Orang penghianat ke papua,lalu bunuh alam

di kuras habis #savepapua

Perusahaan Korsel Bakar Hutan Papua

Seluas Seoul

Foto aerial asap yang timbul dari pembakaran lahan untuk kepentingan konsesi di Papua.

(forensic-architecture.org)

Jakarta, CNN Indonesia --

Investigasi bersama Greenpeace International dengan Forensic Architecture menemukan

dugaan anak usaha perusahaan Korea Selatan, Korindo Group di Papua melakukan pembakaran

hutan di provinsi itu secara sengaja untuk usaha perkebunan kelapa sawit.

Namun, temuan Greenpeace itu dibantah oleh Korindo Group. Perusahaan menyatakan bahwa

informasi yang menyebut Korindo Group membakar hutan di Papua untuk perkebunan sawit

tidak benar.

Mengutip rilis dari situs Greenpeace, perusahaan Korindo memiliki perkebunan kelapa sawit

terbesar di Papua dan telah menghancurkan sekitar 57.000 hektare hutan di provinsi tersebut

sejak 2001.

"Sebuah wilayah yang hampir seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan," demikian rilis di situs

Greenpeace yang diakses pada Jumat (13/11).

Dalam penelitian tersebut, tim gabungan dua organisasi menggunakan citra satelit NASA untuk

mengidentifikasi sumber panas dari kebakaran lahan yang berlokasi di Merauke, Papua tersebut.

Selain itu, mereka menggunakan data yang dikumpulkan dari rekaman video survei udara. Lewat

metode tersebut, tim peneliti menemukan pola deforestasi dan kebakaran tersebut menunjukkan

bahwa pembukaan lahan menggunakan api.

"Jika kebakaran di konsesi Korindo terjadi secara alami, kerusakan lahannya tidak akan teratur,"

kata peneliti senior Forensic Architecture, Samaneh Moafy. "Namun, setelah dilacak dari

pergerakan deforestasi dan kebakaran dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa hal itu jelas

terjadi secara berurutan dengan kebakaran yang mengikuti arah pembukaan lahan dari barat ke

timur dan terjadi secara besar-besaran di dalam batas konsesi Korindo."

Mengutip situs Forensic Architecture, pemantauan dilakukan pada konsesi PT Dongin

Parabhawa, anak perusahaan di bawah Korindo yang beroperasi di wilayah Merauke, Papua.

Mereka memantau video ketika kebakaran di sana terjadi.

Untuk menentukan lokasi geografis dan sumber api pada kebakaran, mereka menggunakan

sistem spasial utama yang dapat menunjukkan jaringan sebuah jalan.

Teknik analisis bernama Rasio Pembakaran Normal (NBR) digunakan untuk menemukan pola

pembakaran di wilayah tersebut. Dari situ ditemukan pola pembukaan lahan dengan api terjadi

bulanan antara Oktober 2011 sampai Januari 2016.

Data yang ditemukan kemudian dibandingkan dengan data hotspot di area yang sama dari data

satelit VIIRS dan MODIS NASA dalam kurun waktu yang sama.

Perbandingan dua data itu menunjukkan kesamaan pola kebakaran, arah dan kecepatan

perpindahan api. Dari sini bisa diduga kebakaran dilakukan dengan sengaja untuk membuka

lahan.

Data kebakaran di lahan tersebut bahkan dibandingkan dengan perkebunan korporasi lain, yakni

PT Internusa Jaya Sejahtera. Forensic Architecture mengatakan pola kebakaran di PT Dongin

Parabhawa lebih sering terjadi dan lebih kuat.

Dan dilihat dari tangkapan gambar satelit di seluruh Merauke, mereka mengatakan konsesi

Korindo merupakan wilayah terpanas yang terpantau sejak 2012 sampai 2015.

Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Kiki Taufik menilai pemerintah harus

meminta pertanggungjawaban Korindo terkait penemuan ini.

"Namun persoalannya, rekam jejak pemerintah dalam penegakan hukum lemah dan tidak

konsisten apalagi kini regulasi perlindungan lingkungan dilemahkan pasca disahkannya UU

Cipta Kerja yang pro-bisnis ketimbang aspek lingkungan," katanya.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio

Ridho Sani menegaskan pihaknya memberikan perhatian terhadap kasus ini.

