Sri Hastuti Puspitasari. Komnas HAM Indonesia Kedudukan ...

Komnas HAM Indonesia

Kedudukan dan Perannya dalam StrukturKetatanegaraan Indonesia

Sri Hastuti Puspitasari

Abstract

The need about indenpendency ofNational Commission for Human Rights is crucial. Ifwesee however theexistence of National Commission fo Human Rights inIndonesia, theexistence ofIndependency isvery apprehensive, both juridical aspect and non-juridical.Therefore, by completing the law regulation which are able to accommodafe the lack ofthis condition must beput into action immediately. By the expectation, the effort ofconstructing the National Commission for Human Rights's task could be brought into reality.

Pendahuluan

Kehadiran sebuah lembaga independen Presiden Nomor 50 tahun 1993 tanggai ? Juniyang lahirnya dibidani oleh Presiden selalu 1993. Tujuan pembentukan Komnas HAMmenghadirkan pesimisme. Demlkian situasi adalah untuk membantu mengembangkanyang mewarnai kelahiran Komnas HAM kondisi yang kondusifbagipelaksanaan HAM dlmelalui Keputusan Presiden.'Beberapa Indonesia sesuai dengan Pancasila, UUD1945,kalangan meragukan independensi kinerja Plagam PBS, sertaDeklarasi Universal HakAsasiKomnas HAM, sebab pelanggaran HAM di Manusia.Selainitu, Komnas HAM dibentuk untukIndonesia justru banyak melibatkan negara.' .tujuan meningkatkan periundungan HAM gunaKomnas HAM muia-muia ditunjuk dan mendukung terv/ujudnya pembangunanmenjalankantugasnyaberdasarkan Keputusan nasional.^ Berdasarkan Keppres tersebut,

' Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Cornells Lay dan Pratikno menunjukkan argumentasi yangcukuptajam bahwa pelanggaran HAM di Indonesia banyak melibatkan negara sebagai pelaku utamanya. Akan sulitmelakukan.penegakan hukum alas pelanggaran HAM oleh lembaga yang dldirikan alas prakarsa penguasanegara. Cornelis Lay dan Pratikno, Komnas HAM di bawah Rezim Otoritarian (Yogyakarta; Fisipo! UGM,1998)

2Tujuan ini menjadi semacam legitimasi polltik bag! pemerintah. Seperti yang digambarkan oleh JessicaM.R.Smith dalam penelitiannya,situasi yang meliputi awal1990-an terjadi perubahan politik, ekonomi dan sosialyang menghendaki adanya keharusan perlindungan HAM sebagai legitimiasi politik bag! pemerintah. Di samping

103

Komnas melakukan berbagai kegiatan, anlaralain menyebaiiuaskan wawasan nasiona! danIntemaslona! tentang HAM kepada masyarakatluas, mengkaji berbagai instrumen perlindunganHAM dari PBB dan memberikan saran tentangkemungkinan akses dan ratifikiasinya sertasertamelaksanakan pemantauan, penyelidikandan pemajuan perlindungan HAM.^

Organisasi Komnas HAM dilengkapidengan 2 (dua) badan kelengkapan. Pertama,Sidang Paripuma, yang merupakan kekuasaantertinggi Komnas HAM dan tetxliri dari seluruhanngota Komnas HAM. Dalam forum iniditetapakan Program Keija, Mekanisme Kerjaserta Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Kedua adalah Subkomisi yang terdiri dariSubkomisi Pendidikan dan Penyuluhan,Subkomisi Pengkajian Instrumen HAM danSubkomisi Pemantauan Pelaksanaan HAM.Setiap Subkomisi terdiri dari paling banyak 9(sembilan) orang yang terdiri dari Ketua, WakilKetuadan Anggota, dibantu oleh stafpendukungkerja subkomisi. Untuk mendukung kegiatanorganisasi, di KomnaS HAM dilengkapi denganSekretriat Jenderal sebagai unsur pelaksana

dan pelayanan kerja Komnas' HAM. Sejaktahun 1999, Komnas dibantu oleh seorangDirektur Esekutif untuk membantu kelancaran

kerja subkomisi. Direktur Eksekutif membawahiKepala Biro-Kepala Biro. Komnas HAMmerripunyai 5 (lima) Biro yaitu Biro Pendidikandan Penyuluhan, Biro Pengkajian InstrumenHAM, Biro Pemantauan Pelaksanaan HAM,Biro Kepustakaan Dan Dokumentasi, serta BiroPelayanan Terpadu. Selain itu Komnas jugamempunyai bagian Hubungan Masyarakat.Komnas HAM juga telah membuka penwakilandi Daerah Istimewa Aceh dan sebelumnyajuga di Timor-Timur.^

Anggota Komnas HAM (komissioner)berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993berjumlah 25 (duapuluhlima) orang dan untukpertama kalinya mereka diangkat olehPresiden. Namun berdasarkan UU No. 39

Tahun 1999 tentang HAM Pasal 83 ayat (1),komissioner berjumlah 35 (tiga puluh lima)orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulanKomnas HAM dan diresmikan oleh Presidenselaku Kepala Negara.®Masa Jabatan merekaadalah 5 (lima ) tahun. Jlka mekanisme

itu, arah kebijakan politik luar negeri yang turul merespon tuntutan peningkatan perlindungan HAM yang makingencarmembuatpemerintah berfikiruntuk menjadikan issue Ham sebagai b^ian dari kebijakan dalam negeri.Bacadalam Jessica M.R. Smith, Komnas HAM and Political OfHuman Rights in Indonesia (Australia: AustralianNational University, 1998), him 88.

P̂rofll Komnas HAM ini selengkapnya dapat dibaca pada Laporan Tahun 1999 Komnas HAM (Jakarta:Komnas HAM,1999), him 6, dan Laporan Tahun 2000 Komnas HAM (Jakarta; Komnas HAM, 2000), him 5-6.

*Laporan Tahun 1999, Ibid., him 7-8.®Meriurut Laporan KOMNAS HAM tahun 2000, meskipun dalam UU No. 39/1999 tentang HAM telah

diaturmekanisme pemilihan anggota komissioner namunjumlah komissionerKomnas HAM belummeneyesuaikandengan UU No. 39/1999, dan pada saat itu jumiah komissioner,seteiah dikurangi anggota yang meninggal danyang mengundurkan diri, komissioner tinggal 18 (deiapan belas) orang. Baca laporan tahun 2000 KomnasHAM, him.9. Pada pertengahan tahun 2001, Komnas HAM melalul Tim Independen yang dibentuknya telahmembuka peluang bag! warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mendaflarkan diri baik secaraindividual maupun meialui lembaga untuk rfienjadi komissioner. Tecatat547 lamaran dari masyarakat dan darijumiah itu yang loios seieksi Administraffsejumlah 55 orang dengam komposis 13 (tigabelas) orang dari unsur

104 JURNAL HUKUM. NO. 21 VOL 9. September 2002: 103-118

Sri Hastuti Puspitasari. Komrias HAM Indonesia Kedudukan

rekruitmen anggota Komnas HAM sesuai UUNO, 39 Tahun 1999, maka Komnas HAM akanmenjadi lembaga yang representatif dan jauhakan lebih independen dibandingkan denganpenunjukan dan pengangkatan oleh Presiden.

