Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam Menghadapi ...

ABSTRAABSTRAABSTRAABSTRAABSTRACCCCCTTTTTThe existence of a lawsuit in court against the certificate is not a newthing anymore, given stelsel adopted in the system of land registrationin Indonesia is negative stelsel positive tendency. If on the certificatethat was sued earlier, based on court decisions that have permanentlegal force (inkracht van gewisjde) should be revoked and canceled bythe National Land Agency, but de facto the decision can not beimplemented by the National Land Agency with some particular reason,then this is where the role of National Pertanahann Agency to be ableto realize the judgment which can not be implemented as Non -Executable decision.Based on the results revealed that: First, there aretwo main reasons why the National Land Agency wants the SupremeCourt Decision No. 158 / PK / TUN / 2011 as Non - Executable rulingthat reasons are normative juridical considerations and JuridicalTechnical. Pertimbangann normative juridical reason is that the decisionof cancellation of the Certificate Broking No. 132 on behalf of PT. TOPis overdue / expired / verjaring, Ultra Petita and filed by the plaintiffswho do not have other interests and there is a decision in theadministrative court ruling that the criminal verdict. While considerationjuridical reason partly because the decision concerning civil rights andlegal justice for the hundreds of people or communities certificateowner derivative or fragment of a Certificate of Right to Building No.132 certificate as a parent, but it also relates to issues of LocalGovernment Assets and Money State. Second, the role of the National

Rani ArvitaFakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Ilir Bar. I, KotaPalembang. Email: [email protected]

Land Agency in realizing the Supreme Court Decision No. 158 / PK /TUN / 2001 to a decision of Non-Executable is a way to initiate a peacebetween the parties that the winning parties and the ruling partyCertificate holder Broking No. 132 as a party that has been lost. Theessence of peace is how the BPN role in creating the conditions thatthe parties who won the verdict, his rights can still be given, while forthe owner of Certificate Broking No. 132 does not need to be canceled.Then after a peace between the parties earlier, the peace agreementmust be drawn up in an authentic deed in this case the notarial deed,then a notary deed are then registered to Class I Palembang DistrictCourt to get the verdict determination of Non-Executable. Third, theRule of Law which can be given to the winner of the verdict is that theycan still get their rights as they are demanded in the lawsuit, while theowner of Certificate Broking No. 132 does not need to be done forcancellation as a command decision, so that the legal protection andlegal justice for the hundreds of citizens derivative of the certificateholder Certificate nno Broking. 132 can still be given.Keywords: Verdict, Non - Executable, Cancellations

ABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAKAdanya gugatan di Pengadilan terhadap sertipikat bukan merupakanhal baru lagi, mengingat stelsel yang dianut dalam sistem pendaftarantanah di Indonesia adalah stelsel negatif bertendensi positif. Apabilaterhadap sertipikat yang digugat tadi, berdasarkan putusan pengadilan

Kedudukan Badan PertanahanNasional dalam MenghadapiProblematik Putusan Non-ExecutablePTUN Tentang Pembatalan SertipikatHak Atas Tanah

Naskah Masuk: 11 Januari 2016 // Naskah Diterima: 27 Maret 2016DOI: 10.18196/jmh.2015.0065.20-36

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21VOL. 23 NO.1 JUNI 2016

yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) harusdicabut dan dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional, namun secaradefacto putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh BadanPertanahan Nasional dengan beberapa alasan tertentu, maka disinilahletak peranan Badan Pertanahan Nasional untuk dapat mewujudkanputusan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut sebagai Putusan Non-Executable. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Pertama,ada dua alasan pokok mengapa Badan Pertanahan Nasionalmenginginkan agar Putusan Mahkamah Agung RI No. 158/PK/TUN/2011 sebagai Putusan Non-Executable yaitu alasan Pertimbangan secaraYuridis Normatif dan Yuridis Tekhnis. Pertimbangann alasan YuridisNormatif yaitu bahwa putusan pembatalan terhadap Sertipikat HakGuna Bangunan No. 132 atas nama PT. TOP tersebut lewat waktu/daluarsa/verjaring, Ultra Petita dan diajukan oleh Penggugat yang tidakmempunyai kepentingan serta terdapat putusan lain dalam putusanPTUN tersebut yaitu adanya putusan Pidana. Sedangkan pertimbanganalasan yuridis tekhnis antara lain karena putusan tersebut menyangkuthak keperdataan dan keadilan hukum bagi ratusan penduduk ataumasyarakat pemilik sertipikat turunan atau pecahan dari Sertipikat HakGuna Bangunan No. 132 sebagi sertipikat induknya, selain itu jugamenyangkut permasalahan Aset Pemerintah Daerah dan Uang Negara.Kedua, Peranan Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkanPutusan Mahkamah Agung RI No. 158/PK/TUN/2001 menjadi suatuputusan yang Non-Executable adalah dengan cara menginisiasiperdamaian antar para pihak yaitu pihak pemenang putusan dan pihakpemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 sebagai pihak yangtelah kalah. Inti perdamaian tersebut adalah bagaimana peranan BPNdalam menciptakan kondisi bahwa terhadap pihak yang memenangkanputusan, hak-hak nya tetap dapat diberikan, sementara bagi pemilikSertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 tidak perlu untuk dibatalkan.Kemudian setelah terjadi perdamaian antar para pihak tadi, makakesepakatan perdamaian tersebut harus dituangkan dalam akta otentikdalam hal ini akta notaris, yang kemudian akta notaris tersebutselanjutnya di daftarkan ke Pengadilan Negeri Klas I Palembang untukmendapatkan penetapan putusan Non-Executable. Ketiga, KepastianHukum yang dapat diberikan kepada pihak pemenang putusan adalahbahwa mereka tetap bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana yangmereka tuntut dalam gugatan, sementara kepada pemilik SertipikatHak Guna Bangunan No. 132 tidak perlu dilakukan pembatalansebagaimana perintah putusan, sehingga perlindungan hukum dankeadilan hukum bagi ratusan warga masyarakat pemilik sertipikatturunan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 tetap dapatdiberikan.Kata Kunci: Putusan, Non-Executable, Pembatalan

I. PENDI. PENDI. PENDI. PENDI. PENDAHULUANAHULUANAHULUANAHULUANAHULUANBukan sesuatu hal yang mudah untuk sampai

dapat diterbitkannya sebuah sertipikat hak atastanah, mengingat dalam proses penerbitansertipikat hak atas tanah dituntut asas kehati-hatian, ketelitian, kecermatan dan keamanantingkat tinggi bagi lembaga atau institusi yangsecara konstitusional diberi kewenangan untuk

menerbitkannya dalam hal ini BadanPertanahan Nasional. Seiring denganberjalannya waktu, setelah dapat diterbitkannyasebuah sertipikat hak atas tanah, kemampuanbagi pemilik tanah untuk dapatmempertahankan kepemilikan hak atas tanahyang telah dilegalkan dalambentuk sertipikathak atas tanah tadi, justru adalah sesuatu halyang akan jauh lebih sulit lagi dibandingkandengan proses penerbitan sertipikat itu sendiri.

Undang-undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secaraeksplisit konstitusional (normatif)mengamanatkan pada alinea/frase “melindungisegenap bangsa Indonesia”. Makna yangterkandung pada alinea/frase di atas, menjadiurgen manakala di sandingkan dengan asaskepastian dan perlindungan hukum dalamsegala aktifitas bernegara dan berbangsa,termasuk melindungi hak-hak setiap warganegara di dalam memperoleh kepastian danperlindungan hukum terhadap putusan (Dani,2015: 24). Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap (inkracht) dalam proses bekerjanya hukum.

