1

ISSUE NO.3 / DESEMBER 2016

Kegagalan Bangunan: Penentu Dugaan Tindak Pidana Jasa Konstruksi

dan Korupsi?

5 Trik Sukses Ikuti Tender BUMN

INDONESIaN E-MagazINE fOR LEgaL KNOwLEDgE By

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait UU

Ketenagalistrikan

2

IKLAN

Please do not hesitate to contact us if you have any question at marketing.akasa@gmail.com.

Looking forward to hearing from you.

We, Akasa Cipta Tama (ACT), was established in April 2015 as a response to the demand of highly qualified translators for business, legal, technical, and general documents; as well as interpreters and note takers for meetings, seminars, and conference. Our translators, interpreters and note

takers have extensive experiences in their respective fields.

With a comprehensive database of qualified human resources, ACT works to ensure the best results in every project we run. Some of our top personnel have worked for various international events and some of our clients include the Office of the President of the Republic of Indonesia,

People’s Consultative Assembly, The United Nations, The World Bank, AusAID, USAID, and some prominent law firms in Indonesia.

3

Editorial:Penasihat:Setyawati Fitri Anggraeni,S.H.,LL.M.,FCIArb.Pemimpin Redaksi:Agus Dwi Prasetyo,S.H.Redaktur Pelaksana:Tanya Widjaja Kusumah,S.H.Penulis:Agus Dwi Prasetyo,S.H.Tanya Widjaja Kusumah,S.H.Sufi Mufarrid Fadhly,S.H.Elida Damaiyanti Napitupulu, S.H.Manuel Simbolon,S.H., M.H.Tubagus Syaqief Harizansyah,S.H.Kontributor:Konsultan Media: Fifi Juliana JelitaPenyunting Naskah: Wahyu HardjantoPenata Visual: Riesma PawestriIlustrasi: freepik.com

daftar isi

Majalah Actio terbit setiap empat bulan sekali,dibuat dan didistribusikan oleh

Sanggahan:Perlu kami sampaikan bahwa telaah, opini, maupun informasi dalam Actio merupakan kontribusi pribadi dari para partners dan/atau associate yang tergabung di kantor hukum Anggraeni and Partners dan merupakan pengetahuan hukum umum. Telaah, opini, dan informasi dalam Actio tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat hukum ataupun pandangan kantor hukum Anggraeni and Partners terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Telaah, opini, dan informasi dalam Actio tidak dapat dianggap sebagai indikasi ataupun petunjuk terhadap keadaan di masa yang akan datang. Telaah, opini, maupun informasi dalam Actio tidak ditawarkan sebagai pendapat hukum atau saran hukum untuk setiap hal tertentu. Tidak ada pihak pembaca yang dapat menganggap bahwa dirinya harus bertindak atau berhenti bertindak atau memilih bertindak terkait suatu masalah tertentu berdasarkan telaah, opini, maupun informasi di Actio tanpa mencari nasihat dari profesional di bidang hukum sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tertentu yang dihadapinya.

KATA PeNgANTAr 3INfo 4TELAAh: Kegagalan Bangunan: Salah Satu Unsur Penentu dalam Dugaan Tindak Pidana Jasa Konstruksi dan Korupsi 5TELAAh: Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait: Akankah Mengubah Implementasinya? 6TANYA JAWAB 8KUPAS PerATUrAN: Perpres Nomor 3 Tahun 2016: Swasta Dimudahkan dalam Proyek Strategis Nasional 9oPINI: Enigma Penyidikan Tindak Pidana dalam Proyek Strategis Nasional 10KIAT: Tertarik Mengikuti Tender BUMN? Ketahui 5 hal Ini 11

Wisdom Begins in Wonder” -Socrates-

“Pembaca yang kami hormati,

Tanpa terasa, kita telah sampai di penghujung tahun 2016. Beberapa hari lagi, kita akan menapaki hari baru di awal tahun 2017. Tentunya, setiap dari kita perlu untuk merefleksikan pencapaian dan perkembangan tahun 2016 untuk tahun depan yang lebih baik.

Pada edisi ketiga ini, Actio mengangkat tema mengenai perkembangan hukum dalam infrastruktur di Indonesia. Sebagai salah satu target pemerintah, implementasi pembangunan infrastruktur pada tahun 2016 memang masih mengalami banyak kendala. Namun, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, salah satunya dengan menerbitkan peraturan presiden.