Mulai tahun 2000, Komnas HAM bekeijadengan visi dan misi yang teiah dirumuskan.®Visi Komnas HAM adalahHakAsasiManusiaUntuk Semua dan mempunyai misi sebagaiberikut:

1. Mewujudkan lembaga yang mandiri,profesiona!, representatif, berwibawa, dandipercaya oleh masyarakat nasionalmaupun intemasional.

2. Menegakkan, memajukan, memeliharaHAM

3. Membantu menyelesaikan pelanggaranHAM di Masyarakat

4. Menggerakkan pembangunan berwawasanHAM

5. Membangun jaringan kerjasama dengan

semua pihak.

Komnas HAM dalam PeraturanPerundang-Undangan di Indonesia

Berdasarakan Keputusan Presiden Ncmor50 tahun 1993, Komnas HAM memiliki tugassebagai berikut:1. Menyebariuaskan wawasan nasionai dan

intemasional mengenai Hak AsasiManusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyrakat intemasionai

2. Mengkaji berbagai instrumen PerserikatanBangsa-Bangsa tentang hak asasi manusiadengan tujuan memberikan saran-saranmengenai kemungkinan aksesi dan/atauratifikasi

3. Memantau, menyeiidiki peiaksanaan hakasasi manusia serta memberikanpendapat, pertimbangan dan saran kepadabadan pemerintahan negara mengenaipeiaksanaan hak asasi manusia

Perguruan Tinggi, 12 (duabeias) orang dari Pengacara. 5(lima) orang pensiunan TNI/Polri, 5(lima) orang dariLSM, 4(empat) orang dari pensiunan Jaksa, 3(tiga) orang dari PNS, 3(tiga) orang dari Pegawai ^asta dan2(dua) orang dari konsultan. Calon dari peneliti, senlman, pensiunan DPR, wartawan, Uiama, masing-masing1(satu) orang. Baca dalam Forum Keadilan No.27,7 Oktober 2001 .Namun demikian, rekruitmen calon anggotaKomnas HAM ini mendapat banyak sorotan sehubungan dengan muncuinya 12 (duabeias) calon anggotatambahan sehingga jumlah calon menjadi 67 (enam puluh tuju) orang. Keduabelas anggota tamb^an tersebutmenjadi polemik karena-mereka tidak lolos saringan dari awal. Baca berita Kompas.'Calon Anggota KomnasHAM Mendadak Jadi 67 Orang". Jumat 19 Oktober. 2001. Pemilihan anggota KOMNAS HAM (komissioner)yang sesuai dengan UU No. 39/1999 baru dapatdirealisaslkan mulai pertengahan tahun 2002 dan pada tahun2002 ini terpllih sebagai kelua KOMNAS HAM adalah Abdul Hakim Garuda Nusantara, seorang advokat danpembeia HAM serta aktivis organisasi non pemerintah ELSAM.

®Visi dan Misi komnas HAM baru dirumuskan tahun 2000 sebagai hasi! dari Lokakarya PerencanaanStrategis Komnas HAM Tahun 2000. Visi dan Misi ini mempeijeias keberadaan Komnas HAM sebagai lembagaIndependen dalam penegakan HAM di Indonesia.

105

4. Mengadakan kerjasama regional danintemasional dalam rangka memajukandan melindungi hak asasi manusia.Daya kerja Komnas HAM semula

mengundang berbagai keraguan dikarenakanberbagai alasan '11. Dibentuk hanya berdasarkan Keppres2. Kewenangan hanya memantau dan

menyelidlki. TIdak dijelaskan danditegaskanprosedur bagaimana luas lingkupkegiatannya.

3. Kewenangannya hanya sebatasmemberikan pendapat, pertimbangandan saran kepada pemeriritah.Meskipun hdnya berdasarkan Keppres,

dalam perjalanannya Komnas HAM telahdapatmenjalankan perannya untuk memantaukondisi HAM danmelakukan penyelidikan ataskasus-kasus pelanggaran HAM. Setidaknyadari catatan Komnas HAM adabeberapa kasusyang dapat dijadlkan bukti bag! kesungguhanKomnas HAM dalam upaya menegakkan HAMdl Indoesia.^

Landasan kerja bagi Komnas HAM yanghanya berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun1993 tampaknya banyak digugat banyak pihak.Komnas HAM sendiri melalui laporannya ditahun 2000 menyatakan:®

"kalau hanya dengan mendasarkan padakeputusan Presiden saja, maka Komnas

HAM tidak mungkin dapat mengungkapkansemua bentuk pelanggaran hak asasimanusia tersebut karena Komnas HAM

• tidak mempunyai kekuatan mandat untukmenanganinya."Kemudian padatahun1998, lahirlah sebuah

Ketetapan MPR Rl yang sedikit memperkuatlandasan yuridis bagi perlindungan danpenegakan HAM pada umumnya dan secarakhususmenguatkan keberadaanKomnas HAM.Menurut Ketetapan MPR Rl No. XVII/MPR/1998 Pasal 4, Komnas HAM diberikantanggungjawab untuk melakukan penyuluhan,pengkajtan, pemantauan.penejitian dan mediasitentang hak asasi manusia.

Lembaga yang diberi kewenangan untukmemberi perhatian pada masalah hak asasimanusia menurut Ketetapan MPR tersebutsebenarnya tidak hanya Komnas HAMmelainkan juga lembaga-lembaga TinggiNegara dan seluruh Aparatur Pemerintahsebagaimana disebutkan pada Pasal 1Ketetapan MPR tersebut yang berbunyi:

"Menugaskan kepada Lembaga-lembagaTinggi Negara dan seluruh AparaturPemerintah, untuk menghormati,menegakkan dan menyebarluaskanpemahaman mengenai hak asasi manusiakepada seluruh masyarakat".Pasal 1 TAP MPR Rl No.XVII/MPR/1998

Itu menegaskan bahwatanggungjawab dalam

' Komnas HAM. "Peranan dan Kedudukan Komnas HAM SesusI dengan TAP MPR No. XVII/MPR/1998tentang Hak Asasi Manusia', makalah dalam seminarmemperingati50tahun PIAGAM HAM, diselenggarakanoleh Universitas Kristen Indonesia. (Jakarta, 16 Desember 1998), him 4.

