LAPORAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) DAN...

LAPORAN HASIL PENILAIAN

(SELF ASSESSMENT)

DAN TATA KELOLA POSISI AKHIR

TAHUN 2017

TAHUN 2017

JL. RAYA MAMBAL, ABIANSEMAL – BADUNG

Telp. (0361) - 469289

Fax. (0361) - 469288

Email : [email protected]

i| | L a p o r a n S e l f A s s e s s m e n t G C G - 2 0 1 7

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MAMBAL

LAPORAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)

ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

POSISI AKHIR TAHUN 2017

DAFTAR ISI................................................................................................................... i

A. PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

DEWAN DIREKSI ......................................................................................... 3

1. SUSUNAN DIREKSI BANK MAMBAL ............................................. 3

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI ................................. 4

3. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN

DIREKSI SELAMA TAHUN 2017 ...................................................... 4

C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN

KOMISARIS ................................................................................................... 5

1. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS BANK MAMBAL ....................... 5

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS ........... 5

3. PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN REKOMENDASI

DEWAN KOMISARIS .......................................................................... 6

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN ........................................ 7

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT

EKSTERN ....................................................................................................... 10

1. FUNGSI KEPATUHAN BANK ............................................................ 10

2. AUDIT INTERNAL .............................................................................. 13

3. AUDIT EKSTERN ................................................................................ 14

F. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO TERMASUK PENGENDALIAN

INTERN .......................................................................................................... 15

1. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO ............................................... 15

2. PENGENDALIAN INTERN ................................................................. 15

G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT .......................................... 16

H. RENCANA STRATEGIS BANK .................................................................. 17

I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN..... 18

J. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN

DIREKSI ......................................................................................................... 19

1. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ......... 19

2. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI................................ 19

K. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINYA, DIREKSI LAINYA

DAN / ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK ................... 20

L. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI

KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI ....................................................... 20

1. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN DEWAN

KOMISARIS .......................................................................................... 21

2. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN DEWAN

DIREKSI ................................................................................................ 21

ii| | L a p o r a n S e l f A s s e s s m e n t G C G - 2 0 1 7


M. RASIO GAJI TERTINGGI ........................................................................... 22

N. RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT DEWAN DIREKSI ......... 22

O. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL ................................................ 24

P. PERMASALAHAN HUKUM ....................................................................... 25

Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SISOAL DAN POLITIK .... 25

R. KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM BANK MAMBAL POSISI 31

DESEMBER 2017 ........................................................................................... 26

S. RINGKASANPERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF

ASSESSMENTGOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BPR MAMBAL PERIODE DESEMBER 2017 .................................... 26

T. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT POSISI AKHIR

DESEMBER 2017 ........................................................................................... 28

LAMPIRAN


A. PENDAHULUAN

Seiring makin berkembangnya pembangunan ekonomi rakyat yang

berpusat di pedesaan membutuhkan sarana dan prasarana yang dapat

mendukung perkembangan itu sendiri khususnya dalam hal permodalan.

Salah satu upaya yang dikembangkan pemerintah untuk menampung

mobilisasi dana di pedesaan dan membantu perkembangan ekonomi

pedesaan adalah dengan mendirikan lembaga keuangan yang bersentuhan

langsung dengan masyarakat pedesaan, sehingga pada tanggal 27 Oktober

1988 dikeluarkan kebijaksanaan dalam bidang moneter, keuangan dan

perbankan yang dikenal dengan sebutan PAKTO 27 yang orientasinya

member kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara RI yang

professional di bidang keuangan untuk mendirikan bank baru, yang yang

salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat yang wilayah operasionalnya

beradius satu kecamatan dan berkedudukan tidak di ibukota Negara,

propensi serta kabupaten.

Hal tersebut merupakan angin segar bagi masyarakat pedesaan untuk

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya mengembangkan potensi

perekonomian pedesaan dengan dukungan permodalan yang diperoleh dari

Bank Perkreditan Rakyat. Sehingga pada tahun 1989 didirikan sebuah Bank

Perkreditan Rakyat di Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten

Badung Daerah Tingkat II Badung dengan nama “PT Bank Perkreditan

Rakyat Mambal” berdasarkan keputusan Mentri Keuangan Republik

Indonesia nomor KEP.528/KM.13/1990 tanggal 26 Okitober 1990 tentang izin

usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Mambal dan sampai saat ini terus

berupaya untuk selalu berkomitmen dan konsisten dalam

mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan untuk melaksanakan Visi dan

Misi yang merupakan Landasan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

Visi PT.Bank Perkreditan Rakyat Mambal yaitu:

“PT.Bank Perkreditan Rakyat Mambal selalu menjadi lembaga keuangan

yang andal dan terpercaya bagi masyarakat’.

Misi PT.Bank Perkreditan Rakyat Mambal yaitu :

1 | | L a p o r a n S e l f A s s e s s m e n t G C G - 2 0 1 7


“Misi kami adalah memberi pelayanan kepada para nasabah, karyawan,

masyarakat pedesaan dan pemegang saham, melalui komitmen tertinggi,

demi tercapainya prestasi terbaik dengan memegang teguh prinsip

perbankan yang sehat serta menumbuh kembangkan kepercayaan

masyarakat dengan tetap menjaga profesionalisme, etika, dan

rentabilitas.disiplin dan taat terhadap peraturan yang berlaku serta terus

berusaha memperbaiki kinerja dengan menambahkan pendidikan budi

pekerti, moral dan pengendalian diri”

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut maka Bank Mambal berusaha

untuk menerapakan tata kelola perusahaan (good corporate governance)

pada setiap jenjang perusahaan.Tata kelola perusahaan tersebut diatur

dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015

tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Lima prinsip

dasar yang menjadi landasan pelaksanaan GCG, yaitu :

a. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses

pengambilan keputusan.

b. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan

pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan

secara efektif.

c. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan

BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip

pengelolaan BPR yang sehat.

d. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara

profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi

hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan

perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Untuk tercapainya PT. BPR. MAMBAL (Bank) yang sehat, maju, danberkembang maka dengan ini kami berkomitmen untuk senantiasamelaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good CorporateGovernance ‐ GCG) dengan menjunjung tinggi etika dan standarprofesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskankepada 5 (lima) prinsip dasar GCG.



B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

1. Susunan Direksi Bank Mambal

Pada tahun 2017, terjadi pergantian Direksi yang dimana I Dewa Ketut

Adi Susana, SE selaku Direktur digantikan oleh Ni Nyoman Seni, SP

yang telah resmi dan disetujui sebagai Direktur Utama Bank Mambal

oleh Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 22 Agustus 2017 Surat

Otoritas Jasa Keuangan No.SR-101/KR.0811/2017 perihal Keputusan

Persetujuan atas Pencalonan Anggota Dewan Direksi dan juga

berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 13 Oktober 2017

mengenai perubahan Direksi. Adapun komposisi Direksi per 22

Agustus 2017- Sekarang adalah:

No. Nama Jabatan

1 Luh Gede Rumini, SE Direktur Utama

2 Ni Nyoman Seni, SP Direktur

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung Jawab Direksi Bank Mambal adalah :

a. Mempunyai tanggung jawab penuh untuk melakukan fungsi

manajemen Bank.

b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung

jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan

peraturan perundang - undangan.

c. Menerapkan prinsip - prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha

Bank untuk semua tingkatan atau jenjang organisasi.

d. Mengambil tindakan untuk menindaklanjuti temuan audit dan

rekomendasi dari Unit Internal Audit Bank, auditor eksternal, hasil

pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

dan/atau hasil pengawasan dari otoritas lainnya.

e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada

Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.



f. Memberikan informasi yang akurat, data yang relevan, dan tepat

waktu dan informasi kepada Dewan Komisaris.