Meskipun demikian, pihaknya masih harus memastikan kebenaran dari hal tersebut. Ia pun masih

mempelajari dan mendalami dugaan itu.

"Iya, tapi harus dicek juga bener nggak itu. Tahun berapa [terjadinya]," katanya kepada

CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.

"Itu video juga tahun kapan sih. Sudah dari 2013 kok baru [dilaporkan] sekarang," lanjutnya.

Lebih lanjut, dalam rilis yang diterima dari Ditjen Gakkum KLHK, Ridho menilain seharusnya

Greenpeace segera melaporkan bukti video tahun 2013 itu kepada pihak terkait pada saat itu.

Dia pun menyatakan bila Greenpeace memiliki bukti-bukti terhadap kejadian seperti itu,

pihaknya menyarankan, lebih baik segera dilaporkan temuan-temuan tersebut agar segera bisa

ditindaklanjuti. Dia memastikan Ditjen Gakkum KLHK akan menindak tegas perusahaan dari

Pernyataan Korindo

Sementara itu, Korindo Group membantah hasil investigasi yang dilakukan Greenpeace bersama

Forensic Architecture tersebut.

"Hasil kesimpulan investigasi tersebut menyatakan tuduhan bahwa Korindo dengan sengaja dan

ilegal membakar areal perkebunan adalah tidak benar," demikian pernyataan resmi

Korindo Group yang diterima CNNIndonesia.com.

Pernyataan resmi Korindo itu telah dikonfirmasi kebenarannya. Dalam keterangan itu tertulis

nama Public Relations Manager of Korindo Group Yulian Mohammad Riza.

"Kami ingin menegaskan bahwa Korindo Group adalah perusahaan yang telah berdiri di

Indonesia sejak tahun 1969 dan konsisten berkontribusi dalam membantu perkembangan dan

kemajuan rakyat Indonesia, khususnya di daerah Papua," tulis Korindo.

Terkait dengan tuduhan pembakaran hutan dalam periode tahun 2011-2016,

Korindo membandingkannya dengan temuan The Forest Stewardship Council (FSC) pada

Agustus 2019 lalu yang menyatakan bahwa pihak FSC telah melakukan investigasi di lapangan

pada Desember 2017.

Temuan FSC menyimpulkan bahwa tidak benar Korindo dengan sengaja dan ilegal membakar

areal perkebunan.

Temuan FSC tersebut memperkuat hasil investigasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke dengan Nomor Surat 522.2/0983 tertanggal 24

Agustus 2016 yang menyatakan bahwa pembukaan lahan dilakukan secara mekanis dan tanpa

bakar.

Selain kedua hasil investigasi tersebut, terdapat juga surat dari Direktorat Jenderal Penegakkan

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK RI Nomor

S.43/PHLHK/PPH/GKM.2/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang menyatakan bahwa anak

perusahaan Korindo Group yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit tidak melakukan

illegal deforestation dan telah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri LHK.

Investigasi Ungkap Korindo Babat Hutan

Papua dan Malut Jadi Sawit, Beragam

Masalah Ini Muncul

oleh Sapariah Saturi [Jakarta] di 2 September 2016

“Mana ada bird of paradise menari-nari di dahan sawit? Karena bukan itu ia punya tempat.

Kangguru tak mungkin cari makan di sawit? Ekosistem habis, ya sudah, ia habis. Tinggal

manusia yang harus berjuang. Karena manusia punya akal budi.”

Hamparan hijau sawit, berlajur-lajur dari ketinggian. Tertata rapi. Bagian lain, hutan baru

terbabat, sudah beralur-alur. Kayu tumbangan masih tampak. Ada juga alat berat baru memilah-

milah kayu hasil tebangan. Pepohohan hutan makin menyusut, kebun sawit makin

luas. Itulah sebagian temuan investigasi, berupa penghancuran hutan dalam konsesi PT

Korindo Group di Papua dan Maluku Utara.

Laporan investigasi gabungan beberapa organisasi yang rilis Kamis (1/9/16) di Jakarta

ini, mengungkap, betapa perusahaan-perusahaan sawit dan kayu yang bernaung dalam bendera

PT Korindo Group, menghancurkan hutan Papua, seperti di Merauke dan Boven Digoel dan

Maluku Utara di Gane, Halmahera Selatan. Deforestasi besar-besaran terjadi.