®Beberapa contoh kasus yang dapat ditangani Komnas HAM antara Iain Peristiwa LIquisa 12Januri 1995,Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang buruh yang tewas mengenaskan di Sidoaijo Jawa Tlmur, Proses lit"gasiterhadap Dwi Sumadji selaku tesangka dari kasus terbunuhnya wartawan Udin di BantuI Yogyakarta, Kasustanah didusun Tanjungsari, Kabupaten Lampung Utara. Ibid.

®Laporan Tahun 2000 Komnas HAM, op.cit., him 5.

106 JURNALHUKUM. NO. 21 VOL. 9. September 2002: 103-118

Sri Hastuti PuspHasari. Komnas HAM Indonesia Kedudukan

menumbuhkan kesadaran akan penghargaan setingkat dengan lembaga negara lainnya.dan perlindungan HAM berada di pundak Dalam Pasal 1angka 7tidak disebutkan apasegenap elemen bangsa. Jadi penagakan HAM yang dimaksud lembaga negara itu merupakantidak hanya menjadl tanggungjawab Komnas lembaga tinggi negara, Jika demikian, makaHAM semata. sistem ketatanegaraan Rl, lembaga

Meskipun telah ada penegasan tugas tinggi negara tidak hanya OPR. Preslden.DPA,Komnas HAM dalam Ketetapan MPR, namun BPK dan MA saja. Komnas HAM menjadi salahKetetapan MPR tersebut merupakan Instrumen satu lembaga tinggi negara yang kedudukannyayang tidak langsung mempunyai kekuatan sejajar dengan lembaga-lembaga tinggipraktis. Maka dari Itu, instrumen tersebut belum tersebut. Oleh karena itu, sebagaimanamampu memberi jaminan legal bagi kerja lembaga-lembaga tinggi lainnya. Komnas HAMKomnas HAM selanjutnya. harus melakukan Progress Report di depan

Kekuatan dan kepastian hukum bagi kerja lembaga tertinggi negara, yaitu MPR. Ketiga, dariKomnas HAM selanjutnya bam terjadi pada sudut fungsinya, Komnas HAM menjalankantahun 1999 ketika diundangkan UU No 39 fungsl negara dibidang hak asasi manusiaTahun 1999tentangHakAsasiManusia.Dalam dengan kewenangan melakukan pengkajian.Pasal 1angka 7 UU No 39/1999'disebutkan penelitian, penyuluhan, pemantauan, ataujjafiwa* medlasi. Fungsi ini apabila dilihat dari teori

"Komisi Nasional Hak asasI Manusia adalah pemisahan kekuasaan klasik belum begitu jelaslembaga mandirl yang kedudukannya terdapat di dalam lembaga apa.. Namunsetingkat dengan lembaga negara lainnya demikian, dilihat fungsl yang dibehkan undang-yang berfungsimelaksanakanpengkajian, undang, maka Komnas HAM menjalankanpenelitian, penyuluhan, pemantauan. atau ' fungsi yang spesifik dibidang HAM. Sehinggamediasi hak asasi manusia". Komnas HAM menjalankan fungsl eksekutif dlDari ketentuan di atas, dapat dilakukan bidang penegakan dan pemajuan HAM dan

suatu penelaahan tentang Komnas HAM dalam kewenangan itu diberikan oleh UU.struktur organlsasi negara. Pertama, Komnas Pada bab VII, Pasal 75 hingga Pasal 99Ham merupakan lembaga mandlri. Suatu UU No 39/1999 terdapat pengaturan Komnaslembaga yang mandiri dapat dilnterpretaslkan HAM secara leblh rlnci balk dari seglsebagai lembaga yang bekerja tanpa campur kewenangannya maupun dari segi organisasltangan dari lembaga lainnya. Mengikuti teori kelembagaannya. Secara singkat pengaturanfrias politica, dalam struktur ketatanegaraan dalam pasal-pasal tersebut adalahi^"yang konvensFonal, hanya ada satu lembaga Pasal 75: tentang tujuan Komnas HAMyang bekerjanya mandlri yaitu lembaga Pasal 76;tentang fungsi, keanggotaan,peradilan. Kedua, kedudukan Komnas HAM kedudukan dan perwakilan

Disarikan dari Bab VII UU No.39/1999 tentang HAM. UU ini terdir! dari106 Pasal, disahkan dlJakartapada tanggal 23 September 1999 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 melauiLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 3886.

107

Komnas HAM di DaerahPasal77: tentang asasPasal 78; tentang kelengkapan Komnas HAM

dan Sekrelariat JenderalPasal 79: tentang Sidang ParipumaPasal 80:tentang Sub komisiPasal 81; tentang tugas Sekretariat Jenderal,

struktur dan mekanismepemllihan Sekjen

Pasa 82: tentang ketentuan Sidang Paripumadan Subkomisi dalamPeraturan Tata tertlb

Pasal 83: tentang keanggotaan, strukutur^pimpinan,pemllihan pimpinan dan

masa jabatannyaPasal 84: tentang persyaratan menjadi

anggota Komnas HAMPasal 85: tentang pemberhenlian anggota

Komnas HAM

Pasal 88: tentang tata cara pemllihan,pengangkatan sertapemberhentiananggota melalui Peraturari TataTertib Komnas HAM

Pasal 87: tentang kewajiban dan hak setlapanggota Komnas HAM

Pasal 88:tentang Aturan lebih lanjutmengenai Kewajiban dan hakanggota Komnas HAM dalamPeraturan Tata Tertib

Pasal 89:tentang tugas dan wewenangKomnas HAM dalam pengkajiandan penelltian, tentang tugas danwewenang Komnas HAM dalampenyuluhan HAM dan tentang tugasdan wewenang Komnas HANdalam pemantauan HAM

Pasal 90: tentang pengaduan pelanggaranHAM

Pasal 91: tentang pemeriksaan ataspengaduan kepada Komnas HAM

Pasal 92:tentang jaminan kerahasiaandalam pengaduan

Pasal 93:tentang cara pemeriksaanpelanggaran HAM

Pasal 94: tentang kewajiban pengadu, korbandan saksi untuk memenuhipermintaan Komnas HAM

Pasal 95: tentang upaya paksa denganbantuan ketua pe'ngadilan dalammelakukan pemanggllanseseorang yang menolak atau tidakdapat datang untuk memberikanketerangannya

Pasal 96: tentang penyelasaian melalui mediator dari Anggota Komnas HAMdan dapat diperkuat denganputusan Pengadilan Negeri

Pasal 97:tentang kewajiban Komnas HAMmenyampaikan laporannya kepadaDPR dan Presiden dengantembusan kepada MahkamahAgung.