Actio edisi kali ini juga meliput acara HUT ke-4 Anggraeni and Partners (AP). Keluarga besar AP sangat bersyukur bahwa berkat dukungan dari semua klien dan kolega, AP dapat mencapai usianya yang ke-4. Kami juga memohon doa dan kerja sama rekan-rekan sekalian agar kami dapat menggapai masa depan yang lebih baik.

Akhir kata, selamat menyambut tahun baru 2017. Semoga Tuhan selalu memberikan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua. Amin.

Salam,

anggraeni & Partners

4

INfO

herman adalah seorang pengusaha tekstil yang sukses dalam 3 tahun terakhir. Namun, kondisi ekonomi yang kurang

baik belakangan ini berdampak langsung terhadap bisnis yang dijalankan bersama istrinya. Usahanya kemudian bangkrut.

Tidak cukup sampai di situ, herman masih mempunyai tanggungan terhadap bank, karyawan, dan pajak. Dalam situasi tersebut, kondisi keuangan keluarga herman juga terganggu karena harta dia dan harta istrinya dianggap harta bersama. Oleh karena itu, kewajiban utang herman adalah kewajiban utang istrinya.

Cerita semacam ini dapat dihindari apabila herman dan istrinya mengadakan perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta. Selama ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan berisi aturan bahwa pemisahan harta dapat dilakukan sebelum pernikahan.

Mahkamah Konstitusi pun baru-baru ini memberikan putusan bahwa perjanjian perkawinan pemisahan harta dapat dilakukan setelah pernikahan. Putusan Nomor 69_PUU-XIII_2015 tersebut diberikan setelah Ny. Ike farida, warga negara Indonesia asal Jakarta Timur, mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) serta

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan putusan tersebut, maka setiap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah suami istri melaksanakan perkawinan berlaku mengikat sejak perjanjian perkawinan tersebut berlangsung. Bukan

hanya berlaku untuk suami dan istri yang mengadakan perjanjian perkawinan, perjanjian tersebut juga berlaku bagi pihak ketiga.

PERJANJIAN PERKAWINANBoleh DiBuat Setelah Menikah

Dalam rangka mem-peringati hari ulang tahun (HUT) ke-4

kantor hukum Anggraeni and Partners (AP), panitia dari AP menyelenggarakan Kompetisi Peradilan Semu Internal. Kompetisi tersebut diikuti oleh

KoMPETISI PERADILAN SEMU INTERNAL WARNAI ULANg TAHUN ANggRAENI AND PARTNERS

seluruh karyawan AP, baik advokat maupun staf. Meskipun hanya sebuah peradilan semu, para peserta menunjukkan komitmen dan dedikasi untuk berpenampilan dan bersidang layaknya dalam proses per-sidangan yang se sungguh nya.

Kompetisi peradilan semu yang diselenggarakan pada tanggal 22 Oktober 2016 tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan beracara para advokat AP sekaligus membangun semangat kerja sama seluruh keluarga AP. Selain acara kompetisi peradilan semu, perayaan ulang tahun ke-4 ini juga ditandai dengan foto bersama manajemen beserta semua advokat dan staf.

Serangkaian acara peringatan HUT AP ditutup pada Senin, 24 Oktober 2016, dengan acara makan bersama dan pengumuman pemenang oleh Ibu Setyawati fitri A., S.H., LL.M., fCIArb., selaku Partner Pengelola. (SMf)

55

TELaaH

Dalam kontrak jasa konstruksi antara pemerintah dan penyedia jasa (kontraktor),

sering kali terjadi permasalahan, khususnya terkait permasalahan kegagalan bangunan serta keterkaitannya dengan hukum pidana, baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana di bidang jasa konstruksi.

Definisi kegagalan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU JK) adalah suatu keadaan bangunan yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan, maupun sebagian, dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia dan/atau pengguna jasa.

Untuk menentukan kegagalan bangunan, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui. Pertama, pekerjaan konstruksi harus sudah selesai dilaksanakan dan diserahterimakan. Kedua, pelaksanaan audit perlu dilakukan oleh pemeriksa, baik internal maupun eksternal, yang nantinya akan menentukan apakah ada temuan atau penyimpangan.

