KERJASAMA DI BIDANG EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN … · Dasar Hukum: Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11...

KERJASAMA DI BIDANG EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA – PENGESAHAN PERPRES NO. 1 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI KERJASAMA DIBIDANG EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF THE EXPLORATIONAND USE OF OUTER SPACE FOR PEACEFUL PURPOSES) ABSTRAK : Bahwa Pemerintah Indonesia telah menandatangani

persetujuan dengan pemerintah Rusia mengenai kerjasama di bidang eksplorasi dan pemanfaatan antariksa untuk maksud damai.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 2000, UU No. 16 Tahun 2002, Keppres No. 20 Tahun 1996, Keppres No. 5 tahun 1997, Keppres No.4 Tahun 1999.

Peraturan Presiden ini mengatur tentang :

Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai kerjasama dibidang eksplorasi dan pemanfaatan antariksa untuk maksud damai

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2010.

PERDAGANGAN BARANG ASEAN- PENGESAHAN PERSETUJUAN PERPRES NO. 2 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) ABSTRAK : Bahwa di Cha-am, Thailand, pada tanggal 26 Februari 2009

Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN), sebagai hasil keputusan Para Kepala Pemerintah atau Kepala Negara ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-14 yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai dengan 27 Februari 2009. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2000; Keppres Nomor 85 Tahun 1995.


Pengesahan ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN).

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2010

KERJASAMA DI BIDANG PEMBERANTASAN TERORISME – PENGESAHAN PERPRES NO. 3 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PEMBERANTASAN TERORISME (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN COMBATING TERRORISM) ABSTRAK : Bahwa Pemerintah Indonesia telah menandatangani

Memorandum Saling Pengertian dengan pemerintah Federasi Rusia mengenai kerjasama di bidang pemberantasan terorisme.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 24 Tahun 2000.


Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai kerjasama dibidang pemberantasan terorisme.


Penugasan kepada pt perusahaan listrik negara(persero)untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan ,batubara,dan gas Perpers no.4 tahun 2010 2010 Penugasan kepada pt perusahaan listrik negara(persero)untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan,batubara,dan gas ABSTRAK : - Untuk mempercepat diversifikasi energi untuk pembangkit

tenaga listrik ke non bahan bakar minyak dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik,maka di perlukan upaya untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang mengunakan enrgi yang terbarukan,batubara,dan gas

- Dasar Hukum:pasal 4 ayat(1)undang-undang dasar negara tahun 1945,uu no.17 th 2003,uu no.19 th 2003,uu no.30 th 2007,uu no.30 th 2009,pp no.10 th 1989

-

Undang-undang ini mengatur tentang:peraturan presiden tentang penugasan kepada pt perusahaan listrik negara(persero)untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan ,batubara,dan gas

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. - Ditetapkan pada tanggal 8 januari 2010

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2011-2014 – PENETAPAN PERPRES NO. 5 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2010 - 2014 ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 UUD Tahun

1945, UU No. 17 Tahun 2003, dan UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2007


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2011-2014.


TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PLT ‐ PERUBAHAN PERPRES NO. 6 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2006 TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK ABSTRAK : Bahwa berhubung pelaksanaan program percepatan

pembangunan pembangkit tenaga listrik dijadwalkan selesai pada tanggal 31 Desember 2014 dan dilakukan program percepatan lanjutan, maka dipandang perlu memperpanjang masa kerja Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) Undang‐Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 30 Tahun 2009; PP Nomor 10 Tahun 1989; Perpres Nomor 72 Tahun 2006.


Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik, dengan sistimatika sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2010. JARINGAN JALAN ASIA ‐ PENGESAHAN PERPRES NO. 7 TAHUN 2010

2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT ON THE ASIAN HIGHWAY NETWORK (PERSETUJUAN ANTAR NEGARA TENTANG JARINGAN JALAN ASIA) ABSTRAK : Bahwa di Shanghai, pada tanggal 26 April 2004

Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network (Persetujuan antar Negara tentang Jaringan Jalan Asia), sebagai hasil dari Sidang United Nations Economic and Social Commission for Asian and the Pacific (UNESCAP)

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD 1945,

dan UU No.24 Tahun 2000 Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

Pengesahan Persetujuan antar Negara tentang Jaringan Jalan Asia

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2010 KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA – PENGESAHAN PERPRES NO. 8 TAHUN 2010 2010

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OFCOMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KELIMA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) ABSTRAK : Bahwa Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia

telah menandatangani Protocol to Implement theFifth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), sebagai hasil perundingan antara para wakil delegasi Negara-negara Anggota ASEAN.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 UUD Tahun

1945, UU No. 24 Tahun 2000 dan Keppres No. 88 Tahun 1995.


Pengesahan penandatanganan Protocol to Implement theFifth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) .

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2010. TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN – PENETAPAN PERPRES NO. 9 TAHUN 2010 2010

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN ABSTRAK : Bahwa Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional

Bidan dipandang perlu untuk diberikan tunjangan jabatan fungsional yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), UU No. 8 Tahun 1974, PP

No. 7 Tahun 1977, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 9 Tahun 2003 dan Keppres No. 87 Tahun 1999.


Penetapan Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2010. SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA – PENETAPAN PERPRES NO. 10 TAHUN 2010 2010

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA ABSTRAK : Bahwa dipandang perlu menetapkan Peraturan

Presiden tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagai pelaksanaan UU No. 34 tahun 2004 .

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), UU No. 3 Tahun 2002, UU

No. 25 tahun 2004, dan UU No. 34 Tahun 2004, Peraturan Presiden ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum 2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 3. Hierarki dan Rantai Komando Organisasi 4. Susunan Organisasi 5. Tata Kerja 6. Pembiayaan 7. Ketentuan Lain-lain 8. Ketentuan Peralihan 9. Ketentuan Penutup

STATUS : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keppres No. 63 Tahun 1983

Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2010. KERJA SAMA PEMERINTAH ACEH DENGAN LEMBAGA ATAU BADAN DI LUAR NEGERI ‐ PENETAPAN PERPRES NO. 11 TAHUN 2010 2010

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KERJA SAMA PEMERINTAH ACEH DENGAN LEMBAGA ATAU BADAN DI LUAR NEGERI ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4)

Undang‐Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga Atau Badan Di Luar Negeri.


Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 37 Tahun 1999; UU Nomor 24 Tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006.


Kerja Sama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga Atau Badan Di Luar Negeri, dengan sistimatika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum; 2. Prinsip Kerja Sama; 3. Tata Cara Kerja Sama; 4. Pendanaan Kerja Sama; 5. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; 6. Penyelesaian Perselisihan; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2010. SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA – PENETAPAN PERPRES NO. 12 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, maka perlu mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam Peraturan Presiden..

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), dan 25 A UUD 1945, UU

No. 32 tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2007, dan UU No. 43 Tahun 2008.


1. Ketentuan Umum 2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 3. Organisasi 4. Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian 5. Tata Kerja 6. Pendanaan 7. Ketentuan Lain-lain 8. Ketentuan Penutup

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2010. KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ‐ PERUBAHAN PERPRES NO. 13 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.


Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Keppres Nomor 80 Tahun 2003; Perpres Nomor 67 Tahun 2005; .


Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dengan sistimatika sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah dan ditambah 1(satu) angka baru yakni angka 9;

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (3), dan ayat (4);

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah; 4. Ketentuan Pasal 10 diubah; 5. Ketentuan Pasal 13 diubah; 6. Ketentuan Pasal 14 diubah 7. Judul BAB VI diubah; 8. Ketentuan Pasal 17 dihapus; 9. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bab,

yakni BAB VIA; 10. Ketentuan Pasal 20 diubah; 11. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, dan ditambah 1

(satu) ayat baru, yaitu ayat (4); 12. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah dan disisipkan 2

(dua) ayat baru, yaitu ayat (1a) dan ayat (1b); 13. Lampiran diubah;

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka :

a. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap berlaku;

b. Proses pengadaan Badan Usaha yang sedang dilakukan dan belum ditetapkan pemenangnya, maka proses pengadaan Badan Usaha selanjutnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden ini;

c. Proses pengadaan Badan Usaha yang telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya, namun Perjanjian Kerjasama belum ditandatangani, maka Perjanjian

Kerjasama dibuat sesuai dengan Peraturan Presiden ini;d. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani,

namun belum tercapai pemenuhan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama, maka ketentuan kewajiban pemenuhan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden ini setelah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha dan Proyek Kerjasama tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah;

e. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani, namun pengadaan tanah belum selesai dilaksanakan, maka proses pengadaan tanah akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden ini, dan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat melakukan penyesuaian atas Perjanjian Kerjasama setelah melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha dan Proyek Kerjasama tersebut dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

f. Pengalihan saham sebelum Proyek Kerjasama beroperasi secara komersial yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

Ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2010. PERSETUJUAN DANA MONETER INTERNASIONAL – PENGESAHAN PERPRES NO. 14 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROPOSED AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND TO ENHANCE VOICE AND PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (USULAN PERUBAHAN PASAL‐PASAL PERSETUJUAN DANA MONETER INTERNASIONAL UNTUK MENINGKATKAN SUARA DAN KEIKUTSERTAAN DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL) DAN PROPOSED AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND TO EXPAND THE INVESTMENT AUTHORITY OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (USULAN PERUBAHAN PASAL‐PASAL PERSETUJUAN DANA MONETER INTERNASIONAL UNTUK MEMPERLUAS KEWENANGAN PENANAMAN MODAL DARI DANA MONETER INTERNASIONAL) ABSTRAK : Bahwadi Washington DC, Amerika Serikat, pada tanggal 13

Oktober 2008 Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund

(Usulan Perubahan Pasal‐pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional untuk Meningkatkan Suara dan Keikutsertaan dalam Dana Moneter Internasional) dan Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Expand the Investment Authority of the International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal‐pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional untuk Memperluas Kewenangan Penanaman Modal dari Dana Moneter Internasional), sebagai hasil Sidang Tahunan Dewan Gubernur Dana Moneter Internasional sebagaimana tertuang dalam Resolusi Nomor 63‐2 dan Nomor 63‐3 dalam rangka reformasi tata kelola Dana Moneter Internasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu mengesahkan Usulan Perubahan tersebut dengan Peraturan Presiden.


Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 1966; UU Nomor 24 Tahun 2000; PP Nomor 1 Tahun 1967.


Pengesahan Proposed Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Enhance Voice And Participation In The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal‐Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Untuk Meningkatkan Suara Dan Keikutsertaan Dalam Dana Moneter Internasional) Dan Proposed Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Expand The Investment Authority Of The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal‐Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Untuk Memperluas Kewenangan Penanaman Modal Dari Dana Moneter Internasional)

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2010

PENGENTASAN KEMISKINAN – PELAKSANAAN PERPRES NO. 15 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN ABSTRAK : Bahwa kemiskinan merupakan masalah bangsa yang

mendesak sehingga diperlukan adanya percepatan pengentasan kemiskinan yang memerlukan koordinasi secara terpadu dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), dan 28 ayat (1)dan Pasal

34 UUD 1945, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 25 tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2005, UU No. 12 Tahun 2005, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2009 dan UU No. 25 Tahun 2009.


1. Ketentuan Umum 2. Arah Kebijakan Penganggulangan Kemiskinan 3. Strategi dan Penanggulangan Percepatan Kemiskinan 4. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

5. Hubungan Kerja & Tata Kerja 6. Pendanaan 7. Ketentuan Peralihan 8. Ketentuan Penutup

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2010. PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PIDATO RESMI ‐ PENETAPAN PERPRES NO. 16 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PIDATO RESMI PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN SERTA PEJABAT NEGARA LAINNYA ABSTRAK : Bahwa penggunaan Bahasa Indonesia dalam pidato resmi

pejabat negara merupakan bagian dari sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi symbol kedaulatan dan kehormatan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Bangsa Indonesia adalah bagian dari komunitas bangsa‐bangsa sedunia, oleh karena itu penggunaan Bahasa Indonesia dan bahasa bangsa‐bangsa lain merupakan bagian integral pergaulan antar bangsa. Berdasarkan amanat Pasal 40 Jo. Pasal 28 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, penggunaan Bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat Negara lainnya yang disampaikan di dalam atau di luar negeri perlu diatur dengan Peraturan Presiden. Sehubungan dengan maksud tersebut maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pidato Resmi Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 36 Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 24 Tahun 2009.


Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pidato Resmi Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya, dengan sistimatika sebagai berikut : 1. Pidato Resmi Pejabat Negara Di Luar Negeri; 2. Pidato Resmi Pejabat Negara Di Dalam Negeri; 3. Ketentuan Penutup.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2010.

PERUBAHAN KONSTITUSI ORGANISASI KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL – PENGESAHAN PERPRES NO. 17 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OFTHE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION, 1997 (INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI ORGANISASI KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL, 1997) ABSTRAK : bahwa pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional

ke-85 di Jenewa, Swiss telah diterima Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour Organisation, 1997 (Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997) yang mengubah ketentuan Pasal 19 Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional yang dengan perubahan tersebut memungkinkan untuk mencabut Konvensi ILO yang sudah tidak sesuai dengan arah dan tujuan organisasi dan sebagai anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional telah ikut menerima Perubahan Konstitusi organisasi tersebut.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 UUD 1945,

serta UU No. 24 tahun 2000. Peraturan Presiden ini mengatur tentang :

Pengesahan Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2010. PENANAMAN MODAL – PENGESAHAN PERPRES NO. 18 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH DIANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSABANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) ABSTRAK : Bahwa Pemerintah Indonesia telah menandatangani

AGREEMENT ON INVESTMENT UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA pada tanggal 2 Juni 2009 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Korea.


serta UU No. 24 tahun 2000, UU No. 25 tahun 2007, dan Perpres No. 11 Tahun 2007


Pengesahan PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI

KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH DIANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSABANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA.

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2010.

PROTOKOL PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA – PENGESAHAN PERPRES NO. 19 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET KEENAM DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) ABSTRAK : Bahwa pada tanggal 19 November 2007 Pemerintah

Republik Indonesia telah menandatangani Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), sebagai hasil perundingan antara para wakil delegasi Negara-negara Anggota ASEAN.


serta UU No. 24 tahun 2000, dan Kepres No. 88 Tahun 1995.


Pengesahan PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET KEENAM DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA.


KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK– PENGESAHAN PERPRES NO. 20 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA KUWAIT MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT ON ECONOMIC AND TECHNICAL CO-OPERATION) ABSTRAK : Bahwa pada tanggal 30 Mei 2007 Pemerintah Republik

Indonesia telah menandatangani Persetujuan dengan Pemerintah Negara Kuwait mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik.


dan UU No. 24 tahun 2000. Peraturan Presiden ini mengatur tentang :

Pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik.


KETENAGAKERJAAN – PENGAWASAN PERPRES NO. 21 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No.3 Tahun

1951, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 21 tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007 dan PP No. 7 Tahun 2008.


1. Ketentuan Umum 2. Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan 3. Pengawas Ketenagakerjaan 4. Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan 5. Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan 6. Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan 7. Ketentuan Lain‐lain 8. Ketentuan Penutup


PROGRAM INDONESIA EMAS ‐ PENETAPAN PERPRES NO. 22 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan pencapaian prestasi atlet

nasional di tingkat internasional diperlukan suatu program pembinaan dan pelatihan yang sistematis, terencana, berkesinambungan, dan modern. Keberhasilan kontingen Indonesia meraih prestasi di ajang SEA Games merupakan momentum kebangkitan olahraga nasional untuk papan atas di tingkat internasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Program Indonesia Emas dengan Peraturan Presiden.


Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 3 Tahun 2005; UU Nomor 17 Tahun 2007; PP Nomor 16 Tahun 2007; PP Nomor 17 Tahun 2007; PP Nomor 18 Tahun 2007.


Program Indonesia Emas, dengan sistimatika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup Prima; 3. Dewan Nasional Prima; 4. Pembiayaan; 5. Ketentuan Lain‐Lain; dan 6. Ketentuan Penutup

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2010

PENYERTAAN MODAL NEGARA – PENAMBAHAN PERPRES NO. 23 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU

No.8 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, Perpres No. 5 Tahun 2010 dan Kepres No. 14 Tahun 2010.

Keputusan Presiden ini mengatur tentang:

- Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2010.

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS KEMENTERIAN NEGARA – PENETAPAN PERPRES NO. 24 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA. ABSTRAK : Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor

47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.


UU No.39 Tahun 2008, Perpres No. 47 Tahun 2009, dan Kepres No. 84/P Tahun 2009.


1. Kementerian Koordinator 2. Kementerian Yang Menangani Urusan Pemerintahan

yang Nomenklatur Kementeriannya Secara Tegas Disebutkan Dalam UUD RI Tahun 1945 dan Yang Ruang Lingkupnya Disebutkan Dalam UUD RI Tahun 1945

3. Kementerian yang Menangani Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah

4. Ketentuan Lain‐Lain 5. Ketentuan Peralihan 6. Ketentuan Penutup

Status : Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Perpres No. 10

Tahun 2005. Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 14 April 2010.

GAJI POKOK PNS – PENYESUAIAN PERPRES NO. 25 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2009 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010 ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010, perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010.


1974, PP No. 7 Tahun 1977. Peraturan Presiden ini mengatur tentang :

Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010.

Status : Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Perpres No. 5

Tahun 2009. Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 16 April 2010.

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH DARI INDUSTRI EKSTRAAKTIF ‐ TRANSPARANSI PERPRES NO. 26 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN TENTANG TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF ABSTRAK : Bahwa pemanfaatan sumber daya alam ekstraktif, sebagai

salah satu sumber daya alam tidak terbarukan, harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk peningkatan kesejahteraan umum. Pemanfaatan sumber daya alam ekstraktif melalui pengelolaan industry ekstraktif harus dilakukan sesuai dengan prinsip‐prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), prinsip transparansi yang meliputi : keterlibatan pemangku kepentingan, keterbukaan, dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), serta untuk peningkatkan daya saing iklim investasi di bidang industry ekstraktif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu untuk menetapkan Peraturan Presiden tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif.


Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 22 Tahun 2001; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 4 Tahun 2009; PP Nomor 35 Tahun 2004; PP Nomor 8 Tahun 2006.


Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif, dengan sistimatika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Tim Transparansi Industri Ekstraktif; 3. Mekanisme Transparansi; 4. Pembiayaan; 5. Ketentuan Penutup.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 23 April 2010.

