Definitions & Examples of Academic Misconduct Academic misconduct is any action or attempted action that may result in creating an unfair academic advantage for oneself or an unfair academic advantage or disadvantage for any other member or members of the academic community. This includes a wide variety of behaviors such as cheating, plagiarism, altering academic documents or transcripts, gaining access to materials before they are intended to be available, and helping a friend to gain an unfair academic advantage. Individual departments at the University of California, Berkeley, may have differing expectations for students, so students are responsible for seeking out information when unsure of what is expected. Below are some basic definitions and examples of academic misconduct.

Below are types of academic misconduct with examples of each.  Please note that this list is not exhaustive.

CheatingCheating is defined as fraud, deceit, or dishonesty in an academic assignment, or using or attempting to use materials, or assisting others in using materials that are prohibited or inappropriate in the context of the academic assignment in question, such as:

Copying or attempting to copy from others during an exam or on an assignment. Communicating answers with another person during an exam. Preprogramming a calculator to contain answers or other unauthorized information for

exams. Using unauthorized materials, prepared answers, written notes, or concealed information

during an exam. Allowing others to do an assignment or portion of an assignment for you, including the

use of a commercial term-paper service. Submission of the same assignment for more than one course without prior approval of

all the instructors involved. Collaborating on an exam or assignment with any other person without prior approval

from the instructor. Taking an exam for another person or having someone take an exam for you.

PlagiarismPlagiarism is defined as use of intellectual material produced by another person without acknowledging its source, for example:

Wholesale copying of passages from works of others into your homework, essay, term paper, or dissertation without acknowledgment.

Use of the views, opinions, or insights of another without acknowledgment. Paraphrasing of another person’s characteristic or original phraseology, metaphor, or

other literary device without acknowledgment.

Course Materials

Removing, defacing, or deliberately keeping from other students library materials that are on reserve for specific courses. 

Contaminating laboratory samples or altering indicators during a practical exam, such as moving a pin in a dissection specimen for an anatomy course.

Selling, distributing, website posting, or publishing course lecture notes, handouts, readers, recordings, or other information provided by an instructor, or using them for any commercial purpose without the express permission of the instructor.

False Information and Representation, Fabrication or Alteration of Information

Furnishing false information in the context of an academic assignment. Failing to identify yourself honestly in the context of an academic obligation. Fabricating or altering information or data and presenting it as legitimate. Providing false or misleading information to an instructor or any other University

official.

Theft or Damage of Intellectual Property

Sabotaging or stealing another person’s assignment, book, paper, notes, experiment, project, electronic hardware or software.

Improper access to, or electronically interfering with, the property of another person or the University via computer or other means.

Obtaining a copy of an exam or assignment prior to its approved release by the instructor.

Alteration of University Documents

Forgery of an instructor’s signature on a letter of recommendation or any other document. Submitting an altered transcript of grades to or from another institution or employer. Putting your name on another person’s exam or assignment. Altering a previously graded exam or assignment for purposes of a grade appeal or of

gaining points in a re-grading process.

Disturbances in the Classroom Disturbances in the classroom can also serve to create an unfair academic advantage for oneself or disadvantage for another member of the academic community.  Below are some examples of events that may violate the Code of Student Conduct:

Interference with the course of instruction to the detriment of other students. Disruption of classes or other academic activities in an attempt to stifle academic

freedom of speech. Failure to comply with the instructions or directives of the course instructor. Phoning in falsified bomb threats. Unnecessarily activating fire alarms.

Definisi & Contoh Misconduct Akademik Pelanggaran akademik adalah setiap tindakan atau tindakan percobaan yang dapat mengakibatkan dalam menciptakan keuntungan akademik tidak adil bagi diri sendiri atau keuntungan akademis tidak adil atau kerugian untuk setiap anggota atau anggota komunitas akademik. Ini mencakup berbagai macam perilaku seperti kecurangan, plagiarisme, mengubah dokumen akademis atau transkrip, mendapatkan akses ke bahan-bahan sebelum mereka dimaksudkan untuk menjadi tersedia, dan membantu seorang teman untuk memperoleh keuntungan akademik tidak adil. Masing-masing departemen di University of California, Berkeley, mungkin memiliki perbedaan harapan bagi siswa, sehingga siswa bertanggung jawab untuk mencari informasi ketika yakin apa yang diharapkan. Berikut adalah beberapa definisi dasar dan contoh dari kesalahan akademis. Berikut adalah jenis pelanggaran akademik dengan contoh-contoh dari masing-masing. Harap dicatat bahwa daftar ini tidak lengkap. Kecurangan Kecurangan didefinisikan sebagai penipuan, kebohongan, atau ketidakjujuran dalam tugas akademik, atau menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, atau membantu orang lain dalam menggunakan bahan-bahan yang dilarang atau tidak dalam konteks tugas akademik yang bersangkutan, seperti: • Menyalin atau mencoba untuk menyalin dari orang lain selama ujian atau tugas. • Berkomunikasi dengan jawaban orang lain selama ujian. • Preprogramming kalkulator mengandung jawaban atau informasi yang tidak sah lainnya untuk ujian. • Menggunakan bahan yang tidak sah, jawaban siap, catatan tertulis, atau informasi tersembunyi selama ujian. • Membiarkan orang lain untuk melakukan tugas atau bagian dari tugas untuk Anda, termasuk penggunaan layanan jangka-surat berharga. • Penyampaian tugas yang sama untuk lebih dari satu saja tanpa persetujuan terlebih dahulu dari semua instruktur yang terlibat. • Berkolaborasi dalam ujian atau tugas dengan orang lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari instruktur. • Mengambil ujian untuk orang lain atau memiliki seseorang mengambil ujian untuk Anda. Plagiat Plagiarisme didefinisikan sebagai penggunaan bahan intelektual yang dihasilkan oleh orang lain tanpa mengakui sumbernya, misalnya: • Grosir menyalin bagian-bagian dari karya orang lain dalam pekerjaan rumah Anda, esai, makalah, atau disertasi tanpa pengakuan. • Penggunaan pandangan, pendapat, atau wawasan lain tanpa pengakuan. • Parafrase dari fraseologi orang lain karakteristik atau asli, metafora, atau perangkat sastra lainnya tanpa pengakuan. Material program • Menghapus, mengotori, atau sengaja menjaga siswa dari perpustakaan bahan yang ada di cadangan untuk program studi tertentu lainnya. • Pencemaran sampel laboratorium atau mengubah indikator selama ujian praktis, seperti memindahkan pin dalam spesimen diseksi untuk kursus anatomi.

