KAJIAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGENDALIAN PSBB DI … · Outline 1. Summary: Tujuan, Lingkup,...
Transcript of KAJIAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGENDALIAN PSBB DI … · Outline 1. Summary: Tujuan, Lingkup,...
-
Titah Yudhistira, ST, MT, Ph.D (Koordinator), Dr. Ir. Lucia Diawati, Suprayogi, ST, MT, Ph.D, Dr.Eng. Yosi Agustina, Muchammad Arya Zamal, ST, MSc
KK Sistem Industri dan Tekno-ekonomi (KK- SITE) Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung
KAJIAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGENDALIAN PSBB DI SEKTOR TRANSPORTASI TERHADAP DISTRIBUSI ANGKUTAN
BARANG/LOGISTIK
KERJASAMA BALITBANGHUB-ITB KAJIAN ISU STRATEGIS KEBIJAKAN SEKTOR TRANSPORTASI MERESPONS PANDEMI Covid-19
(Pusat Litbang Transportasi Antarmoda)
0
-
Outline 1. Summary: Tujuan, Lingkup, Metodologi, Sumber Data
2. Efektivitas Peraturan terkait Kebijakan Pengendalian PSBB di Sektor
Transportasi Logistik & Hasil Benchmark
3. Dampak Pembatasan Pada Distribusi Logistik
4. Analisis Dampak Sisi Supply – Demand pada Komoditas Angkutan Logistik
5. Kesimpulan dan Usulan Kebijakan
1
-
Bagian I Tujuan, Lingkup, dan Metodologi, Sumber Data
2
-
Summary |TUJUAN DAN RUANG LINGKUP/ OUTPUT KAJIAN
Tujuan Kajian:
1. Mengetahui efektivitas penerapan kebijakan
pengendalian PSBB di sektor transportasi dan
dampaknya pada proses distribusi angkutan
logistik.
2. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap
penerapan kebijakan pengendalian PSBB di
sektor transportasi , dan dampaknya pada
kegiatan angkutan logistik baik di wilayah PSBB
maupun non-PSBB, serta
3. Menyusun rekomendasi kebijakan untuk
menjamin ketersediaan logistik bagi masyarakat
dan menekan penyebaran pandemi Covid-19.
Ruang Lingkup/Output Kajian:
1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi peraturan/perundang-undangan yang terkait; 2. Melakukan inventarisasi dan identifikasi studi dan literatur terkait; 3. Melakukan inventarisasi dan identifikasi kebijakan pengendalian PSBB di sektor transportasi
untuk protokol kesehatan pada operator angkutan logistik, awak kendaraan angkutan logistik, dan masyarakat pengguna jasa logistik;
4. Melakukan inventarisasi dan identifikasi jumlah operator angkutan logistik sebelum dan setelah penerapan kebijakan pengendalian PSBB di sektor transportasi ;
5. Melakukan inventarisasi dan identifikasi permintaan penggunaan jasa angkutan logistik sebelum dan setelah kebijakan pengendalian PSBB di sektor transportasi di wilayah PSBB dan non PSBB;
6. Melakukan inventarisasi dan identifikasi karyawan perusahaan, awak kendaraan angkutan logistik dan pengguna jasa logistik yang terpapar covid-19 di wilayah PSBB dan non-PSBB, sebelum dan setelah penerapan kebijakan pengendalian PSBB di sektor transportasi ;
7. Melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan dalam menyelenggarakan Angkutan Logistik di wilayah PSBB dan Non PSBB, sebelun dan setelah penerapan kebijakan pengendalian PSBB di sektor transportasi ;
8. Melakukan benchmark terkait strategi yang perlu untuk efektifitas penerapan kebijakan pengendalian PSBB di sektor transportasi , dalam proses distribusi angkutan logistik, dilakukan dalam menekan penyebaran Covid-19;
9. Melakukan penyusunan kebijakan prioritas dan strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Operator Angkutan Logistik untuk efektifitas penerapan kebijakan pengendalian PSBB di sektor transportasi , dalam proses distribusi angkutan logistik baik di wilayah PSBB maupun non-PSBB, untuk menjamin ketersediaan logistik bagi masyarakat dan menekan penyebaran pandemi Covid-19.
10. Melakukan diseminasi hasil kajian dalam bentuk seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
3
-
Waktu
Antar Wilayah Dalam Wilayah
Summary |Lingkup Kajian Data : Jenis Pergerakan dan Waktu
Jenis
Pergerakan
4
-
RQ Pertanyaan Penelitian (Research Question/ RQ)) Output Penelitian
RQ1 Bagaimana peta jejaring logistik komoditas barang
dan penting SBLM, SAAT, dan SSDH penerapan PM
18/2020 dan PL?