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS KETUA HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL – PENETAPAN PERPRES NO. 27 TAHUN 2010

2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL. ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional dipandang perlu memberikan hak keuangan dan fasilitas lain Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional dengan Peraturan Presiden.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No.30

Tahun 2007, dan Perpres No. 26 Tahun 2008. Peraturan Presiden ini mengatur tentang :

Hak keuangan dan fasilitas lain Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional dengan Peraturan Presiden.

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2010. ANGGOTA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA – PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN – TATA CARA PERPRES NO. 28 TAHUN 2010 2010

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA ABSTRAK : Bahwa untuk malaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang‐

Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka dipandang perlu untuk mengatur Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia.


Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2008.


Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia, dengan sistimatika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian; 3. Ketentuan Lain‐Lain; 4. Ketentuan Penutup.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2010. RENCANA KERJA PEMERINTAHAN – PENETAPANPERPRES NO. 29 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011

ABSTRAK : Bahwa perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 yang memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.


Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, PP No. 20 Tahun 2004, PP No. 21 Tahun 2004 dan Perpres No. 5 Tahun 2010.


Rencana kerja pemerintah tahun 2011.

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2010. PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA – PENGESAHAN PERPRES NO. 30 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN

PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ITS PROTOCOL SIGNED AT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991) ABSTRAK : Bahwa pada tanggal 12 Januari 2006 Pemerintah

Indonesia telah menandatangani Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dan Protokolnya yang Ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 12 September 1991sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia.


UU No.24 Tahun 2000, dan UU No. 7 Tahun 1983. Peraturan Presiden ini mengatur tentang :

Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia.

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2010. KOMITE EKONOMI NASIONAL – PEMBENTUKANPERPRES NO. 31 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL ABSTRAK : Bahwa untuk lebih menunjang keberhasilan

Kabinet Indonesia Bersatu II dipandang perlu memadukan pemikiran dan kemampuan para ahli

dalam berbagai bidang ekonomi bersama Pemerintah sehingga perlu membentuk Komite Ekonomi Nasional.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Peraturan Presiden ini mengatur tentang :

Pembentukan Komite Ekonomi Nasional.

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2010. KOMITE EKONOMI NASIONAL – PEMBENTUKANPERPRES NO. 32 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE INOVASI NASIONAL ABSTRAK : Bahwa kebijakan inovasi nasional di Indonesia

perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam satu

kesatuan sistem inovasi nasional yang dalam implementasinya perlu dilakukan melalui institusi yang efektif dan berhasil-guna baik dari sisi legalitas dan otoritas sehingga dipandang perlu membentuk Komite Inovasi Nasional dengan Peraturan Presiden.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 18

Tahun 2002. Peraturan Presiden ini mengatur tentang :

Pembentukan Komite Inovasi Nasional.

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2010. DEWAN NASIONAL & DEWAN KAWASAN OTONOMI KHUSUS – PEMBENTUKAN PERPRES NO. 33 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3)

dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dan untuk

mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, serta para pemilik kepentingan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu dibentuk Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No. 17

Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 2009, dan PP no. 41 Tahun 2007.


1. Dewan Nasional 2. Dewan Kawasan 3. Ketentuan Penutup

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2010. BADAN INTELIJEN NEGARA - PENETAPANPERPRES NO. 34 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Intelijen Negara perlu dilakukan penyempurnaan dan revitalisasi organisasi Badan Intelijen Negara, sehingga dipandang perlu mengatur kembali Badan Intelijen Negara dengan Peraturan Presiden.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Peraturan Presiden ini mengatur tentang :

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 2. Organisasi 3. Tata Kerja 4. Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian 5. Pembiayaan 6. Ketentuan Lain-lain 7. Ketentuan Peralihan 8. Ketentuan Penutup

Status : Mencabut & menyatakan tidak berlaku Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 sepanjang mengatur ketentuan tentang BIN.

Mencabut & menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 sepanjang mengatur mengenai ketentuan Unit Organisasi dan Tugas Eselon I BIN.

Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2010. KARTU TANDA PENDUDUK - PERUBAHANPERPRES NO. 35 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL ABSTRAK : Bahwa untuk konsolidasi penerapan Kartu Tanda

Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, perlu penyesuaian waktu penyelesaian paling lambat akhir tahun 2012, sehingga perlu adanya

perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.


Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2006, PP No. 37 Tahun 2007 dan Perpres No. 26 Tahun 2009.


1. Pasal 6 diubah 2. Pasal 10 diubah

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2010. BIDANG USAHA TERTUTUP DAN BIDANG USAHA TERBUKA DI BIDANG PENANAMAN MODAL - PENETAPANPERPRES NO. 36 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ABSTRAK : Bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan

penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community

(AEC), dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.


Tahun 1992, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 25 tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008, PP No. 44 Tahun 1997, Perpres No. 76 Tahun 2007, dan Perpres No. 27 Tahun 2009.


Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2010. PATEN – SYARAT DAN TATA CARAPERPRES NO. 37 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66

ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dan UU No. 14

Tahun 2001. Peraturan Presiden ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum 2. Pencatatan Pengalihan Paten 3. Ketentuan Peralihan 4. Ketentuan Penutup

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2010. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA – ORGANISASI & TATA CARA PERPRES NO. 38 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.


Tahun 1981, UU No. 16 Tahun 2004, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 100 Tahun 2000, dan Keppres No. 108 Tahun

2003. Peraturan Presiden ini mengatur tentang :

1. Kedudukan, Tugas dan Wewenang 2. Organisasi 3. Eselonisasi, Pengangkatan, dan Pemberhentian 4. Tata Kerja 5. Pembiayaan 6. Ketentuan Lain‐lain 7. Ketentuan Peralihan 8. Ketentuan Penutup

Status : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keppres No. 86

Tahun 1999 Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2010. KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK – KEPUTUSAN PERPRES NO. 39 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.


