KONSTITUSI DAN RULE OF LAW

KONSTITUSI DAN RULE OF LAW

Disusun Oleh : Kelompok VDini Aji Pangestuti ( 1413024027 )Resty Rahmawanti ( 1413024065 )Shendy Puspita Sari ( 1413024067 )Siti Nurjannah ( 1413024071 )

KONSEP DASAR KONSITUSI

Istilah dan Pengertian KonstitusiKonstitusi berasal dari kata constituer (Pransis), constitution (Inggris), constitutle (Belanda) yang berarti membentuk, menyusun dan menyatakan. Dalam bahasa indonesia, konstitusi dikenal dengan sebutan Undang-undang Dasar (UUD). Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi di masukan sebagai pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan sebuah negara.Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu negara.

Istilah konstitusi menurut Chairul Anwar adalah fundamentallaws tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya.Sementara menurut Sri Soemantri, konstitusi berarti suatu naskah yang membuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara.

Klasifikasi konstitusiMenurut CF. Strong konstitusi terdiri atas dua bagian diantaranya adalah:1) Konstitusi tertulis adalah aturan- aturan pokok dasar negara , bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.2) Konstitusi tidak tertulis/konvensi adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.

Nilai konstitusi1) Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.2) Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidak sempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku/tidak sah seluruh pasalpasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.3) Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

Sifat konstitusi1) Flexible/luwes apabila konstitusi/undang undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.2) Rigid/kaku apabila konstitusi/undang undang dasar jika sulit untuk diubah.Jadi bisa disimpulkan Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel dan juga rigid. Menurut James Bryce, konstitusi dikatakan fleksibel bila bercirikan: Elastis karena dapat menyesuaikan dirinya dengan mudah dan memungkinkan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang serta konstitusi tersebut dinamis. Sisi negatif dari konstitusi yang fleksibel adalah membawa akibat kemerosotan pada kewibaawaan konstitusi itu sendiri. Sedangkan dikatakan rigid bila ia sulit diubah.

Tujuan konstitusiKonstitusi memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.Tujuan-tujuan adanya konstitusi tersebut dapat diklasifikasikan yaitu:1) Untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.2) Untuk melepaskan control kekuasaan dari penguasa sendiri.3) Untuk memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.Secara garis besar, tujuan Konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah dan menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasan yang berdaulat. Menurut Bagir Manan, hakekat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain.

Pentingnya konstitusi dalam suatu negara

Dr. A. Hamid S. Attamimi menegaskan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan, sejalan dengan pendapat tersebut.

Menurut William G. Andrews, dapat dirumuskan beberapa fungsi konstitusi yang sangat penting baik secara akademis maupun dalam praktek, yaitu;1) Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitualisme2) Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan3) Menjadi instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi maupun raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara.

PERUBAHAN KONSTITUSIPengertian perubahan konstitusiYang dimaksud dengan perubahan konstitusi adalah segala usaha untuk menambah dan atau mengurangi baik sebagian atau seluruh makna yang terkandung dalam konstitusi tersebut melalui suatu mekanisme perubahan yang ditentukan berdasarkan peraturan ketatanegaraan yang berlaku.

Dengan kata lain, bahwa sifat dinamis suatu bangsa terhadap setiap peradaban harus mampu diakomodasi dalam konstitusi negara tersebut. Karena jika tidak, maka bukan tidak mungkin bangsa dan negara tersebut akan tergilas oleh arus perubahan peradaban itu sendiri.Perubahan konstitusi/UUD yaitu: Secara revolusi, pemerintahan baru terbentuk sebagai hasil revolusi ini yang kadang-kadang membuat sesuatu UUD yang kemudian mendapat persetujuan rakyat. Secara evolusi, UUD/konstitusi berubah secara berangsurangsur yang dapat menimbulkan suatu UUD, secara otomatis UUD yang sama tidak berlaku lagi.

Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengubah Undang-Undang Dasar atau konstitusi melalui jalan penafsiran, menurut K.C. Wheare ada 4 (empat) macam cara, yaitu melalui:1) Beberapa kekuatan yang bersifat primer 2) Perubahan yang diatur dalam konstitusi 3) Penafsiran secara hukum 4) Kebiasaan yang terdapat bidang ketatanegaraan.

Perubahan Konstitusi di IndonesiaDalam Undang-undang Dasar 1945, terdapat satu pasal yang berkenaan dengan cara perubahan UUD, yaitu Pasal 37 yang menyebutkan:1) Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir.2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlahanggota yang hadir.Pasal tersebut mengandung tiga norma, yaitu:1) Bahwa wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR sebagailembaga tertinggi Negara.2) Bahwa untuk mengubah UUD, kuorum yang harus dipenuhisekurang-kurangnya adalah 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR.3) Bahwa putusan tentang perubahan UUD adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir.

PENGERTIAN DAN LINGKUP RULE OF LAWPenegakan hukumadalahsebuahpepatah hukum umumsesuai dengankeputusan yang harusdilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsipatau hukum yangdikenal,tanpa intervensikebijaksanaan dalamaplikasimereka. Secara umum, hukumadalah kumpulanaturan-aturan yangditetapkan oleh negaradikenakan sanksiatau konsekuensi. Oleh karena itu, Negara demokrasi pada dasarnya adalah Negara hukum. Ciri Negara hukum antara lain : adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia dan legalitas hukum. Di Negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan.

Rule Of Law merupakan suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke XIX, bersamaan dengan kelahiran Negara berdasarkan hukum (konstitusi) dan demokrasi. Kehadiran Rule Of Law boleh disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap Negara absolute (kekuasaan di tangan penguasa) yang relah berkembang sebelumnya.Rule Of Law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial . Inti dari Rule Of Law adalah adanya keadilan bagi masyarakat , teruatama keadilan sosial.

Secara sederhana , yang dimaksud dengan Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

PRINSIP-PRINSIP RULE OF LAW DI INDONESIAPrinsip-prinsip Rule of Law di Indonesia terbagi menjadi atas 2 bagian diantaranya :

A. Prinsip-prinsip Rule of Law secara Formal di IndonesiaPrinsip-prinsip rule of law secara formal di Indonesia tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:1) Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan2) Kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur3) Untuk memajukan kesejahteraan umum,dan mencerdaskankeadilan sosial4) Disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia5) Kemanusiaan yang adil dan beradab6) Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Prinsip-prinsip Rule of Law secara hakiki ( materil ) di Indonesia Prinsip-prinsip Rule of Law secara hakiki (material) di Indonesia sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law.Berdasarkan pengalaman berbagai Negara dan hasil kajian, menunjukan keberhasilan bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa.Hal ini didukung kenyataan bahwa rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula.Karena bersifat legalisme maka mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait rule of law telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang optimal sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaanrule of law belum dirasakan dimasyarakat.

SEJARAH BERDIRINYA RULE OF LAWLatar belakang kelahiran rule of law:

a. Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan Negara.b. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional.c. Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hukum.

Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke 19, seiring degan negara konstitusi dan demokrasi. Rule of law adalah konsep tentang common law

Unsur-unsur rule of law menurut A.V. Dicey terdiri dari:- Supremasi aturan-aturan hukum.- Kedudukan yang sama didalam menghadapi hukum.- Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Paham rule of law di Inggris diletakan pada hubungan antara hukum dan keadilan, di Amerika di letakan pada hak-hak asasi manusia, dan di Belanda paham rule of law lahir dari paham kedaulatan Negara, melalui paham kedaulatan hukum untuk mengawasi pelaksanaan tugas kekuatan pemerintah. Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi seluruh masyarakatnya, khususnya keadilan socialSyarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law adalah:- Adanya perlindungan konstitusional.- Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.- Pemilihan umum yang bebas.- Kebebasan untuk menyatakan pendapat.- Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.- Pendidikan kewarganegaraan.

FUNGSI RULE OF LAW Fungsi Rule Of Law pada hakikat nya adalah jaminan adanya keadilan social bagi masyarakat, terutama keadilan social. Penjabaran prinsip-prinsip Rule Of Law secara formal termuat dalam pasal-pasal UUD 1945 yaitu:Pasal 1 ayat 3Pasal 24 ayat

Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif (Setjipto Raharjo: 2004), yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar hokum progresif bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif memuat kandungan moral yang kuat.

Adapun negara yang merupakan negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:1. Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi.2.Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun.3.Legalitas terwujud dalam segala bentuk.

DINAMIKA PELAKSANAAN RULE OF LAW DI INDONESIA Dalam Proses Penegakan hukum di Indonesia di lakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari:KepolisianKejaksaanKPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)Mahkama AgungMahkama KonstitusiPeradilan Tinggi dan Negeri

APARATUR PENEGAKAN HUKUM

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:1.Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat, sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya,2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya,3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

STRATEGI PELAKSANAAN (PENGEMBANGAN) RULE OF LAW DI INDONESIA Agar pelaksanaan Rule of Law bisa berjalan dengan yang diharapkan, maka:1. Keberhasilan rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa.2. Rule of law yang merupakan intitusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.3. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan social, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakan secara adil juga memihak pada keadilan.

TERIMA KASIH