• Jual, mendistribusikan, situs posting, atau catatan saja penerbitan kuliah, handout, pembaca, rekaman, atau informasi lain yang disediakan oleh instruktur, atau menggunakan mereka untuk tujuan komersial tanpa ijin dari instruktur. Salah Informasi dan Representasi, Fabrikasi atau Perubahan Informasi • Informasi Furnishing palsu dalam konteks tugas akademik. • Gagal untuk mengidentifikasi diri Anda jujur dalam konteks kewajiban akademik. • Fabrikasi atau mengubah informasi atau data dan menampilkannya sebagai sah. • Memberikan informasi palsu atau menyesatkan kepada instruktur atau pejabat Universitas lainnya. Pencurian atau Kerusakan Kekayaan Intelektual • menyabotase atau mencuri tugas orang lain, buku, kertas, catatan, eksperimen, proyek, perangkat keras elektronik atau perangkat lunak. • akses yang tidak benar, atau elektronik mengganggu, milik orang lain atau Universitas melalui komputer atau sarana lainnya. • Mendapatkan salinan ujian atau tugas sebelum rilis disetujui oleh instruktur. Perubahan Dokumen Universitas • Pemalsuan tanda tangan seorang instruktur pada surat rekomendasi atau dokumen lainnya. • Mengirimkan transkrip nilai yang berubah ke atau dari lembaga lain atau majikan. • Menempatkan nama Anda pada ujian orang lain atau tugas. • Mengubah ujian sebelumnya dinilai atau penugasan untuk tujuan banding grade atau memperoleh poin dalam proses re-grading. Gangguan di Kelas Gangguan di kelas juga dapat berfungsi untuk menciptakan keuntungan akademik tidak adil bagi diri sendiri atau kerugian bagi anggota lain dari masyarakat akademik. Berikut adalah beberapa contoh dari peristiwa yang mungkin melanggar Kode Etik Mahasiswa: • Interferensi dengan jalannya instruksi yang merugikan siswa lain. • Gangguan kelas atau kegiatan akademik lainnya dalam upaya untuk membungkam kebebasan akademik berbicara. • Kegagalan untuk mematuhi instruksi atau arahan dari instruktur kursus. • Menelepon dalam ancaman bom palsu. • Tidak perlu mengaktifkan alarm kebakaran.

Plagiarisme: Penerapan atau reproduksi karya asli penulis lain (orang, kolektif, organisasi, komunitas atau jenis lain dari penulis, termasuk penulis anonim) tanpa pengakuan jatuh tempo.• Fabrikasi: The pemalsuan data, informasi, atau kutipan dalam setiap latihan akademis formal.• Penipuan: Memberikan informasi palsu kepada instruktur mengenai akademik resmi latihan-misalnya, memberikan alasan palsu untuk hilang tenggat waktu atau secara tidak benar mengklaim telah menyampaikan pekerjaan.• Kecurangan: Setiap usaha untuk memberikan atau mendapatkan bantuan dalam latihan akademis formal (seperti pemeriksaan) tanpa pengakuan jatuh tempo.• Suap: atau layanan berbayar. Memberikan jawaban tes tertentu untuk uang.• Sabotase: Bertindak untuk mencegah orang lain menyelesaikan pekerjaan mereka. Ini termasuk memotong halaman dari buku perpustakaan atau sengaja mengganggu percobaan orang lain.• pelanggaran profesor: tindakan profesor yang akademis penipuan menyamakan penipuan akademik dan / atau penipuan kelas.• hal berperan tertentu: dengan asumsi identitas siswa dengan maksud untuk memberikan keuntungan bagi studen

plagiat Plagiarisme adalah contoh yang paling umum dan paling dikenal dari kesalahan akademik, dan semakin menjadi masalah dalam pendidikan tinggi. Plagiarisme adalah presentasi karya orang lain sebagai pelajar sendiri, tanpa pengakuan yang tepat dari sumber, dengan atau tanpa izin pencipta, sengaja atau tidak sengaja.kongkalikong Kolusi adalah bentuk plagiarisme. Ini adalah sebuah kolaborasi yang tidak sah dan unattributed siswa dalam sebuah pekerjaan dinilai.pemalsuan Pemalsuan merupakan upaya untuk menyajikan data fiktif atau terdistorsi, bukti, referensi, kutipan, atau hasil eksperimen, dan / atau sengaja memanfaatkan materi tersebut.kecurangan Kecurangan adalah setiap usaha untuk memperoleh atau memberikan bantuan dalam pemeriksaan atau penilaian karena tanpa pengakuan. Ini termasuk mengirimkan pekerjaan yang bukan miliknya.penipuan Penipuan adalah ketidakjujuran dalam rangka mencapai keunggulan. Misalnya, dengan mengirimkan kembali karya sendiri sebelumnya dinilai.hal berperan tertentu Hal berperan tertentu adalah asumsi identitas orang lain dengan maksud untuk menipu atau mendapatkan keuntungan yang tidak adil.

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/academic-services/students/postgraduate-taught/discipline/academic-misconduct

Efektif 27 Agustus 2001.

The University of Connecticut School of Law is a community of adults and professionals committed to the principles of academic integrity and honesty and the highest standards of professional conduct in teaching, learning, research, and service. The University of Connecticut School of Law adalah sebuah komunitas orang dewasa dan profesional berkomitmen untuk prinsip-prinsip integritas akademik dan kejujuran dan standar tertinggi dari perilaku profesional dalam mengajar, pembelajaran, penelitian, dan pelayanan. As an expression of this commitment, the University of Connecticut School of Law has adopted this Policy on academic misconduct. Sebagai ekspresi dari komitmen ini, University of Connecticut School of Law telah mengadopsi Kebijakan kesalahan akademis. Each student has the right to pursue his or her academic career in an atmosphere of honesty and trust. Setiap siswa memiliki hak untuk mengejar kariernya akademis dalam suasana kejujuran dan kepercayaan. Acts of academic misconduct destroy that atmosphere and violate that trust. Kisah pelanggaran akademik menghancurkan suasana yang dan melanggar kepercayaan itu.

This Policy applies to all academic activity by students at the University of Connecticut School of Law. Kebijakan ini berlaku untuk semua kegiatan akademik oleh mahasiswa di University of Connecticut School of Law. Academic activity at the School of Law takes many forms including, but not limited to classroom activity, clinics and externships, lawyering process exercises and simulations, moot court and counseling competitions, law reviews, independent research projects, conferences and discussion groups, examinations, and papers. Kegiatan akademik di Fakultas Hukum memiliki banyak bentuk, termasuk, namun tidak terbatas pada klinik aktivitas ruang kelas, dan externships, latihan dan simulasi proses pengacara, pengadilan dan konseling diperdebatkan kompetisi, tinjauan hukum, proyek penelitian independen, konferensi dan diskusi kelompok, pemeriksaan, dan makalah.

No student shall engage in any misconduct in any academic activity at the University of Connecticut School of Law. Tidak ada siswa harus terlibat dalam setiap kesalahan dalam setiap kegiatan akademik di University of Connecticut School of Law. Responsibility for such misconduct is not excused by ignorance of this Policy. Tanggung jawab untuk kesalahan tersebut tidak dimaafkan oleh ketidaktahuan Kebijakan ini. It is therefore essential that students be conversant with the provisions of this Policy. Oleh karena itu penting bahwa siswa harus fasih dengan ketentuan Kebijakan ini. A copy of this Policy shall be sent to all matriculating students. Salinan Kebijakan ini akan dikirim ke semua siswa matriculating. Each matriculating student shall sign a statement acknowledging receipt of the Policy, the student's obligation to become familiar with the provisions of this Policy, and that the student is bound by the provisions of this Policy. Setiap siswa matriculating wajib menandatangani pernyataan yang mengakui penerimaan Polis, kewajiban siswa untuk menjadi akrab dengan ketentuan Kebijakan ini, dan bahwa siswa terikat oleh ketentuan-ketentuan dari Polis ini.

All students and other members of the School of Law community are strongly encouraged to report acts of academic misconduct of which they are aware, for disposition under this policy.

