Kode Etik Mediator_MAS.ppt (New Version)

TANGGUNG JAWAB PROFESI(MEDIATOR)

Mas Achmad Santosa

Alternative Dispute ResolutionIndonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Kode Etik Profesi HukumMengapa Perlu ???

• 1972-1977 Gallup Poll On The Honesty of the Lawyers (Honesty & Ethical Standards): 26% sampel dikategorikan memiliki/memenuhi/melaksanakan standard profesi yang tinggi/sangat tinggi;27 % dikategorikan standard profesinya sangat rendah

• 1978 Survey Virginia Bar Association: 1 dari 5 lawyers gagal dalam menjalankan tugasnya dalam memenuhi kepuasan kliennya (dipandang dari sudut standar pelayanan jasa profesional)

• 1977 mulai ada geliat dan perdebatan perlu profesional legal ethics (American Law Schools Association) mengusulkan kuliah wajib di FH : Professional Responsibility atau legal ethics, Model Rules of Professional Conduct (text dan materi kasus)


Faktor Penentu Efektifitas Internalisasi Pedoman Perilaku/Etika Profesi Hukum

• Keberadaan Kode Perilaku yang komprehensif, jelas dan terkait dengan prinsip universal

• Kemampuan Pimpinan memberikan contoh• Majelis Kehormatan (bias, esprit de corps,

komposisi orang) • Keindependenan lembaga terkait dalam

Menindaklanjuti Rekomendasi Majelis Kehormatan

• Bagi profesi penegak hukum negara , dukungan jaminan negara terhadap kelayakan keamanan, kesejahteraan dan fasiltas

• Effective pressure from without (koalisi konsumen jasa hukum, polling dlsb sebagai pressure)


Kenapa Perlu Kode Etik Profesi???

4 unsur/elemen profesi: • a specialized body of knowledege (memiliki

pengetahuan/ketrampilan yang khusus/special yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang);

• a commitment to the social good (ketrampilan digunakan untuk kepentingan orang banyak/welfare of others);

• ability to regulate itself (otonomi tetapi dibatasi oleh self regulation yang dibentuk oleh komunitas profesi itu sendiri);

• sosial status yang tinggi (high social status). Karena memiliki pengetahuan/ketrampilan yang sangat spesifik, power, komitmen sosial, dan otonomi, maka profesi tersebut menjadi sangat elit dalam strata masyaraka, esteemed, serta dihargai (respected by others)


Kesimpulan

• To be a Professional requires professional ethics

• A Failure to master the skills of professioal ethics signals one’s failure to be a professional

(Davis & Elliston, 1986)


Poin Diskusi

• Bagaimana Pertumbuhan etika profesi (terkait dengan sarjana hukum) Di Indonesia?

• Apakah profesi Hakim, Jaksa, Advokat, Arbiter, Mediator sudah memiliki dan menginternalisasikan kode etik/perilaku ?

• Adakah kaitan kode etik profesi hukum dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum di Indonesia?

• Peran Fakultas Hukum ?

I. Modus Operandi & Akar Masalah Mafia Hukum


A. Sebelum ada perkara

Menerima uang, hadiah atau fasilitas dari pengusaha,

Advokat atau markus sebelum ada perkara (membangun

hubungan baik) – terjadi di pengadilan dan seluruh institusi

penegak hukum lain


B. Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan

1. Pungutan liar saat menerima laporan2. Memproses, menghentikan,

mempercepat atau memperlambat proses penanganan perkara karena faktor non hukum

3. Menggantung status terperiksa, saksi atau tersangka (agar tidak menjadi tersangka atau terdakwa)

4. Melepaskan tersangka, terdakwa atau terpidana karena faktor non hukum


B. Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan, lanjutan

6. Penyalahgunaan Upaya Paksa (penangkapan, penahanan, penangguhan penahanan, penyitaan, dsb)

7. Memperlemah dakwaan atau mengurangi ancaman hukuman

8. Penawaran penggunaan advokat tertentu


C. Persidangan dan Eksekusi

1. Penyalahgunaan kewenangan penahanan2. Mempercepat atau memperlambat proses

penyelesaian perkara3. Penipuan seolah-olah bisa membantu

penyelesaian perkara4. Rekayasa bukti, persidangan, dsb5. Rekayasa penentuan Majelis Hakim dan

