Kerjasama“Segitiga Maritim Dunia” Indonesia-Tingkok-Rusia ...

188. Jurnal PIR Vol.1 No. 2 Februari 2017 ISSN:2528-7192

Kerjasama“Segitiga Maritim Dunia” Indonesia-Tingkok-Rusia:

Membangun Keamanan Maritimasia Tenggara

Adi Rio Arianto

(Dosen HI Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)

Email: [email protected]

Abtsract

The strategic cooperation among Indonesia-China-Russia in the Maritime sector can

significantly boost the position of Indonesia as a key Southeast Asian Maritime Security. It

can be understood through a series of cooperation by Indonesia, China, and

Russia,through schemes: (1)Silk Road Economic Belt (SERB) and the Maritime Silk Road

Point (MSRP), (2)Cooperation of Siberia and Far East, and (3)Cooperation “Poros

Maritim Dunia.” This cooperation reflects that the model of Indonesia foreign policy has

been able to influence the behavior of Russia and China both structural and relational in

protecting and maintaining the Southeast Asia Maritime security. The forming of Southeast

Asia Maritime security involving actors outside the region such as Russia (Eurasia), China

(East Asia), and the United States (Asia-Pacific) also influence the World Maritime

Security models. Thus, Russia and China are advocates for strengthening the position of

Indonesia as the key of Southeast Asia Maritime security, which in turn impact on World

Maritime Security Architecture.

Keywords: Indonesia, Russia, China, Maritime Security, Southeast Asia

Abstraksi

Kerjasama strategis Indonesia-Rusia-Tingkok di sektor Maritim secara signifikan mampu

mendorong posisi Indonesia sebagai kunci Keamanan Maritim Asia Tenggara. Hal ini

dapat dipahami melalui serangkaian kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia kepada

Rusia dan Tingkok melalui skema: (1)Silk Road Economic Belt (SERB) dan Maritime Silk

Road Point (MSRP), dan (2)Kerjasama wilayah Siberia dan Far East, dan (3)Kerjasama

Poros Maritim Dunia. Kerjasama ini mencermikan bahwa model Politik Luar Negeri

Indonesia telah mampu mempengaruhi perilaku Rusia dan Tiongkok baik secara struktural

maupun relasional dalam menjaga dan memelihara keamanan Maritim Asia Tenggara.

Pemeliharaan Keamanan Maritim Asia Tenggara yang melibatkan aktor luar kawasan

seperti Rusia (Eurasia), Tiongkok (Asia Timur), dan Amerika Serikat (Asia Pasifik)turut

mempengaruhi model pemeliharaan Keamanan Maritim Dunia. Dengan demikian Rusia

dan Tingkok adalah penyokong bagi penguatan posisi Indonesia sebagai kunci keamanan

Maritim Asia Tenggara yang pada akhirnya berimbas pada Arsitektur Keamanan Maritim

Dunia.

Kata kunci: Indonesia, Rusia, Tiongkok , Keamanan Maritim, Asia Tenggara

I. Pendahuluan

mailto:[email protected]

Adi, Kerjasama “Segitiga Maritim Dunia”…189

Indonesiamenjadi lebih kuat di Asia Tenggara dan dunia setelah skema Poros

Maritim Dunia Indonesiadisandingkan denganskema Jalur Sutra Maritim

Tiongkok.Penggabungan kedua skema ini sangat signifikan diangkatuntuk menjadikan

Indonesia sebagaikunci Keamanan Maritim Asia Tenggara dan dunia. Adapun,Jalur Sutra

Maritimmerupakan rute perdagangan yang menghubungkan Eropa dan Asia Tengah dan

Timur, serta jalur energi dari Afrika ke Asia Selatan dan Asia Timur. Hal ini mendorong

Tiongkokmenendirian Bank Investasi Infrastruktur Asia senilai US$50 miliar serta

program Dana Jalur Sutra Maritim sebesar US$40 miliar (Xinhuanet, 2014).

Kerjasama Indonesia-Tingkokdi sektor Maritim sangatlah signifikan. Jalur Sutra

Maritim bersinggungan dengan konsep tol laut Indonesia sebagai pondasi Poros Maritim

Dunia Indonesia yang digagas oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo. Peta berikut

menunjukkana persinggungan yang dimaksud.

Gambar 1. Peta irisan Jalur Sutra Maritim Tiongkok dan Poros Maritim Dunia Indonesia

(Nusantaranews.co, 2016)

Rute jalur Sutera meliputi Eropa, masuk Laut Merah di Afrika, lalu ke Samudra Hindia,

terus menuju India, Bangladesh, Burma, kemudian masuk ke Indonesia melalui Selat

Malaka. Juga menyusur lewat selatan yang masuk Selat Lombok, Selat Sunda, Selat Wetar,

Selat Sunda, lalu terus ke utara, lantas masuk ke Laut Tiongkok Selatan. Ini membuat tensi

di Laut Tiongkok Selatan meningkat.

Selanjutnya, semakin menajamnya konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok di

kawasan Asia Tenggara, berakibat memburuknya hubungan antara Filipina (sebagai sekutu

tradisional Amerika Serikat) dan Tiongkok. Terbukti dengan timbulnya konflik perbatasan


antara Filipina dan Tiongkok terkait klaim wilayah Laut Tiongkok Selatan. Sehingga

Tiongkok telah mengucilkan Filipina dengan menghindari negara kepaluan itu dalam rute

Jalur Sutra Maritim. Di sisi lain, pemerintahan Joko Widodo memang serius untuk

membangun keseimbangan baru menghadapi dominasi pengaruh Amerika dan sekutu-

sekutu baratnya di Asia Tenggara.Oleh arena itu, kerjasama strategis bidang maritim

dengan negara lain––selain Tiongkok––mesti diciptakan.Rusia adalah mitra strategis

Indonesia, selain Tiongkok. Presiden Rusia, Vladimir Putin telah mengisyaratkan untuk

bekerjasama dengan negara-negara mitra ASEAN. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia

Pacific Economic Cooperation (APEC) di Beijing November 2014, Putin ingin

memanfaatkan potensi kerja sama Rusia-Asia Tenggara (Tempo, 2014).

