LAPORAN TRIWULAN I WHISTLE BLOWING SYSTEM...

LAPORAN TRIWULAN I WHISTLE BLOWING SYSTEM DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI

LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN

PERDESAAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan sudah dilakukan sejak Tahun 2015 diawal

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

berdiri, sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Sasaran Utama Reformasi Birokrasi adalah :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

2. Birokrasi yang efektif dan efisien;

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Oleh karena itu, dalam upaya untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih

dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah

melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu dalam Area Penguatan

Pengawasan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun

2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman

Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan telah secara

berkesinambungan dan terus berusaha untuk mengoptimalkan penguatan

pengawasan dan meningkatkan kualitas pelayan publik, dan terus

berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal melalui Inspektorat V dalam

upaya-upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan

Pemerintahan yang baik (good goverment) dengan berpedoman pada

Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang

Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 -2014;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi;

10. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Satuan Kerja

sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal Nomor 109 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengaduan

Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Triwulan I Pelaksanaan Whistle Blowing

System dan Pengaduan Masyarakat adalah untuk memberikan gambaran dan

kondisi yang ada sehingga menjadi bahan evaluasi kebijakan bagi pimpinan

terhadap pelaksanaan Whistle Blowing System dan penanganan penagaduan

masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan.

Tujuan penyusunan Laporan Triwulan I Pelaksanaan Whistle Blowing

System dan Pengaduan Masyarakat adalah menentukan langkah-langkah

tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan Whistle Blowing System dan

penanganan penagaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB II

PELAKSANAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM DAN PENGADUAN

MASYARAKAT

A. Pelaksanaan Whistle Blowing System

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi juga telah memiliki WBS yang

dapat diakses pada website http://www.wbs.kemendesa.go.id. WBS

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berdasarkan pada Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi.

WBS pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan aplikasi

pengaduan online yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bagi pegawai yang memiliki informasi dan

ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi. Pelapor pada Whistle Blowing System terjamin untuk dijaga

kerahasiaan identitasnya.

Tujuan dilakukannya Whistle Blowing System dan Pengaduan Masyarakat

di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah :

1. Mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia

informasi dengan pemohon dan pengguna informasi Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan

publik dan pengelolaan informasi Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang baik;

3. Terwujudnya penanganan koordinasi dan penanganan pengaduan

masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,

efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS), Direktorat

Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah melakukan beberapa hal

sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait yang menjadi Admin

WBS Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk megetahui update

pengaduan yang masuk ke Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan melalui WBS Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;

http://www.wbs.kemendesa.go.id/

2. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Admin WBS Kementerian Desa, PDT

dan Transmigrasi, tidak ada pengaduan yang masuk ke Direktorat

Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode Januari – Maret

Tahun 2020;

3. Melakukan evaluasi atas tidak adanya pengaduan yang masuk melalui WBS

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi kepada Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan karena belum disosialisasikannya WBS

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi kepada seluruh pegawai;

4. Menyusun Matriks Jadwal Sosialisasi pada Subbagian Advokasi Hukum

Tahun 2020 yang berisi tema sosialisasi, jadwal kegiatan, media sosialisasi,

sasaran dan sasaran yang akan dicapai (terlampir);

5. Berdasarkan jadwal sosialisasi yang telah disusun, pada periode Januari –

Maret 2020, kami telah melakukan sosialisasi yaitu menempatkan brosur

WBS Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang merupakan cetakan

asli dari Inspektorat Jenderal pada lemari majalah lantai 4 dan kotak

brosur pada meja resepsionist lantai 3 dan 4 Direktorat Jenderal


B. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan

Kawasan Perdesaan dapat dilakukan melalui :

1. Bersurat secara langsung kepada Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau langsung kepada Direktorat

Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;