3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direksi Selama

Tahun 2017

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan

Bank, Direksi juga selalu melaksanakan prinsip‐prinsip Good

Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada

seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Rapat Direksi dilakukan

secara intensif pada minggu pertama setiap bulan. Adapun beberapa

keputusan yang telah diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Diperlukannya peningkatan kinerja agar target yang telah

ditetapkan sesuai dengan rencana kerja tahun 2017 dapat

tercapai.

b. Perhitungan target yang diberikan kepada AO agar berdasarkan

target berbasis income.

c. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan

pencapaian dana adalah sebagai berikut :

1) Memasarkan produk ke pasar – pasar tradisional atau

memalui KTT ( keluarga, tetangga, teman – teman )

2) Menghubungi kembali nasabah yang sudah termasuk ke

dalam nasabah tabungan pasif agar mengaktifkan kembali

tabungannya.

3) Meningkatkan kerjasama dengan BPR lain atau dengan

koperasi-koperasi.

4) Membangun reputasi yang baik pada masyarakat.

5) Menawarkan berbagai kemudahan kepada nasabah dan

meningkatkan pelayanan.

d. Perlu dilakukannya pelaksanaan tertib administrasi di semua

bagian.

C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN

KOMISARIS



1. Susunan Dewan Komisaris Bank Mambal

Pada tahun 2017, terjadi pergantian Dewan Komisaris yang dimana

Alm. I Made Tana selaku komisaris Utama digantikan oleh I Putu Budi

Sastra, SE. Ni Nyoman Seni, SP selaku Komisaris digantikan oleh I

Wayan Budarta, SH. yang telah resmi dan disetujui sebagai Komisaris

Utama dan Komisaris Bank Mambal oleh Otoritas Jasa Keuangan per

tanggal 18 Agustus 2017 Surat Otoritas Jasa Keuangan No.SR-

100/KR.0811/2017 dan per tanggal 22 Agustus 2017 Surat Otoritas

Jasa Keuangan No.SR-103/KR.0811/2017 perihal Keputusan

Persetujuan atas Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan juga

berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 13 Oktober 2017

mengenai perubahan Komisaris. Adapun komposisi Dewan Komisaris

per 22 Agustus 2017 - Sekarang adalah:

No

.

Nama Jabatan

1 I Putu Budi Sastra, SE Komisaris Utama

2 I Wayan Budarta, SH Komisaris

2. Tugas dan Dan tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap

kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang

organisasi.

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan

kebijakan strategis Bank. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam

pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali

penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam

ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian

Kredit BPR; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar

Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.



4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan

rekomendasi auditor internal, auditor eksternal, Bank Indonesia ,

OJK, dan otoritas lain.

5. Memberitahukan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa

Keuangan setelah ditemukannya pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan

keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan

kelangsungan usaha Bank.

3. Pelaksanaan Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Pengawasan

Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah melaksanakan

pemantauan dan pengawasan yang mencakup:

a. Kinerja Bank, khususnya yang sesuai dengan yang tercantum

dalam Rencana Bisnis Bank.

b. Kecukupan permodalan Bank.

c. Kualitas Aktiva Produktif.

d. Likuiditas Bank.

e. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank.

f. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia.

g. Tindak lanjut hasil temuan audit internal, kualitas dan

pengembangan operasional dan teknologi informasi Bank.

h. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank

terhadap peraturanperaturan Bank Indonesia dan peraturan–

peraturan dari institusi terkait.

i. Penerapan prinsip pengenalan nasabah [Know Your Customer

/KYC] dan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme.

2. Rekomendasi Dewan Komisaris



Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi yaitu

agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan

perbaikan-perbaikan antara lain:

a. Meningkatkan kinerja Bank agar target yang telah ditetapkan

dan disetujui dalam Rencana Bisnis BPR dapat dicapai.

b. Meningkatkan Risk Control System dan Risk Awareness dalam

penyaluran kredit secara komprehensif mulai dari pengajuan

kredit hingga pelunasan kredit.

c. Pengembangan penerapan Manajemen Risiko dalam setiap

kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi

dengan semakin berkembangnya skala organisasi dan

jangkauan usaha Bank.

d. Pemanfaatan anggaran pelatihan dengan pelatihan dan

pendidikan yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas

karyawan sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap unit kerja

yang ada.

e. Menyetujui Rencana Bisnis Bank.

f. Memperkuat proses pengajuan kredit antara lain dengan lebih

berhati – hati dalam merekrut Account Officer dan marketing

dengan mempertimbangkan segi integritas dan kompetensi

untuk menghindari kecurangan (fraud).

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang

Penerapan Tata Kelola bagi BPR, Pasal 69, yaitu Penanganan Benturan

Kepentingan, Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain

adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan

ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi,

Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Pada dasarnya anggota dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat

Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam

situasi dan kondisi ada benturan kepentingan. Namun demikian apabila

keputusan tetap harus diambil maka pihak‐pihak dimaksud wajib



mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari

kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan

Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut

dalam setiap keputusan.

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak‐pihak

tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam

kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau

mengurangi keuntungan Bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Secara prinsip para pihak yang terkait yaitu anggota Dewan Komisaris,

Direksi dan Pejabat Eksekutif PT. BPR MAMBAL harus menghindarkan diri

dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan

kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung

benturan kepentingan harus diambil wajib berpedoman pada Prosedur

Pelaksanaan Benturan Kepentingan, dengan ketentuan umum sebagai

berikut :

a. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil

setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat

merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

b. Setiap pemberian tingkat suku bunga kepada pihak terkait baik

penghimpunan dana maupun penyediaan dana tidak diberlakukan

secara istimewa di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku dan

tidak menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan

Bank.

c. Penyediaaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Ketentuan

Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

dan memperhatikan prinsip kehati‐hatian maupun perundang‐

undangan yang berlaku. Keputusan manajemen benar‐benar

dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan

atau pihak lainnya serta berdasarkan prosedur yang diterapkan di

Bank & berlaku sama untuk semua nasabah peminjam serta tetap

memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank. Setiap memberikan

penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat persetujuan

Dewan Komisaris.



d. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan

kepentingan harus diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja

pengambil keputusan dalam memo keputusan/risalah rapat dan

terdokumentasi dengan baik.

e. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan

kepentingan harus memenuhi prosedur : telah diungkap dalam setiap

keputusan; telah dilengkapi risalah rapat; telah diadministrasikan dan

terdokumentasikan dengan baik; dan tidak merugikan Bank atau

mengurangi keuntungan Bank.

f. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi

obyek pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana

ditemukan transaksi benturan kepentingan yang terbukti merugikan

Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Direktur Kepatuhan

wajib melakukan pencegahan/penghentian.

g. Pelaksanaan prosedur penanganan benturan kepentingan tersebut

merupakan salah satu aspek yang harus diungkapkan dalam Laporan

Pelaksanaan Good Corporate Governance.