Jika terdapat penyimpangan, langkah yang diupayakan

KEGAGALAN BANGUNAN: SALAH SATU UNSUR PENENTU

DALAM DUgAAN TINDAK PIDANA JASA KoNSTRUKSI DAN KoRUPSI

adalah upaya penyelesaian yang berpegang pada klausul kontrak atau ketentuan hukum jasa konstruksi yang berlaku. Lebih lanjut, apabila berdasarkan temuan audit diketahui bahwa pihak pengguna jasa/pemerintah merugi akibat adanya kegagalan bangunan tersebut, maka pemerintah berhak menuntut secara perdata kepada pihak penyedia jasa/kontraktor sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UU JK.

Adapun Pasal 43 UU JK berisi sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 5%-10% dari nilai kontrak terhadap terjadinya peristiwa kegagalan konstruksi atau kegagalan bangunan yang dikarenakan:

1. perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknisan;

2. pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknisan;

3. pengawas pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknisan.

Semua unsur di atas harus disebabkan oleh “kesalahan” karena tindakan yang tidak sesuai

dengan ketentuan teknis. Di samping itu, kegagalan bangunan harus memenuhi unsur-unsur:

1. tidak berfungsi baik sebagian atau keseluruhan; atau

2. tidak sesuai ketentuan yang tercantum di dalam kontrak; atau

3. pemanfaatannya menyimpang.

Di undang-undang mengenai tindak pidana khusus lainnya, unsur kegagalan bangunan juga dapat dikategorikan sebagai indikasi adanya tindak pidana korupsi, apabila terpenuhi unsur:

1. kerugian negara, 2. ada kegagalan bangunan, 3. terdapat dugaan kuat

kesengajaan dari penyedia jasa/kontraktor atau ada dugaan kuat perbuatan melawan hukum dari pihak kontraktor, yakni gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan melawan hukum lainnya.

Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan dalam peristiwa kegagalan bangunan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur kegagalan bangunan merupakan suatu unsur penentu dalam penyidikan dugaan sebuah tindak pidana di bidang jasa konstruksi atau tindak pidana korupsi. (TSH)

6

TELaaH

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berturut-turut Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Adapun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Desember 2004 dengan Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 karena pengaturan sistem “unbundling” dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan

ayat (4) beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa negara berhak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, dan hal ini termasuk ketenagalistrikan.

Pada tanggal 14 Desember 2016, Mahkamah Konstitusi kembali memutuskan berdasarkan Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 tanggal 16 Juni 2016 yang mengabulkan sebagian permohonan dari Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) bersama Persatuan Pegawai Indonesia (PPI) bidang ketenagalistrikan terkait uji materi ketentuan Pasal 10 ayat (2) serta Pasal

PUtUsAN MAhKAMAh KoNstitUsi tErKAit UNdANG-UNdANG KEtENAGAListriKAN:

11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang diajukan oleh Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

SP PT PLN menganggap bahwa ketentuan UU Ketenagalistrikan telah mengakibatkan hajat hidup orang banyak dapat dikuasai oleh korporasi swasta nasional, multinasional, dan perorangan, serta mengakibatkan negara tidak memiliki kekuasaan atas tenaga listrik.

Mempertimbangkan argumentasi pemohon, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan membuka kemungkinan bahwa

AKANKAH MENgUBAH IMPLEMENTASINyA DI DALAM PRAKTIK?

7

pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara terpisah-pisah (unbundling). Pasal 10 ayat (2) berisi penjelasan bahwa PLN dapat mempunyai bisnis terintegrasi, mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, hingga penjualan listrik.

Lebih lanjut, selain PLN, diperbolehkan pula kepada swasta, badan usaha milik daerah (BUMD), dan koperasi untuk berbisnis secara terintegrasi, mulai dari pembangkit hingga menjual listrik, selama didasari dengan prinsip “dikuasai oleh negara”. Sementara itu, Pasal 11 ayat (1) dinilai Mahkamah Konstitusi

dapat membuka kemungkinan hilangnya prinsip penguasaan oleh negara dalam penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan kedua pasal itu secara penuh, dan hanya membatasi penafsirannya menjadi prinsip “penguasaan oleh negara” tak dilanggar. hal ini berarti bahwa wilayah usaha yang boleh dimasuki investor swasta ditentukan oleh negara melalui pemerintah, perizinannya diberikan oleh pemerintah, lalu tarif listrik yang dikenakan pada masyarakat juga dikendalikan oleh pemerintah. Jadi, pemerintah

tetap mengendalikan wilayah usaha, perizinan, hingga tarif.