Keunggulan yang ditawarkan Putin adalah wilayah Siberia dan Far East. Pada KTT

G20 tahun 2013, Rusia mempunyai program unggulan terkait proyek pembangunan

infrastruktur darat dan maritim.Adapun, Program of Development of Siberia and Far East,

merupakanprogram kerjasama pembangunan infrastruktur yang dicanangkan sebagai

prioritas oleh pemerintahan Joko Widodo (RBTH Indonesia, 2014).Hal ini mampu

menciptakan kerjasama Indonesia-Rusia melalui skema Transit Jalur Kereta Api Siberia.

Termasuk kerjasama infrastruktur Maritim sesuai konsepsi Poros Maritim Dunia.

Kerjasama ini bisa bermanfaatuntuk memperkuat nilai strategis Indonesia.Dengan

demikian, tulisan ini berfokus pada bagaimana pengaruh kerjasama Indonesia-Tiongkok-

Rusia di sektor Maritim dalam upaya mendorong Indonesia sebagai kunci Keamanan

Maritim Asia Tenggara yang berimbas pada keamanan maritim dunia?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, berikut kerangka teoritikal yang digunakan

yaitu: (1)konsep “regional powers and security orders”, digunakan untuk menelaah aktor

berpengaruh dalam pembentukan artsitektur Keamanan Maritim Asia Tenggara; (2)konsep

“kerjasama strategis” digunakan untuk menelaah model kerjasama yang dibangun oleh

pihak yang terlibat; dan (3)konsep “geopolitik dan keamanan maritim” digunakan untuk

melihat model pembangunan keamanan maritimsuatu perairan negara, perairan kawasan,

dan perairan dunia.

Menurut analisis yang dikemukakan oleh European Consortium for Political

Research (ECPR), yang dimaksud dengan regional powers adalah "sebuah negara yang

berada di suatu kawasan georgafis, dimanan negara tersebut mendominasi kawasan dalam

hal ekonomi dan militer, mampu memberi pengaruh hegemoni di kawasan dan pengaruh

(memungkinkan) di skala global, dan secara sukarela “willingness” bersedia

memanfaatkan sumber daya kekuatan dan diakui atau diterima sebagai pemimpin regional


oleh tetangganya" (Jurnal European Consortium for Political Research).Adapun,yang

dimaksud dengan “security order” adalah pemetaan, pengaturan, dan proporsi tatanan

keamanan di tingkat kawasan yang menekankan pada cara identifikasi, manajemen dan

pencegahan berbagai jenis ancaman keamanan regional (Stewart-Ingersoll, 2012: 33-35).

Selanjutnya, konsep kerjasama strategis merupakan kerjasama yang berlangsung

dalam berbagai konteks yang berbeda kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk

kerjasama langsung di antara dua negara yang memiliki kepentingan atau menghadapi

masalah strategis secara bersamaan (Holsti, 1992: 650-652). Bentuk kerjasama lainnya

dilakukan antara negara juga bernaung dalam organisasi dan kelambagaan internasional.

Kerjasama internasional dapat dipetakan menjadi empat bagian: (1)kerjasama global, yaitu

adanya hasrat yang kuat dari berbagai bangsa di dunia untuk bersatu dalam suatu wadah

yang mampu mempersatukan cita-cita bersama merupakan dasar utama bagi kerjasama

global. Sejarah kerjasama global dapat di telusuri kembali mulai dari terbentuknya

kerjasama multilateral; (2)kerjasama regional merupakan kerjasama antar negara yang

secara geografis letaknya berdekatan. Kerjasama tersebut biasa berada dalam bidang

pertahanan, hukum, kebudayaan dan sebagainnya. Lebih lanjut menurut Budiono,

organisasi kerjasama regional dewasa ini merupakan masalah yang amat luas dan rumit.

Adapun yang menentukan dalam kerjasama regional selain kedekatan geografis,

kesamaan, pandangan bidang politik dan kebudayaan maupun perbedaan struktur

produktifitas ekonomi juga ikut menentukan pula apakah kerjasama tersebut dapat di

wujudkan. Kerjasama regional merupakan salah satu alternatif yang dapat di pergunakan

untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kebodohan;(3)kerjasama fungsional, yaitu

kerjasama yang tidak bisa di lepaskan dari power. Kerjasama fungsional tidaklah berjalan

mulus sebagaimana di harapkan. Sebagai akibat dari adanya kekuatan atau kelemahan yang

spesifik pada beberapa negara maka persaingan tidak dapat dicegah yang kemudian

menghasilkan apa yang di sebut oleh para ahli ekonomi internasional sebagai kerjasama

yang kompetitif yang merupakan lawan dari kerjasama yang komplementer (Soeprapto,

1997: 181-186);dan (4)kerjasama ideologi, yaitu kerjasama antarnegara yang tidak

memandang batas-batas teorial negara. Berbagai kelompok kepentingan berusaha

mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka diforum

global.

Selanjutnya, Keamanan Maritim merupakan keamanan yang berkaitan dengan

struktur wilayah atau tata letak wilayah maritim. Dalam konteks ini berhubungan dengan

konsep geopolitik. Geopolitik memelajari bagaimana keputusan politik dapat diambil


secara tepat dan strategis dengan mempertimbangkan faktor geografis. Geografis dalam hal

ini mengacu pada batas-batas geografis antar negara yang juga berarti batas politis.