Semua siswa dan anggota lain dari Sekolah Masyarakat Hukum sangat dianjurkan untuk melaporkan tindakan pelanggaran akademik yang mereka ketahui, untuk disposisi berdasarkan kebijakan ini. The School of Law will use its best efforts to insure that no member of the community suffers as a result of her filing a complaint in good faith. Fakultas Hukum akan menggunakan usaha terbaik untuk memastikan bahwa tidak ada anggota masyarakat menderita sebagai akibat dari pengajuan nya keluhan dengan itikad baik.

This Policy applies to every student at the School of Law. Kebijakan ini berlaku untuk setiap siswa di Sekolah Hukum. "Student" means a person who at the time of the alleged misconduct is enrolled in the School of Law or registered for any academic or scholarly activity at the school. "Mahasiswa" berarti seseorang yang pada saat perbuatan tersangka terdaftar di School of Law atau terdaftar untuk kegiatan akademis atau ilmiah di sekolah. A student is considered enrolled during vacations or holidays until the student has graduated, withdrawn, or been absent from the school for more than two consecutive semesters. Seorang siswa dianggap terdaftar selama liburan atau hari libur sampai mahasiswa tersebut telah lulus, ditarik, atau absen dari sekolah selama lebih dari dua semester berturut-turut.

This is the exclusive Policy for matters of academic misconduct at the University of Connecticut School of Law. Ini adalah Kebijakan eksklusif untuk urusan pelanggaran akademik di University of Connecticut School of Law. Matters of a disciplinary nature not involving academic activity are to be addressed by Section III of the University's " Student Conduct Code ." Hal-hal yang bersifat disiplin tidak melibatkan kegiatan akademik yang ditangani oleh Bagian III dari Universitas " Kode Etik Mahasiswa . "

Prohibited Academic Misconduct Dilarang Akademik Misconduct

A. CHEATING : Cheating is any conduct in connection with any academic activity done for the purpose of gaining an unfair advantage over another student, or any conduct in connection with any academic activity done under circumstances such that a reasonable law student would know that the conduct was likely to result in unfair advantage. BERBUAT CURANG : Kecurangan adalah segala perbuatan sehubungan dengan kegiatan akademik yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tidak adil atas siswa lain, atau perilaku sehubungan dengan kegiatan akademik yang dilakukan dalam keadaan seperti itu seorang mahasiswa hukum yang wajar akan tahu bahwa perilaku itu kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan yang tidak adil.

Examples of cheating include the following: Contoh kecurangan meliputi:

1. Providing or receiving assistance in a manner prohibited. Memberikan atau menerima bantuan dengan cara dilarang.

2. Using or providing sources in a manner prohibited. Menggunakan atau menyediakan sumber dengan cara yang dilarang.

3. Writing examination answers substantially after the time students are instructed to stop writing on a take home examination, or after being specifically instructed to stop writing by a proctor or other person in authority on an examination given in class. Menulis jawaban ujian secara substansial setelah siswa waktu diperintahkan untuk berhenti menulis pada pemeriksaan take home, atau setelah khusus diinstruksikan untuk

berhenti menulis oleh pengawas atau orang lain yang berwenang pada suatu ujian yang diberikan di kelas.

4. Communicating with any unauthorized person for purposes of violating this provision. Berkomunikasi dengan orang yang tidak sah untuk tujuan melanggar ketentuan ini.

5. Acquiring, using or providing, without permission, examinations, tests or other academic material. Mendapatkan, menggunakan atau menyediakan, tanpa izin, pemeriksaan, tes atau materi akademik lainnya.

6. Acquiring, using, or providing, without permission, role materials relating to simulations that are used in any course. Acquiring, menggunakan, atau menyediakan, tanpa izin, bahan yang berkaitan dengan peran simulasi yang digunakan dalam kursus apapun.

B. PLAGIARISM : No student shall plagiarize the words of others in any paper submitted for credit or for publication. Plagiarisme : student ada akan menjiplak kata-kata orang lain dalam setiap makalah diajukan untuk kredit atau untuk publikasi. The term "Plagiarize" means using, by paraphrase or direct quotation, any not insubstantial portion of the written work of another, without full and clear acknowledgment, or using materials prepared by another person who is engaged in the selling or giving of term papers or other academic materials. Istilah "menjiplak" berarti menggunakan, dengan parafrase atau kutipan langsung, setiap bagian tidak substansial dari pekerjaan tertulis dari yang lain, tanpa pengakuan penuh dan jelas, atau menggunakan bahan-bahan yang disiapkan oleh orang lain yang terlibat dalam menjual atau memberikan makalah ujian atau lainnya akademis bahan.

C. MISREPRESENTATION : No student shall misrepresent her work as another's or another's as hers. MISREPRESENTASI : student ada akan menggambarkan pekerjaannya sebagai yang lain atau orang lain sebagai miliknya. Misrepresentation also includes submitting for evaluation or credit any work prepared, used, or submitted in another course or for a law journal, academic competition, clinic, employer, or any other organization, except with prior express permission of the faculty member or other person in authority after full disclosure. Keliru juga termasuk mengirimkan untuk pekerjaan evaluasi atau kredit apapun disiapkan, digunakan, atau disampaikan dalam kursus lain atau untuk jurnal hukum, persaingan akademik, klinik, pengusaha, atau organisasi lain, kecuali dengan izin sebelumnya dari dosen atau orang lain di otoritas setelah pengungkapan penuh.

Examples of Misrepresentation include the following: Contoh keliru meliputi:

1. Taking an examination or writing a paper for another student. Mengambil ujian atau menulis makalah untuk siswa lain.

2. Submitting for evaluation an examination or a paper prepared by another individual. Mengirimkan untuk evaluasi pemeriksaan atau kertas disiapkan oleh individu lain.

D. PROHIBITED COLLABORATION : For an examination, all collaboration or giving or receiving of academic aid while taking the examination is prohibited unless it has been specifically authorized by the faculty member or by another person in authority. DILARANG KERJASAMA : Untuk pemeriksaan, semua kolaborasi atau memberi atau menerima bantuan akademis saat mengambil pemeriksaan dilarang kecuali telah secara khusus diizinkan oleh dosen atau oleh orang lain yang berwenang. Communication about an examination between a person who has already taken that examination and a person who has not yet taken that examination is strictly prohibited. Komunikasi tentang pemeriksaan antara seseorang yang telah diambil bahwa pemeriksaan dan orang yang belum mengambil pemeriksaan yang dilarang.

For all other types of academic activity, faculty members must specify collaboration or any other form of giving or receiving aid that is prohibited. Untuk semua jenis kegiatan akademik, anggota fakultas harus menentukan kolaborasi atau bentuk lain dari memberi atau menerima bantuan yang dilarang. No student shall collaborate with any other student in any academic activity, or otherwise give or receive aid, when such aid or collaboration has been prohibited or otherwise precluded by the faculty member or other person in authority. Tidak ada siswa harus bekerja sama dengan siswa lainnya dalam setiap kegiatan akademik, atau memberi atau menerima bantuan, ketika bantuan atau kerjasama telah dilarang atau dilarang oleh anggota fakultas atau orang lain yang berwenang.

