KEBIJAKAN ANTI DUMPING INDONESIA

(MULTILATERAL TRADE AGREEMENT WITH WTO)

IFA ANIFAWATI (115030113111005)RAHMA INDRIAWATI (115030113111012)

VIKA AMILATI M (115030113111008)

KELOMPOK

Latar Belakang

WTO INDONESIA

WTO membuat kebijakan tentang Anti dumping yang

tertuang dalam Agreement on Implementation of Article VI

of GATT 1994 yang dihasilkan melalui Uruguay Round dan dikenal dengan nama Antidumping Code

1994.

Indonesia meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).

Bagaimanakah kebijakan anti dumping di Indonesia? Apa saja persoalan terkait kebijakan anti dumping

yang dihadapi Indonesia? Bagaimana analisis dampak dari penerapan kebijakan

anti dumping bagi perekenomian Indonesia maupun perekonomian internasional?

Rumusan Masalah

1. World Trade OrganizationWorld Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 tetapi sistem perdagangan itu sendiri telah ada setengah abad yang lalu. Sejak tahun 1948, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) - Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini.

Kajian Pustaka

Tujuan WTO1. Mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi

dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa.

2. Memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen

Untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik – konflik kepentingan. Fungsi WTO

1. Implementasi dari Persetujuan WTO2. Forum untuk perundingan perdagangan3. Penyelesaian sengketa4. Mengawasi kebijakan perdagangan5. Kerjasama dengan organisasi lainnya

2. Anti dumping Definisi

Anti-dumping adalah kebijakan yang dibuat atau diciptakan oleh pemerintah dalam suatu negara untuk mencegah timbulnya berbagai kegiatan curang oleh pelaku usaha asing melalui produk impor, perbuatan curang ini berkaitan dengan aspek harga dan produk.

Ketentuan Anti Dumping dalam GATT 1994 Ketentuan anti dumping telah tercantum sejak

disepakatinya GATT pada tahun 1947. Implementasi dari ketentuan anti dumping ini terdapat dalam Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 yang dihasilkan melalui Uruguay Round dan dikenal dengan nama Antidumping Code 1994.

Aturan Anti Dumping Dalam Hukum Indonesia

UU No. 7 Tahun 2004

UU No. 17 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas UU No 10 Tahun

1995

PP No. 34 Tahun 2011

revisi atas PP No.34 Tahun 1996.

Tentang Pengesahan Agreement

Establishing The World Trade

Organization

Tentang Kepabeanan

Tentang Bea Masuk

Antidumping dan Bea Masuk

Imbalan

Ketentuan dalam Anti dumpinga. Barang Sejenis (Like Product)

Dalam penyelidikan anti dumping sangat penting untuk menyelidiki dan menentukan apakah barang yang diduga sebagai barang dumping sejenis dengan produk industri dalam negeri. Barang sejenis adalah barang yang identik dalam semua aspeknya baik fisik, tehnik, susunan kimiawi, maupun penggunaan.

b. Barang DumpingBarang dumping adalah barang yang dijual di pasar luar negeri dengan harga ekspor < dari harga domestiknya.

c. Kerugian (Injury)Penentuan kerugian harus berdasarkan pada bukti dan pengujian atas: kausalitas dan kerugian industri dalam negeri.

d. Industri Dalam Negeri Industri dalam negeri adalah produsen dalam negeri yang memproduksi

barang sejenis atau kelompok produsen yang secara kolektif memproduksi sebagian besar produksi dalam negeri

Pembahasan

Di Indonesia pelaksanaan kebijakan anti dumping dilakukan oleh Komite Antidumping Indonesia (KADI).

KADI merupakan lembaga teknis yang diamanatkan untuk dibentuk oleh Bab II Pasal 6 dan 7 PP No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.

Kebijakan Anti Dumping di Indonesia (Tataran Praktis)

Tugas pokok KADI :a. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang

dumping atau barang mengandung subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis

b. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti serta informasi mengenai dugaan adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi.

c. Mengusulkan pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

d. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Fungsi KADI :a. Merumuskan kebijaksanaan penanggulangan importasi

barang dumping atau barang mengandung subsidi. b. Meneliti dan melakukan konsultasi penyelesaian

berbagai permasalahan yang berkaitan dengan importasi barang dumping atau barang mengandung subsidi.

c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan importasi barang dumping atau barang mengandung subsidi.

Wewenang KADI:a. Menyusun penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis dan administratif atas

ketentuan yang berkaitan dengan dumping atau subsidi. b. Melakukan pemeriksaan, investigasi atau penyelidikan terhadap pihak yang

berkepentingan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan dumping atau subsidi.

c. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untukmemberlakukan tindakan sementara.

d. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengenai hasil penilaian atas tawaran tindakan penyesuaian.

e. Mengadakan pengkajian kembali pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan.

f. Mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut atau melanjutkan pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan.

g. Menerbitkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penanganan dumping atau subsidi.

Kebijakan anti dumping di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa mekanisme. Adapun mekanisme-mekanisme tersebut antara lain;

1. Permohonan Penyelidikan AntidumpingTerdiri dari 2 persyaratan permohonan, yaitu:a. Persyaratan Permohonan Secara Formil b. Persyaratan Permohonan Secara Material

2. Tahapan Proses Penyelidikan Antidumpinga. Pengajuan Permohonan b. Penelitian Bukti Awal (Prima Facie) c. Pemberitahuan Awald. Pengumuman (Inisiasi) e. Penyelidikan Pendahuluanf. Pengenaan Tindakan Sementarag. Penyelidikan Lanjutanh. Pengenaan Bea Masuk Antidumping

Ada beberapa persoalan yang di hadapi oleh Indonesia terkait dengan pengimplementasian kebijakan Anti dumping diantaranya: a. Lemahnya penegakan hukumb.Lemahnya proteksi pemerintah Indonesia

dibandingkan dengan proteksi pemerintah negara lawan.