Pasal 98:tentang anggaran Komnas HAMyang dibebankan kepada APBN

Pasai99:tentang Aturan lebih lanjutmengenai carapelaksanaan fungsi,tugas, dan wewenang KomnasHAM dalam Peraturan Tata TertibKomnas HAM.

Fungsi Komnas HAM secara terperincijuga terdapat di dalam pasal 89 UU No.39Tahun 1999. Fungsi tersebut secarasistematisterbagl ke dalam tiga bidang yaitu bidangpengkajian dan penelitian, bidang penyuluhan,pemantauan dan bidang mediasi.1. Fungsi bidang pengkajian dan penelitian

(Pasal 89ayat(1)):a. pengkajian dan penelitian berbagai

instrumen internasional hak asasimanusia dengan tujuan memberikan

108 JURNAL HUKUM. NO. 21 VOL 9. September 2002: 103-118

Sri Hastuti Puspitasari. Komnas HAM Indonesia Kedudukan

saran- saran mengenai kemungkinanaksesi dan atau ratifikasi

b. pengkajian dan penelitian berbagaiperaturan perundang-undanganuntuk memberikan rekomendasimengenai pembentukan, perubahan,dan pencabutan peraturanperundang-undangan yang berkaitandengan hak sasi manusia

c. penerbitan hasil pengkajian danpenelitian

d. studi kepustakaan, studi iapangan danstudi banding di negara lainmengenai hak asasi manusia

e. pembahasan berbagai masalah yangberkaitan dengan perlindungan.penegakan, dan pemajuan hak asasimanusia; dan

f. kerjasama pengkajian dan peneiitiandengan organisasi, lembaga, ataupihak iainnya, balk tingkat nasional, regional, maupun intemasional dalambidang hak asasi manusia.

2. Fungsi di bidang penyuluhan (Pasal 89ayat(2))a. penyebarluasan mengenai hak asasi

manusia kepada masyarakatb. upaya penlngkatan' kesadaran

masyarakat tentang hak asasi manusiamelalui lembaga pendidikan formalmaupun non formal serta berbagaikalangan Iainnya; dan

c. kerjasama dengan organisasi,lembaga,atau pihak Iainnya,baikditingkat nasional, regional, maupunintemasional dalam bidang hak asasimanusia

3. Fungsi di bidang pemantauan (Pasa! 89ayat(3))a. pengamatan pelaksanaan hak asasi

manusia dan penyusunan laporanhasil pengamatan tersebut

b. penyeiidikan dan pemeriksaanterhadap peristiwa yang timbul dalammasyarakat yang berdasarkan sifatatau lingkupnya patut diduga terdapatpeianggaran hak asasi manusia

c. pemanggilan kepada pihak pengaduatau korban maupun pihak yangdiadukan untuk dimintai dan didengarketerangannya

d. pemanggilan saksi untuk diminta dandidengar kesaksiannya dan kepadasaksi pengadu diminta menyerahkanbukti yang diperlukan

e. peninjauan di tempat kejadian dantempat iainnya yang dianggap periu

f. pemanggilan terhadap pihak yangterkait untuk memberikan keterangannyasecara tertulis atau menyerahkandokumen yang diperlukan sesuai denganaslinya sengan persetujuan KetuaPengadiian.

g. pemeriksaan setempat terhadaprumah, pekarangan, bangunan, dantempat-tempat Iainnya yang didudukiatau dimiliki pihak tertentu dengan

. persetujuan Ketua Pengadiianh. pemberian pendapat berdasarkan

persetujuan Ketua Pengadiian terhadapperkara terteritu yang sedang dalamproses peradilan, bilamana dalamperkara tersebut terdapat peianggaranhak asasi manusia dalam masalahpublik dan acara pemeriksaan olehpengadiian yang kemudian pendapatKomnas HAM tersebut wajib

• diberitahukan oleh hakim kepada parapihak.

4. Fungsi di bidang mediasi (Pasal 89 ayat

109

b.

c.

d.

e.

f.fi)'Jbvju.,

Komnasf"-HAM ^be'rtugas danberwen^nyvmelaktJkan^pns Qa. perdamaian kedua belah pihak

penyelesaian perkara melaui carakonsultasi, negosiasi, mediasi,konsiliasi, dan penilaian ahli.pemberian saran kepada para pihakuntuk menyelesaikan sengketamelalui pengadilanpenyampaian rekomendasi atassuatu kasus pelanggaran hak asasimanusia kepada pemerintah untukditlndaklanjuti; danpenyampaian rekomendasi atassuatu kasus pelanggaran hak asasi.manusia kepada Dewan PerwakilanRakyat Indonesia untuk ditindaklanjuti

Pengaturan Kbmnas HAM dalam UU No39/1999 cukup komprehensif, Namun demikian,apabila iembaga ini akan disejajarkan denganlembaga negara lainnya, maka sudahseharusnya Komnas HAM memlliki UU tersendiriyang mengatur segala hai ihwai mengenaiKorhnas HAM sebagaimana lembaga-lembaga negara yang lainnya juga diaturdengan UU terseniri."

Kemudian, didalam UU No. 26 tahun 2000tentang Pengadilan HAMJ^ Komnas juga diberikewenangan lUntuk menyelidiki pelangggaranHAM berat, sebagaimana terdapat di dalamBagian keempat, Pasal 18 hingga Pasa! 20. Pasal

18 menegaskan bahwa peneyelidikanpelanggaran HAM berat dilakukan oleh KomnasHAM dan Komnas HAM untuk keperiuan itu dapatmembentuk tim ad Hoc yang terdiri dari unsurKomnas HAM dan masyarakat.

• Selengkapnya, kewenangan penyelidikanyang diberikan kepada Komnas HAM dalamUU No. 26 tentang Peradilan 'HAM sebagaiberikut:

Pasal 18

(ayat (1)): Penyelidikan terhadappelanggaran HAM yang ,beratdilakukan oleh Komisi Nasionai HakAsasi Manusia

(ayat (2)); Komisi Nsional Hak asasiManusia dalam melakukanpenyelidikan sebagaimanaa dimaksuddalam ayat (1) dapat membentuk timad hoc yang terdiri atas KomisiNasionai Hak Asasi Manusia danunsur masyarakat.