Jejaring logistik per klasifikasi komoditas SBLM,
SAAT, dan SSDH penerapan PM 18/2020 dan PL,
serta titik-titik terdampak dan dampak potensial
dari peraturan
RQ2 Bagaimana perubahan kapasitas, kapabilitas,
kinerja dan tarif penyedia jasa logistik dan
operator transportasi SBLM, SAAT dan SSDH
penerapan peraturan?
Fluktuasi kinerja dan tarif penyedia jasa logistik
dan operator transportasi di wilayah PSBB dan
non PSBB pada SBLM, SAAT, dan SSDH penerapan
PM 18/2020 dan PL
RQ3 Bagaimana efektivitas penerapan peraturan-2
terkait pandemi Covid-19 pada jejaring logistik
komoditas barang pokok dan penting SBLM, SAAT,
dan SSDH?
Intensitas penerapan peraturan-terkait pandemi
Covid-19 di jejaring logistik komoditas barang
pokok dan penting dan dampaknya pada suspect
virus Covid-19 (ODP, PDP)
RQ4 Bagaimana fluktuasi S dan D komoditas pokok dan
penting SBLM, SAAT, dan SSDH penerapan PM
18/2020 dan peraturan lain (PL)?
Pola perubahan S dan D berdasarkan klasifikasi
komoditas SBLM, SAAT dan SSDH penerapan PM
18/2020 dan PL?
Summary |Pertanyaan dan Output Penelitian
5
-
Sasaran utama Permenhub 18/2020:
• Operator transportasi • Angkutan logistik (penjemputan dan
pengiriman)
Sasaran utama PPRI 21/2020:
Pembatasan kegiatan sekolah dan
tempat kerja, kegiatan
keagamaan, dan kegiatan di
tempat/fasilitas umum.
Summary |MODEL HUBUNGAN KONSUMEN – PRODUSEN – PENYEDIA JASA LOGISTIK (1)
6
-
Sasaran utama Permenhub 18/2020:
• Operator transportasi • Angkutan logistik (penjemputan dan
pengiriman)
Sasaran utama PPRI 21/2020:
Pembatasan kegiatan sekolah dan
tempat kerja, kegiatan
keagamaan, dan kegiatan di
tempat/fasilitas umum.
Summary |MODEL HUBUNGAN KONSUMEN – PRODUSEN – PENYEDIA JASA LOGISTIK (2)
7
-
Summary |Metodologi Kajian
8
-
1. Data primer dari kuesioner yang disebarkan kepada:
- Penyedia jasa angkutan logistik
- Pengguna jasa angkutan logistik
- Rumah tangga
- Rumah makan, hotel, kafe/catering (HoReKa)
- Apotek, depo obat
- Pelaku usaha e-commerce
- Importir
2. Data primer melalui FGD
3. Data sekunder dari:
- BPS
- Bank Indonesia
- Departemen Pertanian
- PT Jasa Marga
- PT Pos Logistik
- PT Pelindo II
- PT Angkasa Pura I
- PT Angkasa Pura II
- Website Satgas Covid Pusat dan Daerah
- Sumber-sumber data lainnya di Internet
Summary |Sumber Data
SUMBER DATA KUESIONER
1.Data Primer dari kuesioner dan FGD
2.Data Sekunder
HASIL
Maret’20 – Agustus’20
9
-
Bagian II Efektivitas Peraturan terkait Kebijakan Pengendalian PSBB di Sektor
Transportasi Logistik & Hasil Benchmark
10
-
Peraturan Perundang-Undangan Terkait (1)
1. Peraturan Menteri Perhubungan No 18 Tahun 2020: Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Covid-19 • Umum
• Subjek untuk Angkutan Logistik: Operator sarana transportasi (perusahaan trucking), pengelola operasional angkutan (penyedia jasa logistik), pemilik (shipper), penerima (consignee)
• Komoditas yang diawasi dan dipastikan: Bahan Pokok, Medis, Kesehatan, dan Sanitasi
• Angkutan Barang di Wilayah PSBB • Objek komoditas yang dikendalikan: Barang Pokok dan Esensial meliputi
1. Kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi Barang keperluan bahan pokokbarang makanan dan minuman;
2. barang pengantaran/pengedaran uang
3. bahan bakar minyak/bahan bakar gas
4. barang keperluan distribusi bahan baku industri
5. manufaktur dan perakitan (assembling);
6. barang keperluan ekspor dan impor; dan
7. barang kiriman
• Moda transportasi yang digunakan 1. Darat: Tanpa pembatasan
2. Laut: Kapal penumpang bisa digunakan
3. Udara: Pesawat bisa digunakan
11
-
Peraturan Perundang-Undangan Terkait (2)
2. Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020 & Surat Edaran Menteri Perhubungan No 04 Tahun 2020: Pengendalian Transportasi Masa Mudik
• Umum • Konteks: Pelarangan Transportasi selama Masa Mudik, untuk transportasi darat, laut, udara, dan
kereta api
• Ruang Lingkup: daerah asal dan tujuan dengan PSBB, zona merah, dan aglomerasi
• Pengecualian, salah satunya: kendaraan pengangkut logistik atau barang kebutuhan pokok; kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;
• Checkpoint: akses utama keluar dan/atau masuk pada jalan tol dan jalan nontol; terminal angkutan penumpang; pelabuhan penyeberangan; dan pelabuhan sungai dan danau.
