Laporan Akhir - · PDF fileLaporan Akhir Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi (RACE) Suatu...

Laporan Akhir

Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi (RACE)

Suatu Usaha untuk Memadukan KepentinganKonservasi dan Pembangunan Ekonomi di Tanah Papua

Penyusun:Dessy AnggraeniYoseph Watopa

Peta disiapkan oleh:Hendi Sumantri

2004Conservation International Indonesia

ISBN: 979-99273-1-5

Disponsori oleh:

East Asia and Pacific Environment Initiative (EAPEI)United States Agency for International Development (USAID)

Laporan Akhir

Kajian SingkatKonservasi

dan Ekonomi (RACE)

Suatu Usaha untuk Memadukan KepentinganKonservasi dan Pembangunan Ekonomi di Tanah Papua

Penyusun:Dessy AnggraeniYoseph Watopa


Kegiatan Rapid Assessment for Conservation and Economy (RACE)atau Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi di Papua berlangsung

dari bulan Maret 2001 sampai September 2003. Kegiatan ini didanaioleh East Asia and Pacific Environment Initiative (EAPEI) di bawahUnited States Agency for International Development (USAID) -Associate Award No LAG-A-00-00-00021-00 (Reference LeaderCooperative Agreement LAG-A-00-99-00046-00).

Proses RACE sepenuhnya menggunakan metode partisipatif untukmenganalisis ancaman dan peluang terhadap keanekaragaman hayatidi Papua. Kegiatan ini tidak mungkin dapat terlaksana tanpadukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak di Papua.Sedikitnya 100 orang di Papua, terdiri dari Pemerintah DaerahProvinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ProvinsiPapua, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal, perguruan tinggi(Universitas Negeri Papua, Universitas Cenderawasih dan UniversitasSains dan Teknologi Papua), perwakilan masyarakat di Papua,perwakilan sektor swasta di Papua dan lain-lain, berpartisipasi dalamberbagai bagian kegiatan RACE ini.

Kegiatan RACE telah menghasilkan beberapa makalah mengenaiekonomi dan kebijakan di Papua. Terima kasih kepada para pihak atassegala bantuan, kerja sama dan kerja kerasnya dalam menyusunmakalah-makalah tersebut, yaitu: Ir. Rully Wurarah, MSi. (UniversitasNegeri Papua, Manokwari), Dr. Bambang Nugroho (Universitas NegeriPapua, Manokwari), Agus Dwiyana (Dinas Pertambangan dan EnergiProvinsi Papua, Jayapura), Julius Ary Mollet, SE. MBA. MTDev.(Univesitas Cenderawasih, Jayapura), Bambang Sugiono (ICS-TheInstitute for Civil Strengthening Papua, Jayapura), Trix Taime (DinasKesehatan Provinsi Papua, Jayapura), Wiratno (CI Indonesia, Jakarta)dan Benoit Mertens (Center for International Forestry Research-CIFOR, Bogor).

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikankepada para pihak di Jayapura yang telah memberikan perhatian,kesempatan, dukungan penuh dan masukan yang sangat berhargauntuk kegiatan RACE ini, yaitu: Drs. JP Solossa, MSi. (GubernurProvinsi Papua), Drs. Marthinus Howay (Ketua BP3D-BadanPerencanaan dan Pengendalian Pembangunan Provinsi Papua), Drs.John Ibo (Ketua DPRD Provinsi Papua) dan Ir. FA Wospakrik, MSc.(Rektor Universitas Cenderawasih).

Terima kasih juga kepada semua pihak lainnya atas segala dukungan,komitmen dan peran serta aktifnya dalam keseluruhan proses

UCAPAN TERIMA KASIH

i


kegiatan RACE ini, yaitu: Dr. Hasan Basri (Universitas Cenderawasih, Jayapura), Drs. Spenyel Womsiwor,MSi (BP3D-Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Provinsi Papua), Ir. Marthen Kayoi, MM.(Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua), Paulus Sumino (DPRD Provinsi Papua), Demas Patty (DPRDProvinsi Papua), Julius Nugroho (Universitas Negeri Papua, Manokwari), Hidayat Alhamid (UniversitasNegeri Papua, Manokwari), Roberth Mandosir (WWF Indonesia Bioregion Sahul) dan Lyndon Pangkali(Forest Watch Indonesia Simpul Papua), Dr. Jatna Supriatna (CI Regional Vice President for Indonesia),Suer Suryadi (mantan CI Indonesia Papua Program), Wiratno (CII Policy Analyst), Fulai Sheng (SeniorDirector, International Policy Initiatives, Center for Conservation and Government, CI), Jim Cannon(Deputy Director, Center of Conservation and Government, Senior Director Europe, CI), James Peters(Senior Advisor, Conservation Stewards Program, Regional Program Division, Cl), Wendy Tan (mantanDirector for Indonesia, CI Washington DC), Simon Petrus Inaury (CII Papua Program Director), ScottFrazier (CII Papua Deputy Director), Tommy Wakum (CII Papua Outreach Officer), Agus Widjayanto (CIIPapua Conservation Enforcement Officer), Hendi Sumantri (CII Papua GIS Specialist), Hugo Yoteni (CIIPapua Data Base Specialist), Abdul Muthalib (CII Papua Conservation Information and Technology),Burhan Tjaturhadi (CII Papua Biodiversity Specialist), Yance de Fretes (New Guinea BiodiversitySpecialist), Fitri Ariyanti (CII Papua Administration Officer), Manuell Maria Kirihio (CII Papua FinanceOfficer), Supri dan tim. Terima kasih kepada para pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atassegala dukungan dan partisipasinya dalam proses kegiatan RACE hingga semuanya bisa berjalan lancardan sukses.

PENYUSUN

ii


Selaku Gubernur Provinsi Papua maupun selaku pribadi, sayamenyambut baik inisiatif Conservation International (CI) Indonesia

untuk menerbitkan buku laporan yang berjudul �Kajian SingkatKonservasi dan Ekonomi atau Rapid Assessment for Conservation andEconomy (RACE) : Suatu Usaha untuk Memadukan KepentinganKonservasi dan Pembangunan Ekonomi di Tanah Papua.�

Lahirnya buku ini merupakan upaya kerja keras ConservationInternational Indonesia bersama para pihak yang menjadi mitrakerjanya di Provinsi Papua yaitu Universitas Cenderawasih � Jayapura,Universitas Negeri Papua � Manokwari, Lembaga Swadaya Masyarakat,tokoh adat serta kelompok masyarakat adat; termasuk dukungan dariBadan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D)Provinsi Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Dinas PertambanganProvinsi Papua dan DPRD Provinsi Papua, serta pihak lain yang tidakdapat disebutkan satu per satu pada kesempatan ini, namun memilikiandil yang besar dalam terbitnya buku laporan ini.

Saat ini Pemerintah dan DPRD Provinsi Papua serta para pihak lainnyayaitu sektor swasta, para ahli dari universitas, LSM lokal danmasyarakat adat di Tanah Papua, sedang berupaya melahirkanpemikiran yang konstruktif dalam menata perencanaan pembangunandan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan didalam UU Otonomi Khusus.

Pemerintah Daerah dan rakyat Papua sungguh menyadari bahwa untukmengisi era Otsus di Papua tidak semudah membalikan telapaktangan, termasuk dalam menata produk hukum melalui PeraturanDaerah Khusus (Perdasus) yang mengatur pengelolaan sumber dayaalam dan lingkungan di Tanah Papua. Oleh sebab itu pihak-pihak yangmemiliki keahlian dan kepakaran dalam berbagai bidang, sangatdiharapkan perannya untuk menggagas serta melahirkan konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Kemudian gagasan dan konsepini dapat disumbangkan untuk membantu dan memperlancar prosespelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi lembaga-lembagaPemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) danMajelis Rakyat Papua (MRP) di Tanah Papua.

Saya merasa sangat bangga dan berterima kasih atas inisiatifmelakukan Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi (Rapid Assessmentfor Conservation and Economy � RACE) di Papua yang difasilitasi olehConservation International (CI) Indonesia karena proses ini dilakukandengan semangat partisipatif semua pihak yang terkait di dalamnya.Semangat partisipatif ini diperlihatkan dalam menganalisis pilihan

SAMBUTAN

iii

Gubernur Provinsi Papua


konsep konservasi dan pembangunan ekonomi di Tanah Papua secara demokratis dan bermartabat,sehingga hasilnya juga dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

Saya berharap dengan terbitnya hasil kajian yang telah dilakukan dalam bentuk buku laporan ini akanmenambah semangat kita semua untuk terus belajar dan menata kembali seluruh proses pembangunan,terutama dalam mengubah cara pandang kita yang selama ini telah merusak sumber daya alam danlingkungan yang unik di Tanah Papua. Begitu juga saya mengharapkan agar buku laporan RACE ini akanmenambah khasanah referensi mengenai konservasi dan pembangunan ekonomi di Tanah Papua; yangboleh dikata buku-buku mengenai hal ini di Tanah Papua masih sangat langka. Saya mengharapkan jugaagar informasi dalam buku laporan ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi untukmengembangkan kebijakan pembangunan yang mendukung kebijakan investasi yang terkait denganpengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua.

Akhirnya atas nama Gubernur dan rakyat di Provinsi Papua saya mengucapkan terima kasih kepadaConservation International Indonesia dan seluruh pihak terkait atas keberhasilannya mengkaji danmenyusun buku laporan RACE yang tentunya akan digunakan pula oleh berbagai sektor atau berbagaipihak sebagai salah satu referensi dalam proses perencanaan dan pengendalian pelaksanaanpembangunan di Provinsi Papua secara berkelanjutan.

Jayapura, April 2005

Drs J.P Salossa, M.SiGubernur Provinsi Papua

iv


Kita patut bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karenaProvinsi Papua dikaruniakan hutan tropis yang luas dan memiliki

keanekaragaman hayati yang tinggi sebagai kekayaan sumber dayaalam yang berlimpah.

Namun demikian pemanfaatan sumber daya alam di Provinsi Papuabelum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatankesejahteraan hidup penduduk, khususnya penduduk lokal Papua.Penduduk di Provinsi Papua yang tersebar di pedesaan masihmerupakan salah satu penduduk tertinggal di Indonesia dan 80%diantaranya masih hidup pada tingkat subsisten.

Peluang untuk memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam secaraefektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatdengan tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati mulainampak dengan diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.Diharapkan melalui Otonomi Khusus ini dapat disusun suatu rencanastrategi pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan aspirasimasyarakat lokal. Selain itu Otonomi Khsusus juga mengamanatkankepada pemerintah Provinsi Papua untuk mengelola sumber dayaalamnya dengan cara yang berkelanjutan dan memperhatikankelestarian alam untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaansumber daya alam di Provinsi Papua guna peningkatan kesejahteraanmasyarakat perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkanberbagai pihak.

Dengan melibatkan berbagai pihak di Provinsi Papua yang terdiri daripemerintah daerah, DPRD, LSM lokal, LSM Internasional, PerguruanTinggi dan masyarakat adat, Conservation International (CI)Indonesia melakukan Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi atauRapid Assessment for Conservation and Economy (RACE). Tujuanumum dari kegiatan RACE adalah untuk membantu membangunsuatu mekanisme koordinasi dalam pengambilan keputusan yangberkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dengan melibatkanberbagai pihak terkait di Papua.

RACE berhasil mengidentifikasikan permasalahan utama yang ada diPapua, yaitu: 1) kemiskinan dan ketertinggalan dalam pembangunan;2) tingkat ketergantungan yang tinggi pada industri ekstraktif; 3)ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan habitatnya; 4)lemahnya kapasitas kelembagaan. Selain itu Kegiatan RACE ini jugamerekomendasikan perlunya suatu Forum Konservasi danPembangunan di Tanah Papua (FKPTP) sebagai suatu wadah yangpartisipatif dan independen dalam mekanisme pengambilan

KATA PENGANTAR

v


keputusan di bidang pengelolaan sumberdaya alam di Tanah Papua. Forum ini nantinya diharapkan akanmemberikan masukan yang konstruktif berdasarkan analisis isu-isu strategis pengelolaan sumber dayaalam kepada para pengambil kebijakan dalam upaya mengintegrasikan konservasi keanekaragamanhayati dan pembangunan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Buku ini berisi tentang proses kegiatan dan ringkasan hasil RACE yang dilakukan mulai dari pengenalandan latar belakang kegiatan, kondisi umum kebijakan dan ekonomi di Papua, permasalahan utama dalamkonservasi dan pembangunan, temuan hasil analisa dan konsultasi selama kegiatan dilakukan danrekomendasi dan langkah-langkah praktis untuk mengatasi masalah konservasi dan ekonomi di Papua.

Melalui kegiatan RACE ini telah dihasilkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk menganalisapeluang dan tantangan bagi pembangunan ekonomi dan konservasi di Tanah Papua serta adanyamekanisme koordinasi yang kiranya dapat mendukung proses perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatansumber daya alam guna kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Diharapkan buku ini memberikanmasukan yang konstruktif bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya para pengambil kebijakanpembangunan dan konservasi keanekaragaman hayati di Tanah Papua.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingi-tingginya kepada para pihakyang telah membantu pelaksanaan kegiatan RACE dan penulisan buku laporan ini.

Jayapura, April 2005

S.P. InauryDirektur CII Papua Program

vi


SambutanKata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi (RACE)di PapuaTentang RACE

Susunan laporan

Kondisi Umum Sosial dan Ekonomi di PapuaBeberapa Indikator Sosial dan Ekonomi di Papua

Sistem Mata Pencaharian Masyarakat

Papua dalam Era Otonomi Khusus

Pemekaran Provinsi Papua

Isu-Isu Kunci dalam Konservasi dan Ekonomidi PapuaKemisikinan dan Ketertinggalan dalam Pembangunan

Tingkat Ketergantungan yang Tinggi pada Kegiatan Industri Ekstraktif

Ancaman Terhadap Keanekaragaman Hayati

Lemahnya Kapasitas Kelembagaan

Rekomendasi dan Tindak LanjutRekomendasi untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan dan Ketertinggalandalam Pembangunan

Rekomendasi untuk Mengatasi Permasalahan Tingkat Ketergantunganyang Tinggi pada Industri Ekstraktif

Rekomendasi untuk Mengatasi Ancaman Terhadap KeanekaragamanHayati

Rekomendasi untuk Mengatasi Masalah Lemahnya KapasitasKelembagaan

Kesimpulan

Daftar Pustaka

DAFTAR ISI

vii

1

5

59

1010141618

19

19212737

4141

42

43

45

47

48

Daftar Diagram

Diagram 1. Total PDRB Per Tahun di Papua atas Harga Konstan 1993 dan atas Harga Berlaku(1993-2002)

Diagram 2. PDRB Per Kapita untuk Tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2002Diagram 3. Persentase Nilai Ekspor Per Komoditi dari Provinsi Papua Tahun 2002Diagram 4. Persentase Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Per Sektor Ekonomi di

Papua (2002)Diagram 5. Persentase Penanaman Modal Asing (PMA) Per Sektor Ekonomi di Papua (2002)Diagram 6. Penyerapan Tenaga Kerja Per Sektor Ekonomi di Papua (2000)Diagram 7. Total dan Komposisi Penerimaan Provinsi Papua (Periode 1997-2002)Diagram 8. Persentase Penduduk Miskin di Tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2002Diagram 9. Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Usia Kerja (> 15 tahun) di Provinsi

Papua Tahun 2000Diagram 10. Kontribusi Setiap Sektor Ekonomi pada Total PDRB di Papua (1998-2002)Diagram 11. Kontribusi Per Sektor Ekonomi pada Total APBD Sebelum Otonomi Khusus (1993/

1994-1999/2000)Diagram 12. Kontribusi (Langsung dan Tidak Langsung) PTFI pada Pemerintah Indonesia dan

Provinsi Papua selama 1995-2000 (dalam Juta US$)Diagram 13. Produksi Kayu dari HPH dan IPK di Provinsi Papua Periode 1995/1996-1999/2000Diagram 14. Total Nilai Ekspor dari Industri Perikanan di Provinsi Papua (1977-1999)Diagram 15. Persentase Fungsi Kawasan Hutan di Papua menurut TGHK 1999Diagram 16. Persentase Pegawai Negeri Sipil di Papua Berdasarkan Latar Belakang

PendidikanDiagram 17. Persentase Pengeluaran Pemerintah Papua Periode 1994/1995-2001Diagram 18. Persentase Pengeluaran Pemerintah untuk Biaya Pembangunan di Papua Tahun

2001Diagram 19. Persentase Pengeluaran Pemerintah untuk Biaya Pembangunan di Papua Tahun

2002

Daftar Tabel

Tabel 1. PDRB per kapita per kabupaten di Provinsi Papua tahun 1996-2000 (atas dasarharga konstan 1993)

Tabel 2. Pengelompokan dan beberapa perbedaan antara masing-masing suku di PapuaTabel 3. Dana Perimbangan dari bagi hasil pajak dan hasil sumber daya alam di Provinsi

Papua menurut UU Otonomi Khusus (UU No. 21 Tahun 2001 Bab IX Pasal 34)Tabel 4. Kontribusi sektor kehutanan pada PDRB di tiap kabupaten di Provinsi Papua selama

tahun 1994-1999Tabel 5. Penerimaan pemerintah (dari IHH dan DR) dari pemegang HPH/IPK/IPKH di Papua

dalam lima tahun terakhir (1995/1996 � 1999/2000)

Daftar Peta

Peta 1. Pemekaran Provinsi Papua (Instruksi Presiden No. 1/2003)Peta 2. Pertumbuhan HPH di Papua dari Tahun 1984-1999Peta 3. Kawasan Hutan Produksi yang Belum Dibebani Izin HPH di PapuaPeta 4. Tumpang Tindih Areal HPH dengan Kawasan Konservasi di PapuaPeta 5. Tumpang Tindih Kawasan Konsesi Pertambangan dengan Kawasan Konservasi di PapuaPeta 6. Kawasan Hutan Produksi, HPH, Perkebunan dan HTI di PapuaPeta 7. Analisis Spasial Dampak Pembangunan Jalan di PapuaPeta 8. Kawasan yang Paling Terkena Dampak Rencana Pembangunan Jalan di PapuaPeta 9. Prediksi Kemungkinan Perluasan HPH di PapuaPeta10. Lokasi Rencana Pembangunan Dam Mamberamo

viii

101112

1313141719

2021

22

23242727

3838

39

40

1215

16

25

26

18282930313234353637

Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi (RACE) 1

Ringkasan Eksekutif

Papua merupakan provinsi terluas dengankepadatan penduduk terendah di

perbatasan paling timur di Indonesia. Lebih daridua juta penduduknya tinggal di daerah seluaskurang lebih 42 juta hektar, yang lebih dari 80%wilayahnya masih merupakan kawasan hutan(Baplan, 2002). Papua memiliki keanekaragamanhayati yang sangat kaya dan sumber daya alam(bahan tambang, minyak dan gas bumi sertahutan dan laut) yang sangat berlimpah.Walaupun kegiatan ekstraktif di Papua sudahberlangsung selama puluhan tahun, masyarakatPapua masih tetap termasuk kategori penduduktermiskin di Indonesia dan 80% penduduknyamasih hidup pada tingkat subsisten.

Otonomi Khusus (UU No. 21 Tahun 2001) untukProvinsi Papua yang mulai berlaku tahun 2002telah memberikan peluang khusus bagi Papuauntuk menyusun rencana strategipembangunannya sendiri, denganmemperhatikan kondisi dan aspirasi setempatuntuk menuju masyarakat yang sejahtera.Otonomi Khusus juga diharapkan akanmeningkatkan sumber pendapatan daerah yangdapat digunakan untuk membangun landasanyang kuat bagi kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang. Di samping itu, Otonomi

Khusus juga mewajibkan Pemerintah Papuauntuk mengelola sumber daya alamnya secaraberkelanjutan dan memperhatikan kelestarianalam untuk kesejahteraan masyarakat. Secaranormatif Undang-Undang Otonomi Khusus bagiProvinsi Papua telah menunjukkan komitmenuntuk menggabungkan konservasi danpembangunan di Papua.

Conservation International (CI) Indonesia telahmenyelesaikan suatu kegiatan Kajian SingkatKonservasi dan Ekonomi atau Rapid Assessment ofConservation and Economy (RACE) di Papua.Kegiatan ini berlangsung dari bulan Maret 2001sampai September 2003. Kegiatan ini didanai olehEast Asia and Pacific Environment Initiative(EAPEI) di bawah United States Agency forInternational Development (USAID).

RACE secara partisipatif menggerakan berbagaipihak yang terlibat dalam menyusun strategikonservasi dan pembangunan ekonomi untukmenentukan pilihan konservasi yang tepat bagiPapua. Sedikitnya 100 orang di Papua, terdiridari pemerintah daerah, DPRD, LSM lokal,universitas (Unipa-Universitas Negeri Papua,Uncen-Universitas Cenderawasih dan USTP-Universitas Sains dan Teknologi Papua),

Phot

o: M

.Boi

ssie

re (

CIFO

R)

Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi (RACE)2

perwakilan masyarakat, sektor swasta dan lain-lain berpartisipasi dalam berbagai kegiatan RACEini.

