KEBIJAKAN PENGELOLAAN MASALAH PENANGGULANGAN BENCANA BIDANG KESEHATAN

Achmad Yurianto

PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Valerie Amos Under-Secretary-General for

Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator

INDONESIA is the nature’s laboratory for disasters

DASAR HUKUM PENANGGULANGAN BENCANA TERKAIT BIDANG KESEHATAN

• UU. 24/2007, Penanggulangan Bencana

• UU. 36/2009, Kesehatan - pasal 83,84 Dan 85

• PP. 21/2008, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

• KEP. MENKES : 12/Menkes/Sk/I/2002 Tentang Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana Di Lapangan

• UU.44/2009, Rumah Sakit

• STANDAR AKREDITASI NASIONAL VERSI 2012

MANAJEMEN BENCANA

BENCANA

PASKA BENCANA PRA

BENCANA MANAJEMEN RESIKO

BAHAYA

KERENTANAN

FAKTOR ALAM

FAKTOR MANUSIA

MITIGASI

KESIAPSIAGAAN

BAHAYA

KERENTANAN

FAKTOR ALAM

FAKTOR MANUSIA

MITIGASI

KESIAPSIAGAAN

MANAJEMEN RESIKO

1. Identifikasi potensi bahaya NATURAL DISSASTER – MAN MADE DISSASTER – KOMBINASI

2. Petakan dampak bahaya yang merambah ke lingkungan penduduk ( DAERAH TERDAMPAK LANGSUNG – DAERAH TERDAMPAK TIDAK LANGSUNG – DAERAH TIDAK TERDAMPAK )

3. Tentukan jalur pengungsian, jalur evakuasi, jalur bantuan dan pos-pos kendali di lapangan

BAHAYA

KERENTANAN

FAKTOR ALAM

FAKTOR MANUSIA

MITIGASI

KESIAPSIAGAAN

1. Tentukan kebutuhan dasar tanggap darurat medik ( PEMBENTUKAN FIRST RESPONDER DAN JEJARING TANGGAP DARURAT MEDIK DI WILAYAH RENTAN BAHAYA )

2. Susun PROTAP TANGGAP DARURAT MEDIK DARI UNIT TERKECIL

3. Tentukan PETA RESPON MEDIK (EMERGENCY RESPONSE dan PUBLIC HEALTH RESPONSE)

4. Programkan UJI PROTAP TANGGAP DARURAT MEDIK dan PETA RESPON MEDIK

MANAJEMEN RESIKO

BAHAYA

KERENTANAN

FAKTOR ALAM

FAKTOR MANUSIA

MITIGASI

KESIAPSIAGAAN

PETA RESPON RENCANA KONTIGENSI

TANGGAP DARURAT RECOVERY

REHABILITASI REKONSTRUKSI

MANAJEMEN RESIKO

DAERAH BAHAYA POS

KENDALI EKSTRAKSI EVAKUASI

SIAPA (orang sesuai kompetensi)

APA (sarana, kendaraan dll)

BILAMANA (kapan waktu terlibat)

DAERAH TERDAMPAK LANGSUNG

DAERAH TERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

DAERAH TIDAK TERDAMPAK

DIMANA (daerah bencana, pre hospital, hospital)

BAGAIMANA (prosedur & mekanisme kerja)

MENGAPA (dalam rangka pra-bencana, bencana, paska-bencana)

PERAN MASYARAKAT TERKENA BENCANA

PERAN MASYARAKAT TIDAK TERKENA BENCANA

WAKTU RESPON WAKTU RESPON WAKTU RESPON

DAERAH BAHAYA

POS KENDALI

SIAPA (orang sesuai kompetensi)

APA (sarana, kendaraan dll)

BILAMANA (kapan waktu terlibat)

DAERAH BERPOTENSI TERDAMPAK

PERAN MASYARAKAT TERKENA BENCANA

PERAN MASYARAKAT TIDAK TERKENA BENCANA

WAKTU RESPON WAKTU RESPON WAKTU RESPON

DIMANA (daerah bencana, pre hospital, hospital)

BAGAIMANA (prosedur & mekanisme kerja)

MENGAPA (dalam rangka pra-bencana, bencana, paska-bencana)