Berbagai Persoalan Anti Dumping yang Dihadapi Indonesia

Dampak positif Pemberlakuan kebijakan anti dumping akan membawakan

dampak positif bagi negara pengimpor apabila benar diketahui bahwa ada produk impor yang dijalankan secara dumping. Dampak positif dapat dipaparkan sebagai berikut :

Bagi negara pengimpor, perlindungan terhadap industri dan produk dalam negeri yang memproduksi barang sejenis, menjaga kontinyuitas kegiatan produksi

Mencegah adanya persaingan harga yang tidak sehat dalam mekanisme pasar

Menjaga stabilitas harga dalam persaingan harga pasar

Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Anti Dumping Bagi Perekenomian Indonesia dan Perekonomian Internasional

Dampak negatif Dilihat dari peran Indonesia sebagai salah satu negara

yang menerapkan kebijakan anti dumping akan membawakan kontradiksi sendiri bagi Indonesia dalam menjalankan perdagangan bebas yang sehat. Hal ini dikarenakan Indonesia juga kerap melakukan dumping pada proses ekspornya ke luar negeri

Dengan adanya pemberlakuan kebijakan anti dumping yang dilakukan oleh negara lain akan membuat posisi produk Indonesia terancam dalam persaingan bebas perdagangan. Hal ini dikarenakan adanya harga produk yang sama akan tetapi memiliki spesifikasi dan kualifikasi yang jauh berbeda.

Analisis SWOT Kekuatan internal (strengths)

1. Adanya kesepakatan dan ratifikasi Indonesia dengan WTO untuk menerapkan persetujuan anti dumping (Agreement on The Implementation of Article VI of GATT 1994)

2. Adanya payung hukum di Indonesia untuk menegakkan peraturan anti dumping sebagai kebijakan nasional dan internasional yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1995 yang selanjutnya diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006

3. Dibentuknya lembaga khusus untuk mengawasi pergerakan dumping pada proses impor dari luar negeri yaitu Komite Anti Dumping Indonesia

Kelemahan internal (weakness)1. Indonesia termasuk negara yang mendapat tuduhan melakukan praktik

dumping dari berbagai negara dalam perdagangan internasional. Berdasarkan data dari pusat data bisnis indonesia pada tahun 1996 ada 34 komoditi ekspor indonesia yang dituduh melakukan praktek dumping

2. Masih banyaknya calon eksportir dan importir yang belum memahami kebijakan anti dumping Indonesia sehingga membawa dampak masih banyaknya pelanggaran-pelanggraran

Peluang eksternal (opportunity)1. Banyaknya negara yang masih menerapkan strategi dumping dalam

melakukan persaingan perdagangan bebas sehingga berpeluang untuk mengefektifkan pelaksanaan teknis dari kebijakan anti dumping secara umum

2. Untuk menciptakan keseimbangan harga dalam pasar domestik agar tidak terjadi persaingan harga yang tidak sehat yang akan menyebabkan fluktuasi harga

Ancaman eksternal (Treats)3. Akan membuat negara-negara yang tidak siap dengan persaingan

harga normal akan pindah (keluar dari kegiatan kerjasama impor dengan Indonesia)

4. Semakin adanya tekanan dari para importir untuk mencoba masuk pada pangsa Indonesia. Hal ini dilakukan karena adanya peluang potensial pemasaran produk di tanah air

Strategi-Strategi Alternatif Strategi 1 (SO)1. Penegakan hukum atau kebijakan secara tegas tanpa adanya sebuah diskriminasi pada

pelaku pelanggaran2. Melakukan tindakan preventif dengan melakukan sosialisasi, pendidikan, dan training

kepada para pelaku ekonomi (eksportir dan importir) tentang regulasi dan kebijakan anti dumping yang telah dijalankan di Indonesia

Strategi 2 (WO)1. Penguatan pada industri dalam negeri dari aspek modal, insfrastruktur, dan SDM2. Melakukan sosialisasi pendidikan, dan training kepada para pelaku ekonomi (eksportir dan

importir) tentang regulasi dan kebijakan anti dumping yang telah dijalankan di Indonesia3. Promosi penggunaan produk dalam negeri Strategi 3 (ST)1. Melakukan upaya represif yakni pengenaan sanksi balasan berupa pengenaan bea masuk

tambahan yang disebut dengan “Bea Masuk Anti Dumping” (BMAD)2. Pengawasan insentif terhadap kegiatan impor antar negara3. Penguatan kerjasam dan membangun kerjasama yang sinergis antar eksportir dan importir Strategi 4 (WT)1. Penguatan daya saing global2. Membangun komitmen bersama antara eksportir dan importir untuk membangun kondisi

pasar perdagangan yang kondusif tanpa adanya suatu upaya untuk melakukan curang

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat dampak negatif dan positif dalam penerapan kebijakan anti dumping di Indonesia. Meskipun demikian kebijakan anti dumping tetap harus dilaksanakan sebagai upaya proteksi pemerintah terhadap produk-produk Indonesia dari adanya praktek-praktek dumping dari negara lain.

Kesimpulan