Geopolitik merupakan daerah irisan antara political science dengan political

geography sehinga geopolitik atau dalam konteks lain hubungan antara geografi dan

politik sering juga disebut human geography yang prinsipnya menyangkut hubungan

antara political behavior dan psycal features. Dalam konteks ini, hubungan antara prilaku

politik negara dan lingkungan geografinya sangat kuat (Hayati dan Yani, 2007:

8).Selanjutnya, analisis dari Griffith menyatakan bahwa “Geopolitics is the study of the

influence of geographical factors on state behaviour – how location, climate, natural

resources, population, and physical terrain determine a state’s foreign policy options and

its position in the hierarchy of states(Griffiths dan O’Callghan, 2002: 120).”

Geopolitik adalah sebuah studi geografi yang dikaitkan dengan kondisi kebijakan

luar negeri sebuah negara dan fenomena politik dengan asumsi bahwa kekuatan sebuah

negara bergantung pada wilayahnya, sungai jalanan, bahan mentah dan makanan dan

termasuk penduduknya, pemerintahnya, ekonominya dan budayanya. Secara abstrak,

geopolitik tradisional menunjukkan hubungan dan pernyataan kausalitas antara kekuatan

politik dan ruang geografis. Terminologi ini sering dianggap sebagai formulasi khusus

yang berhubungan dengan kepentingan strategis relatif dari pentingnya potensi geografis

dalam perspektif dunia internasional. Fokus utama teori geopolitik berhubungan dengan

korelasi antara kekuatan dalam bidang politik, identifikasi wilayah inti dari perspektif

internasional, dan hubungan antara kapabilitas laut dan darat yang dimiliki (Gearóid Ó dan

Dalby, 1998). Dengan demikian, negara yang kuat adalah negara yang mampu

memanfaatkan kapabilitas maritim untuk bekerjasama dengan negara lain yang juga

memiliki wilayah laut, meskipun wilayah laut negera tersebut tidak secara keseluruhan

mengelilingi negara tersebut.

II. Arsitektur Keamanan Maritim Asia Tenggara: Geopolitik Maritim Indonesia

di Asia Tenggara dan Pasifik

“Arsitektur Keamanan Asia Tenggara” adalah serangkaian proses politik penting

yang membentuk lingkungan strategis, termasuk di antaranya adalah proses integrasi Asia

Tenggara, evolusi dari ASEAN, pengembangan hubungan Asia Tenggara dan Asia Pasifik,

dan evolusi manajemen krisis di wilayah Asia Tenggara––juga termasuk Asia Pasifik.

Argumen ini didukung oleh, hadirnya Indonesia sebagai negara kunci bagi pembentukan

keamanan Asia Tenggara secara menyeluruh (Dibb, 2001: 829-842). Dengan demikian,


keamanan maritim Asia Tenggara merupakan kondisi stabil wilayah maritim dari seluruh

negara-negara Asia Tenggara yang memiliki laut. Dengan demikian, Arsitektur Keamanan

Maritim Asia Tenggaradapat dipahami melalui empat hal berikut, yaitu(1)konstalasi

wilayah konflik maritim antara negara-negara Asia Tenggara yang memiliki laut yang

berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan; (2)menguatnya doktrin “Pearl of String”

Tiongkok sebagai implementasi dari “Jalur Sutra Maritim” yang membelah Laut Asia

Tenggara dan Laut Tiongkok Selatan; (3)munculnya konsep Poros Maritim Dunia yang

mengangkat Indonesia sebagai Negara Maritim Dunia; dan (4)Penggabungan kerjasama

antara Jalur Sutra Maritim, Kerjasama wilayah Siberia dan Far East, dan Poros Maritim

Dunia membentuk wilayah teduh dunia. Saya menyebut wilayah ini dengan istilah“Daerah

Horizontal Dunia(Arianto, 2016).”

Indonesia adalah pemegang status quo “Poros Maritim Dunia” sekaligus “Poros

Geopolitik dan Keamanan Dunia.”Perlombaan peningkatan alutsista untuk memperkuat

keamanan laut di Asia Tenggara dan Pasifik yang bersinggungan dengan konflik di Laut

Tiongkok Selatan telah mampu mengundang reaksi geopolitik bagi negara-negara yang

berada di sekitar laut Indonesia. Status quo kedaulatan perairan Indonesia yang tertuang

dalam doktrin Deklarasi Djuanda menjadi pedoman Indonesia dalam memahami

implementasi hukum laut internasional. Hukum laut internasional adalah instrumen dasar

dalam menganalisa bagaimana wilayah laut Indonesia menjadi jauh lebih penting yang

berefek pada kekuatan politik Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Wilayah maritim

Indonesiamampu memandu IndonesiamencapaiPoros Maritim Dunia melalui kekuasaan

atas laut, sesempit-sempitnya adalah di internal kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Oleh

karena itu, membicarakan status quo Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,

mestimemahami situasi geopolitik dan keamanan maritim Asia Tenggara dan Asia Pasifik,

termasuk keamanan wilayah laut negara-negara anggotaASEANdanwilayah Maritim

Indonesia.

Istilah Poros Maritim Dunia dalam kacamata Hukum Laut Internasional menjadi

tema krusial di kalangan akademik dan Ilmuwan Hubungan Internasional. Seluruh

Ilmuwan kembali pada aturan dasar ini ketika mulai membedah tentang wilayah kekuasaan

laut Indonesia di Asia Tenggara. Demikian halnya dengan wilayah poros maritim dunia.