ISOLASI DAERAH

DAERAH TIDAK BERPOTENSI TERDAMPAK

PEMBATASAN DAERAH

SAR

MFR - PELAYANAN GAWAT DARURAT - PERAWATAN DEVINITIF

SISTEM RUJUKAN

DAERAH BENCANA PRE-HOSPITAL CARE HOSPITAL CARE

BPBD CLUSTER KESEHATAN

TITIK

PENGUNGSIAN

SKEMATIK TANGGAP DARURAT MEDIS BENCANA

TRIAGE RESUSITASI

EVAKUASI

TIM AMBULAN

TIM MEDIS DARURAT

POS UNGSI SEMENTARA

TIM PENGENDALIAN PENDUDUK

TIM KESEHATAN MASYARAKAT

TIM PENILAI CEPAT

BNPB CLUSTER KESEHATAN

SAR

MFR - PELAYANAN GAWAT DARURAT - PERAWATAN DEVINITIF

SISTEM RUJUKAN

DAERAH BENCANA PRE-HOSPITAL CARE HOSPITAL CARE

TITIK

PENGUNGSIAN

TRIAGE RESUSITASI

EVAKUASI

TIM AMBULAN

TIM MEDIS DARURAT

POS UNGSI SEMENTARA

TIM PENGENDALIAN PENDUDUK

TIM KESEHATAN MASYARAKAT

SIAPA (orang sesuai kompetensi)

APA (sarana, kendaraan dll)

BILAMANA (kapan waktu terlibat)

DIMANA (daerah bencana, pre hospital, hospital)

BAGAIMANA (prosedur & mekanisme kerja)

MENGAPA (dalam rangka pra-bencana, bencana,

paska-bencana)

PER

AN

PK

K K

EMEN

KES

NASIONAL

REGIONAL

PROV

PROV/KAB/KOTA

KERAHKAN SEMUA KAPASITAS KEMENKES

PENDAMPINGAN DAN PENGUATAN KAPASITAS

PENGARAH DAN DUKUNGAN LOGISTIK KESEHATAN

PENDEKATAN KLUSTER DALAM PENGELOLAAN BENCANA

LATAR BELAKANG

• Meningkatnya kejadian bencana di Indonesia memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam koordinasi • Peran dan kontribusi bantuan kemanusiaan internasional semakin besar • Koordinasi yang kurang efektif dalam penanganan tanggap darurat yang melibatkan bantuan internasional • Belum adanya mekanisme dalam aktivasi klaster kemanusiaan dalam penanggulangan bencana di Indonesia

POLA INTERNASIONAL

KESEHATAN

PENCARIAN DAN PENYELAMATAN

LOGISTIK

PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN

PENDIDIKAN

SARANA DAN PRASARANA

EKONOMI

PEMULIHAN DINI

KLUSTER KEGIATAN UTAMA KOORDINATOR

KESEHATAN

Layanan kesehatan, DVI kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, gizi, air dan sanitasi, P2PL dll

PPKK, Kementerian Kesehatan Ko‐Koordinator: EHA WHO

PENCARIAN DAN PENYELAMATAN

Pencarian dan penyelamatan korban

BASARNAS

LOGISTIK Pangan, sandang, sistem logistik distribusi barang bantuan dan peralatan

Kementerian Sosial, Ko‐Koordinator: Deputi BNPB Bidang Logistik dan Peralatan

PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN

Keamanan, tempat penampungan sementara, manajemen pengungsian, perlindungan kelompok rentan

Kementerian Sosial

KLUSTER KEGIATAN UTAMA KOORDINATOR

PENDIDIKAN

belajar mengajar formal dan informal, sekolah darurat, bimbingan dan penyuluhan bagi anak dan dewasa, kerohanian

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

SARANA DAN

PRASARANA

Akses dan sarana transportasi, telekomunikasi, energi,, perumahan, Pembersihan puing, ketersediaan air dan listrik

Kementerian Pekerjaan Umum

EKONOMI

Pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perikanan. (kegiatan ekonomi dalam masa tanggap darurat bersifat sementara dan menuju pemulihan)

Kementerian Sosial, Ko‐Koordinator: Deputi BNPB Bidang Logistik dan Peralatan

KLUSTER KEGIATAN UTAMA KOORDINATOR

PEMULIHAN DINI Klaster ini belum disepakati secara penuh dan diperlukan konsultasi lebih lanjut ( Kementerian Dalam Negeri )

TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA

KESEHATAN

LAYANAN KESEHATAN

KESEHATAN JIWA

SANITASI DAN

KUALITAS AIR

DVI

KIA

GIZI

KESEHATAN REPRODUKSI

DLL…

TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA

BENCANA

PASKA BENCANA PRA

BENCANA

MANAJEMEN BENCANA

MANAJEMEN RESIKO

Dicapainya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sesuai RENCANA KONTIJENSI yang TELAH DIBERLAKUKAN dan DILATIHKAN pada semua lini (wilayah terdampak langsung, wilayah terdampak tidak langsung, wilayah tidak terdampak tetapi menjadi potensi pendukung penanganan bencana)

BENCANA

PASKA BENCANA PRA

BENCANA

MANAJEMEN BENCANA

MANAJEMEN RESIKO

Dicapainya kendali kerusakan dibidang kesehatan yang diukur dengan respon kegawat daruratan dan respon kesehatan masyarakat

BENCANA

PASKA BENCANA PRA

BENCANA

MANAJEMEN BENCANA

MANAJEMEN RESIKO

Dicapainya indikator-indikator kesehatan yang sesuai dengan kondisi pra-bencana Terkendalinya potensi terjadinya krisis kesehatan yang baru sebagai dampak susulan dari belum terehabilitasinya fasilitas kesehatan

BENCANA

PASKA BENCANA PRA

BENCANA

MANAJEMEN BENCANA

MANAJEMEN RESIKO

Dicapainya ketersediaan dan kesiapan saran dan prasarana untuk mengelola resiko sehingga tahapan KESIAPSIAGAAN dan penyusunan RENCANA KONTIGENSI dapat dilaksanakan kembali secara komprehensif

PENGELOLAAN MASALAH KESEHATAN PASCA BENCANA

BENCANA

PASKA BENCANA PRA

BENCANA MANAJEMEN RESIKO

RECOVERY

DIPENGARUHI OLEH : 1. RENKON YANG DIBUAT 2. ANALISA KRISIS KRISIS YANG TERJADI 3. RESPON TANGGAP DARURAT YANG DILAKSANAKAN 4. RENCANA REHAB&REKON YANG AKAN DILAKSANAKAN

PASCA BENCANA

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 17 Tahun 2010 tentang PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 64 Tahun 2013 tentang PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 tentang PENILAIAN KERUSAKAN, KERUGIAN DAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA KESEHATAN PASCA BENCANA

PERMASALAHAN AKTUAL

PEDOMAN KERJA

RPJPM 2015-2019

RENSTRA KEMENKES

RENSTRA PPKK

SESUAI KEBIJAKAN PEMERINTAH DILAKUKAN TINJAUAN ULANG TERHADAP RPJPM 2015 – 2019 - PERUBAHAN PADA VISI MISI KEMENTERIAN (visi misi tunggal dari PRESIDEN) - RPJPM 2015 – 2019 BERIKUT RENSTRA KEMENTERIAN MENYESUAIKAN - EVALUASI PERMASALAHAN PPKK SUDAH DILAKUKAN DAN DIIDENTIFIKASI UNTUK

DIBAHAS DALAM LP/LS - JANUARI 2015 PEMERINTAH MENGAJUKAN NOTA APBNP perkiraan realisasi anggaran di

MARET 2015

PERMASALAHAN PPKK

• PENGUATAN KELEMBAGAAN PPKK PUSAT DAN REGIONAL

• ADVOKASI PENGUATAN KELEMBAGAAN PPKK DI DAERAH

• PENYELARASAN PENETAPAN RS RUJUKAN REGIONAL DENGAN RS RUJUKAN BENCANA

• PENATAAN SISTEM PENGANGGARAN TANGGAP DARURAT

• SIMAK-BMN PPKK

PERMASALAHAN LAIN

• INA DRI (Indonesia Disaster Recovery Index’s) – BNPB

• SAIL TOMINI 2015

PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Telp. 021-5265043, 5210411, 5210420 Fax. 021- 5271111, 5210395 Facebook : Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI E-mail : ppkdepkes@yahoo.com Website : www.penanggulangankrisis.depkes.go.id

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA