Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021...

87
Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui Mekanisme Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Tahun 2013 SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial Oleh: MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2017

Transcript of Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021...

Page 1: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui

Mekanisme Reducing Emission from Deforestation and Forest

Degradation (REDD+) Tahun 2013

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar

Sarjana Sosial

Oleh:

MONNA FATHIA SUKMA

NIM: 1111113000021

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2017

Page 2: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
Page 3: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
Page 4: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
Page 5: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

iv

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisa faktor yang melatar belakangi Jepang memberikan

bantuan kepada Indonesia melalui mekanisme REDD+ pada tahun 2013. Tujuan

dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan Jepang dan faktor-faktor

pendorong Jepang bekerjasama dengan Indonesia dalam isu lingkungan

meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim yang

disebabkan oleh kerusakan hutan dan industrialisasi negara maju maupun

berkembang. Skripsi ini dikaji menggunakan metode kualitatif dengan mengambil

berbagai sumber dan data yang akan diverifikasi. Kerangka pemikiran yang akan

digunakan untuk menjelaskan bantuan Jepang terhadap Indonesia tersebut yaitu,

konsep kepentingan nasional, teori green theory, dan konsep kerjasama. Pertama,

kepentingan nasional yang dimiliki oleh negara maju dan negara berkembang

dalam isu lingkungan. Kedua, teori green theory yang akan membahas seputar

perubahan iklim, tata kelola hutan, dan dampak terhadap kerusakan lingkungan.

Ketiga, konsep kerjasama Jepang dan Indonesia dalam implementasi mekanisme

REDD yang kemudian dinamakan sebagai IJ-REDD+. Melalui pendekatan

kualitalif dan menggunakan tiga konsep tersebut, skripsi ini beragumen bahwa

Jepang mau bekerjasama dengan Indonesia dalam mekanisme REDD+ karena

negara Jepang sebagai negara maju dan tergolong banyak industrialisasi di

dalamnya merasa memiliki andil besar dalam isu lingkungan terlebih Jepang

memiliki teknologi canggih dalam pengelolaannya. Kemudian karena hubungan

kerjasama yang mapan dengan Indonesia selama ini sudah terjalin lama, membuat

Jepang dan Indonesia mengembangkan kerjasama dalam berbagai bidang.

Kata kunci: Jepang, Indonesia, REDD+, IJ-REDD+, green theory, perubahan

iklim, emisi gas rumah kaca.

Page 6: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

v

KATA PENGANTAR

Alhamdullilah Rabbil Alamin, puji syukur kepana Allah SWT yang telah

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi dengan judul “Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia

Melalui Mekanisme Reducing Emission from Deforestation and Forest

Degradation (REDD+) Tahun 2013”. Shalawat serta salam bagi Rasulullah

SAW, keluarga dan seluruh sahabatnya.

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Sosial

(S.Sos) dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional. Segala hambatan dan

kesulitan dalam pengerjaan penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan

bantuan orang-orang terdekat. Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan

terimakasih yang setulusnya kepada segenap yang telah terlibat dalam

penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan sempurna tanpa bantuan, arahan dan bimbingan dari

Bapak Irfan Hutagalung, LL.M, selaku dosen pembimbing seminar proposal dan

skripsi. Terima kasih atas kesabaran beliau dan dukungan agar segera

menyelesaikan skripsi, serta doa atas kesembuhan penulis yang terkadang sering

sakit dan tidak ada kabar. “terima kasih banyak Pak Irfan atas segala pengertian,

bantuan dan dukungannya”.

Kepada Bapak Alfajri MA. yang telah memberikan masukan terhadap

tema penulisan skripsi penulis dalam isu lingkungan yaitu REDD+ pada mata

kuliah seminar proposal.

Kepada Ayahanda Sukar, Ibunda Hj Famila Mida Riana, serta adik

Dhiemas terima kasih atas kasih sayang yang tidak terhingga. Jerih payah dan

kesabaran yang luar biasa dari Papah dan Mamah. Bantuan Papah dan Mamah

dalam bentuk dukungan moril dan materil, mungkin ucapak terima kasih pun

tidak akan cukup untuk membalas semua ini. Papah Mamah dan Adik merupakan

alasan terbesar penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini dikala keadaan

sesulit apapun.

Page 7: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

vi

Terima kasih untuk teman-teman terbaik yang selalu mengingatkan

penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini; Bobby, Intan, Mira, Ule, Leny,

Justian, Sekar, Shofi, Aca, Karin, Nilam, Khairi, Kiki, Taya, Ghiandi, Lia, Afi,

Faza, Kak Rizki Bams dan seluruh teman-teman penulis angkatan 2011 yang tidak

dapat disebutkan satu persatu. “Semoga teman-teman terbaikku diberikan umur

dan kesehatan yang panjang”. Dan terima kasih yang tulus untuk Juza Mainagi

yang telah mendoakan dan menguatkan mental penulis dengan penuh sabar dan

cinta.

Kemudian yang terakhir, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini namun tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu. Selama proses penyelesaian skripsi ini penulis tidak luput

dari kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga hasil dari penulisan skripsi

ini dapat bermanfaat dan dikembangkan kedepannya menjadi lebih baik dan

sempurna. Aamiin...

Jakarta, 20 Maret 2018

Monna Fathia Sukma

Page 8: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

vii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.......................................i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....................................ii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.....................................................iii

ABSTRAK.............................................................................................................iv

KATA PENGANTAR............................................................................................v

DAFTAR ISI.........................................................................................................vii

DAFTAR GAMBAR.............................................................................................ix

DAFTAR SINGKATAN........................................................................................x

BAB I.......................................................................................................................1

PENDAHULUAN...................................................................................................1

1.1. Pernyataan Masalah......................................................................1

1.2. Pertanyaan Penelitian....................................................................7

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian....................................................7

1.4. Tinjauan Pustaka...........................................................................7

1.5. Kerangka Pemikiran......................................................................9

1.5.1. Konsep Kepentingan Nasional....................................................10

1.5.2. Green Theory.................................................................................12

1.5.3. Konsep Kerjasama.......................................................................13

1.6. Metode Penelitian.........................................................................14

1.7. Sistematika Penulisan..................................................................15

BAB II...................................................................................................................17

PERUBAHAN IKLIM DAN STRATEGI TATA KELOLA HUTAN

MELALUI REDD+..............................................................................................17

2.1. Perubahan Iklim...........................................................................17

2.1.1. Penyebab dan Dampak Perubahan Iklim..................................19

2.2. Upaya Dunia Internasional Dalam Menanggulangi Perubahan

Iklim..............................................................................................21

2.2.1. Protokol Kyoto dan UNFCCC Sebagai Landasan Komitmen

Menjaga Lingkungan...................................................................22

2.3. Strategi Tata Kelola Hutan Melalui REDD...............................25

2.3.1. Menelusuri REDD........................................................................26

2.3.2. Perkembangan Mekanisme REDD+..........................................28

BAB III..................................................................................................................33

INDONESIA DAN JEPANG DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN

LINGKUNGAN DAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA...................33

3.1. Indonesia dalam Isu Perubahan Iklim.......................................34

3.2. Pengelolaan dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca.....................40

Page 9: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

viii

3.3. Teknologi Canggih Lingkungan Hidup Jepang....................................43

3.4. Memorandum Kerjasama Kementerian Jepang

dan Indonesia............................................................................................46

BAB IV..................................................................................................................52

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG JEPANG MEMBERIKAN

BANTUAN TERHADAP INDONESIA MELALUI MEKANISME REDD+

TAHUN 2013........................................................................................................52

4.1. Faktor Kepentingan Ekologi Jepang dan Indonesia sebagai

Implementasi Protokol Kyoto dan Keadilan

Lingkungan...................................................................................52

4.2. Faktor Kapabilitas dan Kredibilitas Negara Penerima...........59

BAB V....................................................................................................................64

KESIMPULAN.....................................................................................................64

DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................xii

Page 10: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1:…........................................................................................................27

Gambar 2.2:............................................................................................................28

Gambar 2.3:............................................................................................................30

Gambar 3.1:............................................................................................................38

Gambar 4.1:............................................................................................................56

Page 11: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

x

DAFTAR TABEL

Tabel 1......................................................................................................................3

Tabel 2....................................................................................................................50

Page 12: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

x

DAFTAR SINGKATAN

UNFCCC United Nation Framework Convention on Climate Change

REDD Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation

KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

CFC Chlorofluorocarbon

JICA Japan International Cooperation Agency

IJ-REDD Indonesia Japan Project for Development of REDD+

Implementation Mechanism

PES Payments for Environmental Services

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

APRIL Asia Pacific Resources International Holding Limited

APP Asia Pulp and Paper

B3 Bahan Berbahaya dan Beracun

NTT Nippon Telegraph and Telephone

NHK Nippon Broadcasting Corporation

Page 13: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pernyataan Masalah

Topik seputar lingkungan hidup mulai mendapatkan perhatian dalam

proses pengambilan kebijakan dalam agenda nasional dan internasional

setidaknya dalam tiga dekade terakhir. Menurunnya kualitas lingkungan

disebabkan oleh jumlah populasi penduduk yang semakin meningkat dan

pertumbuhan pembangunan ekonomi dunia.1 Isu seputar lingkungan juga menjadi

perhatian bagi pemerintah Jepang melalui program Reducing Emission from

Deforestation and Forest Degradation (REDD+) yang akan dibahas pada latar

belakang masalah ini.

Salah satu bentuk dari kerusakan lingkungan adalah terjadinya pemanasan

global. Pemanasan global diakibatkan karena adanya produksi masal di sektor

industri untuk pemenuhan kebutuhan manusia.2 Aktivitas produksi ini

menghasilkan polusi serta peningkatan produksi gas CFC (Chlorofluorocarbon)

yang mengakibatkan lapisan ozon menjadi semakin menipis, ini menjadikan suhu

bumi semakin meningkat. Fenomena meningkatnya suhu bumi akibat dari

penipisan lapisan ozon disebut sebagai efek rumah kaca. Selain meningkatnya

suhu bumi, efek dari pemanasan global juga menyebabkan meningkatnya

1 Robert Jackson dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 322-323.

2 Robert Jackson dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 323-324.

Page 14: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

2

permukaan air laut.3 Ditambah dengan adanya kegiatan deforestasi, yaitu proses

yang menghilangkan hutan dengan cara ditebang untuk diambil hasil kayunya

atau merubah lahan hutan menjadi non-hutan.4 Proses menghilangnya hutan selain

diakibatkan adanya penebangan, disebabkan juga dengan adanya kebakaran hutan

yang disengaja atau terjadi secara alami yang dapat mengancam keberlangsungan

hidup manusia dan spesies makhluk hidup yang tinggal dihutan.5

Masalah lingkungan tersebut berdampak pada pemanasan global dan

meningkatkan suhu bumi, hal itu tentu saja berbahaya pada perubahan iklim di

bumi. Faktor yang turut mempengaruhi ialah industrialisasi yang lebih

didominasi oleh negara-negara maju dibandingkan dengan negara berkembang.6

Berbagai permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh manusia. Arus

industrialisasi yang luar biasa secara langsung telah berdampak buruk bagi bumi.

Efek rumah kaca, polusi, dan perubahan iklim telah dirasakan hampir seluruh

masyarakat dunia. Padahal jika dilihat lebih lanjut tidak semua negara mengalami

industrialisasi akan tetapi dampak buruknya telah menimpa seluruh dunia. Lantas

menimbulkan sebuah dilema tersendiri dalam penanggulangan kerusakan

lingkungan dan emsis gas rumah kaca. Berikut adalah tabel emisi CO2 yang

dihasilkan negara-negara G20.

3 Robert Jackson dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 323-324.

4 Cecep Risnandar, ―Deforestasi‖, diakses dari https://jurnalbumi.com/deforestasi/, pada

tanggal 13 Maret 2017.

5 Cecep Risnandar, ―Deforestasi‖, diakses dari https://jurnalbumi.com/knol/deforestasi/,

pada tanggal 13 Maret 2017.

6 Eddy Cahyono, ―Industrialisasi dan Transformasi Ekonomi‖, diakses dari

http://setkab.go.id/industrialisasi-dan-transformasi-ekonomi/, pada tanggal 31 Agustus 2017.

Page 15: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

3

Tabel 1: Emisi CO2 negara G20 pada 2007 (dari sektor energi).7

Data dari EIA (Electronic Industries Alliance) ada 5 negara maju yang

menduduki peringkat utama penghasil emisi CO2 terbanyak di dunia, salah

satunya Jepang yang menduduki peringkat ke 5 menghasilkan 1.262 jutaan ton

CO2. Sedangkan negara berkembang seperti Indonesia hanya menghasilkan 319

CO2. Ini juga menjadi salah satu dilema tersendiri bagi negara maju yang telah

berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, namun seperti enggan

mengurangi pembangunan industri untuk kemajuan perekonomiannya. Misalnya

negara Cina dan Amerika Serikat yang menduduki negara pencemar terbesar di

dunia. Lemahnya keikutsertaan dan komitmen Amerika Serikat sebagai salah satu

7BBC, ―Peta Emisi Negara G20‖, diakses dari

http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2009/12/091207_petaemisi.shtml, pada tanggal 19

Maret 2018.

Page 16: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

4

negara yang memiliki sumbangsih terbesar dalam peningkatan konsentrasi emisi

gas rumah kaca.8

Isu yang terkait dengan lingkungan hidup ini membuat UNFCCC (United

Nation Framework Convention on Climate Change) memasukkan agenda

perubahan iklim global sebagai agenda penting dalam mengurangi emisi gas

rumah kaca. Agenda tersebut dibahas dalam Conference of the Parties perubahan

Iklim ke-13 (COP 13) di Bali pada tahun 2007 yang kemudian menghasilkan Bali

Action Plan. Action Plan tersebut berupa negosiasi strategi untuk iklim global

sebagai tindak lanjut dari Protocol Kyoto. Dalam Action Plan tersebut mengakui

pentingnya hutan dalam mengatasi perubahan iklim yang berkembang menjadi

satu mekanisme yang dinamakan REDD (Reducing Emission from Deforestation and

Forest Degradation).9 Pada perjalanannya REDD kemudian berkembang menjadi

REDD+ yang dapat memberikan manfaat serta keuntungan bagi lingkungan

dalam mitigasi10

perubahan iklim juga meningkatkan kehidupan masyarakat

sekitar maupun global.

Australia, Perancis, Jerman, Norwegia, Inggris, Korea Selatan, dan Jepang

merupakan negara-negara donor yang mendukung program REDD+ dan

8 Tercatat pada tahun 2005, Amerika Serikat bersumbangsih sebanyak 21% dari total

emisi keseluruhan. Lihat: Susan R. Fletcher, Global Climate Change: The Kyoto Protocol, at CRS-

1 to CRS-2 (2003), terdapat dalam situs:

http://ncseonline.org/NLE/CRSrepots/03Sep/RL30692.pdf diakses 5 Febuari 2011.

9 CIFOR, ―REDD: Apakah itu? Pedoman CIFOR tentang hutan, perubahan iklim dan

REDD‖, CIFOR, hlm. 5-6 [jurnal online] (Bogor Barat: Center for International Forestry

Research, 15 April 2010, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2016); tersedia di

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/media/MediaGuide_REDD_Indonesian.pdf

10

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman

bencana. (UU No.24 tahun 2007 tantang Penanggulangan Bencana) diakses dari

https://www.kamusbesar.com/mitigasi pada tanggal 07 Oktober 2016.

Page 17: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

5

UNFCCC.11

Salah satu yang akan diangkat pada latar belakang ini ialah Jepang

sebagai negara donor yang memilih untuk bekerjasama dengan Indonesia sebagai

mitranya, kerjasama yang telah resmi ditandatangani atau RoD (Record of

Discussion) pada tanggal 4 Februari 2013 antara Jepang (Japan International

Cooperation Agency/JICA) dengan pemerintah Indonesia Kementerian

Kehutanan) disebut dengan IJ-REDD+ Project (Indonesia Japan Project for

Development of REDD+ Implementation Mechanism) dengan tujuan

mengimplementasikan mekanisme REDD+ di Propinsi Kalimantan Barat dan

Kalimantan Tengah.12

Kerjasama yang dibangun merupakan tindak lanjut dari perjanjian Kyoto

Protocol dengan kesepakatan internasional bahwa negara-negara industri diminta

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 5,2 persen selama periode 2008-

2012.13

Berdasarkan catatan Kementrian Kehutanan Republik Indonesia,

sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya.

Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan

yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis.14

Sedangkan

11 Peter Wood, ―Studi Pendahuluan atas Kebijakan Pengaman (Safeguards) Donor-Donor

Bilateral untuk Program REDD di Indonesia‖, HUMA 8 [jurnal online] (Bogor: PT Green Gecko,

2010) diunduh pada tanggal 4 Oktober 2016); tersedia di http://forestclimatecenter.org/files/2010-

05%20Studi%20Pendahuluan%20atas%20Kebijakan%20Pengaman%20(Safeguards)%20Donor-

Donor%20Bilateral%20untuk%20Program%20REDD%20di%20Indonesia.pdf

12

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ―Kerjasama Indonesia Jepang IJ

REDD Project‖, diakses dari: http://ekowisata.org/kerjasama-indonesia-jepang-ij-redd-project-

%E2%80%9Csuatu-upaya-membangun-mekanisme-implementasi-redd%E2%80%9D/ pada

tanggal 30 Maret 2016.

13

CIFOR, ―REDD: Apakah itu? Pedoman CIFOR tentang hutan, perubahan iklim dan

REDD‖, CIFOR, hlm. 12 [jurnal online] (Bogor Barat: Center for International Forestry Research,

15 April 2010, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2016); tersedia di

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/media/MediaGuide_REDD_Indonesian.pdf

14WWF, ―Kehutanan‖, diakses dari

https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/

pada tanggal 19 Maret 2018.

Page 18: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

6

negara yang memiliki hutan yang luas dan kerusakan yang terbilang parah tidak

hanya di Indonesia saja, Brazil merupakan negara yang besar dengan luas lima

kali Indonesia dan terdapat hutan tropis di Lembah Amazon.15

Negara Brazil setiap tahunnya mengalami kerusakan hutan mencapai

26.130 km dan lebih dari 70% hutan Amazon telah hilang.16

Peningkatan

kerusakan tersebut juga ditunjang dengan data satelit yang menunjukkan hampir

6000 km2 luas hutan hancur dalam 12 bulan sampai akhir Juli 2013.

17 Hal itu

disebabkan karena ekspansi pertanian, pembalakan liar dan penggunaan lahan

publik untuk proyek pembangunan infrastruktur di Amazon seperti jalanan dan

bendungan.18

Masalah kerusakan hutan dengan skala besar dari negara-negara yang

memiliki lahan luas hutan, secara tidak langsung juga memberikan dampak

terhadap temperatur bumi dan mempengaruhi perubahan iklim. Melihat tindakan

Jepang yang lebih memilih membantu dan menghibahkan sejumlah dananya

dalam program REDD+ tentu saja menjadi topik yang menarik untuk dibahas

pada latar belakang kali ini. Mengingat ada beberapa negara juga yang memiliki

hutan terluas di dunia dan mengalami kerusakan.