12
-
Peraturan Perundang-Undangan Terkait (3)
3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta
• Umum
• Konteks: Panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19
• Ruang Lingkup: panduan pelaksanaan, hak, kewajiban dan pemenuhan kebutuhan dasar, sumber daya penanganan dan monev.
• Jenis pembatasan:
• Pembelajaran di Sekolah
• Aktivitas bekerja
• Kegiatan keagamaan
• Kegiatan di fasilitas umum, sosial, dan budaya
• Pergerakan orang dan barang menggunakan mada transportasi
• Pengecualian:
• Kegiatan perkantoran yang mengacu pada peraturan kementerian
• BUMN/D yang menangani COVID 19
• Pelaku usaha di sektor strategis
• Pergerakan barang yang mengangkut kebutuhan pokok
13
-
Peraturan Perundang-Undangan Terkait (4)
4. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan atau masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan Covid-19
• Umum • Konteks: Pembatasan kegiatan bepergian keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta selama
masa penetapan bencana non-alam Covid-19 sebagai bencana nasional
• Ruang Lingkup: Warga Jabodetabek dan non Jabodetabek yang akan ke DKI Jakarta
• Jenis pembatasan: Bepergian ke dan/atau dari wilayah DKI Jakarta
• Pengecualian
• Pimpinan lembaga tinggi negara, TNI, Kepolisian, petugas penganan Covid-19, dan petugas yang menangani kebutuhan pokok
• Setiap orang/pelaku usaha/ orang asing yang karena pekerjaan/tugas memiliki SIKM
• Prasyarat Surat Izin Keluar Masuk (SIKM):
• formulir diperoleh secara daring di corona.jakarta.go.id
• Surat pengantar RT dan RW
• Surat pernyataan sehat dan surat keterangan dari kantor.
14
-
1. Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA
2. Infrastructure Health and Safety Association (IHSA), Canada
3. Road Transport Forum (RTF), New Zealand
Dokumen Rujukan |Benchmark Peraturan Angkutan Barang/Logistik selama Masa COVID 19
15
-
1. Traceability: Bisnis harus dengan akurat merekam semua interaksi pada kegiatan angkutan barang agar proses keterlacakan bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan jika diperlukan
2. Protokol; panduan dalam melaksanakan angkutan barang dibagi berdasarkan simpul dan jaringan logistik 1. Lingkungan Perusahaan
2. Gudang, Terminal Barang (Pelabuhan/Bandara/Terminal Darat), atau fasilitas lainnya
3. Angkutan (Saat Transportasi)
3. Pada dasarnya okupansi barang yang dikirim tidak ada perbedaan karena kebutuhan pokok harus tetap terpenuhi dan hal yang menjadi fokus adalah bagaimana transporter dapat menjaga paparan terhadap Covid-19
Dokumen Rujukan |Hal-hal yang Diperhatikan Dalam Angkutan Logistik (sumber: ….)
16
-
1. Pekerja diharuskan tinggal di rumah jika mereka sakit.
2. Tetapkan jam kerja yang fleksibel jika memungkinkan.
3. Praktekkan physical distancing yang masuk akal dan pertahankan dua meter di antara rekan kerja jika memungkinkan.
4. Minimalkan interaksi antara pengemudi dan pelanggan dengan meninggalkan pengiriman di loading dock, ambang pintu, atau lokasi lain yang tidak memerlukan paparan/interaksi.
5. Dorong etiket pernapasan, termasuk menutupi batuk dan bersin.
6. Mempromosikan kebersihan pribadi. Jika pekerja tidak memiliki akses ke sabun dan air untuk mencuci tangan, sediakan hand sanitizer berbasis alkohol yang mengandung setidaknya 60 persen alkohol. Sediakan tisu, disinfektan dan handuk sekali pakai yang dapat digunakan pekerja untuk membersihkan permukaan kerja, termasuk interior kendaraan.
7. Pekerja perlu mengenakan masker di hidung dan mulut mereka untuk mencegah mereka menyebarkan virus.
8. Mencegah pekerja agar tidak menggunakan alat dan peralatan pekerja lain.
9. Dorong pekerja untuk melaporkan masalah keselamatan dan kesehatan.
17
Dokumen Rujukan |Protokol di Lingkungan Kerja Angkutan Barang (Umum-OSHA)
-
• Menjaga jarak di area fasilitas dengan mempersiapkan protokol dalam lingkup
• Kedatangan ke fasilitas dan saat meninggalkan fasilitas
• Perpindahan didalam fasilitas
• Tempat kerja di dalam fasilitas logistik
18
Dokumen Rujukan |Protokol di Gudang/Warehouse atau Fasilitas Logistik Lainnya (1)
-
• Protokol pengeluaran barang dari fasilitas logistik • Tujuan: menghindari transmisi permukaan ketika barang masuk dan
meninggalkan fasilitas logsitik , terutama dalam situasi volume tinggi, misalnya, pusat distribusi, area pengiriman.