Tahun 2004, dan PP No. 21 Tahun 2005. Peraturan Presiden ini mengatur tentang:

1. Pembentukan dan Kedudukan

2. Susunan Keanggotaan 3. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang KKH PRG 4. Balai Kliring Keamanan Hayati (BKKH) 5. Kesekretariatan KKH PRG 6. Tata Kerja KKH PRG 7. Pembiayaan 8. Ketentuan Penutup

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2010. PERDAGANGAN BARANG ‐ PENGESAHAN PERPRES NO. 40 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) ABSTRAK : Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009 dan pada tanggal

24 Oktober 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan

Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik India.


UU No. 24 Tahun 2000, dan Keppres No. 29 Tahun Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

Persetujuan mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik India.

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2010. PERTAHANAN NEGARA – KEBIJAKAN UMUM PERPRES NO. 41 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014 ABSTRAK : Bahwa pertahanan negara merupakan salah satu fungsi

pemerintahan negara yang dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Presiden menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan Sistem Pertahanan Negara.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No. 3 Tahun

2002, UU No. 17 Tahun 2007, dan Perpres No. 5 Tahun 2010.

Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014.

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2010. KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN – PENETAPAN PERPRES NO. 42 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN ABSTRAK : Bahwa industri pertahanan mempunyai peran strategis

dalam penyelenggaraan pertahanan sehingga perlu didorong dan ditumbuhkembangkan. Oleh sebab itu, revitalisasi industri pertahanan harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem industri pertahanan guna mewujudkan tujuan pertahanan nasional.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 3

Tahun 2002. Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2010. PEMBEBASAN VISA INDONESIA & SLOVAKIA ‐ PENGESAHAN PERPRES NO. 43 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC PASSPORTS AND SERVICE PASSPORTS) ABSTRAK : Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010 Pemerintah

Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD 1945 serta UU No. 24 Tahun 2000.


Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas.

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2010. PEMBEBASAN VISA INDONESIA & BULGARIA ‐ PENGESAHAN PERPRES NO. 44 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) ABSTRAK : Bahwa pada tanggal 19 November 2009 Pemerintah

Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Bulgaria on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Bulgaria. Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD 1945

serta UU No. 24 Tahun 2000. Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas.

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2010. KERJASAMA EKONOMI INDONESIA & BULGARIA ‐ PENGESAHAN PERPRES NO. 45 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON ECONOMIC COOPERATION) ABSTRAK : Bahwa pada tanggal 19 November 2009 Pemerintah

Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Kerja Sama Ekonomi (Agreement between the Government of the Republic ofIndonesia and the Government of the Republic of Bulgaria on Economic Cooperation), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD 1945

serta UU No. 24 Tahun 2000. Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai kerja sama ekonomi.

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2010. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME – PENETAPAN PERPRES NO. 46 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME ABSTRAK : bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap

kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun Internasional,sehingga memerlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi. Bahwa Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah merekomendasikan kepada Pemerintah tentang perlunya membentuk suatu Badan yang berwenang melakukan tugas penanggulangan terorisme.


Tahun 1999, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 15 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 34 Tahun 2004.


1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi; 2. Organisasi;

3. Kelompok Ahli; 4. Tata Kerja; 5. Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Lain-lain; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup.

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2010. KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK INDONESIA & PERU ‐ PENGESAHAN PERPRES NO. 47 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PERU ON TECHNICAL AND ECONOMIC COOPERATION) ABSTRAK : Bahwa pada tanggal 9 April 2010 Pemerintah Republik

Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Peru on Technical and Economic Cooperation), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru.


dan UU No. 24 Tahun 2000. Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Peru mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2010. PENANAMAN MODAL INDONESIA & AMERIKA SERIKAT ‐ PENGESAHAN PERPRES NO. 48 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT (INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA) BESERTA PENGATURAN PELAKSANAAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MENGENAI PROSEDUR NOTIFIKASI (IMPLEMENTING ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA REGARDING NOTIFICATION PROCEDURES) ABSTRAK : Bahwa pada tanggal 13 April 2010 Pemerintah

Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Dukungan Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (Investment Support Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America) beserta Pengaturan Pelaksanaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat mengenai Prosedur Notifikasi (Implementing Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America

Regarding Notification Procedures), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat.


UU No. 24 Tahun 2000, dan UU No. 25 Tahun 2007 Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

Persetujuan Dukungan Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat beserta pengaturan pelaksanaannya.

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2010. TUNJANGAN OPERASI PENGAMANAN ‐ PENETAPAN PERPRES NO. 49 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN OPERASI PENGAMANAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DALAM OPERASI PENGAMANAN PADA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN WILAYAH PERBATASAN ABSTRAK : Bahwa pulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki

nilai strategis dalam penetapan Wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam rangka meningkatkan moral prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan, perlu diberikan tunjangan operasi pengamanan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan.


1974, UU No. 3 Tahun 2002, UU No. 34 Tahun 2004, UU No. 43 Tahun 2008, dan UU No. 78 Tahun 2005.


Tunjangan operasi pengamanan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan.

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2010. SATUAN TUGAS UNIT POLISI BERSERAGAM ‐ PENETAPAN PERPRES NO. 50 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT POLISI BERSERAGAM (FORMED POLICE UNIT /FPU) INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DI DARFUR, SUDAN ABSTRAK : Bahwa atas permintaan Sekjen PBB kepada

Pemerintah Republik Indonesia melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York agar Pemerintah Republik Indonesia dapat ikut serta dalam pemeliharaan Perdamaian di Darfur,Sudan. Untuk melaksanakan permintaan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Kepres no. 4 tahun 2008 tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan dan Kepres no. 23 tahun 2008 tentang Penambahan Pasukan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan. Bahwa keberadaan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia mempunyai peran penting dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan, sehingga PBB meminta Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan kembali Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan secara berkelanjutan sampai dengan selesainya misi pemeliharaan perdamaian di Darfur, Sudan.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No. 37 Tahun 1999, dan UU No. 2 Tahun 2002.


Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan.

Status : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Kepres no. 4

tahun 2008 dan Kepres no. 23 tahun 2008. Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2010. BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI TAHUN 1431 H/2010 M – PENETAPAN PERPRES NO. 51 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1431 H/2010 M ABSTRAK : Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban

penyelenggaraan haji Tahun 1431H/2010 M perlu ditetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang besarnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dan UU No. 13

Tahun 2008. Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010 M

Status : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perpres no. 31

tahun 2009 Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2010.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA – SUSUNAN ORGANISASI & TATA KERJA PERPRES NO. 52 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) UUD

1945, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 2 Tahun 2002, dan PP No. 23 Tahun 2007


1. Kedudukan, Tugas dan Wewenang 2. Susunan Organisasi 3. Penasehat Ahli Kapolri 4. Tata Kerja 5. Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian 6. Pembiayaan 7. Ketentuan Peralihan 8. Ketentuan Penutup

Status : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keppres no. 70

tahun 2002 Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2010.