Kebakaran (bakar) lahan dalam konsesi sawit Korindo juga terjadi dalam beberapa tahun ini.

Konflik-konflik lahan juga muncul karena hak-hak warga terabaikan.

Adapun organisasi dan lembaga yang tergabung dalam membuat laporan ini antara lain, Mighty,

SKP-KAM Merauke, Yayasan Pusaka, dan Federasi Eropa untuk Transportasi dan Lingkungan.

Juga Federasi Korea untuk Gerakan Lingkungan.

“Kami sudah laporkan ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sudah kirimkan

laporan ke Dirjen Penegakan Hukum dan Menteri Siti Nurbaya,” kata Bustar Maitar, Direktur

Mighty Asia Tenggara.

Laporan dimulai sejak 2013 hingga Juni 2016 ini, menelusuri fakta-fakta Korindo ini lewat citra

satelit, video dan foto-foto dari lapangan langsung atau lewat drone (pesawat tanpa awak). Dari

sana, terlihat bagaimana kawasan yang dulu berhutan, kini tinggal lapangan luas. Sebagian

lahan, sudah ditanami sawit, bagian lain masih hamparan kosong.

Dari video, tampak, alat-alat berat bekerja membersihkan lahan. Kayu-kayu bagus dikumpulkan.

Stacking dibuat, berupa jalur berisi tumpukan kayu-kayu kecil.

“Kalau ada stacking-stacking begitu, itu diduga mau persiapan pembakaran. Karena, biasa

stacking itu siapkan buat dibakar,” kata Bustar.

Laporan ini, katanya, untuk memperlihatkan apa yang dilakukan Korindo di Papua dan Malut.

Bukan anti sawit, tetapi ingin hutan tersisa terjaga. “Deforestasi harus berhenti. Ini hutan

tersisa.”

Hutan Papua, kaya keragaman hayati dan banyak belum terungkap. Kalau di Kalimantan dan

Sumatera, ada orangutan, di Papua, ada kangguru pohon, sampai burung cendrawasih (burung

surga).

“Mereka akan dikorbankan dengan pembukaan hutan besar-besaran di Papua. Kalau dilanjutkan

terus (pembabatan hutan), tak hanya Korindo, kita akan kehilangan harta yang tersisa di

Indonesia,”katanya.

Lahan konsesi Korindo di Papua. Foto: dari screenshot video investigasi

Video Player

00:00

00:00

1. Video investigasi

0:59

Menurut dia, deforestasi terus berlanjut karena permintaan pasar global sawit terus meningkat,

dari buat diterjen, sabun sampai biofuel. “Demand ini terus meningkat, terus naik, jadi peluang

bagi banyak perusahaan buat buka kebun terutama sawit.”

Dalam laporan berjudul Burning Paradise: Palm Oil in The Land of the Tree Kangaroo ini

menyebutkan, sejak 2013, Korindo mulai agresif membabat hutan untuk kebun sawit.

Konsesi Korindo tersebar di beberapa daerah, sekitar 160.000 hektar, tujuh konsesi seluas

149.000 hektar, di Papua. Sisanya, 11.000-an hektar di Malut. Korindo juga membantu

perusahaan Korea, Daewoo, dengan kebun sawit 30.000 hektar di Papua.

Sampai Juni 2016, masih ada 75.000 hektar hutan berharga yang belum dibuka di konsesi sawit

Korindo. Hutan-hutan ini, berisiko terbabat. Sebagian besar, hutan primer, sisanya, hutan

sekunder.

Satu contoh seperti disebutkan dalam laporan, anak usaha Korindo, PT Tunas Sawa Erma. TSE

memiliki tiga perkebunan. Sebagian konsesi TSE sudah tanam sawit. Bagian lain baru

pembersihan hutan 2016. Konsesi ketiga, masih belum dibuka dengan luas pada Mei sekitar

25.000 hektar hutan.

Karena pembabatan hutan ini, dua pembeli besar, Musim Mas dan Wilmar, menghentikan

pembelian dari Korindo.

Merespon itu, TSE mengumumkan tiga bulan moratorium alias tak membuka lahan baru. Dalam

tiga bulan itu, mereka berjanji memperbaiki diri seperti nol deforestasi, dan tak beroperasi di

lahan gambut.