2. Kotak Saran;

3. Telepon/Call Center : 1500040;

4. SMS Center :

Telkomsel : 081288990040

XL : 087788990040

5. Facebook : Kemendesa.1

6. Twitter : @kemendesa, @DitjenPKP

7. Website http://sipemandu.kemendesa.go.id

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi saat ini fokus pada peralihan

sistem pengaduan secara online yang terintegrasi dalam satu pintu yaitu

SIPEMANDU Desa. Alur pelaporan dan penanganan pengaduan masyarakat

melalui SIPEMANDU Desa dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan

pada Unit Kerja Eselon I yang berasal dari organisasi masyarakat, partai

http://sipemandu.kemendesa.go.id/

politik, perorangan atau penerusan pengaduan oleh

Kementerian/Lembaga/Komisi Negara dalam bentuk pesan suara, surat,

faksmile, email, sms, atau pesan singkat media sosial dicatat dalam

agenda surat masuk secara manual atau menggunakan aplikasi Sistem

Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (SIPEMANDU)

Desa sesuai dengan prosedur pengadministrasian/tata persuratan yang

berlaku. Pengaduan yang disampaikan secara lisan agar dituangkan ke

dalam formulir yang disediakan;

2. Pencatatan oleh Tim Penanganan Pengaduan tersebut sekurang-

kurangnya memuat informasi tentang nomor dan tanggal surat

pengaduan, tanggal diterima, identitas pengadu, identitas terlapor dan inti

pengaduan;

3. Pengaduan yang alamatnya jelas, segera ditanggapi secara tertulis dalam

waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat pengaduan diterima

dan akan diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja;

4. Pengaduan yang berupa Pengawasan akan ditindak lanjuti oleh Unit Kerja

Eselon I yang bersangkutan dan akan dikirimkan melalui Tim Penanganan

Pengaduan masing-masing UKE I. Untuk PIC SIPEMANDU Desa pada

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Bagian

Perencanaan;

5. Pengawasan yang telah di klarifikasi apabila terbukti maka perlu

penanganan lebih lanjut dengan waktu sesuai dengan tingkat kesulitan

aduan;

6. Hasil penanganan pengaduan dilaporkan kembali melalui aplikasi

SIPEMANDU oleh PIC SIPEMANDU Desa.

Dari berbagai kanal pengaduan yang dimiliki Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada periode Januari –

Maret Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) pengaduan yang masuk dan ditujukan

kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Uraian

permasalahan pengaduan dan penanganannya dituangkan dalam Matriks

Permasalahan Hukum Litigasi dan Non Litigasi Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan Periode Januari – Maret Tahun 2020 yang

akan dijelaskan selanjutnya.

MATRIKS DATA PERMASALAHAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI


PERIODE JANUARI - MARET

TAHUN 2020

NO TGL LOKASI URAIAN MASALAH TINDAK LANJUT KET STATUS

1. Surat

Permohonan

Audiensi: 11

November

2019

Diterima

Ditjen PKP:

12

November

2019

Muna Barat,

Sulawesi

Tenggara

Adanya permohonan

audiensi dari Bupati Muna

Barat membahas

permintaan untuk

mengakomodir

Kabupaten Muna Barat

dalam RPJMN 2020-2024

ataupun Renstra

Kementerian Desa PDTT

2020-2024

1. Dit. PEKP telah menanggapi

bahwa penentuan KPPN bukan

merupakan kewenangan

Kementerian Desa PDTT,

melainkan kewenangan dari

Kemenko PMK dan Kementerian

BAPPENAS

2. Pada tanggal 27 Januari 2020,

dilakukan rapat audiensi dengan

berbagai K/L terkait yang salah

satu hasilnya adalah Kabupaten

Muna Barat dijadikan sebagai

Prioritas Kementerian Desa, PDT

dan Transmigrasi (khusunya

Direktorat Jenderal PKP)

1. Perkara Non

Litigasi

Pengaduan melalui

Surat

Telah

selesai

2. Surat Desa Laporan untuk meninjau 1. Telah ada tanggapan dari Admin 1. Perkara Non Telah

Pengaduan:

25

Desember

2019

Diterima

Ditjen PKP:

25

Desember

2019

Tanjungsari, Kec.

Agrabinta, Kab.

Cianjur, Jawa

Barat

dan memperhatikan

kebutuhan renovasi

jembatan penghubung

Kabupaten Cisalak

dengan Kabupaten

Lugina yang kondisinya

sudah sangat

memprihatinkan.

Diharapkan adanya

pembangunan jembatan

secara permanen dan

layak dengan bantuan

dana desa dari

pemerintah pusat.