PEDOMAN PELAKSANAAN APBN ‐ PERUBAHAN PERPRES NO. 53 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ABSTRAK : Bahwa dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan

ekonomi maka diperlukan percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kementerian/lembaga non kementerian, pemerintah daerah, dan kantor/satuan kerja. Sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


2004, dan Keppres No. 42 Tahun 2002. Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

1. Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) diubah serta disisipkan 1

(satu) ayat baru yaitu ayat (4a). 2. Pasal 16 ayat (1) diubah

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2010.

PENGADAAN BARANG/JASA – PENETAPAN PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ABSTRAK : Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

efisien, terbuka dan kompetitif perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


2004, PP No. 29 Tahun 2000, dan PP No. 6 Tahun 2006. Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum 2. Tata Nilai Pengadaan 3. Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa 4. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 5. Swakelola 6. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

Barang/Jasa 7. Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri 8. Peran Serta Usaha Kecil 9. PengadaanBarang/Jasa Melalui Pelelangan/seleksi

internasional 10. Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dengan Dana

Pinjaman/Hibah Luar Negeri 11. Keikutsertaan Perusahaan Asing dalam Pengadaan

Barang/Jasa 12. Konsep Ramah Lingkungan

13. Pengadaan Secara Elektronik 14. Pengadaan Khusus dan Pengecualian 15. Pengendalian, Pengawasan, Pengaduan dan Sanksi 16. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam

Organisasi Pengadaan 17. Ketentuan Lain-lain 18. Ketentuan Peralihan


Tahun 2003 Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2010.

PEDOMAN PELAKSANAAN APBN ‐ PERUBAHAN PERPRES NO. 55 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENYULUH PERIKANAN, DAN PENYULUH KEHUTANAN ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.


1974, UU No. 16 Tahun 2006, PP No. 32 Tahun 1979, PP No. 16 Tahun 1994, Keppres No. 87 Tahun 1999.


Perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, dan penyuluh kehutanan.


Tahun 1986 Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2010.

PERDAGANGAN JASA – PENGESAHANPERPRES NO. 56 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) ABSTRAK : Bahwa perlunya pengesahan persetujuan antara negara

anggota perhimpungan bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea dalam hal perdagangan jasa dalam kerangka kerja sama ekonomi kedua belah pihak.

Dasar Hukum: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD 1945,

UU No. 24 Tahun 2000, Perpres No. 11 Tahun 2007.


Pengesahan persetujuan perdagangan jasa,dan penegasan berlakunya naskah asli (dalam bahasa inggris) persetujuan apabila terjadi perbedaan penafsiran dengan naskah terjemahannya.

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2010

PENANAMAN MODAL – PENGESAHANPERPRES NO. 57 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA) ABSTRAK : Bahwa dipandang perlu untuk mengesahkan

persetujuanantara negara anggota ASEAN dan RRC sebagai hasil perundingan diantara kedua belah pihak

Dasar Hukum: Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11

UUD 1945,UU No. 24 Tahun 2000,UU No. 25 Tahun 2007, Perpres No. 48 Tahun 2004


Pengesahan persetujuan yang disertai dengan lampiran naskah persetujuan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2010

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ‐ PENETAPAN PERPRES NO. 58 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ABSTRAK : Bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 47

Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan dalam rangka meningkatkan kualitas pemberian dukungan teknis dan administrasi, serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Sekretariat Negara.


Tahun 2008, Perpres No. 47 Tahun 2009 dan Keppres No.84/P Tahun 2009


1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 2. Organisasi 3. Staf Khusus 4. Tata Kerja 5. Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian 6. Pembiayaan 7. Ketentuan Peralihan 8. Ketentuan Lain-lain 9. Ketentuan Penutup

Status : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perpres No. 31

Tahun 2005 Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 17 September 2010.

AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA – PENGESAHAN PERPRES NO. 59 TAHUN 20102010 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 24TH GENEVA CONGRESS, SWISS 2008 (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRES KE-24 DI JENEWA, SWISS 2008) ABSTRAK : Bahwa dipandang perlu untuk melakukan pengesahan

terhadap akta akhir perhimpunan pos sedunia sebagai hasil kongres ke-24 di jenewa, 2008


UU No. 24 Tahun 2000, UU No. 38 Tahun 2009 Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

. Pengesahan Akta akhir perhimpunan yang disertai dengan lampiran naskah asli bahasa Prancis,dan bahasa Inggris serta bahasa Indonesia

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 30 September 2010.

JASA ANGKUTAN UDARA – PENGESAHANPERPRES NO. 60 TAHUN 20102010 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KELIMA KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) ABSTRAK : Bahwa diperlukan pengesahan dari persetujuan mengenai

jasa angkutan udara yang sebelumnya telah ditandatangani antara negara-negara ASEAN


UU No. 24 Tahun 2000, Keppres No. 88 Tahun 1995


. Pengesahan persetujuan yang disertai dengan lampiran naskah dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 30 September 2010.

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN ‐ PENETAPAN PERPRES NO. 61 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN ABSTRAK : Bahwa PNS yang diangkat dan ditugaskan secara

penuh dalam jabatan fungsional penyuluh perikanan, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yg sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerjanya. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur tunjangan jabatan fungsional penyuluh perikanan yang diatur dalam peraturan presiden


1974, PP No. 7 Tahun 1977, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 9 Tahun 2003, dan Keppres No. 87 Tahun 1999


Pemberian tunjangan jabatan fungsional penyuluh perikanan

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2010

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL – PENETAPAN PERPRES NO. 62 TAHUN 20102010 PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Undang-

Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dipandang perlu penetapan tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional


Tahun 2008 dan UU No. 52 Tahun 2009 Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 2. Organisasi 3. Tata Kerja 4. Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian 5. Pembiayaan 6. Ketentuan Lain-Lain 7. Ketentuan Peralihan 8. Ketentuan Penutup

.

