomedia.mobi/discoverriauislands

Batam, Bintan, Tanjungpinang,Karimun, Natuna, Lingga, Anambas

siang- malamhanya diakses

melalui po nsel anda

majalah riauislands

Documents

Transcript of majalah riauislands