15Koran SINDO, ―Belanda, Brasil, dan Leuser‖, diakses dari:

http://nasional.sindonews.com/read/883942/18/belanda-brasil-dan-leuser-1405590874 pada

tanggal 16 Desember 2016.

16

Koran SINDO, ―Belanda, Brasil, dan Leuser‖, diakses dari:

http://nasional.sindonews.com/read/883942/18/belanda-brasil-dan-leuser-1405590874 pada

tanggal 16 Desember 2016.

17

BBC INDONESIA, ―Kerusakan Hutan Amazon Meningkat Tajam‖, diakses dari:

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/09/140911_iptek_amazon pada tanggal 16

Desember 2016.

18

BBC INDONESIA, ―Kerusakan Hutan Amazon Meningkat Tajam‖, diakses dari:

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/09/140911_iptek_amazon pada tanggal 16

Desember 2016.

Page 19: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

7

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah yang diuraikan sebelumnya, penelitian

ini berfokus untuk menjawab pertanyaan, sebagai berikut: ―Faktor apa yang

mempengaruhi Jepang memberikan bantuan terhadap Indonesia dalam isu emisi

gas rumah kaca melalui program REDD+ pada tahun 2013?‖

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui

bagaimana bentuk kerjasama Jepang dan Indonesia dalam menanggulangin emisi

gas rumah kaca terkait perubahan iklim, 2) menganalisis faktor yang melatar

belakangi Jepang yang memilih Indonesia untuk bekerjasama dalam mekanisme

REDD+, dan 3) menjelaskan hubungan yang telah dijalin Jepang dan Indonesia.

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu sebagai informasi kepada pembaca

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Jepang dalam memberikan

bantuan dana terhadap Indonesia, memberikan perhatian khusus bagi pemerintah

Indonesia untuk tetap membuka kerjasama dalam bidang lingkungan dan

memperkaya literatur kajian mengenai mekanisme REDD+.

1.4. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas mengenai REDD+ sebelumnya yang telah

dilakukan oleh beberapa peneliti. Pertama, Fajar Shidiq tahun 2014 dengan judul

―Latar Belakang Australia Melakukan Kerjasama dengan Indonesia Melalui

Mekanisme Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation

(REDD+) Periode 2008-2012. Pada penelitian tersebut, menjelaskan bentuk

Page 20: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

8

kerjasama yang dibangun oleh dua negara melalui REDD+, namun tidak secara

rinci menjelaskan perkembangan REDD maka dari itu penulis berusaha

mengembangkan dalam penelitian kali ini. Kedua, Melaty Anggraini tahun 2014

dengan judul tesis ―Jepang dalam Politik REDD+ di Indonesia: Tinjauan

Konstruktivis‖. Penelitian tesis tersebut membantu penulis untuk mengembangkan

sudut pandang mengenai latar belakang negara bekerjasama melalui REDD+.

Penelitian tesis tersebut berfokus pada dimensi ideografik, etis, dan dimensi

instrumental dalam keterlibatan Jepang didalam REDD+ dan menganalisis

menggunakan pandangan konstruktivisme, yang mana hasil yang akan dicapai

berbeda dengan penelitian ini. Karena pada penelitian ini menggunakan green

theory dalam menganalisis latar belakang Jepang memberikan bantuan terhadap

Indonesia melalui REDD+. Dan ketiga, Sigit Winarto tahun 2011 dengan judul

―Latar Belakang Diterimanya Proposal Reducing Emission From Deforestation

and Degradation (REDD) Indonesia oleh Norwegia‖. Pada dasarnya ketiga

tinjauan skripsi tersebut memiliki persamaan dalam memaparkan mekanisme

REDD+, namun memiliki pandangan dan konsep yang berbeda dalam analisinya.

Skripsi ini akan memaparkan perkembangan REDD+ dan meneliti latar belakang

Jepang yang menjadi salah satu negara pendonor dalam pelaksanaan REDD+ serta

menambah literatur mengenai mekanisme dalam usaha kerjasama dalam isu

lingkungan.

Penulis juga menjadikan buku serta jurnal sebagai literatur dalam

menganalisis, misalnya buku Understanding Foreign Policy Decision Making

Alex Mintz, Teori-Teori Hubungan Internasional oleh Scott Burchill Andrew

Page 21: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

9

Linklater, dan Pengantar Ilmu Hubungan Internasional oleh Dr. Anak Agung

Banyu Perwita dan Dr. Yanyan Mochamad Yani.

1.5. Kerangka Pemikiran

Secara singkat, kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis untuk

menjelaskan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang menggunakan

konsep kepentingan nasional, teori green theory, dan konsep kerjasama. Ada pula

penelitian ini berhubungan dengan environmental justice yaitu perilaku adil dan

terlibatnya semua aktor untuk penegakan hukum, pengembangan, dan serta

mencakup kebijakan lingkungan.

Hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Jepang terbentuk pertama

kali melalui kerjasama (cooperation) yang dilakukan oleh kedua negara pada

bidang ekonomi yang kemudian meluas ke bidang lainnya. Kerjasama tersebut

kemudian menimbulkan interdependensi (interdependence) karena masing-

masing negara membutuhkan satu sama lain. Adanya interdependensi dan

kerjasama yang baik mendorong terbentuknya kepercayaan (trust) antara kedua

negara di lingkungan internasional.

Perubahan iklim global tidak hanya berdampak buruk pada satu negara

saja, melainkan memberikan dampak yang meluas pada dunia, pelestarian hutan

dan kawasan penghijauan sangat penting untuk menjaga kestabilan lingkungan.

Apabila tidak ditangani dengan baik, dampak dari gas rumah kaca tersebut dapat

menciptakan efek domino dan turut mempengaruhi perekonomian nasional

Indonesia (sebagai akibat dari adanya ketergantungan atau interdependensi antara

Page 22: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

10

kedua negara). Berikut yang konsep yang digunakan untuk menganalisis latar

belakang yang telah dijelaskan.

1.5.1. Konsep Kepentingan Nasional (National Interest)

Konsep kepentingan nasional merupakan salah satu konsep yang paling

sering digunakan dalam analisa ilmu Hubungan Internasional untuk

mendeskripsikan, menjelaskan, maupun mengajurkan perilaku internasional.19

Menurut Frankel, kepentingan nasional dapat menggambarkan aspirasi negara dan

kepentingan nasional dapat digunakan secara operasional yang dapat dilihat dari

kebijakan-kebijakan yang telah atau akan dituju.20

Tujuan yang paling mendasar serta faktor yang menentukan pemandu para

pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri ialah kepentingan

nasional, hal tersebut menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi negara karena

mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan keutuhan

wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.21

Berdasarkan tujuan

tersebut, dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan faktor utama

yang dapat menuntun pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan luar negeri

suatu negara.

Menurut Robert O. Keohane, demi mencapai kepentingan nasionalnya

negara-negara akan cenderung melakukan kerjasama apabila mereka melihat

19 Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi (Jakarta :

LP3ES, 2010), 139.

20

Theodorre A. Coulombis, Pengantar Hubungan Internasional, Keadilan dan Power

(Bandung: Putra A. Bardin, 1990), 220.

21

Jack C. Plano dan Olton Roy, Kamus Hubungan Internasional (Bandung: Putra

Abardin, 1990), 20.

Page 23: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

11

peluang keuntungan yang lebih.22

Dengan kata lain, kebijakan luar negeri

bersandar pada sumber kepentingan nasional yang dianggap sangat penting dan

menjadi pertimbangan pokok, karena memiliki keterkaitan langsung dengan

kepentingan ekonomi negara. Menurut Donald E. Nuechterlein, konsep

kepentingan nasional terbagi menjadi 4 konsep dasar, yakni:23

1. Kepentingan pertahanan (Defense Interest), yaitu kepentingan bagi negara

yang berkaitan dengan perlindungan terhadap warga negara dan sistem

politik dari ancaman negara lain baik berupa interensi maupun

propaganda.

2. Kepentingan ekonomi (Economic Interest), yaitu kepentingan pemerintah

untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi

dengan negara lain.

3. Kepentingan tata internasional (World-Order Interest), yaitu kepentingan

negara untuk mempertahankan serta mewujudkan sistem politik dan

ekonomi yang dapat menguntungkan bagi negara.

4. Kepentingan ideologi (Ideological Interest), yaitu kepentingan untuk

mempertahankan dan melindungi negara dari ancaman pengaruh ideologi

negara lain.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep

kepentingan nasional menjadi salah satu dasar yang menentukan perilaku suatu

negara demi mencapai kepentingan tertentu. Penelitian ini akan difokuskan pada

22 Robert O. Keohane, Cooperation and International Regimes: Perspectives on World

Politics (London dan New York: Routledge, 2006), 92.

23

Donald E. Neuchterlin, Strategy, National Interests, And Means To An End (dalam

Stephen D. Sklenka, 2007), 4.

Page 24: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

12

kepentingan ekonomi, mengingat bahwa kerjasama ekonomi Jepang dan

Indonesia telah terjalin cukup lama maka dari itu sebagai dasar untuk

menganalisis faktor-faktor yang mendorong Jepang melakukan kerjasama dengan

Indonesia dalam mekanisme REDD+.

1.5.2. Green Theory

Green Theory hadir dengan sudut pandang baru dalam studi hubungan

internasional. Kemunculan teori ini terkesan berbeda dari pembahasan pada

umumnya, namun seiring perkembangannya, teori ini nyatanya juga memiliki

peran yang cukup besar.24

Green theory berpusat pada pembahasan seputar

keadilan, kependudukan, hak asasi, demokrasi, dan hubungan negara menyangkut

politik dan ekonomi. Namun dalam hal ini green theory juga memberikan isu-isu

lingkungan. Dalam perkembangannya, green theory menempatkan dirinya sebagai

pihak oposisi dari neoliberalisme.25

Isu-isu mengenai lingkungan telah

berkembang sejak lama. Modernisasi, industrialisasi maupun meledaknya

populasi manusia yang telah menimbulkan masalah bagi masyarakat dunia.

Terjadinya erosi besar-besaran terhadap keanekaragaman hayati yang begitu

kompleks serta terjadinya krisis ekologi mau tidak mau telah menciptakan sebuah

kondisi yang cukup memprihatinkan pada abad ke 21 ini.26

24 Matthew Paterson, Theories of International Relations, (dalam Scott Burchill,

Palgrave, 2001), 235.

25

Robyn Eckrsley, Green Theory, (dalam Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith

International Relations Theories: Oxford University Press, 2007), 250.

26

Anup Shah, ―Climate Change and Global Warming. Global Issues : Social, Political,

Economic and Environmental Issues That Affect Us, 2012‖, diakses dari:

http://www.globalissues.org/issue/178/climate-change-and-global-warming pada tanggal 27 Maret

2018.

Page 25: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

13

Teori ini berusaha menyampaikan tujuan normatif dengan menambahkan

permasalahan lingkungan maupun etnis, juga berusaha mengembangkan batasan-

batasan yang terjadi dalam studi hubungan internasional, perspektif tidak hanya

membahas mengenai apa, siapa dan kapan terhadap sebuah feomena sosial, tetapi

juga melibatkan mengapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Selain itu, green

theory juga membahas dan mengkritik struktur sosial yang selama ini membatasi

negosiasi mengenai ekologi.27

1.5.3. Konsep Kerjasama

Konsep kerjasama menurut K.J Holsti adalah proses kerjasama atau

kolaborasi yang terbentuk dari kombinasi berbagai masalah pada tingkat nasional,

regional, maupun global yang memerlukan perhatian beberapa negara.28

Langkah pemerintah masing-masing negara biasanya dilakukan melalui

pendekatan yang membawa ide atau usul penanggulangan masalah, kemudian

mengumpulkan bukti tertulis untuk membenarkan ide atau usul tersebut dan

mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian yang mengakomodir

kepentingan semua pihak. Kerjasama memiliki ciri-ciri sebagai berikut:29

1. Pendapat bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling

bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dilaksanakan

oleh semua pihak sekaligus.

27 Robyn Eckrsley, Green Theory, in; Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith (eds.).

(International Relations Theories : Oxford University Press, 2007), 256-258.

28

K.J. Holsti, Politik Internasional, (Jakarta: Erlangga, 1988), 652.

29

K.J. Holsti, Politik Internasional, (Jakarta: Erlangga, 1988), 653.

Page 26: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

14

2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan negara lain

akan membantu negara tersebut untuk mencapai kepentingan dan nilai-

nilainya.

3. Persetujuan atas masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih

dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau konflik

kepentingan.

4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang

dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.

5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Perubahan iklim telah menjadi isu dalam hubungan internasional yang

menuntut negara maju maupun berkembang untuk bersama-sama mengatasi emisi

gas rumah kaca sebagai salah satu faktor penyumbang perubahan iklim.

Kolaborasi diperlukan karena setiap negara memiliki perbedaan kapabilitas dalam

merespon isu yang terjadi, maka dari itu konsep kerjasama dalam hal ini sangat

relevan dalam menjelaskan faktor-faktor yang mendorong Jepang melakukan

kerjasama dengan Indonesia dalam mekanisme REDD+.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan

kualitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis,

turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya

Page 27: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

15

mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik,

situasional deskriptif, interview mendalam, analisis, bola salju dan story.30

Penulis juga menggunakan jenis data berupa data sekunder yang

didapatkan dari jurnal, skripsi, tesis, media elektronik, dan surat kabar. Referensi

tersebut akan didapatkan dari sejumlah tempat, seperti Perpustakaan FISIP UIN

Jakarta, perpustakaan lainnya yang terkait dengan Jepang dan Indonesia dalam

mekanisme REDD+. Setelah dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan

permasalahan yang diangkat, penulis akan melakukan analisis terhadap fakta-fakta

yang ditemukan serta menghubungkan antara variabel yang ada sehingga

menghasilkan alur logika dan argumen yang tepat.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan memiliki

beberapa sub-bab yang akan menjelaskan bab sebelumnya.

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi pernyataan masalah mengenai topik

yang akan dibahas dan pertanyaan penelitian. Kemudian dilengkapi dengan tujuan

dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang memperkaya bahan pada penulisan

ini, setelah itu dilengkapi dengan kerangka pemikiran, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II Perubahan Iklim dan Strategi Tata Kelola Hutan Melalui REDD+.

Pada bab ini membahas mengenai perubahan iklim, faktor terjadinya perubahan

30 Lukas S. Musianto, ―Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif

dalam Metode Penelitian,‖ Jurnal Manajemen & Kewirausahaan 4 (September 2002): 124 [jurnal

online] diakses dari:

http://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/viewFile/15628/15620 pada tanggal 27

Maret 2017.

Page 28: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

16

iklim, dan dampak dari perubahan iklim yang menjadi asal mula terbentuknya

mekanisme REDD+. Kemudian menjelaskan implementasi dari mekanisme

REDD yang digunakan Jepang untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia.

Protokol Kyoto dan UNFCCC (United Nations Framework Convention on

Climate Change) juga akan dibahas pada bab ini sebagai landasan terbentuknya

strategi tata kelola hutan melalui REDD yang berkembang menjadi REDD+.

BAB III Indonesia dan Jepang dalam Kerjasama Pengelolaan Lingkungan

dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Bab ini akan membahas mengenai bagaimana

Jepang dan Indonesia bekerjasama dalam pengelolaan dan mengatasi kerusakan

lingkungan hidup, dan seputar isu perubahan iklim yang terjadi di Indonesia serta

membahas teknologi canggih lingkungan hidup yang diterapkan oleh Jepang

sampai pada akhirnya membahas mengenai memorandum kerjasama kementerian

lingkungan hidup Jepang dan Indonesia.

BAB IV Faktor-Faktor yang Mendorong Jepang melakukan Kerjasama

dengan Indonesia melalui Mekanisme REDD+ tahun 2013. Bab ini berisikan

analisa faktor yang melatar-belakangi Jepang memilih Indonesia sebagai rekan

kerjasama dalam mengelola emisi gas rumah kaca melalui mekanisme REDD+.

Analisa juga ditunjang dengan teori hubungan internasional dengan membahas

dari sektor hubungan kerjasama Jepang dan Indonesia, kepentingan ekologi

hingga kapabilitas dan kredibilitas negara penerima.

BAB V Kesimpulan. Pada bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh

pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

Page 29: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

17

BAB II

PERUBAHAN IKLIM DAN STRATEGI TATA KELOLA HUTAN

MELALUI REDD+

Bab ini akan membahas mengenai perubahan iklim, faktor terjadinya

perubahan iklim, dan dampak dari perubahan iklim yang menjadi asal mula

terbentuknya mekanisme REDD (Reducing Emission from Deforestation and

Forest Degradation) sebagai usaha menjaga lingkungan khususnya dalam

mengelola hutan. Bagian ini juga menjelaskan mengenai implementasi dari

mekanisme REDD yang digunakan Jepang untuk menjalin kerjasama dengan

Indonesia. Protokol Kyoto dan UNFCCC (United Nations Framework Convention

on Climate Change) juga akan dibahas sebagai landasan terbentuknya strategi tata

kelola hutan melalui REDD yang berkembang menjadi REDD+.

2.1. Perubahan Iklim

Perbincangan mengenai perubahan iklim telah banyak diartikan sebagai

peristiwa berubahnya cuaca secara ekstrem yang terjadi di suatu wilayah maupun

seluruh dunia dalam jangka waktu yang relatif lama, atau yang disebut juga

dengan musim.31

Musim yang terdiri dari musim dingin, panas, semi, gugur,

hujan, kemarau dan gejala alam seperti tornado dan banjir akibat kenaikan

31 WWF, ―Seputar Perubahan Iklim, Seputar Iklim & Energi‖, diakses dari:

http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/iklim_dan_energi/solusikami/kampanye/powersw

itch/spt_iklim/ pada tanggal 09 Oktober 2016.

Page 30: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

18

permukaan laut. Perubahan tersebut dapat dilihat dari aspek-aspek seperti orbit

bumi, perubahan samudera, dan dari energi matahari yang terbit.32

Di Indonesia istilah perubahan iklim masih dibutuhkan penjelasan yang

dapat digunakan dalam bahasa sehari-hari.33

Namun, perubahan iklim telah lebih

dikenal sebagai isu internasional yang dapat memberikan dampak di masa depan.

Dampak dari perubahan iklim tersebut, sangat rentan terjadi di Indonesia dengan

naiknya permukaan air laut, gangguan pada sektor pertanian dan ketahanan

pangan serta kebakaran lahan yang menjadi tantangan terbesar.34

Tidak hanya di

Indonesia saja, perubahan iklim juga menjadi masalah yang menakutkan bagi

masyarakat internasional saat ini.35

Untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, memerlukan instrumen

yang sangat penting yaitu hukum internasional.36

Sebelum membahas kesepakatan

hukum internasional dalam isu perubahan iklim, penting untuk membahas

penyebab dan dampak dari perubahan iklim terlebih dahulu.