E. IMPEDING THE ACADEMIC WORK OF OTHERS : No student shall steal, destroy, or impede another student's academic work. Menghambat KERJA AKADEMIK DARI ORANG LAIN : Tidak ada murid mencuri, merusak, atau menghambat kerja akademik siswa lain. Impeding another student's work includes the theft, concealment, defacement, or mutilation of common academic resources, or of another student's books, class notes, outlines, study materials or computer. Menghambat pekerjaan siswa lain meliputi pencurian, penyembunyian, perusakan, atau mutilasi sumber daya akademik yang umum, atau buku-buku lain siswa, catatan kelas, garis, bahan pembelajaran atau komputer.

F. TAMPERING : No student shall tamper with any document or computer file pertaining to academic activity, including student academic records, official transcripts, journals, examination papers, and the like. Merusak : Mahasiswa Tidak akan mengganggu setiap file dokumen atau komputer yang berkaitan dengan kegiatan akademik, termasuk catatan akademik mahasiswa, transkrip resmi, jurnal, kertas ujian, dan sejenisnya. "Tampering" does not include (a) any conduct authorized by the owner of the file or (b) modification of law journal or moot court documents in the normal course of the editorial or reviewing process. "Merusak" tidak mencakup (a) setiap tindakan diizinkan oleh pemilik dari file atau (b) modifikasi hukum jurnal atau dokumen pengadilan semu dalam kegiatan normal dari editorial atau meninjau proses.

G. AGREEING, SOLICITING, ATTEMPTING : No student shall assist another with any act of academic misconduct, or solicit another to do such an act, or agree to assist or solicit another to commit such an act. SETUJU, meminta, MENCOBA : mahasiswa ada wajib membantu lain dengan setiap tindakan pelanggaran akademik, atau meminta lain untuk melakukan tindakan seperti itu, atau setuju untuk membantu atau meminta orang lain untuk melakukan tindakan seperti itu.

H. DELIBERATE OBSTRUCTION : No student shall deliberately obstruct an investigation of any act of academic misconduct. Hambatan yang dengan sengaja : student ada sengaja akan menghalangi penyelidikan dari setiap tindakan pelanggaran akademik.

I. NEGLIGENT VIOLATION OF ACADEMIC REGULATIONS : All charges of "academic misconduct" also contain the lesser included offense of "negligent violation of academic regulations." Lalai PELANGGARAN PERATURAN AKADEMIK : ". pelanggaran lalai peraturan akademik" Semua tuduhan "pelanggaran akademis" juga mengandung pelanggaran termasuk lebih rendah dari This offense may be found where the violation was unintentional. Pelanggaran ini dapat ditemukan di mana pelanggaran itu tidak disengaja.

J. GENERAL PROVISIONS : No student shall knowingly make a materially false or deceptive statement to a person in authority in connection with an academic activity. KETENTUAN UMUM : student ada sadar harus membuat pernyataan secara material tidak benar atau menipu seseorang dalam otoritas sehubungan dengan kegiatan akademik.

Procedures Prosedur

A. INFORMAL DISCUSSION PRIOR TO FILING COMPLAINT INFORMAL PEMBAHASAN SEBELUM PENGAJUAN PENGADUAN

When a faculty member has a concern about possible misconduct, the faculty member and the student or students involved may informally discuss the matter prior to the filing of a complaint under this Policy, if the student or students and the faculty member elect to do so. Ketika anggota fakultas memiliki kekhawatiran tentang kesalahan mungkin, anggota fakultas dan mahasiswa atau siswa yang terlibat secara informal dapat membahas masalah sebelum pengajuan keluhan menurut Kebijakan ini, jika siswa atau mahasiswa dan anggota fakultas memilih untuk melakukannya. Either the student or students or the faculty member may refuse to conduct such discussions, or may choose to terminate ongoing discussions at any time, and no inference shall be drawn from such refusal or termination. Entah siswa atau mahasiswa atau dosen dapat menolak untuk melakukan diskusi tersebut, atau dapat memilih untuk mengakhiri diskusi yang sedang berlangsung setiap saat, dan tidak ada kesimpulan harus ditarik dari penolakan atau pengakhiran tersebut. Where such discussions are held, the student or students involved and the faculty member may agree on a resolution of the concern on terms satisfactory to them, and such resolution may include providing the student or students the opportunity to do substitute academic work. Dimana diskusi tersebut diadakan, para pelajar atau mahasiswa yang terlibat dan anggota fakultas dapat menyepakati resolusi perhatian pada persyaratan yang memuaskan bagi mereka, dan resolusi tersebut mungkin termasuk menyediakan siswa atau siswa kesempatan untuk melakukan pekerjaan akademis pengganti. However, the parties may not agree to sanctions for academic misconduct; all such sanctions must be imposed pursuant to this Policy. Namun, pihak mungkin tidak setuju sanksi untuk kesalahan akademik, semua sanksi tersebut harus dikenakan sesuai dengan Kebijakan ini.

B. COMPLAINT, INVESTIGATION, AND PRELIMINARY HEARING KELUHAN, PENYIDIKAN, DAN AWAL PENDENGARAN

1. Within 30 days of discovering a suspected incident of academic misconduct, any member of the School of Law community may file a written complaint with the Dean alleging a violation of this Policy. Dalam waktu 30 hari untuk menemukan insiden dugaan pelanggaran akademik, setiap anggota dari Sekolah Masyarakat Hukum dapat mengajukan keluhan tertulis dengan Dekan menuduh pelanggaran Kebijakan ini. Every such complaint must be signed by the party filing it and must contain a statement of the facts and circumstances involved in the alleged violation. Setiap keluhan tersebut harus ditandatangani oleh pihak yang mengajukan dan harus berisi pernyataan dari fakta-fakta dan keadaan yang terlibat dalam dugaan pelanggaran. The Dean or designee may amend the complaint to exclude irrelevant material or to include additional substantiation concerning the alleged violation. Dekan atau yang ditunjuk dapat mengubah keluhan untuk mengecualikan materi yang tidak relevan atau untuk menyertakan pembuktian tambahan mengenai dugaan pelanggaran.

2. Upon receipt of the complaint, the Dean or designee shall promptly notify the accused student of the complaint and make such investigation of the charges as deemed necessary to establish whether probable cause exists for the complaint. Setelah menerima pengaduan, Dekan atau yang ditunjuk harus segera memberitahu mahasiswa

dituduh keluhan dan melakukan penyelidikan atas tuduhan tersebut yang dianggap perlu untuk menentukan apakah penyebab kemungkinan ada untuk keluhan.

3. If the Dean or designee finds, either on the face of the complaint or upon investigation, that the complaint is not supported by probable cause or that it requires no further action for any other reason, the Dean or designee may dismiss the complaint without further proceedings. Jika Dekan atau yang ditunjuk menemukan, baik di muka keluhan atau pada saat penyidikan, bahwa keluhan tersebut tidak didukung oleh kemungkinan penyebab atau bahwa ia tidak memerlukan tindakan lebih lanjut untuk alasan lain, Dekan atau yang ditunjuk dapat mengabaikan komplain tanpa proses lebih lanjut . When a complaint is so dismissed, the Dean or designee shall inform the complaining party and the accused student in writing of the decision and state the reasons therefore. Bila keluhan begitu diberhentikan, Dekan atau yang ditunjuk harus memberitahukan pihak mengeluh dan mahasiswa dituduh secara tertulis keputusan dan negara alasannya. The party filing the complaint may petition the Dean or designee for reconsideration of dismissal of the complaint and may offer additional substantiation of the complaint. Para pihak yang mengajukan pengaduan dapat mengajukan petisi Dekan atau yang ditunjuk untuk dipertimbangkan kembali dari pemberhentian keluhan dan mungkin menawarkan pembuktian tambahan keluhan.