• Hal yang diperlukan • Merevisi titik pengambilan, pengantaran, dan prosedur penandaan
• Meminimalkan kontak yang tidak perlu pada gerbang fasilitas logistik baik gudang maupun terminal barang. Misalnya, pengiriman menggunakan bantuan alat elektronik atau prebooking
• Jika memungkinkan dan aman, hanya memiliki satu pekerja yang memuat atau menurunkan barang.
19
Dokumen Rujukan |Protokol di Gudang/Warehouse atau Fasilitas Logistik Lainnya (2)
-
• Protokol angkutan barang secara spesifik lebih banyak mengatur protokol pekerja yang berada dalam industri transportasi, meliputi
• Tiba ke Tempat Kerja
• Loading/unloading
• Selama Perjalanan
• Tiba ke Poin Pengambilan Barang
• Jembatan Penyebrangan
• Pengisian Bahan Bakar
• Akhir Hari (pengembalian truk ke garasi)
20
Dokumen Rujukan |Protokol Angkutan Barang
-
Efektivitas Peraturan Penerapan Protokol Kesehatan
Temuan 1: Penerapan Protokol Kesehatan Cukup Efektif
Kategori Deskripsi Jumlah (%)
Penerapan
Jenis SOP
Protokol
Kesehatan
SOP Protokol Kesehatan Sarana (1) 14 87.50%
SOP Protokol Kesehatan Prasarana (2) 12 75.00%
SOP Protokol Kesehatan SDM (3) 14 87.50%
Jumlah Perusahaan Menjalankan (1)-(2)-(3) 11 68.75%
Jumlah Perusahaan Menjalankan (1)-(2) saja 0 0.00%
Jumlah Perusahaan Menjalankan (1)-(3) saja 2 12.50%
Jumlah Perusahaan Menjalankan (1) saja 1 6.25%
Jumlah Perusahaan Menjalankan (2) saja 1 6.25%
Jumlah Perusahaan Menjalankan (3) saja 1 6.25%
14
12
14
SOP PROTOKOL KESEHATAN SARANA (1)
SOP PROTOKOL KESEHATAN PRASARANA (2)
SOP PROTOKOL KESEHATAN SDM (3)
Proporsi Penerapan SOP Protokol Kesehatan
SOP Protokol Kesehatan yang paling banyak diterapkan adalah SOP Protokol Kesehatan Sarana dan SDM dengan
proporsi 87,50%
Jumlah perusahaan yang menjalankan SOP Protokol Kesehatan Sarana, Prasarana, dan SDM adalah sebanyak 11
perusahaan (68,75%)
21
-
Kategori Deskripsi Jumlah (%)
Penerapan Jenis
Protokol
Kesehatan
Penyediaan hand sanitizer 15 93.75%
Penggunaan masker 15 93.75%
Penetapan jaga jarak fisik (physical
distancing) 13 81.25%
Sterilisasi armada 9 56.25%
Sterilisasi muatan 4 25.00%
Pengecekan kesehatan personil di lokasi
keberangkatan dan kedatangan 13 81.25%
Penyediaan kontak darurat diseluruh
daerah yang dilewati 3 18.75%
Pelaporan kondisi kesehatan personil
secara berkala 5 31.25%
Penggunaan sarung tangan 9 56.25%
Penyediaan fasilitas pengecekan
personil (posko pengecekan) 6 37.50%
Pemasangan penanda khusus angkutan
logistik dalam rangka kelancaran arus
logistik
2 12.50%
Penyediaanhand
sanitizer
Penggunaanmasker
Penetapanjaga jarak
fisik(physical
distancing)
Sterilisasiarmada
Sterilisasimuatan
Pengecekankesehatanpersonil di
lokasikeberangkat
an dankedatangan
Penyediaankontakdarurat
diseluruhdaerah yang
dilewati
Pelaporankondisi
kesehatanpersonilsecaraberkala
Penggunaansarungtangan
Penyediaanfasilitas
pengecekanpersonil(posko
pengecekan)
Pemasangan penanda
khususangkutanlogistikdalamrangka
kelancaranarus logistik
Penerapan Jenis Protokol Kesehatan 15 15 13 9 4 13 3 5 9 6 2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Jum
lah
Pe
ne
rap
an P
roto
kol K
ese
hat
an
Proporsi Penerapan Jenis Protokol Kesehatan
Protokol Kesehatan yang paling banyak diterapkan adalah
penerapan hand sanitizer dan penggunaan masker dengan proporsi 93,75%
Efektivitas Peraturan Penerapan Protokol Kesehatan
Temuan 2: Proporsi Jenis Penerapan Protokol Kesehatan
22
-
Kategori Deskripsi Jumlah (%)
Apakah mengurus SIKM?