Status : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keppres No. 103 Tahun 2001 sebagaimana telah dibah dengan Perpres No. 64 tahun 2005, dan Keppres No. 110 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 52 Tahun 2005

Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2010.

USIA PENSIUN – PENETAPANPERPRES NO. 63 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENILIK ABSTRAK : Bahwa Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Fungsional

Pengawas pada satuan pendidikan formal memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan dengan mempertimbangkan kesetaraan dengan jabatan fungsional Pengawas pada satuan pendidikan formal lain yang telah diperpanjang batas usia pensiunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu untuk memperpanjang batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan fungsional penilik


Tahun 1974, PP No. 32 Tahun 1979, PP No. 16 Tahun 1994 Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

Perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penilik

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2010

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PNS TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN - PERUBAHAN PerPres NO. 64 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan

sumber daya manusia serta peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Timur bagian utara dan Provinsi Papua bagian selatan dipandang perlu mendirikan perguruan tinggi dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional yang mana sebelumnya dikelola oleh yayasan Pendidikan Bangka Belitung, Badan Penyelenggara Universitas Borneo dan Yayasan Pendidikan Anim Ha Merauke yang telah melakukan pengalihan asetnya kepada Menteri Pendidikan Nasional maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), UU Nomor 20

Tahun 2003, PP No.17 Tahun 2010 Undang-Undang ini mengatur tentang :

Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo dan Universitas Musamus sebagai perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan pada tanggal 19 November 2010.

PENDIRIAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG, UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN, DAN UNIVERSITAS MUSAMUS‐ PENETAPAN PerPres NO. 65 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG, UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN DAN UNIVERSITAS MUSAMUS ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan

sumber daya manusia serta peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Timur bagian utara dan Provinsi Papua bagian selatan dipandang perlu mendirikan perguruan tinggi dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional yang mana sebelumnya dikelola oleh yayasan Pendidikan Bangka Belitung, Badan Penyelenggara Universitas Borneo dan Yayasan Pendidikan Anim Ha Merauke yang telah melakukan pengalihan asetnya kepada Menteri Pendidikan Nasional maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1), UU Nomor 20

Tahun 2003, PP No.17 Tahun 2010 Undang-Undang ini mengatur tentang :

Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo dan Universitas Musamus sebagai perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan pada tanggal 19 November 2010.

JASA ANGKUTAN UDARA ‐ PENGESAHAN PERPRES NO. 66 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEENAM KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) ABSTRAK : Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 Pemerintah RI

telah menandatangani protocol untuk melaksanakan Paket Keenam komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa Angkutan Udara sebagai hasil perundingan Delegasi Anggota ASEAN


UU No. 24 Tahun 2000, dan Keppres No. 88 Tahun 1995. Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

Pengesahan protocol untuk melaksanakan Paket Keenam komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa Angkutan Udara.

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2010.

KEMENTERIAN NEGARA ‐ PERUBAHAN PERPRES NO. 67 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI ABSTRAK : Bahwa demi menjamin terselenggaranya pendidikan

yang bermutu, perlu membentuk unit organisasi yang bertugas melakukan pengembangan pendidik serta menjamin mutu pendidikan.


Tahun 2008, Perpres No. 47 Tahun 2009 dan Perpres No. 24 Tahun 2010.


Perubahan kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi.


FASILITAS PEJABAT NEGARA ‐ PEMBERIAN PERPRES NO. 68 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN ABSTRAK : Bahwa untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari

para pejabat negara pada Lembaga Negara dipandang perlu memberikan fasilitas uang muka pembelian kendaraan perorangan pada pejabat negara pada Lembaga Negara

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Keppres No. 42

Tahun 2002 dan Perpres No. 54 Tahun 2010. Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

Pemberian fasilitas uang muka pembelian kendaraan perorangan pada pejabat negara pada Lembaga Negara .


TUNJANGAN KINERJA ‐ PENETAPAN PERPRES NO. 69 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ABSTRAK : Bahwa dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi,

maka dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu diberikan tunjangan kinerja.


1974, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan PP No.7 Tahun 1977.


Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian .


TUNJANGAN KINERJA ‐ PENETAPAN

PERPRES NO. 70 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN ABSTRAK : Bahwa dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi,

maka dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu diberikan tunjangan kinerja.




Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan .


TUNJANGAN KINERJA ‐ PENETAPAN PERPRES NO. 71 TAHUN 2010

2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT ABSTRAK : Bahwa dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi,

maka dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat perlu diberikan tunjangan kinerja.




Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat .


TUNJANGAN KINERJA TNI – PENETAPAN PERATURAN PRESIDEN NO. 72 TAHUN 2010 2010

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ABSTRAK : Bahwa dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai di

lingkungan Tentara Nasional Indonesia dipandang perlu untuk diberikan tunjangan kinerja di lingkungan TNI.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU

No.8 Tahun 1974, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 34 Tahun 2004, PP No. 7 Tahun 1977, PP No. 28 Tahun 2001, dan Perpres No. 10 Tahun 2010.

Peraturan Presiden ini mengatur tentang:

- Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2010.

TUNJANGAN KINERJA ‐ PENETAPAN PERPRES NO. 73 TAHUN 2010 2010

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK : Bahwa dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi,

maka dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat perlu diberikan tunjangan kinerja.




Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia .


TUNJANGAN KINERJA ‐ PENETAPAN PERPRES NO. 74 TAHUN 2010 2010

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN ABSTRAK : Bahwa dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi,

maka dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan.




Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan.


TUNJANGAN KINERJA ‐ PENETAPAN PERPRES NO. 75 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2010 TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ABSTRAK : Bahwa dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi,

maka dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.




Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


TUNJANGAN KINERJA ‐ PENETAPAN PERPRES NO. 76 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. ABSTRAK : Bahwa dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi,

maka dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.




Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.


TUNJANGAN KINERJA ‐ PENETAPAN PERPRES NO. 77 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

ABSTRAK : Bahwa dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi,

maka dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.




Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.


PENJAMINAN INFRASTRUKTUR PERPRES NO. 78 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA YANG DILAKUKAN MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan kelayakan kredit

proyek infrastruktur sebagai upaya mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dipandang perlu diberikan jaminan dari Pemerintah dengan memperhatikan pronsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan dalam APBN. Jaminan dimaksud dapat diberikan oleh Menteri Keuangan melalui BUMN yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan resiko keuangan.