Penguasaan Indonesia atas lautnya melegitimasi kekuasaan Indonesia di Asia Tenggara

sebagaiNegara Maritim Dunia. Hal ini sekaligus menjadikan posisi Indonesia lebih kuat di

Asia Tenggara.Menurut Hasim Djalal (Purnomo, 2014), tokoh Hukum Laut Internasional

menyatakan betapa pentingnya memahami kedaulatan laut Indonesia, termasuk bagaimana


memahami proyeksi laut dan nilai strategisnya (Purnomo, 2014). Ia juga menjelaskan

mengenai prinsip pokok dalam memahami perbatasan negara oleh jalur laut. Ia mengambil

contoh keberhasilan Tiongkok yang merintis jalur eksplorasi di Lautan Hindia. Eksplorasi

tersebut di antaranya adalah terkait “Seabed Authority” dalam menngolah kedaulatan laut

negara-bangsa di seluruh dunia.Seabed authority merupakan ketentuan-ketentuan yang

mengurusi masalah laut, tidak hanya mencakup pelayaran perkapalan untuk tujuan

perdagangan dan transportasi melainkan juga untuk menganalisai fungsi laut sebagai bahan

eksplorasi dalam menemukan kebutuhan industri negara dari sumber daya laut(Purnomo,

2014).Dalam kasus ini, Tiongkok telah menjadi negara terkuat yang telah mampu

mengolah zona laut internasional menjadi wilayah eksplorasi dalam membangun industri

nasionalnya. Tiongkok telah melakukan penelitian di dasar laut Samudera Hindia di

sebelah Timur Negara Afrika. Dalam kegiatan ini, Tiongkok tentu saja telah memiliki visi

untuk menjadi negara pertama yang mampu mengolah sumberdaya laut ke dalam

kebutuhan industri dalam negeri.

Sejalan dengan pandangan di atas, wilayah laut, udara, dan daratan Indonesia yang

begitu luas nampaknya memancing negara tetangga untuk memastikan kemampuan

Indonesia dalam mengeksplorasi laut. Oleh karena itu membahas Poros Maritim Dunia

nampaknya terlalu sempit, sebab Indonesia tidak hanya menjadi Poros Maritim, tetapi juga

sebagai Poros Asia Pasifik dan Poros Geopolitik dan Poros Khatulistiwa Dunia (Arianto,

2016). Saya melihat, Indonesia sedang menujupada level sebagai pemegang kendali Asia

Pasifik dan dunia melalui penguasaanlautan dunia, daratan dunia, dan khatulistiwa dunia,

membentuk apa yang saya sebut sebagai “Benua Indonesia.”Hal ini didukung oleh luasnya

wilayah perairan Indoesia yang menghubungkan dua samudra dan dua benua, serta sebagai

negara yang dilewati oleh Garis (Horizon) Khatulistiwa terpanjang di dunia (Arianto,

2016).

Untuk menjadi Poros Maritim Dunia, setidaknya suatu negara memiliki wilayah

laut terluas di kawasan dan dunia. Bagaimana kekuatan kepemilikan laut tersebut

dibandingkan dengan sumber daya pemicu keamanan. Sebagaimana mengukur keamanan

dan kedaulatan laut sebuah negara, Indonesia nampaknya telah menyanggupi persyaratan

ini.Namun, perlu digaris bawahi, ketika masuk ke dalam ranah kekuatan sumber daya

Indonesia dalam mengolah lautnya. “Kekuatan” inilah yang pada akhirnya berujung pada

maksud pemikiran inti tulisan ini, yaitu penggunaan wilayah laut untuk tujuan politik dan

kekuasaan atas negara-negara di Asia Tenggara dan Pasifik. Singkatnya saya ingin

mengetahui sebeberapa bagus Indonesia mengolah situasi ini sebagai arus geopolitik yang


kuat bagi posisi Indonesia di level global. Inilah yang saya maksudkan bahwa Indonesia

adalah pemegang status quo “poros maritim dunia” sekaligus “poros geopolitik dan

keamanan Dunia” hanya saja jika mampu mengolah kekuatan lautnya dengan baik dan

efektif bagi kawasan dan penopang laut dunia (Arianto, 2016). Oleh karena itu, kerjasama

strategis di sektor Maritim dengan negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia sangatlah

signifikan dalam membangun keamanan maritim Indonesia di masa kini dan masa depan.

Adapun, pertanyaan yang menyusul kemudian adalah seberapa besar penguatan

kemanan laut Indonesia apabila kerjasama dengan Tiongkok dan Rusia berjalan sesuai

dengan visi yang telah dicanangkan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan seberapa besar

kemauan Indonesia dalam membangun konsep kedaulatan laut Indonesia

terhadapkedaulatan laut negara-negara tentangganya di Asia Tenggara dan Pasifik.

Memahami lebih jauh bagaimana laut Indonesia telah begitu kompleks menjadi komoditas

politik lokal, nasional, dan internasional di kawasannya sendiri.

Termasuk memahami lebih jauh lagi bagaimana laut telah menjadi komoditas

ekonomi pariwisata Indonesia, dan bagaimana laut telah menjadi komoditas bagi seluruh

negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara meliputi ASEAN dan Pasifik

Selatan.Untuk mencapai cita-cita di atas, maka bentuk kerjasama maritim Indonesia dan

negara-negara internal dan ekternal kawasan sangat penting untuk diangkat. Kerjasama

Maritim yang dimaksud adalah kerjasama Martim antara Indonesia, Tiongkok, dan Rusia.

Kerjasama ini merupakan kerjasama “Segitiga Maritim Dunia” yang pada akhirnya mampu

meberikan pengaruh yang signifikan bagi pembentukan keamanan Maritim kawasan

menuju keamanan maritim global.

III. Kerjasama Maritim Indonesia-Tiongkok: Skema Silk Road Economic Belt

(SERB) dan Maritime Silk Road Point (MSRP)

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi,pada

tanggal 3 November 2016, Presiden Joko Widodoberusaha mendorong Tiongkok

membantu pembangunan infrastruktur, khususnya pengembangan bidang kemaritiman

(Kabar Politik, 2014). Pada tataran ini, Indonesia harus cerdas melihat peluang. Persaingan

global antara Amerika Serikat dan Tiongkok di sepanjang Jalur Sutrasemakin meningkat

skala dan intensitasnya. Hal ini disebabkan oleh persinggungan antara Horizon Laut

Tiongkok Selatan dan Horizon Selat Malaka.