Tidak mengurus 8 57.143%
Mengurus 6 42.857%
42,8% dari responden yang beroperasi di DKI Jakarta mengurus SIKM.
Kategori Deskripsi Jumlah (%)
Alasan tidak
mengurus SIKM
(dapat menjawab
lebih dari 1)
Persyaratannya terlalu
banyak (identitas diri, foto,
keterangan hasil uji tes RT-
PCR) dengan hasil negatif.
4 50.00%
Tidak dibutuhkan 3 37.50%
Tidak mengerti
prosedurnya 2 25.00%
Kesulitan akses aplikasi 2 25.00%
Terbatasnya waktu
pelayanan 1 12.50%
Lebih dari 50% responden TIDAK mengurus SIKM.
Alasan utamanya adalah persyaratan terlalu banyak
dan pada praktiknya tidak dibutuhkan.
Efektivitas Peraturan Penerapan Protokol Kesehatan
Temuan 3: SIKM dipersepsikan sulit dan tidak efektif
23
-
Bagian III Dampak Pembatasan Pada Distribusi Logistik
24
-
Tren Persentase Pertambahan Rata-Rata Kasus Positif Covid-19 per Bulan (Periode Maret-Juli 2020)
Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari Dinas/Pemerintah Daerah)
a
Dampak Pembatasan Transportasi Logistik dan Penyebaran Covid-19
Data Pertambahan Kasus Covid-19 per Bulan
Persentase pertambahan kasus Covid-19 di mayoritas
kota/kabupaten yang diteliti mengalami penurunan persentase
pertambahan kasus per bulannya selama Maret-Juli 2020.
25
S I S I
N O D E
|
D E M A N
D
-
Bandung
Tasikmalaya
Yogyakarta Semarang
Surabaya Jember
Denpasar
Data Pertambahan Kasus Covid-19 per Bulan
25.1
-
Pertambahan Kasus Covid-19 per Bulan (cont.)
Jakarta
Bogor
Depok
Tangerang Selatan Tangerang
Bekasi
Medan
Palembang
Padang
Bandar Lampung
25.2
-
Tren Pertambahan kasus Positif Covid-19 per Hari di Daerah yang mengalami PSBB
Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari Dinas/Pemerintah Daerah
Secara umum, pertambahan kasus Covid-19 di daerah PSBB cenderung stabil
Dampak Pembatasan Transportasi Logistik dan Penyebaran Covid-19
Data Pertambahan Kasus Covid-19 di Daerah PSBB
a
S I S I
N O D E
|
D E M A N D
26
-
Pertambahan Kasus Covid-19 di Daerah PSBB
Tren Pertambahan kasus Positif COVID-19 per Hari di Daerah yang mengalami PSBB
Sumber: KK-SITE (2020, diolah dari Dinas/Pemerintah Daerah)
26.1
-
Tren Pertambahan kasus Positif Covid-19 per Hari di Daerah yang tidak mengalami PSBB
Sumber: KK-SITE (2020, diolah dari Dinas/Pemerintah Daerah)
Secara umum, pertambahan kasus Covid-19 di daerah Non-PSBB lebih
signifikan dibandingkan daerah PSBB
Dampak Pembatasan Transportasi Logistik dan Penyebaran Covid-19
Data Pertambahan Kasus Covid-19 di Daerah Non-PSBB
a
S I S I
N O D E
|
D E M A N D
27
-
Tren Pertambahan kasus Positif COVID-19 per Hari di Daerah yang tidak mengalami PSBB
Sumber: KK-SITE (2020, diolah dari Dinas/Pemerintah Daerah)
Pertambahan Kasus Covid-19 di Daerah Non-PSBB
27.1
-
• Kondisi Umum: Lalu-lintas transportasi di Jalan Tol untuk Gol. II s.d Gol. V selama PSBB TURUN dan setelah AKB NAIK kembali.
• Pola tidak terlalu berbeda antara daerah PSBB dan non-PSBB.