Kegiatan RACE ini telah menghasilkan beberapamakalah mengenai ekonomi dan kebijakan diPapua, yaitu analisis kebijakan dalampembangunan tambang, minyak dan gas, analisisinsentif ekonomi dari kegiatan penebangan,analisis kebijakan di sektor kehutanan, analisisanggaran dan belanja daerah, prosespengambilan keputusan dan perencanaanpembangunan, penilaian kapasitas kelembagaandan sistem mata pencaharian masyarakat.Makalah-makalah tersebut disiapkan oleh paraahli dari Unipa dan Uncen, LSM lokal danPemerintah Daerah. Kemudian makalah-makalahitu dibahas dalam Pertemuan Kelompok Teknis(Technical Focus Group Meeting) dan LokakaryaGabungan (Integrated Workshop).

CI Indonesia bekerja sama dengan para pihak diPapua, telah menyelenggarakan lokakarya yangbertema �Konservasi Keanekaragaman Hayatidan Pembangunan Ekonomi di Papua dalam EraOtonomi Khusus� di Jayapura pada tanggal 1-2Juli 2002. Lokakarya ini mendiskusikan hasiltemuan RACE. Sekitar tiga puluh tujuh ahliteknis baik dari universitas, Pemerintah Daerah,DPRD, LSM, masyarakat adat, tokoh masyarakat,tokoh agama dan sektor swasta mengikutilokakarya itu. Lokakarya ini berhasilmengidentifikasi permasalahan utama dalamkonservasi dan pembangunan ekonomi di Papua,yaitu:

Kemiskinan dan ketertinggalan dalampembangunan

Papua adalah provinsi terluas dengan kepadatanpenduduk terendah di Indonesia. Lebih dari duajuta orang hidup di Papua (di wilayah seluas 42juta ha) dan lebih dari 70%-nya tinggal di daerahpedesaan.

Walaupun kegiatan ekstraktif di Papua telahberlangsung selama puluhan tahun, masyarakatPapua masih tetap termasuk penduduk termiskindi Indonesia. Data BPS Indonesia (2004)menunjukkan persentase penduduk miskin diPapua tahun 2002 mencapai 39% dari totalpenduduk, menjadikan Papua sebagai provinsitermiskin, dibandingkan dengan provinsi lain diIndonesia. Angka kematian bayi masih cukup

tinggi yaitu berkisar antara 70-200 per 1.000kelahiran. Sekitar 80% masyarakat di Papuamasih hidup pada tingkat subsisten. Persentasependuduk Papua di atas usia 15 tahun yangbelum pernah mengenyam pendidik masih cukuptinggi yaitu mencapai 25%. Sementara yangberhasil menyelesaikan sekolah dasar (SD) hanyasekitar 28% saja. Papua juga mempunyai tingkatharapan hidup yang relatif rendah dibandingkanprovinsi lain di Indonesia.

Tidak meratanya pembagian hasil daripemanfaatan sumber daya alam menjadi salahsatu penyebab ketertinggalan Papua dalampembangunan. Sebelum era desentralisasi,Papua adalah provinsi penyumbang terbesarpenerimaan negara dibandingkan denganprovinsi lain di Indonesia, tetapi Papua hanyamenerima sebagian kecil saja alokasi dana untukdaerah dari pemerintah pusat

Di Era Otonomi Khusus, diharapkan akan lebihbanyak peluang bagi masyarakat Papuameningkatkan kesejahteraannya. Salah satupeluang adalah meningkatnya sumberpendapatan keuangan daerah yang dapatdijadikan modal bagi pembangunan masyarakatdi Papua.

Tingkat ketergantungan yang tinggipada kegiatan industri ekstraktif

Pada tahun 2002, PDRB Papua hampir mencapaiangka Rp 9 triliun atas dasar harga konstantahun 1993 dan mencapai lebih dari Rp 23 triliunatas dasar harga berlaku (BP3D dan BPS ProvinsiPapua, 2002). Data menunjukkan dari tahun ketahun, tambang, minyak dan gas memberikontribusi terbesar bagi PDRB di Papua (berkisarantara 50-60% dari total PDRB). Walaupundemikian, sektor ini hanya menyerap tenagakerja sekitar 1% saja dari total angkatan kerja diPapua.

Sektor pertambangan tidak diragukan lagimenjadi sektor yang penting dalamperekonomian Papua. Permasalahan di sektorpertambangan di Papua adalah kurangnyareinvestasi, dengan menggunakan sebagianpendapatan dari sektor ini, untuk membangunalternatif aset ekonomi yang bukan bersifatekstraktif di Papua, sebagai pengganti asetbahan mineral (tambang, minyak dan gas) yangakan habis suatu hari nanti.


Ancaman terhadap keanekaragamanhayati

Dengan lebih 80% (atau sekitar 35 juta ha) luaswilayah Papua masih hutan yang relatif utuh,Papua menjadi rumah bagi lebih dari 50% jenissatwa dan tumbuhan yang ada di Indonesia (CI,1999). Tidak diragukan lagi, Papua mempunyaiperan yang sangat penting dalam menentukanstatus Indonesia sebagai salah satu negara yangmemiliki keanekaragaman hayati terkaya didunia. Sayangnya laju deforestasi cukup tinggi.Data Baplan (2002) menunjukkan rata-rata lajudeforestasi pada periode 1985-1997 mencapai117.523 ha/tahun.

Kegiatan pertambangan dan penebangankomersial memberikan kontribusi yang besarbagi hilangnya habitat di Papua. Walaupun saatini wilayah tambang yang dieksploitasi hanyasekitar 1,3 juta ha, tetapi total wilayah yangtelah berizin untuk pertambangan (mulai darikegiatan investigasi, eksplorasi dan eksploitasi)mencapai 5,6 juta ha (Jatam, 2000). Lebih dari60% wilayah ini berada di dalam kawasan hutanlindung dan kawasan konservasi. Data DinasKehutanan Provinsi Papua (2001) menunjukkandari 21,9 juta ha hutan produksi 12 juta ha telahdiberikan kepada 54 pemegang HPH. Sebelaspersen wilayah HPH ini bertumpang-tindihdengan kawasan hutan lindung dan kawasankonservasi. Pembangunan infrastruktur skalabesar, misalnya pembangunan trans Irian Jayadan mega proyek Mamberamo yang sementaraini dihentikan, dapat mengancam kelestariankeanekaragaman hayati.

Lemahnya kapasitas kelembagaan

Tantangan yang paling utama dalam mencapaikomitmen untuk menggabungkan konservasi danpembangunan di Era Otonomi Khusus di Papuaadalah kurangnya kapasitas kelembagaanpemerintah dan non-pemerintah dalammelakukan perencanaan pembangunan yangberkelanjutan yang memadukan kepentingankonservasi dan pembangunan ekonomi. Hal initerlihat dari masih tingginya tingkatketergantungan pada industri ekstraktif, adanyatumpang tindih penggunaan lahan, investasipublik yang tidak tepat sasaran dan masalahlainnya. Jika tidak ada upaya untuk segeramengatasi masalah ini, peluang yang datangbersamaan dengan Otonomi Khusus dapat segera

hilang. Kemiskinan akan tetap berlanjut dansumber daya alam akan semakin menipis.Pemerintah harus dapat mendefinisikanperannya dalam proses pembangunan, mengaturkelembagaan secara efisien dan efektif,membangun visi yang nyata bagi masa depanPapua, dan mengalokasikan anggaran publik yangtepat sasaran untuk pencapaian visipembangunan tersebut. Permasalahan lainnyadalam kelembagaan adalah kurangnyatransparansi, akuntabilitas dan partisipasi publikdalam pengambilan keputusan.

Para pihak yang hadir dalam lokakaryamengusulkan membentuk Forum Konservasi danPembangunan di Tanah Papua (FKPTP) sebagaimekanisme pendukung yang independen dalampengambilan keputusan di bidang pengelolaansumber daya alam di Tanah Papua. Pesertadalam lokakarya ini telah memilih 10 oranganggota Tim Kecil untuk mensosialisasikan danmenyiapkan format serta konsep dari forumtersebut.

Sebagai upaya sosialisasi dan persiapan formatserta konsep forum, Badan Perencanaan danPengendalian Pembangunan Daerah (BP3D)Provinsi Papua dan CI Indonesia bekerja samamenyelenggarakan lokakarya multipihak yangberjudul �Mengintegrasikan KonservasiKeanekaragaman Hayati dan PembangunanEkonomi di Papua dalam Era Otonomi Khusus� diJayapura, pada tanggal 26 September 2002.Para peserta lokakarya ini mendukung usulanpembentukan forum untuk memberi masukankepada para pengambil keputusan dalammengintegrasikan konservasi keanekaragamanhayati dan pembangunan ekonomi. Setelahlokakarya multipihak, anggota Tim Kecildiperluas lagi dengan menyertakan beberapaperwakilan tambahan. Kelompok yangselanjutnya disebut Tim Persiapan telah bertemubeberapa kali untuk menyusun kelengkapanorganisasi FKPTP.

Misi FKPTP adalah:! Memberi masukan kepada lembaga

pemerintah dan non-pemerintah di Papuadalam merencanakan dan melaksanakanstrategi pembangunan yang fokus padapengurangan kemiskinan, pemerataankesempatan pembangunan ekonomi, sosialdan budaya, serta perlindungan sumber dayaalam;

Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi (RACE)Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi (RACE)4

! Memfasilitasi konsultasi rutin denganpemerintah dalam upaya mengintegrasikankepentingan pembangunan dan konservasi;

! Mengembangkan kapasitas Forum dalammenyampaikan pemikiran-pemikirankonstruktif dan meningkatkan kapasitaspemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota,serta distrik di Papua, terutama dalammengintegrasikan kepentingan pembangunandan konservasi.

Forum berfungsi melakukan kajian kritis danalternatif pemecahan masalah bagaimanamemadukan kepentingan pembangunan dankepentingan konservasi yang akan menjadi dasarrekomendasi konstruktif. Rekomendasi inidiharapkan dapat menjadi bahan pertimbanganbagi pemerintah dan non-pemerintah dalammembuat kebijakan.

Untuk mencapai visi dan misinya, FKPTPmelakukan upaya-upaya antara lain:! Melakukan perencanaan terpadu yang

mencakup bidang keanekaragaman hayati,pertumbuhan ekonomi, pengurangankemiskinan dan kepemerintahan yang baik;

! Mengidentifikasi isu-isu prioritas di bidangkonservasi dan pembangunan;

! Membentuk Kelompok Kerja Ahli (Expert TaskForce) yang akan memberikan saran danrekomendasi melalui proses konsultasiintensif dengan para pihak terkait;

! Memberikan dukungan teknis dan pendanaanuntuk menjamin keberlanjutan upayapemerintah dan masyarakat Papua dalammelaksanakan strategi konservasi danpembangunan.

Phot

o: M

.Boi

ssie

re (

CIFO

R)

Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi (RACE)Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi (RACE) 5

Tentang RACE

Conservation International (CI) Indonesiatelah menyelesaikan Kajian Singkat

Konservasi dan Ekonomi atau Rapid Assessmentfor Conservation and Economy (RACE) di Papua.Kegiatan ini berlangsung sejak Maret 2001sampai September 2003. Kegiatan ini didanaioleh East Asia and Pacific Environment Initiative(EAPEI) di bawah United States Agency forInternational Development (USAID). KegiatanRACE sepenuhnya menggunakan metodepartisipatif untuk menganalisis ancaman danpeluang terhadap konservasi keanekaragamanhayati di Papua.

Kegiatan RACE menganalisis tiga tingkat darisuatu ancaman terhadap keanekaragaman hayatiyaitu:! Perubahan fisik yang terjadi di wilayah-

wilayah yang mempunyai nilaikeanekaragaman hayati tinggi;

! Aktivitas manusia yang menyebabkanperubahan fisik tersebut; dan

! Insentif dan kapasitas manusia yangmendorong aktivitas tersebut.

Kajian Singkat Konservasi danEkonomi (RACE) di Papua

Secara umum, RACE bertujuan memfasilitasiterbentuknya suatu mekanisme koordinasi dalampengambilan keputusan yang berhubungandengan pengelolaan sumber daya alam denganmelibatkan berbagai pihak terkait. Diharapkandesentralisasi dalam pengelolaan sumber dayaalam dapat memberikan dampak yang positifbagi kesejahteraan masyarakat dan konservasikeanekaragaman hayati di Papua. RACEmenggunakan sistem partisipatif dalammenggerakkan berbagai pihak untuk menentukanpilihan strategi konservasi dan pembangunanekonomi yang tepat bagi Papua. Sedikitnya 100orang di Papua, terdiri dari Pemerintah DaerahProvinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Papua, Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) lokal, perguruan tinggi(Universitas Negeri Papua, UniversitasCenderawasih, dan Universitas Sains danTeknologi Papua), perwakilan masyarakat,sektor swasta dan lain-lain terlibat dalamberbagai bagian kegiatan RACE ini.

Secara singkat tahapan pelaksanaan kegiatanRACE dijelaskan di bawah ini.

Phot

o: M

.Boi

ssie

re (

CIFO

R)


Tahap 1. Kajian awal kondisi umum konservasi dan ekonomi di Papua

Kajian awal (preliminary assessment) yang dilakukan oleh CI Indonesia dimaksudkan untukmenganalisis kondisi umum dan permasalahan konservasi dan ekonomi di Papua. Kegiatan inidiharapkan dapat memberi penilaian awal mengenai ancaman dan peluang bagi konservasikeanekaragaman hayati di Papua. Kegiatan ini dilakukan dengan:! mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi yang tersedia dari berbagai sumber

mengenai kondisi sosial ekonomi dan konservasi keanekaragaman hayati di Papua (termasukdata statistik, dokumen resmi pemerintah dan berbagai laporan hasil penelitian); dan

! melakukan rangkaian konsultasi dengan berbagai pihak kunci di Papua untuk menjaringpendapat mereka mengenai permasalahan konservasi dan ekonomi di Papua.

Hasil dari kegiatan ini berupa laporan internal tentang kajian awal konservasi dan ekonomi diPapua (Interim Report on Preliminary Assessment of Conservation and Economy in Papua).

Tahap 2. Penentuan isu penting dalam konservasi dan ekonomi di Papua

Dari hasil kajian awal, diadakan diskusi internal untuk memutuskan beberapa isu penting yangberkaitan dengan konservasi dan ekonomi untuk dianalisis lebih mendalam dalam suatu studilanjutan. Diskusi menghasilkan isu penting: kebijakan dalam pembangunan tambang, minyakdan gas, insentif ekonomi dari kegiatan penebangan, kebijakan di sektor kehutanan, anggaranpendapatan dan belanja daerah, proses pengambilan keputusan dan perencanaanpembangunan, kapasitas kelembagaan dan sistem mata pencaharian masyarakat.

Tahap 3. Penyusunan makalah per isu penting

Makalah per isu (issue paper) sebagian besar ditulis oleh para ahli di Papua, termasuk dariUniversitas, Pemerintah Daerah dan LSM lokal. Makalah dibuat berdasarkan kerangka acuanyang disusun oleh CI Indonesia bersama dengan para ahli itu.

Kegiatan ini telah menghasilkan tujuh makalah yaitu:! Pembangunan Tambang, Minyak dan Gas di Papua (disiapkan oleh Agus Dwiyana dari Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Jayapura);! Analisis Insentif Ekonomi Kegiatan Pengusahaan Hutan di Papua (disiapkan oleh Ir. Rully

Wurarah, MSi. dari Universitas Negeri Papua, Manokwari);! Analisis Kebijakan Sektor Kehutanan di Papua (disiapkan oleh Dr. Bambang Nugroho dari

Universitas Negeri Papua, Manokwari);! Analisis Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah di Papua (disiapkan oleh Julius Ary Mollet,

SE. MBA. MTDev. dari Univesitas Cenderawasih, Jayapura);! Analisis Proses Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pembangunan di Papua (disiapkan

oleh Bambang Sugiono dari ICS-The Institute for Civil Strengthening Papua, Jayapura);! Analisis Kapasitas Institusi Kelembagaan di Papua (disiapkan oleh Wiratno dari CI Indonesia,

Jakarta) dan! Analisis Sistem Mata Pencaharian Masyarakat di Papua (disiapkan oleh Trix Taime dari Dinas

Kesehatan Provinsi Papua, Jayapura).

CI Indonesia, dengan bantuan teknis dari CIFOR (Center for International ForestryResearch), melakukan analisis untuk melihat dampak spasial dari kegiatan ekonomi skalabesar di Papua dengan pokok bahasan:! Implikasi spasial dari pembangunan jalan dan tata guna lahan terhadap kawasan

konservasi di Papua; dan! Proyeksi kegiatan penebangan, perkebunan dan pertambangan serta peluang kegiatan

konservasi di Papua.


Tahap 4. Pencapaian konsensus bersama mengenai temuan-temuan dalam setiap makalah

Setelah penyusunan masing-masing makalah selesai, setiap makalah didiskusikan dan dibahasoleh para pihak teknis terkait melalui Pertemuan Kelompok Teknis atau Technical Focus GroupMeeting (TFGM). Pertemuan ini bertujuan untuk mencapai konsensus atau kesepakatanbersama di antara para pihak teknis terkait. Konsensus bersama ini meliputi kesepakatandalam hal data, kesimpulan maupun rekomendasi yang diperoleh dalam setiap makalah. Parapihak teknis terkait memeriksa dan mencocokkan data dan hasil analisis yang diperoleh sertamemberikan komentar dan masukan yang konstruktif kepada para penulis untukpenyempurnaan makalah.

Tahap 5. Pembuatan makalah gabungan

Berdasarkan temuan kunci dalam makalah dan Pertemuan Kelompok Teknis per isu, CIIndonesia kemudian menyusun sebuah makalah gabungan (integrated paper). Penyusunanmakalah gabungan ini untuk menganalisis keseluruhan persoalan dan rekomendasi lintassektoral yang ditemukan pada masing-masing makalah.

TFGM Sektor Pertambangan di Jayapura, 25 September 2001.

TFGM Sektor Kehutanan di Biak, 17-18 September 2001.

Phot

o: C

onse

rvat

ion

Inte

rnat

iona

lPh

oto:

Con

serv

atio

n In

tern

atio

nal


Tahap 6. Lokakarya multipihak untuk membahas hasil RACE di Papua

Tujuan dari lokakarya multipihak ini adalah mengumpulkan para pihak kunci di Papua dan luarPapua untuk: 1) meninjau kembali apa saja yang sudah dicapai dalam kegiatan RACE; 2)menyimpulkan permasalahan utama dan lintas sektoral yang teridentifikasi dalam makalah danTFGM per isu; 3) mengidentifikasi dan menyepakati permasalah kunci dalam konservasi danpembangunan ekonomi di Papua; 4) mengidentifikasi dan menyepakati rekomendasi dalammenyelesaikan masalah konservasi dan pembangunan ekonomi di Papua; dan 5) menyusunrencana tindak lanjut kegiatan yang mendukung pelaksanaan rekomendasi dalam usahamenggabungkan konservasi dan pembangunan di Papua.

Tahap 7. Sosialisasi hasil RACE kepada para pengambil kebijakan

CI Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak mensosialisasikan hasil RACE kepada parapengambil kebijakan di Papua, seperti Pemerintah Daerah (Badan Perencanaan danPengendalian Pembangunan Daerah atau BP3D dan Gubernur Provinsi Papua), DPRD ProvinsiPapua, Bappenas dan para akademisi di Universitas Cenderawasih. Tujuan dari sosialisasi iniantara lain untuk: 1) mengkomunikasikan dan mendiskusikan berbagai kajian konservasi danpembangunan di Papua; 2) memperdalam kajian-kajian yang telah dilakukan dan aplikasinya diPapua; 3) mendiskusikan masalah kelembagaan atau institusi di Papua yang dapat menjaminkeberlanjutan dari pelaksanaan kajian-kajian konservasi dan pembangunan sebagai informasidasar bagi pengambilan kebijakan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Lokakarya Multipihak �Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan Ekonomidi Papua dalam Era Otonomi Khusus� di Hotel Sentani Indah, Jayapura, 1- 2 Juli 2002.

Lokakarya Sehari �Mengintegrasikan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan PembangunanEkonomi di Papua dalam Era Otonomi Khusus� di Kantor BP3D Provinsi Papua, Jayapura,26 September 2002.

Phot

o: C

onse

rvat

ion

Inte

rnat

iona

lPh

oto:

Con

serv

atio

n In

tern

atio

nal


Tahap 8. Publikasi dan penyebarluasan hasil RACE

Untuk memenuhi kebutuhan para pihak akan informasi mengenai konservasi dan ekonomi yangdihasilkan dari RACE, CI Indonesia membuat berbagai lembar informasi (fact sheets), bukulaporan, informasi elektronik dalam web sites dan CD ROM, brosur, poster dan sebagainya. CIIndonesia terus mempresentasikan hasil kajian RACE ke berbagai pihak setiap ada kesempatan.

Tahap 9. Tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan RACE

Salah satu rekomendasi utama yang dihasilkan RACE dan perlu ditindaklanjuti adalahpembentukan �Forum Konservasi dan Pembangunan di Tanah Papua� sebagai mekanismependukung yang independen untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan dibidang pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua.