4. If the Dean or designee is satisfied that there is probable cause for the complaint, the Dean or designee shall promptly notify the accused student in writing of the charges and allegations contained in the complaint and of the basis for the finding of probable cause. Jika Dekan atau yang ditunjuk puas bahwa ada kemungkinan penyebab untuk keluhan, Dekan atau yang ditunjuk harus segera memberitahu mahasiswa dituduh secara tertulis dari tuduhan dan tuduhan yang terkandung dalam keluhan dan dasar untuk temuan kemungkinan penyebab. The Dean or designee shall require the student to appear for a preliminary hearing before the Dean or designee at a time and place set forth in the notice. Dekan atau yang ditunjuk harus mewajibkan siswa untuk muncul untuk sidang pendahuluan sebelum Dekan atau yang ditunjuk pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. The date and time for the preliminary hearing shall be not less than 5 nor more than 10 school days after the student is notified of the finding of probable cause and the basis for that finding. Tanggal dan waktu untuk sidang pendahuluan harus tidak kurang dari 5 atau lebih dari 10 hari sekolah setelah siswa diberitahu tentang temuan kemungkinan penyebab dan dasar temuan itu.

5. If the student fails to appear as directed without reasonable excuse, the Dean may suspend the student from the School of Law until such time as the student appears for a hearing at a time and place established by the Dean or designee. Jika siswa gagal untuk tampil seperti yang diarahkan tanpa alasan, Dekan dapat menangguhkan mahasiswa dari Fakultas Hukum sampai saat siswa muncul untuk sidang pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Dekan atau yang ditunjuk. If the student fails within a reasonable time after suspension to request and arrange for such a meeting, or again does not appear for a scheduled meeting, the student shall be subject to expulsion from the School of Law by the Dean. Jika siswa gagal dalam waktu yang wajar setelah suspensi untuk meminta dan mengatur pertemuan semacam itu, atau lagi tidak muncul untuk pertemuan dijadwalkan, siswa dikenakan pengusiran dari Fakultas Hukum oleh Dekan.

6. The preliminary hearing will be attended by the accused student, the Dean or designee, and a person designated by the Dean to keep a record of the conversation but not to participate otherwise at this hearing. Sidang pendahuluan akan dihadiri oleh mahasiswa

menuduh, Dekan atau yang ditunjuk, dan orang yang ditunjuk oleh Dekan untuk mencatat percakapan tapi tidak untuk berpartisipasi sebaliknya di sidang ini. At the preliminary hearing, the student may make any statement and make an offer of proof, in summary form, of any relevant information the student wishes the Dean or designee to consider. Pada sidang awal, siswa dapat membuat pernyataan apapun dan membuat tawaran bukti, dalam bentuk ringkasan, dari setiap informasi yang relevan siswa ingin Dekan atau yang ditunjuk untuk mempertimbangkan. Prior to the conclusion of the hearing, the Dean or designee shall inform the student of the sanctions, if any, which the Dean or designee intends to impose in the event the student admits the violation. Sebelum akhir sidang, Dekan atau yang ditunjuk harus memberitahu mahasiswa sanksi, jika ada, yang Dekan atau yang ditunjuk bermaksud untuk memaksakan dalam hal siswa mengakui pelanggaran tersebut. If the student admits the violation after learning of the proposed sanctions, the Dean or designee has the authority to impose those sanctions. Jika mahasiswa mengakui pelanggaran setelah belajar dari sanksi yang diusulkan, Dekan atau yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. If the student accepts such sanctions, no further disciplinary action shall be taken. Jika siswa menerima sanksi tersebut, tidak ada tindakan disiplin selanjutnya harus diambil. Alternatively, the student may admit the violation, but request that the question of sanction be referred to the Hearing Committee (defined below). Atau, siswa dapat mengakui pelanggaran, namun permintaan bahwa masalah sanksi dirujuk ke Komite Pendengaran (didefinisikan di bawah). In such case, the Dean or designee's proposed sanctions will remain confidential and will not be available for consideration by the Hearing Committee. Dalam hal demikian, sanksi Dekan atau yang ditunjuk yang diusulkan akan tetap rahasia dan tidak akan tersedia untuk dipertimbangkan oleh Komite Mendengar. At the student's request, the Dean or designee may adjourn the preliminary hearing to allow the student time to consider the proposed resolution of the charges. Atas permintaan siswa, Dekan atau yang ditunjuk dapat menunda sidang awal untuk memungkinkan waktu siswa untuk mempertimbangkan resolusi yang diusulkan dari tuduhan.

C. FORMAL HEARING FORMAL PENDENGARAN 1. If at the preliminary hearing the accused student denies the violation, or admits the

violation but does not agree to the sanctions proposed by the Dean or designee, the Dean or designee shall promptly empanel a Hearing Committee for decision, and forward to the Chairperson thereof a copy of the complaint and the names of all persons having relevant information. Jika pada sidang awal siswa terdakwa menyangkal pelanggaran, atau mengakui pelanggaran tetapi tidak setuju dengan sanksi yang diusulkan oleh Dekan atau yang ditunjuk, Dekan atau yang ditunjuk harus segera empanel Komite Mendengar keputusan, dan maju ke Ketua daripadanya a salinan keluhan dan nama-nama dari semua orang yang memiliki informasi yang relevan. The formal hearing shall commence within 20 school days after the conclusion of the preliminary hearing. Sidang resmi akan dimulai dalam waktu 20 hari sekolah setelah kesimpulan dari sidang pendahuluan.

2. The Hearing Committee shall be composed of three members: Komite pendengaran harus terdiri dari tiga anggota:

a. One member shall be a student at the University of Connecticut School of Law, chosen by the Dean or designee from the officers or elected representatives of the Student Bar Association after consultation with the President of the Student Bar Association, provided that the appointment of the student member under

this provision shall not be made by the same designee who conducted the investigation. Satu anggota akan menjadi seorang mahasiswa di University of Connecticut School of Law, yang dipilih oleh Dekan atau yang ditunjuk dari pejabat atau wakil terpilih dari Mahasiswa Bar Association setelah berkonsultasi dengan Presiden Bar Himpunan Mahasiswa, asalkan pengangkatan siswa anggota berdasarkan ketentuan ini tidak akan dibuat oleh ditunjuknya yang sama yang melakukan penyelidikan.

b. Two members shall be full-time faculty of the University of Connecticut School of Law selected by the Dean or designee from among the faculty who are not members of the Faculty Review Board (see Article II-G below). Dua anggota akan penuh-waktu fakultas dari University of Connecticut School of Law dipilih oleh Dekan atau yang ditunjuk dari antara fakultas yang bukan anggota Review Fakultas Dewan (lihat Pasal II-G di bawah ini). The Chairperson of the Hearing Committee shall be selected by the Dean or designee from the faculty members of the Committee, and shall be a voting member of the Committee. Ketua Komite Pendengaran akan dipilih oleh Dekan atau yang ditunjuk dari anggota fakultas dari Komite, dan akan menjadi anggota voting Komite. Members of the Hearing Committee may not serve as the Dean's designee for other purposes in the same case. Anggota Komite Pendengaran tidak dapat berfungsi sebagai ditunjuk Dekan untuk tujuan lain dalam kasus yang sama.