• Daerah yang menerapkan PSBB, penurunan dan kenaikan cenderung lebih curam (kecuali Semarang)
Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari PT. Jasa Marga)
Sisi Distribusi /Link
28
Dampak Pembatasan Transportasi Logistik
Temuan 1: Penurunan Volume Transportasi
c Sisi Distribusi /Link c
-
Tren Volume Transportasi Jalan Tol Januari-Juli 2020 di Indonesia
Kota yang mengalami PSBB
Keterangan: Sumbu Y menunjukkan jumlah lalu lintas kendaraan Gol. II-V di kota tersebut
Sumber: KK-SITE (2020, diolah dari PT. Jasa Marga)
28.1
-
Keterangan: Sumbu Y menunjukkan jumlah lalu lintas kendaraan Gol. II-V di kota tersebut
Sumber: KK-SITE (2020, diolah dari PT. Jasa Marga)
Tren Volume Transportasi Jalan Tol Januari-Juli 2020 di Indonesia
Kota yang tidak menerapkan PSBB
28.2
-
Kondisi Penyedia Jasa Transportasi:
• Keadaan di Jalan Tol tercermin dari hasil survey langsung pada pengguna dan penyedia jasa transportasi, yaitu terjadi penurunan kebutuhan terhadap jasa angkutan
Akibat Penurunan Volume Transportasi
• Mayoritas perusahaan transport harus mengurangi operasi (87.5%) dan karyawannya terancam PHK (50%)
Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari survey kuesioner)
87.50%
12.50% 0.00%
Persentase Perusahaan yang Mengalami Pengurangan
Frekuensi/Volume Pengangkutan
Ya Tidak Tidak tahu
50.00% 42.86%
7.14%
Persentase Perusahaan Melakukan Pengurangan Pegawai
Ya Tidak Tidak tahu
71.43%
28.57%
0.00%
Persentase Perusahaan Melakukan Pengurangan Waktu Kerja
Ya Tidak Tidak tahu
35.71%
50.00%
14.29%
Persentase Perusahaan Melakukan Pengurangan
Kompensasi/Penghasilan/Gaji Karyawan
Ya Tidak Tidak tahu
29
Dampak Pembatasan Transportasi Logistik
Temuan 2: Dampak Penurunan Volume Transportasi
Sisi Distribusi /Link c
-
Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari Dinas/Pemerintah Daerah dan BPJT)
R = 0,0158
R = 0,0089
b Korelasi
Berdasarkan perhitungan yang
telah dilakukan, tidak ada korelasi
antara pertambahan kasus Covid-
19 dengan jumlah kendaraan Gol
II-V jalan tol.
R = 0,1707 R = 0,0907
R = - 0,0807
Dampak Pembatasan Transportasi Logistik
Temuan 3: Korelasi Pertambahan Kasus dengan Jumlah Kendaraan Gol. II-V
30
-
3. Pemerintah memberikan insentif untuk resources yang idle, misalnya untuk
pegawai sector logistik yang dirumahkan diberikan insentif bantuan gaji.
Dengan skema ini terdapat dua keuntungan: (1) membatasi pergerakan orang
dan kumpulan orang di tempat kerja sehingga membatasi penyebaran Covid
19. (2) menjaga daya beli masyarakat, khususnya pegawai sektor transportasi
logistik sehingga dapat mencegah demand turun lebih dalam lagi sehingga
tidak terjadi spiral penurunan kegiatan ekonomi.
Menjamin kegiatan operasional
transportasi logistik tidak terdampak
oleh penutupan wilayah/PSBB
Didorong adanya konsolidasi dan resource
sharing di antara operator logistik untuk menjaga
tingkat profitabilitas operasional
Dampak Pembatasan Transportasi Logistik
Alternatif Kebijakan: Jaminan Operasi Transportasi Logisik
Sisi Distribusi /Link c
1 2
3
31
-
b
Bagian IV Analisis Dampak
Sisi Supply (Pasokan)– Demand (Permintaan) pada Komoditas
Angkutan Logistik
a Sisi Permintaan
Sisi Pasokan
32
-
a Sisi Permintaan
33
-
Permintaan Rumah Tangga dari sisi bahan baku/sembako tetap sedangkan permintaan terhadap makanan dan minuman olahan naik. Permintaan terhadap komoditas fresh turun, bahan olahan naik.
Secara keseluruhan turunnya permintaan terhadap komoditas fresh lebih besar dari naiknya permintaan terhadap makanan olahan.
Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari survey kuesioner)
Temuan 1: Penurunan Permintaan Makanan dan Minuman pada Masa PSBB
a Sisi Permintaan 34
-
Pengurangan konsumsi Rumah Tangga karena beralih ke mode survival (berhemat)
Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari survey kuesioner)
Penyebab terjadi penurunan permintaan Makanan dan Minuman
35 a Sisi Permintaan
-
Lapangan Usaha Y-on-Y Q-to-Q
Q2/20 Q1/20 Q2/19 Q2/20 Q1/20 Q2/19
Industri Makanan dan
Minuman 0,22 3,94 7,99 1,87 -0,70 5,65
Komponen Y-on-Y Q-to-Q
Q2/20 Q1/20 Q2/19 Q2/20 Q1/20 Q2/19
Makanan dan Minuman -0,71 5,01 5,20 -3,94 0,84 1,59
Tabel Perubahan (%) Output Industri Makanan dan Minuman, KK SITE FTI-ITB (2020, diolah dari data BPS)
Tabel Perubahan (%) Konsumsi Rumah Tangga Makanan dan Minuman, KK
SITE FTI-ITB (2020, diolah dari data BI)
Hal ini juga selaras dengan apa yang ditunjukkan pada data lapangan usaha untuk makanan dan minuman, tabel konsumsi rumah tangga, dan indeks penjualan rill yang tercatat oleh BPS dan BI, yaitu mengalami penurunan.