Humas yang menjelaskan bahwa

masukan pada pemerintah desa

untuk menganggarkan dana desa

tahun 2020 untuk pembangunan

jembatan antar desa sesuai

dengan Peraturan Menteri Desa,

PDT dan Transmigrasi Nomor 11

Tahun 2019 Tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun

Anggaran 2020;

2. Bagian Hukum Ortala telah

menanggapi bahwa persoalan

dana desa merupakan tupoksi

Ditjen PPMD yaitu pengelolaan

dana desa (disampaikan kepada

PIC SIPEMANDU UKE I);

3. PIC SIPEMANDU UKE I telah

menyampaikan tanggapan pada

angka (2) kepada Admin Humas

Litigasi

2. Pengaduan

melalui

SIPEMANDU

Desa

selesai

3. Surat Panggilan Saksi: 4

Maret 2020 Diterima

Ditjen PKP:

Desa Air Itam,

Kkec. Penukal

Abab Lematan

Ilir Pali,

Sumatera Selatan

Pemanggilan saksi untuk

proses penyidikan atas

dugaan tindak pidana

korupsi dalam

pembangunan pasar

Kawasan perdesaan

1. Melakukan persiapan pendampingan proses penyidikan yang kemudian ditindaklanjuti

dengan Tim Advokasi melakukan perjalanan dinas ke Kejaksaan Negeri PALI;

2. Pemeriksaan saksi atas nama Ibu Sri Estiningsih (Pejabat

1. Perkara Litigasi 3. Panggilan saksi

disampaikan

melalui Surat

Sedang diproses

(menunggu

proses

penyiidikan

lebih

lanjut)

9 Maret

2020

Penandatangan SPM TA 2016 tanggal 17 Maret 2020;

3. Melaporkan hasil pendampingan proses penyidikan dengan Nota Dinas Nomor: 86/HK/III/2020

perihal Pemenuhan Panggilan Saksi dari Kejaksaan PALI sebagai laporan kepada Direktur

4. Melakukan koordinasi dengan PPK yang bersangkutan untuk meminta kelengkapan dokumen

yang diminta Kejaksaan PALI; 5. Mengirimkan sebagian dokumen

yang diperoleh kepada Kejaksaan Negeri PALI.

TOTAL PENGADUAN 3

BELUM DITINDAKLANJUTI -

SEDANG DIPROSES 2

TELAH SELESAI 1

Matriks Data Permasalahan Hukum Litigasi Dan Non Litigasi Direktorat

Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Periode Januari – Maret Tahun

2020 dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Permohonan Penetapan Kabupaten Muna Barat sebagai KPPN

(Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara)

Surat dari Bupati Muna Barat Nomor: 130/2186/2019 perihal

Permohonan Audiensi tanggal 11 November 2019 yang pada intinya

memohon untuk menerima audiensi terkait pengembangan KPPN

Kabupaten Muna Barat dan arah kebijakan Direktorat Jenderal PKP Tahun

2020-2024 ataupun RENSTRA Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Surat tersebut diterima Direktorat Jenderal PKP pada tanggal 12 November

2019.

Menanggapi permintaan audiensi tersebut, Dit. PEKP telah

menyapaikan bahwa penentuan KPPN bukan merupakan kewenangan

Kementerian Desa PDTT, melainkan kewenangan dari Kemenko PMK dan

Kementerian BAPPENAS. Selanjutnya, pada tanggal 27 Januari 2020,

dilakukan rapat audiensi dengan berbagai K/L terkait yang salah satu

hasilnya adalah Kabupaten Muna Barat dijadikan sebagai Prioritas

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (khusunya Direktorat Jenderal

PKP).