Tabel Benturan Kepentingan

No Nama danJabatan Pihakyang Memiliki

BenturanKepentingan

Nama danJabatan

PengambilKeputusan

JenisTransaksi

NilaiTransaksi

(jutaanRupiah)

Keterangan*)

Dalam tahun 2017 tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau

mengurangi keuntungan Bank.

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN , AUDIT INTERN DAN AUDIT

EKSTERN

1. Fungsi Kepatuhan Bank



Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha bank yang semakin

besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi

risiko tersebut.

Upaya‐upaya tersebut dapat bersifat ex‐ante maupun ex‐post. Upaya

yang bersifat ex‐ante sangat diperlukan untuk mengurangi atau

memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan

akan terjadi. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan peran

dan fungsi kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan dalam

pengelolaan risiko kepatuhan.

Bank selalu berusaha untuk melakukan pengelolaan risiko kepatuhan

yang baik dan tepat waktu yang diharapkan dapat meminimalisir

dampak risiko sedini mungkin termasuk mematuhi semua peraturan

yang berlaku untuk menjaga reputasi dengan berusaha membangun

kultur kepatuhan di dalam organisasi.

Beberapa poin penting mengenai kepatuhan adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan harus menjadi budaya dalam kegiatan operasional

perbankan.b. Menjadi keharusan dalam mematuhi peraturan perundang‐

undangan.c. Menghindari segala kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman

perilaku (Code of Conduct) dan nilai‐nilai utama Bank.d. Tidak dapat dibenarkan melakukan suatu pelanggaran terhadap

peraturan internal maupun peraturan perundang‐undangan,

sekalipun Bank mendapatkan profit atau hal tersebut juga

dilakukan oleh pesaing atau institusi lainnya.e. Meyakini bahwa pelanggaran peraturan perundang‐undangan

akan berdampak pada tingkat kesehatan dan reputasi bank.

Fungsi kepatuhan juga didefinisikan sebagai suatu fungsi independen

yang melakukan analisis, pemantauan, identifikasi, penilaian,

pemberian advice (saran) dan pelaporan risiko kepatuhan

(Compliance Risk). Risiko kepatuhan terkait dengan sanksi

hukum/perundang‐undangan, kerugian material/financial atau reputasi

bank sebagai akibat adanya ketidak patuhan terhadap hukum,

peraturan dan perundang‐undangan, pedoman perilaku (Code of



Conduct) yang berlaku di bank. Fungsi kepatuhan bank meliputi

tindakan untuk:

a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua

tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;

b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;

c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur

serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai

dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

perundang‐undangan yang berlaku.

d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat

oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas

pengawas lain yang berwenang.

e. Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh

satuan kerja kepatuhan.

Adapun tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan adalah sebagai

berikut:

a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan baru yang dikeluarkan

oleh Otoritas Jasa Keuangan atau institusi regulator lainnya agar

setiap ketentuan dapat segera diketahui dan dilaksanakan oleh unit

kerja terkait, melalui :

1) Senantiasa mengikuti perkembangan ketentuan

OJK/peraturan perundangan lainnya sehingga mampu

memberikan inspirasi terkini dan bertindak sebagai

narasumber dalam hal terdapat pertanyaan mengenai

ketentuan/peraturan tersebut.

2) Menginformasikan adanya ketentuan/peraturan baru

kepada unit kerja terkait.

3) Melakukan pengkinian ketentuan Bank Indonesia/ peraturan

perundangan lainnya dan mengadministrasikan dengan

tertib baik dalam bentuk fisik/hard copy maupun soft copy

(dapat diakses melalui media komunikasi internal bank).

b. Melakukan kajian strategis dengan tujuan untuk memastikan bahwa

kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis, peluncuran



produk baru maupun pengembangan produk/layanan telah sesuai

dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan Bank

Indonesia/Peraturan perundangan lainnya yang berlaku, dengan

tahapan :

1) Setiap kebijakan internal yang bersifat strategis dan akan

diterbitkan atau akan dilaksanakan oleh unit kerja PT. BPR

MAMBAL harus disampaikan terlebih dahulu kepada Satuan

Kerja Kepatuhan untuk dilakukan analisis atau kajian oleh

unit Kepatuhan.

2) Hasil analisis atau opini akan segera disampaikan kepada

unit kerja terkait.

3) Apabila unit kepatuhan belum mengeluarkan hasil kajian

sedangkan kebijakan harus segera dilaksanakan, maka

kebijaksanaan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu

dengan tetap memperhatikan pelaksanaan prinsip kehati‐

hatian.

4) Apabila di kemudian hari pelaksanaan kebijakan yang belum

dikaji ini bertentangan dengan hasil kajian unit Kepatuhan,

maka kebijakan tersebut oleh Direktur yang membawahi

Fungsi Kepatuhan harus dihentikan dan segera dilakukan

penyesuaian.

c. Melakukan kajian terhadap persetujuan kredit (Credit Report)

dengan plafond sebesar jumlah sama atau lebih besar dari Rp

250,000,000,- dan equivalen atau jumlah yang ditetapkan kemudian

untuk satu debitur dan/atau kelompok debitur, dengan tahapan :

1) Setiap persetujuan kredit (Credit Report) dengan nominal

tertentu tersebut disampaikan oleh masing‐masing Account

Officer kepada unit Kepatuhan berikut berkas kreditnya

untuk dilakukan uji kepatuhan. Bila diperlukan dalam proses

kajian dapat berdiskusi dengan Account Officer /pejabat

pemberi kredit.

2) Hasil dari uji kepatuhan akan dituangkan dalam kertas kerja

tersendiri untuk disampaikan kepada AO terkait dan

tembusan/copy kepada Loan Administration/ Administrasi



Kredit setelah diverifikasi oleh Kepala Satuan Kerja

Kepatuhan dan disetujui/ditandatangani Direktur yang

membawahi Fungsi Kepatuhan.

d. Membuat laporan bulanan terkait aktivitas kajian yang dilakukan

untuk dilaporkan kepada Direktur yang membawahi Fungsi

Kepatuhan melalui Unit Kepatuhan.

e. Melakukan administrasi dan penyimpanan dokumentasi terkait

kajian yang dibuat, yaitu seluruh dokumen draft kebijakan dan

fotokopi hasil kajianberdasarkan urutan tanggal dan bulan

dikeluarkan hasil kajian.

Aktivitas Kepatuhan Selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Melakukan Sosialisasi Peraturan terbaru dari Bank Indonesia/OJK

kepada pihak - pihak terkait serta seluruh karyawan.

b. Melakukan Check list terhadap berkas kredit 25 besar, Deposito dan

Tabungan Pihak Terkait.

c. Memastikan bahwa perusahaan tidak terlambat dalam melakukan

pelaporan baik kepada OJK, PPATK, LPS atau regulator lainya.

untuk mendukung kegiatan tersebut telah diterbitkan kalender

Pelaporan kepada BI, OJK, dan otoritas lainya.