32 WWF,―Seputar Perubahan Iklim, Seputar Iklim & Energi‖, diakses dari:

http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/iklim_dan_energi/solusikami/kampanye/powersw

itch/spt_iklim/ pada tanggal 09 Oktober 2016.

33Kuki Soejachmoen, ―Ancaman Serius Perubahan Iklim di Indonesia‖, diakses dari:

http://www.dw.com/id/ancaman-serius-perubahan-iklim-di-indonesia/a-19196264 pada tanggal 09

Oktober 2016.

34Kuki Soejachmoen, ―Ancaman Serius Perubahan Iklim di Indonesia‖, diakses dari:

http://www.dw.com/id/ancaman-serius-perubahan-iklim-di-indonesia/a-19196264 pada tanggal 09

Oktober 2016.

35

Working Group Intergovernmental Panel on Climate Change, ―Summary For

Policymakers: The Physical Science Basis‖, (Contribution Of Working Group I To The Fourth

Assessment Report Of The Intergovernmental Panel On Climate Change, 2007), 5.

36

Dr. Deni Bram, S.H., M.H., Hukum Perubahan Iklim, ( Malang, 2016), 30.

Page 31: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

19

2.1.1. Penyebab dan Dampak Perubahan Iklim

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan iklim, hal

tersebut disebabkan oleh beberapa sektor antara lain pembakaran bahan bakar

fosil, laju kerusakan hutan baik dari pembakaran lahan maupun hutan, alih fungsi

lahan serta dari kegiatan industri.37

Beberapa sektor tersebut tidak dapat lepas dari

kegiatan kehidupan manusia atau masyarakat internasional sebagai usaha

menjalankan roda perekonomian dan bertahan hidup.38

Gas karbon dioksida (CO2) merupakan salah satu penyebab meningkatnya

konsentrasi emisi gas rumah kaca, tercatat pada 20 tahun terakhir hingga tahun

2010 mengalami peningkatan sebanyak 80%.39

Hal itu terjadi karena adanya

pembakaran bahan fosil yang dilakukan manusia serta adanya kegiatan industri.40

Perubahan iklim juga berhubungan erat dengan pemanasan global yang

mengakibatkan ketidakstabilan atmosfer pada lapisan paling bawah bumi.41

Perbandingan secara umum, emisi yang dihasilkan dalam 20 tahun terakhir

kebanyakan berasal dari negara-negara maju ketimbang negara berkembang.42

Salah satu yang tergolong negara maju ialah Jepang, negara yang sempat

mengalami tsunami pada tahun 2011 mengakibatkan kadar gas halokarbon di

37 White House Office of Science and Technology Policy, (Climate Change: State of

Knowledge, 1997), 3.

38

White House Office of Science and Technology Policy, (Climate Change: State of

Knowledge., 1997), 3.

39Hijauku.com, ―Emisi Gas Rumah Kaca Terus Naik‖, diakses dari:

http://www.hijauku.com/2011/11/23/gas-rumah-kaca-terus-naik/ pada tanggal 09 Oktober 2016.

40

Dr. Deni Bram, S.H., M.H., Hukum Perubahan Iklim, ( Malang, 2016), 32.

41

Dr. Deni Bram, S.H., M.H., Hukum Perubahan Iklim, ( Malang, 2016), 33.

42

G. Marland, et. al., Global, Regional, and National Fossil Fuel CO2 Emissions, in

Trends: A Compendium Of Data On Global Change (Carbon Dioxide Information Analysis

Center, 2003), 29.

Page 32: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

20

atmosfer bumi meningkat.43

Sejak saat itu kadar gas halokarbon di atmosfer bumi

meningkat menjadi 91% yang memicu kerusakan lapisan atmosfer bumi dan

berdampak pada pemanasan global.44

Selain itu, negara berkembang seperti

Indonesia turut menjadi penyebab perubahan iklim. Menurut state of word forest

dan FAO, Indonesia menduduki peringkat kelima dari 10 negara yang memiliki

luas hutan terbesar dan cukup berpengaruh di dunia mengalami kerusakan hutan

mencapai 1,87 juta hektare dalam kurun waktu tahun 2000-2005.45

Berdasarkan pada catatan Kementrian Republik Indonesia, 1,1 juta hektar

atau 2% hutan di Indonesia menyusut setiap tahunnya. Data Kementerian

Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di

Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang. Kerusakan atau

ancaman yang paling besar terhadap hutan di Indonesia adalah penebangan liar,

alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan

untuk pengembangan pemukiman maupun industri. Kerusakan hutan yang

semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan

lingkungan disekitarnya.46

43 National Geographic, ―Naiknya Gas Rumah Kaca Akibat Tsunami Jepang 2011

Silam‖, diakses dari: http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/04/naiknya-gas-rumah-kaca-

akibat-tsunami-jepang-2011-silam pada tanggal 09 Oktober 2016.

44

National Geographic, ―Naiknya Gas Rumah Kaca Akibat Tsunami Jepang 2011 Silam‖

diakses dari: http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/04/naiknya-gas-rumah-kaca-akibat-

tsunami-jepang-2011-silam pada tanggal 09 Oktober2016.

45

Detiknews, ―Kerusakan Hutan di Indonesia Terparah Kedua di Dunia‖, diakses dari:

http://news.detik.com/berita/1346550/kerusakan-hutan-di-indonesia-terparah-kedua-di-dunia pada

tanggal 05 April 2016.

46

WWF, ―Kehutanan‖, diakses dari:

http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/

pada tanggal 08 April 2016.

Page 33: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

21

Sebagai dampak dari perubahan iklim, dalam laporan terakhir yang dirilis

oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), secara nyata dikatakan

bahwa sekarang ini kondisi bumi semakin menghangat dari waktu ke waktu.

Keseimbangan sistem iklim yang terjadi sekarang ini dalam kajian IPCC

dipengaruhi oleh konsentrasi gas rumah kaca dan aerosol, radiasi matahari dan

tutupan lahan. Secara simultan, IPCC dalam laporannya memberikan data bahwa

peran manusia dalam perubahan iklim mengalami peningkatan pada tahun 1750.47

Instrumen hukum internasional dirasa sangat penting untuk mengatasi

penyebab dan dampak perubahan iklim, maka dari itu sejumlah upaya dari dunia

internasional telah coba dilakukan.

2.2. Upaya Dunia Internasional Dalam Menanggulangi Perubahan Iklim

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini

telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan

yang dihadapi.48

Isu perubahan iklim juga menjadi permasalahan yang harus

dipecahkan secara bersama, untuk itu pentingnya sebuah kerjasama pada tingkat

global yang terdiri dari negara maju maupun berkembang sangat dibutuhkan,

47 Salah satu tugas utama dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) adalah

memberikan laporan berkala, beberapa laporan yang telah dirirlis adalah Climate Change 2007:

The Physical Science Basis (2007), Climate Change 2007: Impacts, Adaptation And Vulnerability

(2007), Climate Change 2007: Mitigation Of Climate Change (2007), dan Climate Change 2007:

Synthesis Report (2007).

48

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan

Internasional, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2011), 95.

Page 34: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

22

tidak jarang beberapa negara membentuk organisasi atau bahkan pendekatan aksi

untuk menanggulangi perubahan iklim.49

Sejumlah kesepakatan dalam konverensi yang diadakan negara-negara

dunia menjadi upaya dalam mengurangi penyebab dan dampak perubahan iklim

global, yang akan dibahas dalam sub-bab berikut.

2.2.1 Protokol Kyoto dan UNFCCC Sebagai Landasan Komitmen Menjaga

Lingkungan

Protokol Kyoto diadopsi di Kyoto, Jepang, pada 11 Desember 1997 dan

mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005. Aturan rinci untuk pelaksanaan

Protokol yang diadopsi pada Conference or Parties (COP) yaitu otoritas tertinggi

dalam pembuatan keputusan.50

Dengan kata lain Protokol Kyoto merupakan

perjanjian internasional yang berkaitan dengan kerangka United Nations

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau yang disebut juga

dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB khusus membahas mengenai perubahan

iklim, yang mengikat secara internasional.51

Tujuan dari Protokol Kyoto ialah menjaga konsentrasi gas karbon dioksida

agar tidak meningkat dan tidak terjadi perubahan iklim secara ekstrem, maka pada

tahun 1990 Protokol Kyoto mengatur pelaksanaan penurunan emisi sebesar 5%

untuk negara industri untuk periode 2008-2012 melalui mekanisme Implementasi

49 Intergovenmental Panel On Climate Change, ―Synthesis Report‖, (Summary For

Policymakers, Climate Change 2001), 8-12.

50

United Nations Framework Convention on Climate Change, ―Kyoto Prototocol‖,

diakses dari: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php pada tanggal 06 April 2016.

51

United Nations Framework Convention on Climate Change, ―Kyoto Prototocol‖,

diakses dari: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php pada tanggal 06 April 2016.

Page 35: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

23

Bersama (Joint Implementation), Perdagangan Emisi (Emission Trading), dan

Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism).52

Joint Implementation merupakan konsep yang telah dirumuskan pada

Pasal 4 ayat (2) huruf a mengenai Konvensi Perubahan Iklim negara maju

diberikan pilihan untuk bekerjasama dengan negara maju lainnya untuk

memenuhi kewajiban dalam konvensi yang telah disepakati.53

Kemudian pada

Pasal 6 ayat (1) Protokol Kyoto konsep Joint Implementation mengikat negara-

negara berkembang dalam upaya mitigasi perubahan iklim.54

52 BPKP,.‖Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang

Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework C'onvention On Climate Change

(Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan

Iklim)‖. www.BPKP.go.id

53

Perumusan Pasal 4 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa ―Each of these Parties

shall adopt national policies and take corresponding measures on the mitigation of climate change,

by limiting its anthropogenic emissions of greenhouse gases and ptotecting and enhancing its

greenhouse gas sinks and reservious. These policies and measures will demonstrate that developed

countries are taking the lead in modifying longer-term trends in anthropogenic emissions

consistent with the objective of the Convention, recognizing that the return by the end of the

present decade to earlier levels of anthropogenic emissions of carbon dioxide and other greenhouse

gases not controlled by the Montreal Protocol would contribute to such modification, and taking

into account the differences in these Parties’ starting points and approaches, economic structures

and resource bases, the need to maintain strong and sustainable economic growth, available

technologies and other individual circumstances, as well as the need for equitable and appropriate

contributions by each of these Parties to the global effort regarding that objective. These Parties

may implement such policies and measures jointly with other Parties and may assist other Parties

in contributing to the achievement of the objective of the Convention and, in particular, that of this

subparagraph;‖

54

Perumusan Pasal 6 ayat (1) Kyoto Protocol To The United Nations Frame work

Convention On Climate Change yang menyatakan bahwa ―For the purpose of meeting its

commitments under Article 3, any Party included in Annex I may transfer to, or acquire from, any

other such Party emission reduction units resulting from projects aimed at reducing anthropogenic

emissions by sources or enhancing anthropogenic removals by sinks of greenhouse gases in any

sector of the economy, provided that: (a) Any such project has the approval of the Parties

involved; (b) Any such project provides a reduction in emissions by sources, or an enhancement of

removals by sinks, that is additional to any that would otherwise occur; (c) It does not acquire any

emission reduction units if it is not in compliance with its obligations under Articles 5 and 7; and

(d) The acquisition of emission reduction units shall be supplemental to domestic actions for the

purposes of meeting commitments under Article 3.‖

Page 36: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

24

Emission Trading atau yang lebih dikenal dengan perdagangan karbon,

merupakan mekanisme yang dapat meringankan bagi negara-negara industri

dalam mengurangi emisi gas yang dihasilkan negara-negara tersebut.55

Negara

maju biasanya membeli sertifikat pengurangan emisi atau yang disebut CER

(Certified Emission Reduction) sebagai pemberian upah kepada negara

berkembang untuk mengelola dan menjaga hutannya.56

Clean Development Machanism merupakan mekanisme yang dapat

membantu negara maju maupun berkembang untuk memenuhi kewajiban

menurunkan emisi gas rumah kaca dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan

pembangunan bersih yang mencegah, menekan, dan mengurangi emisi gas rumah

kaca seperti CO2, CH4, N2O, CF4, dan C2F6.57

Mekanisme ini juga menawarkan

solusi antara negara maju dengan negara berkembang bekerjasama dengan

menanamkan modalnya di negara berkembang dalam proyek yang bertujuan

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.58

55 Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, ―Indonesia Produsen Emisi

Karbon Dunia‖, diakses dari: https://www.bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/2997.html pada

tanggal 10 Oktober 2016.

56

Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, ―Indonesia Produsen Emisi

Karbon Dunia‖, diakses dari: https://www.bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/2997.html pada

tanggal 10 Oktober 2016.

57

Kementerian Lingkungan Hidup, ―Kementerian Lingkungan Hidup Bekerjasama

Dengan Pemerintah Belanda Mengadakan Workshop Mengenai Clean Development Mechanism

(CDM)‖, diakses dari: http://www.menlh.go.id/kementerian-lingkungan-hidup-bekerjasama-

dengan-pemerintah-belanda-mengadakan-workshop-mengenai-clean-development-mechanism-

cdm/ pada tanggal 10 Oktober 2016.

58

Kementerian Lingkungan Hidup, ―Kementerian Lingkungan Hidup Bekerjasama

Dengan Pemerintah Belanda Mengadakan Workshop Mengenai Clean Development Mechanism

(CDM)‖, diakses dari: http://www.menlh.go.id/kementerian-lingkungan-hidup-bekerjasama-

dengan-pemerintah-belanda-mengadakan-workshop-mengenai-clean-development-mechanism-

cdm/ pada tanggal 10 Oktober 2016.

Page 37: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

25

Ketiga flexible mechanism dalam amandemen Protokol Kyoto tersebut,

merupakan instrumen mitigasi perubahan iklim yang terus berkembang.59

Sampai

pada akhirnya Seminar of Government Experts di Bonn, Jerman pada tahun 2005

melahirkan konsep pendekatan atau aksi terbaru yang disebut dengan REDD

(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) oleh Wakil

dari Papua New Guinea, Robert Aisi.60

Kemudian usulan tersebut ditindaklanjuti

dalam bentuk usulan formal oleh Papua New Guinea dan Kostarika.61

2.3. Strategi Tata Kelola Hutan Melalui REDD

Tindakan lanjut dari pengajuan yang diusulkan oleh Papua New Guinea

dan Kostarika memperkenalkan sektor kehutanan untuk dimanfaatkan keberadaan

hutan yang ada di negara berkembang dalam rangka mitigasi perubahan iklim

yang dikenal dengan RED (Reducing Emissions from Deforestation).62

Pengajuan tersebut mengatakan bahwa dengan memperhatikan tingginya

angka kerusakan hutan saat ini memerlukan kajian ilmiah, dan kebijakan serta

kapasitas dari negara-negara pemilik hutan dalam usaha mitigasi.63

Pada saat

diadakan COP (Conference of the Parties) 13 di Bali, Indonesia menyampaikan

bahwa isu kehutanan yang terkait dalam skema Reducing Emissions from

59 Dr. Deni Bram, S.H., M.H., Hukum Perubahan Iklim, ( Malang, 2016), 160.

60

Kati Kulovesi, Moises Munoz dan C. Spence, ―Summary of the UNFCCC Seminar of

Govermental Experts‖, Earth Negotiation Bulletin 16 (19 Mei 2005), 4.

61

Untuk melihat lebih detail mengenai pengajuan konsep oleh Papua New Guinea dan

Kostarika dapat dilihat dalam Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries:

Approaches to Stimulate Action (FCCC/CP/2005/MISC.1, 11 November 2005)

62

Fry Ian., ―Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation :

Opportunities and Pitfalls in Developing a New Legal Regime‖, RECIEL (Mei 2008), 167.

63

William Boyd, ―Ways of Seeing in Environmental Law: How Deforestation Became an

Object of Climate Governance‖, (Ecology Law Quarterly, Vol.37, 2010), 873.

Page 38: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

26

Deforestation and Forest Degradation (REDD) layak diperbincangkan sebagai

kebijakan mitigasi pasca periode komitmen Protokol Kyoto.64

2.3.1. Menelusuri REDD

Setelah mendapatkan pengakuan dari hasil COP ke 13 di Bali yang

dirumuskan dalam Bali Action Plan, REDD mendapatkan perhatian besar dari

masyarakat internasional. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah peluang

besar masuknya dana yang akan diperoleh negara berkembang dalam mekanisme

REDD.65

Pada tahun 2007 tercatat pendanaan yang berputar pada mekanisme

REDD setiap tahunnya tidak kurang dari 30 milyar dollar Amerika.66

REDD mengacu pada pengembangan mekanisme dari mekanisme yang

telah ada pada amandemen Protokol Kyoto dari kesepakatan UNFCCC, dan

merupakan kegiatan persiapan yang membantu negara-negara untuk berpartisipasi

menciptakan atau megelola hutan.67

Secara garis besar REDD merupakan skema

untuk memberikan insentif bagi negara-negara yang berhasil mengurangi emisi

karbon dengan kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Tambahan penghasilan

yang berkelanjutan dapat digunakan untuk pengelolaan hutan yang lebih lestari

sebagai bentuk kredit karbon. Bagi negara-negara yang melindungi hutannya,

64

Dr. Deni Bram, S.H., M.H., Hukum Perubahan Iklim, (Malang, Setara Press, 2016),

183.

65

Till Neeff dan Francisco Ascui, ―Lessons from carbon markets for designing an

effective REDD architecture‖, (Climate Policy, Vol. 9. No 3), 306.

66

Till Neeff & Francisco Ascui, ―Lessons from carbon markets for designing an effective

REDD architecture‖, (Climate Policy, Vol. 9. No 3), 306.

67

Arild Angelsen dan Stibniati Atmadja, ―Melangkah Maju Dengan REDD, Isu, Pilihan

dan Implikasi‖, Center for International Forestry Research [jurnal online] (Bogor Barat: Center

for International Forestry Research, 15 April 2010, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2016);

tersedia di: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen0102.pdf

Page 39: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

27

lembaga pendanaan yang dibentuk akan memberikan kompensasi finansial

terhadap negara tersebut.68

Mengenai skema pendanaan REDD dengan kata lain pembayaran untuk

jasa lingkungan atau payments for environmental services (PES) memiliki 2

tingkatan, yaitu nasional dan internasional.69

Gambar 2.1 Konsep skema pembayaran jasa lingkungan yang bertingkat

ganda untuk REDD.

Sumber: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen0102.pdf

68 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Indonesia, ―Hal-hal yang sering

ditanyakan tentang REDD‖, diakses dari: http://www.redd-indonesia.org/index.php/tentang-

redd/faq pada tanggal 10 Oktober 2016.