Indeks Penjualan Riil Bank Indonesia Sumber: KK SITE (2020, diolah dari BI)
Validasi Temuan 1: Penurunan Permintaan Makanan dan Minuman pada Masa PSBB
36 a Sisi Permintaan
-
Secara umum Bisnis HoReKa mengalami penurunan permintaan, diperlihatkan pada berkurangnya pembelian bahan makanan dan konsumsi makanan-minuman olahan selama PSBB
Temuan 1: Penurunan Permintaan Makanan dan Minuman pada Masa PSBB
37
Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari survey kuesioner)
a Sisi Permintaan
-
• Penurunan permintaan untuk Bisnis HoReKa juga tergambar dari hasil survey yang dilakukan terkait penyebab penurunan pembelian bahan baku, yaitu penurunan pesanan (53%)
Penyebab terjadi penurunan permintaan Makanan dan Minuman
38
Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari survey kuesioner)
a Sisi Permintaan
-
Fluktuasi Permintaan Bahan Makanan (Fresh dan Olahan)
Periode Waktu : Masa PSBB vs AKB – Sudut Pandang Pengelola Rumah Makan
Permintaan bahan makanan selama AKB dipersepsikan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan masa PSBB oleh pengusaha makanan, tetapi secara umum permintaan Rumah Tangga masih belum kembali seperti normal
39
Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari survey kuesioner)
a Sisi Permintaan
-
Fluktuasi Permintaan Bahan Makanan (Fresh dan Olahan)
Periode Waktu : Masa PSBB vs AKB – Sudut Pandang Rumah Tangga
Permintaan bahan makanan selama AKB mayoritas dipersepsikan tetap dibandingkan masa PSBB oleh rumah tangga, dengan alasan yang masih sama, yaitu penghematan.
Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari survey kuesioner)
40 a Sisi Permintaan
-
Dampak Penurunan Permintaan Makanan dan Minuman Selama PSBB
Petani kesulitan melakukan penjualan (Sumber: Pikiran Rakyat)
Pasokan komoditas segar tidak bisa mengalir dan rentan busuk (Sumber: VoA-Indonesia)
41 a Sisi Permintaan
-
3
2
1 Mengcreate demand baru: komunitas sosial membeli dari petani dan membagikan ke rakyat kurang mampu, pemerintah membeli dan menjadikan paket bantuan selain sembako dan makanan olahan. Hal ini membutuhkan perbaikan supply chain dengan penerapan cold-chain, terkait dengan transportasi misalnya dengan alat transport berpendingin
Mengcreate market baru: penjualan
melalui online, dibutuhkan kemasan yang
baik dan teknologi pascapanen (mis:
teknologi nanochitosan, pelapis lilin buah
dan sayur pengganti pestisida) serta
perbaikan supply chain dengan penerapan
cold-chain (misal alat transport
berpendingin). Preservasi, bisa dilakukan dengan dua bentuk:
memperpanjang usia komoditas tanpa mengubah
bentuk (misalnya dengan pendinginan) atau dengan
mengolahnya (misalnya menjadi saus tomat, nanas
kaleng, ayam olahan, dsb).
Dampak Pembatasan Transportasi Logistik
Alternatif Kebijakan: Komoditas Fresh Food/Perishable Food
42 a Sisi Permintaan
-
Berdasarkan survey kepada pelaku bisnis berbasis e-commerce, mayoritas merespon terjadi
penurunan selama masa PSBB terhadap penjualan dengan alasan penurunan permintaan. Pada
masa AKB tren pengiriman paket secara mayoritas masih dipersepsikan mengalami penurunan karena
permintaan dari sisi pelanggan masih rendah
Temuan 2: Penurunan Permintaan Komoditas Non-Primer (misal: fashion, kosmetik, produk e-commerce)
43 a Sisi Permintaan
Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari survey kuesioner)
-
• Penurunan ini dikonfirmasi dengan data sekunder pengiriman paket pos (sebagai proxy untuk pengiriman komoditas non-primer)
• Pola yang hampir sama terjadi pada transportasi logistik paket pos antar kota, maupun dalam kota
Tren Pengiriman Paket Antar Kota dan Dalam Kota Nasional Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari data PT POS)
Konfirmasi Temuan 2: Penurunan Permintaan Komoditas Non-Primer
(misal: fashion, kosmetik, produk e-commerce)
44 a Sisi Permintaan
-
Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner kepada pelaku bisnis e-commerce (Survey primer), kebutuhan komoditas non-primer menurun karena penurunan permintaan, baik pada masa PSBB maupun AKB.