Kebutuhan akan adanya perlindunganhukum dan jaminan kepastian hukum dalambidang pertanahan berarti bahwa setiap warganegara Indonesia dapat menguasai tanah secaraaman dan mantap (Dani, 2015: 25). Setiapmanusia pasti menginginkan adanyaperlindungan dan jaminan kepastian hukum.Apapun akan dilakukan oleh setiap manusiaatau warga negara untuk mendapatkanperlindungan dan jaminan kepastian hukumdalam setiap sendi kehidupannya. Tidakterkecuali dalam hal kepemilikan akan tanah.Kepemilikan tanah merupakan sebuah hak asasimanusia yang dilindungi oleh hukuminternasional maupun hukum nasional. Dalamhukum internasional, perlindungan hukum hakmilik diatur dalam DUHAM (Deklarasi UmumHak Asasi Manusia) Pasal 17.1, Pasal 17.2, Pasal25.1, dan Pasal 30. Sedangkan dalam hukum

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22J U R N A L M E D I A H U K U M

nasional, perlindungan hukum hak milik inidiatur dalamUndang-Undang Dasar Tahun1945 Pasal 28 H Ayat (4), dan Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia.

Kepemilikan atas tanah dalam kaitannyadengan perlindungan dan jaminan kepastianhukum maka sertipikat adalah jawabannya.Sertipikat merupakan alat pembuktian hak atastanah yang kuat. Sebagaimana ketentuan Pasal19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA)mengatur bahwa untuk menjamin adanyakepastian hukum bagi pemilik-pemilik tanahmaka direalisasikan melalui pendaftaran tanahyang meliputi pengukuran, pemetaan,pendaftaran hak-hak atas tanah atau terjadinyaperalihan hak atas tanah tersebut.

Sertifikat merupakan alat pembuktian hakatas tanah yang kuat sebagaimana di atur didalam Pasal 32 ayat 1 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah (selanjutnya disingkat PP No.24 Tahun1997). Penjelasan dari ketentuan Pasal 32 ayat(1) PP No.24 Tahun 1997 ini adalah bahwasertipikat merupakan tanda bukti hak atastanah yang kuat, dalam arti bahwa selama tidakdapat dibuktikan sebaliknya, maka seluruh datafisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yangbenar. Sudah barang tentu data fisik maupundata yuridis yang tercantum dalam sertipikatharus sesuai dengan data yang tercantum dalambuku tanah dan surat ukur yang bersangkutan,karena data itu diambil dari buku tanah dansurat ukur tersebut (Kitab Undang-UndangAgraria dan Pertanahan, 2014: 297). Denganadanya sertipikat tersebut maka terdapat adanyakepastian hukum mengenai hak kepemilikanatas suatu bidang tanah. Oleh karena itu orangakan semaksimal mungkin berusaha untukmendapatkan sertipikat hak atas tanah.

Penyelesaian sengketa pertanahan biasanyaakan bermuara ke pengadilan, baik PengadilanUmum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.Penyelesaian masalah pertanahan jarangterselesaikan melalui jalur di luar pengadilankarena seringkali tidak menyelesaikanpermasalahan yang dipersengketakan oleh parapihak. Ironisnya penyelesaian sengketa tanahyang melalui lembaga peradilan pun banyakmenghadapi berbagai permasalahan. Perkarapertanahan yang telah dibawa ke pengadilanseakan tak pernah berujung bahkanlaksanasumur tanpa dasar (Syarief, 2012: 13). Bahkandalam banyak kasus, putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum yang tetap(inkracht van gewisjde) pun tidak dapat dieksekusi, sehingga persengketaan terus berlanjutdan tanah yang disengketapun menjadi terlantarkarena status hukum kepemilikannya yangmasih belum jelas (status quo) (Syarief, 2012: 10).

Pasal I angka 14 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat Permenag/Ka BPN No.9 Tahun 1999) tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan menentukanbahwa untuk dapat dilaksanakannya pembatalansertipikat salah satunya adalah dalam rangkauntuk melaksanakan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Dari pasal-pasal tersebut diatas sudahmenegaskan bahwa hanya putusan pengadilanyang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde) yang dapat ditindaklanjutioleh Badan Pertanahan Nasional yaitu berupaproses pembatalan dan pendaftaran hak atastanah serta pemberian atau pendaftaran hakatas tanah atau sesuai dengan amar putusanyang bersangkutan. Sehubungan dengan hal itu,maka tampaklah sangat erat hubungan antaraBadan Pertanahan Nasional dengan lembagaPeradilan.

Dalam tataran normatif, telah ada beberapa

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23VOL. 23 NO.1 JUNI 2016

peraturan-peraturan yang intinya mengaturbahwa wajib hukumnya bagi BPN RI sebagailembaga atau pihak tereksekusi untukmengeksekusi atau melaksanakan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap khususnya putusan yangamarnya secara tegas memerintahkan pihakBPN untuk melaksanakan pembatalan sertipikathak atas tanah. Pasal 54 Perkaban BPN RI No. 3Tahun 2011 pada intinya menetapkan bahwaBPN RIwajib melaksanakan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum yangtetap (inkracht van gewisjde), Pasal 55 ayat (1) yangpada intinya menetapkan bahwa tindakan untukmelaksanakan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum yang tetap dapatberupa:a. Pelaksanaan dari seluruh amar putusan;b. Pelaksanaan sebagian amar putusan dan /

atau;c. Hanya melaksanakan perintah yang secara

tegas tertulis dalam amar putusan.Dalam ketentuan lainnya yaitu Pasal 55 ayat

(2) yang intinya adalah amar putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap yangberkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, anatar lain:a. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah;b. Menyatakan batal/tidaksah/tidak

mempunyai kekuatan hukumhak atas tanah;c. Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak

berkekuatan hukum;d. Perintah dilakukannya pencatatan atau

pencoretan dalam buku tanah;e. Perintah penerbitan hak atas tanah; danf. Amaryang bermakna menimbulkan akibat

hukum terbitnya, beralihnya atau batalnyahak.Keputusan pembatalan sertipikat hak atas

tanah merupakan salah satu bentuk dariperbuatan hukum dalam bidang pertanahanyang berupa pemutusan, penghentian ataupenghapusan suatu hubungan hukum terhadap

hak milik atas tanah dalam rangka penanganandan penyelesaian kasus pertanahan.Pasal 57 ayat(1) Perkaban BPN RI No. 3 Tahun 2011mengatur bahwa Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum yang tetapsebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yangmenyangkut pembatalan hak atas tanah wajibdilaksanakan oleh pejabat BPN RI paling lambat2 (dua) bulan setelah diterimanya SalinanPutusan Pengadilan.

Sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 54ayat (1) Perkaban BPN RI No. 3 Tahun 2011mengatur bahwa BPN RI wajib melaksanakanputusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum yang tetap. Sementaraketentuan Pasal 56 dan 57 Perkaban BPN RINo. 3 Tahun 2011 pada intinya mengatur bahwaputusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum yang tetap yang wajib untukdilaksanakan oleh pejabat BPN RI dapat berupaperbuatan hukum pertanahan berupapenerbitan, peralihan dan/atau pembatalansertipikat hak atas tanah berdasarkan keputusanpejabat yang berwenang.

Pasal 58 menetapkan bahwa Kepala BPN RImenerbitkan keputusan, peralihan dan / ataupembatalan hak atas tanah untuk melaksanakanputusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum yang tetap. Penerbitankeputusan tersebut dapat di delegasikan kepadaDeputi atau Kakanwil. Oleh karena itu dapatdikatakan bahwa pembatalan sertipikat hakmilik atas tanah merupakan salah satu kebijakanpertanahan nasional dalam rangka menetapkandan mengatur hubungan-hubungan hukumantara orang-orang dan perbuatan hukumdengan tanah. Selain dari ketentuan-ketentuansebagaimana yang diataur di dalam peraturanperundang-undangan yang sifatnya internal danmengikat ke dalam khususnya untuk lembagaBPN RI, terdapat pula beberapa ketentuan-ketentuan lainnya terkait pengaturan mengenaipelaksanaan atau eksekusi terhadap putusan

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap.