69Arild Angelsen dan Stibniati Atmadja, ―Melangkah Maju Dengan REDD, Isu, Pilihan

dan Implikasi‖, Center for International Forestry Research [jurnal online] (Bogor Barat: Center

for International Forestry Research, 15 April 2010, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2016),

tersedia di: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen0102.pdf

Page 40: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

28

Pada tingkat internasional pembeli jasa membayar kepada penyedia jasa

untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pada tingkat negara

pemerintah nasional akan membayar kepada pemerintah subnasional atau pemilik

lahan untuk mengurangi emisi atau melakukan kegiatan lain yang bisa

mengurangi emisi, seperti penebangan pilih yang berdampak rendah terhadap

lingkungan.70

2.3.2. Perkembangan Mekanisme REDD+

Momentum REDD selanjutnya ialah pada saaat diadakan COP ke 14 di

Poznan mekanisme REDD berubah menjadi REDD+ dengan memasukkan

tambahan berupa konservasi dan pengelolaan hutan secara lestari, pemulihan

hutan dan penghutanan kembali, serta peningktana cadangan karbon hutan.71

Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2. Perkembangan REDD+

Sumber:http://www.nature.or.id/publikasi/laporan-dan-panduan-kehutanan/modul-

konsep-redd.pdf

70Arild Angelsen dan Stibniati Atmadja, ―Melangkah Maju Dengan REDD, Isu, Pilihan

dan Implikasi‖, Center for International Forestry Research [jurnal online] (Bogor Barat: Center

for International Forestry Research, 15 April 2010, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2016);

tersedia di: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen0102.pdf

71

Randall S. Abete, ―REDD, White, and Blue: Is Proposed U.S. Climate Legislation

Adequate To Promote a Global Carbon‖ (Credits System for Avoided Deforestation Vol. 19,

2010), 100.

Page 41: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

29

Terlihat bahwa cakupan REDD yang berkembang menjadi REDD+

berfokus pada pengelolaan hutan, konservasi dan rehabilitasi serta pengayaan

simpanan karbon. Namun pada implementasi skema REDD+ terbilang cukup

rumit, hal itu diidentifikasikan melalui teknologi penghitungan karbon dibutuhkan

teknologi yang dapat menghitung tepat dan cepat jumlah karbon yang tersimpan,

kemudian pembayaran insentif oleh negara pendonor kepada negara penerima

untuk didistribusi kepada masyarakat yang kurang mampu.72

Menurut Stern

Review on the Economics of Climate Change, dana yang dibutuhkan untuk

memotong hingga setengah emisi dari sektor hutan sampai dengan tahun 2030

berkisar antara 17 miliar dollar Amerika dan 33 milyar dollar Amerika per tahun.

Uang tersebut didapat dari skema pendanaan internasional atau program

pemerintah nasional.73

Menghadapi tantangan implementasi REDD+ guna membantu negara-

negara berkembang, dua inisiatif global muncul. Pertama adalah program REDD

PBB (UN-REDD) yang menawarkan dukungan bagi negara berkembang untuk

menghadapi deforestasi dan degradasi hutan. Program yang ditawarkan ialah

membantu merancang strategi ditingkat nasional dan merancang lembaga untuk

pengawasannya.74

Kedua, Bank Dunia atau World Bank yang mempromosikan

72Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Indonesia, ―Hal-hal yang sering

ditanyakan tentang REDD‖, diakses dari: http://www.redd-indonesia.org/index.php/tentang-

redd/faq pada tanggal 10 Oktober 2016.

73

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Indonesia, ―Hal-hal yang sering

ditanyakan tentang REDD‖, diakses dari: http://www.redd-indonesia.org/index.php/tentang-

redd/faq pada tanggal 10 Oktober 2016.

74

CIFOR, ―REDD: Apakah itu? Pedoman CIFOR tentang hutan, perubahan iklim dan

REDD‖, CIFOR, hlm. 5-6 [jurnal online] (Bogor Barat: Center for International Forestry

Research, 15 April 2010, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2016); tersedia di

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/media/MediaGuide_REDD_Indonesian.pdf.

Page 42: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

30

program REDD+ serta menyediakan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest

Carbon Partnership Facility, FCPF) dengan cakupan yang lebih besar, program

tersebut direncanakan beroporasi di 37 negara.75

Perkembangan mekanisme REDD+ dijalankan oleh Indonesia untuk

mengurangi emisi karbon dengan meluaskan peran strategisnya guna

memperbaiki tata kelola hutannya, dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya

dengan mendistribusikan insentif dari negara pendonor.76

Hal itu bisa dilihat pada

gambar berikut ini:

Gambar 2.3. Tujuan Implementasi REDD+ di Indonesia

Sumber: http://www.reddplusid.org/index.php/sejarah/melampaui-karbon-

melebihi-hutan

75 CIFOR, ―REDD: Apakah itu? Pedoman CIFOR tentang hutan, perubahan iklim dan

REDD‖, CIFOR, hlm. 7 [jurnal online] (Bogor Barat: Center for International Forestry Research,

15 April 2010, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2016); tersedia di

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/media/MediaGuide_REDD_Indonesian.pdf.

76

REDD+ Indonesia, ―Melampaui Karbon Melebihi Hutan‖, diakses dari:

http://www.reddplusid.org/index.php/sejarah/melampaui-karbon-melebihi-hutan pada tanggal 10

Oktober 2016.

Page 43: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

31

Inisiatif Indonesia dalam aksi REDD+ dengan menyelamatkan kawasan

hutan dan melindungi hutan bertujuan untuk menurunkan emisi karbon, selain itu

REDD+ merupakan mekanisme global yang dapat menguntungkan negara

berkembang.77

Potensi tersebut dimanfaatkan Indonesia yang menjadi negara

pertama meregulasi khusus untuk melakukan langkah-langkah REDD+ dengan

adanya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 mengenai Tata

Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.78

Pelaksanaan

REDD+ di Indonesia juga menuai beberapa tanggapan dari berbagai pihak, dalam

perspektif Rully Syumanda selaku Senior Campaigner Wahana Lingkungan

Hidup Indonesia (WAHLI) mengatakan bahwa mekanisme REDD hanya

merupakan instrumen pengalihan perhatian masyarakat internasional tentang

perubahan iklim.79

REDD+ hanya menggeser secara sistematis negara

berkembang untuk lebih aktif dalam upaya mitigasi dibandingkan dengan

melakukan tindakan mitigasi di negara maju selaku kontributor atau penyebab

utama peningkatan gas karbon.80

Namun dengan tata kelola yang baik dapat meningkatkan partisipasi warga

negara dan pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan

REDD+, meningkatkan cakupan dan kebijakan baru juga dapat menimbulkan

77REDD+ Indonesia, ―Melampaui Karbon Melebihi Hutan‖, diakses dari:

http://www.reddplusid.org/index.php/sejarah/melampaui-karbon-melebihi-hutan pada tanggal 10

Oktober 2016.

78

Dr. Deni Bram, S.H., M.H., Hukum Perubahan Iklim, (Malang, Setara Press, 2016),

270.

79

Dr. Deni Bram, S.H., M.H., Hukum Perubahan Iklim, (Malang, Setara Press, 2016),

271.

80

Dr. Deni Bram, S.H., M.H., Hukum Perubahan Iklim, (Malang, Setara Press, 2016),

272.

Page 44: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

32

kepercayaan dan penerimaan terhadap para pemangku kepentingan yang berbeda

dan dapat mengurangi risiko timbulnya konflik bahkan kegagalan REDD+ karena

tata kelola hutan memerlukan kolaborasi di antara pemangku kepentingan yang

berbeda untuk mencapai sasaran kebijakan internasional yang telah disepakati.81

Secara umum usaha dalam perjanjian Protokol Kyoto yang bersandar pada

kerangka UNFCCC yang melahirkan mekanisme REDD+ sebuah pendekatan aksi

yang diharapkan mampu meminimalisir perubahan iklim sebagai instrumen

penting yang dapat menjadi landasan kerjasama antara negara maju dan negara

berkembang. Pentingnya realisasi REDD+ pada tingkat internasional juga dapat

memberikan keuntungan bagi masyarakat nasional melalui insentif yang diberikan

oleh pendonor.Usaha negara-negara di dunia dalam menjaga lingkungan dan

meminimalisir dampak perubahan iklim, membuat negara di dunia terdorong

untuk menjalin kerjasama satu dengan yang lain. Sebagai contoh yang dilakukan

oleh negara maju, Jepang terhadap Indonesia yang akan dibahas pada bab

selanjutnya.

81Arild Angelsen dan Stibniati Atmadja, ―Melangkah Maju Dengan REDD, Isu, Pilihan

dan Implikasi‖, Center for International Forestry Research [jurnal online] (Bogor Barat: Center

for International Forestry Research, 15 April 2010, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2016);

tersedia di: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen0102.pdf

Page 45: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

33

BAB III

INDONESIA DAN JEPANG DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN

LINGKUNGAN DAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA

Pada bab ini akan dibahas mengenai bagaimana Jepang dan Indonesia

dalam mengelola dan mengatasi kerusakan lingkungan hidup di negara masing-

masing, kemudian berkembang menjalin kerjasama untuk mengatasi kerusakan

global guna mengurangi dampak perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca.

Melalui mekanisme REDD+ yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Jepang

sebagai negara maju yang turut menyumbangkan kenaikan gas karbon oksida,

merasa bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam hal ini, sebagaimana Jepang

juga memiliki tata kelola lingkungan hidup yang sangat modern untuk

diaplikasikan dinegara-negara berkembang seperti Indonesia.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya yang dilakukan

berdasarkan kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan,

pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup dengan tujuan untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi kelangsungan

kehidupan dan kesejahteraan manusia.82

Jepang merupakan salah satu negara

maju di dunia yang unggul dalam bidang teknologinya, walau tidak mempunyai

82 Perumusan Pasal 1 Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ayat 1

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain; 2. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya

terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan,

pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian

lingkungan hidup.

Page 46: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

34

sumber daya alam yang melimpah, Jepang dapat menjadi salah satu negara paling

kuat di dunia. Beberapa perusahaan industri asal Jepang yang maju dalam bidang

teknologi tetap berusaha menyeimbangkan diri dengan peduli terhadap

lingkungan.83

Perlindungan terhadap lingkungan merupakan tugas penting tidak

saja bagi Jepang, melainkan bagi seluruh dunia. Dibawah pimpinan

pemerintahnya, masyarakat Jepang akhir-akhir ini sibuk melakukan serangkaian

upaya perlindungan lingkungan dalam lingkup luas.84

Indonesia sebagai negara berkembang, juga tidak ingin tertinggal dalam

peran menjaga lingkungan dan isu perubahan iklim, dibeberapa negosiasi

Indonesia dinilai memainkan peran penting dalam usaha tersebut.

3.1. Indonesia dalam Isu Perubahan Iklim

Bagian ini secara khusus akan membahas tindak lanjut Indonesia dalam

menghadapi isu perubahan iklim pasca proses ratifikasi Protokol Kyoto dan

UNFCCC. Tahun 2007 menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam upaya

penanganan perubahan iklim. Indonesia menjadi tuan rumah konferensi ke 13

mengenai perubahan iklim di Bali yang merupakan kelanjutan dari kerangka

konvensi perubahan iklim di bawah PBB. Sekitar 10 ribu orang yang merupakan

wakil dari lebih 190 negara berkumpul dalam Conference of the Parties of the

83Kompasiana, ―Perusahaan Jepang yang Peduli Lingkungan‖, diakses dari:

http://www.kompasiana.com/yoanitamelia/perusahaan-jepang-yang-peduli-

lingkungan_56c56b621e23bd481302da6a pada tanggal 12 Oktober 2016.

84

Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, ―Perlindungan Lingkungan‖, diakses dari:

http://www.id.emb-japan.go.jp/expljp_16.html pada tanggal 06 Juni 2016.

Page 47: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

35

United Nations Framework Convention on Climate Change (COP13 UNFCCC).85

Hal ini dibarengi dengan peningkatan komitmen pemerintah dalam melaksanakan

kegiatan dan pembangunan yang pelru mempertimbangkan perubahan iklim yang

terus memainkan peran pentingnya dalam negosiasi perubahan iklim yang

berkaitan dengan REDD+.86

Keterlibatan dan peran Indonesia sejak saat itu

semakin menonjol dan penting87

.

Namun dalam usaha menjaga dan melestarikan lingkungan hidup

Indonesia tidak serta merta berjalan dengan mulus, sebab banyak kendala dan

tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Permasalahan pada sektor

pertanian dan ketahanan pangan menjadi ancaman, di Indonesia 80 sampai 85

persen emisi gas rumah kaca merupakan dampak dari penggundulan hutan dan

perusakan lahan gambut.88

Kebakaran lahan menjadi tantangan terberat bagi

Indonesia dibeberapa kajian yang telah dilakukan yang bertentangan dengan

semakin maraknya pembangunan yang membutuhkan lahan.89

Membahas pembangunan tidak terlepas dari lahan dan sumber daya alam

yang akan digunakan, tentu hal tersebut menjadi pekerjaan yang penting bagi

85Mitra Hijau, ―Memahami Negosiasi Perubahan Iklim‖, diakses dari:

http://www.mitrahijau.or.id/arsip/tag/perubahan-iklim pada tanggal 08 September 2016.

86Mitra Hijau, ―Memahami Negosiasi Perubahan Iklim‖, diakses dari:

http://www.mitrahijau.or.id/arsip/tag/perubahan-iklim pada tanggal 08 September 2016.

87

Geotimes, ―Indonesia Berperan Penting dalam Perjanjian Perubahan Iklim‖, diakses

dari: http://geotimes.co.id/indonesia-berperan-penting-dalam-perjanjian-perubahan-iklim/ pada

tanggal 12 Oktober 2016.

88

Harvard Kennedy School, Ash Center for Democratic Governance and Innovation,

―From Reformasi to Institutional Transformation: A Strategic Assessment of Indonesia's Prospects

for Growth, Equity and Democratic Governance — Dari Reformasi menuju Transformasi

Institusional: Penilaian Strategis Prospek Indonesia Terkait Pertumbuhan, Keadilan, dan Tata

Pemerintahan Demokratis‖.

89DW, ―Ancaman Serius Perubahan Iklim di Indonesia, Tantangan terberat Indonesia:

kebakaran lahan‖, diakses dari: http://www.dw.com/id/ancaman-serius-perubahan-iklim-di-

indonesia/a-19196264 pada tanggal: 08 September 2016.

Page 48: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

36

pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebijakan ekonomi dan menjaga agar

tidak terjadi kerusakan hutan.90

Indonesia merupakan negara yang memerlukan

rencana matang yang didukung dengan bantuan dana internasional untuk

melindungi hutan tropis dan menurut data terakhir, laju deforestasi di Indonesia

sangat tinggi di dunia.91

Pada tahun 1950 lebih dari 74 juta hektar hutan Indonesia

telah mengalami kerusakan92

melalui identifikasi terhadap industri kayu, minyak

kelapa sawit, pertanian, serta pulp (bubur kertas) sebagai penyebab utama

kekeringan lahan gambut, deforestasi dan emisi yang dihasilkan Indonesia. Bila

tidak dicegah, maka kadar pelepasan emisi gas karbon dioksida akan terus

meningkat.93

Kemudian data terbaru dari Greenpeace pada tahun 2009 sampai

dengan pertengahan tahun 2000 terdapat 141.000 hektar hutan Kalimantan yang

merupakan tempat tinggal oranghutan telah musnah.94

Aktivitas deforestasi terjadi dihampir seluruh wilayah hutan Indonesia,

wilayah hutan yang paling besar mengalami kerusakan meliputi Riau, Kalimantan

Tengah, dan Kalimantan Timur. Perusahaan terbesar Asia Pulp and Paper (APP)

beserta saingannya Asia Pacific Resources International Holding Limited

(APRIL) yang berada di Riau memegang 80% kapasitas total bubur kertas di

90 Scientific Repository, ―Masalah Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Kebijaksanaan

Ekonomi Bagi Pengendalian Terhadap Kerusakannya‖, diakses dari:

http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/24803 pada tanggal 12 Oktober 2016.

91FAO, ―Global Forest Resources Assessment (FRA) 2005‖, diakses dari:

http://www.fao.org/forestry/site/fra2005/en/ pada tanggal 12 Oktober 2016.

92

FWI/GFW (Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch), ‖The State of the Forest:

Indonesia‖, (Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia and Washington DC: Global Forest Watch;

FAO 2005) [jurnal online] diakses dari: http://www.fao.org/forestry/site/fra2005/en/ pada tanggal

12 Oktober 2016.

93DNPI, ―Indonesia GHG abatement cost curve‖, (Media interaction National Climate

Change Council (DNPI)), 27 August 2009.

94Mongabay, ―Situs Berita dan Informasi Lingkungan, Kerusakan Hutan Kalimantan

Terkini Akibat Ekspansi Perkebunan Sawit‖, diakses dari:

http://www.mongabay.co.id/2014/03/09/foto-kerusakan-hutan-kalimantan-terkini-akibat-ekspansi-

perkebunan-sawit/ pada tanggal 21 Oktober 2016.

Page 49: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

37

Indonesia dan mengendalikan dua pabrik pengolahan bubur kertas terbesar di

dunia.95

Sumbangan kerusakan dari wilayah Kalimantan juga meliputi laju

pertumbuhan penduduk (LPP) yang semakin tinggi juga mempengaruhi laju

kerusakan hutan (deforestasi), di Kalimantan LPP antara tahun 1990-2010 telah

mencapai 2,5 persen dan angka tersebut telah melampaui rata-rata nasional yang

diakibatkan banyaknya pendatang transmigrasi.96

Selain itu deforestasi yang

terjadi di Kalimantan tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk saja,

namun terkait hutang luar negeri, kondisi perekonomian yang buruk, perluasan

lahan pertanian, pembangunan proyek swasta dan eksploitasi yang berlebihan

terhadap sumber daya kayu.97

Perusahaan kelapa sawit yang terdapat di Kalimantan Tengah, yaitu PT.

Wahana Catur Jaya Utama merupakan anggota RSPO (Roundtable Sustainable

Palm Oil) sebuah asosiasi organisasi dari bermacam sektor industri kelapa sawit

yang mempunyai tujuan mengembangkan serta mengimplementasikan standar

global produksi minyak sawit berkelanjutan.98

Keadaan diperparah ketika PT.

Wahana Catur Jaya Utama melakukan alih fungsi 141.000 hektar hutan dan lahan

gambut di Kalimantan Tengah sampai dengan Kalimantan Timur pada tahun 2009

hingga tahun 2000, dimana diwilayah tersebut merupakan habitat oranghutan

95IFCA, Strategies to Reduce Carbon Emissions from the Pulp and Paper and Plantation

Sectors in Indonesia, Initial Draft, October 9, 2007, expert paper to IFCA, unpublished.

96Kompasiana, ―Kerusakan Hutan di Kalimantan, Kompasiana‖, diakses dari:

http://www.kompasiana.com/atep_afia/kerusakan-hutan-di-

kalimantan_550199e1a33311192e5104c5 pada tanggal 16 September 2016.

97

Kompasiana, ―Kerusakan Hutan di Kalimantan, Kompasiana‖, diakses dari:

http://www.kompasiana.com/atep_afia/kerusakan-hutan-di-

kalimantan_550199e1a33311192e5104c5 pada tanggal 16 September 2016.