2. Audit Internal

Fungsi Audit Intern diharapkan dapat membantu semua tingkatan

manajemen mengamankan kegiatan operasional bank yang

melibatkan dana masyarakat. Sebagai lembaga intermediary yang

diharapkan ikut mendorong perekonominan nasional, maka dengan

kedudukan bank yang strategis tersebut, maka Audit Intern diharapkan

ikut menjaga arah perkembangan bank sinergi dengan program

pembangunan pemerintah.

Untuk mewujudkan peranan tersebut perlu diciptakan kesamaan

pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi dan ruang

lingkup pekerjaan Audit Intern Bank. Sebagai acuan penjabaran

operasional dan misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup

pekerjaan Audit Intern Bank adalah Standar Pelaksanaan Fungsi Audit



Intern Bank (SPFAIB) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sesuai

dengan metode pemeriksaan terkini maka approach audit dari

compliance audit menjadi risk base supervision (RBS) yang

berorientasi kedepan (forward looking).

Audit Internal yang dilakukan dalam tahun 2017 meliputi hampir semua

aktivitas perbankan. Temuan audit dan laporan yang disampaikan

kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

lainnya. Unit-unit yang bersangkutan dan kantor bank telah melakukan

tindak lanjut berdasarkan rekomendasi Audit Internal. Dalam rangka

meyakinkan pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian

internal yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka

diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-

hal yang telah dilakukan oleh Bank. Satuan Pengawasan Internal (SPI)

sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit

dalam rangka memperoleh keyakinan tersebut di atas, dibantu oleh

pengawasan dari Komite Audit. Selain itu, SPI juga memiliki Prosedur

Audit Internal sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan audit.

3. Audit Ekstern

Pada tahun 2017 Direksi menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) DRS.SRI MARMO DJOGOSARKORO, Ak., CPA., CA. untuk melakukanGeneral Audit untuk Tahun Buku 2017 dengan melakukanpertimbangan‐pertimbangan sebagai berikut:

• KAP yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangandengan kapasitas serta profesionalisme yang telah berstandarnasional.

• KAP yang ditunjuk memiliki catatan pengalaman padaperusahaan yang terdaftar, perusahaan swasta, dan lembagapublik.

F. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO TERMASUK PENGENDALIAN

INTERN

1. Penerapan Manajemen Risiko

Selama tahun 2017 ada beberapa hal yang terkait dengan Manajemen

Risiko Bank yang dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Menerapkan sistem pengendalian internal yang terintegrasi pada

setiap jenjang organisasi dan berfungsinya divisi independen,



seperti SPI, Unit Manajemen Risiko dan Unit Kepatuhan. Selain

itu dukungan TI dan ketrampilan karyawan di semua bidang-

bidang terkait, diharapkan dapat mengidentifikasi dan memitigasi

risiko operasional.

b. Meningkatkan dan mengefektifkan hasil rapat Komite Manajemen

Risiko dengan cara menindaklanjuti setiap hasil pertemuan

kepada unit departemen terkait dan melakukan evaluasi hasil

perbaikan atau mitigasi yang telah dilakukan secara efektif.

c. Mendorong Risk Taking Unit untuk selalu mempunyai budaya

risiko dalam bertidak dan berperilaku dengan memperhatikan

risiko-risiko yang akan dihadapi dalam setiap pengambilan

keputusan.

d. Melakukan pemantauan risiko likuiditas yang dilakukan dengan

berbagai teknik seperti maturity gap, daily cashflow, LDR dan

stress-test ataupun simulasi terhadap perkembangan likuiditas

Bank.

2. Pengendalian Intern

Dewan Komisaris dan Direksi Bank meyakini bahwa kinerja yang baik

dan peningkatan nilai perusahaan hanya dapat dicapai melalui

penerapan tata kelola perusahaan secara baik dan benar.Salah satu

implementasinya adalah sistem pengendalian internal yang

dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha

Bank. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem

pengendalian internal yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank di

seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, senantiasa memastikan

bahwa sistem pengendalian internaltelah dijalankan secara efisien dan

efektif, memastikan pelaksanaan prosedur secara tertib serta

mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya

pengendalian internal. Penilaian secara terpisah dilakukan oleh SPI

sebagai internal audit Bank sesuai dengan rencana kerja audit yang

telah disetujui oleh manajemen. Sedangkan Dewan Komisaris

bertanggung jawab terhadap pengawasannya, dibantu oleh komite-

komite yang telah dibentuk, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau

Risiko.Bank juga secara berkala melakukan peninjauan dan



pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank,

baik kebijakan dan prosedur untuk divisi bisnis maupun kebijakan dan

prosedur untuk divisi pendukung.Temuan yang terkait dengan

kecukupan pengendalian internal telah dilaporkan kepada Manajemen

dan segera dilakukan tindak lanjut untuk meminimalkan risiko.

G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas

untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar

berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya. Bank juga secara berkala

mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud

agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau

penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip

kehati‐hatian maupun perundang undangan yang berlaku serta

memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi

portofolio penyediaan dana. Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait

dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen

tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya. Bank juga telah

menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal

dimaksud secara tepat waktu.

Dalam Ribuan (Rp. 1.000)No Nama

Peminjam/

Bank

Hubungan

Keterkaitan

denganBPR

Pada Saat Pemberian RealisasiPenyediaan Dana

Kualitas

Ket

Tanggal

Penyediaan

Dana/Baki

Debet

AgunanLikuid/BagianYang

Dijamin

Penyediaan

Dana/Baki

DebetNeto

A. Individu Peminjam1.

Ni Made Yuli Fitriani

Istri Pemegang Saham Pengendali

20/02/2017

Rp.1.100.000

Rp.2.000.000

1



3.

I Made Mudita

Suami Direktur

25/04/2016

Rp.35.500

Rp.42.500

1

B. Penempatan Dana Pada BPR LainI. JUMLAH PENYEDIAAN DANA NETTOII. JUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG MELAMPAUI BMPK

0

JUMLAH PENYEDIAAN DANA BAKI DEBET NETO YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PERHITUNGAN BMPK (I-II)NOMINAL PELANGGARAN BMPK 0 PELANGGAR

AN BMPK= 0 %

Penyediaan dana kepada pihak terkait merupakan salah satu indikatoryang menjadi perhatian khusus guna mencegah terjadinya pelanggaranBMPK. Pemberian kredit kepada debitur yang memiliki hubungan keluargadengan pengurus bank tercatat sebesar Rp 1.135.500. ,-. Dimana modalKPMM adalah sebesar Rp 36.931.796,- dengan BMPK Pihak Terkait (10%)sebesar Rp 3.693.179,-

Sehingga, selama periode tahun 2017, tidak terdapat pelampauan maupunpelanggaran BMPK di Bank.