Pasal 115 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sebagaimana yang telah beberapa kalimengalami perubahan dan terakhir denganUndang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, menyatakan “Hanya PutusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap yang dapat dilaksanakan”.

Sementara ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2)Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang telahbeberapa kali mengalami perubahan danterakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, menyatakan: “Apabilasetelah 60 (enam puluh) hari kerja putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterima, tergugat tidak melaksanakankewajibanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal97 ayat (9) huruf a, maka keputusan tata usahanegara yang disengketakan itu tidak mempunyaikekuatan hukum lagi”.

Oleh karena itu terhadap seluruh putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap atau putusan yang tidakada lagi upaya hukum selanjutnya, dalam rangkademi untuk tercapainya kepastian hukum,terutama bagi para pihak yang berperkaratersebut dan lebih terutama lagi bagi pihakpemenang (penggugat) dalam perkara tersebut,maka putusan tersebut haruslah segera untukdilaksanakan. Hal ini tidak terkecuali jugaterhadap putusan yang sedang di ajukanpermohonan peninjauan kembali (PK)oleh parapihak sebagaimana ketentuan yang diatur dalamPasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-

Undang No. 5 Tahun 2004 tentang PerubahanAtas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung, yangmenyatakan:”Permohonan Peninjauan Kembalitidak menangguhkan atau menghentikanpelaksanaan putusan pengadilan”.

Dari beberapa ketentuan-ketentuanperaturan khusus mengenai perintahpembatalan sertipikat hak atas tanah sebagaitindak lanjut dari adanya atau sebagai wujudpelaksanaan putusan pengadilan yang telahmempunayai kekuatan hukum yang tetap, telahnampak dengan jelas bahwa wajib hukumnyauntuk melaksanakan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,termasuk perintah dalam hal pembatalansertipikat hak milik atas tanah, dimanakewenangan ini dengan tegas diberikan kepadaBPN RI.

Namun dalam melaksanakan fungsi kontrolterhadap keputusan-keputusan yang diambilpemerintah dalam hubungannya denganeksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara diIndonesia, sampai dengan saat ini masih belumdapat memenuhi harapan masyarakat pencarikeadilan (yustisiabellen). Masih banyaknyaputusan PTUN khususnya yang menyangkutperkara pembatalan sertifikat hak atas tanahyang belum atau tidak dapat di eksekusi telahmenimbulkan pesimisme dan apatisme dalammasyarakat. Dalam putusan hakim administrasi,mulai terlihat jarak antara das sollen dan das seinyang akhirnya dapat menggangu integritasnegara hukum modern (Supandi, 2007: 3).

Salah satu contoh kasus secara faktual yangberkaitan dengan adanya problematik putusanpengadilan yang non-executable yang sampaidengan saat ini masih diupayakanpenyelesaiannya oleh Kantor Pertanahan KotaPalembang adalah kasus Romi/Yuliana. Kasusini bermula ketika Sdri. Yuliana sebagai pihakyang memiliki tanah yang terletak di Jln.Gubernur H.A. Bastari Kel. 8 Uu Kec. Seberang

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25VOL. 23 NO.1 JUNI 2016

Ulu I / Jakabaring Kota Palembang (dimanaSdri. Yuliana ini memiliki tanah tersebutmelalui pembelian dari Sdr. Romi) mengajukankepada Kepala Kantor Pertanahan KotaPalembang permohonan pembatalan terhadapsertipikat Hak Guna Bangunan (untukselanjutnya akan disingkat HGB) No. 132Tahun 1997 tanggal 4 Maret 1997, luas1.653.042 M2 atas nama PT. Taman OganPermai (selanjutnya akan disingkat PT. TOP).Adapun dasar permohonan pembatalanterhadap Sertipikat HGB No. 132 tersebutadalah putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraNo.16/G/2009/PTUN-PLG tanggal 7Desember 2009 jo. Putusan Banding PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan No. 24/B/B/2010/PT.TUN-MDN jo. Putusan KasasiMahkamah Agung No. 299 K/TUN/2010tanggal 11 Nopember 2010 jo. PutusanPeninjauan Kembali No. 158/PK/TUN/2011tanggal 17 April 2012.

Bahwa putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang No. 16/G/2009/PTUN-PLGyang para pihaknya adalah Sdr. Romi selakuPenggugat lawan Kepala Kantor PertanahanKota Palembang selaku Tergugat dan PT. TamanOgan Permai/PT. Amen Mulia selaku TergugatII Intervensi 1 serta Pemerintah PropinsiSumatera Selatan selaku Tergugat II Intervensi2, dalam amar putusannya pada intinya secarategas memerintahkan kepada pihak Tergugat(BPN Kota Palembang) untuk melaksanakanpembatalan terhadap objek sengketa aquo yaitusertipikat HGB No. 132 Tahun 1997 tanggal 4Maret 1997, luas 1.653.042 M2 atas nama PT.Taman Ogan Permai.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan TataUsaha Negara Palembang No. 16/G/2009/PTUN-PLG tersebut telah diperkuat pula olehputusan baik di tingkat Banding PT. TUNMedan, Kasasi di Mahkamah Agung RI sertaputusan Peninjauan Kembali (PK) di MahkamahAgung RI. Bahwa selain adanya putusan TUN

yang sudah berkekuatan hukum yang tetap(inkracht van gewisjde) yang amarnya secara tegasmemerintahkan untuk membatalkan sertipikatobjek sengketa aquo, dalam kasus ini jugaterdapat putusan pidana yang melibatkan Sdr.Romi selaku Penggugat dalam perkara No. 16/G/2009/PTUN-PLG sebagaimana diuraikan diatas.

Bahwa dengan telah terbitnya putusan PKtersebut (yang sudah mempunyai kekuatanhukum yang tetap), maka sudah ada perintahyang jelas bagi tergugat dalam hal ini KantorPertanahan Kota Palembang untukmelaksanakan isi putusan Pengadilan TUNtersebut yang intinya memerintahkan kepadaTergugat untuk membatalkan Sertipikat HakGuna Bangunan No. 132 tahun 1997 tanggal 4Maret 1997 dengan luas keseluruhan 1.653.042M2 An. PT. Taman Ogan Permai (PT. TOP).Namun faktanya sampai dengan saat inipermohonan pembatalan tersebut masih belumdi penuhi oleh kantor pertanahan (BPN) KotaPalembang.

Sehubungan dengan adanya fenomenamengenai banyaknya putusan-putusan PTUNyang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewisjde) yang amarnya sudah jelas-jelasmemerintahkan untuk dilaksanakanpembatalan sertipikat hak atas tanah, namundalam tataran aplikatifnya putusan tersebuttidak dapat di eksekusi (non-executable), makapenulis merasa permasalahan ini patut dan layakuntuk dikaji dan diteliti secara mendalam padatingkat disertasi ini baik ditinjau dari aspekfilosofis, sosiologis maupun yuridis. Pasal Iangka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan menentukan bahwa untuk dapatdilaksanakannya pembatalan sertipikat salahsatunya adalah dalam rangka untukmelaksanakan putusan pengadilan yang telah

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Pasal 54 Perkaban BPN RI No. 3Tahun 2011

tentang Pengelolaan dan Pengkajian KasusPertanahan pada intinya menetapkan bahwaBPN RI wajib melaksanakan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum yang tetap (inkracht van gewisjde). DanPasal 55 ayat (1) yang pada intinya menetapkanbahwa tindakan untuk melaksanakan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum yang tetap dapat berupa:a. Pelaksanaan dari seluruh amar putusan;b. Pelaksanaan sebagian amar putusan dan /

atau;c. Hanya melaksanakan perintah yang secara

tegas tertulis dalam amar putusan.Dalam ketentuan lainnya yaitu Pasal 55 ayat

(2) yang intinya adalah amar putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap yangberkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, anatar lain:a. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah;b. Menyatakan batal/tidaksah/tidak

mempunyai kekuatan hukumhak atas tanah;c. Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak

berkekuatan hukum;d. Perintah dilakukannya pencatatan atau

pencoretan dalam buku tanah;e. Perintah penerbitan hak atas tanah; danf. Amar yang bermakna menimbulkan akibat

hukum terbitnya, beralihnya atau batalnyahak.Pasal 57 ayat (1) Perkaban BPN RI No. 3

Tahun 2011 mengatur bahwa PutusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum yang tetap sebagaimana dimaksud dalamPasal 54 yang menyangkut pembatalan hak atastanah wajib dilaksanakan oleh pejabat BP RIpaling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanyaSalinan Putusan Pengadilan. Sebagaimanaketentuan terdapat di dalam Pasal 54 ayat (1)Perkaban BPN RI No. 3 Tahun 2011 mengaturbahwa BPN RI wajib melaksanakan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum yang tetap. Sementara ketentuan Pasal56 dan 57 Perkaban BPN RI No. 3 Tahun 2011pada intinya mengatur bahwa putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum yang tetap yang wajib untukdilaksanakan oleh pejabat BPN RI dapat berupaperbuatan hukum pertanahan berupapenerbitan, peralihan dan/atau pembatalansertipikat hak atas tanah berdasarkan keputusanpejabat yang berwenang.

Selain dari ketentuan-ketentuan sebagaimanayang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya internal dan mengikatke dalam khususnya untuk lembaga BPN RI,terdapat pula beberapa ketentuan-ketentuanlainnya terkait pengaturan mengenaipelaksanaan atau eksekusi terhadap putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap. Pasal 115 Undang-Undang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sebagaimana yang telahbeberapa kali mengalamiperubahan dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara,menyatakan “Hanya Putusan Pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap yangdapat dilaksanakan”.

Sementara ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2)Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang telahbeberapa kali mengalai perubahan dan terakhirdengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, menyatakan: “Apabila setelah 60 (enampuluh) hari kerja putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetapsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima,tergugat tidak melaksanakan kewajibanyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9)huruf a, maka keputusan tata usaha negara yang

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27VOL. 23 NO.1 JUNI 2016

disengketakan itu tidak mempunyai kekuatanhukum lagi”.

Oleh karena itu, terhadap seluruh putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap atau putusan yang tidakada lagi upaya hukum selanjutnya, dalam rangkademi untuk tercapainya kepastian hukum,terutama bagi para pihak yang berperkaratersebut dan lebih terutama lagi bagi pihakpemenang (penggugat) dalam perkara tersebut,maka putusan tersebut haruslah segera untukdilaksanakan. Hal ini tidak terkecuali jugaterhadap putusan yang sedang di ajukanpermohonan peninjauan kembali (PK) oleh parapihak sebagaimana ketentuan yang diatur dalamPasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung yang telahdirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun2004 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNo. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,yang menyatakan: “Permohonan PeninjauanKembali tidak menangguhkan ataumenghentikan pelaksanaan putusanpengadilan”.

Di sisi lain, harus dipikirkan juga mengenaikedudukan Badan Pertanahan Nasional itusendiri, sebagai lembaga atau institusi yangsecara konstitusional memang diberikewenangan oleh negara untuk menerbitkansurat keputusan mengenai kepemilikan hak atastanah dan sekaligus juga mempunyaikewenangan untuk mencabut dan membatalkankeputusan mengenai kepemilikan atas tanahseseorang apabila telah ada putusan pengadilanyang sudah berkekuatan hukum yang tetap(inkracht van gewijsde) yang amarnyamemerintahkan agar BPN melaksanakanpembatalan terhadap sertipikat hak atas tanah.Yang menjadi permasalahan adalah ketikaputusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum yang tetap tersebut (inkracht van gewijsde)secara defacto BPN tidak dapatmelaksanakannya (non-executable). Disatu sisi

demi tercapainya kepastian hukum bagi seluruhpihak-pihak yang berperkara khususnya bagipihak pemenang putusan, BPN harus harussegera mengeksekusi putusan yang telah inkrachttersebut namun disisi lain dengan pertimbanganaspek keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatanbagi banyak pihak terkait lainnya BPN tidak bisamelaksanakan putusan pengadilan tersebut (non-executable). Artinya dalam hal ini ada semacamkebingungan mengenai posisi atau kedudukandari BPN itu sendiri antara apakah harusmelaksanakan hukum positif secara normatiftanpa memperdulikan apapun dampak yangakan ditimbulkan bagi masyarakat banyakkhususnya bagi para pihak baik itu yang terkaitlangsung maupun yang tidak terkait secaralangsung semata-mata dengan alasan patuhmelaksanakan undang-undang sesuai denganhukum yang berlaku (rechmatigheid) atau BPNharus berani menerobos ketentuan undang-undang atau hukum tertulis yang berlakusemata-mata atas dasar demi pencapaian tujuan(doelmatigheid) yaitu untuk kepentingan umum,kesejahteraan umum dan kemaslahatan rakyatbanyak? Tentu hal ini bisa diperdebatkan.

Berdasarkan alasan-alasan baik secarafilosofis, sosiologis maupun yuridis inilah makapenulis merasa bahwa penting dan patut untukdiadakan penelitian terhadap isu hukum yangdiangkat, yaitu: (1) Mengapa terhadap putusanMahkamah Agung RI No. 158/PK/TUN/2011Badan Pertanahan Nasional menginginkan agarputusan tersebut Non-Executable? (2) Bagaimanaperanan Badan Pertanahan Nasional agarputusan Mahkamah Agung RI No. 158/PK/TUN/2011 Tentang Pembatalan Sertipikat HakGuna Bangunan No.132 Atas Nama PT. TamanOgan Permai (PT. TOP) dinyatakan Non-Execut-able? (3) Bagaimanakah kepastian hukumterhadap pihak pemenang putusan sertaperlindungan hukum terhadap para pihakpemilik sertipikat turunan dari sertipikat indukHak Guna Bangunan No. 132 atas nama

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


PT.Taman Ogan Permai (PT. TOP) yang harusdibatalkan berdasarkan putusan MahkamahAgung RI No. 158/PK/TUN/2011?

II. PEMBAHASANII. PEMBAHASANII. PEMBAHASANII. PEMBAHASANII. PEMBAHASANSertipikat Hak Guna Bangunan (selanjutnya

di singkat SHGB) No. 132 diterbitkan olehKantor Pertanahan Kota Palembangberdasarkan Surat Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi SumateraSelatan Tanggal 24 Februari 1997 No.550.2/11/26/1997. Berdasarkan wilayah fisiknya masuk diKelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu IKota Palembang, tanggal penerbitan 4 Maret1997 Gambar Situasi (GS) No.690/1997 tanggal15 Februari 1997 dengan total luas keseluruhan1.653.042 M2 (Satu Juta Enam Ratus LimaPuluh Tiga Ribu Empat Puluh Dua MeterPersegi) atau sekitar 165 (Seratus Enam PuluhLima) Hektar, tercatat atas nama PT. TamanOgan Permai (selanjutnya disingkat PT. TOP)yang berkedudukan di Palembang, dimanasertipikatnya pada saat itu ditanda tangani olehKepala Kantor Pertanahan KotamadyaPalembang Bapak Drs. H.M. Badin Jahja.