Susunan laporan

Buku laporan ini terdiri dari empat bagian. Bagian I berisi pengenalan dan latar belakang kegiatan RACE.Bagian II memaparkan beberapa temuan hasil kajian awal mengenai kondisi umum dan permasalahankonservasi dan ekonomi di Papua. Bagian III berisi bahasan mengenai isu kunci dalam konservasi danekonomi di Papua yang berhasil diidentifikasi dalam rangkaian kegiatan RACE. Bagian IV berisirekomendasi dan langkah-langkah praktis untuk mengatasi isu kunci dalam konservasi dan ekonomi diPapua yang juga dihasilkan dari rangkaian kegiatan RACE dan akhirnya, Bab V berisi kesimpulan.

Lokakarya �Pemaparan Hasil RACE dan Skenario Pembangunan Ekonomi dan Konservasi diPapua dengan Menggunakan T21 Modeling dan Analisis Spasial� di Universitas Cenderawasih,Jayapura, 22 Agustus 2003.

Lokakarya �Pemaparan Hasil RACE dan Skenario Pembangunan Ekonomi dan Konservasi diPapua dengan Menggunakan T21 Modeling dan Analisis Spasial� di BAPPENAS, Jakarta,2 Oktober 2003.

Phot

o: C

onse

rvat

ion

Inte

rnat

iona

lPh

oto:

Con

serv

atio

n In

tern

atio

nal


Beberapa Indikator Sosial dan Ekonomi di Papua

Papua merupakan provinsi terluas dengan kepadatan pendudukterendah di Indonesia (5 orang/km2). Lebih dari dua juta

penduduknya hidup di wilayah seluas 42 juta ha yang 80%-nya masihmerupakan kawasan hutan (Baplan, 2002). Pertumbuhan pendudukcenderung menurun selama periode 1991-2000, yaitu dari 3,86% pertahun pada tahun 1990 menjadi 2,50% per tahun pada tahun 2000.Sampai tahun 2000, jumlah penduduk di Papua mencapai 2.219.500jiwa dan lebih dari 70%-nya hidup di wilayah pedesaan (BPS ProvinsiPapua, 2000).

Data menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papuaterus meningkat, terutama pada periode 1993 sampai 2002.1 Padatahun 2002, PDRB Papua hampir Rp 9 triliun atas dasar harga konstantahun 1993 dan mencapai lebih dari Rp 23 triliun atas dasar hargaberlaku. Dari tahun ke tahun, sektor pertambangan (pertambanganumum, minyak dan gas) memberi kontribusi terbesar bagi PDRBPapua, yaitu mencapai 50-60% dari total PDRB. Bisa dikatakan sektor

ini memberi kontribusi yang cukup signifikan padapertumbuhan ekonomi di Papua. Pada tahun 2002,total PDRB menurun sedikit, yaitu dari Rp 24 triliunmenjadi Rp 23 triliun. Salah satu penyebabnya adalahkarena total nilai tambah dari sektor pertambanganpada tahun tersebut menurun, yaitu dari Rp 14,68triliun pada tahun 2001 menjadi Rp 11,39 triliun padatahun 2002.

Menarik untuk disimak, bahwa ketika krisis ekonomimelanda Indonesia, PDRB di Papua meningkat sangattajam, yaitu dari Rp 9 triliun pada tahun 1997menjadi Rp 19 triliun pada tahun 1998 atas dasarharga berlaku. Hal ini disebabkan karena total nilaitambah dari sektor pertambangan meningkatsebanyak 38,11% pada tahun tersebut dan memberi

Kondisi Umum Sosial dan Ekonomidi Papua

1 Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai tambah (dari barang dan jasa) yang dihasilkan oleh sektor-sektorekonomi sebagai hasil dari kegiatan unit produksi (BP3D dan BPS Provinsi Papua, 2002).

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

30

25

20

15

10

5

0

Tahun

Tota

l PD

RB (

dala

m t

riliu

n ru

piah

)

Sumber: BP3D dan BPS Provinsi Papua (2002)

Diagram 1.Total PDRB Per Tahun di Papua atas Harga Konstan

1993 dan atas Harga Berlaku (1993-2002)

Harga BerlakuHarga Konstan 1993

Phot

o: G

.Alle

n (C

onse

rvat

ion

Inte

rnat

iona

l)


dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi diPapua sebesar 12,72% (BP3D dan BPS ProvinsiPapua, 2002).

Rata-rata PDRB per kapita atas dasar hargaberlaku di Papua pada tahun 2002 mencapaiRp 9,67 juta (dengan tambang).2 Papua menjadiprovinsi dengan tingkat PDRB per kapitatertinggi ke empat di Indonesia, setelah ProvinsiKalimantan Timur, DKI Jakarta dan Riau. Angkaini juga jauh di atas rata-rata PDRB per kapitauntuk tingkat nasional pada tahun yang sama,yaitu sekitar Rp 7,59 juta (BPS Indonesia, 2004).Walaupun demikian, pada kenyataannya,masyarakat Papua belum menikmati pendapatanyang relatif tinggi ini karena komponen terbesardari PDRB ini berasal dari sektor pertambanganumum, yaitu dari PT Freeport Indonesia (sebagaisatu-satunya perusahaan pertambangan umumyang sudah berproduksi di Papua), yang kurangmemberikan keuntungan langsung kepadamasyarakat lokal di Papua.

Perbandingan PDRB per kapita atas dasar hargaberlaku pada tahun 2002 di tiap provinsi diIndonesia dapat dilihat pada Diagram 2 di bawahini.

Walaupun rata-rata PDRB per kapita di Papuamenunjukkan angka yang relatif tinggi, terjadikesenjangan yang cukup tinggi antarkabupaten(Lihat Diagram 1). Misalnya, padatahun 2000, Kabupaten Mimika yang memilikitambang (lokasi PT Freeport Indonesia) danberpenduduk hanya 45.750 jiwa mempunyaiPDRB per kapita sebesar Rp 76,8 juta atas dasarharga konstan tahun 1993. Sementara KabupatenJayawijaya yang berada di daerah pengununganyang terisolasi dengan jumlah penduduk yangjauh lebih banyak, yaitu 472.800 jiwa hanyamempunyai PDRB perkapita sebesar Rp 500 ribuatas dasar harga konstan 1993 (Mollet, 2001).

Total nilai ekspor dari Papua pada tahun 2002mencapai US$ 1,7 miliar, sedikit menurundibandingkan total nilai ekspor tahun 1998 yangmencapai US$ 1,93 miliar. Sasaran utama ekspordari Papua adalah negara-negara Asia yangmencapai 60% dari total volume ekspor (Jepanglebih dari 28%, Korea Selatan lebih dari 13%,Filipina lebih dari 7% dan negara-negara Asialainnya). Selain negara Asia, tujuan ekspor dariPapua adalah negara-negara Eropa (Spanyol,Finlandia dan Jerman), USA dan Australia (BPSProvinsi Papua, 1999). Dilihat dari jenis

2 PDRB per kapita diperoleh dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun (BP3Ddan BPS Provinsi Papua, 2002).

PAPUA

MALU

KU U

TARA

MALU

KU

SULTRA

SULSEL

SULTEN

G

GO

RON

TALO

SULU

T

KALTIM

KALSEL

KALTENG

KALBAR

NTT

NTB

BALI

JATIM

DI YO

GYAKARTA

JATENG

JABAR

DKI JAKARTA

BANTEN

BABEL

LAMPU

NG

BENG

KULU

SUM

SEL

JAMBI

RIAU

SUM

BAR

SUM

UT

NAD

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

PDRB

Per

Kap

ita

(dal

am r

ibua

n ru

piah

)

Diagram 2.PDRB Per Kapita untuk Tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2002

Sumber: BPS Indonesia (2004)


komoditinya, produk tambang (konsentrattembaga) memberi kontribusi terbesar bagi totalnilai ekspor Papua dengan nilai US$ 1,49 miliaratau lebih dari 84% total nilai ekspor Papua,kemudian kayu lapis atau plywood (US$ 70 juta),ikan beku campuran (US$ 67 juta), minyak dangas bumi (US$ 45 juta), dan udang beku (US$ 52juta). Persentase nilai masing-masing komoditiekspor dari Papua pada tahun 2002 dapat dilihatpada Diagram 3 di bawah ini.

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Papuamenunjukkan peningkatan yang cukup signifikanselama periode 1991-2002. Data Badan Promosidan Investasi Daerah (BPID) Provinsi Papua(2002) menunjukkan PMDN meningkat tajamyaitu dari Rp 477 miliar pada tahun 1991menjadi Rp 3,73 triliun pada tahun 2002. PMAjuga mengalami kenaikan yaitu dari US$ 955.769pada tahun 1991 menjadi US$ 6,57 miliar padatahun 2002.

Tingginya nilai PMA ini disebabkan karenasebagian besar modal asing ini dialokasikanuntuk sektor pertambangan (tambang umum,minyak dan gas) yang memang membutuhkaninvestasi sangat besar. Pada tahun 1999, hampir90% (atau sekitar US$ 4,4 miliar) PMA untuksektor pertambangan, sedangkan sisanya untuksektor jasa (7,48%) dan industri perkayuan(3,23%). Menarik untuk dilihat, pada tahun 2002,persentase PMA di sektor jasa meningkat cukuptajam menjadi 20,88% dari total PMA pada tahuntersebut (atau menjadi US$ 1,37 miliar daritotal US$ 389 juta pada tahun 1999). PMA disektor jasa ini meliputi jasa konstruksi,pengoperasian pelabuhan khusus, pelayananniaga, telekomunikasi, pembangkit tenaga listrikdan logistik yang masih berhubungan dengansektor pertambangan. Sebaliknya, persentasePMA di sektor pertambangan menurun menjadisekitar 70%, walaupun total nilainya masih tetaptinggi, yaitu sekitar US$ 4,57 miliar (BPIDProvinsi Papua, 2002).

Kabupaten

Biak

Fak-Fak

Kota Jayapura

Jayawijaya

Manokwari

Merauke

Mimika

Paniai

Jayapura

Sorong

1996(Rp)

1.938.406,07

1.967.667,52

1.761.979,22

516.412,24

1.926.681,96

1.158.542,97

73.764.133,29

1.087.099,43

2.440.402,54

2.845.360,15

1997(Rp)

1.987.074,16

2.047.303,87

1.784.102,91

525.195,15

1.991.475,86

1.220.524,01

63.826.651,47

1.332.931,55

2.455.736,40

3.457.074,24

1998(Rp)

1.947.508,27

1.987.951,79

1.597.323,25

500.601,75

1.729.614,38

1.116.708,36

75.668.715,87

1.279.868,20

2.149.958,54

3.477.176,46

1999(Rp)

1.686.089,51

1.909.450,44

1.602.416,90

507.871,14

1.666.072,59

1.159.051,23

65.989.326,55

1.291.356,85

2.047.084,06

2.533.383,44

2000(Rp)

1.869.405,21

2.023.796,43

1.642.414,06

523.199,51

1.735.301,58

1.246.281,09

76.815.822,32

1.424.681,09

2.127.175,78

8.408.077,07

Tabel 1. PDRB per kapita per kabupaten di Provinsi Papua tahun 1996-2000 (atas dasar harga konstan tahun1993)

Sumber: Mollet (2001)

Diagram 3.Persentase Nilai Ekspor Per Komoditi dari Provinsi Papua

Tahun 2002

Produk Perikanan7.40%

Lain-lain0.01%

Minyak & Gas3.21%

Produk Kehutanan5.18%

Produk Pertambangan(konsentrat tembaga)

84.19%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam BPS Provinsi Papua (2002)


Industri Kimia0.35%

Industri Lain0.18%

Hotel/Pariwisata3.60%

Industri Perkayuan11.84%

Jasa7.50%

Perkebunan25.76%

Perikanan26.04%

Kehutanan22.76%

Pertanian1.96%

Diagram 4.Persentase Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Per Sektor Ekonomi di Papua (2002)

Sumber : BPID Provinsi Papua (2002)

Berbeda dengan PMA, sebagian besar PMDNuntuk pembangunan sektor kehutanan danperkebunan. Pada tahun 1999, PMDN ditujukanuntuk pembangunan sektor kehutanan (21,03%),industri perkayuan (26,14%) dan perkebunan(24,72%), sisanya sektor jasa (8,49%), perikanan(8,48%) dan pembangunan hotel dan pariwisata(7,49%). Pada tahun 2002, PMDN di sektorperikanan menunjukan peningkatan yang cukupberarti, yaitu dari hanya sekitar 8,48% (Rp 137miliar) pada tahun 1999 menjadi 26,04% (Rp 971miliar) pada tahun 2002. PMDN di sektor industriperkayuan juga meningkat sedikit, yaitu dariRp 424 miliar pada tahun 1999 menjadi Rp 441miliar pada tahun 2002. Secara rinci, persentase

PMDN dan PMA per sektor ekonomi di Papuadapat dilihat pada Diagram 4 dan 5 di bawah ini.

Walaupun sektor ekonomi penyumbang PDRBterbesar adalah sektor pertambangan (denganlebih dari 60%), sebagian besar penduduk Papuabekerja di sektor pertanian (termasuk pertanianpangan, perkebunan komersial, peternakan,kehutanan dan perikanan). Jumlah pendudukyang bekerja di sektor pertanian diperkirakanberjumlah 710.332 orang atau sekitar 74,42%dari total tenaga kerja di Papua yang mencapai954.542 pada tahun 2000. Distribusi penyerapantenaga kerja per sektor ekonomi dapat dilihatpada Diagram 6.

Diagram 5.Persentase Penanaman Modal Asing (PMA) Per Sektor

Ekonomi di Papua (2002)


Industri Perkayuan2.30%

Kehutanan0.43%

Perikanan5.66%

Perkebunan0.01%

Industri Kimia0.35%

Hotel/Pariwisata0.82%

Jasa20.88%

Pertambangan69.55%


Sistem Mata Pencaharian Masyarakat

Penelitian akhir pada tahun 1980-1990menunjukkan terdapat kurang lebih 250 bahasadi daerah Papua yang baru diteliti dan ditulis(Siltzer, 1990 dalam Kelompok Peneliti EtnografiIrian Jaya, 1993). Secara umum, masyarakatPapua memiliki karakteristik sosial-ekonomiyang hampir sama, yaitu masih cukup kuatterikat pada sektor primer yang bersifatkonsumtif dan subsisten (hanya untuk mencukupikebutuhan rumah tangga saja). Lebih dari 80%penduduk Papua masih hidup secara subsisten.Taime (2002) menyebutkan bahwa menurutsebarannya, secara umum masyarakat Papuaterbagi dalam tiga wilayah, yaitu:

! Daerah Kepala BurungDaerah ini terdiri dari beberapa deretpegunungan tinggi yang merupakan lanjutan dariPegunungan Jayawijaya ke arah barat laut.Pegunungan utama di daerah Kepala Burungantara lain: Pegunungan Arfak dan PegununganTamrau dengan puncak-puncaknya yangmencapai 3.000 meter atau lebih. Di daerahsekitar Teluk Berau dan daerah di sebelah baratTeluk Arguni terdapat dataran rendah yangpenuh dengan rawa-rawa dan sungai-sungai yangmengalir dari pegunungan di daerah KepalaBurung.

! Daerah Pegunungan Tengah hingga PantaiUtara

Secara khusus, daerah ini dibagi lagi ke dalamempat bagian yaitu:" Daerah Pegunungan Jayawijaya

Merupakan gugusan pegunungan yang terdiridari beberapa deret pegunungan tinggi, yangarahnya semua melintang dari barat ke timur.Beberapa puncaknya mencapai ketinggianlebih dari 5.000 meter yaitu PuncakJayawijaya dan Puncak Trikora;

" Daerah Danau-Danau TengahDaerah ini meliputi daerah sepanjang aliranSungai Rouffaer yang bersama dengan SungaiIdenburg (yang mengalir dari arah timur)menjadi satu sungai yang sangat lebar yaituSungai Mamberamo;

" Daerah Pegunungan UtaraYaitu beberapa deret pegunungan yang lebihrendah daripada Pegunungan Jayawijaya.Beberapa di antaranya yang terpenting adalahPegunungan Cycloop, Pegunungan Foja danPegunungan Van Rees;

" Daerah Dataran Rendah di Bagian UtaraPapua.Dataran rendah di bagian utara merupakandaerah yang memanjang dan berawa-rawa,dengan pantai pasirnya yang ke arah timurberubah menjadi pantai karang. Di pantaiutara terletak kota-kota kecil seperti Waren,Sarmi, Sewai, Betaf, Demta dan kota besarJayapura.

Transportasi & Komunikasi2.31%

Perdagangan, Restoran & Hotel6.25%

Listrik, Gas & Air0.27%

Industri & Manufaktur3.50%

Jasa Keuangan0.51%

Sosial Kemasyarakatan11.10%

Pertanian74.42%

Tambang & Galian0.45%

Konstruksi1.20%

Diagram 6.Penyerapan Tenaga Kerja Per Sektor Ekonomi di Papua (2000)



! Daerah Dataran Rendah di SebelahSelatan Pegunungan Jayawijaya

Daerah ini adalah suatu dataran rendah yang mahaluas dan terdapat sungai-sungai yang berasal dariPegunungan Jayawijaya. Dua sungai yang terbesardi antaranya adalah Sungai Eilanden dan SungaiDigul dengan cabangnya, Sungai Muyu di dekat

bagian Selatan perbatasan dengan Papua NewGuinea. Sebagian besar daerah dataran rendah initerdiri dari rawa-rawa yang luas.

Secara ringkas, sistem kebudayaan dan matapencaharian masyarakat Papua di tiga wilayahtersebut dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Aspek

Cakupan wilayah

Perwakilan suku

Kepemilikan tanahadat

Mata pencaharianutama

Makanan pokok

Kekayaan/bendaberharga

Pendapatankontan

Pola perkawinan

Daerah Kepala Burung

Sorong, Manokwari, Fak-Fak,Teminabuan,Steenkol,Ransiki, Kaimana,Kokas,Ayamaru, Wendesi

Ayamaru dan Wandamen

Milik perorangan denganpola patrilineal.

Ayamaru: berkebun danberburuWandamen : bercocoktanam sayur-sayuran

Ayamaru: keladiWandamen: sagu dan ikan

Ayamaru: kain timur (boo)Wandamen: piring-piringdan kendi keramik

Ayamaru: tidak ada yanggratis, kain timur menjadimedium perdagangan,sekarang ditambahrupiah.Wandamen: piring antikditambah uang (namunsifatnya temporer)

Eksogami (bentukperkawinan keluar dariklan)

Daerah PegununganTengah hingga Pantai

Utara

Daerah PegununganJayawijaya, daerah danau-danau tengah, daerahPegunungan Utara dandataran rendah di bagianutara Papua

Mee, Dani, Kaure,Tobatidan Enggros, Bauzi,Sentani

Dimiliki secara komunal(hak kolektif) oleh sebuahklan

1.Berkebun2.Beternak babi3.Peramu dan pengumpul4.Menangkap ikan

Ubi, petatas, keladi, sagudan ikan

Mege/kulit kerang,gelang atau manik-manikdan sejumlah babi

Mege/kulit kerang/manik-manik dan kini ditambahrupiah

Poligami/bigami (istri lebihdari satu) dan eksogami(bentuk perkawinan keluar dari klan)

Daerah Dataran Rendahdi Sebelah Selatan

Pegunungan Jayawijaya

Kabupaten Merauke, PulauKolepom dan DaerahSungai Digul

Awyu dan Kimaam

Merupakan hak pribadiperorangan, diatur olehkeluarga inti dan dikuasaioleh keluarga batih

1. Peramu dan pengumpul2. Berburu3. Menangkap ikan4. Berkebun

Sagu dan ikan

Pemilikan dusun, sagu danrawa dan jugakesempurnaan hidup

Uang masih terbatas danbersifat temporer

Monogami, poligami ygprestise (perkawinankarena suatu hasil yangmembanggakan, sepertimendapatkan hasil buruan)dan eksogami (bentukperkawinan keluar dariklan)

No

1

2

3

4

5

6

7

8

Tabel 2. Pengelompokan dan beberapa perbedaan antara masing-masing suku di Papua

Daerah dataran rendahdi sebelah selatan

Pegunungan Jayawijaya

Patrilineal

Hukum adat perkawinandan tanah adat

Aspek

Sistem keturunan

Sistem hukum

Daerah Kepala Burung

Patrilineal


Daerah PegununganTengah hingga Pantai

Utara

Patrilineal


No

9

10.

Sumber: Taime (2002)


Papua dalam Era Otonomi Khusus

Otonomi Khusus (UU No. 21 Tahun 2001) yangdisahkan pada tanggal 21 November 2001 telahmemberikan peluang yang cukup besar bagiPapua untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakatnya. Peluang ini setidaknya tercermindalam beberapa aspek dalam Otonomi Khususyaitu:" Otonomi Khusus memberi kesempatan bagi

pemerintah dan masyarakat Papua untukmenentukan strategi pembangunan yangsesuai dengan kondisi setempat danmemenuhi aspirasi masyarakat Papua,terutama masyarakat asli Papua yangsebelumnya terpinggirkan dalam prosespembangunan (Bab IV Pasal 4 tentangKewenangan Daerah dan Bab X tentangPerekonomian).

" Otonomi Khusus memberi peluang dalampeningkatan pendapatan daerah yang dapatdigunakan sebagai modal dasar dalammeningkatkan kesejahteraan masyarakatPapua di masa depan (Bab IX Pasal 33, 34, 35dan 36 tentang Keuangan).