Pasal 19

(ayat (1)): Dalam melaksanakanpenyelidikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18, penyelidikanberwenang:

a. melakukan penyelidikan danpemeriksaan terhadap peristiwiyang timbul dalaam masyarakatberdasarkan sifat atau llngkupnya

"Usulan tentang UU tentang Komnas HAM sebenamya sudah menjadi agenda tersendiri bagi KomnasHAM. Dalm seminar memperingati 50 Tahun Piagam HAM di UKI Jakarta. 16 Desember 1998, Komnas HAMtelah meiontarkan gagasan tentang RUU Komnas HAM. Namun akhirnya pengaturan Komnas HAM hanyadisisipkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tantang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentangPeradjian Hak Asasi Manusia. •

UU No. 26 Tahun 2000 terdiri dari 51 Pasaj, disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 2000 dandiundangkan pada tanggal 23 Nopember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 208 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4026.

110 JURNAL HUKUM. NO. 21 VOL 9. September 2002: 103-118

Sri Hastuti Puspitasari. Komnas HAM indor)esia Kedudukan

yang patut diduga terdapatpelanggaran hak asasi manusiayang berat;

b. menerima laporan atau pengaduandari seseorang atau kelompok or-ang tentang terjadinya pelanggaranhak asasi manusia yang berat, sertamencari keterangan dan bukti;

c. memanggil pihak pengadu, korbanatu pihak yang diadukan untukdiminta dan dklengarketeraangannya;

d. memanggil saksi untuk diminta dandidengar kesaksiannya;

e. meninjau dan mengumpulkanketerangan di tempat kejadian dantempat lainnya yang dianggap periu;

f. memanggil pihak terkait untukmemberikan keterangan secara

. tertulis ataumenyerahkan dokumenyang diperiukan sesuai denganaslinya;

g. atas perintah penyidik dapatmelakukan tindakan berupa;

1). pemeriksaan surat;2). penggeiedehan dan penyitaan;3). Pemeriksaan setempat terhadap

rumah, pekarangan, bangunan,dan tempat-tempat lainnya yangdiduduki atau dimiliki pihaktertentu;

4). Mendatangkan ahli dalamhubungan dengan penyelidikan.

(ayat (2)): dalam hal penyelidik mulaimelakukan penyelidikan suatuperistitiwa yang diduga merupakanpelanggaran hak asasi manusia yangberat penyelidik memberitahukan halitu kepada penyidik.

Pasal 20

(ayat (1)): Dalam hal Komisi Nasional HakAsasi Manusia berpendapat bahwaterdapat bukti permulaan yang cukup,telah terjadi peristiwa pelanggaranhak asasi manusia yang berat, makakesimpulan hasil penyelidikandisampaikan kepada penyidik.

(ayat (2)): Paling lambat 7(tujuh) had kerjasetelah kesimpulan hasil penyelidikandisampaikan, Komisi Nasional HakAsasi manusia menyerahkan seluruhhasil penyelidikan kepada penyidik.

(ayat (3)): Dalam hal penyidik berpendapatbahwa hasil penyelidikan sebagaimanadimaksud dalam ayat(2) masih kuranglengkap, ' penyidik segeramengembalikan hasil penyelidikantersebut kepada penyelidik disertaipetunjuk untuk dilengkapi dan dalaamwaktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalditerimanya hasil penyelidikan, penyelidikwajib melengkapi kekurangan tersebut

Melihat ketentuan dalam Pasal 18 hinggaPasal 20 UU No. 26 Tahun 2000, makakewenangan Komnas HAM menjadi semakinluas. Dengan demikiaan peran yang diberikankepada Komnas HAM menjadi semakin berat,dalam arti Komnas HAM temyata tidak sekedarmenjadi lembaga penyuluh kesadaran akanHAM, atau lembaga yang menerima pengaduanpelanggaran HAM dan melakukan medlasi,namun Komnas HAM sudah masuk dalamwllayah kerja dalam sistem peradilan pidanayaitu Komnas HAM menjalankan sebagian daritugas Polisi selaku penyelidik.• Peran tersebut menjadi sangatsignifikan

dengan harapan masyarakat yang begituantusias menyambut dengan keberadaanKomnas HAM sejak awal berdirinya. Secara

111

sosiologis Komnas HAM dapat menjaiankanperan yang dih'arapkari'oleh' masyarakat ataudalam teo.ri tentang role dari SoerjonoSoekanto, komnas HAM dapat menjaiankanideal, prescribed ro/e."

Di samping itu, kerja Komnas HAM yangkin! telah berjalan sesual amanat undang-undang seperti melakukan penyelidikan atasberbagal kasus pelanggaran HAM sepertikasus pelanggaran HAM Tanjung Priok, kasuspelanggaran HAM berat di Aceh, di Timor-Tlmur, di Maluku dan di Sampit, akansemakinmeneguhkan peranan Komnas HAM dalamkenyataan atau dalam teori role disebut performed, actual role."

Dari kewenangan Komnas HAM baik yangdiberikan oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia maupun oleh UU No. 26Tahun 2000 tentang Peradilan HAM yangmeliputi peran dalam bidang penelitian danpengkajian, penyuluhan, pemantauan, medlasidan penyelidikan sebagaimana telah diuraikandalam bagian kedua bab Ini, maka dilihat daricakupah rate yang dikemukakan oleh PumadiPurbacaraka dan Soeijono Soekanto," KomnasHAM telah menjadi lembaga publlk yangmemiliki kekuasaan, public services, kebebasandan kewajiban tertiadap kepentingan umum.

Melihat perantersebut, makaKomnas HAMharus mempunyai staf-staf yang mempunyaikemampuan untuk melakukan InvestigasIsebagaimana yang dimiliki oleh polisi.

Komnas HAM dalam Struktur

Ketatanegaraan Indonesia

Jika meninjau sejarah pembagiankekuasaan, maka keberadaan teori Montesquieumenjadi sangat krusial sebab hampir semuakonsep pembatasan kekuasaan dalam stmkturketatanegaraan suatu negara berpljak padateorlnya. Amerika serlkat merupakan negarapertama yang mengadopsi teori Montesquieudalam konstitusinya.