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyinggung tentang Silk Road Economic

Belt (SERB) in Asia dan Maritime Silk Road Point (MSRP) (Kabar Politik, 2014).


Kerjasama Maritimdalam skema SERB dan MSRPsudah pasti bersifat saling

menguntungkan antara Indonesia dan Tiongkok. Ini penting mengingat kenyataan bahwa

Tiongkok memang mempunyai sasaran strategis menguasai wilayah-wilayah yang berada

di jalur Laut Tiongkok Selatan, yang merupakan Jalur Sutra Maritim. Untuk menguasai

Jalur Sutra Maritim, Tiongkok punya doktrin kemaritiman yang dikenal dengan “String of

Pearl(Pehrson, 2006).”Skema SERB dan MSRP tersebut akan mendorong pembangunan

dan pengembangan infrastruktur maritim dan mampu menciptkana produktifitas dari

tujuan strategis Indonesia untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan maritim di Asia

Tenggara.

PandanganTiongkok untuk mengaitkan rencana Poros Maritim Indonesia dan Jalur

Sutra Maritim Tiongkok adalah positif. Sasaran strategis Jalur Maritim Tiongkok bertumpu

pada strategi String of Pearl yang tujuan adalah penguasaan wilayah-wilayah yang punya

nilai strategis secara geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Poros Maritim Dunia dan

Pembangunan Tol Laut didasarkan pada gagasan pembangunan ekonomi dan proyek

pembangunan infrastruktur bidang kemaritiman. Dalam hal pembangunan tol laut

misalnya, tujuan sesungguhnya adalah untuk meningkatkan jalur armada angkut kargo laut

antar pelabuhan yang ke depan diharapkan berlanjut pada penguatan maritim Indonesia di

skala regional dan antarregional. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat luasnya

wilayah maritim Indonesia di Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Melalui skema SERB dan MSRP, secara geopolitik kerjasama Tiongkokdan

Indonesia semakin menguat melalui matra ekonomi. Indonesia juga memperoleh

keuntungan dari segi investasi dan peningkatan kekuatan di Asia Tenggara dan Pasifik.

Adapun, persaingan global yang semakin menajam antara Amerika dan Tiongkok di matra

politik, militer dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, mendorong posisi tawar Indonesia

yang semakin kuat.

Dengan demikian, Indonesia memainkan pengaruhnya terhadap kedua negara

tersebut.Bagi negara-negara asing, kerjasama strategis dengan Indonesia di sektor maritim

punya nilai strategis.Potensi industri berbasis maritim bernilai 1,2 Triliun dollar Amerika

Serikat pertahun (Hendrajit, 2015; dan Teoropong Senayan, 2016).Wajar jika beberapa

negara adidaya, berebut pengaruh untuk menguasai sektor maritim Indonesa dengan

memanfaatkan program penguatan sektor maritim sebagaimana dicanangkan oleh Presiden

Joko Widodo.

Adapun penguatan sektor maritim memang sudah dicanangkan oleh Menteri

Koordinasi Kemaritiman, Indroyono Susilo. Konsep penguatan sektor maritim bertumpu


pada ketersediaan kapal-kapal besar yang rutin hilir mudik dengan frekuensi tinggi dari

ujung barat di Aceh sampai ujung timur di Papua, atau dari ujung utara sampai ujung

selatan Indonesia. Melalui penerapan konsep ini, bertujuan untuk meningkatan frekuensi

perdagangan antarpulau dan antardaerah.

Selain itu, Menko Kemaritiman Indroyono juga mencanangkan perlunya

pembangunan infrastruktur yang mendahului pembangunan Tol Laut sebagaimana yang

menjadi program unggulan Presiden Joko Widodo. Seperti misalnya dengan memperkuat

jalur utama pelayaran. Untuk itu, Menko Indroyono menekankan ada empat pelabuhan

yang perlu segera dibangun di empat titik jalur utama pelayaran dari barat hingga timur

Indonesia, yaitu Belawan, Jakarta, Makasar, dan Sorong (Hendrajit, 2014).

IV. Kerjasama Maritim dan Non-Maritim Indonesia-Rusia: Skema Kerjasama

wilayah Siberia dan Far East

Rusia merupakan mitra strategis sebagai alternatif setelah Tiongkok. Presiden Vladimir

Putin telah membuka pintu kerjasama dengan negara-negara mitra di ASEAN, termasuk

Indonesia. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di

Beijing November 2014 lalu, Putin menyampaikanmanfaat potensi kerja sama Rusia

dengan Asia Tenggara (Al-Rasyid, 2014). Adapun keunggulan yang ditawarkan Putin

adalah wilayah Siberia dan Far East (Timur Jauh) Rusia. Pada KTT G20tahun 2013, Rusia

mempunyai program unggulan terkait proyek pembangunan infrastruktur strategis dari

sudut pandang kepentingan dan prioritas nasionalnya.

Melalui Program of Development of Siberia and Far East, Rusia mengaitkan

pembangunan infrastruktur dan upaya membangun pengaruh geopolitik di kawasan Asia

Pasifik. Karena Siberia merupakan pintu masuk ke kawasan Asia Pasifik. Selain kenyataan

bahwa wilayah Primorsky Krai dan kota Vladivostok saat ini dipandang sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi wilayah Timur Jauh Rusia. Wilayah ini juga berbatasan langsung

dengan kawasan pertumbuhan ekonomi Asia Timur dan dekat dengan pusat-pusat

perkembangan ekonomi di negara-negara kawasan Asia Pasifik yang juga tergabung dalam

forum ekonomi APEC.

Program of Development of Siberia and Far East, dicanangkan sebagai prioritas

oleh pemerintahan Joko Widodo, yang bisa dikembangkan dalam kerjamasa Indonesia-

Rusia dalam bidang rel kereta api, melalui skema Transit Jalur Kereta Api Siberia.

Berbagai kerjasama infrastruktur baru yang kiranya jauh lebih bermanfaat bagi Indonesia.