3. Hearings shall be conducted by the Hearing Committee according to the following guidelines: Audiensi dilakukan oleh Komite Mendengar sesuai dengan pedoman berikut:

a. Hearings shall be conducted in private, unless the accused student elects otherwise. Audiensi dilakukan secara pribadi, kecuali siswa terdakwa memilih sebaliknya.

b. If the complaint involves more than one accused student, the Chairperson may permit the hearings concerning each student to be conducted separately. Jika keluhan tersebut melibatkan lebih dari satu siswa menuduh, Ketua dapat mengizinkan sidang tentang setiap siswa yang akan dilakukan secara terpisah.

c. The Hearing Committee shall have the power to issue discovery orders and to otherwise compel testimony from all members of the Law School community whenever appropriate to the proceedings. Komite Mendengar harus memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan perintah penemuan dan sebaliknya memaksa kesaksian dari semua anggota komunitas Sekolah Hukum kapanpun sesuai dengan proses. Neither the accused student nor the student's counsel or other advisor may be compelled to provide evidence or testimony. Baik siswa menuduh atau nasihat siswa atau penasihat lainnya dapat dipaksa untuk memberikan bukti atau kesaksian.

d. The case against the accused student shall be presented by the Dean or designee, who shall represent the School of Law. Kasus terhadap siswa terdakwa harus disampaikan oleh Dekan atau yang ditunjuk, yang akan mewakili School of Law. The Dean may designate the same person who served as the designee during the preliminary hearing, or may designate someone else of appropriate experience from within or outside the law faculty. Dekan dapat menunjuk orang yang sama yang menjabat sebagai ditunjuk selama sidang pemeriksaan pendahuluan, atau dapat menunjuk orang lain dari pengalaman yang sesuai dari dalam atau luar fakultas hukum. The Dean or designee who presents the case on behalf of the School of Law shall have the right to call and

examine witnesses, to present other evidence, and to cross-examine any witnesses presented by the accused student. Dekan atau yang ditunjuk yang menyajikan kasus atas nama Fakultas Hukum berhak untuk memanggil dan memeriksa saksi, untuk menyajikan bukti lain, dan memeriksa silang saksi yang diajukan oleh mahasiswa terdakwa. The accused student shall be given at least 10 days notice of who will present the case on behalf of the School of Law. Mahasiswa terdakwa harus diberikan pemberitahuan setidaknya 10 hari yang akan menyajikan kasus atas nama Fakultas Hukum.

e. The accused student shall have the right to be represented by counsel or other advisor at the student's expense, upon notice given at least 10 days prior to the hearing. Mahasiswa terdakwa harus memiliki hak untuk diwakili oleh pengacara atau penasihat lainnya atas biaya siswa, setelah pemberitahuan diberikan setidaknya 10 hari sebelum sidang. If the accused student so requests, the School of Law will make best efforts to obtain pro bono counsel for the student for all hearings under this policy. Jika siswa dituduh sehingga permintaan, Fakultas Hukum akan melakukan upaya terbaik untuk mendapatkan pro bono nasihat untuk siswa untuk semua sidang di bawah kebijakan ini. The accused student shall have the right to present a defense, to cross-examine witnesses, and to call and examine witnesses to testify on the student's behalf. Mahasiswa menuduh berhak untuk menyajikan pembelaan, memeriksa silang saksi, dan untuk memanggil dan memeriksa saksi untuk bersaksi atas nama siswa. Law School faculty are discouraged from serving as counsel to students accused of violating this Policy. Fakultas hukum Sekolah disarankan untuk melayani sebagai penasehat bagi siswa dituduh melanggar Kebijakan ini.

f. There shall be a single verbatim record, such as a tape recording, of all hearings before the Hearing Committee. Harus ada catatan verbatim tunggal, seperti rekaman suara, dari semua sidang sebelum Komite Mendengar. The record shall be the property of University of Connecticut School of Law. Rekaman ini harus menjadi milik University of Connecticut School of Law. Upon request the student may receive a transcript of the hearing for a fee. Atas permintaan siswa dapat menerima transkrip sidang untuk biaya.

4. Evidence: Bukti: a. Any oral or documentary evidence may be received, but the Hearing Committee

shall, as a matter of policy, provide for the exclusion of irrelevant, immaterial or unduly repetitious evidence. Bukti lisan atau dokumenter dapat diterima, namun Komite Mendengar wajib, sebagai masalah kebijakan, memberikan pengecualian relevan, material atau bukti terlalu berulang-ulang.

b. The Hearing Committee shall give effect to the rules of privilege recognized by law. Komite Hearing wajib melaksanakan aturan hak yang diakui oleh hukum.

c. When a hearing will be expedited and the interests of the parties will not be prejudiced substantially, any part of the evidence may be received in written form. Ketika sidang akan dipercepat dan kepentingan para pihak tidak akan dirugikan secara substansial, setiap bagian dari bukti dapat diterima dalam bentuk tertulis.

d. Documentary evidence may be received in the form of copies or excerpts, if the original is not readily available, and upon request, parties conducting the proceeding shall be given an opportunity to compare the copy with the original. Bukti dokumenter dapat diterima dalam bentuk salinan atau kutipan, jika asli

tidak tersedia, dan atas permintaan, pihak yang melakukan persidangan harus diberikan kesempatan untuk membandingkan copy dengan aslinya.

e. Parties may conduct cross-examinations required for a full and true disclosure of the facts. Pihak dapat melakukan pemeriksaan silang yang diperlukan untuk pengungkapan penuh dan benar dari fakta-fakta.

f. Notice may be taken of judicially cognizable facts. Pemberitahuan dapat diambil dari fakta-fakta yuridis dpt diketahui. Parties shall be notified in a timely manner of any material noticed, and they shall be afforded an opportunity to contest the material so noticed. Pihak diberitahukan pada waktu yang tepat dari berbagai bahan melihat, dan mereka harus diberikan kesempatan untuk kontes materi sehingga melihat.

g. Other questions of procedure and evidence will be determined by the Chair of the Committee, consistent with the accused student's right to a fair hearing. Pertanyaan lain prosedur dan bukti akan ditentukan oleh Ketua Komite, konsisten dengan hak siswa terdakwa atas persidangan yang adil.

D. DECISION KEPUTUSAN

After the hearing, the Hearing Committee shall determine, by majority vote, made on the basis of clear and convincing evidence, whether the accused student has violated this Policy. Setelah sidang, Komite Mendengar akan menentukan, berdasarkan suara terbanyak, dibuat atas dasar bukti yang jelas dan meyakinkan, apakah mahasiswa dituduh telah melanggar Kebijakan ini. This determination shall be made within 5 school days of the completion of the hearing. Penentuan ini harus dilakukan dalam waktu 5 hari sekolah penyelesaian sidang. A final decision can be rendered only by those members who attended the entire hearing and heard all of the evidence. Sebuah keputusan akhir dapat diberikan hanya oleh para anggota yang menghadiri sidang dan mendengar seluruh semua bukti. If such violation is found, the Hearing Committee shall have authority to impose sanctions pursuant to paragraph E. The Committee shall deliver its decision in writing to the Dean, who shall deliver a copy to the complainant, the accused student, and counsel, if any, and any faculty member directly involved in the case. Jika pelanggaran tersebut ditemukan, Komite Mendengar berwenang untuk menjatuhkan sanksi sesuai ayat E. Komite wajib menyerahkan keputusannya secara tertulis kepada Dekan, yang akan memberikan salinan kepada pelapor, mahasiswa menuduh, dan nasihat, jika ada , dan setiap anggota fakultas yang terlibat langsung dalam kasus tersebut. Decisions made by the Hearing Committee shall be final, except where an appeal pursuant to Paragraph G is upheld. Keputusan yang dibuat oleh Komite Pendengaran bersifat final, kecuali banding berdasarkan G Ayat ditegakkan.