Hutan sudah bersihkan dan stacking-stacking sudah selesai dibuat. Foto screenshot video

investigasi

Sumber data dari laporan

Kebakaran dan konflik lahan

Sejak penelitian 2013, tim menemukan banyak sekali titik api di dalam konsesi Korindo. Bustar

memperlihatkan, pada 2013, dari citra satelit di konsesi PT Dongin Prabhawa, ada 43 titik api.

Konsesi sama, katanya, pada 2014, titik api makin banyak, 144.

Sejak akhir 2010, Donghin Prabhawa, sudah membuka kebun dan menanami sawit seluas

24.000 hektar. Pada akhir 2015, kebun tanam sudah seluas 24.200 hektar.

Investigasi menemukan, periode 2011-2016, pembabatan hutan seluas 6.700 hektar, dengan

2.900 hektar hutan primer.

Dari sebaran titik api lewat citra satelit itu terlihat, sebagian besar ada di pinggiran. “Ini indikasi

mulai perluasan hutan, ada di pinggiran konsesi,” katanya.

Pada 2015, titik api makin banyak, terutama di daerah yang mulai dibuka. Bahkan, dari citra

satelit yang terlihat api, bukan titik panas lagi, seperti pada TSE.

“Cara-cara lama diterapkan di Papua. Karena paling mudah, murah buat bersihkan lahan dengan

membakar,” ucap Bustar.

Hutan baru dibabat. Foto dari screenshot video investigasi

Api tampak di konsesi Korindo. Grafis dari laporan

Konsesi lain, PT Citra Abadi, temukan hal sama, pembakaran terus berlanjut. Dari 2013-2014,

titik api terpantau dalam konsesi ini.

Pada 2013, ketika masih bersama Greenpeace, dia juga melakukan flyover. “Ini pembakaran di

jalur-jalur stacking. Kalau ada orang bilang ini masyarakat yang bakar, ya pikir sendiri.”

Bahkan, pada September 2015, laporan menyebut, api dalam konsesi Korindo, meluas ke

perkebunan warga Sekely. Perusahaan tak berbuat apa-apa. Malah, perusahaan menuduh warga

sengaja membakar lahan pertanian mereka.

Tahun ini, katanya, temukan pola hampir sama di Kalimantan dan Sumatera. Jalur penumpukan

kayu (stacking) mulai dibuat.

“Ketika kering, itu akan dibakar. Stacking ini kemungkinan besar dibakar. Gak mungkin

masyarakat bikin ladang di sini,” katanya.

Begitu banyak titik api di konsesi, memperlihatkan Korindo diduga kuat melanggar hukum

Indonesia soal larangan membuka lahan dengan membakar.

Kala pembersihan lahan, kayu-kayu besar seperti merbau disisihkan karena mempunyai nilai

ekonomis. Jadi, katanya, berbisnis di hutan tropis itu untung berlipat ganda. “Dapat kayu, dapat

lahan dan tanaman sawit.”

Korindo, tak hanya bergerak di bisnis perkebunan sawit. Perusahaan ini juga punya usaha kayu

lapis dan kayu triplek.

Bustar mengatakan, aksi perusahaan buka lahan dengan bakar berjalan mulus karena pantauan

atau pengawasan pemerintah sangat minim, salah satu penyebab lokasi begitu jauh.

Video Player

00:00

00:00

1. Video investigasi sawit Korindo

0:59

Kala hutan Papua, terbabat jadi sawit, di manakah kangguru pohon ini bisa tinggal? Mereka

menanti kepunahan…Foto dari laporan.

***

Louis Koula, dari Suku Mandobo, Papua, tampak tak bisa menyimpan kekesalan. Dia melihat,

hutan adat sudah tak berpohon, hanya tinggal lahan kosong bercampur sisa-sisa tebangan kayu.

Parahnya lagi, lahan itu kini diklaim milik Korindo. Suku lain telah menjual hutan Mandobo,

tanpa sepengetahuan mereka.

Tak ada izin Mandobo, perusahaan membabat hutan sepihak. Kini, suku mereka kehilangan

hutan, sumber kehidupan.

“Ini lahan kami, hak kami. Tak ada kehidupan lagi. Bagaimana masa depan kami?” katanya,

seperti tampak dalam video. Dia menunjuk hutan adat yang sudah hilang.