Termasuk dalam kerangka kerjasama maritim sesuai konsepsi Poros Maritim Dunia


Indonesia. Sehingga bisa dikembangkan secara lebih strategis tidak saja sebagai bagian

dari pembangunan ekonomi, melainkan juga dengan memanfaatkan nilai strategis beberapa

wilayah Indonesia secara geopolitik. Pemerintahan Presiden Joko Widodotelah

mempertimbangkan kerjasama strategis dengan Rusia.Atas dasar pertimbangan tersebut,

Indonesiaharus mampu memanfaatkan peran strategis negara-negara seperti Tiongkok dan

Rusia yang ingin meninggalkan pola konservatisme yang diperagakan oleh negara-negara

maju yang tergabung dalam G-7. Terhadap Rusia, Indonesia harus memanfaatkan

kemitraan strategis dengan Rusia, khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan

kapabilitas dalam bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi, khususnya di bidang perangkat

keras bidang Industri strategis, termasuk bidang militer, ruang angkasa, transportasi,

pertambangan dan pertanian. Bahkan juga kerjasama peningkatan sumberdaya manusia,

khususnya riset dan penemuan.

Salah satunya, melalui skema BRICS, Indonesia bisa menyerap inspirasi dari Rusia

yang mampu dan berhasil memadukan pembangunan ekonomi dengan visi geopolitik

Rusia. Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Indonesia bisa menyerap inspirasi dari

Rusia terkait dengan proyek lintas perbatasan yang menghubungkan Timur dan Barat

sebagai upaya membangun dampak positif dan menguntungkan bagi koneksitas berskala

global. Yang mana, pembangunan ekonomi di Siberia, wilayah Rusia Timur, dijadikan

landasan untuk menjadikan Siberia yang semula merupakan “wilayah belakang” menjadi

“wilayahdepan” karena Siberia merupakan pintu gerbang Rusia ke Asia Pasifik melalui

jalur timur.

Pada tingkatan yang lebih praktis dan teknis, Rusia jelas merupakan rujukan yang

jauh lebih handal terkait bantuan pengembangan industri maupun teknologi. Dalam sebuah

Konferensi antar Kamar Dagang dan Industri antar negara-negara APEC di Hongkong,

Rusia sempat menawarkan Program Transfer Technologi Fund kepada negara-negara

berkembang yang tergabung dalama APEC (Hendrajit, 2015). Namun, Pemerintahan

Presiden Susilo bambang Yudhoyono tidak merespon tawaran strategis Rusia.

Rusia punya peran yang sama strategisnya dengan Tiongkok, Indonesa akan punya

beberapa rujukan dan opsi perbandingan. Mengingat fakta bahwa Rusia sangat

berpengalaman dalam pembangunan bidang industri, kiranya Pemerintahan Joko

Widodobisa memanfaatkan bantuan dan bimbingan dari Rusia terkait pembangunan di

sektor marikultur atau budidaya laut, industri bioteknologi kelautan, pariwisata bahari,

serta industri dan jasa maritim.


Pada tataran ini, kerjasama Indonesia dengan melibatkan Tiongkok dan Rusia

berdasarkan skema BRICS, Indonesia bisa menyerap pengalaman dan keahlian kedua

negara adidaya tersebut secara lebih strategis dan menguntungkan kedua belah

pihak.Selain itu, melalui skema BRICS, meski Tiongkok dan Rusia tetap menjadi induk

dari pola kerjasama strategis ini, namun Indonesia bisa mengikutsertakan beberapa negara

berkembang yang terjalin dalam kerjasama model ini, untuk mengajukan usulan bersama

terhadap Tiongkok dan Rusia sehingga tercipta kerjasama yang saling menguntungkan di

sektor maritime dan nir-maritim.

V. Kerjasama “Segitiga Maritim Dunia”: Indonesia, Kunci Keamanan Maritim

Asia Tenggara dan Dunia

Analisis kerjasama Indonesia-Tiongkok-Rusia berujung pada kerjasama Segitiga Maritim

Dunia, yaitu kerjasama yang bersifat strategis dari ketiga negara sebagai langkah cerdas

yang diambil oleh Indonesia untuk memperluas jangkauan pemanfaatan sumber daya

“maritim” Indonesia di mata dunia. Kerjasama Strategis Indonesia-Rusia-Tingkok di sektor

Maritim secara signifikan mampu mendorong posisi Indonesia sebagai kunci Keamanan

Maritim Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Hal ini telah dapat dipahami melalui serangkaian kerjasama yang dilakukan oleh

Indonesia kepada Rusia dan Tingkok melalui skema yang telah dipaparkan di atas, yaitu:

(1)Silk Road Economic Belt (SERB) dan Maritime Silk Road Point (MSRP), (2)Kerjasama

wilayah Siberia dan Far East, dan (3)Skema kerjasama mencapai Poros Maritim Dunia.

Kerjasama ini mencermikan bahwa model Politik Luar Negeri Indonesia telah mampu

mempengaruhi perilaku Rusia dan Tiongkok baik secara struktural maupun relasional

dalam menjaga dan memelihara keamanan Maritim Asia Tenggara.

Pemeliharaan Keamanan Maritim Asia Tenggara yang melibatkan aktor luar

kawasan seperti Rusia (Eurasia), Tingkok (Asia Timur), dan Amerika Serikat (Asia

Pasifik) turut mempengaruhi model pemeliharaan Keamanan Maritim Dunia. Dengan

demikian Rusia dan Tingkok adalah penyokong bagi penguatan posisi Indonesia sebagai

kunci keamanan Maritim Asia Tenggara yang pada akhirnya berimbas pada arsitektur

Keamanan Maritim Dunia.