2. Kerusakan Jembatan Penghubung Antar Desa di Desa Tanjungsari,

Kec. Agrabinta, Kab. Cianjur, Jawa Barat

Pengaduan merupakan pengaduan dalam ranah non litigasi yang masuk

melalui Aplikasi SIPEMANDU Desa dengan rincian pengaduan sebagai

berikut:

a. Identitas Pelapor

Nama : Rupendi

Alamat : Desa Tanjungsari, Kec. Agrabinta, Kab. Cianjur, Jawa

Barat

No. Telepon : 081573972196

b. Nomor dan Tanggal Laporan

No. Tiket : Bbcf3a50

Tgl Laporan : 25 Desember 2019

c. Isi Laporan

1) Meminta Direktorat Terkait pada Kementerin Desa, PDT dan

Transmigrasi untuk meninjau dan memperhatikan kebutuhan

renovasi jembatan penghubung Kabupaten Cisalak dengan

Kabupaten Lugina yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan

karena hanya terbuat dari kayu dan bambu swadaya masyarakat;

2) Mengingat jembatan tersebut adalah satu-satunya akses warga dan

anak-anak untuk menuju ke sekolah, maka diharapkan adanya

pembangunan jembatan secara permanen dan layak dengan

bantuan dana desa dari pemerintah pusat.

d. Tanggapan Admin Humas

1) Alokasi penggunaan dana desa berdasarkan hasil putusan

musyawarah desa berdasarkan prioritas dana desa sesuai dengan

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun

2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

2) Melihat penggunaan dana desa Tanjung Sari sampai saat ini laporan

penggunaan dana desa tahap 2 dialokasikan pemerintah desa untuk

pembangunan jalan tani, jalan desa dan operasional PAUD atau

sejenisnya;

3) Oleh karena itu, sebaiknya diberikan masukan pada pemerintah desa

untuk menganggarkan dana desa tahun 2020 untuk pembangunan

jembatan antar desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDT

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Untuk altenatif lain

yaitu pengajuan bantuan kepada Kabupaten Cianjur untuk

dimintakan bantuan kepada pemerintah pusat;

4) Laporan ini akan disampaikan kepada Direktorat terkait untuk

ditindaklanjuti.

Atas pengaduan tersebut, Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana

melakukan analisis dan telaah yang disampaikan kepada Plt. Sekretaris

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan menyusun

Nota Dinas Nomor: 143/HK.11/VI/2020 perihal Laporan Permintaan

Peninjauan Kembali Pembangunan Jembatan di Kab. Cianjur yang isinya

menyampaikan bahwa Kabupaten Cianjur tidak merupakan satu kawasan

perdesaan dan apabila pokok permasalahannya mengenai penggunaan

dana desa maka lebih tepat apabila laporan pengaduan ini disampaikan

kepada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan dana desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan koordinasi dengan

Admin Humas. Selanjutnya, Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana

telah menyampaikan tanggapan tersebut kepada PIC UKE I Direktorat

Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan bahwa pengaduan mengenai

dana desa seharusnya ditujukan kepada Direktorat Jenderal PPMD.

3. Pemanggilan saksi dalam proses penyidikan di Kejaksaan Negeri

PALI

Pemanggilan saksi untuk proses penyidikan dugaan tindak pidana

korupsi atas Proyek Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan di Desa Air

Itam, Kec. Penukal Abab Lematan Ilir (Pali), Prov. Sumatera Selatan Tahun

2016 dengan nilai pekerjaan Rp1.108.122.000.- (satu miliar seratus delapan

juta seratus dua puluh dua ribu rupiah). Surat panggilan saksi dari

Kejaksaan Negeri PALI tanggal 4 Maret 2020 ditujukan kepada Ibu Sri

Estiningsih selaku Pejabat Penandatangan SPM TA 2016 pada proyek

dimaksud. Menindaklanjuti surat panggilan tersebut, Tim Advokasi

melakukan pengawalan dan pendampingan pada proses penyidikan Ibu Sri

Estiningsih pada pemeriksaan tanggal 17 Maret 2020.