H. RENCANA STRATEGIS BANK

Secara umum pencapaian pertumbuhan asset maupun dana pihak ketigabelum melampaui target anggaran tahun 2017 dengan persentasepencapaian seluruhnya masih di bawah 100%. Upaya yang ekstra kerasdalam mendorong pertumbuhan kredit di akhir kwartal IV belum berakibatkredit tumbuh mencapai target, bahkan mengalami penurunan. Banyak faktoreksternal yang berimplikasi negative terhadap pencapaian target Banksecara keseluruhan. Mulai dari lesunya kondisi ekonomi sampai dengankredit KUR dengan bunga rendah yang dikucurkan pemerintah melalui bankumum dan peluncuran mobil murah.

Penurunan kualitas maupun kuantitas nasabah kredit Bank, berdampakpada rasio NPL yaitu 8.35% lebih baik dari bulan sebelumnya sebesar 8.33%.Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko kredit yang belum tepat dalamproses pemberian kredit. Walaupun berbagai strategi telah diupayakan olehDireksi, namun semua itu kembali lagi pada kondisi ekonomi Bali khususnyabagi para pengusaha properti, yang mana hal ini berdampak besar padakemampuan membayar kewajiban bulanan dari debitur itu sendiri. Sebagianbesar nasabah dengan plafon besar dan dalam kondisi NPL di Bank adalahmereka yang bekerja/berusaha di bidang properti dan jual beli mobil.



I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non‐keuangankepada stakeholder termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanandan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholdersesuai ketentuan yang berlaku.

2. Bank telah:a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis

dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan BankIndonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

b. Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuanBank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bankdan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

c. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah danpenyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuanBank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan MediasiPerbankan.

d. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada: Otoritas Jasa Keuangan;

3. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah dipublikasikandalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memilikiperedaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.

4. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dancakupan sekurangkurangnya sesuai dengan ketentuan yangberlaku. Laporan pelaksanaan GCG telah:a. Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil

self assessment Bank.b. Melampirkan hasil self assessment Bank.c. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG

sekurang‐kurangnya kepada pihak‐pihak: Otoritas Jasa Keuangan ; secara lengkap dan tepat waktu.

J. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DANDIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Posisi 31 Desember 2017, kepemilikan saham Dewan Komisaris pada

Bank Mambal sesuai Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 22 Desember

2017 adalah sebagai berikut:



Nama Jabatan Kepemilikan

Saham

Persentase %

I Putu Budi

Sastra, SE

Komisaris

UtamaAda 40 %

I Wayan Budarta,

SH

Komisaris Tidak Ada -

Kepemilikan Saham atau Modal Disetor pada Perusahaan Lain


Saham

Persentase %

I Putu Budi

Sastra, SE

Komisaris Utama PT. Bpr

Jaya Kerti

40%

PT. Bpr

Picu

Manunggal

Sejahtera

40%

I Wayan Budarta,

SH

Komisaris Tidak Ada -

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Posisi 31 Desember 2017, kepemilikan saham Direksi pada PT. BPR

Mambal adalah sebagai berikut ini.


Saham

Persentase

%Luh Gede Rumini,

SE

Direktur

Utama

Tidak Ada -

Ni Nyoman Seni, SP Direktur Tidak Ada -Kepemilikan Saham atau Modal Disetor Direksi pada Perusahaan

Lain.


Saham

Persentase

%Luh Gede Rumini,

SE

Direktur

Utama

Tidak Ada -

Ni Nyoman Seni, SP Direktur Tidak Ada -



K. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN

KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG

SAHAM PENGENDALI BANK.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memilikihubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya,tetapi Dewan Komisaris Utama Memiliki Hubungan Keluarga denganpemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengansesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atauPemegang Saham Pengendali Bank.

L. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGIKOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris danDireksi tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain

untuk Dewan Komisaris

Jumlah diterima dalam 3

BulanOrang Ribuan Rupiah

Remunerasi (gaji, bonus, Tunjangan

rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya

dalam bentuk non-notura) dalam 3

bulan setelah menjabat sebagai

komisaris utama dan komisaris

2 Rp. 51.790,-

Fasilitas lain dalam bentuk natura

(perumahan, transportasi, asuransi

kesehatan dan sebagainya yang:a. dapat dimiliki - -b. tidak dapat dimiliki - -

TOTAL 2 Rp. 51.790,-



Fasilitas lainNama Fasilitas yang digunakanDewan Komisaris -

2. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain

untuk Dewan Komisaris

Jumlah diterima dalam 1

tahun

Orang Ribuan RupiahRemunerasi (gaji, bonus, Tunjangan

rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya

dalam bentuk non-notura) untuk

direktur utama 1 tahun penerimaan

gaji dan direktur 3 bulan penerimaan

gaji

2 Rp. 165.275,-

Fasilitas lain dalam bentuk natura

(perumahan, transportasi, asuransi

kesehatan dan sebagainya yang:

a. dapat dimiliki - -b. tidak dapat dimiliki - -TOTAL 2 Rp. 165.275,-

Fasilitas lain

Nama Fasilitas yang digunakanDireksi -

M. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Bank Mambal

- Rasio Gaji Terendah, Tertinggi dan perbandingannya Per Desember

2017

Keterangan Perbandingan %Gaji Pegawai Tertinggi

dan Terendah

Gaji Direktur Utama

dan Direktur

3,9 : 1

1,2 : 1

39.00

85.00



Gaji Komisaris Utama

dan Komisaris

1,1 : 1 94.00

- Rasio Gaji Direksi, Pegawai Tertinggi dan Perbandingannya Per

Desember 2017

Keterangan Perbandingan %Gaji Tertinggi Direksi

dan Gaji Tertinggi

Pegawai

1,4 : 1 70.00

N. RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT DEWAN DIREKSI

Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalahrapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadirdan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissentingopinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris beserta alasanperbedaan pendapat tersebut.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkanmusyawarah untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidaktercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu sahapabila disetujui oleh lebih dari 50% dari jumlah anggota yang hadir dan/ataudiwakili dalam rapat.

Dewan Komisaris Bank Mambal telah melakukan rapat sebanyak 4(Empat) kali, rapat Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan sepanjangtahun 2017 antara lain:

No. Nama Kehadiran

di tempat

Rapat

Teleconference Total

Kepesertaan

Rapat1 I Putu

Budisastra,

SE

2 - 50%

2 I Wayan

Budarta, SH

2 - 50%



Aktivitas Dewan Komisaris

Selama 2017

Jumlah

Rapat Dewan Komisaris 2 KaliLaporan Dewan Komisaris pada

OJK

2 Laporan periodik

Topik atau materi rapat yang dibahas adalah:- Pencapaian target dalam periode triwulan I tahun 2017- Penyelesaian kredit-kredit bermasalah (AYDA dan Hapus buku)- Pencapaian target dalam periode triwulan II tahun 2017- Penyelesaian kredit-kredit bermasalah (AYDA dan Hapus buku)

Rapat Dewan Direksi

Dewan Direksi Bank Mambal telah melakukan rapat sebanyak 12

(duabelas) kali, rapat Dewan Direksi yang telah dilaksanakan sepanjang

tahun 2017 antara lain:

No

.