SHGB No. 132 ini masa berlakunya adalah30 (tiga puluh) tahun, oleh karena itu apabiladihitung dari tahun penerbitannya yaitu tahun1997 maka SHGB No. 132 atas nama PT. TOPIni akan berakhir haknya pada tanggal 3 Maret2027. Berdasarkan data yang ada di KantorPertanahan Kota Palembang, SHGB No.132 atasnama PT. TOP dengan luas lebih kurang 165Hektar ini, wilayah fisiknya mencangkupsebagian besar wilayah yang terdapat diJakabaring dan sekitarnya mulai dari wilayahRotunda dan sekitarnya hingga ke seluruhwilayah perumahan atlet Jakabaring danperumahan PT. Amen Mulia, wilayah seputarangedung Dekranasda, hingga ke seputaran sekitarStadion Jakabaring. SHGB No. 132 inimerupakan sertipikat induk yang saat ini sudahdipecah-pecah menjadi 26 (dua puluh enam)

pecahan induk yang kemudian sudahditerbitkan lagi 26 sertipikat Hak GunaBangunan yang kesemuanya masih atas namaPT. TOP yaitu:1. HGB No. 2562 SU No. 127/15 Ulu/2002

Luas 113.230 M2

2. HGB No. 2563 SU No. 128/15 Ulu/2002Luas 18.440 M2





7. HGB No. 2580 SU. No. 11/15 Ulu/2003Luas. 992 M2

8. HGB No. 2581 SU. No. 12/15 Ulu/2003Luas. 992 M2

9. HGB No. 2582 SU No. 13/15 Ulu/2003Luas 992 M2











20. HGB No. 2593 SU No. 24/15 Ulu/2003

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29VOL. 23 NO.1 JUNI 2016

Luas 516 M2







Setelah terjadi beberapa pecahan induksebagaimana tertera di atas, luas SHGB No.132atas nama PT. TOP yang tersisa saat iniadalah967.426 M2 atau sekitar 96 Hektardari total luaskeseluruhan yang sebelumnya seluas 165Hektar. Sebagaimana yang tertera di dalamsertipikat, bahwa SHGB No. 132 tercatat atasnama PT. TOP. Bahwa PT. TOP itu sendirididirikan berdasarkan Akte Perseroan No. 1784tanggal 28 Desember tahun 1996 yang dibuatdihadapan Notaris Aminus, SH, kemudian AktaPendirian PT. TOP Tanggal 26 Februari 1997oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesiadan Keputusan Menteri Kehakiman RepublikIndonesia No. C2.1323 HT.0101 Tahun 1997tentang Pengesahan PT. Taman Ogan Permai(PT.TOP).

Para pendiri PT. TOP itu sendiri terdiri dariPemerintah Propinsi Daerah Tingkat I SumateraSelatan (selanjutnya disingkat Pemprov. Sumsel)dan PT. Amen Mulia yang didirikan dengantujuan sebagai berikut:a. Mengusahakan penimbunan dan

pematangan tanah reklamasi untuk dapatdibangun menurut kebutuhan yangdiperlukan;

b. Mengusahakan pengembangan perumahandan pemukiman (Developer Real Estate),perhotelan, perkantoran baik untukkeperluan swasta maupun institusi

pemerintah, sarana olahraga, saranapendidikan, fasilitas umum untuk keperluansosial dan budaya, sarana liburan danpariwisata;

c. Mengusahakan industri pariwisata danindustri kerajinan.Aset PT. TOP adalah berupa lahan seluas

1.653.042 M2 (Satu Juta Enam Ratus LimaPuluh Tiga Ribu Empat Puluh Dua MeterPersegi) atau sekitar 165 Hektar yang diperolehberdasarkan pembebasan tanah/lahan, baikmilik masyarakat maupun lahan kosong, dimanatanah yang milik mayarakat semuanya telahdilakukan ganti rugi. Adapun pembebasantanah/lahan tersebut dilakukan oleh PanitiaPembebasan tanah berdasarkan SuratKeputusan Kepala Daerah Tingkat I SumateraSelatan, tanggal 2 Agustus 1990, perihalpencadangan tanah seluas 1.600 Hektar dantanggal 1 April 1993 Nomor. 227/SK/I/1993seluas 5 Hektar yang terletak di kelurahan 5Ulu, 8 Ulu, 16 Ulu dan Plaju Darat, KecamatanSeberang Ulu-I dan Seberang Ulu-II KotamadyaPalembang.

Setelah maksud dan tujuan pendirian PT.TOP tersebut dianggap telah selesai, maka PT.TOP dibubarkan dengan Akta PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TamanOgan Permai No. 13 tanggal 12 Nopember 2002yang dibuat di hadapan Notaris Alia Ghanie,SH, maka dari itu terhadap aset PT. TOP yangberupa lahan sebagaimana telah dijelaskansebelumnya telah dibagi kepada pendirinyamasing-masing yaitu PT. Amen Mulia danPemprov. Sumsel. PT. Amen Mulia mendapat70 persen dan Pemprov. Sumsel mendapat 30persen. Secara rincinya tanah seluas1.841.323,12 M2 (Satu Juta Delapan RatusEmpat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus DuaPuluhTiga Koma Dua Belas Meter Persegi)menjadi milik PT. Amen Mulia dan 789.138,48(Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan RibuSeratusTiga Puluh Delapan Koma Empat Puluh

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


Delapan Meter Persegi) menjadi miliknyaPemprov. Sumsel.

Pembagian aset PT. TOP yang terdiri dariuntuk bagian PT. Amen Mulia dan bagianPemprov. Sumsel tersebut dirumuskan dalamsuatu peta yang ditanda tangani bersama antaraPT. Amen Mulia dan Gubernur SumateraSelatan. Berdasarkan hal tersebut, maka pihakPT. Amen Mulia mengajukan pemecahan atassebagian tanah/lahan yang menjadi haknya PT.Amen Mulia yang termasuk di dalam SHGBNo. 132/15 Ulu dengan GS No. 690/1997 atasnama PT. TOP ke Kantor Pertanahan KotaPalembang, sehingga setelah melalui proses yangcukup ketat, maka terbitlah 26 (Dua PuluhEnam) sertipikat, dimana sebagian besar daritanah dalam 26 (Dua Puluh Enam) sertipikattersebut telah dipecah-pecah lagi menjadiratusan pecahan yang sebagian besar telahditingkatkan menjadi sertipikat hak milik(selanjutnya disingkat SHM) dan telah dijualoleh PT. Amen Mulia kepada parakonsumennya, dikarenakan PT. Amen Muliaadalah perusahaan pengembang perumahanyang dikenal dengan nama perumahannya PTTaman Ogan Permai (PT. TOP).

Bahwa sebagian dari sisa tanah yangtermasuk dalam SHGB No.132 tanggal 4 Maret1997 tersebut masih terdapat milik PT. AmenMulia dan sebagiannya lagi menjadi haknyaPemprov. Sumsel yang kesemuanya di dapatkandengan cara pembebasan lahan dan pemberianganti rugi kepada masyarakat setempat yangdilakukan oleh Panitia Pembebasan lahandengan berdasarkan Surat Keputusan(selanjutnya disingkat SK) Gubernur SumateraSelatan, tanggal 2 Agustus 1990, perihalpencadangan tanah seluas 1.600 Hektar dantanggal 1 April 1993 Nomor. 227/SK/I/1993seluas 5 Hektar yang terletak di kelurahan 5Ulu, 8 Ulu, 16 Ulu dan Plaju Darat, KecamatanSeberang Ulu-I dan Seberang Ulu-II KotamadyaPalembang. Bahwa sisa tanah/lahan yang

terdapat di dalam SHGB No. 132/15Ulu yangluasnya saat ini tinggal lebih kurang 96 Hektaradalah milik dari Pemprov. Sumsel, oleh karenaitu berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1)Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun2007 tentang Pedoman Teknis PengelolaanBarang Milik Daerah kewenangan untukmemindahtangankan tanah tersebut ada padaGubernur Sumatera Selatan selaku PemegangKekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Proses penerbitan sertipikat, termasuk puladi antaranya penerbitan SHGB No. 132 atasnama PT. TOP, merupakan salah satu rangkaiandari pendaftaran tanah, yang merupakan tugasurusan pemerintahan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa Kepala KantorPertanahan wajib menyelenggarakan tugaspendaftaran sebagaimana dimkasud dalam Pasal36 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961tentang Pendaftaran tanah, dan Pemberian HakGuna Bangunan didaftar dalam buku tanahpada Kantor Pertanahan, dan sebagai tandabukti hak kepada pemegang Hak GunaBangunan diberikan sertipikat hak atas tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara.