" Otonomi Khusus juga mewajibkan PemerintahProvinsi Papua mengelola lingkungan hidupsecara terpadu dengan memperhatikanpenataan ruang, hak-hak masyarakat adat,melindungi sumber daya alam dankeanekaragaman hayati, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat (Bab XIXPasal 63 dan 64 tentang PembangunanBerkelanjutan dan Lingkungan Hidup).

Satu hal yang penting adalah meningkatnya danabagi hasil dari Pemerintah Pusat, sepertitergambar pada Tabel 3 di bawah ini.

Jenis penerimaan

a. Bagi hasil pajak

b. Bagi hasil sumberdaya alam

Rincian

1. Pajak Bumi danBangunan

2. Bea Perolehan HakAtas Tanah danBangunan

3. Pajak PenghasilanOrang Pribadi

1. Kehutanan2. Perikanan3. Pertambangan

umum4. Pertambangan

minyak bumi5. Pertambangan gas

alam

Persentase yangditerima olehProvinsi dan

Kabupaten di Papua

90%

80%

20%

80%80%80%

70%

70%

Persentase yangditerima oleh

Pemerintah Pusat

10%

20%

80%

20%20%20%

30%

30%

Tabel 3.Dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak dan hasil sumber daya alam di Provinsi Papuamenurut UU Otonomi Khusus (UU No. 21 Tahun 2001 Bab IX Pasal 34)

Sumber: diadopsi dari UU No.21 tahun 2001


Khusus untuk penerimaan dari tambang minyakdan gas bumi, ada beberapa catatan yaitu:" Aturan pembagian hasil penerimaan dari

minyak dan gas sesuai dengan UU OtonomiKhusus ini berlangsung selama 25 tahun.

" Mulai tahun ke-26 pelaksanaan OtonomiKhusus, penerimaan dari minyak bumimenjadi 50% dan pertambangan gas alam 50%.

" Pembagian lebih lanjut antara Provinsi Papua,Kabupaten dan Kota diatur melalui perdasusdengan memberikan perhatian pada daerah-daerah yang tertinggal.

" Sekurang-kurangnya 30% penerimaan daritambang minyak bumi dan gas alam inidialokasikan untuk biaya pendidikan dansekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan danperbaikan gizi.

Selain Dana Perimbangan dari Bagi Hasil Pajakdan Bagi Hasil Sumber Daya Alam di atas, adabeberapa sumber penerimaan khusus dariPemerintah Pusat yaitu:" Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditetapkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

" Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditetapkansesuai dengan peraturan perundang-undangandengan memberikan prioritas kepada ProvinsiPapua.

" Penerimaan khusus yang besarnya setaradengan 2% dari DAU Nasional, terutamaditujukan untuk pembiayaan pendidikan dankesehatan. Penerimaan khusus ini berlakuselama 20 tahun. Pembagian lebih lanjutantara Provinsi Papua, Kabupaten dan Kotadiatur melalui perdasus dengan memberikanperhatian pada daerah-daerah yangtertinggal.

" Dana tambahan. Besarnya ditetapkan antarapemerintah dengan DPR berdasarkan usulanprovinsi pada setiap tahun anggaran. Danatambahan terutama untuk pembiayaanpembangunan infrastruktur.

Selain Dana Perimbangan, Otonomi Khusus jugamemperbolehkan Provinsi Papua menerimabantuan luar negeri atas sepengetahuanPemerintah. Provinsi Papua dapat mengajukanpinjaman dari sumber dalam negeri maupun luarnegeri untuk membiayai sebagian anggarannya.Untuk mendapatkan pinjaman dari sumber dalamnegeri, Provinsi Papua harus mendapatpersetujuan dari Dewan Perwakilan RakyatPapua (DPRP). Untuk mendapatkan pinjaman

dari luar negeri, Pemda Papua harus mendapatpertimbangan dan persetujuan DPRP danpemerintah.

Sebelum era desentralisasi, ada tiga sumberutama penerimaan Provinsi Papua yaitu: 1)Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Bagi hasilpajak dan non-pajak dari sumber daya alam dan3) Transfer dari Pemerintah Pusat dan bantuanluar negeri untuk proyek pembangunan. Padatahun anggaran 1998/1999, total penerimaanProvinsi Papua hanya Rp 365 miliar. PendapatanAsli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah,restribusi dan bagi hasil badan usaha milikpemerintah hanya sekitar 10% dari totalpenerimaan daerah. Penerimaan dari bagi hasilpajak dan non-pajak mencapai 51% dari totalpenerimaan daerah (royalti dari pertambangansendiri menyumbang hampir 40% dari total bagihasil ini). Bantuan dan hibah untuk proyekpembangunan mencapai lebih dari 35% dari totalpenerimaan daerah (APBD 1998/1999).

Dilihat dari ketersediaan anggaran daerah,sangat jelas Otonomi Khusus memberikanpeluang yang besar bagi masyarakat Papua untukmeningkatkan kesejahteraannya. Data tahun2002 menunjukkan penerimaan Provinsi Papua(APBD 2002) lebih dari Rp 1,9 triliun. Lebih dari70%-nya berasal dari penerimaan khusus daripemerintah pusat sebagai pelaksanaan OtonomiKhusus. Perubahan total dan komposisipenerimaan Provinsi Papua dalam APBD daritahun 1997-2002 dapat dilihat pada Diagram 7 dibawah ini.

0 500 1,000 1,500 2,000

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2001

2002

Diagram 7.Total dan Komposisi Penerimaan Provinsi Papua

(Periode 1997-2002)

Catatan :Ada perubahan APBD tahun 2001 menjadi Rp. 776.667.966,364Sumber :APBD 1997/1998-2002

Kas dan perhitunganBantuan/SumbanganDana OtsusDana Reboisasi (DR)Dana Tambahan untuk OtsusDana Alokasi UmumDana Pembangunan DaerahDana Rutin DaerahBagi Hasil Pajak dan Non PajakPendapatan Asli Daerah (PAD)Surplus anggaran tahun lalu

Total Penerimaan (dalam milyar rupiah)

Tahu

n


Pemekaran Provinsi Papua

Pada tanggal 27 Januari 2003, Presiden RepublikIndonesia, Megawati Soekarnoputrimengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU No. 45tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi IrianJaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (LihatPeta 1).

Menurut UU No. 45 tahun 1999, pertimbanganresmi pemekaran Provinsi Papua adalahperkembangan jumlah penduduk, luas wilayah,potensi sosial, ekonomi, budaya serta tingginyabeban tugas dan volume kerja pemerintah yangada sekarang. Pemekaran provinsi ini diharapkandapat mendorong peningkatan pelayanan di

3 Paragraf ini diambil dari http://www.tempointeraktif.com

bidang pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan serta memberikan kemampuandalam pemanfaatan potensi daerah untukmelaksanakan Otonomi Daerah.

Sampai saat ini, pemekaran Papua menjadi tigaprovinsi ini masih menjadi polemik karenasebagian masyarakat masih menolaknya. Namundemikian Provinsi Irian Jaya Barat akhirnyaberhasil terbentuk dengan Manokwari sebagaiibu kota provinsi. Walaupun putusan MahkamahKonstitusi (MK) menyatakan UU No. 45 tahun1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian JayaBarat, Provinsi Irian Jaya Tengah, KabupatenPaniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten PuncakJaya dan Kota Sorong tidak lagi mempunyaiketentuan hukum yang tetap tapi MKmemutuskan Provinsi Irian Jaya Barat tetap sah.3

Peta 1. Pemekaran Provinsi Papua (Instruksi Presiden No. 1/2003)

Sumber: Instruksi Presiden No. 1/2003 dalam http://www.papuaweb.org


Isu-isu Kunci dalam Konservasidan Ekonomi di Papua

Rangkaian kegiatan RACE seperti pembuatan makalah, diskusikelompok teknis dan pertemuan para pihak yang partisipatif

berhasil mengidentifikasi dan menyepakati isu-isu kunci yangberhubungan dengan konservasi dan ekonomi di Papua. Isu-isu kunciini adalah 1) kemiskinan dan ketertinggalan dalam pembangunan; 2)tingkat ketergantungan yang tinggi pada kegiatan industri ekstraktif;3) ancaman terhadap keanekaragaman hayati, dan 4) lemahnyakapasitas kelembagaan. Penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing isu kunci akan dibahas di bawah ini.

Kemiskinan dan Ketertinggalan dalam Pembangunan

Walaupun kegiatan ekstraktif di Papua telah berlangsung puluhantahun, masyarakat Papua masih tetap termasuk dalam kategoripenduduk miskin di Indonesia. Data BPS Indonesia (2004)menunjukkan persentase penduduk miskin di Papua pada tahun 2002mencapai 39% dari total jumlah penduduk, menjadikan Papua sebagaiprovinsi termiskin, dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia(Lihat Diagram 8). Rata-rata persentase penduduk miskin untuktingkat nasional pada tahun yang sama adalah 17,4% dari seluruhjumlah penduduk Indonesia.

PAPUA

MALU

KU U

TARA

MALU

KU

SULTRA

SULSEL

SULTEN

G

GO

RON

TALO

SULU

T

KALTIM

KALSEL

KALTENG

KALBAR

NTT

NTB

BALI

JATIM

DI YO

GYAKARTA

JATENG

JABAR

DKI JAKARTA

BANTEN

BABEL

LAMPU

NG

BENG

KULU

SUM

SEL

JAMBI

RIAU

SUM

BAR

SUM

UT

NAD

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Pers

enta

se p

endu

duk

mis

kin

(%)

Diagram 8.Persentase Penduduk Miskin di Tiap Provinsi di Indonesia Pada Tahun 2002

Sumber: BPS Indonesia (2004)

Phot

o: M

.Boi

ssie

re (

CIFO

R)


Lanjouw, et. al (2001) menyebutkan persentasejumlah penduduk yang hidup di bawah gariskemiskinan di Papua, dengan menggunakanangka garis kemiskinan yang resmi, adalahsekitar 23,7% untuk daerah pedesaan dan 9,5%untuk daerah perkotaan.4 Sedangkan untuktingkat nasional persentase penduduk nasionalyang hidup di bawah garis kemiskinan padatahun yang sama adalah 11%. Penelitiannya inijuga menyimpulkan Provinsi Papua sebagaiprovinsi ketiga termiskin di Indonesia setelahTimor Timur (yang pada waktu data diambilmasih menjadi bagian dari Indonesia) denganangka 33,1% dan Maluku dengan 24,7%.

Tingkat kesehatan masyarakat Papua juga masihjauh dari yang diharapkan. Angka kematian bayidi Papua dapat digolongkan tinggi yaitu 100 per1.000 kelahiran bayi hidup, dibandingkan denganangka di tingkat nasional, yaitu 57 per 1.000kelahiran bayi hidup pada tahun 1996. Angkakematian ibu juga cukup tinggi di Papua yaitu

sekitar 600-700 per 100.000 kelahiran,dibandingkan dengan angka kematian ibu ditingkat nasional yang sekitar 450 per 100.000kelahiran pada tahun 1991. Tingkat harapanhidup di Papua juga termasuk yang terendah diantara provinsi lain di Indonesia (Taime, 2002).Data tahun 1996 menunjukan, persentase jumlah

anak yang kekurangan gizi di Papua mencapai29% di daerah perkotaan dan 28% di daerahpedesaan (Lanjouw, et.al, 2001). Persentaserumah tangga di Papua yang mempunyai aksesair bersih (yang berasal dari pompa, mata airdan sumber terlindung) hanya kurang dari 30%saja (BPS Indonesia, 2004).

Dari segi pendidikan, angka buta huruf masihcukup tinggi, terutama di daerah pedesaan yaitu44,13% sedangkan di daerah perkotaan hanya3,59% pada tahun 1996. Angka buta huruf inijauh di atas angka buta huruf di tingkat nasionalsekitar 14,66% pada tahun yang sama (Lanjouw,et.al, 2001). Tingkat pendidikan di Papua jugamasih sangat rendah, persentase jumlahpenduduk usia kerja (>15 tahun) yang lulussekolah dasar hanya kurang dari 30% saja (BP3Ddan BPS Provinsi Papua, 2002). Secara lengkappersentase tingkat pendidikan penduduk usiakerja (>15 tahun) di Papua dapat dilihat padaDiagram 9 di bawah ini.

Ketidakseimbangan dalam bagi hasil penerimaandari pengelolaan sumber daya alam dianggapmenjadi salah satu penyebab tingkat kemiskinandan ketertinggalan dalam pembangunan diProvinsi Papua. Dalam sistem sentralisasi, Papuamemberi kontribusi cukup besar padapenerimaan Pemerintah Pusat dibandingkan

4 Pemerintah Indonesia menetapkan garis kemiskinan untuk tiap provinsi, baik untuk perkotaan dan pedesaan. Gariskemiskinan menggambarkan pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian yaitu 2.100kalori per orang per hari ditambah dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan lainnya (Lanjouw, et. al,2001).

Diploma I/II0.44%

Lulus Sekolah Kejuruan Atas5.59%

Lulus SMU8.85%

Lulus Sekolah Kejuruan Menengah1.21%

Tidak Pernah Sekolah23.59%

Tidak lulus SD12.01%

Lulus SMP18.82%

Lulus SD27.33%

Universitas1.41%

Akademi0.73%

Diagram 9.Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Usia Kerja (> 15 tahun) di Provinsi Papua

Tahun 2000



dengan provinsi lain di Indonesia, tapisebaliknya Papua hanya menerima sebagian kecilsaja realokasi dana dari Pusat. Sebagai contoh,pada tahun 1997 PT Freeport Indonesiamembayar Pemerintah Pusat US$ 237 juta yangterdiri dari deviden, royalti dan pajak, tapi padatahun yang sama Provinsi Papua hanya menerimasekitar US$ 12 juta saja atau sekitar 12% daritotal penerimaan langsung dari PT FreeportIndonesia (Sumule, 1999).

Tingkat Ketergantungan yang Tinggipada Kegiatan Industri Ekstraktif

Kegiatan RACE menemukan pertumbuhanekonomi di Provinsi Papua sangat tergantungdari kegiatan industri ekstraktif. Industriekstraktif yang sangat besar pengaruhnya padapertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua adalahsektor pertambangan umum yang menyumbang50-60% untuk total PDRB Provinsi. Industriekstraktif lain seperti minyak dan gas bumi,kehutanan dan perikanan tangkap masing-masingmenyumbang 5%, 4% dan 6% untuk total PDRBProvinsi Papua pada tahun 2002 secara berturut-

turut (BP3D dan BPS Provinsi Papua, 2002).Ditinjau kontribusinya pada total nilai ekspordari Papua, sektor pertambangan umum,minyak dan gas, kehutanan dan perikananmenyumbangkan masing-masing 84,19%; 3,2%;5,18% dan 7,40% secara berturut-turut padatahun 2002 (BP3D dan BPS Provinsi Papua,2002). Walaupun demikian total keempat sektorindustri ekstraktif ini hanya menyerap sekitar10% saja tenaga kerja yang ada di ProvinsiPapua.

Pertambangan Umum

Sektor pertambangan telah memberikankontribusi terbesar pada total PDRB Papua,walaupun hanya menyerap lebih kurang 1%tenaga kerja. Kontribusi sektor pertambanganpada total PDRB terus meningkat sejak tahun1998, mencapai rata-rata 60% dari total PDRB.Sebelum tahun 1998 total kontribusi dari sektorpertambangan hanya berkisar 50% dari totalPDRB. Pada tahun 2002, kontribusi sektorpertambangan turun sedikit menjadi 53,61% daritotal PDRB, sama seperti sebelum krisis ekonomimelanda Indonesia tahun 1998.

Diagram 10.Kontribusi Setiap Sektor Ekonomi pada Total PDRB Papua (1998-2002)

JasaKeuangan dan perbankanTransportasi dan komunikasiPerdagangan, hotel dan restoranKonstruksiListrik & airIndustri PengolahanPertambangan, galian, minyak dan gasPertanian

0 10 20 30 40 50 60 70

2002

2001

2000

1999

1998

Tahu

n

Kontribusi terhadap total PDRB (%)

Sumber: BP3D dan BPS Provinsi Papua(2002)


Dari sejumlah konsesi pertambangan yang ada diPapua, baru PT Freeport Indonesia (PTFI) yangsudah melakukan kegiatan eksploitasi setelahmenemukan deposit emas terbesar di dunia dandeposit tembaga kedua terbesar di dunia padatahun 1988. Sampai tahun 2002, PTFI mampumemproduksi total 230.000 metrik ton per hari.Sekitar 30% dari produksi ini dikirim ke PTSmelting di Gresik, Jawa Timur, untuk diolahlebih lanjut (FCX, 2003). Menurut PTFI, sampaiakhir 2003 lokasi PTFI di Grasberg memilikicadangan (proven dan probable) sebanyak 54,5miliar pound (atau setara dengan 24,7 juta ton)tembaga dan 60,4 juta ons emas. Dengancadangan mineral sebanyak ini, PTFI diprediksiakan dapat beroperasi sampai beberapa dekadeke depan.

Sektor pertambangan (sebagian besar dari PTFI)telah memberi kontribusi cukup besar pada totalAPBD. Total kontribusi sektor pertambangan dariperiode 1993/1994 sampai 1999/2000 sekitar26,58% (atau senilai Rp 538,68 miliar) dari totalAPBD periode tersebut (yang berjumlah sekitarRp 2 triliun). Secara lengkap kontribusi persektor ekonomi pada APBD Provinsi Papuasebelum Otonomi Khusus dapat dilihat padaDiagram 11 di bawah ini.

Menurut data PTFI (FCX, 2000), selama periode1995-2000 keuntungan finansial dari PTFI yangditerima Pemerintah Indonesia mencapai US$1,28 miliar yang terdiri dari deviden, royalti,pajak dan restribusi lain. Sedangkan kontribusitidak langsung dari PTFI selama periode waktutersebut mencapai US$ 4,34 miliar terdiri darigaji karyawan, belanja lokal, pembangunanlokal, sumbangan dan reinvestasi. KontribusiPTFI kepada Indonesia cenderung menurunselama periode 1995 sampai 2000 (Lihat Diagram12). Pada tahun 1995, kontribusi (langsung dantidak langsung) PTFI mencapai US$ 1,27 miliardan pada tahun 2000 menurun menjadi US$ 643juta.5 Penyebab utama turunnya kontribusi PTFIini adalah turunnya harga emas dan tembaga diIndonesia. Harga emas turun dari US$ 322/onstahun 1995 menjadi US$ 276/ons tahun 1999.Sedangkan harga tembaga turun dari US$ 2.459/ton tahun 1995 menjadi US$ 1.336/ton tahun1999 walaupun pada tahun 1997, harga ini naikkembali menjadi US$ 2.101/ton dari US$ 1.971/ton pada tahun 1996 (World Bank, 2001).

Dari segi penyerapan tenaga kerja, PT FreeportIndonesia mempekerjakan kurang lebih 7.800tenaga kerja tetap dan 1.600 tenaga kerjakontrak. Dari total ini, kurang lebih 2.500 atausekitar 25% adalah orang Papua (FCX, 2003).

Sisa Anggaran Tahun Lalu7.68%

Lain-lain0.17%Pendapatan Asli Daerah

7.71%

Ijin HPH1.13%

Royalti Pertambangan26.58%

Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan

0.13%

Iuran Hasil Hutan3.11%

Pajak Bumi dan Bangunan6.55%

Mineral Group C0.55%

Diagram 11.Kontribusi Per Sektor Ekonomi pada Total APBD Sebelum Otonomi Khusus

(1993/1994-1999/2000)

Sumber: Dispenda Provinsi Papua (2000)

Sumbangan Pembangunan46.41%

5 Diproses dari Annual Report Freeport-McMoran Copper and Gold, Inc (2000)


Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan gas bumi di Papua mulai dibangunpertama kali di daerah sekitar Sorong, Salawatidan Teluk Bintuni. Perusahaan minyak pertamayang mulai beroperasi di Papua sejak tahun 1964adalah Pertamina Operation EP, yang meliputidaerah Klamono, Salawati dan Wiriagar.Walaupun jauh lebih kecil dari sektorpertambangan umum, minyak dan gas bumi jugamemberi kontribusi yang cukup signifikan bagiperekonomian baik di tingkat nasional maupunprovinsi. Pertambangan minyak dan gas alammemberi kontribusi sebesar 3,37% sampai 5,54%dari total PDRB Provinsi Papua. Sektor ini jugamenyumbang sekitar 3,12% dari total nilaiekspor Provinsi Papua atau senilai US$ 55 jutapada tahun 2002, yang berasal dari ekspor 1,35juta barrel gas alam dan 341 ribu barrel minyakresidu (BP3D dan BPS Provinsi Papua, 2002).

Total PDRB dari sektor minyak dan gas bumicenderung stabil sampai tahun 1997, denganrata-rata Rp 300 miliar per tahun, tetapikemudian melonjak tajam di tahun 1998mencapai Rp 824 miliar. Total nilai PDRB dari

pertambangan minyak dan gas bumi turun tahun1999 menjadi Rp 577 miliar. Penurunan terjadikarena menurunnya produksi minyak dan gasbumi secara drastis dari 7.792.832 barrel padatahun 1998 menjadi 1.834.085 barrel pada tahun1999 (Dwiyana, 2001). Tetapi penurunan ini tidakberlangsung lama. Pada tahun 2000 total nilaitambah dari pertambangan gas dan bumi naikkembali menjadi Rp 966 miliar (BP3D dan BPSProvinsi Papua, 2002).