Pastor Anselmus Amo, Pimpinan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung

Merauke mengatakan, konflik tak hanya terjadi antar warga dan perusahaan, juga ada marga.

Marga ada yang bersedia melepaskan lahan, ada yang tak mau.

“Mandopo ini merasa keberatan karena lahan mereka dilepaskan oleh marga lain. Harusnya

klarifikasi dulu, apa batas benar atau tidak agar tak konflik,” katanya.

Perusahaan, katanya, memang ada izin pemerintah tetapi proses-proses di lapangan seharusnya

dengan persetujuan warga.

“Mereka memang dapat izin, tapi proses untuk sampai dapat izin yang banyak kecurangan. Saya

mau bilang gitu. Prinsip yang ada dalam bisnis dan HAM, FPIC sama sekali tak ada,” kata Amo.

Free Prior Informed Consent (FPIC) adalah prinsip yang menegaskan hak masyarakat adat

menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang diinginkan pada wilayah mereka.

Louis Koula, dari Suku Mandobo, Papua, dalam interview di video menceritakan hutan mereka

yang hilang menjadi konsesi Korindo. Foto dari screenshot video

Sumber dari laporan

Sejak mulai Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), katanya, untuk proyek

pangan ternyata banyak masuk investasi sawit. Tak hanya Korindo, juga perusahaan lain.

Perusahaan masuk, minim sosialisasi.

“Kalau tanya apa ada sosialisasi, paling satu kali. Mengapa tanda tangan? Dibawa jalan-jalan ke

kota, lihat sawit ke daerah lain, lalu tanda tangan.”

Setelah itu, perusahaan datang bongkar lahan, di belakang ada aparat militer.

“Kalau tak izinkan, militer yang bergerak. Dalam perusahaan sawit ini, aparat militer sangat

berkepentingan,” katanya.

Dia mencontohkan, ada koperasi Kodim, jadi kontraktor land clearing perusahaan. Ada juga,

yang menjadi eksekutor lapangan agar warga mau menyerahkan atau memberi izin atas lahan

mereka.

“Hal seperti ini masyarakat pasti takut.”

Untuk Orang Papua, kata Amo, ketakutan warga ada dua sebab. Pertama, sebagai manusia biasa

takut dengan militer. Kedua, stigma kalau melawan disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Kalau lawan perusahaan, yang dibawa (warga) bendera merah putih, (supaya tak distigma

OPM). Ini stigma gampang buat bunuh orang Papua adalah OPM. Ini bukan hanya di Merauke.

Padahal masyarakat sebenarnya tak tahu soal ini.”

Kayu-kayu bagus hasil pembersihan hutan buat kebun sawit dikumpulkan dan menjadi nilai

ekonomi tersendiri. Foto: dari laporan

Korindo di Malut. Sumber laporan

SKP-KAM, katanya, konsern perlindungan hak-hak warga “Manusia tak tinggal di langit, tak

melayang-melayang di udara. Manusia itu di atas tanah dan hidup mereka masih menyatu dengan

hutan. Kalau hutan mereka diambil, itu bukan hutan saja diambil, segala isi di hutan juga habis,”

katanya.

Bukan hanya manusia perlu hutan, mahluk hidup lain juga.

“Mana ada bird of paradise menari-nari di dahan sawit. Karena bukan itu ia punya tempat.

Kangguru tak mungkin cari makan di sawit. Ekosistem habis, ya sudah, ia habis.”

Satwa dan tumbuhan tak bisa membela diri. “ Tinggal manusia yang harus berjuang. Karena

manusia punya akal budi,” katanya.

Kala investor masuk, pemerintah dan pengusaha berjualan kata-kata ‘mensejahterakan

masyarakat.’ “Benarkah masyarakat sejahtera?”

Kondisi menyedihkan malah banyak terlihat di kampung-kampung dekat konsesi. Warga

kehilangan lahan, tak punya hutan buat menggantungkan hidup dari berburu sampai

memanfaatkan sumber lain.

Suku Mandobo, satu contoh. Mereka kehilangan hutan karena jadi konsesi Korindo.

“Soal jualan sejahtera kala investor masuk, sudah terbukti tak ada terjadi dengan melihat contoh

di Kalimantan dan Sumatera. Apakah Papua, Malut, harus mengalami hal serupa juga?” tanya

Bustar.