Tahun 2003, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2007, PP No. 35 Tahun 2009 dan Perpres No.67 Tahun 2005.


1. Ketentuan Umum 2. Prinsip, Ruang Lingkup dan Ketentuan Umum 3. Penjaminan Infrastruktur 4. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur 5. Ketentuan Peralihan 6. Ketentuan Penutup


PENGATURAN PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIKA ‐ PENGESAHAN PERPRES NO. 79 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ASEAN HARMONIZED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT REGULATOR REGIME (PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI HARMONISASI TATA CARA PENGATURAN PERALATAN LISTRIK DAN

ELEKTRONIKA) ABSTRAK : Bahwa pada tanggal 9 Desember 2005 Pemerintah RI

telah menandatangani Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika sebagai hasil perundingan Delegas Negara-negara anggota ASEAN


dan UU No. 24 Tahun 2000. Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

Pengesahan Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika


KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ‐ PERUBAHAN PERPRES NO. 80 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatan efektivitas

pemberian dukungan teknis dan administrasi, serta

analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara


Tahun 2008, Perpres No. 47 Tahun 2009, Perpres No. 58 Tahun 2010 dan Keppres No.84/P Tahun 2009.


1. Pasal 4 diubah 2. Bagian Kedua diubah 3. Pasal 40 diubah 4. Pasal 86 diubah


REFORMASI BIROKRASI – GRAND DESIGN PERPRES NO. 81 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025 ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata

kelola pemerintahan yang baik dan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diperlukan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025


1974, UU No.28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 17 Tahun 2007.


Grand Design Reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 2010-2025


SEKRETARIAT KABINET ‐ PENETAPAN PERPRES NO. 82 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2010 TENTANG SEKRETARIAT KABINET ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan dukungan staf,

pelayanan administrasi dan dukungan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dan pengelolaan serta pengendalian kaninet dapat berjalan lancer, efisien, dan efektif, dipandang perlu menyempurnakan organisasi Sekretariat Kabinet

dengan Peraturan Presiden. Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 2. Organisasi 3. Staf Khusus 4. Tata Kerja 5. Eselon, Pengangkatan, dan Pemberhentian 6. Pembiayaan 7. Ketentuan Lain-lain 8. Ketentuan Peralihan 9. Ketentuan Penutup

Status : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perores No. 31

Tahun 2005 Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2010.

UANG PENGHARGAAN ‐ PEMBERIAN PERPRES NO. 83 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN UANG PENGHARGAAAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM; KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI; DAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 ABSTRAK : Bahwa Pemilu tahun 2004 telah terselenggara dengan

lancar dan berdasarkan PP No. 62 Tahun 2003 tentang

Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilu beserta perangkat penyelenggara Pemilu serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu, kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilu; Ketua dan Anggota Komisi Pemilu Provinsi; dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilu Kabupaten/Kota diberikan uang penghargaan pada akhir masa jabatannya.


Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2007, dan PP No. 62 Tahun 2003


Pemberian uang penghargaan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota komisi Pemilu, Ketua dan anggota Komisi Pemilu Provinsi; dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilu Kabupaten/Kota


PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS DAN KESELAMATAN PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF - PENGESAHANPERPRES NO. 84 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT AND ON THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT (KONVENSI GABUNGAN TENTANG KESELAMATAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS DAN TENTANG KESELAMATAN PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF) ABSTRAK : Bahwa di Wina, Austria, pada tanggal 5 September

1997 Pemerintah Republik Indonesia telah

menandatangani Konvensi Gabungan tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif sebagai hasil Konferensi Diplomatik yang diselenggarakan oleh Badan Tenaga Atom Internasional pada tanggal 1 sampai dengan 5 September 1997 yang dipandang perlu disahkan dalam suatu peraturan presiden.


serta UU No.24 Tahun 2000. Peraturan Presiden ini Mengatur tentang:

Pengesahan Konvensi Gabungan tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif

Status : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2010

UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC ‐ PERUBAHAN PERPRES NO. 85 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2002 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC ABSTRAK : Bahwa dalam upaya peningkatan kinerja bagi Hakim

Ad Hoc yang menangani perkara/sengketa niaga dan HAM pada Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding atau Tingkat Kasasi dipandang perlu mengatur kembali besarnya uang kehormatan bagi Hakim Ad hoc yang menangani perkara/sengketa tersebut dengan Peraturan Presiden


Tahun 1985, UU No. 2 Tahun 1986, UU No. 26 Tahun 2000, dan Keppres No. 64 Tahun 2002


Perubahan Lampiran dalam Kepres 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc


UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ‐ PERUBAHAN PERPRES NO. 86 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS Peraturan PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2005 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ABSTRAK : Bahwa dalam upaya peningkatan kinerja bagi Hakim

pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dipandang perlu mengatur kembali besarnya uang kehormatan bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Presiden


Tahun 1985, UU No. 30 Tahun 2002, dan Perpres No. 49 Tahun 2005


1. Pasal 3 diubah 2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu)

Pasal yakni Pasal 3A


UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN ‐ PERUBAHAN PERPRES NO. 87 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PERIKANAN DI PENGADILAN NEGERI ABSTRAK : Bahwa dalam upaya peningkatan kinerja bagi Hakim

pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri dipandang perlu mengatur kembali besarnya uang kehormatan bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri dengan Peraturan

Presiden Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No.14

Tahun 1985, UU No. 2 Tahun 1986, UU No. 31 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2006 dan Perpres No. 23 Tahun 2008


Pasal 3 diubah


JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN ‐ PENETAPAN PERPRES NO. 88 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSAN KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG ABSTRAK : Bahwa mengingat beratnya resiko beban tugas para

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksan Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah

Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung, dipandang perlu diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan pelayanan paripurna didiatur dalam suatu peraturan presiden.


Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, dan PP No. 28 Tahun 2003


Jaminan pemeliharaan kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksan Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung


KERJASAMA DI BIDANG EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN … · Dasar Hukum: Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11...

Documents

Transcript of KERJASAMA DI BIDANG EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN … · Dasar Hukum: Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11...