Pada dasarnya, sejak 7 tahun pelaksanaan dari ketentuan UU Ketenagalistrikan, pemerintah tidak serta-merta lepas tangan dan sepenuhnya menyerahkan kepada investor swasta untuk melakukan usaha ketenagalistrikan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sesungguhnya menegaskan penafsiran dari Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan yang memang harus dibaca secara bersama-sama dan tidak dapat diinterpretasikan terpisah. (TwK)

8

TaNya JawaB

T Tapakah dasar pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase?

Jawab:Arbitrase adalah cara menyelesai-kan masalah perdata di luar per-adilan umum. Dasar dari arbitrase adalah perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Artinya, perjanjian arbitrase dapat tercantum sebagai salah satu ketentuan dalam perjanjian pokok di antara para pihak atau dibuat dalam suatu perjanjian arbitrase tersendiri oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Dasar: Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bagaimanakah contoh ketentuan arbitrase dalam sebuah perjanjian?

Jawab:Arbitrase dapat dilakukan secara ad-hoc (mandiri) atau melalui suatu institusi arbitrase. Apabila Bapak/Ibu memutuskan untuk memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai institusi arbitrase, maka ketentuan arbitrase dalam perjanjian dapat dibuat sebagai berikut:

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.”

Dasar: http://www.baniarbitration.org/ina/procedures.php

Penanya adalah suatu perusahaan kontraktor jasa konstruksi di Indonesia.

8

9

KUPaS PERaTURaN

Persyaratan-persyaratan pelaksana proyek strategis nasional kini dipermudah

melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Perpres 3/2016). Proyek strategis nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Sebenarnya, bukan hal baru bagi investor atau pemodal swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur pemerintah. Namun, lambatnya perizinan, birokrasi, dan

biaya-biaya tidak resmi yang menjelma sebagai pungutan liar (pungli) menjadi hambatan bagi pihak swasta selama ini. Melalui pengundangan Perpres 3/2016 pada tanggal 8 Januari 2016, badan usaha diberikan kemudahan dan jaminan untuk mengurus perizinan dan non-perizinan yang meliputi fasilitas fiskal, data, dan informasi. Proses pengajuan perizinan dan non-perizinan diajukan satu pintu ke pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

hal yang terpenting dari Perpes 3/2016 adalah, para pelaksana proyek strategis nasional tidak perlu mengkhawatirkan adanya kriminalisasi terhadap penyalahgunaan kewenangan

para oknum di dalam proyek strategis nasional. Perpres 3/2016 berisi aturan bahwa setiap laporan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian RI terkait dengan proyek strategis nasional akan diteruskan kepada instansi terkait untuk diproses secara internal melalui aparat pengawasan intern pemerintah dengan mendahulukan proses administrasi.

Selain itu, pelaksana proyek, khususnya badan usaha swasta, akan mendapatkan jaminan dari pemerintah terhadap proyek strategis nasional. Jaminan tersebut meliputi kebijakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah pusat yang menghambat proyek strategis nasional. (MSB)

PErPrEs NoMor 3 tAhUN 2016: SWASTA DIMUDAHKAN DALAM PRoyEK STRATEgIS NASIoNAL

10

OPINI

Diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Perpres 3/2016) berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara penegak hukum dan lembaga pemerintah. Peraturan yang diundangkan pada 12 Januari 2016 tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain mempermudah proses perizinan, Perpres 3/2016 ini juga melindungi proyek-proyek strategis nasional dari potensi hambatan berupa adanya dugaan tindak pidana yang mengharuskan suatu proyek menjadi obyek penyidikan tindak pidana.

Kebijakan ini dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) Perpres 3/2016 yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap penyelesaian terhadap dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi. “Keikutsertaan” pemerintah dalam dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada suatu proyek strategis nasional tegas tertuang pada Pasal 31 ayat (2) Perpres 3/2016 yang berisi kewajiban bagi kepolisian atau kejaksaan untuk meneruskan kepada kementerian/lembaga, gubernur, bupati/wali kota terhadap setiap laporan atau pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Dapat dipahami bahwa pemerintah bermaksud melindungi proyek strategis nasional untuk meminimalkan terhambatnya proyek karena ada penyelidikan

ENIgMA PENyIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM PRoyEK STRATEgIS NASIoNAL

atau penyidikan dari polisi atau jaksa terhadap setiap laporan. Namun, di sisi lain, peraturan presiden ini berpotensi bertentangan dengan undang-undang lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia (UU Kepolisian).