98Mongabay, ―Kerusakan Hutan Kalimantan Terkini Akibat Ekspansi Perkebunan Sawit‖,

diakses dari: http://www.mongabay.co.id/2014/03/09/foto-kerusakan-hutan-kalimantan-terkini-

akibat-ekspansi-perkebunan-sawit/ pada tanggal 16 September 2016.

Page 50: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

38

yang terancam musnah. Tidak hanya sampai disitu, pada tahun 2013 sebanyak

1.400 hektar hutan kemudian diperluas menjadi perkebunan sawit.99

Berikut

gambaran hutan yang telah dialih fungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit:

Gambar 3.1. Habitat satwa dilindungi Indonesia kini berubah menjadi blok-

blok tanam.

Sumber:http://www.mongabay.co.id/2014/03/09/foto-kerusakan-hutan-kalimantan-

terkini-akibat-ekspansi-perkebunan-sawit/

Keadaan seperti yang telah dipaparkan tersebutlah yang mendorong

aktivitas kerusakan hutan yang dilakukan semakin meningkat dan berpengaruh

terhadap perubahan iklim, kondisi Indonesia yang rentan dengan model negara

99Mongabay, ―Kerusakan Hutan Kalimantan Terkini Akibat Ekspansi Perkebunan Sawit‖,

diakses dari: http://www.mongabay.co.id/2014/03/09/foto-kerusakan-hutan-kalimantan-terkini-

akibat-ekspansi-perkebunan-sawit/ pada tanggal 16 September 2016.

Page 51: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

39

kepulauan dalam konteks perubahan iklim memerlukan identifikasi awal terhadap

rencana pengelolaan lingkungan.100

Selain deforestasi yang terjadi di Riau, ditemukan juga fakta bahwa

kerusakan lingkungan di Indonesia akibat kegiatan manusia antara lain;101

(1)

Deforestasi mencapai 1,8 juta hektar/tahun yang mengakibatkan 21% dari 113

juta hektar hutan hilang dan menyebabkan meningkatnya peluang bencana alam

serta terancamnya kelestarian flora dan fauna. (2) 30% dari 2,5 juta hektar

terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan dan meningkatkan resiko

bencana terhadap pesisir yang mengancam keanekaragaman hayati laut serta

menurunkan produksi perikanan laut. (3) Pencemaran udara yang tergologn

tinggi, World Bank menempatkan Jakarta sebagai kota dengan polutan tertinggi

setelah Beijing. (4) Menurut catatan IUCN (International Union for the

Conservation of Nature and Natural Resources)102

sebanyak 76 spesies hewan

Indonesia dan 127 tumbuhan berada dalam status Critically Endangered (kritis).

Upaya pengelolaan dan perlindungan idealnya dilakukan dengan

sistematis dan terarah bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup dan bagi

pencegahan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup melalui

pengelolaan dan perlindungan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan,

100Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ―Potensi Ancaman Bencana‖, diakses dari:

http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/potensi-ancaman-bencana pada tanggal 27

September 2016.

101Alamendah, ―Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia dan Penyebabnya‖, diakses

dari:https://alamendah.org/2014/08/01/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-

penyebabnya/ pada tanggal 29 September 2016.

102

IUCN merupakan lembaga yang membantu dunia dalam mencari solusi pragmatis

untuk lingkungan yang paling mendesak dalam tantangan pembangunan. Lembaga ini

berkompeten menangani flora dan fauna, termasuk spesies sanggrek.

Page 52: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

40

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.103

Menghadapi

tantangan dan kerusakan tersebut, pemerintah Indonesia khususnya Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan POLRI untuk

mengatasi kejahatan pembakaran hutan dan lahan secara legal.104

Komitmen

Pemerintah Republik Indonesia terhadap penurunan emisi tersebut, berawal dari

penerimaan Indonesia terhadap hasil dari Copenhagen Accord. Oleh karena itu

menjadi dasar bagi Delegasi Republik Indonesia (DELRI) saat menghadiri

pertemuan tahunan dalam membahas langkah-langkah perubahan iklim.105

Setelah membahas upaya-upaya dan kendala yang dihadapi Indonesia

dalam isu perubahan iklim, setelah ini akan membahas mengenai pengelolaan dan

inventarisasi gas rumah kaca yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia.

3.2. Pengelolaan dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Sejumlah kesepakatan yang dibentuk negara di dunia untuk mengelola dan

menginventarisasi gas rumah kaca telah berlangsung cukup lama, dan kesepakatan

terbaru untuk mengatasi perubahan iklim diadakan pada konferensi ke 21

Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) di Paris bulan

Desember tahun 2015, para pihak mencoba menyelesaikan kesepakatan baru

perubahan iklim pasca-2020. Agar dapat berjalan dengan efektif, maka komitmen

103Perumusan pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

104Hutan Indonesia, ―Perangi Kejahatan Pembakaran Hutan KLHK dan Polri Siap

Bersinergi, Hutan Indonesia‖, diakses dari: http://hutanindonesia.com/perangi-kejahatan-

pembakaran-hutan-klhk-dan-polri-siap-bersinergi/ pada tanggal 17 Oktober 2016.

105

Hasil dari Conference Of The Parties Fifteenth session Copenhagen 7.18 December

2009., Copenhagen Accord., FCCC/CP/2009/L.7., Page 2. Point 5.

Page 53: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

41

penurunan emisi maka dibutuhkan pengukuran yang jelas, pelaporan, dan

verifikasi untuk menjamin terpenuhinya komitmen tersebut.106

Lima prinsip dasar yang harus dipenuhi sebagai usaha menghasilkan

inventarisasi Gas Rumah Kaca107

yaitu prinsip transparansi (Transparency),

akurasi (Accuracy), konsistensi (Consistency), komparabel atau dapat

diperbandingkan (Comparability) dan kelengkapan (Completeness) atau sering

disingkat dengan TACCC. Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan inventarisasi

gas rumah kaca dijabarkan sebagai berikut;108

(1) Transparansi (Transparency),

semua dokumen dan sumber data harus disimpan didokumentasikan dengan

sebaik-baiknya. Metodologi, sumber data, faktor emisi, asumsi yang digunakan

dapat dijelaskan secara transparan. (2) Akurasi (Accuracy), untuk memprediksi

emisi gas rumah kaca diupayakan untuk tidak menghasilkan dugaan yang terlalu

tinggi (over estimate) atau terlalu rendah (under estimate). Hal tersebut dilakukan

agar memperoleh data yang akurat dan memenuhi prinsip transparansi. (3)

Kelengkapan (Completeness), semua data emisi harus dilaporkan dengan lengkap

dan diberikan justifikasinya mengenai sumber data. (4) Konsistensi (Consistency),

dalam mengumpulkan data mengenai emisi gas rumah kaca, hendaknya

106INCAS, ―Inventarisasi Nasional Emisi dan Serapan Gas Rumah Kaca di Hutan dan

Lahan Gambut Indonesia, Indonesian National Carbon Accounting System‖, diakses dari:

http://www.incas-indonesia.org/id/publication/inventarisasi-nasional-emisi-dan-serapan-gas-

rumah-kaca-di-hutan-dan-lahan-gambut-indonesia/ pada tanggal 27 September 2016.

107

Gas Rumah Kaca ialah gas di atmosfer yang berfungsi menyerap radiasi infra merah

dan ikut menentukan suhu atmosfer. Adanya berbagai aktivitas manusia, khususnya sejak era pra-

industri emisi gas rumah kaca ke atmosfer mengalami peningkatan yang sangat tinggi sehingga

meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah

pemanasan global dan perubahan iklim. (sumber: Kementerian Lingkungan Hidup

2012, Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, pendahuluan).

108

Kementerian Lingkungan Hidup, Pedoman Penyelenggaraan Inestasi Gas Rumah

Kaca Nasional, (Bandung, 2012), diakses dari:

file:///C:/Users/acer/Downloads/10.%20Pedoman%20Penyelenggaraan%20Inventarisasi%20GRK.

pdf pada tanggal 13 Oktober 2016.

Page 54: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

42

menggunakan metode yang sama. (5) Komparabel (Comparability), program

inventarisasi gas rumah kaca harus dilaporkan sedemikian rupa karena dalam

melaporkan data harus pada format yang sama sehingga apabila memaparkan

perbandingan dengan daerah lain atau negara lain dengan mudah, format yang

telah disepakati dalam Common Reporting Format atau CRF.

Pengelolaan emisi gas rumah kaca atau inventarisasi gas rumah kaca yang

terpenting adalah mengidentifikasi sumber-sumber dari emisi, kegiatan dalam

proses industri dan penggunaan produk (industrial processes and production use,

IPPU). Emisi gas rumah kaca juga dapat meningkat akibat adanya pengolahan

dari proses kimia di industri dan penggunaan produknya.109

Penggunaan energi

bahan bakar dan kegiatan proses produksi menyumbang gas CO2 terbesar saat

ini.110

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan prinsip inventarisasi yaitu

pelaporan emisi, mengembangkan Sistem Perhitungan Karbon Nasional Indonesia

(Indonesian National Carbon Accounting System/INCAS). Sistem tersebut

dirancang untuk memantau emisi gas rumah kaca sebagai proyeksi untuk ke

depan, dengan adanya kerincian data dapat membantu untuk memahami,

mengelola, dan menyusun strategi yang efektif untuk menurunkan emisi gas.111

109 MENLH, ―Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Tahun 2014, Proses Industri dan

Penggunaan Produk‖, diakses dari: http://www.menlh.go.id/wp-

content/uploads/downloads/2014/12/Laporan-Inventarisasi-GRK-Tahun-2014.pdf pada tanggal 27

September 2016.

110

MENLH, ―Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Tahun 2014, Proses Industri dan

Penggunaan Produk‖, diakses dari: http://www.menlh.go.id/wp-

content/uploads/downloads/2014/12/Laporan-Inventarisasi-GRK-Tahun-2014.pdf pada tanggal 27

September 2016.

111INCAS, ―Inventarisasi Nasional Emisi dan Serapan Gas Rumah Kaca di Hutan dan di

Lahan Gambut Indonesia‖, diakses dari: http://www.incas-

Page 55: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

43

Dibutuhkannya kinerja dari pemerintah dari masing-masing negara, serta

alat pendukung yang canggih dapat menyumbangkan kemudahan tersendiri untuk

mengelola dan meminimalisir dampak emisi gas rumah kaca. Jepang merupakan

negara yang terbilang cukup canggih dalma mepengelolaan lingkungan hidupnya,

dan beberapa faktor pendukung yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

3.3. Teknologi Canggih Lingkungan Hidup Jepang

Berbeda dengan kondisi Indonesia, Jepang merupakan negara maju yang

perekonomiannya ditunjang oleh penduduk yang memiliki semangat kerja tinggi,

berpendidikan, dan penguasaan teknologi serta perekonomian yang besar.

Terhitung pada tahun 2007 pendapatan nasional per kapita Jepang mencapai

33,800 dollar Amerika per tahun.112

Faktor pendukung dari kedisiplinan penduduk

Jepang juga turut menyumbangkan solusi untuk menghadapi isu lingkungan

hidup, ketaatan pada aturan tidak membuang sampah sembarangan turut

mempermudah pemerintah Jepang untuk menyusun strategi dalam isu perubahan

iklim.113

Perusahaan dan industri di Jepang menggunakan AMDAL (Analisa

Dampak Lingkungan) yang ketat, hutan yang terjaga, penegakan aturan gas buang

kendaraan bermotor, serta pembagian jenis sampah dan penjadwalan pembuangan

indonesia.org/id/publication/inventarisasi-nasional-emisi-dan-serapan-gas-rumah-kaca-di-hutan-

dan-lahan-gambut-indonesia/ pada tanggal 28 September 2016.

112Guruips, ―Jepang Sebagai Negara Maju (Perekonomian, Penduduk, Teknologi,

Pendidikan Negara Jepang)‖, diakses dari: http://www.guruips.com/2015/12/jepang-sebagai-

negara-maju-perekonomian.html pada tanggal 09 September 2016.

113Kompasiana, ―Perbedaan Indonesia dan Jepang dalam Menghargai Lingkungan‖,

diakses dari: http://www.kompasiana.com/komunikasi-metro/perbedaan-indonesia-dan-jepang-

dalam-menghargai-lingkungan_55001a9fa333115c7350fb32 pada tanggal 22 September 2016.

Page 56: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

44

sampah. Kemudian adanya pembagian detail tentang sampah yang secara umum

sampah dibagi menjadi 2 jenis yaitu sampah yang bisa dibakar dan tidak bisa

dibakar, ada pula pembagian khusus lainnya, misalnya sampah elektronik, sampah

bahan-bahan berbahaya (korek gas, batu baterai, silet) botol plastik, gelas, botol

aluminium dan lain-lain dan pelaksanaannya begitu dipatuhi oleh masyarakat di

Jepang.114

Keadaan di Jepang yang pernah mengalami bencana tsunami di Tohuku,

mengakibatkan kadar gas halokarbon di atmosfer bumi meningkat. Bencana

tsunami yang terjadi pada tahun 2011 menyisakan gas penyebab efek rumah kaca

tersebut meningkat, meskipun Jepang dinilai sigap dalam upaya mencegah dan

menanggulangi bencana gempa, namun pemerintah tidak dapat secara langsung

bisa mencegah dampak gas yang dihasilkan dari alat-alat elektronik (kulkas, AC)

yang hancur pada saat tsunami.115

Sebanyak 7.275 ton gas halokarbon lepas ke

udara yang bersumber dari barang-barang elektronik, tiga jenis halokarbon yang

lepas dan merusak pelindung atmosfer bumi yaitu chlorofluorocarbon (CFC),

hydrochlorofluorocarbon (HCFC) dan hydrofluorocarbon (HFC). Ketiga gas

tersebutlah yang dapat merusak lapisan ozon bumi yang menjadi pelindung bagi

kehidupan di bumi dari bahayanya radiasi sinar ultraviolet.116

114Kompasiana, ―Perbedaan Indonesia dan Jepang dalam Menghargai Lingkungan‖,

diakses dari: http://www.kompasiana.com/komunikasi-metro/perbedaan-indonesia-dan-jepang-

dalam-menghargai-lingkungan_55001a9fa333115c7350fb32 pada tanggal 22 September 2016.

115National Geographic, ―Naiknya Gas Rumah Kaca Akibat Tsunami Jepang 2011

Silam‖, diakses dari: http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/04/naiknya-gas-rumah-kaca-

akibat-tsunami-jepang-2011-silam pada tanggal 29 September 2016.

116

National Geographic, ―Naiknya Gas Rumah Kaca Akibat Tsunami Jepang 2011

Silam‖, diakses dari: http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/04/naiknya-gas-rumah-kaca-

akibat-tsunami-jepang-2011-silam pada tanggal 29 September 2016.

Page 57: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

45

Kelebihan Jepang dalam menanggulangi bencana dan menata kembali

perindustrian telah terbukti dengan menanggulangi Kota industri Kitakyushu di

Pulau Kyushu Jepang yang sempat mengalami kerusakan lingkungan akibat

pencemaran limbah industri pada tahun 1960, dampak yang ditimbulkan ialah

banyak anak-anak yang terkena penyakit pernafasan dan langit menjadi abu-abu

dan air sungai menjadi kotor.117

Setelah mengalami kerusakan tersebut, Jepang

dengan segala upaya mengembalikan keadaan udara serta langit dan sungai

menjadi bersih kembali meskipun di Kitakyushu masih terdapat pabrik-pabrik

besar seperti Nippon Steel dan pabrik baja Yahata Steel.118

Menata dan menanggulangi bencana yang pernah terjadi di Jepang, Jepang

pun telah mengembangkan teknologi-teknologi canggih dalam bidang lingkungan

seperti misalnya penanganan pencemaran air, udara dan pengelolaan limbah B3

(Bahan Berbahaya dan Beracun) oleh perusahaan multinasional Jepang yaitu

DOWA Group.119

DOWA Group dikenal aktif dalam investasi pembangunan

pabrik limbah di negara Asia, seperti di Indonesia DOWA group akan

memberikan investasi sebesar 200 miliar dollar untuk pembangunan pabrik

pengolah limbah di Jawa Timur.120

117Antaranews, ―Cara Kitakyushu bangun kota industri ramah lingkungan‖, diakses dari:

http://www.antaranews.com/berita/521914/cara-kitakyushu-bangun-kota-industri-ramah-

lingkungan pada tanggal 29 September 2016.

118

Antaranews, ―Cara Kitakyushu bangun kota industri ramah lingkungan‖, diakses dari:

http://www.antaranews.com/berita/521914/cara-kitakyushu-bangun-kota-industri-ramah-

lingkungan pada tanggal 29 September 2016.

119

DOWA, ―DOWA Group‖, diakses dari:

http://www.dowa.co.jp/en/about_dowa/group/japan.html pada tanggal 06 September 2017.

120

Tribun news, ―DOWA Group akan Bangun Pabrik Pengolah Limbah 200 Miliar Dolar

di Jatim‖, diakses dari: http://surabaya.tribunnews.com/2014/06/06/dowa-group-akan-bangun-

pabrik-pengolah-limbah-200-miliar-dolar-di-jatim pada tanggal 06 September 2017.

Page 58: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

46

Jepang sebagai negara yang mempunyai teknologi canggih juga membuat

infrastrukturnya dirancang untuk penanganan bencana dengan membangun

jaringan komunikasi radio pusat dan daerah yang berdiri tidak secara sendiri-

sendiri melainkan organisatoris, Nippon Telegraph and Telephone (NTT) dan

Nippon Broadcasting Corporation (NHK) menjadi media pelayanan masyarakat

di Jepang secara gratis dengan begitu ketika gempa atau banjir terjadi,

masyarakatnya dapat menghubungi keluarganya.121

Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Jepang tersebut tidak luput

dari peran pemerintah Jepang dan masyarakat Jepang yang mempunyai

kedisiplinan tinggi dalam menjalankan roda kehidupan di lingkungan sekitar,

salah satu usaha pemerintah Jepang yang aktif dalam menghadapi isu nasional dan

internasional juga dapat dilihat dari berbagai kerjasama yang dijalin oleh

pemerintah Jepang dengan negara lain, misalnya saja sejumlah memorandum

kerjasama yang dijalin oleh kementerian Jepang dan Indonesia yang akan dibahas

pada sub-bab selanjutnya.

3.4. Memorandum Kerjasama Kementerian Jepang dan Indonesia

Sejumlah konferensi dan pertemuan antara negara maju dan berkembang

telah banyak diselenggarakan, salah satunya dengan adanya beberapa pertemuan

yang diselenggarakan oleh Pertemuan bilateral Menteri Lingkungan Hidup Jepang

pada tanggal 177 Mei 2013 dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia

menyepakati pentingnya sebuah kerjasama Jepang dan Indonesia terutama dalam

121NTT, ―NTT Group‖, diakses dari: http://www.ntt.co.jp/index_e.html pada tanggal 06

September 2016.