Penerbitan Surat Keputusan tentangpenerbitan atau pemberian hak atas tanahdalam bentuk sertipikat sebagaimana pulahalnya dalam penerbitan SHGB No. 132/15Ulu atas nama PT. TOP adalah merupakankeputusan tata usaha negara (beschikking)dimana setiap keputusan tata usaha negara itusebelum diterbitkan pastinya selalu melaluiproses, yang juga terdiri dari rangkaian berbagaimacam penetapan-penetapan atau keputusansebelumnya, dari berbagai macam rangkaiankeputusan itu apablia persyaratan penetapan-penetetapan sebelumnya sudah terpenuhi, maka

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

31VOL. 23 NO.1 JUNI 2016

selalu diakhiri dengan keputusan tata usahanegara yang menentukan.

Setelah melalui berbagai tahapan dan prosespenerbitan sebagaimana ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku, makaberdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Selatan No. 550.2/11/26/1997diterbitkanlah Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 132 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SeberangUlu I Tanggal Penerbitan 4 Maret 1997 denganGambar Situasi No. 690/1997 Tanggal 15Februari 1997 Luas 1.653.042 M2 atas namaPT. TAMAN OGAN PERMAI berkedudukan diPalembang, dimana SHGB No. 132 ini masaberlakunya adalah selama 30 (tiga puluh) tahun,artinya apabila dihitung sejak dari tahunpenerbitannya, maka SHGB No. 132 ini akanberakhir atau habis masa berlakunya padatanggal 3 Maret 2027.

Lebih kurang 12 (dua belas) tahun kemudiantepatnya pada tanggal 30 Juni 2009, terhadapSHGB No. 132/15 Ulu atas nama PT. TOP iniada gugatan yang diajukan oleh Saudara Romiyang mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara Palembang dengan registerPerkara Nomor: 16/G/2009/PTUN-PLGdimana Saudara Romi bertindak selakuPenggugat yang dikuasakan kepada para kuasahukumnya dalam hal ini menggugat KepalaKantor Pertanahan Kota Palembang selakuTergugat dan PT. Amen Mulia serta PemerintahPropinsi Sumatera Selatan selaku Tergugat IIIntervensi 1 dan 2. Adapun gugatan tersebutdiajukan oleh Penggugat pada tanggal 30 Juni2009 dan terdaftar di kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Palembang pada tanggal 02Juli 2009.

Bahwa setelah acara jawab menjawab telahdilaksanakan baik berupa gugatan, jawaban,replik, duplik, pemeriksaan alat bukti, saksi-saksiserta pemeriksaan fisik objek sengketa dilapangan, maka akhirnya majelis hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksaperkara ini telah memutus perkara ini denganamarnya sebagai berikut:

Mengadili: Dalam Eksepsi: “MenyatakanEksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 danTergugat II Intervensi 2 tidak diterima.Sementara dalam Dalam pokok perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

sebagian;2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha

Negara yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Palembang (Tergugat)berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.132 Tahun 1997 tanggal 4 Maret 1997 Luas1.653.042 M2 atas nama PT. Taman OganPermai;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabutSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 132Tahun 1997 tanggal 4 Maret 1997 Luas1.653.042 M2 atas nama PT. Taman OganPermai;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untukmemproses kembali Sertipikat Hak GunaBangunan atas nama PT. Taman OganPermai, setelah mengurangi danmengeluarkan luas lahan tanah milikPenggugat yang berada di dalam areal HakGuna Bangunan objek sengketa tersebut,sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi1, dan Tergugat II Intervensi 2 secaratanggung renteng untuk membayar biayayang timbul dalam perkara ini, yang dalamperadilan tingkat pertama diperhitungkansebesar Rp.2.018.000 (dua juta delapn belasribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untukselebihnyaBahwa terhadap putusan PTUN Palembang

tersebut telah dikuatkan oleh Putusan BandingPT. TUN Medan, Putusan Kasasi MARI dansampai akhirnya Putusan PK MARI. Semua

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


putusan-putusan tersebut dimenangkan olehPenggugat (Romi). Dengan mencermati seluruhputusan-putusan tersebut di atas, dimanakesemua putusan tersebut telah berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewisjde) dan seluruhputusan tersebut pada intinya memerintahkankepada Kepala Kantor Pertanahan KotaPalembang selaku Tergugat Utama atau pihakTereksekusi untuk melakukan hal-hal sebagaiberikut:1. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha

Negara yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Palembang (Tergugat)berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.132 Tahun 1997 tanggal 4 Maret 1997 Luas1.653.042 M2 atas nama PT. Taman OganPermai;

2. Memerintahkan Tergugat untuk mencabutSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 132Tahun 1997 tanggal 4 Maret 1997 Luas1.653.042 M2 atas nama PT. Taman OganPermai;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untukmemproses kembali Sertipikat Hak GunaBangunan atas nama PT. Taman OganPermai, setelah mengurangi danmengeluarkan luas lahan tanah milikPenggugat yang berada di dalam areal HakGuna Bangunan objek sengketa tersebut,sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;Terhadap semua fakta-fakta tersebut, Kantor

Pertanahan Kota Palembang tetap bersikukuhtidak melaksanakan putusan pengadilan yangtelah inkracht tersebut dan menganggap bahwaputusan tersebut adalah Non-Executable denganbeberapa alasan sebagai berikut: terdapat alasanyuridis normatif dan yuridis tekhnis mengapaBPN RI menginginkan agar terhadap putusanMARI No. 158/PK/TUN/2011 tentangPembatalan SHGB No. 132 atas nama PT. TOPmenjadi suatu putusan Non-Executable.a. Secara yuridis normatif, putusan MARI No.

158 PK/TUN/2011 adalah putusan yangkontradiktif dengan kondisi defacto sertipikatobjek sengketa aquo yang telah dikalahkanincasu SHGB No. 132 atas nama PT. TOP.

Putusan MARI tersebut pada pokoknyamembatalkan dan mencabut SHGB No. 132dengan total luas keseluruhan 165 Ha atasnama PT. TOP, kemudian memerintahkanTergugat (BPN) untuk “menghidupkan”kembali SHGB No. 132 tersebut setelahmengurangi dan mengeluarkan luas lahantanah milik Penggugat. Terhadap keputusanTUN (sertipikat) yang sudah dibatalkan olehPutusan Pengadilan, maka tidak mungkinterhadap objek yang sudah dibatalkantersebut dapat diproses atau “dihidupkan”kembali keberadaannya atau legalitasnya,apalagi dengan cara setelah mengurangi atau“mengeluarkan” luas lahan/tanah milikPenggugat. Di sisi lain secara defacto SHGBNo. 132 telah di pecah-pecah menjadiratusan sertipikat turunannya, sehinggaluasnya tidak lagi seluas 165 Ha sebagaimanatercantum di dalam sertipikat objek sengketaaquo in casu SHGB No. 132.

b. Secara yuridis normatif, putusan MARI No.158 PK/TUN/2011, adalah suatu putusanyang Ultra Petita.Majelis Hakim telah mengabulkan putusan“melebihi” dari apa yang diminta olehPengggugat yang hanya meminta penundaanpelaksanaan terhadap SHGB No. 132berlaku sah secara hukum sampai denganadanya putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap. Namun putusanMARI No. 158/PK/TUN/2011 amarnyamemerintahkan: mencabut danmembatalkan sertipikat objek sengketa dankemudian memproses kembali setelahmengurangi luas tanah Penggugat.

c. Secara yuridis normatif, putusan MARI No.158 PK/TUN/2011, melanggar KewenanganKompetensi Absolut.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33VOL. 23 NO.1 JUNI 2016