Sebagaimana diketahui, kepolisian dan kejaksaan mempunyai kewenangan terhadap suatu dugaan tindak pidana berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, termasuk korupsi. Sementara itu, kepolisian diberi wewenang, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Dalam suatu tata urutan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 7 ayat (1), posisi peraturan presiden terletak dua tingkat di bawah UU. Pertanyaannya kemudian, jika terjadi pertentangan antara ketentuan di dalam peraturan presiden dan undang-undang, maka berdasarkan asas lex superior derogat legi inferior, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan

peraturan yang lebih rendah. Dalam hal ini, undang-undang seharusnya mengesampingkan peraturan presiden.

Inkonsistensi antara UU Kejaksaan dan UU Kepolisian serta Perpres 3/2016 menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pertama, peraturan presiden tersebut dapat diuji secara materiil ke Mahkamah Agung apakah ketentuan di dalamnya bertentangan dengan undang-undang, khususnya UU Kejaksaan dan UU Kepolisian atau tidak. Kemungkinan kedua, Perpres 3/2016 tersebut ditafsirkan tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya karena Pasal 30 Perpres 3/2016 tidak mengeliminasi kewenangan jaksa atau polisi untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan.

Meskipun dianggap bahwa Perpres 3/2016 tidak bertentangan dengan UU Kepolisian dan UU Kejaksaan, penulis berpendapat, Pasal 30 Perpres 3/2016 akan menimbulkan sebuah enigma dan berujung pada konflik kewenangan antara penegak hukum dan lembaga/kementerian terkait. Di satu sisi, apabila proses pemeriksaan pendahuluan dilakukan secara administratif, kementerian/lembaga terkait tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa penyitaan atau penggeledahan. hal ini dapat mengakibatkan atau memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menghilangkan barang bukti. Di sisi lain, tidak ada aturan tentang konsekuensi apabila polisi atau jaksa menolak untuk meneruskan laporan/pengaduan penyalahgunaan atau penyelewengan wewenang kepada lembaga/kementerian terkait. (aDP)

11

KIaT

Demikian kiat yang dapat dijalani untuk mengikuti tender BUMN. Diharapkan, penyedia barang dan jasa dapat memperhatikan hal-hal tersebut sebelum mengikuti tender BUMN. (TwK)

Penuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Efisien;b. Efektif;

c. Kompetitif;d. Transparan;

e. Adil dan Wajar; sertaf. Akuntabel.

Pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan, antara

lain, pada:a. pelelangan terbuka atau seleksi

terbuka untuk jasa konsultan;b. pemilihan langsung atau seleksi langsung untuk pengadaan jasa

konsultan;c. penunjukan langsung; atau

d. pembelian langsung.

Pelaksanaan pengadaan barang

dan jasa dilaksanakan oleh:a. panitia pengadaan atau pejabat

pengadaan; atau b. lembaga profesional yang

memenuhi syarat.

Pelaksana pengadaan barang dan jasa tersebut wajib menandatangani pakta integritas (letter of undertaking) untuk

setiap pengadaan barang dan jasa.

Khusus untuk pekerjaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, kriteria yang

dipenuhi adalah:a. Pengguna barang dan jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing

pengguna barang dan jasa sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

b. Dalam hal pengadaan barang dan jasa jangka panjang, pengguna barang dan jasa perlu membuat

formula penyesuaian harga tertentu (price adjustment), baik untuk kenaikan maupun penurunan, yang

disesuaikan dengan kondisi pasar dan best practice yang berlaku.

Hak untuk mengajukan sanggahan. Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (equal treatment), 4 (empat) hari kerja sejak diumumkannya pemenang, penyedia barang dan jasa yang kalah pada saat pengumuman pemenang berhak mengajukan sanggahan yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pelelangan/seleksi dengan prosedur atau tata cara pelelangan/seleksi.

Selain itu, pelaksana pengadaan barang dan jasa wajib menyampaikan putusannya atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.

1 2

3

4

5

TERTARIK MENgIKUTI TENDER BUMN? ADA 5 (LIMA) HAL yANg PERLU DIPERHATIKANPengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara (BUMN) diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-05/MBU/2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor: Per-05/MBU/2012. Peraturan menteri tersebut berisi panduan atas hal-hal yang patut diperhatikan, yaitu:

12