Pembatasan kekuasaan di Indoensia yangtercermin dalam konstitusinya, terutama UUD1945 juga mencerminkan adanya teoriMonetsquieu. Apabila kita meruntut sejarahpada saat pembicaraan mengenal RancanganUUD di BPUPKI tampak teori ini disinggung olehpara founding fathers. Dalam sidangnya tanggal11 Jull 1945, Maramis melontarkan gagasanuitvoerende macht, wefgei/ende macht dan •rechtelijke macht atau yang sering disebutsebagai Trias Politika supaya dclptakan dalamUUD Indoensia. Selengkapnya pendapatMaramis adalah:

"Saya berpendapat bahwa dalampreambule sudahditetapkan semuadasarJadI, saya minta supaya preambule itudibicarakan dan atas preambule itudidirikan hukum dasar. Saya berpendapatbahwa dengan Preambule kita tidak periumenyusun dasar dengan panjang lebar.Dalam pandangan saya asal pemerintahberjalan, kita sudah senang, arlinya polisi,

" Soerjono Soekanto, BeberapaAspekSosio Vbnd/sMasysrakaf (Jakarta: Penerbit Alumni; 1983), him47-48.

Ibid.

" Purnadl Purbacarakan dan Soerjono Soekanto mengemukan konsep role dari suatu subyek di dalamnegara atau yang dimiliki oleh suatu lembaga, badan, organisasl, pejabat dan warga negara mencakup soalkekuasaan, public services, kebebasan dan kewajiban tertiadap kepentingan umum. Baca Pumadi Purbacarakadan Soerjono Soekanto, MenelusuriSosiologi Hukum Negara (Jakarta: Rajawli Press, 1993), him 38.

112 JURNAL HUKUI^. NO. 21 VOL 9. September 2002: 103-118

Sri Hastuti Puspitasari. Komnas HAM Indonesia Kedudukan

kehakiman dan Pangreh Pradja kalausudah disusun serapih-rapinya, masyarakatsudah berjalan. Oleh karena itu sayamengusulkan disini supaya sesudah panitiakecil menerima preambule sebagai dasardari hukum dasar, Rita ciptakan disini tentangulevoerende macht, wegevende macht,dan rechtelijke macht. Jadi, mengingattigapasal dari Trias Politica, sebab yang laintoh tidak bisa dijalankan."^®Maramis memberikan sinyalemen bahwa

substansi UUD yang sedang dirancang padasaat itu harus menetapkan pembagian danpembatasan kekuasaan terutama kekuasaanmenjalankan undang-undang {uitvoerendemacht), kekuasaan membuat undang-undang{wetgevende macht) dan kekuasaan mengadili{rechtelijke macht). Bagi Maramis, Trias Poiicaitu dulu ditetapkan, sebab itulah yang periu dandengan adanya tiga hal tersebut, masyarakatbisa berjalan. '̂

Namun ideMaramis tidak bergulir dengantanpa hambatan. Artinya, usul Maramismenjadi perdebatan" di kalangaan anggotaBPUPKl yang hadir pada saat itu. Soekamo,misalnya menanyakan apakah ketiga lembagayang ditutarakan Maramis itu sudah cukupuntuk menjalankan keadilan sosial?^® Soekamoselanjutnya menyatakan bahwa Rusia telahmenolak Trias Politica, demikian juga Sun YatSen. Ada pula yang menganggap Trias Politica

itu kolot." Soepomo menambah pendapatSoekamo dengan pemyataan:

"Sekarang yang menjalankan cumaAmerika sendiri, meskipun aliran itu timbuldi Perancis tetapi di Eropa Barat tidakdijalankan dengan consequent. Jadidengan maksud itu yang menjalankanpekerjaan negara tidak bisa dipisah

' dengan princlpieel dari kekuasanpemerintahan. Sebab dalam praktik jugabadan yang membikin undang-undangdiseriahi juga pekerjaan pemerintahan,kehakiman juga juga diserahi pekerjaanpemerintahan dan pemerintah juga diberikekuasaan membikin undang-undang.Oleh karena itu menurut para ahli tidakcocok dengan praktir^"Inti dari perdebatan tersebut adalah

bahwa Trias Politica dijalankan tidak selaludengan pemisahan kekusaan secara murnitetapi juga dijalankan dengan pembagiankekuasaan sehingga ada lembaga yang dapatbekeija sama untuk satu kewenangan.

Pada akhimya, Trias Politica menjadi inspirasipembagian kekuasaan dalam UUD1945. NamunUUD 1945 tidak menganut pemisahan secara

' tegas sebab ada satu kewenangan yangdiserahkan pada dua lembaga, misalnyakekuasaan membuat undang-undang yang adapada parlemen dan Presiden. Di samping itu, UUD1945 tidak hanya mengenal tiga lemabaganegara yang secara formal disebut secara

!• Pendapat Maramis dalam sidang BPUPKl, tepatnya pada rapat panitia tiukum dasar tanggal 11 Juli1945. Dikutip dari Risalah Sidang BPUPKl dan PPKI28 Mei 1945 dan 22 Aguslus 1945, Sekretanat NegaraRepublik Indonesia, (Jakarta, 1998), him 234.

" Ibid., him242.«Ibid

'®/b/c/..hlm245.20 Ibid

113

I 'I

JekslilfsrdiSalbm=UUD1945!fti^a[Hkfert^\iamlembaga negafS! Baftftart RihV^s^te1§b"UUD1945 mengalami amandemen tiga kali,lembaga negara yang langsung disebut dalamkonstltusi, terutama setelah amandemanketiga ada tujuh lembaga ada tujuh dengantambahan Mahkamah Konstltusi.

Konsep Trias Politica dengan pemisatiankekuasaan secarategas menjadi pilitian yahgpenting ketika hampir kekuasaan negara didunia terletak pada satu tangan. IdeMontesquieu adalah agar tidak terjadipenyalahgunaan kewenangan sehinggakekuasaan negara periu dipisati dan dibatasi.

TRIAS POLillCA DI INDONESIAisl^

legislative Power Executive Power iudicialt'owe

DPR Presiden ' Lembaga Peradilar

Di Indoensia, pemisahan kekuasaansecara tegas memang tidak dianut. Hal in!terlihat daii fungsl legislative yang, dijaiankanoleti dua lembaga yaitu DPR dan Presiden.Keduanya sesuai dengan UUD 1945 harusbekerja sama dalam membuat undang-undang.

A. Hamid S Attamimi menegaskaan bahwaUUD 1945 dan Sistem Pemerintahan Negarayang diwujudkanya tidak membagi kekuasaan

negara menuruttrias politika, yaitu kekuasaanyang semata-mata membentuk peraturan-peraturan, yang semata-mata melaksanakannnyadan, kekuasaan yang mengadili sengketa-sengketa yang timbul akibat pelaksanaanperaturan—peraturan. UUD 1945 menganutsistem sendiri sesuai dengan teori bemegarabangsa Indonesia. '̂

Ketentuan tentang kerjasama antarlembaga negara tersebut kemudian dipertegasdengan TAP MPR No. lll/MPR/1978 tentangKedudukan dan Hubungan Tata KerjaLembaga Tertlnggi Negara Dengan/Atau AntarLembaga Tinggi Negara.