Memutus Perkara sesuai pesanan6. Tidak melakukan eksekusi sesuai ketentuan7. Menyalahgunakan barang sitaan 8. Fasilitas khusus di Rutan atau LP


Kelemahan Manajemen SDM

(sistem rekrutmen s/d evaluasi kinerja lemah)

Kelemahan Kepemimpinan(kelemahan integritas,

ketegasan, kemampuan dan ketegasan dorong

perubahan, dsb)

Kelemahan Sistem Penanganan Perkara

(minim checks and balances & akses informasi, diskresi terlalu besar)

Minim Gaji, Tunjangan &

Anggaran

Kelemahan Peraturan

(perlindungan pelapor minim, tidak ada pembuktian terbalik peningkatan kekayaan tidak

wajar, dsb)

Kelemahan Pengawas & Pendispilinan

(pengawasan kurang ketat, sanksi ringan bagi oknum yang salah, integritas pengawas dipertanyakan, dsb)

II. Akar Masalah


MEDIASI

• Sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan

• Adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator (penengah) terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu

• Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa

• Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan-keputusan selama proses perundingan berlangsung

• Mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatanyang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa


MEDIATOR

• Pihak ketiga yang dapat diterima (acceptable) diartikan, bahwa para pihak yang bersengketa mengizinkan pihak ketiga untuk terlibat ke dalam sengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian. Akseptabilitas ini tidak berarti, bahwa para pihak selalu berkehendak untuk melakukan atau menerima sepenuhnya apa yang dikemukakan pihak ketiga


Syarat Mediator

• Kemampuan dan ketrampilan mendengarkan (cepat, tepat, menyederhanakan, reformulasi, re-phrase, mensistimatisasikan)

• Integritas (tidak tercela) • Kemampuan mempengaruhi• Sabar• Kemampuan mengundang respek dan

kepercayaan dari para pihak


The Association for Conflict Resolution (ACR)’s Ethical Standards of Professional Responsibility(Established 1973, Adopted 1986)

Tujuan• Memberikan Definisi tentang profesi dispute

resolution;• Edukasi masyarakat• Sebagai pemberitahuan kepada pengguna jasa

DR


Kode Etik Profesi Mediator

• Penerapan• Ruang Lingkup• Tanggung Jawab Secara Umum• Tanggung Jawab kepada Pihak Yang Bersengketa• Impartiality• Informed Consent• Confidentiality• Conflic of Interest


Kode Etik Profesi Mediator

• Promptness• Kepentingan Yang Terwakili (Unrepresented

Interess)• Penggunaan Berbagai Prosedur DR (Use of

Multiple Procedures)• Latarbelakang dan Kualifikasi (Background &

Qualification)• Keterbukaan Tarif (Disclosure of Fees)• Dukungan Terhadap Profesi (Support of the

Profession)• Sikap/Tanggung Jawab Apabila Menghadapi

Kasus/Pihak Yang serupa (Responsibilities of Neutrals Working On The Same Cases)

• Iklan dan Solisitasi (Advertising and Solicitation)


Responsibilities to the Parties

• Impartiality– “freedom from favoritism or bias either word or by action,

and a commitment to serve all parties as opposed to a single party”

• Informed Consent– Kewajiban mediator untuk menjamin seluruh pihak

memahami proses yang akan ditempuh, prosedur, peranan mediator, dan hubungan para pihak dengan mediator

• Kerahasiaan (Confidentiality)– Kerahasiaan sangat krusial dalam proses DR. Mendorong

keterusterangam (candor), a full exploration of the issue, meningjkatkan kadar kenetralan pihak ketiga/mediator


Responsibilities to the Parties (Lanjutan)

• Conflict of interest– Dalam posisi pihak ketiga merasakan ada COI harus

mundur atau kalau ada keraguan perlu ada disclosure kepada para pihak.

• Promptness– Kewajiban pihak ketiga untuk secara optimal untuk

memperlancar proses

• The Settlement and Its Consequences– Walaupun pihak ketiga harus bersikap netral namun

terdapat kewajiban untuk menjelaskan semua konsekuensi dari perjanjian yang disepakati dan menjamin para pihak merasa puas. Kalau tidak terjadi maka kewajiban pihak ketiga untuk memberikan saran/nasehat.