Pada tahun 1998, ditemukan cadangan gas bumidi Wiriagar, Bintuni dan dikenal dengan �GasAlam Tangguh.� Eksplorasi British Petroleum (BP)bersama Pertamina menemukan cadangan gasalam di Bintuni dapat diolah selama 15-20 tahundengan produksi tiga juta ton per tahun. Proyekini akan membawa penghasilan yang sangatbesar bagi Pemerintah Indonesia maupunPemerintah Provinsi. Diperkirakan, setidaknyaPemerintah Indonesia akan memperoleh US$ 3miliar per tahun dari hasil produksi Gas AlamTangguh ini (Dourueng, 2002).

Kegiatan RACE juga menemukan beberapapersoalan dalam pembangunan sektorpertambangan di Papua, antara lain:

!!!!! Reinvestasi : Bagaimana menjaminreinvestasi yang cukup dari sektorpertambangan-dengan menyisihkan sebagiankeuntungan dari kegiatan pertambangan-untuk membangun aset alternatif yang bisadigunakan setelah bahan tambang habissuatu hari nanti?# Diperlukan penilaian aset sumber daya

tambang secara keseluruhan (assetaccounting).

# Khusus untuk sektor pertambangan,formula yang seringkali dipakai danditerima secara internasional untukmenghitung berapa keuntungan bersih darikegiatan pertambangan yang harusdireinvestasikan kembali per tahunnyauntuk membangun aset alternatif adalahmetode user cost.6

6 User Cost adalah sebagian pendapatan dari hasil penjualan aset (tambang) yang harus disisihkan untukdireinvestasikan kembali guna mempertahankan aliran pendapatan yang ada saat ini. User Cost = R/(1+r)T+1. Di manaR = net profits, yaitu pendapatan bersih dari hasil penjualan sumber daya tambang dikurangi biaya-biaya produksi,tapi belum dikurangi biaya-biaya untuk pajak, royalti dan lain-lain; r = discount rate yang realistis, berkisar antara3% - 10%; T = jangka waktu sisa umur dari sumber tambang, yaitu total cadangan/jumlah pengambilan tambangpada tahun tersebut.

1995 1996 1997 1998 1999 2000

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Tahun

Kont

ribu

si l

angs

ung

dan

tida

k la

ngsu

ng(d

alam

jut

a U

S$)


Diagram 12.Kontribusi (langsung dan tidak langsung) PTFI pada

Pemerintah Indonesiadan Provinsi Papua selama 1995-2000 (dalam juta US$)

Pemerintah IndonesiaPapua


0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

Volume (m3)

Tahu

n

Diagram 13.Produksi kayu dari HPH dan IPK di Provinsi Papua Periode 1995/1996-1999/2000

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Papua (2000)

IPKNon GroupKorindo GroupHanurata GroupAlas Kusuma GroupMutiara Timber GroupBarito Pasific GroupKLI GroupDjajanti Group

# Sedikitnya 30.000 ton limbah padat yangdibuang ke Danau Wanagon setiap harinya,mengakibatkan pecahnya bendungan danempat orang pekerja meninggal (MediaIndonesia, 6 Juni 2000).

# Ditemukan air yang mengandung phenolkadar tinggi yang tidak aman untukdikonsumsi oleh manusia dan ribuan pohontelah mati di daerah-daerah Ajkwa danKali Kopi di Timika (Dwiyana, 2001).

Kehutanan

Kegiatan penebangan hutan di Papua sudahdimulai dari tahun 1980-an. Sektor kehutanansering dianggap sebagai sektor yang pentingdalam pertumbuhan ekonomi di Papua, padahalkontribusi sektor kehutanan pada total PDRBProvinsi Papua cenderung menurun selamaperiode 1994 sampai 2002. Pada tahun 1994,sektor kehutanan menyumbang 7% dari totalPDRB Provinsi Papua dan pada tahun 2002,menurun menjadi hanya sekitar 4% saja (BP3Ddan BPS Provinsi Papua, 2002). Sektorkehutanan juga hanya menyerap sebagian kecilsaja (sekitar 2%) dari total tenaga kerja di Papuayaitu hanya sekitar 21.835 orang yang bekerja disektor ini (Kayoi, 2004).

Terus menurunnya kontribusi sektor kehutananpada total PDRB dapat disebabkan karena terusmenurunnya hasil produksi kayu di Papua. Dataresmi produksi kayu dari kegiatan HPH (HakPengusahaan Hutan) dan IPK (Izin PemanfaatanKayu) di Papua selama periode 1995 sampai 2000dapat dilihat pada Diagram 13 di bawah ini.

!!!!! Pemerataan pembangunan sosial ekonomi:Bagaimana menjamin pemerataan peluangpembangunan sosial ekonomi dari industripertambangan untuk masyarakat di Papua?# Sumber mineral yang dikelola secara

komersial hanya terletak di beberapalokasi saja.

# Industri pertambangan hanya menyerapsedikit tenaga kerja dengan keterampilankhusus.

# Keterampilan masyarakat asli Papuaseringkali tidak memadai dan tidak sesuaidengan kebutuhan industri pertambangan.Misalnya, dari total 9.400 tenaga kerja diPT Freeport Indonesia, kurang lebih 2.500atau hanya sekitar 25% saja yangmerupakan orang Papua asli.

!!!!! Best Practice: Bagaimana menjaminpelaksanaan best environmental practicesdalam operasi pertambangan.# Eksploitasi bahan tambang di Papua

sebagian besar menyebabkan perubahanfisik bentang alam, baik dari kegiatanpembangunan infrastruktur, penggalianbahan tambang dan pembuangan limbah.

# Salah satu masalah lingkungan serius yangditimbulkan dari sektor pertambanganadalah pembuangan limbah beracun. Datatahun 1999 menunjukan PT FreeportIndonesia membuang sekitar 110.000 tonlimbah beracun (tailing) setiap harinya kedalam sungai setempat dan merusak lebihdari 2.000 hektar hutan di sekitarnya(Latin, 1999).


Dalam makalahnya, Wurarah (2001)mengidentifikasi beberapa kemungkinanpenyebab turunnya produksi kayu yang berasaldari HPH di Papua. Salah satunya adalahmenurunnya jumlah HPH aktif di Papua. Padatahun 2001 tercatat 12 HPH yang berhentiberoperasi dari 54 HPH yang ada di Papua padasaat itu. Beberapa alasan berhentinya HPH-HPHini beroperasi antara lain: 1) tidak menyerahkanRencana Kerja Tahunan (RKT); 2) menghadapikonflik terus menerus dengan masyarakat(terutama masalah kompensasi); 3) semakinjauhnya jarak lokasi penebangan; 4) semakinmahalnya biaya produksi; 5) semakin banyaknyapungutan sektor kehutanan; dan 6) habisnyamasa berlaku izin HPH.

Walaupun sektor kehutanan hanya memberikankontribusi kurang dari 7% dari total PDRBProvinsi Papua, tetapi di beberapa kabupatensektor ini memberi kontribusi yang cukup besar.Di Kabupaten Merauke, Mimika, Manokwari danYapen Waropen, kegiatan sektor kehutananmenyumbang lebih dari 20% total PDRB masing-masing kabupaten tersebut. Kontribusi sektorkehutanan per kabupaten di Provinsi Papuadapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Dari hasil analisa APBD ternyata sektorkehutanan juga tidak memberikan kontribusiyang signifikan pada pendapatan daerah.Selama periode tahun anggaran 1993/1994sampai tahun anggaran 1999/2000, sektorkehutanan hanya menyumbang sekitar 4,3% sajadari jumlah total APBD Provinsi Papua. Selamaperiode tujuh tahun tersebut sektor kehutananmemberi total kontribusi sekitar Rp 87 miliarpada APBD Provinsi. Sumber pendapatan iniberasal dari biaya leges, pendapatan dari DinasKehutanan, serta bagi hasil dari Izin HakPengusahaan Hutan (IHPH) dan Iuran Hasil Hutan(IHH). Total penerimaan pemerintah yangdisetorkan dari HPH/IPK/IPKH yang ada di Papuaselama periode 1995-2000 dapat dilihat padaTabel 5.

Dari total Rp 131,5 miliar penerimaan IHH yangdisetorkan oleh pengusaha HPH/IPK/IPKH,hanya Rp 53,9 miliar atau sekitar 41,02% yangdidistribusikan kembali ke Provinsi Papua dalambentuk dana perimbangan dalam APBD (DispendaProvinsi Papua, 2000). Sedangkan Dana Reboisasiyang berjumlah Rp 241 miliar dan US$ 265 juta,tidak ada yang dikirim kembali untuk APBDProvinsi Papua.

Tabel 4. Kontribusi sektor kehutanan pada PDRB di tiap kabupaten di Provinsi Papua selama tahun1994-1999

Sumber: BPS Provinsi Papua (1999)

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kabupaten

Provinsi Papua

Jayapura

Merauke

Jayawijaya

Paniai

Fak-fak (tanpa Timika)

Mimika

Sorong

Manokwari

Yapen Waropen

Biak

1994

7,40

13,20

31,19

0,44

12,90

12,84

15,06

7,19

32,40

24,87

1,04

1995

6,41

13,14

30,82

0,44

13,41

12,86

12,14

7,79

33,40

24,61

1,07

1996

6,47

13,13

27,76

0,43

13,69

12,85

10,78

7,99

33,33

23,82

1,11

1997

6,02

12,79

26,63

0,43

11,76

12,28

14,92

6,48

31,44

23,71

1,07

1998

3,20

12,32

20,41

0,42

14,70

11,47

15,58

4,49

18,43

22,93

0,90

1999

4,91

13,47

20,74

0,58

13,96

11,48

24,26

4,99

20,45

20,48

1,36

Kontribusi (%)


Studi yang dilakukan oleh Wurarah (1998) dalamWurarah (2001) di Kabupaten Manokwari selamalima tahun memperlihatkan bahwa manfaatlangsung dari sektor kehutanan pada masyarakatsekitar hutan sangatlah kecil, dengan perinciansebagai berikut:! Manfaat langsung yang diperoleh pemerintah

berupa berbagai pungutan dan restribusisebesar: (5,04 ± 1,45)%

! Manfaat langsung yang diperoleh masyarakatlokal berupa PMDH dan kompensasi langsungsebesar: (1,63 ± 0,78) %

! Manfaat yang diterima masyarakat berupaupah/gaji sebesar (19,35 ± 7,42)%

! Manfaat (gross benefit) yang diperolehpemegang konsesi sebesar ( 73,98 ± 6,80)%

Hasil penelitian pada sampel HPH di KabupatenJayapura yang dilakukan oleh Wurarah (2001)tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. DiKabupaten Jayapura, manfaat yang diterimapemerintah rata-rata sebesar 6,5 %, yangditerima masyarakat rata-rata sebesar 2,3%sedangkan yang diterima pemegang konsesi,berupa gross benefit, rata-rata sebesar 91,2%.

Perikanan tangkap

Berbeda dengan industri sektor kehutanan yangcenderung menunjukkan penurunan dari segikontribusinya pada total PDRB Provinsi Papua,sektor perikanan justru menunjukkankecenderungan yang sebaliknya. Kontribusi

sektor perikanan pada total PDRB Provinsi Papuaterus meningkat selama periode 1994 sampai2002. Tahun 2002, total nilai tambah dari sektorperikanan mencapai Rp 1,4 triliun danmenyumbang sekitar 6,2% dari total PDRBProvinsi Papua pada tahun tersebut (BP3D danBPS, 2002).

Jumlah nelayan perikanan tangkap juga terusbertambah selama tahun 1993-1999 dengantingkat pertumbuhan 16,26% per tahun. Padatahun 1997 terdapat sekitar 73.013 orang yangbekerja sebagai nelayan dan mengoperasikan25.977 kapal penangkap ikan di laut Papua. Iniberarti sektor industri perikanan menyerap lebihdari 7% tenaga kerja di Papua pada tahun 1997.Menurut data Dinas Perikanan (1999),pertumbuhan jumlah kapal penangkap ikan diPapua adalah sekitar 6,18% per tahun. Padatahun 1997 terdapat 62 perusahaan penangkapanikan komersial di Provinsi Papua, terutamaberoperasi di Kabupaten Sorong, Biak, Merauke,Manokwari, Serui dan Jayapura.

Berbeda dengan produksi sektor kehutanan yangterus menurun, nilai ekspor dari sektorperikanan terus meningkat sepanjang tahun.Ikan beku campuran mendominasi volume ekspordari hasil perikanan sementara produk perikananyang memberi kontribusi terbesar bagi totalnilai ekspor adalah produk udang beku. Totalnilai ekspor sektor perikanan dari tahun 1977-1999 dapat dilihat pada Diagram 14 di bawah ini.

No.

1

2

3

4

5

Tahun

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

Total

PSDH/IHH(Rp)

11.276.622.760,32

19.083.484.098,57

27.606.971.001,02

28.401.750.543,70

45.217.851.347,75

131.586.679.751,36

Rp

20.744.839.885,60

33.769.866.541,88

60.737.462.299,62

74.097.953.934,86

51.851.897.233,34

241.202.019.895,30

US$

8.367.716,48

256.719.428,74

265.087.145,22

DR

Jenis Penerimaan

Tabel 5. Penerimaan pemerintah (dari IHH dan DR) dari pemegang HPH/IPK/IPKH di Papua dalam limatahun terakhir (1995/1996 � 1999/2000)



Ancaman Terhadap KeanekaragamanHayati

Hilangnya habitat

Sesuai dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan(TGHK) dan Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan No. 891/Kpts-I I/1999 tanggal14 Oktober 1999, hutan di Papua seluas 42 jutaha itu diklasifikasikan menjadi : 1) Hutan

produksi (22.178.990 ha) yang terdiri HutanProduksi Terbatas (2.054.110 ha), Hutan ProduksiTetap (10.585.210 ha) dan Hutan ProduksiKonversi (9.262.130 ha) ; 2) Kawasan konservasidan cagar alam (8.025.820 ha) ; 3) Hutanlindung (10.619.090 ha) dan 4) Kawasanperairan (1.678.480 ha). Persentase masing-masing fungsi kawasan hutan di Papua bisadilihat pada Diagram 15 di bawah ini.

Tota

l nila

i eks

por

(dal

am r

ibua

n U

S$)

Diagram 14.Total Nilai Ekspor dari Industri Perikanan di Provinsi Papua

(1977-1999)

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

Sumber: Diproses dari Statistik Ekspor Produk Perikanan (berbagai tahun)

Tahun

Kawasan Perairan3.98%

Hutan Produksi Konservasi21.94%

Hutan Lindung25.15%

Hutan Produksi Terbatas4.86%

Kawasan Konservasi dan Cagar Alam19.01%


Hutan Produksi Tetap25.07%

Diagram 15.Persentase Fungsi Kawasan Hutan di Papua menurut TGHK 1999


HPH di Provinsi Papua dimulai tahun 1984.Sampai tahun 1997 jumlah HPH di Papua 54perusahaan HPH. Hampir 12 juta ha hutanproduksi (lebih dari 50% hutan produksi yangtersedia) di Papua sudah diberikan kepada 54HPH itu. Hampir 80 persen kawasan konsesi HPHterdapat di daerah hutan dataran rendah dan11 persen di daerah rawa (Mertens, 2002a).Kabupaten Merauke, Jayapura dan Manokwari

adalah kabupaten dengan HPH terluasdibandingkan kabupaten lainnya yaitu meliputi29,95%, 13,11% dan 12,06% berturut-turut dariluas seluruh HPH di Papua. Mungkin karenaketiga wilayah ini cukup datar dan banyak sungaiyang bisa digunakan sebagai alat transportasi(Wurarah, 2001). Perkembangan HPH dari tahunke tahun dapat dilihat pada Peta 2 di bawah ini.

Peta 2. Pertumbuhan HPH di Papua dari tahun 1984-1999

Sumber Data :1. Conservation International2. Digital Chart of the World3. Badan Planologi, Departemen Kehutanan


Seperti disebutkan di atas, lebih dari 50% hutanproduksi yang tersedia di Provinsi Papua sudahdiberikan kepada pemegang HPH. Hutanproduksi yang masih tersisa (belum dibebanidengan izin HPH) dapat dilihat pada Peta 3 dibawah ini. Sebagian besar hutan produksi yangbelum dibebani izin HPH terletak di KabupatenMerauke yang berawa.

Data resmi menunjukkan produksi kayu (darisumber yang legal) di Papua selama tahun 1995-2000 adalah sekitar 1.701.543 m3 per tahun atauhanya mencapai sekitar 37,46% dari targetproduksi setiap tahun yaitu 4.541.945 m3 pertahun (Dinas Kehutanan Provinsi Papua, 2001).Apabila potensi pohon komersial di hutan Papuaadalah sekitar 25-40 m3/ha (Uncen, 1999), makarata-rata hutan yang ditebang untukmendapatkan kayu sejumlah 1,7 juta m3 pertahun dari kegiatan HPH adalah sekitar 52.000ha per tahun.

Walaupun menurut laporan resmi produksi kayubulat dari Papua cenderung menurun setiap

tahunnya, produksi kayu bulat dari kegiatanpenebangan dengan sistem kopermas (KoperasiPeran serta Masyarakat) cenderung meningkat.Sejak tahun 2000, Pemerintah Papua merespontuntutan masyarakat lokal Papua atas hak ulayatmereka dengan memberikan izin penebanganpada kopermas. Nugroho (2001) menyatakankopermas merupakan pengejawantahan political

will pemerintah yang sedang berubah.Kopermas memberikan ruang dan peluangkepada masyarakat untuk mengakses sumberdaya alam hutan dalam koridor tertentu. Upayaitu untuk memberikan desentralisasi sertakeuntungan finansial maupun ekonomi yang lebihbagi masyarakat setempat (trickle down effect).Sekilas skema kopermas sangatlah identikdengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Sampaiakhir tahun 2003, ada sekitar 120 kopermas diPapua dengan luas hutan yang dikelola mencapai120.000 ha. Satu kopermas hanya mendapat izinmengelola 1.000 ha lahan (Papua Pos, 18November 2003).

Peta 3. Kawasan Hutan Produksi yang belum dibebani izin HPH di Papua


Kegiatan penebangan hutan dengan mekanismekopermas ini cenderung terus meningkat.Nampak dari meningkatnya ekspor kayugelondongan dari kopermas yaitu dari 10.000-20.000 m3 per bulan menjadi 30.000 m3 perbulan dalam beberapa tahun terakhir.7 Beberapapihak di Papua meyakini kopermas merupakanmasalah yang lebih serius dibandingkan denganHPH.8 Kopermas diprediksi oleh banyak pakarkehutanan akan merupakan faktor yangmenyebabkan degradasi hutan dengan akselerasiyang tinggi bila berjalan dengan model saat ini.Dalam prakteknya, banyak investor dari luaryang memanfaatkan mekanisme kopermas iniuntuk mendapatkan izin sehingga mereka tidakperlu membayar bank garansi, yang biasanyadiwajibkan bagi kegiatan penebangan skalabesar biasa. Kopermas tidak memiliki

kemampuan untuk mengelola hutan dan tidakada aturan untuk tebang pilih maupun aturanlainnya (Nugroho, 2001). Sebagian besarkopermas berada di wilayah di luar HPH, bahkantermasuk juga di dalam kawasan hutan lindung.Pada bulan Februari 2004, Pemerintah Papuamenghentikan proses perizinan lewat mekanismekopermas dengan tujuan untuk menata izin-izinyang telah diberikan (Cendrawasih Pos, 14Februari 2004).

Analisis spasial yang dilakukan oleh Mertens(2002a) juga menemukan sekitar 11% wilayahHPH yang ada di Papua bertumpang tindihdengan kawasan hutan lindung dan kawasankonservasi. Peta 4 di bawah ini menunjukkantumpang tindih areal HPH dengan kawasankonservasi di Papua.

Peta 4. Tumpang tindih areal HPH dengan kawasan konservasi di Papua

7 Komentar dari Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari dalam Anggraeni (2002c)8 Komentar dari Benja (WWF Papua) dalam Anggraeni (2002c).


Selain sektor kehutanan, sektor pertambanganjuga menyebabkan perubahan signifikan bentangalam yang mengandung keanekaragaman hayatitinggi dan fungsi ekosistem di Papua.Berdasarkan data tahun 2000, walaupun konsesipertambangan yang aktif berproduksi hanyaseluas 1,3 juta ha (PT Freeport Indonesia), totalwilayah yang sudah dialokasikan untuk kegiatanpertambangan (mulai dari investigasi, ekplorasidan eksploitasi) mencapai 11 juta ha (atauhampir 25% dari luas seluruh Papua) dansebagian besar berada di bagian utara Papua(Jatam, 2000). Menurut analisis spasial awalyang dihasilkan dari kegiatan RACE, lebih dari60% kawasan konservasi (taman nasional, cagaralam, hutan lindung dan suaka margasatwa)berada di dalam wilayah konsesi pertambangandan hampir 7% lainnya berada di lokasi konsesipertambangan yang tidak aktif untuk saat ini(Mertens, 2002a). Sekitar 25% areal konsesipertambangan terletak di kawasan hutanpegunungan dan lebih dari 65% berada dalamhutan dataran rendah.

