kategorisasi kawasan konservasi

12
Kategorisasi Kategorisasi Kawasan Kawasan Konservasi Konservasi

description

materi 3-HKL

Transcript of kategorisasi kawasan konservasi

Page 1: kategorisasi kawasan konservasi

Kategorisasi Kategorisasi Kawasan Kawasan

KonservasiKonservasi

Page 2: kategorisasi kawasan konservasi

Definisi

Protected Areas

An area of land and/or sea especially dedicated to the protection and maintenance of biological diversity, and of natural and associated cultural resources, and managed

through legal or other effective means.The definition adopted is derived from that of the workshop on Categories held at the IVth World Congress on National Parks and Protected Areas:

Hutan Konservasi

kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Page 3: kategorisasi kawasan konservasi

Tujuan Kawasan Konservasi

The following are the main purposes of management:– Scientific research– Wilderness protection– Preservation of species and genetic diversity– Maintenance of environmental services– Protection of specific natural and cultural features– Tourism and recreation– Education– Sustainable use of resources from natural

ecosystems– Maintenance of cultural and traditional attributes

Page 4: kategorisasi kawasan konservasi

Kategorisasi Kawasan Konservasi• International

– IUCN: 6 kategori

• NasionalBasis UU No. 5 Thn. 1990 &

UU No. 41 Thn. 1999

• Lokal

Page 5: kategorisasi kawasan konservasi

KATEGORI MENURUT IUCN

1. Strict Nature Reserve/Wilderness AreaA. Strict Nature Reserve

B. Wilderness Area

2. National Park

3. Natural Monumen

4. Habitat Species Management Area

5. Protected Landscape/Seascape

6. Managed Resource Protected Area

Page 6: kategorisasi kawasan konservasi
Page 7: kategorisasi kawasan konservasi

Kategori secara nasional

• Kawasan Suaka Alam– Cagar Alam– Suaka Margasatwa

• Kawasan Pelestarian Alam– Taman Nasional– Taman Hutan Raya– Taman Wisata Alam

• Cagar Biosfir (UU 5/1990)• Taman Buru (UU 41/1999)

Page 8: kategorisasi kawasan konservasi

Kriteria Cagar Alama. Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman

jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya;b. Mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit

penyusun;c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya

yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;d. Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang

pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas;

e. Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi.

Page 9: kategorisasi kawasan konservasi

Kriteria Suaka Margasatwa

a. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;

b. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;

c. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;

d. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Page 10: kategorisasi kawasan konservasi

Kriteria Taman Buru

a. Kawasan yang ditunjuk memiliki keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan manusia;

b. Memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat pusat-pusat permukiman penduduk;

c. Mengandung satwa buru yang dapat dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa;

d. Mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan.

Page 11: kategorisasi kawasan konservasi

Konservasi Lokal

• Terutama mengacu pada pola konservasi masyarakat adat:– Traditional wisdom– Rural Appraisal Participatory

• Beberapa contoh:– Hutan Baduy di Banten Selatan,– Hutan Kampung Naga di Garut, – Hutan Kampung Kuta,– Beberapa kawasan hutan adat di Bali, dan– Kawasan hutan Orang Rimba di daerah sekitar

Taman Nasional Bukit Tigapuluh, wilayah utara Jambi

Page 12: kategorisasi kawasan konservasi

Klasifikasi Kawasan menurut Kebijakan Pemerintah

• Kelemahan utama kebijakan pemerintah di bidang konservasi adalah pada definisi yang kurang jelas dan perbedaan definisi dalam berbagai peraturan yang ada.

• UU No 5/1990 ttg KSDAHE tdk mnyebutkn istilah kawasan konservasi tp berupa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Kawasan Suaka Alam (KSA)

• Kepprer