Meskipun saat ini Indonesia masih belum memiliki visi yang jauh mengarungi

samudera. Indonesia nampaknya telah menaruh visi yang kuat melihat laut sebagai salah

satu komponen pembangun kekuatan nasional Indonesia. Inilah yang akan mendorong

Indonesia menjadi Poros Maritim dan Poros Geopolitik Dunia, hanya saja jika Indonesia


mampu eksplorasi sumber daya laut di zona lautan internasional dan berkuasa atas laut

yang dimilikinya.Kecenderungan laut Indonesia selalu berkaitan dengan kekuatan

pertahanan nasional.

Hal di atas mendorong mengakibatkan Rancangan Undang-undang kemanan

nasional menjadi topik penting dalam membahas kedaulatan laut terkait Hukum Laut

Internasional (Tashandra, 2016). Diantaranya adalah terkait water security, air security,

dan homeland security yang ketiganya masuk dalam ranah geografi yang bersentuhan

dengan isu geopolitik dan keamanan regional. Hal ini juga berkisar tentang bagaimana

usaha indonesia dalam memperkuat preventif diplomasi dalam mensosialisaikan posisi

lautnya. Sehingga menjadi Poros Maritim Dunia perlu juga memperkuatpersepsi Poros

Nelayan Dunia, yaitu pelaut-pelaut lokal yang handal,pelaut-pelaut yang memahami

makna maritim secara global.

Pada akhirnya, yang masih menjadi permasalah inti adalah apakah pemahaman

penduduk perbatasan. Anggap saja bahwa “nelayan” Indonesia dan pemangku lainnya

memiliki pemahaman yang sama dengan para ilmuwan dan tokoh yang memahami arti laut

dengan baik, atau bahkan sebanding dengan pemahaman Dewan Kelautan dalam

memahami nilai-nilai strategis laut di sekitarnya. Ke depan, nampaknya nelayan Indonesia

segera menjadi “Diplomat Maritim” yang sesungguhnya. Ada baiknya membangun Poros

Maritim Dunia juga ikut membangun “Poros Nelayan Dunia” dan “Diplomat Maritimnya.”

Dalam artian, para nelayan ini diikutkan dalam setiap negosiasi kelautan yang bisa secara

sederhanya menghubungkan antara pemahaman maritim secara lokal, nasional, dan

internasional.Bagimanapun juga saya sangat yakin wilayah laut Indonesia sangat luas. Laut

yang luas ini akan menjadi kekuatan besar Indonesia untuk menopang kelautan dunia.

Salah satunya agenda dan cita-cita besar Indonesia adalah membangun skema

“Poros Maritim Dunia yang berakibat pada pembentukan Poros Geopolitik dan Keamanan

Dunia.” Pada akhirnya, penggabungan dari kerjasama (1)Silk Road Economic Belt (SERB)

dan Maritime Silk Road Point (MSRP), (2)Kerjasama wilayah Siberia dan Far East, dan

(3)Skema Poros Maritim Dunia menjadi cikal bakal bagi pembentukan “Daerah Horizontal

Dunia (Arianto, 2016).” Itulah sebabnya, kerjasama maritim antara Indonesia, Rusia, dan

Tiongkok sudah sejalan dengan cita-cita besar Indonesia sebagai “Kunci Keamanan

Maritim Asia Tenggara dan Dunia” di masa depan.

VI. Kesimpulan


Saya menarik sebuah kesimpulan bahwa ada pengaruh yang sangat

signifikanantarakerjasama “Segitiga Maritim Dunia” Indonesia-Tiongkok-Rusia dan

arsitektur keamanan maritim Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Dalam skema kekuatan

regional, Indonesia nampaknya telah mencapai posisi sebagai kunci Keamanan Maritim

Asia Tenggara. Dan, posisi tersebut telah mendorong Indonesia untuk menentukan model

keamanan maritim kawasan. Meskipun belum berimbas secara signifikan di level

keamanan maritim dunia, setidaknya, kerjasama “Segitiga Maritim Dunia” Indonesia-

Tiongkok-Rusia telah mampu mempengaruhi Arsitektur Keamanan Maritim di level

kawasan, khususnya Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Pengaruh ini ditunjukkan melalui 3 hal berikut, yaitu (1)Kejasama antara Indonesia

dan Tiongkok merupakan kerjasama yang dicanangkan secara panjang dan berkala,

mengingat kerjasama ini merupakan irisan antara cita-cita Indonesia dan Tiongkok di

sektor maritim. Indonesia menginginkan munculnya kekuatan maritim Asia Tenggara

dalam bentuk “Poros Maritim Dunia”, sedangkan Tiongkok menginginkan terbentuknya

kembali “Jalur Sutra Maritim” di abad 21. Oleh karena itu, perpaduan kerjasama ini

menjadikan Indonesia sebagai pemegang kunci keamanan maritim Asia Tenggara;

(2)Kerjasama maritim dan non-maritim antara Indonesia dan Rusia. Kerjasama ini

merupakan bagian dari cita-cita yang dicanangkan oleh Indonesia untuk menghubungkan

wilayah daratan Rusia yang bersebelahan dengan daratan Tiongkok dan Maritim

Indonesia. Setidaknya, Rusia punya andil besar dalam skema Program Siberia dan

FarEastnya untuk menggandeng Indonesia memperkuat posisi sebagai pemegang kunci

keamanan maritim Asia Tenggara; (3)Dengan posisi ditengah-tengah yang diapit oleh dua

samudera dan dua benua, serta menjadi satu-satunya wilayah terpanjang yang dilewati oleh

Garis (Horizon) Khatulistiwa, Indonesia memilikikekuatan untuk menjadi pemegang kunci

keamanan maritim Asia Tenggara. Hal ini tentu saja menjadikan Indonesia sebagai salah

satu negara ASEAN yang punya andil besar dalam pembentukan Arsitektur Keamanan

Maritim Asia Tenggara dan Pasifik.