Page 59: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

47

upaya-upaya pengembangan kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca.122

Sebelumnya pada tanggal 5 Desember 2012, penguatan kerjasama juga

dilakukan melalui memorandum kerjasama antara Kementerian Lingkungan

Hidup (KLH) Indonesia yang diwakili oleh menteri Balthasar Kambuya dan

dengan Kementerian Lingkungan Hidup Jepang oleh Horiyuki Nagahama yang

ditandatangani di Sekretariat Delegasi Jepang pada saat COP18 di Qatar National

Convention Center.123

Seiring dengan perkembangan mekanisme REDD+

kebijakan pengaman lingkungan dan sosial di Indonesia semakin ditingkatkan,

negara-negara yang mau bekerjasama maupun memberikan bantuan harus

memahami hukum-hukum dan kebijakannya terlebih dahulu.124

Sebagai langkah

awal dalam mengimplementasikan REDD+ sejumlah memorandum telah dibuat

oleh berbagai macam strategi, dengan contoh salah satunya ialah kerjasama

Kementerian Lingkungan Hidup Jepang dan Indonesia merupakan kerjasama

partnership yang meliputi hal pencemaran udara, pencemaran air, perubahan

iklim, manajemen bahan kimia, promosi kesadaran lingkungan, teknologi

lingkungan, kota berwawasan lingkungan, perlindungan lapisan ozon dan area

122Suara Manado, ―Indonesia dan Jepang Kerja Sama Penurunan Emisi GRK‖, diakses

dari: http://www.suaramanado.com/berita/internasional/politik-

pemerintahan/2013/05/6626/indonesia-dan-jepang-kerja-sama-penurunan-emisi-grk pada tanggal

28 September 2016.

123MENLH, ―Indonesia – Jepang Perkuat Kerjasama Pengelolaan Lingkungan dan

Inventarisasi Gas Rumah Kaca‖, diakses dari: http://www.menlh.go.id/indonesia-jepang-perkuat-

kerjasama-pengelolaan-lingkungan-dan-inventarisasi-gas-rumah-kaca/ pada tanggal 16 September

2016.

124Peter Wood, ―Studi Pendahuluan atas Kebijakan Pengaman (Safeguards) Donor-Donor

Bilateral untuk Program REDD di Indonesia‖, HUMA, 11 [jurnal online] (Bogor: PT Green

Gecko, 2010) diunduh pada tanggal 4 Oktober 2016); tersedia di

http://forestclimatecenter.org/files/2010-

05%20Studi%20Pendahuluan%20atas%20Kebijakan%20Pengaman%20(Safeguards)%20Donor-

Donor%20Bilateral%20untuk%20Program%20REDD%20di%20Indonesia.pdf

Page 60: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

48

kerjasama lain dalam lingkup perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup yang

akan disepakati bersama Indonesia dan Jepang.125

Kehadiran REDD+ sebagai strategi dalam mengelola lingkungan hidup

untuk menghadapi isu perubahan iklim sebagai wujud perjanjian Protokol Kyoto,

mendorong negara-negara yang telah sepakat untuk mengaplikasikan apa yang

terkandung dalam REDD+. Pada tahun 2013 telah ditanda tangani persetujuan

oleh pemerintah Jepang dan Indonesia, kerjasama tersebut disebut dengan IJ-

REDD+ Project (Indonesia Japan Project for Development of REDD+

Implementation Mechanism).126

Program kerjasama antara Pemerintah Indonesia

(Kementerian Kehutanan) dan Jepang (Japan International Cooperation

Agency/JICA) tersebut bertujuan untuk membangun atau mengembangkan

mekanisme implementasi REDD+.127

Dokumen kerjasama atau RoD (Record of Discussion) IJ-REDD+ Project

telah ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2013 di Jakarta, dengan durasi

selama 4 Tahun yaitu dimulai dari bulan Juni 2012 sampai dengan Juni 2016.128

125Perumusan dalam Memorandum Kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup Jepang Tentang Kerjasama Lingkungan

Hidup. Paragraf II Area Kerjasama.

126Ekowisata, ―Kerjasama Indonesia Jepang (IJ)-REDD+ Project ―Suatu upaya

membangun mekanisme implementasi REDD+‖‖, diakses dari: http://ekowisata.org/kerjasama-

indonesia-jepang-ij-redd-project-%E2%80%9Csuatu-upaya-membangun-mekanisme-

implementasi-redd%E2%80%9D/ pada tanggal 29 September 2016.

127

Ekowisata, ―Kerjasama Indonesia Jepang (IJ)-REDD+ Project ―Suatu upaya

membangun mekanisme implementasi REDD+‖‖, diakses dari: http://ekowisata.org/kerjasama-

indonesia-jepang-ij-redd-project-%E2%80%9Csuatu-upaya-membangun-mekanisme-

implementasi-redd%E2%80%9D/ pada tanggal 29 September 2016.

128Gun Gun Hidayat, ―Introduction to Indonesia Japan – Project for Development of

REDD+ Implementation Mechanism (IJ-REDD+ Project)‖, Ministry of Forestry [laporan online]

diakses dari:

http://www.env.go.jp/earth/cop/cop19/event/file/131113/17001900//1113_1700_02_Gun.pdf pada

tanggal 14 Oktober 2016.

Page 61: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

49

Program kerjasama ini, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

(PJLHK) bertindak selaku Project Director, dengan provinsi target yaitu Provinsi

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dan core area di Taman Nasional

Gunung Palung.129

Pertimbangan dalam pemilihan wilayah karena pemerintah

daerah ingin melestarikan hutan dan meningkatkan kehidupan masyarakat sekitar,

keadaan antara populasi, perkebunan dan pertambangan yang harus di manage

dengan baik serta menindak lanjut metodologi dari perjanjian internasional yang

telah disepakati.130

Kerjasama yang dibangun dalam IJ-REDD+ memakai sistem MRV

(measuring, reporting and verifying) yang merupakan singkatan dari measuring

(pengukuran), reporting (pelaporan) dan verifying (verifikasi) adalah sistem yang

mencakup kegiatan pengukuran, pelaporan dan verifikasi yang konsisten,

transparan, lengkap, akurat dan comparable terhadap emisi dan serapan gas rumah

kaca untuk menjalankan REDD+ (pengukuran emisi dari deforestasi dan

degradasi, konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan

karbon).131

Sistem tersebut menjadi bagian monitoring dimana hasil dari metode

MRV akan dijadikan sebagai dasar pembayaran atas output atau kinerja yang

129Ekowisata, ―Kerjasama Indonesia Jepang (IJ)-REDD+ Project ―Suatu upaya

membangun mekanisme implementasi REDD+‖‖, diakses dari: http://ekowisata.org/kerjasama-

indonesia-jepang-ij-redd-project-%E2%80%9Csuatu-upaya-membangun-mekanisme-

implementasi-redd%E2%80%9D/ pada tanggal 29 September 2016.

130

Gun Gun Hidayat, ―Introduction to Indonesia Japan – Project for Development of

REDD+ Implementation Mechanism (IJ-REDD+ Project)‖, Ministry of Forestry [laporan online]

diakses dari:

http://www.env.go.jp/earth/cop/cop19/event/file/131113/17001900//1113_1700_02_Gun.pdf pada

tanggal 14 Oktober 2016.

131

Maha Adi, Pengantar Perubahan Iklim, (Jakarta, Friedrich-Naumann-Stiftung f r die

Freiheit, 2010), 162.

Page 62: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

50

dilakukan oleh lembaga Dana Kemitraan REDD+.132

Setiap kegiatan MRV wajib

sejalan dengan prinsip-prinsip pelaporan IPCC (Intergovernmental Panel on

Climate Change), harus transparan, dapat dibandingkan, konsisten, akurat dan

lengkap, ketikpastian yang minimal, sepanjang sesuai dengan kemampuan dan

kapasitas nasional.133

Kerjasama IJ-REDD+ didanai oleh Jepang yang menjadi negara donor dan

memberikan sejumlah pinjaman serta hibah kepada Indonesia, hal itu dibuktikan

dengan data gambar sebagai berikut;

Gambar 3.2. Donor multilateral dan bilateral dalam program REDD

dan yang terasosiasi GCC di Indonesia

Sumber: Studi Pendahuluan atas Kebijakan Pengaman (Safeguards) DonorDonor

Bilateral untuk Program REDD di Indonesia, forestclimatecenter.org

Jepang memberikan hibah 11 juta dollar Amerika untuk melaksanakan

program pelestarian hutan dan 751 juta dollar Amerika pinjaman untuk program

132 Dr. Deni Bram, S.H., M.H., Hukum Perubahan Iklim, ( Malang, Setara Press, 2016),

187.

133

Dr. Deni Bram, S.H., M.H., Hukum Perubahan Iklim, ( Malang, Setara Press, 2016),

188.

Page 63: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

51

perubahan iklim dalam mekanisme REDD+ untuk mitigasi perubahan iklim.134

Dengan melihat dukungan Jepang terhadap Indonesia dalam mekanisme REDD+

tersebut, maka pada bab selanjutnya akan membahas mengenai latar belakang

tindakan Jepang.

134Peter Wood, ―Studi Pendahuluan atas Kebijakan Pengaman (Safeguards) Donor-Donor

Bilateral untuk Program REDD di Indonesia‖, HUMA 8 [jurnal online] (Bogor: PT Green Gecko,

2010) diunduh pada tanggal 4 Oktober 2016); tersedia di http://forestclimatecenter.org/files/2010-

05%20Studi%20Pendahuluan%20atas%20Kebijakan%20Pengaman%20(Safeguards)%20Donor-

Donor%20Bilateral%20untuk%20Program%20REDD%20di%20Indonesia.pdf

Page 64: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

52

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG JEPANG MEMBERIKAN

BANTUAN TERHADAP INDONESIA MELALUI MEKANISME REDD+

TAHUN 2013

Bab ini akan menganalisa faktor yang melatar-belakangi Jepang yang

memilih untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia melalui mekanisme

REDD+ tahun 2013. Analisa akan dibahas menggunakan konsep pemikiran

seperti economic interest, green politics, dan konsep kerjasama yang dapat

digunakan dalam membahas faktor-faktor yang mendorong Jepang memberikan

bantuan terhadap Indonesia melalui mekanisme REDD+.

4.1. Faktor Kepentingan Ekologi Jepang dan Indonesia sebagai Implementasi

Protokol Kyoto dan Keadilan Lingkungan.

Environmental Justice atau keadilan lingkungan diartikan sebagai

pergerakan di lapisan masyarakat bawah (grassroot) yang memperjuangkan

perlakuan yang sama bagi masyarakat tanpa memandang suku bangsa, budaya,

sosial ekonomi, dalam hal pembangunan, implementasi dan penegakan hukum,

peraturan dan kebijakan. Perlakuan adil berarti pula tidak boleh ada seorangpun

atau kelompok tertentu yang lebih dirugikan oleh suatu dampak lingkungan.135

Keadilan lingkungan mengandung tiga aspek yaitu; aspek keadilan prosedural

135Komunitas Hijau, ―Media Informasi Hijau‖, diakses dari:

https://jaobima.or.id/environmental-justice-keadilan-lingkungan-dan-ekologi/ pada tanggal 19

Maret 2018.

Page 65: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

53

mengenai keterlibatan seluruh pihak. Aspek keadilan subtantif yaitu hak untuk

tinggal dan menikmati lingkungan yang sehat dan bersih, dan aspek keadilan

distributif yaitu penyebaran yang merata dari keuntungan yang diperoleh dari

lingkungan.

Membahas mengenai kepentingan ekologi tidak terlepas dari hubungan

antara manusia dan alam, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia terus

mengoptimalkan dan memanfaatkan potensi yang ada di dunia termasuk sumber

daya alam.136

Kegiatan tersebut secara tidak langsung berhubungan dengan

konsep ekonomi yang seiring perkembangannya sering dikaitkan dengan ekologi,

walaupun kenyataannya antara ekologi dan ekonomi memiliki jarak pemisah yang

cukup luas.137

Namun keduanya saling berkaitan, dengan pemenuhan kebutuhan

hidup roda perekonomian harus berjalan, dan kegiatan tersebut biasanya

melibatkan kegiatan pembakaran bahan bakar fosil, pembakaran lahan maupun

hutan, alih fungsi lahan dan kegiatan industri yang melibatkan lingkungan hidup

dimana hal tersebut merupakan salah satu sektor ekologi.

Bencana tsunami berkekuatan 9 skala Richter yang terjadi di Jepang

kawasan Tohoku, setinggi sekitar 10 meter menghantam kawasan pesisir

Prefektur Miyagi. Terjadinya bencana tersebut mengakibatkan 15 ribu jiwa

meninggal, menghancurkan perumahan, sejumlah infrastruktur transportasi rusak

termasuk jembatan layang, dua kereta penumpang dengan jumlah yang tidak

136 Tri Widodo W. Utomo, ―Keseimbangan Kepentingan Ekonomis dan Ekologis dalam

Menunjang Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)‖, 3-4 [laporan

online] diakses dari: http://nurma.staff.uns.ac.id/files/2009/03/keseimbanganekonekol-1.pdf pada

tanggal 16 Febuari 2017.

137

Prof. Dr. Mohamad Soerjan, ―Ekologi Manusia dan Alam Semesta, Ekologi dan

Ekonomi‖, [laporan online] diaksesdari: http://repository.ut.ac.id/4444/1/BIOL4417-M1.pdf pada

tanggal 16 Febuari 2017.

Page 66: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

54

dapat diketahui menghilang dan gedung-gedung runtuh.138

Akibat tsunami yang

terjadi di Jepang juga menyisakan gas-gas penyebab emisi rumah kaca.

Pemerintah Jepang tidak dapat menanggulangi dampak berbahaya yang dihasilkan

dari alat-alat elektronik seperti kulkas dan AC yang hancur akibat gempa dan

tsunami yang terjadi. Ada sebanyak 7.275 ton gas halokarbon yang terlepas ke

udara dari barang-barang elektronik yang rusak.139

Sementara itu, Indonesia juga mengalami kerusakan berdasarkan catatan

Kementerian Republik Indonesia 1,1 juta hektar hutan di Indonesia menyusut

setiap tahunnya. Kerusakan tersebut disebabkan oleh penebangan liar, alih fungsi

hutan, dan eksploitasi hutan untuk pengembangan pemukiman.140

Akibat dari

kerusakan hutan juga berpengaruh terhadap perubahan iklim yang dapat

meningkatkan resiko bencana alam.

Apabila kerusakan lingkungan terus terjadi, maka seluruh kegiatan

perekonomian manusia di bumi akan terganggu. Tentu saja hal ini menjadi

perhatian bagi dunia internasional mengingat bahwa pentingnya menjaga stabilitas

lingkungan alam, manusia, dan hewan dari perubahan cuaca yang diakibatkan

meningkatnya emisi gas rumah kaca oleh kegiatan tersebut. Dengan demikian

sejumlah perjanjian dan komitmen negara di dunia untuk menurunkan tingkat

emisi gas rumah kaca menjadi penting untuk diaplikasikan. Protokol Kyoto hadir

138Global Liputan 6, ―Gempa 9 SR Jepang Tsunami dan Supermoon‖, diakses dari:

http://global.liputan6.com/read/2188739/11-3-2011-gempa-9-sr-jepang-tsunami-dan-supermoon

pada tanggal 16 Febuari 2017.

139

National Geographic, ―Naiknya Gas Rumah Kaca Akibat Tsunami Jepang 2011

Silam‖, diakses dari: http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/04/naiknya-gas-rumah-kaca-

akibat-tsunami-jepang-2011-silam pada tanggal 16 Febuari 2017.

140

WWF, ―Kehutanan‖, diakses dari:

http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/

pada tanggal 17 Febuari 2017.

Page 67: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

55

sebagai perjanjian internasional yang konsen terhadap penurunan emisi gas rumah

kaca, dengan menjaga stabilitas gas karbon dioksida.141

Menyadari pentingnya aspek ekologi dalam kehidupan, dan sebagai tindak

lanjut negara Jepang dan Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas

rumah kaca, dengan adanya memorandum kerjasama pengelolaan dan penanganan

permasalahan lingkungan yang sudah terjalin sejak 20 tahun dari tahun 1989

antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Indonesia dan Kementerian

Lingkungan Hidup Jepang pada tanggal 5 Desember 2012 di Doha, Qatar.142

Kelanjutan dari memorandum tersebut kemudian dikembangkan Indonesia

dalam bentuk REDD+ pada tahun sebagai mekanisme yang jelas untuk mengelola

dan menjaga lingkungan.143

Melalui mekanisme REDD+ Jepang memberikan

bantuan dana hibah terhadap Indonesia sebesar 11 juta dollar Amerika dan

pinjaman sebesar 751 juta dollar Amerika.144

Perjanjian kerjasama kemudian

dibentuk sebagai IJ-REDD+ Project dan ditanda tangani pada 4 Febuari 2013,

141BPKP,.‖Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang

Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework C'onvention On Climate Change

(Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan

Iklim)‖. www.BPKP.go.id

142Hijauku, ―Indonesia – Jepang Perkuat Kerjasama Lingkungan‖, diakses dari:

http://www.hijauku.com/2012/12/06/indonesia-jepang-perkuat-kerjasama-lingkungan/ pada

tanggal 17 Febuari 2017.

143UNDP Indonesia, ―Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012 di Indonesia‖,

(Indonesia, 2013) [laporan online] diakses dari::

file:///C:/Users/acer/Downloads/Indeks%20Tata%20Kelola%20Hutan%20Lahan%20dan%20RED

D%20(1).pdf pada tanggal 17 Febuari 2017.

144

Peter Wood, ―Studi Pendahuluan atas Kebijakan Pengaman (Safeguards) Donor-

Donor Bilateral untuk Program REDD di Indonesia‖, HUMA 8 [jurnal online] (Bogor: PT Green

Gecko, 2010) diunduh pada tanggal 4 Oktober 2016); tersedia di

http://forestclimatecenter.org/files/2010-

05%20Studi%20Pendahuluan%20atas%20Kebijakan%20Pengaman%20(Safeguards)%20Donor-

Donor%20Bilateral%20untuk%20Program%20REDD%20di%20Indonesia.pdf

Page 68: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

56

proyek difokuskan pada empat kawasan hutan Indonesia.145

Kawasan proyek IJ-

REDD+ tersebut meliputi kawasan sebagai berikut Kalimantan Barat yaitu

Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten

Kubu Raya, dan Kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang juga menjadi

fokus pada proyek IJ-REDD+.146

Gambar 4.1. Peta Area Proyek Kawasan IJ-REDD+

Sumber: http://ekowisata.org/ij-redd/

Mekanisme REDD+ ini telah menghasilkan output yaitu, telah

dilakukannya kegiatan monitoring (Remote Sensing, Field Survey, Geographic

Information System) training dan kontribusi ke REDD+ MRV (measuring,

reporting and verifying), peningkatan kapasitas staff Taman Nasional, pelatihan

Biodiversity Survey, pembelian alat proyek, peralatan survey seperti camera trap,

GPS, binocular guna mendukung program pelatihan dan survey keanekaragaman

hayati. Sebagai bentuk kerjasama dan dukungan IJ-REDD+ pada daerah

145 Gun Gun Hidayat, ―Introduction to Indonesia Japan – Project for Development of

REDD+ Implementation Mechanism (IJ-REDD+ Project)‖, Ministry of Forestry [laporan online]

diakses dari:

http://www.env.go.jp/earth/cop/cop19/event/file/131113/17001900//1113_1700_02_Gun.pdf pada

tanggal 14 Oktober 2016.