Kedudukan selalu berkaitan dengan posisidalam suatu sistem yang biasanya menunjuk.pada tempat-tempat vertikal. Setidaknya itu yangdikemukakan oieti Soerjono Soekanto dalamkonsepnya tentang kedudukan.^ Dalam bagantersebut di atas belum tampak kedudukanKomnas HAM secara vertikal adapada lembagayang mana. Penulis mencoba mendiskripsikankedudukan Komnas HAM dari sudut beberapabentuk hukum yang mendasarinya. Pertama,dari sudut pandang Keppres No 50Tahun 1993dimana komnas HAM merupakan lembagabentukan Presiden. Konsekvi/ensinya, KomnasHAM secara vertikal ada pada lembaga yangmembentuknya. Dengan demikian dalambekerjanya dan pertanggungjawabannyaKomnas HAM melakukan tial itu di bawati

pengawasan Presiden. Kedua, dari sudut TAP.MPR No. XVII/MPR/1998. Dalam Tap Iniditegaskan bahwa Komnas HAM sejajar denganlembaga tinggi negara lainnya. Dengan dem'ikian,

A. Hamid S.Attamimi dalam Dlsertasi Doktor berjudul" Peranan Keputusan Presiden Republik IndonesiaDalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusa Presiden YangBerfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV" (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), him 33.

^ Soerjono Soekanto, op.cff.

114 JURNAL HUKUM. NO. 21 VOL 9. September 2002:103-118

Sri Hastuti Puspitasari. Komnas HAM Indonesia Kedudukan

posisi vertikal Komnas ada di bawah MPRsebagaimana lembaga tinggi negara lainnyadalam setruktur ketatanegaraan R1 berdasarkanUUD1945 sebelum di amandemen. Ketiga, darisudut undang-undang pembentukannya. Olehkarena Komnas HAW! mendapat peran ataufungsi yang diberikan oleh produk legislative,yaitu UU, teaitama UU No. 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak AsasiManusia, maka Komnas HAM harusmenjalankan perintah undang-undang. Tugasuntuk menjalankan peran sesuai dengan apayang teiah diaturoleh undang-undang diawasioleh DPR." Sehingga secara vertikal posisiKomnas HAM berada pada lembaga yangmengeiuarkan UU. Mengingat UU di Indonesia dibuat oleh DPR bersama Presiden makaada dua .lembaga yang secara tidak langsungmengawasi Komnas HAM yaitu Presiden danDPR. Namun demikian, diiihat dari sifatkelembagaan Komnas HAM yang independent maka sudah sepatutnya DPR yangmeiakukan pengawasan. Mengapa DPR? Halitu disebabkan DPR merupakan representasiseiuruh rakyat Indonesia sehingga sudahsewajarnya lembaga yang meiakukanpelayanan publik di awasi oleh parlemen. Akantetapi dalam Pasal 1angka 7UU No. 39 tahun1999 ditegaskan bahwa kedudukan KomnasHAM setingkat dengan lembaga tinggi negarayang lain. Dengan demikian posisi vertikal

• Komnas HAM tidak merupakan. subordinatatau under dari lembaga tinggi lainnyameiainkan neben dengan lembaga tinggi yanglain. Namun demikian, dari sudut pemiiihan

anggota Komnas HAM menurut UU No 39Tahun 1999 Pasai 83 ayat (1) diiakukan olehDPR dan diresmikan oleh Presiden, maka

' Komnas HAM berada dalam pengawasanparlemen. Adapun peran Presiden adalahmeiakukan tindakan administratif yaitumeresmikan dalam Keputusan Presiden.Peresmian melalui Keppres itu diiakukan

. untuk njenjaga kemandirian Komnas HAMsebagaimana dijelaskan dalam penjelasanPasal 83 ayat (1). Seiain itu diiihat dari sudutpertanggungjawabannya, menurut Pasal 97UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM harusmelaporkan pelaksanaan fungsi, tugas dankewenangannya kepada DPR dan Presidendengan tembusan kepada Mahkamah Agung.Maka adadualembaga yang secaralangsungberkompeten dalam soai pertanggungjawabanKomnas HAM yaitu DPR dan Presiden. Dengandemikian, UU No. 39 Tahun 1999, menjadikandualisme posisi vertikal Komnas HAM.Perfamajika berangkat dari Pasal 1angka 7maka posisi vertikal Komnas HAM sejajardengan lembaga tinggi negara yang lainnya.Sedangkan diiihat dari prosedur pemiiihananggota (Pasai 83 ayat (1)) danpertanggungjawabannya (Pasal 97) makaposisi vertikal Komnas HAM ada pada dualembaga yaitu DPR dan Presiden. Setidaknyaini diiihat dari bentuk hukum yang mendasariKomnas HAM.

Kedudukan Komnas HAM juga dapatdikaji dari-sudut pandang fungsi yangdijaiankannya. Menurut UU No. 39 Jahun 1999tentang HAM, teruatama Pasai 89 ayat (4)Komnas HAM mempunyai fungsi Mediasi yang

^Fungsi DPR dalam prakteknya tidak hanya menjalankan fungsi legislative yaitu membuatundang, namun DPR sebagai parlemen yang anggotanya mempakan representasi dari konstituennya, meiakukanfungsi pengaiwasanterhadapjaiannyapemerintahan.

115,

riieljpiiti: perdpjiialan piHak yanpSi^elislh danpenyelesaian^perkara melaTui kohsultasi,mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaianpara ahli, maka Komnas HAM menjalankansebagian kecil fungsi peradilan, sebablangkah-langkah tersebut, ter'utama perda-maian para pihak yang berselisih, konsiliasi danpenilaian para ahli tertiadap suatu kasus Jugadilakukan oleh lembaga peradilan." Kemudianberdasarkan UU No 26 Tahun 2000 tentangPengadiian HAM terutama Pasal 18.19 dan 20,Komnas HAM menjalankan fungsi penyelidikanterhadap kasus pelanggaran HAM berat.Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, makakedudukan Komnas HAM berada pada sistemperadilan.

Penentuan kedudukan Komnas HAMdalam strukturketatanegaraan R! berdasarkanhal-hal yang telah diuraikan dl atas menunjukkanposisi yarig beragam. Berdasarkan hukum yangmembentuknya, posisi Komnas HAM, perfamaberada di bawah lembaga kepresidenan,kedua berada sejajar dengan lembaga tingginegara yang lainnya.dan ketiga ada dibawahlembaga legislative. Kemudian berdasarkanberdasarkan fungsi mediasi dan penyelidikan,posisi Komnas HAM berada pada lingkaranstruktur lembaga peradilan.