Nama Kehadiran di

tempat rapat

Teleconferense Total

Kepertaan

Rapat (%)1 Luh Gede

Rumini, SE

12 - 100%

2 Ni Nyoman

Seni, SP

12 - 100%

Aktivitas Direksi Selama 2017Rapat Direksi 12 KaliLaporan Direksi pada OJK 2 Kali

O. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh

pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsorcing) terkait

dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi

kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Selama tahun 2017 tidak ditemukannya penyimpangan/kecurangan

yang dilakukan oleh pengurus, pegawai Bank terkait dengan proses kerja dan



kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank

secara signifikan dan merugikan Bank.

P. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum periode tahun 2017Permasalahan Hukum Jumlah

Perdata PidanaTelah selesai ( telah

mempunyai kekuatan

hukum yang tetap )

1 -

Dalam Proses 1 -Total 2 -

Keterangan :

• Permasalahan Hukum Perdata :

1. Gugatan No. 279/PDT/6/2016/PN.DPS tanggal 13 April 2015,

yaitu kasus jaminan kredit yang digugat oleh pemilik pertama

setelah proses jual beli. Kasus masih dalam proses pengadilan

tinggi dan banding ke MA.

2. Gugatan No. 562/Pdt.G/2015/PN.DPS. Tanggal 10 Agustus

2015 yaitu kasus Jaminan kredit yang dijaminkan oleh debitur

tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari adik kandung

debitur selaku pemilik yang sah. Kasus sudah selesai sesuai

dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar.

Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Selama tahun 2017, Bank tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan

politik, namun tercatat bank ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan



Sosial. Dimana bank berpartisipasi sebesar Rp 14.177.000,-. pada tahun

2017.

R. KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM BANK MAMBAL POSISI 31

DESEMBER 2017

Menunjuk surat persetujuan Otoritas Jasa keuangan Nomor SR-

173/KR.0811/2017 tanggal 14 Desember 2017, berdasarkan hasil Rapat

Umum Pemegang Saham tanggal 21 Desember 2017 dan juga berdasarkan

Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 22 Desember 2017 mengenai perubahan

peralihan Saham, sehingga komposisi kepemilikan PT. BPR Mambal per 31

Desember 2017 sebagai berikut :

Pemegang Saham Jumlah SahamPersentase

(%)I Made Winata, SH 400.000.000,00 40%I Putu Budisastra, SE 400.000.000,00 40%Ni Wayan Sriasih, SE 200.000.000,00 20%Total 1.000.000.000,00 100%

S. RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF

ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BPR

MAMBAL PERIODE DESEMBER 2017

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016

pasal 75, BPR wajib membuat ringkasan perhitungan selt assesment atas

penerapan Tata Kelola BPR dengan ruang lingkup Tata Kelola sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

No FaktorBobot

(%)PeringkatS + P + H

Nilai Keterangan

1 Pelaksanaan tugas dan tanggung

20 SangatBaik

0.28 Secara umum Direksi PT. BPR MAMBAL dalam melaksanakantugas dan tanggung jawabnya



jawab Direksi

telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama GCG.

2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

15 SangatBaik

0.25 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip – prinsip GCG dan sesuai ketentuan yang berlaku.

3 Kelengkapan dan pelaksanaantugas atau fungsi Komite

0 Baik 0 Kompetensi dan pelaksanaan tugas Komite telah berjalan cukup efektif, dan rekomendasikomite – komite dapat digunakan sebagai acuan keputusan Dewan Komisaris.

4 Penangananbenturan kepentingan

10 Baik 0.30 Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2017.

5 Penerapan fungsi kepatuhan BPR

10 Baik 0.30 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank tergolong baik dan efektif

6 Penerapan fungsi audit intern

10 Baik 0.23 Pelaksanaan fungsi audit internBank berjalan cukup efektif, independen dan obyektif.

7 Penerapan fungsi audit ekstern

2,5 SangatBaik

0.03 Pelaksanaan audit oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baikserta dilaksanakan secara independen.

8 Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)

10 Baik 0.18 Manajemen efektif dan aktif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank, namun komposisi KomitePemantau Risiko belum sesuai dengan ketentuan.

9 Batas maksimum pemberian kredit

7,5 Baik 0.15 Tidak terdapat pelanggaran BMPK namun konsentrasi kredit yaitu penyediaan dana besar masih tinggi.

10 Rencana bisnis BPR

7,5 Baik 0.17 Rencana bisnis bank cukup sesuai dengan visi dan misi Bank.

11 Transparansi kondisi keuangan

7,5 SangatBaik

0.15 Bank transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik, namun sistem



dan non keuangan, serta pelaporan internal

informasi manajemen masih perlu ditingkatkan.

Total 100 2.04

Catatan: Bank termasuk dalam Bobot B yaitu BPR yang memiliki modalinti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmilyar rupiah).

Kriteria :

Nilai Komposit Predikat Komposit

1.0 ≤ Nilai Komposit < 1.8 Sangat Baik

1.8 ≤ Nilai Komposit < 2.6 Baik

2.6 ≤ Nilai Komposit < 3.4 Cukup Baik

3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2 Kurang Baik

4.2 ≤ Nilai Komposit < 5 Tidak Baik

T. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT POSISI AKHIR

DESEMBER 2017

Berdasarkan kertas kerja Self Assessment Good Corporate Governance

posisi akhir Desember 2017, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil Self

Assessment Good Corporate Governance sebagai berikut:

1. Nilai Komposit dan Predikatnya

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Nilai

Komposit

Total NilaiFaktor

0.28 0.25 - 0.30 0.30 0.23 0.03 0.18 0.15 0.17 0.15 2.04

PredikatKomposit

BAIK



2. Peringkat masing‐masing Faktor

No FaktorPeringkat

Penjumlahan S + P+ H

1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Sangat Baik

2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Sangat Baik

3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite

Baik

4 Penanganan benturan kepentingan Baik

5 Penerapan fungsi kepatuhan BPR Baik

6 Penerapan fungsi audit intern Baik

7 Penerapan fungsi audit ekstern Sangat Baik

8 Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)

Baik

9 Batas maksimum pemberian kredit Baik

10 Rencana bisnis BPR Baik

11 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal

Sangat Baik

3. Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan)

a. Dengan ini bank berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata

kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance ‐ GCG)

dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada

seluruh jenjang organisasi.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola ini kami sampaikan yang

disetujui dan ditanda tangani oleh Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama

dan Komisaris atas petunjuk serta bimbingannya kami ucapkan terima kasih


LAMPIRAN

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment )

Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR

Alamat BPR

Posisi Laporan

Modal Inti BPR

Total Aset BPR

Bobot BPR

PT. BPR. MAMBAL

JL. RAYA MAMBAL ABIANSEMAL

31 Desember 2017

Rp36.931.796.633

Rp79.098.758.928

B

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

1

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan

salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur

yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan

salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur

yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di

kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang

berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di

provinsi lain yang berbatasan langsung dengan

kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

v

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal tidak jauh

dari kantor pusat BPR

3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,

Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai

politik atau organisasi kemasyarakatan).

v

Anggota direksi tidak merangkap jabatan strategis

ditempat lain

4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan

keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua

dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris.