E. SANCTIONS SANKSI 1. The Hearing Committee shall have authority to impose one or more of the following

sanctions upon any accused student who has admitted misconduct but not accepted a sanction or who has been found by the Committee to have violated the Policy: Komite Hearing berwenang untuk memaksakan satu atau lebih dari sanksi berikut pada setiap siswa terdakwa yang telah mengakui kesalahan tetapi tidak diterima sanksi atau yang telah ditemukan oleh Komite telah melanggar Kebijakan:

a. Warning. Peringatan. Written notice to the student that continuing or repeating the conduct found wrongful may be cause for a more severe disciplinary action.

Pemberitahuan tertulis kepada siswa yang melanjutkan atau mengulangi perilaku tersebut ditemukan salah mungkin menjadi penyebab untuk tindakan disipliner yang lebih parah.

b. Probation. Percobaan. Written reprimand for violating a specified provision or provisions of the Policy. Ditulis teguran karena melanggar ketentuan yang ditetapkan atau ketentuan Kebijakan. Probation is for a designated period of time and includes the probability of more severe disciplinary sanctions if the student violates the Policy during the probationary period. Percobaan ini untuk jangka waktu yang ditunjuk dan termasuk kemungkinan sanksi disiplin lebih parah jika siswa melanggar Kebijakan selama masa percobaan.

c. Loss of privileges. Hilangnya hak. Denial of specified privileges for a designated period of time. Denial of hak tertentu untuk jangka waktu yang ditunjuk.

d. Suspension. Suspensi. Separation of the student from the School of Law for a definite period of time, after which the student is eligible to apply to the Petitions Committee for readmission. Pemisahan siswa dari Sekolah Hukum untuk jangka waktu tertentu, setelah itu siswa memenuhi syarat untuk mengajukan kepada Komite Petisi untuk diterima kembali. Conditions for readmission may be specified. Kondisi untuk diterima kembali dapat ditentukan.

e. Expulsion. Pengusiran. Permanent separation of the student from the School of Law. Tetap pemisahan siswa dari Sekolah Hukum.

f. Any other sanction deemed appropriate by the Committee under the circumstances except sanctions involving the grade in the course or other academic activity involved. Setiap sanksi lain yang dianggap tepat oleh Komite di bawah keadaan kecuali sanksi yang melibatkan kelas dalam kursus atau kegiatan akademik lainnya yang terlibat.

2. Upon a student's admission of misconduct, or upon a determination of misconduct by the Hearing Committee, the faculty member teaching the course or conducting or supervising the academic activity involved will determine whether to impose any sanction involving a grade and determine what that sanction may be. Setelah masuk siswa dari kesalahan, atau di atas penentuan pelanggaran oleh Komite Mendengar, anggota fakultas mengajar kursus atau melakukan atau mengawasi kegiatan akademik yang terlibat akan menentukan apakah akan menjatuhkan sanksi yang melibatkan kelas dan menentukan apa sanksi yang mungkin. Available sanctions include failure in the course or in the particular exercise in which there was misconduct. Sanksi yang tersedia meliputi kegagalan dalam lapangan atau latihan tertentu di mana ada kesalahan. For serious matters of misconduct, failure in the course or other activity will normally be the sanction imposed. Untuk urusan serius kesalahan, kegagalan dalam perjalanan atau kegiatan lain yang biasanya akan dikenakan sanksi. Any sanction involving a grade in the course or other activity may be imposed in addition to sanctions imposed by the Hearing Committee. Setiap sanksi yang melibatkan kelas dalam kursus atau kegiatan lainnya dapat dikenakan selain sanksi oleh Komite Mendengar.

Upon dismissal of a complaint following investigation or a finding of no misconduct by the Hearing Committee, the faculty member teaching the course or conducting or supervising the academic activity involved may not impose any grade penalty in the course or activity for academic misconduct. Setelah pemberhentian keluhan menyusul penyelidikan atau temuan pelanggaran tidak

ada oleh Komite Mendengar, anggota fakultas mengajar kursus atau melakukan atau mengawasi kegiatan akademik yang terlibat tidak dapat mengenakan hukuman kelas dalam kursus atau kegiatan akademik untuk kesalahan. Under these circumstances, either the student or the faculty member will have the option of having the course or activity graded by another faculty member selected by the Dean. Dalam keadaan ini, baik mahasiswa maupun dosen akan memiliki pilihan untuk memiliki program atau kegiatan dinilai oleh seorang anggota fakultas dipilih oleh Dekan. In addition, the student may elect to have the course graded pass/fail. Selain itu, siswa dapat memilih untuk memiliki kursus dinilai lulus / gagal.

3. For a finding or admission of "negligent violation of academic regulations" the available sanctions shall be the same, except that suspension or expulsion shall not be imposed. Untuk temuan atau pengakuan "pelanggaran lalai peraturan akademik" sanksi yang tersedia harus sama, kecuali bahwa suspensi atau pengusiran tidak dikenakan.

F. STATUS OF ACCUSED; INTERIM SUSPENSION & EJECTION STATUS Tergugat, SUSPENSI INTERIM & ejeksi

The status of a student accused of violating this Policy shall not be altered, nor shall the right to attend classes at the School of Law be suspended, until the conclusion of the Hearing and Appeal, except pursuant to Section II of this Policy. Status mahasiswa dituduh melanggar Kebijakan ini tidak akan diubah, dan tidak akan hak untuk menghadiri kelas-kelas di Sekolah Hukum ditunda, sampai kesimpulan dari Pendengaran dan Banding, kecuali berdasarkan Bagian II dari Kebijakan ini. In addition, the Dean may temporarily exclude the accused student from classes and other School of Law functions at any time before the conclusion of this procedure for reasons related to the physical or emotional safety and well being of the student or any other member of the School of Law community. Selain itu, Dekan sementara dapat mengecualikan siswa dari kelas dan dituduh Sekolah lain dari fungsi Hukum setiap saat sebelum kesimpulan dari prosedur ini untuk alasan yang berkaitan dengan keselamatan fisik atau emosional dan kesejahteraan siswa atau anggota lainnya dari Sekolah masyarakat Hukum. Such temporary exclusions shall be for a limited period and shall be explained in writing. Pengecualian sementara tersebut harus untuk jangka waktu terbatas dan harus dijelaskan secara tertulis.

G. APPEAL Menarik 1. A decision reached by the Hearing Committee may be appealed by the accused student

to the Faculty Review Board within 10 school days of the decision. Sebuah keputusan yang dicapai oleh Komite pendengaran dapat diajukan banding oleh mahasiswa menuduh kepada Dewan Ulasan Fakultas dalam waktu 10 hari sekolah keputusan. Such appeal shall be in writing and shall be delivered to the Dean. Banding tersebut harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Dekan.