146Ekowisata, ―Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, IJ-REDD+‖,

diakses dari: http://ekowisata.org/ij-redd/ pada tanggal 17 Febuari 2017.

Page 69: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

57

Kalimantan Barat, maka IJ-REDD+ juga mengadakan pelatihan Sistem Informasi

Geografis (SIG) dan Monitoring Plot terhadap 9 orang tenaga teknis yang

diharapkan mampu menyusun dokumen MVR dikawasan Kalimantan Barat.147

Kedutaan Jepang di Indonesia mengakui bahwa Jepang berusaha

membantu negara-negara di berbagai penjuru dunia dalam mengatasi masalah-

masalah lingkungan dengan, misalnya, memberikan teknologi daur-ulang,

teknologi untuk mengurangi emisi gas-gas rumah-kaca, dan berbagai teknologi

lingkungan lainnya.148

Pelaksanaan kerjasama IJ-REDD+ tersebut merupakan bagian dari

kepentingan ekologi yang tidak terlepas dari kepercayaan Jepang terhadap

kemampuan atau kapabilitas dan kredibilitas Indonesia dalam mengelola

lingkungan ditengah maraknya pembakaran hutan dan kerusakan hutan di

Indonesia yang akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

147Ekowisata, ―Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, IJ-REDD+‖,

diakses dari: http://ekowisata.org/ij-redd/ pada tanggal 17 Febuari 2017.

148

Kedutaan Besar Jepang, ―Perlindungan Lingkungan‖, diakses dari: http://www.id.emb-

japan.go.jp/expljp_16.html pada tanggal 29 Maret 2018.

Page 70: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

58

4.2. Faktor Kapabilitas dan Kredibilitas Negara Penerima

Kapabilitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengubah dan

mengembangkan prasyaratan penting dengan mengambil langkah cepat dan tepat

untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Kompleksitas kapabilitas

menggambarkan adanya kebutuhan internal guna menguasai tugas-tugas yang

kompleks.149

Pada bagian ini Jepang menjalin kerjasama dengan Indonesia

melalui mekanisme REDD+ dan memberikan pinjaman serta hibah tidak terlepas

dari kepercayaan Jepang terhadap kemampuan atau kapabilitas dan kredibilitas

Indonesia untuk mengelola hutannya. Ditengah tingginya kebakaran hutan dan

penebangan liar, Indonesia terus mencoba melakukan usaha untuk tetap menjaga

kelestarian hutannya. Sebagai contoh penanggulangan yang terjadi di Provinsi

Riau yang menjadi sorotan bukan hanya dari nasional tetapi dunia internasional

karena dampak kebakaran yang terjadi cukup berpengaruh terhadap tingkat

kenaikan emisi gas rumah kaca.150

Selain itu kabut asap yang juga terbawa sampai Selat Malaka dan polusi

udara di Singapura dan Malaysia. Peneliti Center for International Forestry

Research (CIFOR) mengadakan penelitian mendalam terkait masalah tersebut,

dan dalam penelitian butuh pendanaan serta komitmen Indonesia untuk

149Geovani Meiwanda, ―Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan

Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan‖, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 19,

(Maret 2016), 254. [jurnal online] diakses dari:

https://media.neliti.com/media/publications/102045-ID-kapabilitas-pemerintah-daerah-provinsi-

r.pdf pada tanggal 22 September 2017.

150

Metrotvnews, ―Pengelolaan Lahan Gambut di Riau Diharap Tekan Emisi Gas Rumah

Kaca‖, diakses dari: http://news.metrotvnews.com/news/akW8zXdK-pengelolaan-lahan-gambut-

di-riau-diharap-tekan-emisi-gas-rumah-kaca pada tanggal 13 Juli 2017.

Page 71: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

59

menangani kasus tersebut.151

Departemen Kehutanan Republik Indonesia

bekerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai upaya

meningkatkan kepercayaan masyarakat nasional maupun internasional akan

kapabilitas dan kredibilitas Indonesia untuk menanggulangi dampak emisi gas

rumah kaca.152

Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Legalitas Kayu itu merupakan bentuk kerjasama yang telah dibangun, Komite

Akreditasi Nasional menyerahkan sertifikat akreditasi ke 15 lembaga penilai

pengelolaan hutan produksi lestari dan kepada satu lembaga verifikasi legalitas

kayu. Departemen Kehutanan juga mengembangkan Timber Legality Assurance

System atau Sistem Jaminan Legalitas Kayu, sistem tersebut merupakan inti dari

Peraturan Menteri Kehutanan P.38/Menhut-II/2009 membahas mengenai Standar

dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu yang didukung dengan Peraturan Direktur Jenderal

Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009.153

Sistem ini diartikan

sebagai bentuk menjalankan komitmen Indonesia dalam usahanya untuk

mengelola hutan dan meminimalisir kerusakan serta kebakaran hutan.

151Forestnews, ―Kabar Hutan, Kredibilitas data, kunci Indonesia mengatasi kebakaran

hutan, tantangan terkait emisi: pakar‖, diakses dari:

https://forestsnews.cifor.org/20642/kredibilitas-data-kunci-indonesia-mengatasi-kebakaran-hutan-

tantangan-terkait-emisi-pakar?fnl=id pada tanggal 13 Juli 2017.

152

Badan Standardisasi Nasional, ―Sistem Akreditasi dan Sertifikasi untuk Kredibilitas

Pengelolaan Hutan Indonesia‖, diakses dari:

http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/1258/Sistem--Akreditasi-dan-Sertifikasi-untuk-

Kredibilitas-Pengelolaan-Hutan-Indonesia#.WbfUnshJbcd pada tanggal 13 Juli 2017.

153

Badan Standardisasi Nasional, ―Sistem Akreditasi dan Sertifikasi untuk Kredibilitas

Pengelolaan Hutan Indonesia‖, diakses dari:

http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/1258/Sistem--Akreditasi-dan-Sertifikasi-untuk-

Kredibilitas-Pengelolaan-Hutan-Indonesia#.WbfUnshJbcd pada tanggal 13 Juli 2017.

Page 72: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

60

Kapabilitas Indonesia dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan

dengan cara membentuk posko gabungan, tugasnya ialah memfasilitasi semua

upaya pengendalian yang berisikan tim kesehatan, tim penegakan hukum, dan

pemadaman.154

Upaya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di

Indonesia ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi berupa

masalah perizinan usaha, berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) terdapat 127 perusahaan di Riau belum mempunyai izin atas konsesi lahan

dan hutan.155

Selain itu, hambatan yang dihadapi Indonesia ialah keterbatasan alat

yang tidak memenuhi standar dan alokasi penyediaannya pun tidak dimiliki untuk

periodik kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, dalam posko gabungan alat

yang digunakan merupakan bentuk bantuan dari BNPB yang bersifat sementara.

Dibutuhkan peralatan yang kompatibel dan menjangkau seluruh geografis

hutan yang ada di Indonesia untuk memonitoring keadaan.156

Hambatan

selanjutnya ialah tradisi masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar

hutan, hal itu dilakukan karena masyarakat menganggap bahwa hutan yang

dibakar akan menjadikan tanah subur. Pada kenyataannya menimbulkan

kesenjangan karena metode membakar hutan ini dinilai lebih menghemat biaya

154 Geovani Meiwanda, ―Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan

Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan‖, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 19,

(Maret 2016), 254. [jurnal online] diakses dari:

https://media.neliti.com/media/publications/102045-ID-kapabilitas-pemerintah-daerah-provinsi-

r.pdf pada tanggal 22 September 2017.

155

KBR, ―127 Perusahaan di Riau Tak Miliki Izin Konsesi Lahan dan Hutan‖, diakses

dari: http://kbr.id/berita/09-

2016/127_perusahaan_di_riau_tak_miliki_izin_konsesi_lahan_dan_hutan/84799.html pada

tanggal 22 September 2017.

156

Geovani Meiwanda, ―Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan

Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan‖, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 19,

(Maret 2016), 254. [jurnal online] diakses dari:

https://media.neliti.com/media/publications/102045-ID-kapabilitas-pemerintah-daerah-provinsi-

r.pdf pada tanggal 22 September 2017.

Page 73: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

61

dan waktu dalam proses land clearing.157

Dengan begitu kapabilitas Indonesia

dalam menanggulangi kerusakan hutan belum bisa dikatakan efisien, karena

hambatan-hambatan yang telah disebutkan masih menjadi dilema bagi Indonesia

untuk mengelola dan mengendalikan kerusakan hutan. Kemudian IJ-REDD+

hadir sebagai bentuk kerjasama memperbaiki dan mengelola lingkungan sebagai

kesadaran akan dampak emisi gas rumah kaca pada perubahan iklim dunia.

Propinsi Kalimantan Tengah (KT) merupakan salah satu propinsi dari 9

propinsi yang ditentukan oleh Presiden Indonesia pada saat itu Susilo Bambang

Yudhoyono untuk menjadi daerah implementasi proyek percontohan REDD+.

Menerima penentuan ini, KT berkomitmen untuk menurunkan emisi,

meningkatkan konservasi hutan dan mengembangkan tata kelola hutan yang

berkelanjutan.158

Berdasarkan keputusan tersebut, dikeluarkan surat keputusan menteri

kehutanan No.759/KPTS/Um/10/1982, dengan total luas wilaya hutan KT adalah

15.3 juta hektar. Namun, kawasan hutan ini sedang terancam oleh deforestasi dan

degradasi hutan yang disebabkan oleh kebakaran hutan, legal logging, dan illegal

logging. Pada tahun 2011, KT, oleh Forest Indonesia Watch dikategorikan

sebagai propinsi dengan tingkat deforestasi dan degradasi hutan paling tinggi.159

157 Geovani Meiwanda, ―Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan

Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan‖, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 19,

(Maret 2016), 254. [jurnal online] diakses dari:

https://media.neliti.com/media/publications/102045-ID-kapabilitas-pemerintah-daerah-provinsi-

r.pdf pada tanggal 22 September 2017.

158 Emilianus Yakob Sese Tolo, ―Ironi REDD+ di Indonesia: Cerita dari Kalimantan

Tengah‖, diakses dari: https://indoprogress.com/2014/02/ironi-redd-di-indonesia-cerita-dari-

kalimantan-tengah/ pada tanggal 29 Maret 2018. 159

Emilianus Yakob Sese Tolo, ―Ironi REDD+ di Indonesia: Cerita dari Kalimantan Tengah‖,

diakses dari: https://indoprogress.com/2014/02/ironi-redd-di-indonesia-cerita-dari-kalimantan-

tengah/ pada tanggal 29 Maret 2018.

Page 74: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

62

Pada tahun 1997, kebakaran hutan terbesar terjadi di KT. Kebakaran hutan

yang sama terjadi lagi pada tahun 2002, 2006, dan 2009. Tetapi, kebakaran dalam

skala kecil akibat pengolaan pertanian secara secara tradisional terjadi hampir

setiap hari sepanjang musim kemarau. Karena kaya akan sumber daya mineral,

KT menjadi tempat paling diburu oleh para pengusaha tambang. Akibatnya,

kawasan hutan menjadi rusak demi aktivitas pertambangan. Di tahun 2012

terdapat 632 unit konsesi tambang yang meporak-porandakan 3,8 juta hektar

kawasan hutan. Program transmigrasi juga berkontribusi terhadap kerusakan

hutan di KT. Dengan 124 unit transmigrasi, KT telah mengalami kehilangan hutan

seluas 82.820 hektar.160

Mekanisme REDD+ juga melibatkan masyarakat sekitar untuk

bekerjasama merawat dan menjaga lingkungan sekitar dengan pelatihan selama

dua atau tiga hari, masyarakat di sekitar hutan akan mampu menghitung biomassa

dan data-data lain yang penting untuk program REDD+ secara akurat dan efisien.

Proses pengawasan dan analisis yang dilakukan oleh masyarakat juga dinilai lebih

murah dibanding harus menggunakan tenaga profesional dalam jangka panjang.161

160 Emilianus Yakob Sese Tolo, ―Ironi REDD+ di Indonesia: Cerita dari Kalimantan

Tengah‖, diakses dari: https://indoprogress.com/2014/02/ironi-redd-di-indonesia-cerita-dari-

kalimantan-tengah/ pada tanggal 29 Maret 2018.

161 Mongabay, ―Melibatkan Masyarakat Lokal, Kunci Sukses Program REDD+ di Tingkat

Akar‖, diakses dari: http://www.mongabay.co.id/2013/10/29/melibatkan-masyarakat-lokal-kunci-

sukses-program-redd-di-tingkat-akar/ pada tanggal 29 Maret 2018.

Page 75: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

63

BAB V

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang melatarbelakangi Jepang sebagai negara maju memilih

bekerjasama dengan Indonesia dalam mekanisme REDD+ dibandingkan dengan

negara lain seperti Brasil yang sama-sama dengan Indonesia mengalami

kerusakan hutan dan menduduki peringkat negara non Annex dalam Protokol

Kyoto yaitu negara berkembang, berhasil dijawab dengan menggunakan tinjauan

konsep kepentingan nasional, green theory dan konsep kerjasama. Kepentingan

nasional merupakan salah satu faktor yang mendorong Jepang melakukan

kerjasama dengan Indonesia, dilihat kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah

Jepang untuk menjalin kerjasama dalam membenahi lingkungan khususnya dalam

isu perubahan iklim yang di implementasikan di Indonesia.

Mengembangkan bentuk kerjasama dibidang lingkungan juga salah satu

cara agar hubungan diplomasi Jepang dan Indonesia tetap terjaga, ditengah dilema

antara negara industrialisasi dan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah

kaca. Sehubungan dengan hal tersebut kepentingan ekologi juga mendorong

Jepang dan Indonesia untuk bekerjasama dalam mengembangkan dan

mengaplikasikan perjanjian Protokol Kyoto dan UNFCCC (United Nation

Framework Convention on Climate Change) kedalam bentuk IJ-REDD+. Selain

itu Jepang juga mempunyai kapasitas teknologi yang canggih merasa punya andil

dalam konservasi dan mensosialisasikan kepada negara berkembang.

Hutan Kalimantan dipilih karena dinilai banyak kekayaan yang berpotensi

akan punah jika tidak dilestarikan dan dijaga bersama, dengan cara monitoring

Page 76: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

64

yang dilakukan masyrakat sekitar, monitoring juga tidak terlepas dari sejumlah

pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah Jepang, dengan memberikan

bantuan alat-alat serta camera pantau untuk memonitoring dan mendata setiap

perubahan lingkungan sekitar hutan.

Kapabilitas dan kredibilitas Indonesia juga sebagai pertimbangan Jepang

dalam memberikan bantuan, kapabilitas Indonesia untuk mengelola lahan dan

hutannya masih belum dikatakan sempurna dan strategi Indonesia yang dinilai

belum yang belum efektif dalam menanggulangi kebakaran hutan membuat

Jepang dalam mekanisme REDD+ memberikan sejumlah pelatihan monitoring

kepada tenaga ahli dan sejumlah alat yang akan membantu proses pemantauan

hutan. Selain itu faktor yang mendorong Jepang menjalin kerjasama dengan

Indonesia ialah karena cultural history atau melalui pendekatan budaya dan

kemanusiaan yang telah terjalin selama ini. Dan sebagai bentuk kepedulian warga

Jepang terhadap Indonesia dengan membangun dan mendirikan komunitas-

kominutas yang sadar akan lingkungan.

Langkah Jepang untuk membantu pada sektor lingkungan terhadap

Indonesia tidak terlepas dari komitmennya untuk bersama-sama membantu negara

berkembang menjaga keseimbangan lingkungan dalam isu perubahan iklim, dan

ketertarikan akan kekayaan alam dan hutan di Indonesia. Sumber daya alam yang

dapat diolah dan dikelola secara tepat akan menghasilkan keuntungan dan

keseimbangan lingkungan yang akan terus terjaga.

Kerusakan lingkungan hutan merupakan ancaman bagi dunia, dan untuk

menghadapi isu permasalahan lingkungan seperti meningkatnya emisi gas rumah

Page 77: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

65

kaca yang dapat merubah siklus perubahan iklim dunia, telah menjadi tugas

semua negara untuk menangani dan saling bekerjasama untuk mengurangi emisi

gas rumah kaca dengan melakukan berbagai usaha melestarikan hutan sebagai

paru-paru dunia salah satunya melalui mekanisme REDD+ sebagai strategi dalam

menurunkan tingkat kerusakan hutan dan mencegah dampak emisi gas rumah

kaca yang lebih besar.

Page 78: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

xii

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adi, Maha. Pengantar Perubahan Iklim. Jakarta, Friedrich-Naumann-Stiftung f r

die Freiheit, 2010.

Bram, Deni. Hukum Perubahan Iklim. Malang, Setara Press, 2016.

Coulombis, Theodorre A.. Pengantar Hubungan Internasional, Keadilan dan

Power. Bandung: Putra A Bardin, 1990.

Eckrsley, Robyn. Green Theory. Dalam Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith

International Relations Theories: Oxford University Press, 2007.

Holsti, K.J.. Politik Internasional. Jakarta: Erlangga, 1988.

Jackson, Robert, dan Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Mas’oed, Mohtar. Ilmu Hubungan Internasional:Disiplin dan Metodologi.

Jakarta: LP3ES, 2010.

Neuchterlin, Donald E.. Strategy, National Interests, And Means To An End.

Dalam Stephen D. Sklenka, 2007.

Paterson, Matthew. Theories of International Relations. Dalam Scott Burchill,

Palgrave, 2001.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu

Hubungan Internasional. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Plano, Jack C. dan Olton Roy. Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Putra

Abardin, 1990.

JURNAL DAN LAPORAN

Abete, Randall S.. ―REDD, White, and Blue: Is Proposed U.S. Climate

Legislation Adequate To Promote a Global Carbon‖ (Credits System for

Avoided Deforestation Vol. 19, 2010), 100.

Angelsen, Arild dan Stibniati Atmadja. ―Melangkah Maju Dengan REDD, Isu,

Pilihan dan Implikasi‖, Center for International Forestry Research [jurnal

online] (Bogor Barat: Center for International Forestry Research, 15 April

Page 79: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

xiii

2010, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2016); tersedia di:

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen0102.pdf

Boyd, William, ―Ways of Seeing in Environmental Law: How Deforestation

Became an Object of Climate Governance‖, (Ecology Law Quarterly,

Vol.37, 2010), 873.

BPKP,.‖Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang

Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework

C'onvention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi

Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim)‖.

www.BPKP.go.id

CIFOR, ―REDD: Apakah itu? Pedoman CIFOR tentang hutan, perubahan iklim

dan REDD‖, CIFOR, hlm. 5-6 [jurnal online] (Bogor Barat: Center for

International Forestry Research, 15 April 2010, diunduh pada tanggal 4

Oktober 2016); tersedia di

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/media/MediaGuide_REDD_In

donesian.pdf

CIFOR, ―REDD: Apakah itu? Pedoman CIFOR tentang hutan, perubahan iklim

dan REDD‖, CIFOR, hlm. 12 [jurnal online] (Bogor Barat: Center for

International Forestry Research, 15 April 2010, diunduh pada tanggal 4

Oktober 2016); tersedia di

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/media/MediaGuide_REDD_In

donesian.pdf

DNPI. ―Indonesia GHG abatement cost curve‖, (Media interaction National

Climate Change Council (DNPI)), 27 August 2009.