KODE ETIK MEDIATOR

(DRAFT)


BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1• Kode etik ini hanya mengikat orang-orang yang

menjalankan fungsi mediator yang tercantum dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003.

• Bagi hakim yang melaksanakan fungsi mediasi berlaku kode etik hakim.

Pasal 2• Mediator bertanggungjawab kepada para pihak

yang dibantunya dan terhadap profesinya.


BAB IIKEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3• Mediator wajib memelihara dan mempertahankan

ketidakberpihakannya terhadap para pihak, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku.

• Mediator dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator

• Dalam menjalankan fungsinya, mediator wajib beriktikad baik, tidak berpihak, dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.


Pasal 4• Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi

sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.

• Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa segala bentuk penyelesaian atau kesepakatan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.

• Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator.


Pasal 4 (ljt)• Mediator wajib menghormati hak para pihak,

antara lain, hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.

• Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu kesepakatan.

• Mediator wajib menjaga kerahasian informasi yang terungkap di dalam proses mediasi, kecuali dalam kasus-kasus sengketa publik yaitu sengketa perdata yang menyangkut kepentingan publik sebagai dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003.


Pasal 5• Terkecuali dalam sengketa publik yaitu sengketa

perdata yang menyangkut kepentingan publik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2003, mediator wajib memelihara kerahasiaan segala sesuatu, baik dalam bentuk perkataan, notulen atau catatan, maupun fotokopi dokumen yang terungkap dalam proses mediasi.

• Mediator dilarang untuk mengungkapkan segala sesuatu yang terungkap dalam proses mediasi, baik dalam bentuk perkataan, notulen atau catatan, maupun fotokopi dokumen kepada hakim yang memeriksa perkara selama proses mediasi berlangsung maupun setelah para pihak gagal mencapai kesepakatan.


Pasal 6• Seseorang dilarang untuk menjadi mediator dalam

sebuah sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya merupakan konflik kepentingan.

• Dalam hal mediator mengetahui adanya konflik kepentingan atau potensi konflik kepentingan, ia wajib menyatakan mundur sebagai mediator dalam sengketa yang akan atau sedang dalam proses mediasi.

• Seorang mediator yang juga berprofesi sebagai pengacara atau advokat dan juga mitra dalam firma hukumnya dilarang menjadi penasehat hukum salah satu pihak dalam sengketa yang sedang ditanganinya dalam proses mediasi sekiranya proses mediasi gagal menghasilkan kesepakatan. sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003.


Pasal 7• Mediator yang berhak untuk memperoleh

honorarium dari para pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003, wajib terlebih dahulu membuat kesepakatan tertulis dengan para pihak tentang honorarium dimaksud sebelum ia menjalankan fungsinya.

• Mediator dilarang mendasarkan honorarium pada prosentase hasil akhir.

• Mediator dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari salah satu pihak selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).


BAB IIIPENGAWASAN

Pasal 8• Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik oleh

mediator, Ketua Pengadilan Negeri sesegera mungkin membentuk tim untuk memeriksa kebenaran pengaduan para pencari keadilan tentang terjadinya pelanggaran tersebut.

• Tim sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) terdiri atas tiga orang dan diketuai oleh Ketua Pengadilan Negeri

• Ketua tim sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas sesegera mungkin memanggil mediator yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik untuk memberi kesempatan kepadanya memberikan klarifikasi atau pembelaan diri.


Pasal 8• Ketua Pengadilan Negeri wajib sesegera mungkin

menjatuhkan sanksi berupa penghapusan nama seorang mediator dari daftar mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 jika seorang mediator telah dikenai sanksi peringatan tertulis dua kali karena pelanggaran kode etik.

• Mediator yang telah dihapus dari daftar tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi mediator di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003.


BAB IV SANKSI

Pasal 9Jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap

pelanggaran kode etik adalah:– Teguran Lisan– Teguran tertulis– Penghapusan sementara nama dari daftar mediator di

Pengadilan Negeri – Penghapusan nama dari daftar mediator di Pengadilan

Negeri

Kode Etik Mediator_MAS.ppt (New Version)

Documents

Transcript of Kode Etik Mediator_MAS.ppt (New Version)