Dalam foto-foto dan video pun tampak kehidupan warga menyedihkan. Infrastruktur, seperti

jalanpun jauh dari sebutan jalan alias sangat buruk.

Pantauan titik api dari tahun ke tahun. Sumber dari laporan

Jualan kesejahteraan yang dihembuskan, kata Amo, hanya omongan perusahaan. Kenyataan,

Orang Papua, banyak miskin.

“Kesejahteraan apa yang dibawa? Apa ukuran kesejahteraan? Masuk investasi, lalu dapat kerja

di perusahaan lalu sejahtera? Belum tentu. Ukuran sejahtera, bukan karena ada perusahaan.”

“Tinggal di hutan, berburu, dapat makan, besok cari lagi, mereka bahagia. Kesejahteraan itu

terkait kebahagiaan. Bukan soal ada kerja di perusahaan baru sejahtera,” katanya.

Kepunahan Orang Papua

Y.L Franky, Direktur Yayasan Pusaka, khawatir kepunahan Orang Papua, kala investor masuk

mengambil lahan-lahan adat dan membabat hutan.

Dalam filosofi Papua, katanya, kala tanah dan hutan hilang, maka orang asli Papua bisa habis.

Saat ini saja, katanya, dari populasi warga di Papua, sekitar 3,5 juta jiwa, orang asli Papua,

paling tak sampai 50%.

Hutan, rumah dan tempat hidup orang Papua, terbabat menjadi kebun sawit…Foto dari

screenshot video investigasi

Cendrawasih merah (Paradisaea rubra), yang ditemukan di Papua. Buruk endemik Papua yang

langka inipun makin terancam kala hutan hilang jadi sawit. Foto: Tim Laman

Kala mereka makin terdesak, penguasaan lahan jatuh ke pemodal seperti Korindo. Di Papua dan

Malut, grup perusahaan ini tak kurang punya kuasa kelola sekitar 900 ribuan hektar terdiri dari

kebun-kebun sawit dan HPH. Belum lagi perusahaan lain.

Pada 2014, Yayasan Pusaka, bersama SKP-KAM juga mengeluarkan Atlas Sawit Papua.

Laporan ini berisi, kuasa perkebunan sawit yang menyebar di Papua dan Papua Barat. Dari sana

tampak, hutan-hutan sudah banyak dikuasai perusahaan.

Tak hanya di Papua. Di Halsel, Malut, konflik lahan dengan warga juga terjadi. Dalam laporan

itu disebutkan, PT Gelora Mandiri Membangun (GWM), anak usaha Korindo ini, juga

mengabaikan hak-hak warga, dengan tak bisa memenuhi FPIC kala membuka kebun.

Sejak awal proyek tak ada informasi yang baik kepada warga. Kebun-kebun warga dihancurkan

begitu saja. Pada Januari 2012, warga berdemonstrasi menuntut penghentian operasi GWM.

Petengahan 2013, konflik meluas, dengan mengkriminalisasi 14 warga—yang berakhir di

pengadilan dengan vonis bebas murni dari hakim. Walhi Malut, mendampingi warga sejak awal.

Konflik masih berlanjut hingga kini.

Pada 11 mei 2016, Walhi Malut menggugat Korindo atas beberapa permasalahan seperti warga

makin kesulitan air bersih, Amdal bermasalah, sampai mempertanyakan izin hak guna usaha

(HGU). Tuntutan lain soal penanaman sawit di lereng curam, pembakaran, dan mengabaikan

hak-hak masyarakat.

Desakan

Dengan ada temuan ini, mereka mendesak pemerintah bertindak tegas. Tahun lalu, pemerintah

menegaskan apabila perusahaan terbukti membakar lahan maka izin akan dicabut dan lahan

diambil alih negara.

“Bukti ada. Bagaimana pemerintah tegakkan hukum. Segera lakukan kajian mendalam untuk

restorasi,” kata Bustar.

Laporan ini, katanya, sudah diberikan kepada Menteri LHK.

“Mudah-mudahan jadi perhatian Bu Menteri. Kami tak ingin apa yang terjadi di Kalimantan dan

Sumatera terjadi di Papua.”

Izin-izin sawit di Boven Digoel. Sumber dari Atlas Sawit Papua

April lalu, Presiden Joko Widodo, menyatakan akan memoratorium sawit, alias tak ada lagi

pembukaan hutan dan lahan buat sawit.