Hasil pendampingan proses penyidikan dilaporkan kepada Plt.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan

Nota Dinas Nomor: 86/HK/III/2020 perihal Pemenuhan Panggilan Saksi dari

Kejaksaan PALI yang hasilnya sebagai berikut:

1) Judul kegiatan adalah Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan di

Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2016;

2) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Pelaksanaan Hibah Barang

Milik Negara Satuan Kerja Direktorat Jenderal PKP Nomor: 112/BAHPP-

BMN/DPKP.3/12/2017, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar

Rp1.108.122.000,- (satu milyar seratus delapan juta seratus dua puluh

dua ribu rupiah);

3) Anggaran yang telah di cairkan adalah sebesar Rp1.024.694.000,- (satu

milyar dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu

rupiah) untuk PT. Azevedopratama Konsultan melalui 3 (tiga) termin

pembayaran yaitu uang muka, pembayaran tahap 1 dan tahap 2,

dibuktikan dengan:

a) Dokumen Pencairan Konsultan Pengawas Surat Perintah Membayar

Nomor: 30284/SPM/PPK.3-DITJENPKP/KDPDTT/XII/2016 Tanggal 8

November 2016;

b) Dokumen Pencairan Konsultan Pengawas Surat Perintah Membayar


Desember 2016;

c) Dokumen Pencairan Konsultan Pengawas Surat Perintah Membayar


Desember 2016.

4) Saksi telah melengkapi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang

dicairkan kepada PT. Azevedopratama Konsultan dan telah dilegalisir. 4.

Penyidik telah menetapkan 3 (tiga) orang tersangka sebagai berikut:

a) Pejabat Pembuat Komitmen (Bapak Asih Prasetia, S.E.);

b) Direktur Utama PT. Azevedopratama (Bapak Ir. Yono Maryono

sebagai Konsultan Pengawas);

c) Direktur PT. Bersinar Jesstive Mandiri (Bapak Bilson Marbun sebagai

Penyedia).

5) Tindak Lanjut Pemeriksaan

a) Kejaksaan Negeri PALI secara lisan meminta dokumen terkait proyek

dimaksud agar dilegalisir untuk selanjutnya dikirimkan kembali

kepada Kejaksaan Negeri PALI;

b) Daftar permintaan dokumen yang perlu dilegalisir tersebut telah

disampaikan kepada Bapak Asih Prasetya untuk ditindaklanjuti

sebagai pemenuhan permintaan dokumen oleh Kejaksaan Negeri

PALI.

Terkait dengan pengaduan masyarakat, Direktorat Jenderal Pembangunan

Kawasan Perdesaan sudah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penanganan pengaduan dilakukan dengan mengacu pada kententuan

yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016

tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi dan Keputusan

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

Nomor 109 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

2. Peraturan dimaksud pada angka 1 telah ditindaklanjuti dengan menyusun

dan memberlakukan SOP Penanganan Pengaduan dan Informasi Publik

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor:

53/SOP/11/2019 yang disahkan oleh Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan mulai 1 Januari 2020 (terlampir);

3. Telah ada pengusulan nama PIC SIPEMANDU Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan (terlampir);

4. Menyusun Matriks Jadwal Sosialisasi pada Subbagian Advokasi Hukum

Tahun 2020 yang berisi tema sosialisasi, jadwal kegiatan, media

sosialisasi, sasaran dan sasaran yang akan dicapai (terlampir);

5. Berdasarkan jadwal sosialisasi yang telah disusun, pada periode Januari –

Maret 2020, kami telah menempatkan kotak saran sebanyak 2 (dua) buah

yang masing-masing berada di lantai 3 dan lantai 4 Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesan.

BAB III

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Pelaksanaan WBS Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

a. Belum adanya SOP Pelaporan Pengaduan Melalui WBS yang dibuat oleh

Inspektorat Jenderal sehingga masih ada kebingungan dalam prosedur

pelaporan dan penangannya pada Direktorat Jenderal Pembangunan

Kawasan Perdesaan;

b. Belum adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai WBS Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi yang berdampak pada minimnya informasi untuk

disosialisasikan kepada para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal


2. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan,

terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

a. Bahwa belum adanya ketentuan SOP yang mengakomodir apabila ada

permintaan dihapusnya aduan yang salah disposisi dari Biro Humas dan

Kerjasama sehingga prosesnya panjang yaitu dilakukan dengan

melaporkan melalui PIC SIPEMANDU UKE I dan juga bersurat kepada

Kepala Biro Humas dan Kerjasama;

b. Bahwa penyelesaian pengaduan membutuhkan jangka waktu yang lebih

panjang dari ketentuan yang ditetapkan dalam SOP Penanganan

Pengaduan dan Informasi Publik yaitu maksimal 14 (empat belas) hari

kerja, sedangkan untuk proses persidangan dapat melebihi jangka

waktu tersebut.