Pembangunan di sektor perkebunan jugaberpotensi menjadi penyebab deforestasi diPapua walaupun saat ini luas perkebunan masihrelatif kecil dibandingkan di daerah lain.Biasanya, perkebunan dibangun melaluikonversi lahan dengan sistem IPK (IzinPemanfaatan Kayu). Data Dinas PerkebunanProvinsi Papua (1999a) menunjukkan sampaitahun 1998 perkebunan di Papua mencapai luas128.183 ha, yang terdiri dari perkebunan rakyat(97.159 ha), perkebunan negara-BUMN (31.024ha) dan perkebunan swasta (18.270 ha).Sementara itu, wilayah yang sudah mendapatkanizin prinsip dari Pemerintah untuk dikonversimenjadi areal perkebunan mencapai luas1.263.742 ha. Dinas Perkebunan Provinsi Papua(1999b) juga menyatakan wilayah di Papua yangberpotensi untuk perkebunan mencapai luas6.115.443 ha. Berarti realisasi pembukaanperkebunan sampai tahun 1998 hanya mencapai2% saja dari total potensi ini. KabupatenMerauke mempunyai wilayah yang berpotensiuntuk perkebunan terluas mencapai 43,76% darikeseluruhan total wilayah yang berpotensi,

Peta 5. Tumpang tindih Kawasan Konsesi Pertambangan dengan Kawasan Konservasi di Papua


kemudian Kabupaten Manokwari (15,93%),Kabupaten Jayapura (12,50%), Kabupaten Sorong(10,95%), dan Fak Fak (3,12%).

Perkebunan komersial skala besar tumbuh pesatselama periode 1993-1998. Terutama antaratahun 1995-1996 pertumbuhan perkebunankomersial mencapai lebih dari 165% (dari 12.668ha menjadi 33.600 ha). Selama periode enamtahun tersebut, rata-rata pertumbuhanperkebunan swasta sekitar 8.200 ha/tahun.Sampai tahun 1998, perkebunan komersial diPapua mencapai 49.286 ha, yang 84%-nyaperkebunan kelapa sawit.

Selain kegiatan HPH, pertambangan danperkebunan, pembangunan Hutan TanamanIndustri (HTI) juga menjadi salah satu yangberpotensi menyebabkan deforestasi di Papua.Sampai saat ini, tercatat ada 13 perusahaanswasta yang tertarik membangun HTI. Tujuanpembangunan HTI ini adalah untuk menyediakankebutuhan kayu bagi industri pulp dan kertas.Menurut data dari Dinas Kehutanan ProvinsiPapua (1999), luas wilayah yang diajukan untuk

HTI sampai tahun 1998 adalah sekitar 3.051.883ha, yang terletak di Merauke, Yapen Waropen,Fak-Fak dan Sorong. Sebagian besar HTI terletakdi Kabupaten Merauke dengan luas 2.756.130 haatau lebih dari 90% dari total wilayah yangdiajukan untuk HTI di Papua. Perkiraan potensikayu dari hasil HTI adalah sekitar 150 m3/hadengan siklus 10 tahun. Penyebaranperkebunan, HPH dan HTI di Papua dapat dilihatpada Peta 6 di bawah ini.

Kegiatan penebangan, pembangunan perkebunandan HTI serta kegiatan pertambanganmempunyai kontribusi bagi berkurangnyatutupan hutan di Papua. Perbandingan PetaPenutupan Lahan RePProt tahun 1985 dan PetaPenutupan Lahan hasil penafsiran citra tahun1991 dan 1997 menunjukkan periode waktu 12tahun telah terjadi perubahan tutupan hutan.Pada tahun 1985 persentase tutupan hutan84,30% (34.958.300 ha) dan pada tahun 1997persentase tutupan hutan menurun menjadi82,30% (33.548.021 ha). Berarti perubahantutupan hutan selama 12 tahun (1985-1997)mencapai 1.410.279 ha. Rata-rata laju

Peta 6. Kawasan Hutan Produksi, HPH, Perkebunan dan HTI di Papua


deforestasi tahunan pada periode tersebutmencapai 117.523 ha/tahun (Baplan, 2002).

Penebangan Liar

Walaupun pemerintah telah melarang ekspor log(SKB Menteri Kehutanan dan MenteriPerindustrian dan Perdagangan No. 1132/Kpts-11/2001 dan No. 292/MPP/Kep/10/2001) namunpada kenyataannya ada indikasi kegiatantersebut tetap berlanjut di Papua. BerdasarkanSK Gubernur Papua No. 72/2002, izin ekspor loguntuk Papua diberlakukan kembali dengan kuotasekitar 350.000 m3 per tahun.

2003 sampai 2004 tercatat 11 kasus penebanganliar. Dari ke-51 kasus penebangan liar yangtercatat ini, hanya 12 kasus yang masuk kepengadilan, sementara itu sisanya ada yangsedang diproses dan tidak diproses atau tanpadata (Suryadi, et al, 2004).

Perdagangan Hidupan Liar llegal

Perdagangan hidupan liar ilegal (illegal wildlifetrade) juga sudah menjadi isu yang makin seriusdi Papua. Selama tahun 2001-2003, CI Indonesiamengadakan studi Enforcement Economics yangsalah satu kegiatannya adalah melakukan survei

Ketika produksi kayu bulat dari sumber yanglegal cenderung terus menurun, terdapatindikasi penebangan liar di Papua semakinmeningkat. Indikasi kegiatan penebangan liar diPapua terlihat dari ditemukannya kegiatanpenebangan di kawasan konservasi dan hutanlindung, pengangkutan kayu tanpa disertaidokumen yang lengkap, kopermas yangberoperasi tanpa izin dan lain sebagainya(Wijayanto, 2002). Data dari Pika (2003)menunjukkan sekitar 600.000 m3 kayudiselundupkan secara ilegal dari Papua yangmenyebabkan kerugian negara Rp 600 miliar perbulan atau sekitar Rp 7,2 triliun per tahun.Kerugian akibat kayu ilegal di Kabupaten Sorongsekitar Rp 265 miliar/bulan (Pika, 2003). Sekitar15 kapal pengangkut kayu berbendera asingdengan leluasa berada di perairan Sorong(Kompas, 18 September 2001 dalam Wijayanto,2002).

Lemahnya sistem penegakan hukum merupakansalah satu penyebab maraknya penebangan liardi Papua. Dalam database yang dibangun olehDepartemen Kehutanan bersama ConservationInternational, dari tahun 2000-2002 tercatat 40kasus penebangan liar di Papua. Sepanjang tahun

pasar untuk perdagangan hidupan liar di Papua.Survei di Manokwari dan Jayapura menemukanjenis-jenis satwa yang diperdagangkan dandilindungi oleh undang-undang. Satwa ini antaralain nuri kepala hitam (Lorius lory), kakatua(Cacatua galerita), mambruk (Goura victoria),penyu (Celonia mydas), kasuari (Casuarius spp),kuskus (Spilocuscus spp), bayan (Eclectusroratus) dan kanguru (Phalanger spp). Tim surveimenemukan awetan burung cenderawasih(Paradisaea spp). Sedangkan jenis satwa yangtidak dilindungi antara lain perkici(Trichoglossus haematodus), kumbang(Lamprima sp), kupu-kupu (Delias sp), gaharuirian (Aquilaria filaria) dan anggrek(Dendrobium spp). Tim survei mendapatipenjualan tanduk dan daging (dendeng) rusa(Cervus timorensis). Nuri merah kepala hitamadalah jenis satwa yang paling banyak dijual(62%). Harga satwa yang diperdagangkan antaraRp 20.000,00 - Rp 2.000.000,00 Perdaganganterjadi di kampung dan kota. Masih lemahnyapenegakan hukum berakibat semakin maraknyaperdagangan satwa. Kenyataan di lapanganmenunjukkan masih ada sebagian besar anggotaPolri/TNI yang memelihara berbagai jenis satwa(Suryadi, et. al, 2004).

Phot

o: A

.Wij

ayan

to (

CI)

Phot

o: M

.Far

id (

CI)


Pembangunan Infrastruktur Skala Besar

Pembangunan infrastruktur skala besar, misalnyapembangunan infrastruktur untuk transportasi,juga merupakan ancaman yang serius bagikeanekaragaman hayati di Papua. Setelahdesentralisasi, sektor transportasi dianggarkandalam pos tersendiri dan mencapai 21,51% daritotal anggaran pembangunan untuk tahun 2002,porsi terbesar dibandingkan dengan anggaransektor lainnya. Kemungkinan sebagian besaranggaran sektor transportasi digunakan untukmemperbaiki bagian jalan raya yang strategis diPapua. Dari hasil analisis spasial kegiatan RACE,diperkirakan total panjang jaringan jalan sekitar2.700 km, terdiri dari 1.500 km jalan nasionaldan 1.200 km jalan provinsi. Dengan luaswilayah provinsi sekitar 421.000 km2, makakepadatan jalan di Papua adalah 1 km per 155km2. Rencana pembangunan infrastruktur jalanakan meningkatkan jaringan jalan nasional danprovinsi lebih dari 1.250 km (Mertens, 2002a).

Menurut hasil analisis spasial yang dilakukandalam RACE, jika segmen jalan regional yang

direncanakan jadi dibangun (sebagai tambahandari segmen jalan yang sudah ada), total areayang akan terkena dampak akan meningkatsebanyak 25%. Nilai ini didapat dengan memakaitiga skenario yaitu wilayah yang berada pada 10km, 20 km dan 50 km dari tepi jalan. Peta 7 dibawah ini menunjukkan kurang lebih 15, 22 dan51 persen wilayah provinsi berada dalam zonabuffer sepanjang 10, 20 dan 50 km dari sisi jalanyang direncanakan (warna biru) dan jalan yangsudah ada (warna hijau). Hampir 25% kawasankonservasi dan hutan lindung di Papua beradadalam radius kurang dari 20 km dari jalan yangsudah ada. Hutan lindung akan menerimadampak yang signifikan dari rencanapembangunan jalan karena sekitar 35%wilayahnya berada dalam zona buffer denganradius kurang dari 20 km. Sedangkan kawasankonservasi yang masuk dalam zona buffer 20 kmhampir mencapai 30 persen (Mertens, 2002a).

RACE melalui analisis spasial memetakan daerahyang paling terkena dampak akibatpembangunan jalan. Daerah lingkaran merahpada Peta 8 menunjukkan daerah yang paling

Peta 7. Analisis Spasial Dampak Pembangunan Jalan di Papua


terkena dampak rencana pembangunan jalanyaitu : 1) daerah di ruas Jalan Kumurkek-Steenkool, Kecamatan Bintuni dan Merdey(Kabupaten Manokwari); 2) daerah di ruas JalanBabo-Susunu, Kaimana-Susunu dan Teluk Arguni-Teluk Cenderawasih, Kecamatan Kaimana danTeluk Arguni (Kabupaten Fak-fak), KecamatanBabo dan Wasior (Kabupaten Manokwari); 3)daerah di ruas Jalan Enarotali-Wamena, bagiantimur Kabupaten Paniai; 4) daerah di ruas JalanWaropen Bawah (Kabupaten Yapen Waropen); 5)daerah di ruas Jalan Armopa-Muasai,Kecamatan Sarmi, Pantai Barat dan MamberamoTengah (Kabupaten Jayapura); 6) daerah di ruas

Jalan Okaba-Bade, Kecamatan Okaba, Kimaamdan Edera (Kabupaten Merauke). Dua proyekpembangunan jalan yang paling memberikandampak pada kawasan konservasi dan kawasanlindung adalah ruas Jalan Enarotali-Wamena(No. 3) dan Armopa-Muasai (No. 5). Ruas JalanEnarotali-Wamena yang melewati daerahdengan aksesibilitas dan jumlah pendudukrendah, akan berdampak pada tipe hutanpegunungan. Sedangkan tipe hutan dataran

Peta 8. Kawasan yang Paling Terkena Dampak Rencana Pembangunan Jalan di Papua

rendah lebih banyak terkena dampak daripembangunan ruas Jalan Armopa-Muasai(Mertens, 2002a).

Di samping itu, sejumlah laporan menunjukkanada perjanjian antara Pemerintah Indonesiadengan investor dari Korea Selatan untukmembangun Trans Papua Highway sepanjang11.280 km, dengan total investasi US$ 1,7 miliar.Sebagai gantinya, investor mendapatkan hakuntuk menebang habis hutan sepanjangkonstruksi jalan ditambah lima km di kanan kirijalan dan hak untuk mengelola perkebunan danproyek kehutanan lainnya. Rencananya proyek

ini akan dimulai Januari 2001, tetapi tidak adainformasi selanjutnya mengenai proyek ini(Gatra, 19 Agustus 2000).

Mega proyek semacam itu dapat menjadiancaman serius bagi konservasi keanekaragamanhayati di Papua. Studi oleh Uncen (1998)memperlihatkan segmen Jalan Jayapura-Wamena(585 km), yang akan menjadi bagian dari TransPapua Highway, akan menyebabkan hilangnya


585.000 ha kawasan hutan atau 1.000 ha per kmkonstruksi jalan. Segmen jalan ini melintashutan lindung di Abepura, Cagar Alam CyclopDefonsoro, Suaka Margasatwa Mamberamo Foja,Cagar Alam Jayawijaya, Hutan Lindung Sobger,Hutan Lindung Morrof-Demta dan Hutan Lindungdi Pegunungan Nimbokran.

Pembangunan jalan tentu saja akan mengurangibiaya transportasi dari sektor-sektor industriyang ada di Papua, oleh sebab itu akanmendorong perkembangan kegiatan ekstraktifdan konversi lahan. RACE menganalisis polaspasial dari prediksi perluasan HPH, yang sangatdipengaruhi oleh jarak dari jalan, pelabuhanlaut, sungai serta jarak dari area HPH yangsudah ada. Peta 9 menunjukkan prediksikemungkinan perluasan HPH di Papua(Mertens, 2002b).

Selain rencana pembangunan jalan skala besar,rencana pembangunan mega proyek Mamberamojuga masih tetap menjadi ancaman yang cukupserius bagi keanekaragaman hayati di Papua,

walaupun tampaknya rencana ambisius inisekarang terhenti. Daerah Aliran SungaiMamberamo adalah sistem aliran sungai yangmeliputi kawasan seluas 8 juta ha, mulai daripegunungan tengah sampai dataran rendah didaerah pantai di utara. Lebih dari 90% daerah inimasih merupakan wilayah hutan dan didiamioleh sekitar 10.000 jiwa penduduk dengankepadatan populasi sekitar 1,75/km2 (BPSKabupaten Jayapura, 2001). Ada dua kawasankonservasi di daerah ini yaitu Suaka MargasatwaMamberamo Foja seluas 1,4 juta ha dan SuakaMargasatwa Perluasan Mamberamo Foja (dulunyaSM Rouffaer) seluas 310.000 ha.

Di daerah hilir direncanakan akan dibangunbeberapa dam yang akan menghasilkan 12.000MW tenaga listrik. Tenaga listrik akan digunakanuntuk industri pertambangan dan industripeleburan tembaga, industri petrokimia danperkayuan. Selain itu di hilir juga akan dibangunkawasan industri, pemukiman dan saranatransportasi serta proyek infrastruktur lainnya.Dam juga direncanakan akan digunakan sebagai

Peta 9. Prediksi Kemungkinan Perluasan HPH di Papua


Peta 10. Lokasi Rencana Pembangunan Dam Mamberamo

sumber air irigasi untuk lahan pertanian seluas1,2 juta ha yang akan dibangun di kawasantersebut. Total biaya pembangunan damdiperkirakan antara US$ 5-6 miliar, sedangkanbiaya pembangunan kawasan industri di sekitardam diperkirakan sekitar US$ 8-15 miliar.Apabila rencana berlanjut maka kawasan iniakan menjadi kawasan industri terbesar di timurIndonesia (Dinas Pekerjaan Umum, 1997). Peta10 menunjukkan Daerah Aliran SungaiMamberamo dan rencana beberapa lokasipembangunan dam di sana.

Apabila tidak direncanakan dengan baik denganmeminimalkan dampak lingkungan, ProyekMamberamo ini dapat menjadi ancaman seriusbagi keanekaragaman hayati di kawasan yangdiyakini para ahli memiliki banyak jenis endemiklokal dan jenis-jenis baru yang belumdiidentifikasi.

Lemahnya Kapasitas Kelembagaan

Kegiatan RACE melalui penulisan makalah danpertemuan para pihak menemukan bahwatantangan yang paling utama dari Otonomi

Khusus untuk mencapai komitmenmenggabungkan konservasi dan pembangunan diPapua adalah kurangnya kapasitas kelembagaanpemerintah dan non-pemerintah dalammelakukan perencanaan pembangunan yangberkelanjutan. Hal ini terlihat dari masihtingginya tingkat ketergantungan pada industriekstraktif, adanya tumpang tindih penggunaanlahan, investasi publik yang tidak tepat sasarandan masalah lainnya.

Hasil analisis Wiratno (2002) menunjukkanseluruh komponen di Papua sebenarnya sudahmemiliki keinginan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat dengan melakukanpembangunan yang berkelanjutan. Tetapi secaraumum kapasitas kelembagaan dirasa masihkurang. Lembaga legislatif maupun eksekutiftidak memiliki kapasitas yang cukup dalammendefinisikan proses pembangunan, mengaturlembaga secara efisien dan efektif,mengalokasikan dana publik untuk mengatasipermasalahan di Papua. Kedua lembaga jugakurang kemampuannya membuat perencanaanpembangunan yang menggabungkan kepentinganpembangunan sosial ekonomi masyarakat dan


konservasi keanekaragaman hayati, sepertidiamanatkan dalam Otonomi Khusus (Sheng,2002).

Dalam makalahnya, Sugiono (2002) menyebutkansalah satu penyebab lemahnya kapasitaskelembagaan adalah belum adanya panduanMinimum Service Standard. Akibatnya tidakhanya menyebabkan perbedaan dan korupsi tapijuga kurangnya koordinasi antara sektor dipemerintah atau antara legislatif denganpemerintah. Permasalahan lain adalah kurangnyatransparansi, akuntabilitas dan partisipasi publikdalam proses pengambilan keputusan. Olehkarena itu, mekanisme pengambilan keputusanyang partisipatif sangat diperlukan.

Saat ini ada 44.177 orang Pegawai Negeri Sipil(PNS) di seluruh Papua, termasuk pegawaiPemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota(BP3D dan BPS Provinsi Papua, 2002). Sebagianbesar PNS di Papua (hampir 61%) hanya tamatSLTA dan sekitar 17,8% saja yang lulusan S1.Mollet (2001) dalam makalahnya menyebutkanselain tingkat pendidikan, permasalahan laindalam kelembagaan pemerintah adalah tidaksesuainya latar belakang pendidikan pegawaipemerintahan dengan jenis pekerjaan.Persentase PNS menurut tingkat pendidikannyadapat dilihat pada Diagram 16 di bawah ini.

Salah satu peluang dalam era Otonomi Khususadalah bertambahnya sumber anggaranpemerintah (baik untuk pengeluaran rutinmaupun pengeluaran pembangunan) secarasignifikan. Masalahnya sekarang adalah apakahanggaran yang bertambah ini akan digunakan

untuk sektor yang konsumtif atau untukmembangun sumber daya manusia dan asetalternatif lain yang dapat menggantikan asetsumber daya alam yang bersifat ekstraktif.Dalam era desentralisasi ini ada kecenderunganmasing-masing kabupaten mengekploitasisumber daya alamnya secara maksimal untukmeningkatkan pendapatan daerahnya. Jikapengelolaan sektor ekstraktif ini tidak dikontroldengan baik, maka akan menjadi ancaman yangserius bagi konservasi keanekaragaman hayati diPapua. Mollet (2001) menyatakan salah satupeluang untuk meningkatkan pendapatan daerahdi Papua adalah melalui sektor pariwisata.Walaupun demikian, sektor ini masih perluperhatian yang lebih banyak lagi, terutamauntuk meningkatkan infrastruktur serta faktorkeamanan di Papua.

Dalam makalahnya, Mollet (2001) juga menyorotiketidakefisienan pengeluaran Pemerintah untukmembiayai anggaran rutin pemerintahan. Totalpengeluaran Pemerintah cenderung terusmeningkat selama periode 1994/1995 sampai2001. Pada tahun 2001 terjadi peningkatansebesar 75,86% atau sebesar Rp 793,20 miliarlebih dibanding tahun sebelumnya yang tercatatsebesar Rp 451,05 miliar. Dari total pengeluaranpemerintah ini, pengeluaran rutin, yaitupengeluaran untuk membiayai kebutuhan rutinkepemerintahan (gaji pegawai, biayaoperasional, biaya perlengkapan, biayaperjalanan dan lain-lain) cenderungmenunjukkan porsi yang jauh lebih besardibandingkan pengeluaran untuk pembangunan.Puncaknya pada tahun 2001. Pengeluaran rutindi tahun itu mencapai 78,69% (atau senilai

Lulus Sarjana Muda9.05%

Lulus S117.79%

Lulus SLTP6.45%


Diagram 16.Persentase Pegawai Negeri Sipil di Papua Berdasarkan Latar Belakang

Pendidikan

Lulus SD5.33%

Lulus S20.42%

Lulus SLTA60.96%


Rp 624 miliar) dari total pengeluaran Pemerintahpada tahun tersebut (BP3D dan BPS ProvinsiPapua, 2002). Persentase pengeluaran rutin danpembangunan Pemerintah Papua dapat dilihatpada Diagram 17.