Dibawah Keppres No 50 Tahun 1993Komnas HAM merupakan lembaga yangdibentuk oleh Presiden dalam kapasltasnyasebagai kepala eksekutif. Secara teorltis,

kewenangan Presiden membentuk KomnasHAM melalui Keputusan Presiden, merupakan

• kewenangan penuh sebagai penyelenggarapemerintahan. Jellinek mengatakan bahwakewenangan penyelenggaraan pemerintahansecara formal mengandung unsur mengatur danmemutus dan secara material mengandung unsurmemeri.ntah dan menyelenggarakan." Dalam

• dimensi ini fungsi yang diperankan Komnas —seperti fungsi mengadakan gerakan penyadaranHAM melalui penelitian, penyuluhan dan pelatihansecara luas— tidak teriepas dari unsur turutmenyelenggarakan pemerintahan. Sehinggakedudukan Komnas juga berada dibawahlembaga eksekutif. Sementara itu, dalam fungsimediasi dan penyelidikan, Komnas HAMmenjalankan fungsi semi judicial, sehinggasecara fdak langsung Komnas HAM mempunyaihubungan dengan institusi peradilan.

Fungsi semi judicial ini merupakankewenangan sub-poena dimana Komnasmempunyai kewenangan investigasi. Namundemiklan, kewenangan ini sesungguhnyamempunyai standar intemasional."

SImpulan

Komnas HAM merupakan the body stateyang dimaksudkan bekeija secara independen.Jaminan independensi Komnas HAM itu harusdimulai dari posisi vertikal yang jelas dalamstruktur ketatanegaraan. Melihat beberapa

" Fungsi yang dimaksud tidak untuk semua jenis perkara sebab dalam sistem hukum di Indonesia, untukperkara-perkara Pidana, fungsi penyelesaian dengan cara perdamaian, apalagi negosiasi dan konsiliasi hampirtidak pemah dilakukan. Fungsi tersebut lebih banyak dipraktekkan pada perkara yang bersifat keperdataan.

®Pendapat Jellinek sebagaimana dikutip oleh AHamid S. Attamimi.Op.C/f. him 32.SAHRDC -HRDC, The Indonesian NationalHuman Rights Commission: The Formative Year, SAHRDC,

New Delhi. India, 2000, sebagaimana diterjemahkan oleh Agung Yudhawiranata. Komnas HAM dan Pn'nsip-Pn'nsip Paris, Sebuah Gugatan (Jakarta: Els^, 2001), him 27.

116 JURNAL HUKUM. NO. 21 VOL. 9. September 2002: 103-118

Sri Hastiii Puspitasari. Komnas HAM Indonesia Kedudukan

peraturan perundang-undangan yang menjadidasar yuridis keberadaan Komnas HAM diIndonesia, agaknya belum cukup memberijamlnan'bagi independensi komnas HAM. •Bahkan dasar yuridis itu bisa jadi cukupmenyuiitkan Komnas HAM untuk secara leluasamenjalankan tugas-tugasnya. Apaiagi KomnasHAM tidak semata-mata bekerja atas dasarprinsip hukum nasionai, tetapi juga prinsip-prinsip dalam lapangan hukum Intemasionalyang berkaitan dengan masalah HAM.Memang independensi Komnas HAM tidaksemata-mata dilihat dari dasaryuridisnya tetapijuga hams diiihat dari berbagai macam ranah,seperti anggarannya berasal dari mana,rekmitmen anggotanya bagaimana, komposisianggotanya terdiri dari kalanganmanasaja.Namun demikian-, ranah-ranahtersebut pada dasamya harus masuk dalamaturan hukum yang memberi legitimasi bagikedudukan dan peran Komnas HAM di Indonesia.

♦

Daftar Pustaka

Attamimi. A. Hamid S. "Peranan KeputusanPresiden Repubiik Indonesia DalamPenyelenggaraan PemerintahanNegara. Suatu Studi Analisis MengenaiKeputusan Presiden Yang BerfungsiPengaturan Daiam Kumn Waktu Peiila

. I- Pelita iV", Disertasi Doktor di Univer-sitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Komnas HAM. "Peranan dan KedudukanKomnas HAM Sesusi dengan TAP MPRNo. XVIl/MPR/1998 tentang Hak AsasiManusia." Makalah dalam seminarmemperingaf/ 50 tahun PIAGAM HAM.Diselenggarakan oleh Universitas

Kristen Indonesia, Jakarta: 16Desember 1998.

_,Laporan Komnas HAMTahun 1999, Jakarta: Komnas HAM,1999.

_,Laporan Komnas HAMTahun 2000, Jakarta: Komnas HAM,

.2000.

Lay, Cornells dan Pratikno. Komnas HAMdibawah Rezim Otoritarian, FISIPOLUGM, 1998.

Purbacarakah, Purnadi dan SoerjonoSoekanto. MeneiusuriSosiologiHukumNegara. Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Puspitasari, Sri Hastuti. "Kedudukan danPeran Komnas HAM dalam StrukturKetatanegaraan Indonesia", Thesispada Program Pascasarjana llmuHukum Universitas Indonesia, Jakarta,

• 2002.

Repubiik Indoensia, Tap MPR No ill/MPR/1978.

, Tap MPR No XVII/MPR/1998.

Undang-Undang No. 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia. Lembaran Negara RepubiikIndonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara RepubiikIndonesia Nomor 3886.

j Undang-Undang No 26Tahun 2000 tentang Peradilan HakAsasi Manusia. Lembaran NegaraRepubiik Indonesia Tahun 2000Nomor 208 dan Tambahan LembaranNegara Repubiik Indonesia Nomor 4026.

117

Keputusan^PresidenRepublik Indonesia'No>50 Tahiin 1993tentang Pembentukan Komisi NasionalHak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Rl, Risalah SidangBPUPKIdan PPKI28 Mei 1945dan 22 Agustus1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.

SAHRDC -HRDC, The Indonesian National Smith, Jessica M.R., Komnas HAM andPoiiti-

118

Human Rights Commission: The Formative Year, SAHRDC, New Delhi, India, 2000, sebagaimana diterjemahkanoleh Agung Yudhawiranata, KomnasHAM dan Prinsip-prinsip Paris, SebuafiGugatan, Jakarta; Elsarh, 2001.

calOfHuman Rights inIndonesia, Australian National University, 1998.

Soekanto, Soerjono. Beberapa Aspek SosioYuridis Masyarakat, Jakarta: PenerbitAlumni, 1983.

O

JURNAL HUKUM. NO. 21 VOL 9. September 2002: 103-118