Gugatan perkara yang diajukan olehPenggugat (Romi) tersebut adalahmenyangkut sengketa kepemilikan, yanggugatannya seharusnya diajukan ke PeradilanUmum bukan ke PTUN Palembang.

d. Secara yuridis normatif, putusan MARI No.158 PK/TUN/2011, diputus berdasarkangugatan yang lewat waktu/daluarsa/verjaring.Hak untuk mengajukan gugatan bataswaktunya adalah 5 (lima) tahun sejaksertipikat diterbitkan, sementara gugatanterhadap SHGB No. 132 diajukan setelah 12(dua belas) tahun sejak sertipikat tersebutditertbitkan.

e. Secara yuridis normatif, putusan MARI No.158 PK/TUN/2011, di putus berdasarkangugatan yang diajukan oleh Penggugat yangtidak mempunyai kepentingan (Point deInterest)Sesungguhnya tanah yang di klaim olehpihak Penggugat tersebut telah dibebaskandan diganti rugi oleh pihak PemerintahPropinsi Sumatera Selatan, hal ini terbuktidengan adanya Berita Acara No.02 tahun1991 tanggal 20 Agustus 1991 denganNomor Persil 1059 seluas 38.600 M2Gambar Situasi No. 556/1979 tanggal 13Februari 1979,

f. Secara yuridis normatif, putusan MARI No.158 PK/TUN/2011 terdapat putusan lainyang bertentangan yaitu Putusan Pidana.Bahwa terhadap Romi sendiri selaku

Penggugat sebelum putusan PTUN dijatuhkan,sudah terlebih dahulu ada putusan pidananya,karena alas hak yang dipergunakan olehPenggugat (Romi) untuk mengajukan gugatanke PTUN adalah palsu, sehingga Romi(Penggugat) telah pula dijatuhi hukuman pidanapenjara akibat dari adanya pemalsuan terhadapakta otentik tersebut. Jadi dalam hal ini,terdapat kondisi yang sangat kontradiktif yaitu,selain alas hak yang digunakan oleh Penggugatuntuk menggugat telah terbukti palsu yang

kemudian pelakunya (Romi/Penggugat) jugatelah dijatuhi hukuman pidana penjara namundisisi lain gugatan tersebut justru dimenangkanoleh Romi/Penggugat, artinya terhadap putusanPTUN yang telah inkracht tersebut terdapat jugaputusan lain yang amarnya bertentangan/kontradiktif satu dengan lainnya.

Selain berdasarkan alasan yuridis normatifterhadap Putusan PK MARI No. 158 PK/TUN/2011 secara Yuridis Tehnis juga terdapat kondisi-kondisi yang membuat Kepala KantorPertanahan Kota Palembang tidak dapatmemenuhi atau melaksanakan isi putusan yangtelah inkracht tersebut dan menginginkan agarputusan tersebut dapat dinyatakan sebagaiputusan yang bersifat Non-Executable.

Alasan yuridis tehnis tersebut adalah:1. Secara yuridis tehnis menyangkut faktor

keamananSecara defacto saat ini SHGB No. 132

tersebut adalah menyangkut kepemilikanterhadap ratusan kepala keluarga ataumasyarakat sebagai pemilik sertipikat pecahanatau turunan dari SHGB No. 132 tersebut.

Oleh karena itu, apabila SHGB No. 132 inidibatalkan sebagai konsekuensi pelaksanaanMARI No. 158/PK/TUN/2011, maka yangakan terjadi adalah terhadap seluruh sertipikat-sertipikat pecahan atau turunan dari SHGB No.132 tadi yang jumlahnya sudah mencapairatusan sertipikat milik dari ratusan pendudukmasyarakat akan ikut BATAL juga secaraadministrasi.

Bagi para pemilik sertipikat turunan ini tadi,yang jumlahnya sudah mencapai ratusan kepalakeluarga tentu akan melakukan “penolakan”atau “demo” besar-besaran akan hal ini, dantidak menutup kemungkinan akan terjadikonplik yang besar atau bahkan “pertumpahandarah” demi mempertahankan hak milikmereka tadi. Belum lagi terhadap bangunan-bangunan yang “notabene” penguasaan danpengelolaannya adalah pihak “pemerintah”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


dalam hal ini Pemprov. Sumsel. Bisadibayangkan dampak “kekacauan” dan“kericuhan” yang akan terjadi bila putusantersebut harus dieksekusi.2. Secara yuridis teknis menyangkut faktor biaya

Secara tehnis, untuk dapat dilaksanakannyaproses pembatalan menuntut adanyamekanisme tersendiri yang tidak mudah danmenyangkut biaya-biaya administrasi yang harusdisetorkan ke kas negara sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.Oleh karena itu patut untuk menjadipertimbangan serius adalah: harus dibebankankepada siapa biaya pembatalan terhadap ratusansertipikat turunan atau pecahan dari SHGB No.132 tadi yang jumlahnya apabila dikalkulasikandengan jumlah sertipikat yang harusdibatalkankan mencapai milyaran rupiah.Dalam kondisi “normal” berdasarkan peraturanperundangan yang berlaku, biaya untukpelaksanaan pembatalan terhadap serytipikat,dibebankan kepada pihak pemohon pembatalanatau pemilik sertipikat itu sendiri. Maka dalamhal ini tidak mungkin seluruh biaya pembatalantadi akan dibebankan kepada pihak pemenangputusan maupun kepada para pemilik sertipikatturunan yang harus dibatalkan tadi.3. Secara yuridis teknis menyangkut faktor

kepastian “status” objek yang akan dibatalkanKetika Gugatan diajukan legal standing PT.

TOP itu sudah tidak ada lagi karena PT. TOPtersebut sudah dibubarkan berdasarkanPengumuman Pembubaran Likuidasi PT. TOPsejak tanggal 26 Desember 2001 dan telahdiumumkan dalam Berita Negara tanggal 15Maret 2002, sehingga dengan demikian putusanPTUN yang telah inkracht tersebut senyatanyasudah tidak mengikat lagi kepada PT. TOP.

PT. TOP sendiri adalah gabungankepemilikan dari PT. Amen Mulia dan Pemprov.Sumsel yang pada saat didirikan pihak Pemprov.Sumsel diwakili oleh Gubernur Sumsel. Artinyaterhadap SHGB No. 132 tersebut

kepemilikannya selain daripada PT. AmenMulia juga ada kepemilikan dari pihak Pemprov.Sumsel. Dengan kata lain terhadap lahan yangtermasuk dalam areal SHGB No.132 tersebutmenyangkut juga Aset Daerah dalam hal ini asetPemprov Sumsel.

Selain itu, terhadap SHGB No. 132 atasnama PT. TOP tersebut pada saat gugatandiajukan sampai dengan putusan telah inkracht,keberadaannya sudah dipecah menjadi 26SHGB induk, yang kemudian masing-masingpecahahan dari ke-26 SHGB tadi telah dipecah-pecah lagi menjadi ratusan pecahan lainnya.Masing-masing pemilik sertipikat pecahan tadisebagian besar telah mengagunkan sertipikattersebut kepada beberapa bank dalam rangkauntuk mendapatkan fasilitas kredit pinjamandll. Artinya terhadap SHGB No.132 yang akandibatalkan tersebut adalah juga menyangkutUang Negara.