Fletcher, Susan R.. ―Global Climate Change: The Kyoto Protocol‖, at CRS-1 to

CRS-2 (2003), terdapat dalam situs:

http://ncseonline.org/NLE/CRSrepots/03Sep/RL30692.pdf diakses 5

Febuari 2011.

FWI/GFW (Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch). ‖The State of the

Forest: Indonesia‖, (Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia and

Washington DC: Global Forest Watch; FAO 2005) [jurnal online] diakses

dari: http://www.fao.org/forestry/site/fra2005/en/ pada tanggal 12 Oktober

2016.

Hidayat, Gun Gun. ―Introduction to Indonesia Japan – Project for Development of

REDD+ Implementation Mechanism (IJ-REDD+ Project)‖, Ministry of

Forestry [laporan online] diakses dari:

http://www.env.go.jp/earth/cop/cop19/event/file/131113/17001900//1113_

1700_02_Gun.pdf pada tanggal 14 Oktober 2016.

Page 80: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

xiv

Ian, Fry.. ―Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation :

Opportunities and Pitfalls in Developing a New Legal Regime‖, RECIEL

(Mei 2008), 167.

Intergovenmental Panel On Climate Change, ―Synthesis Report‖, (Summary For

Policymakers, Climate Change 2001), 8-12

Kementerian Lingkungan Hidup. Pedoman Penyelenggaraan Inestasi Gas Rumah

Kaca Nasional, (Bandung, 2012), diakses dari:

file:///C:/Users/acer/Downloads/10.%20Pedoman%20Penyelenggaraan%2

0Inventarisasi%20GRK.pdf pada tanggal 13 Oktober 2016.

Kulovesi, Kati, Moises Munoz dan C. Spence, ―Summary of the UNFCCC

Seminar of Govermental Experts‖, Earth Negotiation Bulletin 16 (19 Mei

2005), 4.

Lukas S. Musianto, ―Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan

Kualitatif dalam Metode Penelitian,‖ Jurnal Manajemen &

Kewirausahaan 4 (September 2002): 124 [jurnal online] diakses dari:

http://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/viewFile/15628/

15620 pada tanggal 27 Maret 2017.

Marland, G.. et. al., Global, Regional, and National Fossil Fuel CO2 Emissions, in

Trends: A Compendium Of Data On Global Change (Carbon Dioxide

Information Analysis Center, 2003), 29.

Meiwanda, Geovani. ―Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan

dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan‖, Jurnal Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik, 19, (Maret 2016), 254. [jurnal online] diakses dari:

https://media.neliti.com/media/publications/102045-ID-kapabilitas-

pemerintah-daerah-provinsi-r.pdf pada tanggal 22 September 2017.

MENLH. ―Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Tahun 2014, Proses Industri

dan Penggunaan Produk‖, diakses dari: http://www.menlh.go.id/wp-

content/uploads/downloads/2014/12/Laporan-Inventarisasi-GRK-Tahun-

2014.pdf pada tanggal 27 September 2016.

Neeff, Till dan Francisco Ascui. ―Lessons from carbon markets for designing an

effective REDD architecture‖, (Climate Policy, Vol. 9. No 3), 306.

Soerjan, Mohamad. ―Ekologi Manusia dan Alam Semesta, Ekologi dan

Ekonomi‖, [laporan online] diaksesdari:

Page 81: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

xv

http://repository.ut.ac.id/4444/1/BIOL4417-M1.pdf pada tanggal 16

Febuari 2017.

UNDP Indonesia. ―Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012 di

Indonesia‖, (Indonesia, 2013) [laporan online] diakses dari::

file:///C:/Users/acer/Downloads/Indeks%20Tata%20Kelola%20Hutan%20

Lahan%20dan%20REDD%20(1).pdf pada tanggal 17 Febuari 2017.

Utomo, Tri Widodo W.. ―Keseimbangan Kepentingan Ekonomis dan Ekologis

dalam Menunjang Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development)‖, 3-4 [laporan online] diakses dari:

http://nurma.staff.uns.ac.id/files/2009/03/keseimbanganekonekol-1.pdf

pada tanggal 16 Febuari 2017.

Wood, Peter. ―Studi Pendahuluan atas Kebijakan Pengaman (Safeguards) Donor-

Donor Bilateral untuk Program REDD di Indonesia‖, HUMA 8 [jurnal

online] (Bogor: PT Green Gecko, 2010) diunduh pada tanggal 4 Oktober

2016); tersedia di http://forestclimatecenter.org/files/2010-

05%20Studi%20Pendahuluan%20atas%20Kebijakan%20Pengaman%20(S

afeguards)%20Donor-

Donor%20Bilateral%20untuk%20Program%20REDD%20di%20Indonesi

a.pdf

Working Group Intergovernmental Panel on Climate Change, ―Summary For

Policymakers: The Physical Science Basis‖, (Contribution Of Working

Group I To The Fourth Assessment Report Of The Intergovernmental

Panel On Climate Change, 2007), 5.

INTERNET

Alamendah. ―Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia dan Penyebabnya‖,

diakses dari:https://alamendah.org/2014/08/01/kerusakan-lingkungan-

hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya/ pada tanggal 29 September 2016.

Antaranews. ―Cara Kitakyushu bangun kota industri ramah lingkungan‖, diakses

dari: http://www.antaranews.com/berita/521914/cara-kitakyushu-bangun-

kota-industri-ramah-lingkungan pada tanggal 29 September 2016.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. ―Potensi Ancaman Bencana‖, diakses

dari: http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/potensi-ancaman-

bencana pada tanggal 27 September 2016.

Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. ―Indonesia Produsen Emisi

Karbon Dunia‖, diakses dari:

Page 82: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

xvi

https://www.bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/2997.html pada tanggal

10 Oktober 2016.

Badan Standardisasi Nasional. ―Sistem Akreditasi dan Sertifikasi untuk

Kredibilitas Pengelolaan Hutan Indonesia‖, diakses dari:

http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/1258/Sistem--Akreditasi-dan-

Sertifikasi-untuk-Kredibilitas-Pengelolaan-Hutan-

Indonesia#.WbfUnshJbcd pada tanggal 13 Juli 2017.

BBC INDONESIA. ―Kerusakan Hutan Amazon Meningkat Tajam‖, diakses dari:

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/09/140911_iptek_amazon

pada tanggal 16 Desember 2016.

BBC. ―Peta Emisi Negara G20‖, diakses dari

http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2009/12/091207_petaemisi

.shtml, pada tanggal 19 Maret 2018.

Cahyono, Eddy. ―Industrialisasi dan Transformasi Ekonomi‖, diakses dari

http://setkab.go.id/industrialisasi-dan-transformasi-ekonomi/, pada tanggal

31 Agustus 2017.

Detiknews. ―Kerusakan Hutan di Indonesia Terparah Kedua di Dunia‖, diakses

dari: http://news.detik.com/berita/1346550/kerusakan-hutan-di-indonesia-

terparah-kedua-di-dunia pada tanggal 05 April 2016.

DOWA. ―DOWA Group‖, diakses dari:

http://www.dowa.co.jp/en/about_dowa/group/japan.html pada tanggal 06

September 2017.

DW. ―Ancaman Serius Perubahan Iklim di Indonesia, Tantangan terberat

Indonesia: kebakaran lahan‖, diakses dari:

http://www.dw.com/id/ancaman-serius-perubahan-iklim-di-indonesia/a-

19196264 pada tanggal: 08 September 2016

Ekowisata. ―Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, IJ-

REDD+‖, diakses dari: http://ekowisata.org/ij-redd/ pada tanggal 17

Febuari 2017

Ekowisata. ―Kerjasama Indonesia Jepang (IJ)-REDD+ Project ―Suatu upaya

membangun mekanisme implementasi REDD+‖‖, diakses dari:

http://ekowisata.org/kerjasama-indonesia-jepang-ij-redd-project-

%E2%80%9Csuatu-upaya-membangun-mekanisme-implementasi-

redd%E2%80%9D/ pada tanggal 29 September 2016.

Page 83: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

xvii

FAO. ―Global Forest Resources Assessment (FRA) 2005‖, diakses dari:

http://www.fao.org/forestry/site/fra2005/en/ pada tanggal 12 Oktober

2016.

Forestnews. ―Kabar Hutan, Kredibilitas data, kunci Indonesia mengatasi

kebakaran hutan, tantangan terkait emisi: pakar‖, diakses dari:

https://forestsnews.cifor.org/20642/kredibilitas-data-kunci-indonesia-

mengatasi-kebakaran-hutan-tantangan-terkait-emisi-pakar?fnl=id pada

tanggal 13 Juli 2017.

Geotimes. ―Indonesia Berperan Penting dalam Perjanjian Perubahan Iklim‖,

diakses dari: http://geotimes.co.id/indonesia-berperan-penting-dalam-

perjanjian-perubahan-iklim/ pada tanggal 12 Oktober 2016

Global Liputan 6. ―Gempa 9 SR Jepang Tsunami dan Supermoon‖, diakses dari:

http://global.liputan6.com/read/2188739/11-3-2011-gempa-9-sr-jepang-

tsunami-dan-supermoon pada tanggal 16 Febuari 2017.

Guruips. ―Jepang Sebagai Negara Maju (Perekonomian, Penduduk, Teknologi,

Pendidikan Negara Jepang)‖, diakses dari:

http://www.guruips.com/2015/12/jepang-sebagai-negara-maju-

perekonomian.html pada tanggal 09 September 2016.

Hijauku. ―Indonesia – Jepang Perkuat Kerjasama Lingkungan‖, diakses dari:

http://www.hijauku.com/2012/12/06/indonesia-jepang-perkuat-kerjasama-

lingkungan/ pada tanggal 17 Febuari 2017.

Hijauku.com. ―Emisi Gas Rumah Kaca Terus Naik‖, diakses dari:

http://www.hijauku.com/2011/11/23/gas-rumah-kaca-terus-naik/ pada

tanggal 09 Oktober 2016.

Hutan Indonesia. ―Perangi Kejahatan Pembakaran Hutan KLHK dan Polri Siap

Bersinergi, Hutan Indonesia‖, diakses dari:

http://hutanindonesia.com/perangi-kejahatan-pembakaran-hutan-klhk-dan-

polri-siap-bersinergi/ pada tanggal 17 Oktober 2016.

INCAS. ―Inventarisasi Nasional Emisi dan Serapan Gas Rumah Kaca di Hutan

dan Lahan Gambut Indonesia, Indonesian National Carbon Accounting

System‖, diakses dari: http://www.incas-

indonesia.org/id/publication/inventarisasi-nasional-emisi-dan-serapan-gas-

rumah-kaca-di-hutan-dan-lahan-gambut-indonesia/ pada tanggal 27

September 2016.

Page 84: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

xviii

KBR. ―127 Perusahaan di Riau Tak Miliki Izin Konsesi Lahan dan Hutan‖,

diakses dari: http://kbr.id/berita/09-

2016/127_perusahaan_di_riau_tak_miliki_izin_konsesi_lahan_dan_hutan/

84799.html pada tanggal 22 September 2017.

Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. ―Perlindungan Lingkungan‖, diakses dari:

http://www.id.emb-japan.go.jp/expljp_16.html pada tanggal 06 Juni 2016.

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Indonesia. ―Hal-hal yang sering

ditanyakan tentang REDD‖, diakses dari: http://www.redd-

indonesia.org/index.php/tentang-redd/faq pada tanggal 10 Oktober 2016.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ―Kerjasama Indonesia Jepang IJ

REDD Project‖, diakses dari: http://ekowisata.org/kerjasama-indonesia-

jepang-ij-redd-project-%E2%80%9Csuatu-upaya-membangun-

mekanisme-implementasi-redd%E2%80%9D/ pada tanggal 30 Maret

2016.

Kementerian Lingkungan Hidup. ―Kementerian Lingkungan Hidup Bekerjasama

Dengan Pemerintah Belanda Mengadakan Workshop Mengenai Clean

Development Mechanism (CDM)‖, diakses dari:

http://www.menlh.go.id/kementerian-lingkungan-hidup-bekerjasama-

dengan-pemerintah-belanda-mengadakan-workshop-mengenai-clean-

development-mechanism-cdm/ pada tanggal 10 Oktober 2016.

Kompasiana. ―Kerusakan Hutan di Kalimantan, Kompasiana‖, diakses dari:

http://www.kompasiana.com/atep_afia/kerusakan-hutan-di-

kalimantan_550199e1a33311192e5104c5 pada tanggal 16 September

2016.

Kompasiana. ―Perbedaan Indonesia dan Jepang dalam Menghargai Lingkungan‖,

diakses dari: http://www.kompasiana.com/komunikasi-metro/perbedaan-

indonesia-dan-jepang-dalam-menghargai-

lingkungan_55001a9fa333115c7350fb32 pada tanggal 22 September

2016.

Kompasiana. ―Perusahaan Jepang yang Peduli Lingkungan‖, diakses dari:

http://www.kompasiana.com/yoanitamelia/perusahaan-jepang-yang-

peduli-lingkungan_56c56b621e23bd481302da6a pada tanggal 12 Oktober

2016

Komunitas Hijau. ―Media Informasi Hijau‖, diakses dari:

https://jaobima.or.id/environmental-justice-keadilan-lingkungan-dan-

ekologi/ pada tanggal 19 Maret 2018.

Page 85: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

xix

Koran SINDO. ―Belanda, Brasil, dan Leuser‖, diakses dari:

http://nasional.sindonews.com/read/883942/18/belanda-brasil-dan-leuser-

1405590874 pada tanggal 16 Desember 2016.

MENLH. ―Indonesia – Jepang Perkuat Kerjasama Pengelolaan Lingkungan dan

Inventarisasi Gas Rumah Kaca‖, diakses dari:

http://www.menlh.go.id/indonesia-jepang-perkuat-kerjasama-pengelolaan-

lingkungan-dan-inventarisasi-gas-rumah-kaca/ pada tanggal 16 September

2016.

Metrotvnews. ―Pengelolaan Lahan Gambut di Riau Diharap Tekan Emisi Gas

Rumah Kaca‖, diakses dari:

http://news.metrotvnews.com/news/akW8zXdK-pengelolaan-lahan-

gambut-di-riau-diharap-tekan-emisi-gas-rumah-kaca pada tanggal 13 Juli

2017.

Mitra Hijau. ―Memahami Negosiasi Perubahan Iklim‖, diakses dari:

http://www.mitrahijau.or.id/arsip/tag/perubahan-iklim pada tanggal 08

September 2016.

Mongabay. ―Kerusakan Hutan Kalimantan Terkini Akibat Ekspansi Perkebunan

Sawit‖, diakses dari: http://www.mongabay.co.id/2014/03/09/foto-

kerusakan-hutan-kalimantan-terkini-akibat-ekspansi-perkebunan-sawit/

pada tanggal 16 September 2016

Mongabay. ―Situs Berita dan Informasi Lingkungan, Kerusakan Hutan

Kalimantan Terkini Akibat Ekspansi Perkebunan Sawit‖, diakses dari:

http://www.mongabay.co.id/2014/03/09/foto-kerusakan-hutan-kalimantan-

terkini-akibat-ekspansi-perkebunan-sawit/ pada tanggal 21 Oktober 2016.

National Geographic. ―Naiknya Gas Rumah Kaca Akibat Tsunami Jepang 2011

Silam‖, diakses dari:

http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/04/naiknya-gas-rumah-kaca-

akibat-tsunami-jepang-2011-silam pada tanggal 09 Oktober 2016.

National Geographic. ―Naiknya Gas Rumah Kaca Akibat Tsunami Jepang 2011

Silam‖, diakses dari:

http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/04/naiknya-gas-rumah-kaca-

akibat-tsunami-jepang-2011-silam pada tanggal 29 September 2016.

National Geographic. ―Naiknya Gas Rumah Kaca Akibat Tsunami Jepang 2011

Silam‖, diakses dari:

Page 86: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

xx

http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/04/naiknya-gas-rumah-kaca-

akibat-tsunami-jepang-2011-silam pada tanggal 16 Febuari 2017.

NTT. ―NTT Group‖, diakses dari: http://www.ntt.co.jp/index_e.html pada tanggal

06 September 2016.

REDD+ Indonesia. ―Melampaui Karbon Melebihi Hutan‖, diakses dari:

http://www.reddplusid.org/index.php/sejarah/melampaui-karbon-melebihi-

hutan pada tanggal 10 Oktober 2016.

Risnandar, Cecep. ―Deforestasi‖, diakses dari https://jurnalbumi.com/deforestasi/,

pada tanggal 13 Maret 2017.

Scientific Repository. ―Masalah Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan

Kebijaksanaan Ekonomi Bagi Pengendalian Terhadap Kerusakannya‖,

diakses dari: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/24803 pada

tanggal 12 Oktober 2016.

Shah, Anup. ―Climate Change and Global Warming. Global Issues : Social,

Political, Economic and Environmental Issues That Affect Us, 2012‖,

diakses dari: http://www.globalissues.org/issue/178/climate-change-and-

global-warming pada tanggal 27 Maret 2018.

Soejachmoen, Kuki. ―Ancaman Serius Perubahan Iklim di Indonesia‖, diakses

dari: http://www.dw.com/id/ancaman-serius-perubahan-iklim-di-

indonesia/a-19196264 pada tanggal 09 Oktober 2016.

Suara Manado. ―Indonesia dan Jepang Kerja Sama Penurunan Emisi GRK‖,

diakses dari: http://www.suaramanado.com/berita/internasional/politik-

pemerintahan/2013/05/6626/indonesia-dan-jepang-kerja-sama-penurunan-

emisi-grk pada tanggal 28 September 2016.

Tribun news. ―DOWA Group akan Bangun Pabrik Pengolah Limbah 200 Miliar

Dolar di Jatim‖, diakses dari:

http://surabaya.tribunnews.com/2014/06/06/dowa-group-akan-bangun-

pabrik-pengolah-limbah-200-miliar-dolar-di-jatim pada tanggal 06

September 2017.

United Nations Framework Convention on Climate Change. ―Kyoto Prototocol‖,

diakses dari: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php pada tanggal

06 April 2016.

WWF. ―Kehutanan‖, diakses dari

https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_f

orest_spesies/kehutanan/ pada tanggal 19 Maret 2018.

Page 87: Latar Belakang Bantuan Jepang Terhadap Indonesia Melalui · MONNA FATHIA SUKMA NIM: 1111113000021 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

xxi

WWF. ―Seputar Perubahan Iklim, Seputar Iklim & Energi‖, diakses dari:

http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/iklim_dan_energi/solusik

ami/kampanye/powerswitch/spt_iklim/ pada tanggal 09 Oktober 2016.