“Kami minta hal sama seperti diminta Presiden. Penuhi yang diminta Presiden. Hutan-hutan

belum dibuka, harus dilindungi.”

Perusahaan, katanya, juga lakukan FPIC dengan kembali mulai proses bertanya ke masyarakat.

“Apakah mereka mengerti dan setuju dengan perusahaan ada. Semua masyarakat terlibat, tak

hanya pegang kepala-kepala suku atau marga. Tak hanya dari pemerintah,” katanya.

Dia mendesak, para pembeli sawit Korindo berhenti sampai perusahaan benar-benar

menjalankan komitmen menjaga hutan terisa dan menghargai hak-hak masyarakat.

“Musim Mas dan Wilmar, yang sudah punya komitetmen nol deforestasi, sudah berhenti

membeli.”

Temuan investigasi ini, katanya, jangan dituding sebagai kampanye hitam. Justru sebaliknya,

hasil ini demi memastikan minyak sawit Indonesia benar-benar kredibel di pasar hingga

memberikan kebanggaan bagi negeri ini.

“Kalo yang ada bilang kampanye hitam, itu yang lakukan kampanye hitam sebenarnya

perusahaan-perusahaan membakar lahan dan langgar hak-hak masyarakat. NGO berusaha

perbaiki citra Indonesia.”

Franky meminta perusahaan mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik dan

meninggalkan cara-cara kekerasan.

“Banyak kekerasan di Korindo. Ini cara-cara tak benar, kalau perusahaan mau terus investasi,

harus tanggung jawab.”

Amo menuntut perusahaan harus menghargai hak asasi manusia (HAM). Dia mempersilakan,

bisnis-bisnis yang tak sesuai HAM mundur dari Papua.

Perusahaan kerap berdalih telah memberikan tanggung jawab sosial (corporate social

responsibility/CSR) kepada warga kala menjawab pelanggaran-pelanggaran hak-hak warga.

Pelanggaran HAM, kata Amo, tak bisa disumbat dengan CSR. “CSR itu tanggung jawab sosial,

bukan buat tutupi pelanggaran HAM. Ini saya ingin bicara. Supaya tak dibilang tolak

perusahaan, tapi agar berbisnis dengan benar. Kami tak anti Korindo, tapi anti pelangaran HAM

oleh Korindo.”

Sawit di Merauke, antara lain ada grup Korindo. Foto dari Atlas Sawit Papua

Terbuka diskusi?

Luwi dari Korindo, yang datang saat rilis laporan itu kala diminta tanggapan mengatakan,

temuan laporan ini merupakan informasi berharga bagi Korindo. Meskipun, katanya, isi laporan

itu mesti ada konfirmasi lebih lanjut, ada hal-hal yang tak terhubung langsung dan angka-angka

provokatif.

Menurut dia, ada perbedaan terminologi antara perusahaan dan pembuat laporan. “Misal bicara

soal deforestasi, saya tak tahu, kita punya pemahaman yang sama gak soal deforestasi.”

“APL (area penggunaan lain-red) bukan hutan, kalau buka di APL, apakah saya lakukan

deforestasi? Tentu kita bisa diskusikan,” katanya mencoba berdalih temuan yang menyatakan

Korindo melakukan deforestasi.

Namun, Luwi mengakui, dalam investasi kadang ada kekurangan. Salah satu upaya perbaikan,

salah satu anak usaha Korindo, moratorium tiga bulan.

“Dalam tiga bulan berikan kesempatan untuk perbaiki diri.”

Diapun bilang perusahaan terbuka diskusi. “Kami senang dan terbuka buat diskusi. Mungkin

dalam suasana lain kami bisa, yang lebih fair ada pemerintah. Kami terbuka.”

Luwi juga mengakui terjadi kebakaran pada konsesi sawit Korindo. “Betul, apa yang kami mau

bantah?”

Dia coba membela perusahaan dan berusaha membelokkan soal taman nasional yang

terbakar. “Siapa yang tanggung jawab? Harusnya kan kita sama-sama tuntut pemerintah.”

Kayu-kayu tebangan dari babatan hutan buat sawit di konsesi Korindo. Foto dari screenshot

video

Free west papua

By ALBERT GIBAN