v

Sesama anggota direksi/Komisaris tidak ada

hubungan keluarga

5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan

dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan

kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang

bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya

membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh

kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung

jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu

pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia

jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki

kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

v

Direksi tidak menggunakan penasehat atau jasa

konsultan

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan

Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk

perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh

RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.v

anggota direksi telah lulus certifikasi dan surat

pengangkatan BI

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 5 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

(S): 6

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 50%

No Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

7

1,17

0,58

v

Jumlah anggota Direksi 2 orang yaitu direktur utama

dan direktur yang membawahi fungsi kepatuhan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

1

7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

secara independen dan tidak memberikan kuasa umum

yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan

wewenang tanpa batas.

v

Pelaksanaan tugas direksi secara independen dan tidak

memberikan kuasa umum kepada orang lain

8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi

dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor

intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas

Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.v

direksi selalu menindaklanjuti temuan dari KAP dan hasil

pemeriksaan dari OJK

9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap,

akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. v

Direksi selalu menyiapkan data dan informasi kepada

dewan komisaris

10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat

strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat,

suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah

mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan

mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan

pendapat.

v

setiap keputusan direksi yang bersifat strategis selalu

bersadasarkan musyawarah mufakat

11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan

pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat

merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak

mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari

BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang

ditetapkan RUPS.

v

tidak ada tindakan yang merugikan bank dan direksi hanya

menerima remunerasi, fasilitas lainnya yang berdasarkan

RUPS,

12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara

berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan

tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait

bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan

tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan

atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan

keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan

dalam rangka pengembangan kualitas individu.

v

direksi selalu mengikuti dan mengikutkan pendidikan

karyawan yang dianggap penting dalam meningkatkan SDM

melalui pendidikan dan pelatihan

13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan

kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan

tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas

ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

v

implementasi kompetensinya direksi berpedoman pada

prinsip kehati-hatian

14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata

tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit

mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan

rapat.

v

direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata

kerja anggota direksi





(S): 8


Kelola (S): 40%

12

1,5

0,60


Skala Penerapan

Keterangan


B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

1

15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada pemegang saham melalui RUPS.v

pertanggungjawaban tugas diresksi tertuang dalam RUPS

16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai

mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. v

direksi telah mengkomunikasikan seluruh kebijakan

kepada pegawai

17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan

didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan

secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat

Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.v

rapat dan risalah rapat direksi telah dilakukan dan sudah

didokemtasikan dengan baik

18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan

kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam

pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan

peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan

yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai

ekspektasi stakeholders.

v

terdapat peningkatan pengetahuan dan kemampuan direksi

yang ditunjukkan dalam peningkatan kinerja BPR

19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola

pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia,

dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan

keuangan sesuai ketentuan.

v

direksi melaporkannya kepada OJK dan perbarindo.


Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 8 3 0 0



(S): 5


Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P + H

Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1


Skala Penerapan

Keterangan


C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11

2,2

0,22

1,40

0,28

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

2

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah

anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:

Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)

orang.

2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui

jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.v

Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah

anggota Direksi

3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji

Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui

RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan

anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan

perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris

dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

v

Seluruh Dewan Komisaris telah lulus uji kompetensi dan

certifikasi

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat

tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada

provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi

lokasi Kantor Pusat BPR.

v

seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili diwilayah

propinsi yang dekat dengan kantor pusat BPR

5) BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)

paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah

anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan

kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh

milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan

Komisaris merupakan Komisaris Independen.

v

-

6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja

termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. v

Dewan komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib

kerja

7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai

anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau

BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif

pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

v

satu Anggota dewan komisaris merangkap jabatan tetapi

tidak melebihi dari 2 BPR

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki

hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat

kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau

Direksi.

v

Sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi tidak ada

hubungan keluarga

9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham

dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan

Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham

pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

v

satu anggota dewan komisaris ada hubungan keluarga

dengan pemegang saham pengendali





(S): 9


Kelola (S): 50%


Skala Penerapan

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris


13

1,44

0,72

v

anggota Komisaris berjumlah 2 orang sudah sesuai dengan

jumlah anggota direksi

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

2

10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta

memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain

pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait

dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip

kehati-hatian.

v

telah dilakukan pengawasan terhadap kinerja direksi dan

evaluasi setiap tri wulan

11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris

mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

kebijakan strategis BPR.

v

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan

evaluasi terhadap kebijakan strategis BPR

12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan

keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal

penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur

dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian

kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam

peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan

fungsi pengawasan.

v

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam kegiatan operasional

BPR kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait

13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi

menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil

pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta

Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut

temuan.

v

Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan dari audit

intern, ekstern dan OJK

14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara

optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri

oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

v

dewan komisaris telah melaksanakan kegiatan pengawasan

dan menyelenggarakan rapat sesuai dengan yang diatur

dalam ketentuan

15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang

bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal

tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai

ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting

opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

v

setiap pengambilan keputusan yang bersifat strategis

dlakukan secara musyawarah dan mufakat

16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk

kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang

merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak

mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari

BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang

ditetapkan RUPS.

v

Dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk

kepentingan pribadi dalam hal mencari keuntungan pribadi

17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan

terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

v

sudah melakukan pemantauan





(S): 8


Kelola (S): 40%

18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah

rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas,

termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat

perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh

anggota Dewan Komisaris.

v

setiap rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam

risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik





(S): 1


Kelola (S): 10%




Skala Penerapan

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris


15

1,88

0,75


2

2,00

0,20

1,67

0,25

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

3

1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau

Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.

Belum memenuhi ketentuan





(S): 1


Kelola (S): 50%


2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan

fungsi audit intern.

belum menerapkan komite audit

3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap

penerapan fungsi manajemen risiko.

belum menerapkan

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang

dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain

telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

belum memastikan





(S): 3


Kelola (S): 40%

5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit

intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan

Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.

belum





(S): 1


Kelola (S): 10%




Skala Penerapan

Keterangan

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite


0

0,00

0,00

0

0,00

0,00


0

0,00

0,00

0,00

0,00

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

4

1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian

mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap

pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi,

dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan

dimaksud dalam Risalah Rapat.

v

sudah memiliki kebijakan, tetapi belum maksimal





(S): 1


Kelola (S): 50%


2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak

mengambil tindakan yang dapat merugikan atau

mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi

transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

v

selama ini tidak ada benturan kepentingan yang merugikan

bank





(S): 1


Kelola (S): 40%

3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau

mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap

keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.v

sudah





(S): 1


Kelola (S): 10%




Skala Penerapan

Keterangan

Penanganan Benturan Kepentingan


3

3,00

1,50

3

3,00

1,20


3

0,30

3,00

3,00

0,30

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

5

1) BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan

dan penyaluran dana; dan

c. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari


Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

tidak menangani penyaluran dana.

2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

dengan perbankan.

v

sudah memahami



Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan

membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen

terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.



Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan

menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi

operasional.

4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang

menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau

mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur

kepatuhan.

v

Disesuaikan dgn fungsi/tugasnya

5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,

wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja

kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan.

v

Termuat dipedoman Kepatuhan





(S): 5


Kelola (S): 50%


Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Fungsi Kepatuhan


15

3,00

1,50

v

sudah mengangkat direktur yang membawahi fungsi

kepatuhan

v

Telah menunjuk Pejabat Eksekutif

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

5


menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk

memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan

Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada

Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

v

sudah menetapkan, tetapi belum maksimal

7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya

kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan

pelatihan ketentuan terkini.

v

sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan - pelatihan


memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh

komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa

Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan

apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi

BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

v

berupaya patuh terhadap ketentuan


menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh

kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan

usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan.

v

PE.tanggap terhadap Kepatuhan


menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau

merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan

kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang

dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

v

PE.berupaya mereview ketentuan





(S): 5


Kelola (S): 40%

11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap

ketentuan.v

Berupaya patuh thdp ketentuan


menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan

tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah

Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan

Komisaris.

v

sudah mulai melaporkan tugas dan tanggung jawab secara

berkala

13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa

Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan

Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa

Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain,

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

sudah





(S): 3


Kelola (S): 10%



15

3,00

1,20



Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Fungsi Kepatuhan


9

3,00

0,30

3,00

0,30

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

6



BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).



BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki

dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan

prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern

sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui

oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

v

PE, melakukan evaluasi ketentuan


terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen

terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait

dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

v

PE, independen thdp satuan kerja ops


terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung

jawab langsung kepada Direktur Utama.

v

Sesuai struktur organisasi

5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan

sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit

intern.

v

akan melakukan penyesuaian





(S): 5


Kelola (S): 50%

6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan

ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh

BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara

langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan

BPR dan masyarakat.

v

akan disesuaikan



BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji

ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas

kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit

intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang

mungkin dilakukan.

v

Modal Inti kurang dr 50 M

8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)

dilaksanakan secara memadai dan independen yang

mencakup persiapan audit, penyusunan program audit,

pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak

lanjut hasil audit.

v

disesuaikan dg fungsi dan tugasnya

9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan

sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan

terkait dengan penerapan fungsi audit intern.v

berkala dan berkelanjutan





(S): 4


Kelola (S): 40%


Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Intern


11

2,20

1,10

v

sudah memiliki satu audit internal (SPI)


10

2,50

1,00

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

6


terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah

menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada

Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan

kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi

Kepatuhan.

v

telah dilaksanakannya

11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-

pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada

penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

sudah melaporkan



BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak

ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan.

v

Modal Inti kurang dr 50 M



BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau

pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa

Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau

pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas

Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.





(S): 4


Kelola (S): 10%




Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Intern


8

2,00

0,20

v

telah disampaikannya

2,30

0,23

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

7

1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas

perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional

akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa

Keuangan dengan KAP dimaksud.

v

sesuai dengan kontrak kerja no 64/sp/SMDR/2017





(S): 1


Kelola (S): 50%

2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR

menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan

RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.v

sesuai kontrak kerja

3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management

Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.v

sudah





(S): 2


Kelola (S): 40%

4) Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan

permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu

kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.v

sudah

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang

lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan


v

-





(S): 2


Kelola (S): 10%




Skala Penerapan

Keterangan


3

1,50

0,60


Penerapan Fungsi Audit Ektern


1

1,00

0,50

4

2,00

0,20

1,30

0,03

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

8


Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):

BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan

satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan

kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh

milyar rupiah):

BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;



BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang

bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen

Risiko.

2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur

Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. vsudah tetapi belum maksimal

3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis

mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk

dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

v

sudah





(S): 3


Kelola (S): 50%


Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem


v

sudah menunjuk pejabat Eksekutif yang bertanggung

jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Resiko

11

3,67

1,83

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

8

4) Direksi :

a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan

Manajemen Risiko secara tertulis, dan

b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang

memerlukan persetujuan Direksi.

-

5) Dewan Komisaris :

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen

Risiko,

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas

pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan

c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi

yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan

persetujuan Dewan Komisaris.

-

6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,

pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh

faktor Risiko yang bersifat material.

-

7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang

menyeluruh.

-

8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko

yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

-

9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem

informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan

informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

-

10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya

manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan

peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui

pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen

risiko.

-





(S): 7


Kelola (S): 40%

11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain

(jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

-

12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang

dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai


-





(S): 2


Kelola (S): 10%




Skala Penerapan

Keterangan


0

0,00

0,00

1,83

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem


0

0,00

0,00

0,18

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

9

1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis

yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian

kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau

debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian

masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari

pedoman kebijakan perkreditan BPR.

v

penyesuaian





(S): 1


Kelola (S): 50%

2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan

kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan

dengan peraturan perundang-undangan.v

penyesuaian

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait

dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan

memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan

perundang-undangan.

v

penyesuaian





(S): 2


Kelola (S): 40%

4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait

dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau

melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala

kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat

waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

tidak ada pelanggaran

5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v

tidak melanggar





(S): 2


Kelola (S): 10%




2

2,00

1,00



Skala Penerapan

Keterangan

Batas Maksimum Pemberian Kredit

4

2,00

0,80


4

2,00

0,20

2,00

0,15

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

10

1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan

disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan

misi BPR.

v

telah disesuaikan

2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis

jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk

rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan

dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

v

sudah sesuai ketentun OJK

3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang

saham dalam rangka memperkuat permodalan dan

infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya

manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,

dan prosedur.

v

Didukung dan disetujui Pemegang Saham





(S): 3


Kelola (S): 50%


4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan

paling sedikit:

a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi

kelangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;

dan

c. penerapan manajemen risiko.

v

penyesuaian

5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan rencana bisnis BPR.v

sudah melakukan pengawasan





(S): 2


Kelola (S): 40%

6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai


v

sudah disampaikan sesuai peraturan yang berlaku





(S): 1


Kelola (S): 10%


Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor

10


Skala Penerapan

Keterangan

Rencana Bisnis BPR


6

2,00

1,00

5

2,50

1,00


2

2,00

0,20

2,20

0,17

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

11

1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non

keuangan yang didukung oleh sistem informasi

manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk

sumber daya manusia yang kompeten untuk

menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan

utuh.

v

tersedianya sistim pelaporannya





(S): 1


Kelola (S): 50%


2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap

triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan

keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan

komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan.

v

terlakasananya publikasi

3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling

sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini

dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR

(apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi,

serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan


v

Lap.Tahunan telah disesuaikan

4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai

produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR

dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v

Transparansinya berbagai Informasi

5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara,

jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan


v

sudah sesuai ketentuan OJK





(S): 4


Kelola (S): 40%

6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi

ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi

dengan mencantumkan nama secara jelas serta

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada

Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai


v

Sudah ditandatangi oleh direksi

7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian

pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut

pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan

sesuai ketentuan secara tepat waktu.

v

Lapnya telah sesuai dan tepat waktu





(S): 2


Kelola (S): 10%


Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor

11


Skala Penerapan

Keterangan

1,95

0,15

8

2,00

0,80


Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta


2

2,00

1,00

3

1,50

0,15

LAPORAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) DAN...

Documents

Transcript of LAPORAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) DAN...