NO URAIANTANGGAL SURAT

PENGADUAN

TANGGAL

DITERIMA DITJEN

PKP

KOORDINASI KASUS DENGAN

UNIT TERKAIT

JAWABAN DARI UNIT TERKAIT

KE PELAPOR

TELAAH PENGADUAN

DISAMPAIKAN KE PIMPINAN

EVALUASI TERHADAP KASUS

PENGADUAN

TINDAK LANJUT TERHADAP

EVALUASI PENGADUANKETERANGAN

1 Adanya permohonan audiensi dari Bupati

Muna Barat membahas permintaan untuk

mengakomodir Kabupaten Muna Barat dalam

RPJMN 2020-2024 ataupun Renstra

Kementerian Desa PDTT 2020-2024 (Muna

Barat, Sulawesi Tenggara)

11 November 2019 12 November 2019 Koordinasi klarifikasi dan taggapan

yang akan disampaikan

Pada audiensi tanggal 27 Januari

2020, telah disampaikan bahwa

kewenangan penetapan KPPN tidak

ada pada Kemendesa PDTT,

melainkan merupakan wewenang

dari Kemenko PMK bersama dengan

Bappenas

Telah dilakukan diskusi dan

koordinasi dengan Kemenko PMK

tentang penetapan Kabupaten Muna

Barat sebagai Wilayah Prioritas

Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi

Penetapan KPPN Nasional bukan

merupakan kewenangan dari


Transmigrasi, melainkan merupakan

kewenangan dari Kemenko PMK dan

Kementerian Bappenas

Kabupaten Muna Barat dijadikan

sebagai Wilayah Prioritas


Transmigrasi (khususnya Direktorat

Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan)

2 Permintaan peninjauan kembali dan renovasi

jembatan penghubung di Kab. Cisalak

dengan Lugina dengan alokasi dana desa

(Desa Tanjungsari, Kec. Agrabinta,

Kab. Cianjur, Jawa Barat)

25 Desember 2019 25 Desember 2019 Telah berdiskusi bahwa penggunaan

dana desa bukan merupakan tupoksi

Ditjen PKP

Jawaban disampaikan kepada PIC

SIPEMANDU UKE I bahwa desa

tanjungsari bukan merupakan satu

kawasan perdesaan dan mengenai

dana desa merupakan tupoksi dari

Ditjen PPMD

1. Penyampaian Nota Dinas Nomor:

143/HK.11/VI/2020 perihal Laporan

Permintaan Peninjauan Kembali

Pembangunan Jembatan di Kab.

Cianjur

2. Penyampaian tanggapan kepada

PIC SIPEMANDU UKE I bahwa desa

tanjungsari bukan merupakan satu

kawasan perdesaan dan mengenai

dana desa merupakan tupoksi dari

Ditjen PPMD

Penyampaian Surat dari Plt.

Sesditjen PKP kepada Kabiro

Humasker Nomor:

712/HK/10/VI/2020 perihal

Penyampaian Laporan Permintaan

Penggunaan Dana Desa dan

Peninjauan Kembali atas Bangunan

Jembatan yang Rusak di Kabupaten

Cianjur tanggal 17 Juni 2020 bahwa

pengaduan mengenai dana desa

seharusnya ditujukan kepada Ditjen

PPMD

1. Dihapusnya disposisi pengaduan

dari Akun SIPEMANDU Ditjen PKP;

2. Admin Humas telah

mendisposisikan kembali kepada

Ditjen PPMD

Pengaduan melalui

SIPEMANDU Desa

3 Proses pemanggilan saksi atas dugaan

tindak pidana korupsi dalam Pembangunan

Pasar Kawasan Perdesaan (Desa Air Itam,

Kec Penukal Abab Lematan Ilir (PALI),

Sumatera Utara)