Daftar Pustaka

Al-Rasyid, Fauzan, “Putin dan Jokowi Bertemu di APEC, Bahas Peluang Kembangkan

Kerja Sama Ekonomi” pada tanggal 10 November 2014, diakses dari

http://indonesia.rbth.com/news/2014/11/10/putin_dan_jokowi_bertemu_di_apec_ba

has_peluang_kembangkan_kerja_sama_eko_25867 pada tanggal 20 Novemver

2016, pukul 11.55 WIB


Arianto, Adi Rio, 2016, Keamanan Siber Menuju Perang Geometri Antarbangsa;

Geometripolitik dan Arsitektur Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21,

Proseding Konvensi Nasional VII Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia

(AIHII)

Banyu, “Catatan Laksda TNI Untung Suropati Terkait Jalur Sutra Maritim Abad 21” pada

tanggal 31 Agustus 2016, diakses dari http://nusantaranews.co/catatan-laksda-tni-

untung-suropati-terkait-jalur-sutra-maritim-abad-21/ pada atnggal 20 Desember

2016, pkl 10.00 WIB

Dibb, Paul, 2001, “Indonesia: The Key to South-East Asia’s Security”, dalam International

Affairs, 77 (4), hal. 829-842, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016, pkl 20. 30

WIB

Gearóid Ó, Tuathail, dan Simon Dalby, 1998, Rethinking Geopolitics, London:

Routledge11 New Fetter Lane, EC4P 4EE Simultaneously published in the USA

and Canada

Hayati, Sri dan Yani, Ahmad, 2007, Geografi Politik,Bandung: PT. Refika Aditama

Hendrajit, “Jokowi di Antara Dua Karang” pada tanggal 13 November 2014, diakses dari

http://www.aktual.com/jokowi-di-antara-dua-karang/ pada tanggal 20 November

2016, pukul 11.55 WIB

Hendrajit, “Presiden Jokowi Harus Fokuskan Sektor Maritim, Perdagangan dan Investasi

di G-20”, pada tanggal 14 November 2015, diakses dari http://www.theglobal-

review.com/content_detail.php?lang=id&id=18362&type=2#.WIH9hVOLRdg

pada tanggal 20 November 2016, pukul 11.57 WIB

Holsti, K.J. dalam Wawan Juanda, 1992, Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis,

Bandung: Percetakan Binacipta

Kabar Politik, “Jokowi dan Retno bertemu menlu Tiongkok” pada tanggal 3 November

2014, diakses dari http://kabarpolitik.com/2014/11/03/jokowi-dan-retno-bertemu-

menlu-tiongkok/ pada tanggal 20 Desember 2016, pukul 10.45 WIB.

Martin, Griffiths dan Terry O’Callghan, 2002, International Relations: The Key Concepts,

New York: Routledge

Pehrson, Christopher J., 2006, String of Pearls: Meeting the Challenge of China's Rising

Power Across the Asian Littoral., "Carlisle Papers in Security Strategy", Juli 2006


Purnomo, Damar Budi, “Hasjim Djalal: Maritim Masa Depan Indonesia” pada tanggal 14

Desember 2014, diakses dari http://jurnalmaritim.com/2014/12/hasjim-djalal-

maritim-masa-depan-indonesia/ pada tanggal 20 Desember 2016, pkl 10.30 WIB.

R.Soeprapto,1997, Hubungan Internasional: Sistem Interaksi dan Perilaku, Jakarta:

PT.RajaGrafindo Persada,hal 181-186

RBTH Indonesia, “Putin dan Jokowi Bertemu di APEC, Bahas Peluang Kembangkan

Kerja Sama Ekonomi“ diakses dari

“http://indonesia.rbth.com/news/2014/11/10/putin_dan_jokowi_bertemu_di_apec_b

ahas_peluang_kembangkan_kerja_sama_eko_25867 pada tanggal 10 Oktober 2016

pukul 10.30 WIB

Soeprapto, R., 1997, Hubungan Internasional: Sistem Interaksi dan Perilaku, Jakarta:

PT.RajaGrafindo Persada

Stewart-Ingersoll, Robert, 2012,Regional Powers and Security Orders: A Theoretical

Framework, Routledge

Tashandra, Nabilla, “DPR Wacanakan Masukan RUU Kamnas ke Prolegnas Prioritas

2016” pada tanggal 5 Agustus 2016, diakses dari

http://nasional.kompas.com/read/2016/08/05/16072981/dpr.wacanakan.masukan.ru

u.kamnas.ke.prolegnas.prioritas.2016 pada tanggal 20 November 2016, pukul 11.59

WIB

Tempo, “Putin: Asia Pasifik Prioritas Utama Rusia”, diakses dari

https://m.tempo.co/read/news/2014/11/11/118621107/putin-asia-pasifik-prioritas-

utama-rusia pada tanggal 10 Oktober 2016, pukul 10.00WIB

Teoropong Senayan, “Wow, Potensi Ekonomi Sektor Kelautan Indonesia Capai 1,2 Triliun

Dolar AS/ Tahun” pada tanggal 31 Maret 2016, diakses dari

http://www.teropongsenayan.com/35214-wow-potensi-ekonomi-sektor-kelautan-

indonesia-capai-12-triliun-dolar-as-tahun pada tanggal 20 Desmber 2016, pada

11.30 WIB

Xinhuanet, “21 Asian countries sign MOU on establishing Asian Infrastructure Investment

Bank" pada tanggal 24 Oktober 2014, diakses dari

http://news.xinhuanet.com/english/business/2014-10/24/c_133740149.htm pada

tanggal 10 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB

https://en.wikipedia.org/wiki/Xinhuanet

http://news.xinhuanet.com/english/business/2014-10/24/c_133740149.htm

http://news.xinhuanet.com/english/business/2014-10/24/c_133740149.htm

Kerjasama“Segitiga Maritim Dunia” Indonesia-Tingkok-Rusia ...

Documents

Transcript of Kerjasama“Segitiga Maritim Dunia” Indonesia-Tingkok-Rusia ...