8/9/2019 Lamp PMK59 07 BA RekonsiliasiKN

1/3

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII A

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR :

/PMK.06/2005 TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN

KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Berita Acara Rekonsiliasi

Pada hari ini tanggal ... bulan ..... tahun....... telah diselenggarakan rekonsiliasiLaporan Realisasi Anggaran antara kementerian negara/lembaga/bagiananggaran......................................... kode (............), yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran (PA),dengan Direktorat Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnyadisebut Bendahara Umum Negara.

Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi,berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode....... tahun anggaran........2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode......... tahun anggaran..........3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode......tahun anggaran........4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode............ tahun

anggaran...........

Pada tanggal......... bulan.......tahun........

Selanjutnya Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan RealisasiAnggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran yang diprosesberdasarkan Sistem Akuntansi Umum. Rekonsiliasi dilaksanakan oleh secara bersama-sama, yanghasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Laporan HasilRekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikandasar perbaikan terhadap data dan laporan Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Negara.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Bendahara Umum Negara,

( )

NIP....................

A.n. Pengguna Anggaran

( )

NIP....................

.

.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JUSUF ANWAR

8/9/2019 Lamp PMK59 07 BA RekonsiliasiKN

2/3

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII B

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR :

/PMK.06/2005 TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN

KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Berita Acara Rekonsiliasi

Pada hari ini tanggal ... bulan ..... tahun....... telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan

Realisasi Anggaran antara kantor wilayah/koordinator wilayah kementerian negara/lembaga

......................................... kode (............), yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran

Wilayah (UAPPA-W), dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan............................................................ kode

(.................), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran

sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode....... tahun anggaran........2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode......... tahun anggaran..........3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode......tahun anggaran........4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode............ tahun anggaran...........

Pada tanggal......... bulan.......tahun........

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran

berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem

Akuntansi Umum. Rekonsiliasi dilaksanakan oleh secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan kedalam Berita

Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar

perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,

( )

NIP....................

A.n. Unit Akuntansi

Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah

( )

NIP....................

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JUSUF ANWAR

8/9/2019 Lamp PMK59 07 BA RekonsiliasiKN

3/3

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII C

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR :

/PMK.06/2005 TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN

KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Berita Acara Rekonsiliasi

Pada hari ini tanggal ... bulan ..... tahun....... telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan

Realisasi Anggaran antara satuan kerja / satuan kerja perangkat daerah......................................... kode (............),

yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara............................................................. kode (..........), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum

Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi,

berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode....... tahun anggaran........2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode......... tahun anggaran..........3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode......tahun anggaran........4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode............ tahun anggaran...........

Pada tanggal......... bulan.......tahun........

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran

berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem

Akuntansi Umum. Rekonsiliasi dilaksanakan oleh secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan kedalam Berita

Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar

perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,

( )

NIP....................

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran

( )

NIP....................

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JUSUF ANWAR