Oleh karena itu merujuk kepada beberapakompleksitas “status” keberadaan SHGB No.132 itu sendiri, sehingga menjadi salah satualasan BPN untuk menjadikan putusan MARINo. 158/PK/TUN/2011 menjadi putusan “Non-Executable”.1. Peranan BPN RI dalam rangka usaha untuk

mewujudkan agar terhadap putusan MARINo. 158/PK/TUN/2011 tentang PembatalanSHGB No. 132 atas nama PT. TOP menjadiputusan Non-Executable adalah:a. Melaporkan kepada Ketua PTUN

Palembang bahwa terhadap PutusanMARI No. 158/PK/TUN/2011 tersebut,BPN Kota Palembang selaku Tergugattidak dapat melaksanakannya berdasarkanpertimbangan faktor yuridis normatif danyuridis tehnis.

b. Memanggil para pihak yang terlibatlangsung dalam perkara ini sertamengupayakan perdamaian antara pihakPenggugat dengan Tergugat Intervensi.Dimana dalam perdamaian tersebut

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

35VOL. 23 NO.1 JUNI 2016

dengan berdasarkan kesepakatan darisemua pihak baik dari pihak Romi selakuPenggugat maupun pihak PT. AmenMulia dan Pemprov Sumsel selaku pemilikSHGB No. 132 di tetapkan bahwa dariPihak Amen Mulia dan Pemprov Sumsel“menyetujui” bahwa terhadap tanah yangdiklaim oleh pihak Penggugat akandikeluarkan atau di “inclave” dari SHGBNo. 132 untuk selanjutnya akan di prosespenerbitan SHM atas nama Penggugat,sedangkan bagi pihak Penggugat selakupemenang putusan “menyetujui” bahwaterhadap putusan MARI No. 158/PK/TUN/2011 yang amar putusannya padaintinya memerintahkan BPN untukmelaksanakan pembatalan terhadapSHGB No. 132 bisa untuk “tidak”dilaksanakan oleh Tergugat (BPN).

c. Melegalkan perjanjian perdamaiantersebut dalam bentuk akta otentik yangditandatangani oleh pejabat yangberwenang dalam hal ini Notaris/PPATsetempat.

d. Mendaftarkan akta perjanjian yang telahdilegalkan dalam bentuk akta notaristersebut ke Pengadilan Negeri Klas IAPalembang untuk mendapatkanPenetapan dari Ketua PN bahwa terhadapputusan MARI No. 158/PK/TUN/2011tentang Pembatalan terhadap SHGB No.132 atas nama PT. TOP sebagai suatuputusan non-executable.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pihakpemenang putusan serta terhadap parapemilik sertipikat turunan dari sertipikatinduk SHGB No. 132 atas nama PT. TOPadalah:Terhadap Penggugat (pihak pemenang

putusan), pemberian akan hak-haknyasebagaimana yang telah dimenangkannya dalamputusan tetap dapat terpenuhi, sedangkan hak-

hak keperdataan terhadap para pemiliksertipikat pecahan dari SHGB No. 132 tetapdapat diberikan perlindungan hukumnya.Artinya walaupun terhadap pihak Pemenangputusan hak-hak nya tetap dapat dipenuhinamun tanpa mengorbankan hak-hakkeperdataan dari masyarakat banyak lainnyadalam hal ini para pemilik sertipikat pecahanatau turunan dari SHBG No. 132 tersebut.

III. SIMPULANIII. SIMPULANIII. SIMPULANIII. SIMPULANIII. SIMPULANMerujuk adanya fenomena putusan

pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan,khususnya putusan PTUN yang amarputusannya ada perintah bagi BPN untukmelaksanakan pembatalan terhadap SHT,penulis merekomendasikan:1. Melakukan revisi dan selanjutnya

memasukkan kriteria mengenai putusan non-executable dalam tataran Undang-Undang,khususnya mengenai upaya paksasebagaimana yang diatur di dalam UU No. 5Tahun 1986 beserta perubahannya tentangPTUN serta sanksi administrasi pemecatansebagaimana yang telah diatur dalam UUNo. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan. Berdasarkan fakta yang adabahwa pembentuk undang-undang selama inihanya “berkutat” pada upaya paksa yang akandikenakan kepada pejabat yang tidakmelaksanakan putusan pengadilan baikberupa pembayaran uang ganti rugi(dwangsom), serta pengumuman di mediamassa atau media cetak sebagaimana yangtelah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986beserta perubahannya tentang PTUNmaupun sanksi administrasi berupapemecatan dari jabatan sebagaimana yangtelah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan. Padahalterhadap kategori putusan pengadilan yangtidak dapat dilaksanakan (non-executable)tidaklah dapat dikenakan upaya paksa apalagi

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


sampai adanya sanksi pemecatan, karenadalam posisi ini ada kalanya pihaktereksekusi atau tergugat berniat untukmelaksanakan tapi terkendala oleh faktortehnis dan semata-mata atas dasar demikeadilan dan kepentingan masyarakatbanyak.

2. Setelah dilakukan revisi dalam tataranUndang-Undang sebagaimana point 1 (satu)di atas, agar dalam tataran peraturanpelaksana dalam hal ini Peraturan MenteriPengganti Perkaban No.3 Tahun 2011 yangsaat ini sedang dalam tahap prosespenyelesaian oleh Tim di KementerianAgraria dan Tata Ruang/BPN RI untukmemasukkan atau mengatur secara khususmengenai kriteria-kriteria putusan-putusanyang dijadikan patokan untuk dapatdijadikan sebagai putusan yang Non-Execut-able serta alternatif penyelesaian yang dapatditempuh oleh BPN RI selaku pihak tergugatsekaligus sebagai eksekutor putusan,khususnya terhadap putusan PTUN yangamarnya memerintahkan BPN untukmelaksanakan pembatalan terhadap SHT.Sehingga selain akan ada payung hukumyang jelas bagi pihak BPN selaku pejabat yangdiberi wewenang untuk mengeksusi putusanapabila putusan pengadilan tersebut secaradefacto di lapangan tidak dapat untukdilaksanakan atau non-executable. Di sisi lainjuga akan terpenuhinya perlindunganhukum, kepastian hukum serta keadilan dankemanfaatan baik bagi pihak pemenangputusan/penggugat maupun terhadaptergugat dan pihak-pihak terkait lainnyadalam hal ini masyarakat banyak.

3. Terhadap para Hakim khususnya yangmemeriksa dan mengadili perkarapertanahan agar dalam memberikan putusanselain berdasarkan kondisi defacto terhadapobjek sengketa yang sudah berjalan juga lebihmemperhatikan asas-asas dalam hukum adat

antara lain asas Konkret, asas Kontan/Tunaidan asas Komunal sebagai dasarpertimbangan putusan.

DDDDDAFTAFTAFTAFTAFTAR PUSTAR PUSTAR PUSTAR PUSTAR PUSTAKAAKAAKAAKAAKAI. BUKUAchmat Ali, (2002),Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis

dan Sosiologis,Jakarta: Gunung Agung.A.V. Dicey, Introduction to the study of the Law and the Constitu-

tion, Ninth Edition, MacMilland and CO, London 1952,Henry Campbell Black, 1991, Black’s Law Dictionary: Definition Of

the Term and Phrases of American and English Jurisprudence,Ancient and Modern, St Paul, Minn; West Publishing Co;

Rusmadi Murad, (2007) Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan,Bandung: Mandar Maju.

Umar Dani. 2015, Putusan Pengadilan Non-Executable Proses danDinamika Dalam Konteks PTUN, Genta Press, Yogyakarta.

Supandi, Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Menaati putusanPengadilan Tata Usaha Negara di Medan, Ringkasan Penelitian(Disertasi) pada Universitas Sumatera. Utara., Medan, 2005;

Supandi, Problcmatika Penerapan Eksekusi 1"utusan PeraturlTerhadap Pejabat TUN Daerah, Makalah Workshop, Jakarta, 28Agustus 2004;

Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok AgrariaUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara RepublikIndonesia Tahun 2011, Nomor 82).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimanayang telah

diganti dengan Perpres No.63 Tahun 2013 tentang BadanPertanahan Nasional.

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Juli2000, Nomor: 500-2147 yang ditujukan kepada SeluruhKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diganti denganPeraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2014 tentang Organisasidan Tata Kerja Badan Pertanahanan Nasional RepublikIndonesia.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan.

Keputusan Presiden (Keppres) No 34 Tahun 2003 tentang KebijakanNasional di Bidang Pertanahan

Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam Menghadapi ...

Documents

Transcript of Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam Menghadapi ...