4 Maret 2020 9 Maret 2020 Persiapan dan penyelarasan jawaban

yang akan disampaikan kepada

penyidik

Penyampaian keterangan secara

lisan oleh Pejabat Penandatangan

SPM TA 2016 kepada Penyidik

bahwa berdasarkan Berita Acara

Hasil Penelitian Hibah BMN jumlah

anggaran yang dialokasikan kepada

Rp1.108.122.000 dan anggaran

yang telah dicairkan

Rp1.024.694.000 kepada Pelaksana

melalui 3 termin pembayaran. Saksi

telah melengkapi dokumen SPM dan

telah dilegalisir

1. Nota Dinas Nomor:

86/HK/III/2020 perihal Pemenuhan

Panggilan Saksi dari Kejaksaan PALI

sebagai laporan kepada Direktur

2. Nota Dinas Nomor:

393/HK.10/IV/2020 perihal Laporan

Pendampingan Proses Hukum di

Kejaksaan PALI tanggal 14 April

2020 kepada Dirjen PKP bahwa Tim

Advokasi telah melakukan

pendampingan pada proses

penyidikan atas pemanggilan Pejabat

Penandatangan SPM TA 2016, Ibu

Sri Estningsih

1. Mengikuti proses penyidikan

dengan baik dan kooperatif

2. Mempersiapkan dokumen-

dokumen proyek dan peraturan yang

diminta oleh Kejaksaan PALI

1. Melakukan perjalanan dinas ke

Kejaksaan PALI untuk melakukan

pendampingan penyidikan saksi dari

Ditjen PKP

2. Mengirimkan sebagian dokumen

proyek dan peraturan kepada

Kejaksaan PALI

MATRIK MONITORING DAN EVALUASI PERMASALAHAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI


TAHUN 2020

B. Rencana Aksi

1. Pelaksanaan WBS Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

a. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal yang menangani WBS untuk

mendapatkan update terbaru mengenai rencana penyusunan SOP

tersebut;

b. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk meminta brosur atau

video tutorial pelaporan pengaduan melalui WBS terbaru untuk

digunakan sebagai prior knowledge bagi pegawai di Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan.

2. Penanganan Pengaduan Masyarakat

a. Berkoordinasi dengan Admin pada Biro Humas dan Kerjasama untuk

mengklarifikasi apakah terdapat prosedur baku mengenai penghapusan

disposisi aduan;

b. Penyesuaian jangka waktu dalam SOP Penanganan Pengaduan dan

Informasi Publik dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dari

aduan yang ditangani.

BAB IV

PENUTUP

Dari apa yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan

Kawasan Perdesaan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean

goverment) dan pemerintahan yang baik (good goverment), maka pelaksanaan

Whistle Blowing System dan Pengaduan Masyarakat sudah dilaksanakan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan WBS dan Pengaduan Masyarakat dirasakan kurang maksimal

karena terdapat beberapa kendala yang muncul. Kendala yang dihadapi adalah

kurangnya sosialisasi WBS Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan

koordinasi penanganan pengaduan yang membutuhkan waktu lebih panjang.

Namun, telah disusun upaya penyelesaian yang akan dilakukan pada triwulan

selanjutnya untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Laporan Triwulan I WBS dan Pengaduan Masyarakat ini disusun dengan

harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah

yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan

Pengawasan dan perbaikan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Direktorat

Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Laporan ini kami buat secara ringkas

sebagai wujud pertanggungjawaban kami terhadap WBS dan Pengaduan

Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Jakarta, 7 April 2020

Kepala Bagian Hukum,

Organisasi dan Tata Laksana,

Fince D. Hasibuan

NIP. 19771202 199612 2 001

Lampiran

Matriks Jadwal Sosialisasi pada Subbagian

Advokasi Hukum Tahun 2020

Lampiran

SOP Penanganan Pengaduan dan Informasi

Publik Direktorat Jenderal Pembangunan

Kawasan Perdesaan Nomor: 53/SOP/11/2019

yang disahkan oleh Plt. Sekretaris Direktorat

Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Lasmpiran

Nota Dinas Penetapan PIC Layanan

Pengaduan dan Aplikasi SIPEMANDU

Direktorat Jenderal PKP

LAPORAN TRIWULAN I WHISTLE BLOWING SYSTEM...

Documents

Transcript of LAPORAN TRIWULAN I WHISTLE BLOWING SYSTEM...