Data menunjukkan sebelum era Otonomi Khususpengeluaran pembangunan banyak terserapuntuk pembangunan infrastruktur yaitu sebesar38,61%, diikuti program pelayanan pemerintahansebesar 32,88%. Sedangkan anggaranpembangunan yang menyentuh langsungkebutuhan masyarakat seperti pelayananpendidikan dan kesehatan hanya mendapat porsi8,45% dan 6,10% saja dari total anggaranpembangunan tahun 2001. Biaya program sumber

daya alam dan lingkungan hidup 4,76 % danuntuk program pemberdayaan ekonomi rakyatdan perluasan lapangan kerja 3,43 %. Secararinci, persentase anggaran pembangunan tahun2001 dapat dilihat pada Diagram 18 di bawah.

Mollet (2001) mengidentifikasi adanyaketidakefektifan dalam pengeluaran untukproyek pembangunan Pemerintah Daerah.Dengan alasan untuk mendapatkan danapembangunan, Pemerintah akan menerimaproyek pembangunan yang sebenarnya tidaksesuai dengan kebutuhan setempat. AkibatnyaPemerintah akan kehilangan anggarannyasementara masyarakat lokal tidak menikmatihasil dari proyek pembangunan tersebut. Oleh

Pelayanan Pemerintah32.88%

Agama1.37%

Pengelolaan SDA & Lingkungan4.76%

Sumber: BAPPEDA Provinsi Papua (2001)

Pelayanan Kesehatan6.10%

Diagram 18.Persentase Anggaran Pemerintah untuk Biaya Pembangunan di Papua Tahun 2001

Pemantapan Ketentraman0.33%

Pendidikan Politik1.04%

Pemberdayaan Ekonomi & PeningkatanPeluang Kerja3.43%

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan1.68%

Peningkatan Ekspor dan Investasi1.34%

Pelayanan Pendidikan8.45%

Pembangunan Infrastruktur38.61%

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2000

2001

Diagram 17.Persentase Pengeluaran Pemerintah Papua

Periode 1994/1995-2001

Tahu

n

! Pembangunan! Rutin

Dalam Juataan Rupiah

Sumber BP3D dan BPS Provinsi Papua, 2002


sebab itu, Pemerintah harus melakukan evaluasisecara menyeluruh dan hati-hati sebelummenyetujui suatu proyek pembangunan.

UU Otonomi Khusus memberi perhatian khususdalam hal pengaturan alokasi dana untuk biayapendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi.9

Sejalan dengan ini, dalam tahun anggaran 2002,komposisi pengeluaran pembangunan agakmengalami perubahan sedikit. Anggaran untukpelayanan pendidikan meningkat menjadi 18,88%(dari 8,45% pada tahun anggaran sebelumnya)dan pelayanan kesehatan menjadi 15,46% (dari6,10% pada tahun anggaran sebelumnya) daritotal anggaran pembangunan. Pembangunansarana transportasi masih tetap mempunyaipersentase yang tinggi yaitu sekitar 21,51% daritotal anggaran. Secara lengkap, persentaseanggaran pembangunan di Papua untuk tahun2002 dapat dilihat pada Diagram 19 di bawah ini.

Hasil dari penulisan makalah dan konsultasidengan para pihak menyimpulkan tanpapeningkatan kapasitas yang memadai dalammembuat strategi pembangunan yangberkelanjutan, desentralisasi hanya akanmenimbulkan risiko. Bukan hanya risiko padakesejahteraan masyarakat yang berkelanjutanseperti yang dicita-citakan, tapi juga padakeberadaan hutan di Papua, yang menjadi rumahbagi keanekaragaman jenis dan fungsiekosistemnya. Resiko ini disebabkan oleh modelpembangunan lama yang cenderungmembutuhkan anggaran yang besar, mengubahbentang alam dan menguras sumber daya alamtanpa menghasilkan kesejahteraan yang meratabagi masyarakat di Papua. Jika tidak ada usahasegera untuk mengatasi masalah ini, peluangyang datang bersamaan dengan Otonomi Khususdapat segera hilang. Kemiskinan akan berlanjutdan sumber daya akan semakin menipis.

Diagram 19.Persentase Pengeluaran Pemerintah untuk Biaya Pebangunan di Papua Tahun 2002

Pemantapan Ketentraman0.18%

Penyediaan Lapangan Kerja0.64%

Sumber: APBD Provinsi Papua 2002

Politik & Media1.03%

Industri0.06%

Subsidi Pemerintahan di Tingkat Bawah2.68%

Sumber Daya Air & Irigasi3.36%

Pengawasan Pemerintah12.76%

Penegakan Hukum0.41%

Teknologi & Ilmu Pengetahuan3.24%

Kesehatan, Sosial & Perempuan15.46%

Lingkungan & TataGuna Lahan

0.63%

Pendidikan18.88%

Keagamaan0.44%

Pertanian & Kehutanan10.14%

Perdagangan & Koperasi2.66%

Transportasi21.51%

Pertambangan & Energi1.96%

Pariwisata & Telekomunikasi0.41%

Pembangunan & Pemukiman2.77%

9 UU Otonomi Khusus mengatur sekurang-kurangnya 30% penerimaan dari tambang minyak bumi dan gas alam dialokasikan

untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi. Selain itu, penerimaan khusus

dari pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% dari DAU Nasional, terutama harus ditujukan untuk

pembiayaan pendidikan dan kesehatan.


Rangkaian kegiatan RACE melalui pembuatanmakalah (issue paper), diskusi kelompok

teknis (technical focus group meeting) danpertemuan dengan para pihak (stakeholderconsultation) telah berhasil mengidentifikasidan menyepakati beberapa rekomendasi dantindak lanjut penting untuk mengatasi masalah-masalah kunci dalam konservasi danpembangunan ekonomi di Papua. Beberaparekomendasi dan tindak lanjut penting yangdihasilkan dapat dilihat di bawah ini.

Rekomendasi untuk mengatasi masalahkemiskinan dan ketertinggalan dalampembangunan

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan darirangkaian kegiatan RACE dalam mengatasimasalah kemiskinan dan ketertinggalan dalampembangunan antara lain:

Memprioritaskan pengeluaran belanja publik

Salah satu kesimpulan yang dihasilkan dariberbagai diskusi dalam kegiatan RACE adalah

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

strategi pembangunan berikut anggarannya yangada saat ini kurang menyentuh permasalahanmasyarakat di Papua (kemiskinan danketertinggalan dalam pembangunan). Dilihatdari pengeluaran Pemerintah untukpembangunan pada tahun 2001 (sebelumOtonomi Khusus), pembangunan infrastrukturmencapai hampir 40% dari total pengeluaranpembangunan, diikuti dengan pelayananpemerintah hampir 33%. Anggaran pembangunanuntuk pelayanan pendidikan dan kesehatanhanya 8% dan 6% berturut-turut. Walaupunsesudah pelaksanaan Otonomi Khusus (anggarantahun 2002), komposisi pengeluaranpembangunan mengalami perubahan (anggaranuntuk pelayanan pendidikan meningkat menjadi18,88% dan pelayanan kesehatan menjadi 15,46%dari total anggaran), tapi ini masih jauh dariyang diharapkan.

Ada sebuah kebutuhan mendesak untuk penilaiankritis mengenai anggaran terkait dengan belanjapublik, yang seharusnya dapat mendukungstrategi pembangunan Papua yangberkelanjutan. Penilaian ini meliputi:

Phot

o: Y

.Wat

opa

(Con

serv

atio

n In

tern

atio

nal)


! Penilaian pengeluaran belanja publik yangtelah ada selama ini dan keefektifannya;

! Variabel kunci (dengan menggunakan asumsitertentu) yang disesuaikan dengan kondisiPapua yang dapat digunakan untuk membuatkorelasi antara jumlah pengeluaran untukbelanja publik dengan hasil yang diharapkan,khususnya di sektor pendidikan, kesehatan,pelayanan masyarakat dan prasarana;

! Rekomendasi untuk pengalokasian anggaran(investasi publik) yang tepat antarsektor danantardaerah dan metodologi evaluasikeberhasilan investasi publik tersebut.

Dukungan teknis untuk melakukan hal tersebutdi atas sangat dibutuhkan untuk 1-3 tahun kedepan. Dukungan teknis ini dapat diberikan olehsuatu kelompok kerja (task force) yang terus-menerus melakukan kajian dan memberirekomendasi yang konstruktif kepada pengambilkebijakan sehubungan dengan prioritas anggaranbelanja publik, dengan memfokuskan padasektor-sektor khusus seperti pendidikan dankesehatan.

Mengidentifikasi strategi pembangunanyang berkelanjutan secara partisipatif

Perlu pendekatan partisipatif untukmengidentifikasi program pembangunan yangdiharapkan dapat memberi dampak maksimalbagi tercapainya tujuan pembangunan denganmenghindari atau meminimalkan kerusakanekosistem dan habitat keanekaragaman hayati.Strategi pembangunan ini harus mempunyai:

! Visi pembangunan yang berkelanjutan,termasuk visi untuk keseluruhan Papua danvisi untuk masing-masing kabupaten, denganmempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah;

! Indikator keberhasilan pembangunan yangdapat diukur (measurable indicators)terutama indikator peningkatankesejahteraan masyarakat Papua untukmasing-masing daerah yang berbeda(indikator keberhasilan ini belum tercantumdalam kebijakan pembangunan pemerintahdaerah yang ada sekarang);

! Faktor-faktor pembatas utama (majorconstraints) dalam mencapai pembangunanberkelanjutan, termasuk faktor kelembagaan,budaya, pendanaan dan sumber dayamanusia;

! Strategi untuk meminimalkan faktor-faktorini dalam jangka pendek dan panjang;

! Penetapan peran dan posisi masing-masingpihak dalam proses pembangunanberkelanjutan di Papua.

Strategi pembangunan berkelanjutan melaluiproses partisipasi publik ini diharapkan dapatmenjadi kerangka kerja kebijakan makro ditingkat provinsi. Dengan konsultasi yangmemadai di tingkat daerah, strategi ini bisa jugamenjadi kerangka kerja tiap daerah dalammengembangkan strategi pembangunanberkelanjutan mereka sendiri.

Rekomendasi untuk mengatasipermasalahan tingkat ketergantunganyang tinggi pada industri ekstraktif

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan darirangkaian kegiatan RACE dalam mengatasitingkat ketergantungan yang tinggi pada industriekstraktif antara lain:

Konsolidasi pengelolaan sektorpertambangan

Kegiatan RACE menyimpulkan pertambangan,termasuk di dalamnya pertambangan umum,minyak dan gas, akan tetap menjadi sektorpenting bagi perekonomian Papua untuk jangkawaktu ke depan. Para pihak yang terlibat dalamkegiatan RACE merekomendasikan agarPemerintah sebaiknya melakukan konsolidasidalam pengelolaan sektor pertambangansebelum melakukan perluasan ataupengembangan lebih jauh di sektor ini.Konsolidasi ini meliputi beberapa aspek yaitu:

Tindak Lanjut Praktis:

$ Membentuk kelompok kerja (task force)yang dapat membantu pengambil kebijakanmenyusun anggaran belanja publik yangefisien dan tepat sasaran melalui prosespartisipatif.

$ Membentuk kelompok kerja (task force)untuk memformulasikan strategi dan programpembangunan yang dapat menggabungkankepentingan konservasi dan pembangunanyang keberlanjutan melalui proses partisipatif.


! Pengambil kebijakan perlu mengetahuijumlah cadangan yang terbukti (provenreserves) agar dapat membuat kebijakan yangtepat dalam mengelola sektor tersebut;

! Pengambil kebijakan perlu mengetahuijumlah rente ekonomi (economic rent) yanglayak diperoleh dari kegiatan pertambangandan membandingkan dengan berapa yangsudah berhasil diperoleh oleh pemerintahselama ini;

! Pengambil kebijakan perlu mengetahuiberapa jumlah minimal dari hasilpertambangan tersebut yang seharusnyadiinvestasikan kembali setiap tahunnya untukmenciptakan dan menambah aset-asetalternatif di Papua seiring dengan terkurasnyaaset sumber daya mineral yang tak dapatdiperbaharui tersebut;

! Pengambil kebijakan perlu mencari caraterbaik agar pendapatan dari sektorpertambangan yang ada sekarang dapatdirasakan oleh seluruh masyarakat di Papua(lintas wilayah) untuk mengurangikesenjangan antar kabupaten;

! Pengambil kebijakan harus mampu untukmengontrol masalah pencemaran lingkungandan kerusakan habitat yang disebabkan olehoperasi pertambangan. Salah satunya adalahdengan membangun suatu mekanisme sistemmonitoring yang melibatkan berbagai pihak.

Menarik investor untuk melakukaninvestasi pada sektor non-ekstraktif

RACE mengindikasikan adanya suatu kebutuhanuntuk mengarahkan modal swasta ke sektor-sektor yang dapat mendukung strategipembangunan Papua yang berkelanjutan. Hinggasekarang, modal swasta kebanyakan mengalir kesektor industri ekstraktif di Papua (sektorpertambangan, penebangan hutan dan perikanantangkap). Khususnya modal dari luar negeriterfokus secara eksklusif pada sektorpertambangan. Pemusatan penanaman modalpada industri ekstraktif ini tidak menguntungkanapabila berlangsung terus-menerus. Tidakmenguntungkan karena aset sumber daya alam(seperti bahan tambang dan hutan alam) akanterkuras dengan cepat dan tidak diimbangi olehreinvestasi dalam bentuk aset alternatif lainyang dapat diperbaharui, seperti perkebunan,peternakan, perikanan budi daya, sumber dayamanusia dan sebagainya. Lebih jauh lagi,ekonomi ekstraktif tidak memberikan

keuntungan bagi kebanyakan masyarakat Papua,yang sudah ditunjukkan oleh sejarah kegiatanindustri ekstraktif di Papua.

Rekomendasi untuk mengatasi ancamanterhadap keanekaragaman hayati

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan darirangkaian kegiatan RACE dalam mengatasiancaman terhadap keanekaragaman hayatiantara lain:

Restrukturisasi sektor kehutanan

Data yang diperoleh dari kegiatan RACEmenunjukkan salah satu kendala dalam sektorkehutanan di Papua adalah jauhnya jarak dariblok tebangan ke tempat pengumpulan kayu(TPK), sehingga kegiatan eksploitasi hutanmenjadi hampir tidak ekonomis lagi.Produktifitas HPH cenderung menurun sejaktahun 1995/1996 bersamaan denganmeningkatnya biaya produksi penebangan kayu(jauhnya jarak dari tempat penebangan tanpasarana transportasi, meningkatnya hargaperalatan dan konflik-konflik dengan penduduklokal). Peningkatan produksi kayu bulat padatahun-tahun belakangan ini sebagian besardisumbangkan dari sistem Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) dengan menggunakan sistem tebang habis,yang memang tidak didesain untuk suplai kayu


$ Membentuk kelompok kerja (task force)untuk melakukan penilaian ekonomi sumberdaya alam secara menyeluruh, termasuk didalamnya penilaian rente ekonomi (economicrent) dan reinvestasi (reinvestment).

$ Membentuk kelompok kerja (task force)untuk mengidentifikasi sektor ekonomi non-ekstraktif (apa dan di mana) dan insentif yangtersedia atau yang diperlukan untukmelakukan investasi di sektor tersebut.

$ Identifikasi penanam modal asing maupundalam negeri yang bersedia melakukaninvestasi di sektor non-ekstraktif.

$ Penyusunan peraturan daerah yang mengaturmengenai masalah reinvestasi dari sektorekstraktif dan juga �best practices� dalampraktek industri ekstraktif.


yang berkelanjutan. Tetapi di tahun 1999/2000produksi kayu IPK juga telah menurun.

Beberapa rekomendasi untuk restrukturisasisektor kehutanan yang dihasilkan oleh RACEmeliputi:

! Mereview sistem pungutan dan restribusidalam sektor kehutanan yang sudah ada saatini.

! Membangun sistem bagi hasil (benefit sharing)dari pengelolaan hutan yang lebih adil yangmeliputi penentuan rente ekonomi dankompensasi yang adil bagi masyarakat Papua.

! Membangun suatu sistem evaluasi danmonitoring kinerja HPH di Papua.

! Melakukan kegiatan rekalkulasi sumber dayahutan untuk seluruh Papua (termasuk untukhasil hutan non-kayu). Informasi ini sangatdiperlukan untuk menentukan kebijakan sektorkehutanan yang berkelanjutan di Papua.

! Mereview dokumen redesain HPH yangdihasilkan oleh Dinas Kehutanan ProvinsiPapua. Studi penataan ulang HPH di Papuamerekomendasikan luas ideal untuk HPH diPapua adalah sekitar 200.000 ha. Saat ini,sebagian besar pemegang HPH mempunyai luaskonsesi yang jauh lebih besar dari itu, bahkanada yang mencapai 691.000 ha (PT MamberamoAlas Mandiri).

! Mengoptimalkan kinerja industri pengolahankayu untuk meningkatkan nilai tambah darisektor kehutanan di Papua. Saat ini ada 47industri pengolahan kayu di Papua dengankapasitas produksi 1.633.220 m3 per tahun.

! Melakukan pendekatan multi pihak dalampengelolaan sektor kehutanan di Papua.

! Melakukan studi untuk membandingkanskenario pembangunan Hutan Tanaman Industri(HTI) di Papua terutama di lahan-lahan yangtidak produktif yang dekat dengan pasar(industri kayu), dengan skenario melakukaninvestasi untuk melakukan penebangan didaerah terpencil dengan membuka jalan.Strategi pembangunan HTI di dekat pasar(industri kayu) ini memiliki potensi dalammengurangi biaya transportasi, mengurangiinsiden konflik dengan masyarakat adat yangsering berlokasi di daerah-daerah pedalamanterpencil, memberikan dukungan untukindustri-industri yang berlokasi di perkotaanseperti pembangunan perumahan, kayu lapisdan furnitur, sekaligus melestarikan hutanalam di Papua. Satu kelompok kerja dapat

diminta membantu menganalisis perbandinganefek-efek pembangunan dari dua skenario ini.

Melegalkan hak-hak adat

Rangkaian proses konsultasi dengan para pihakmengindikasikan pengakuan hak adat serta hakulayat masyarakat atas sumber daya alam hutanoleh Pemerintah menjadi isu yang penting danmembutuhkan penanganan serius saat ini.Meskipun Otonomi Khusus telah resmi mengakuilegitimasi hak-hak adat, konflik-konflik atastanah adat jarang sekali disinggung. Salah satuakar permasalahannya adalah tidak adanyasistem adat yang formal (dalam kepemilikan danpenggunaan) dalam masyarakat adat. Masalah inidipersulit lagi oleh klaim palsu atas tanah yangterjadi di antara masyarakat adat itu sendiri,antara masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan, dan antara masyarakat adat denganPemerintah (seperti yang mungkin terjadi padakawasan lindung).

Para pihak yang terlibat dalam kegiatan RACEmenyepakati langkah penting yang harus diambildalam mengatasi masalah hak ulayat ini yaitu:memformalkan hukum adat atas tanah ulayat,dengan peraturan khusus mengenai pengakuankepemilikan tanah adat dan pengelolaannya.Tetapi sebelum melakukan hal ini, penting untukmenginventarisasi, memetakan dan melegalisasibatas-batas tanah ulayat. Kegiatan inikemungkinan akan memerlukan usaha yang tidaksedikit dan waktu yang panjang (3-5 tahun ataumungkin lebih lama lagi), tetapi dapat mulaidilaksanakan sekarang.

Memperkuat pengelolaan kawasan lindungdan kawasan konservasi

Selama masa transisi menuju Otonomi Khusus,kawasan lindung seringkali menjadi sasaranperubahan penggunaan lahan untuk keperluanproduksi. Sangat sulit mengontrol euphoria dariproses desentralisasi yang terjadi dalammasyarakat dan pemerintah lokal, khususnyaakibat kebijakan terdahulu yang tidak pernahmelibatkan masyarakat lokal dalam penentuankawasan yang dilindungi. Proses dalam RACEberhasil mengidentifikasi beberapa hal yangperlu dilakukan untuk memperkuat pengelolaankawasan lindung dan kawasan konservasi diPapua, antara lain:


! Membangun sistem pengelolaan kawasankonservasi yang efektif dan partisipatifdengan melibatkan para pihak lokal,terutama masyarakat (collaborativemanagement).

! Melakukan studi untuk menilai kinerjapengelolaan kawasan konservasi (termasukstruktur manajemen dan kapasitasnya) diPapua.

! Mengidentifikasi dan mengembangkankegiatan alternatif ekonomi yang bisamengakomodasi kepentingan konservasi danpembangunan masyarakat (sepertipengembangan hasil hutan non-kayu,ekowisata dan lainnya) di sekitar kawasankonservasi.

! Mengidentifikasi dan mengembangkan sistempembiayaan kawasan konservasi (alternativefinancing mechanism) yang inovatif yangdapat menjadi pilihan dalam penyelesaiankonflik antara kawasan konservasi denganmasyarakat dan pemerintah lokal.

Penegakan hukum

Salah satu permasalahan lintas sektoral yangseringkali muncul dalam diskusi-diskusi RACEadalah lemahnya penegakan hukum sehubungandengan penebangan dan perdagangan satwailegal. Pada beberapa kasus, terlihat adanyaketerlibatan oknum militer dalam kegiatan ilegalini. Koordinasi di setiap sektor dan lembagasangat diperlukan untuk mengatasi masalahpenegakan hukum ini.