2. The Faculty Review Board shall consist of three members of the full-time faculty of the School of Law chosen by the Dean at the beginning of each academic year. Review Board Fakultas terdiri dari tiga anggota fakultas penuh waktu dari Sekolah Hukum dipilih oleh Dekan pada setiap awal tahun ajaran. Members of the Faculty Review Board may not serve as the Dean's designee for other purposes under this policy. Anggota Dewan Ulasan Fakultas tidak dapat berfungsi sebagai ditunjuk Dekan untuk keperluan lain

berdasarkan kebijakan ini. A member of the Faculty Review Board who is involved in a proceeding under this policy as a complainant or witness will be replaced by the Dean or designee for that proceeding. Seorang anggota Dewan Ulasan Fakultas yang terlibat dalam suatu proses berdasarkan kebijakan ini sebagai pelapor atau saksi akan digantikan oleh Dekan atau yang ditunjuk untuk melanjutkan itu.

3. An appeal shall be limited to review of the verbatim record of the hearing and supporting evidence for one or more of the following purposes: Banding harus dibatasi untuk meninjau dari catatan verbatim bukti mendengar dan mendukung untuk satu atau lebih tujuan berikut:

a. To determine whether the hearing was conducted fairly and in conformity with procedures prescribed in this Policy, and gave the accused student a reasonable opportunity to prepare and present evidence. Untuk menentukan apakah sidang dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Kebijakan ini, dan memberikan siswa menuduh kesempatan yang wajar untuk mempersiapkan dan menyajikan bukti.

b. To determine whether the decision reached was based on substantial evidence. Untuk menentukan apakah keputusan dicapai didasarkan pada bukti-bukti substansial.

c. To determine whether the sanctions imposed were appropriate for the violation of the Policy which the accused was found to have committed. Untuk menentukan apakah sanksi yang sesuai untuk pelanggaran Kebijakan yang terdakwa ditemukan telah berkomitmen.

4. If the Review Board upholds the appeal under G.3.a. Jika Dewan Ulasan menjunjung banding di bawah G.3.a. above, the matter shall be remanded to the Hearing Committee for reconsideration. di atas, masalah ini akan diserahkan kepada Komite Mendengar peninjauan kembali. If the Review Board upholds the appeal on any other grounds, the Board shall determine the matter. Jika Dewan Ulasan menjunjung banding atas dasar apapun lainnya, Dewan akan menentukan masalah ini. The Review Board shall deliver its decision in writing to the Dean, who shall deliver a copy to the complainant, the accused student, and counsel, if any, and any faculty member directly involved in the case. Review Board wajib menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Dekan, yang akan memberikan salinan kepada pelapor, mahasiswa menuduh, dan nasihat, jika ada, dan setiap anggota fakultas yang terlibat langsung dalam kasus tersebut.

5. The decision of the Review Board shall be the final appeal in the matter, except for matters remanded to the Hearing Committee for reconsideration. Keputusan Dewan Ulasan akan menjadi daya tarik akhir dalam hal ini, kecuali untuk hal-hal yang diserahkan kepada Komite Mendengar peninjauan kembali.

H. GENERAL PROVISIONS KETENTUAN UMUM 1. For purposes of this Policy, a school day is defined as any day on which upperclass day

or evening classes are conducted, including the June Term but excluding the first year intersession. Untuk keperluan Kebijakan ini, hari sekolah didefinisikan sebagai hari dimana hari upperclass atau kelas malam dilakukan, termasuk Term Juni tetapi tidak termasuk intersession tahun pertama.

2. For purposes of this Policy the Dean's choice of a designee is not limited to members of the full time faculty. Untuk keperluan Kebijakan ini pilihan Dean ditunjuk yang tidak terbatas kepada anggota fakultas penuh waktu. The Dean may choose one designee for one part of the procedure and another designee for another part. Dekan dapat memilih

salah satu yang ditunjuk untuk satu bagian dari prosedur dan lain ditunjuk untuk bagian lain.

3. The Petitions committee shall have no jurisdiction over any matters covered by this Policy except with respect to application for readmission on suspension. Komite Petisi tidak mempunyai yurisdiksi atas setiap hal yang dicakup oleh Kebijakan ini kecuali sehubungan dengan aplikasi untuk diterima kembali pada suspensi.

4. All time limits stated in this Policy are subject to reasonable extension by the Dean or designee for good cause shown, and failure to observe a time limit is not a defect depriving the Hearing Committee or the Faculty Review Board of jurisdiction. Batas waktu semuanya dinyatakan dalam Kebijakan ini masih menunggu perpanjangan wajar oleh Dekan atau yang ditunjuk untuk tujuan yang baik yang ditunjukkan, dan kegagalan untuk mengamati batas waktu tidak cacat merampas Komite Pendengaran atau Review Dewan Fakultas yurisdiksi.

Records Arsip

A. Upon conclusion of a proceeding under this Policy, all records and files concerning the proceeding shall be delivered to the Dean by the Hearing Committee and the Faculty Review Board and the members thereof, and by any faculty member having such records or files. Setelah kesimpulan dari prosedur menurut Kebijakan ini, semua catatan dan file mengenai persidangan disampaikan kepada Dekan oleh Komite Pendengaran dan Ulasan Dewan Fakultas dan anggota darinya, dan oleh anggota fakultas yang memiliki catatan atau file.

B. A written summary of any proceeding against an accused student who has been found guilty of or admitted a violation of this Policy, including the resulting sanction, shall be prepared by the Dean or designee and be noted on the permanent academic record of the accused student. Sebuah ringkasan tertulis dari setiap proses terhadap seorang mahasiswa terdakwa yang telah dinyatakan bersalah atau mengakui pelanggaran Kebijakan ini, termasuk sanksi yang dihasilkan, harus disiapkan oleh Dekan atau yang ditunjuk dan dicatat pada catatan akademis permanen siswa terdakwa. The University of Connecticut School of Law and members of its faculty admitted to the bar are required to comply with the applicable disclosure requirements of Bar Examining Committees on Character and Fitness. The University of Connecticut School of Law dan anggota fakultas mengaku bar diwajibkan untuk memenuhi persyaratan pengungkapan yang berlaku Bar Pemeriksa Komite pada Karakter dan Kebugaran.

Adoption and Amendment Adopsi dan Amandemen

A. This Policy was adopted by the full-time faculty of University of Connecticut School of Law, and approved by the University Board of Trustees, to be effective August 27, 2002. Kebijakan ini diadopsi oleh fakultas penuh waktu dari University of Connecticut School of Law, dan disetujui oleh Dewan Pengawas Universitas, menjadi efektif 27 Agustus 2002.

B. This Policy may be amended at any time by the full-time Faculty of the University of Connecticut School of Law, with approval of the University Board of Trustees. Kebijakan ini dapat diubah setiap saat oleh Fakultas penuh-waktu dari University of Connecticut School of Law, dengan persetujuan Dewan Pengawas Universitas

http://www.law.uconn.edu/registrars-office/exam-information

Pelanggaran akademik adalah setiap tindakan atau tindakan percobaan yang dapat mengakibatkan dalam menciptakan keuntungan akademik tidak adil bagi diri sendiri atau keuntungan akademis tidak adil atau kerugian untuk setiap anggota atau anggota komunitas akademik

http://campuslife.berkeley.edu