Rekomendasi untuk mengatasi masalahlemahnya kapasitas kelembagaan

Para pihak yang terlibat dalam rangkaiankegiatan RACE menyepakati permasalahankonservasi dan ekonomi yang ada di Papuaantara lain disebabkan oleh lemahnya kapasitaskelembagaan dalam menyusun dan melaksanakanstrategi pembangunan yang berkelanjutan.Kapasitas kelembagaan pemerintah, pengusahadan kelompok masyarakat untuk menggabungkankepentingan konservasi dan pembangunanekonomi ini dapat diperkuat dalam waktu yangsingkat melalui suatu model partisipatif dalampengambilan keputusan bentuk suatu forumyaitu:

Forum Konservasi dan Pembangunan di TanahPapua untuk memfasilitasi mekanismepengambilan keputusan yang lebih partisipatif

Salah satu rekomendasi yang penting yangdihasilkan dalam lokakarya yang bertema�Konservasi Keanekaragaman Hayati danPembangunan Ekonomi di Papua dalam EraOtonomi Khusus� di Jayapura pada tanggal 1-2Juli 2002 untuk mendiskusikan hasil temuan dariRACE adalah usulan pembentukan ForumKonservasi dan Pembangunan di Tanah Papua(FKPTP) sebagai mekanisme pendukung yangindependen dalam pengambilan keputusan dibidang pengelolaan sumber daya alam di TanahPapua. Peserta lokakarya ini telah memilih 10orang anggota �Tim Kecil� yang terdiri dariunsur perguruan tinggi, LSM, pemerintah daerah,DPRD dan lembaga masyarakat adat di Papuauntuk mensosialisasikan dan mempersiapkanformat serta konsep dari forum tersebut.

Pada saat proses sosialisasi dan persiapan formatdan konsep dari forum, Badan Perencanaan danPengendalian Pembangunan Daerah (BP3D)Provinsi Papua dan Conservation InternationalIndonesia (CII) bekerja sama untukmenyelenggarakan lokakarya multipihak yangberjudul �Mengintegrasikan KonservasiKeanekaragaman Hayati dan PembangunanEkonomi di Papua dalam Era Otonomi Khusus� diJayapura, pada tanggal 26 September 2002.Para peserta lokakarya ini juga mendukungusulan membentuk forum untuk memberimasukan kepada para pengambil keputusandalam mengintegrasikan konservasikeanekaragaman hayati dengan pembangunan

Tindak Lanjut Praktis :

$ Membentuk kelompok kerja (task force)untuk menindaklanjuti rekomendasibagaimana mengatasi masalah�masalah disektor pertambangan dan kehutanan, antaralain dengan melakukan berbagai kajianpengelolaan sumber daya alam yangberkelanjutan.

$ Membentuk kelompok kerja (task force)yang berpengalaman menangani masalah-masalah kepemilikan lahan dan kebudayaanlokal untuk mengkaji permasalahan yangberhubungan dengan adat. Hasil kajianmenjadi masukan dalam membuat kebijakanpemerintah daerah terkait dengan hak ulayat.


ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat Papua.Setelah lokakarya multipihak, anggota �TimKecil� diperluas lagi dengan melibatkanbeberapa perwakilan tambahan. Kelompok ini,yang selanjutnya disebut �Tim Persiapan� telahmengadakan beberapa kali pertemuan untukmenyusun konsep, statuta dan struktur dariForum.

Tim Persiapan telah berhasil membentuk statutaFKPTP. Misi dari FKPTP adalah:

! Memberi masukan kepada lembagapemerintah dan non-pemerintah di Papuadalam merencanakan dan melaksanakanstrategi pembangunan yang fokus padapengurangan kemiskinan, pemerataankesempatan pembangunan ekonomi, sosialdan budaya serta perlindungan sumber dayaalam;

! Memfasilitasi mekanisme konsultasi dalamusaha mengintegrasikan kepentinganpembangunan dan konservasi secara rutin;

! Mengembangkan kapasitas Forum sendiridalam menyampaikan pemikiran-pemikirankonstruktif dan meningkatkan kapasitaspemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota,serta distrik di Papua, terutama dalammengintegrasikan kepentingan pembangunandan konservasi.

Forum berfungsi melakukan kajian kritis danalternatif pemecahan masalah dalam bentukrekomendasi konstruktif sebagai usaha untukmemadukan kepentingan pembangunan dankepentingan konservasi di Papua yang akanmenjadi bahan pertimbangan dalam pembuatankebijakan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah.

Untuk mencapai visi dan misinya, Forummelakukan usaha-usaha antara lain:! Melakukan perencanaan terpadu yang

mencakup bidang yang menyeluruh yaitukeanekaragaman hayati, pertumbuhanekonomi, pengurangan kemiskinan dankepemerintahan yang baik;

! Mengidentifikasi isu-isu prioritas di bidangkonservasi dan pembangunan;

! Membentuk Kelompok Kerja Ahli (Task Force)untuk memberikan saran dan rekomendasi,dengan konsultasi yang intensif dengan parapihak menyangkut isu-isu prioritas;

! Menyelenggarakan pertemuan tahunan untukmendiskusikan temuan-temuan dari kelompokkerja ahli dan memberikan persetujuantindak lanjut untuk saran-saran danrekomendasi-rekomendasi yang diterima;

! Melakukan pelatihan dan pengembangankapasitas untuk meningkatkan keahlian dalampartisipasi dan pengambilan keputusan yangterkoordinasi, perencanaan pembangunan,pendekatan baru dalam analisis ekonomi danakunting dan manajemen sumber daya alam ;

! Memberikan dukungan teknis dan pendanaanuntuk menjamin keberkelanjutan upayapemerintah dan masyarakat Papua untukmelaksanakan strategi konservasi danpembangunan.

Anggota Forum terdiri dari individu yangmewakili unsur :! Pemerintah! Pemerintah provinsi! Lembaga legislatif provinsi! Majelis Rakyat Papua (MRP)! Lembaga swadaya masyarakat di Papua! Perguruan tinggi di Papua! Perusahaan swasta di Papua! Lembaga masyarakat adat di Papua! Lembaga donor nasional dan internasional


$ Melakukan sosialisasi dan konsultasi denganpara pihak yang berkepentingan dalampembentukan Forum.

$ Melakukan pertemuan Forum yang pertama.$ Mendirikan sekretariat untuk melakukan

pekerjaan persiapan Forum.$ Mendirikan kelompok kerja-kelompok kerja

untuk isu-isu tertentu yang diindentifikasiRACE.


R angkaian kegiatan RACE, melalui pembuatan makalah (issue paper) oleh ahli,pertemuan kelompok teknis atau Technical Focus Group Meeting (TFGM) dan

konsultasi dengan para pihak yang telah berlangsung sejak Maret 2001 sampaiSeptember 2003 telah berhasil mengumpulkan berbagai data dan informasi untukmenganalisis peluang dan tantangan utama kegiatan pembangunan dan konservasi dalamera Otonomi Khusus di Papua. Permasalahan utama dalam konservasi dan pembangunanekonomi yang berhasil diidentifikasi yaitu: 1) kemiskinan dan ketertinggalan dalampembangunan; 2) tingkat ketergantungan yang tinggi pada kegiatan industri ekstraktif;3) ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan 4) lemahnya kapasitas kelembagaan.

Kegiatan RACE juga telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang berhubungandengan masalah kebijakan, seperti perumusan strategi pembangunan yangberkelanjutan secara partisipatif, pemilihan prioritas pengeluaran untuk publik,konsolidasi pengelolaan sektor pertambangan dan kehutanan dan lain sebagainya.Kegiatan RACE juga telah berhasil mengidentifikasi beberapa prinsip dan elemenpenting dalam tiap kebijakan tersebut. Walaupun demikian, masih diperlukan kajiandan usaha lebih lanjut dari kelompok kerja-kelompok kerja (tasks force) untukmenelaah lebih rinci lagi setiap masalah dan pilihan konservasi dan pembangunan yangdihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Papua untuk memaksimalkan peluang yangada dalam Otonomi Khusus.

Dari hasil proses konsultasi dengan para pihak di Papua, disepakati rekomendasibersama untuk pembentukan sebuah Forum Konservasi dan Pembangunan di Tanah Papua(FKPTP) sebagai mekanisme pendukung yang independen dalam pengambilan keputusandi bidang pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua. Forum ini antara lain akanmembentuk Kelompok Kerja Ahli (Task Force) untuk melakukan kajian kritis danalternatif pemecahan masalah dalam bentuk rekomendasi konstruktif sebagai usahauntuk memadukan kepentingan pembangunan dan kepentingan konservasi di Papua yangakan menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah danlembaga non-pemerintah.

Akhirnya, temuan dan rekomendasi awal dari kegiatan RACE ini diharapkan dapatmemberikan dasar pemikiran yang berguna bagi para pengambil kebijakan, para ahli,pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, LSM dan donor yang berhubungan dengankonservasi dan pembangunan agar mampu membuat keputusan yang tepat sesuai denganperan mereka di masing-masing lembaga. Dengan demikian diharapkan peluang yangdatang bersamaan dengan Otonomi Khusus dapat meningkatkan kesejahteraanmasyarakat Papua secara adil dan merata dengan memperhatikan aspek pengelolaansumber daya alam secara berkelanjutan.

Kesimpulan


DAFTAR PUSTAKAAnggraeni, D. 2001. Interim Report of Resource Economic Assessment in Irian Jaya Province.Conservation International Indonesia. Jakarta. Indonesia. April 2001.

Anggraeni, D. 2002(a). Forestry Issue Paper Technical Focus Group Meeting Report. ConservationInternational Indonesia. Jakarta. Indonesia. January 2002.

Anggraeni, D. 2002(b). District Budget Collection Issue Paper Technical Focus Group Meeting Report.Conservation International Indonesia. Jakarta. Indonesia. January 2002.

Anggraeni, D. 2002(c). Forestry Policy Issue Paper Technical Focus Group Meeting Report. ConservationInternational Indonesia. Jakarta. Indonesia. January 2002.

Anggraeni, D. 2002(d). Update Data on District Budget in Papua. Conservation International Indonesia.Jakarta. Indonesia. April 5, 2002.

Baplan (Badan Planologi Kehutanan). 2002. Data dan Informasi Kehutanan Propinsi Irian Jaya. PusatInventarisasi dan Statistik Kehutanan. Badan Planologi Kehutanan. Departemen Kehutanan.

Bappeda Provinsi Irian Jaya. 2001. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) 2001 : Program/Proyek APBD Provinsi Irian Jaya Tahun 2001. Jayapura.

BP3D (Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah) dan BPS (Biro Pusat Statistik)Provinsi Papua. 2002. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Tahun 2002. Kerjasama BP3D danBPS Provinsi Papua. Jayapura.

BP3D (Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah) dan BPS (Biro Pusat Statistik)Provinsi Papua. 2002. Papua Dalam Angka Tahun 2002. Kerjasama BP3D dan BPS Provinsi Papua.Jayapura.

BPID (Badan Investasi dan Promosi Daerah) Provinsi Papua. 2000. Penanaman Modal Asing dan DalamNegeri di Provinsi Papua Tahun 1991-1999. Jayapura.

BPID (Badan Investasi dan Promosi Daerah) Provinsi Papua. 2002. Direktori Perkembangan PerusahaanPenanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Papua Tahun2002. Jayapura.

BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia. 2000. Statistik Indonesia. Sakernas BPS. Jakarta

BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Papua. 2000. Irian Jaya dalam Angka. BPS. Jayapura.

BPS (Badan Pusat Statistik) Pronvisi Papua. 1999. Irian Jaya dalam Angka. BPS. Jayapura.

BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia. 2004. Beberapa Indikator Penting Mengenai Indonesia. BPSWebsite. Edisi Mei, 2004. http://www.bps.go.id

Cenderawasih Pos. 2004. Izin Kopermas Dihentikan. Cenderawasih Pos Edisi 14 Februari 2004. Jayapura.

CI (Conservation International). 2001. East Asia and Pacific Environmental Initiative Associate Award:Strengthening Conservation and Environmental Management in Southeast Asia. Annual Workplan FY02:September 15, 2001 � September 30, 2002. Washington, DC. USA. March 2002.


Daorueng, P. 2002. Indonesia: Gas Project Promises Income West Papuans Not Excited. Global PolicyForum Website. Inter Press Service News Agency. April 30, 2002.

Dinas Kehutanan Provinsi Papua. 1999. Statistik Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Irian Jaya. 1998/1999. Jayapura. November. 1999.

Dinas Kehutanan Provinsi Papua. 2000. Statistik Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua. Jayapura.2000.

Dinas Kehutanan Provinsi Papua. 2001. Laporan Redesign HPH di Papua. Jayapura. 2001.

Dispenda (Dinas Pedapatan Daerah) Provinsi Papua. 2000. Pendapatan Daerah Provinsi Papua 1993/1994-1999/2000. Jayapura. 2000

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Irian Jaya. 1997. Studi Potensi dan Pembangunan Sumber Daya Air diSungai Mamberamo � Tahap II � Irian Jaya. Volume I: Laporan Utama. Jayapura.

Dinas Perkebunan Provinsi Papua. 1999(a). Statistik Perkebunan di Papua. Jayapura.

Dinas Perkebunan Provinsi Papua. 1999(b). Rencana Pembangunan Perkebunan Lima Tahun di PapuaTahun VII (REPELITA VII) 1998/1999. Jayapura

Dwiyana, A. 2001. Kebijakan Pembangunan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas di Papua. DinasPertambangan dan Energi Provinsi Papua. Salah Satu Makalah untuk Kegiatan RACE di Papua.Conservation International Indonesia. Jayapura. September 2001.

FCX (Freeport-McMoran Copper and Gold, Inc). 2000. Working to Produce Value. Annual Report 2000.

FCX (Freeport-McMoran Copper and Gold, Inc). 2003. The Strength of Our Metals. Annual Report 2003.

FWI (Forest Watch Indonesia). 2002. Calculation from Forest Cover Map. Preliminary Result of ImageryInterpretation. FWI - Baplan � CI. 2002

FWI (Forest Watch Indonesia) et al. 2002. The State of the Forest Indonesia. Bogor. Indonesia. 2002.

Gatra. 2000. A log-for-road deal. Irian Jaya Province Invites South Korean to Build Trans-Irian Road.Costs exchanged with logs. Gatra. Edisi 40/VI. 19 Agustus 2000.

GTZ (web). Support for Decentralization Measures. http://www.gtzsfdm.or.id/laws_n_regulations.htm.

Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2003. Tentang Percepatan Pelaksanaan UU No.45 tahun 1999 tentangPembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, KabupatenMimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. http://www.papuaweb.org

Jatam (Mining Advocacy Network). 2001. Compilation of Mining Companies in Papua (update 2000).Jakarta.

Kayoi, M. 2004. Direction and Policy of Papua Forestry Development in Special Autonomy Era. ForestryServices of Papua Province. Jayapura.

Kelompok Peneliti Etnografi Irian Jaya. 1993. Etnografi Irian Jaya. Panduan Sosial Budaya. Jayapura.1993.


Lanjouw, P., M.Pradhan, F.Saadah, H. Sayed and R. Sparrow. 2001. Poverty, Education and Health inIndonesia: Who Benefits from Public Spending? December. World Bank. 2001.

Latin. 1999. Prosecuting Expansion of Mining Industries in Indonesia. Latin. Bogor.

Media Indonesia. 2000. Freeport Has to Develop �Tailing� Management. Media Indonesia . Edition 6 Juni2000

Mertens, B. 2002(a). Spatial Analysis for the Rapid Assessment of Conservation and Economy (RACE) inPapua � 1st Task Report. Center for International Forestry Research (CIFOR). France. July 10, 2002.

Mertens, B. 2002(b). Spatial Analysis for the Rapid Assessment of Conservation and Economy (RACE) inPapua � 2nd Task Report. Center for International Forestry Research (CIFOR). France. July 10, 2002.

Mollet, J.A. 2001. Analisa Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Era Desentralisasi dan DampaknyaTerhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua. Universitas Cenderawasih. Salah Satu Makalah untukKegiatan RACE di Papua. Conservation International Indonesia. Jayapura. September 2001.

Nugroho, B. 2001. Analisa Kebijakan Sektor Kehutanan di Papua. Fokus Pada Reformasi Regulasi danPengelolaan Hutan. Universitas Negeri Papua. Salah Satu Makalah untuk Kegiatan RACE di Papua.Conservation International Indonesia. Manokwari. September 2001. September 2001.

Papua Pos. 2003. Pengembangan IPK Wujud Penghargaan Adat. Jayapura. Papua Post. Edisi 18 November2003.

Pika (Pusat Informasi Kehutanan). 2003. Press Release: Departemen Kehutanan Koordinasi Dengan MabesTNI dalam Pemberantasan Penebangan Liar. Press Release No. 51/II/PIK-1/2003. Departemen Kehutanan.Sekretariat Jenderal. Jakarta.

Provinsi Irian Jaya. 1997/1998. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Irian Jaya 1997/1998.Jayapura

Provinsi Papua. 2002. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua 2002. Jayapura

Sheng, F. 2002. Biodiversity Conservation and Economic Development In the Indonesian Province ofPapua Under the Fiscal Decentralization and the Special Autonomy An Integrated Issue Papers Report.Conservation International. September 12, 2002

Sugiono, B. 2002. Analisa Proses Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan dan PelaksanaanPembangunan di Provinsi Papua. ICS-The Institute for Civil Strenghtening Papua. Salah Satu Makalahuntuk Kegiatan RACE di Papua. Conservation International Indonesia. Jayapura. Maret 2002.

Sumule, A. 1999. Increase the Economic Impact of Natural Resource Exploitation in Papua. UniversitasCenderawasih. Jayapura. November 1999.

Suryadi, S., A. Wijayanto dan Ermayanti. 2004. Database Sistem Pelacakan Kasus Perdagangan HidupanLiar dan Penebangan Liar. Conservation International Indonesia. Jakarta.

Suryadi, S., A. Wijayanto dan M. Wahyudi. 2004. Survey Pasar/Monitoring Perdagangan Hidupan Liar diKabupaten Jayapura dan Manokwari. Conservation International Indonesia dan Seksi Konservasi SumberDaya Alam Wilayah Manokwari. Jakarta.

Taime, T. 2002. Sistem Mata Pencaharian Masyarakat Papua. Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Salah SatuMakalah untuk Kegiatan RACE di Papua. Conservation International Indonesia. Jayapura. Oktober 2002.


Tempo Interaktif Web. 2004. Keberadaan Irian Jaya Barat disahkan Mahkamah Konstitusi. http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/11/11/brk,20041111-57,id.html. Kamis, 11 November 2004.

Uncen (University of Cenderawasih). 1999. Study of Optimal Size of Logging Concession in ForestryManagement in Papua. Tim Faculty of Agriculture. University of Cenderawasih. Manokwari.

Uncen (University of Cendrawasih) and BPK Manokwari. 1998. Study of Socio Economic and BiodiversityChanges Caused by Forest Opening as wide as 5 km on left and right side of the road of Jayapura-Wamena Trans. Manokwari.

UU No 45 tahun 1999. Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong.

Wijayanto, A. 2002. Pembalakan Ilegal. Penghancuran Keanekaragaman Hayati dan Dilema PenegakanHukum di Papua. Conservation International Indonesia Papua Program. Jayapura.

Wiratno. 2002. Institutional Capacity Assessment in Papua. Jayapura. Indonesia. June 2002.

World Bank. 2001. Indonesia-Environment and Natural Resource Management in a Time of Transition.The World Bank. February 2001.

Wurarah, R. 2001. Analisa Ekonomi Insentif Pemerintah, Masyarakat dan Perusahaan HPH untuk Terlibatdalam Kegiatan Penebangan Kayu di Papua. Universitas Papua. Salah Satu Makalah untuk Kegiatan RACEdi Papua. Conservation International Indonesia. Manokwari. September 2001.

PROFIL CONSERVATION INTERNATIONAL

Misi KamiConservation International (CI) yakin bahwa warisan alam yang ada di bumi harus selalu dipelihara dandilestarikan. Hal ini penting dalam kaitannya dengan pertumbuhan spiritualitas, budaya dan ekonomigenerasi yang akan datang. Misi kami adalah untuk melestarikan warisan alam dan keanekaragamanhayati di bumi ini, serta menunjukkan bahwa manusia bisa hidup berdampingan secara harmonis denganalam.

Tentang CICI merupakan organisasi nirlaba yang berkarya di lebih dari 40 negara dan empat benua. CI menyadaribahwa konservasi dapat berhasil jika didukung dengan melibatkan masyarakat lokal. CI menerapkaninovasi dalam berbagai aspek meliputi sains, ekonomi, kebijakan dan partisipasi masyarakat untukmelindungi kawasan-kawasan di bumi yang sangat kaya dalam keanekaragaman hayati tumbuhan danhewan, baik terestrial maupun marine, melalui berbagai strategi. Selain itu dilakukan pula penyadaranagar mereka mampu memelihara kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistem bumi untukmeningkatkan kualitas kehidupan tanpa menguras sumber daya alam.

Laporan Akhir - · PDF fileLaporan Akhir Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi (RACE) Suatu...

Documents

Transcript of Laporan Akhir - · PDF fileLaporan Akhir Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi (RACE) Suatu...