Beberapa kebutuhan/ kebiasaan yang sulit dilakukan diakomodasi melalui belanja secara online (misalnya mencoba pakaian atau kosmetik).
Penyebab terjadi Penurunan Permintaan Komoditas Non-Primer
45 a Sisi Permintaan
Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari survey kuesioner)
-
UMKM mengalami penurunan penjualan
(Sumber: databoks.katadata.co.id dan www.gatra.com)
Beberapa industri mengalami penutupan pabrik
(sumber: detik.com)
a Sisi Permintaan
Dampak Penurunan Permintaan Komoditas Non-Primer
46 a Sisi Permintaan
-
2
Membuka channel penjualan alternatif via online store dengan menggiatkan konsep omni-channel (tidak sekedar multi-channel)
Penjaminan distribusi pengiriman paket berjalan
lancar
(Misalnya melalui real-time
tracking system dan penalty delay
cost untuk menjamin compliance to
delivery)
Pemanfaatan virtual environment (Misalnya live peragaan barang, atau
penggunaan Artificial Intelligence (AI)
untuk efek kosmetik di wajah seseorang,
dsb)
47 a Sisi Permintaan
Dampak Pembatasan Transportasi Logistik
Alternatif Kebijakan: Komoditas-Non-Primer
1
2
-
Berdasarkan survey kepada pelaku bisnis kesehatan (apotek dan depo obat), mayoritas merespon terjadi kenaikan permintaan APD baik selama masa PSBB dan AKB dengan rata-rata kenaikan pada masa PSBB sebesar 75 %, sedangkan 60 % pada masa AKB
Temuan 3: Kenaikan Permintaan pada Kebutuhan Alat Pelindung Diri
48 a Sisi Permintaan
Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari survey kuesioner)
-
Terjadi panic buying (Sumber: Economy Okezone, Merdeka
dan Kompas 2020)
Muncul konsumen baru dengan jumlah yang besar dalam penggunaan
Masker dan APD (Sumber: Liputan 6, CNBC dan Kompas 2020)
Penyebab terjadi Penurunan Permintaan Alat Pelindung Diri
49 a Sisi Permintaan
-
Terjadi kelangkaan/stock-out untuk beberapa
jenis barang, khususnya APD.
Terjadinya kenaikan harga masker dan APD di pasaran
Sumber: Antara dan Suara Merdeka, 2020
Penyebab terjadi Penurunan Permintaan Alat Pelindung Diri
50 a Sisi Permintaan
-
4. Membuat alternatif pasokan baru dengan memanfaatkan
kapasitas idle (misalnya pabrik baju/ garmen dialih-fungsikan
menjadi pabrik APD)
1. Melaksanakan langkah antisipatif melalui
implementasi pola logistik kebencanaan
(disaster/ humanitarian logistics)
2. Kebijakan pembelian maksimum
(Maximum Order Quantity)
di sisi konsumen akhir
3. Penertiban dan penegakan hukum bagi
penimbun di level distributor
51 a Sisi Permintaan
Dampak Pembatasan Transportasi Logistik & Pandemi Covid-19
Alternatif Kebijakan: Kenaikan Permintaan APD
1 2
3 4
-
Permintaan Gas Rumah Tangga cenderung naik pada selama PSBB kembali pada fase tetap selama AKB. Hal ini menunjukkan selama PSBB mayoritas Rumah Tangga melakukan
konsumsi makan/minum di rumah
Temuan 4: Fluktuasi Permintaan Komoditas Lainnya: Gas
52 a Sisi Permintaan
Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari survey kuesioner)
-
Permintaan BBM cenderung dipersepsikan tetap pada selama PSBB, tetapi mayoritas
kembali mempersepsikan memiliki permintaan yang tetap selama AKB.
Hal ini menunjukkan bawha selama PSBB mayoritas Rumah Tangga patuh atau mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan aktivitas di rumah.
53 a Sisi Permintaan
Temuan 5: Fluktuasi Permintaan Komoditas Lainnya: BBM untuk Kendaraan Pribadi
Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari survey kuesioner)
-
Permintaan BBM cenderung dipersepsikan turun selama PSBB, tetapi mayoritas permintaan menjadi naik selama AKB. Hal ini menunjukkan setelah PSBB, aktivitas cenderung berjalan normal.
Sumber: KK-SITE (2020, diolah dari survey kuesioner)
54 a Sisi Permintaan
Temuan 6: Fluktuasi Permintaan Komoditas Lainnya: BBM untuk Pengemudi Online
-
b Sisi Pasokan
55
-
Penurunan pasokan komoditas pangan terjadi karena penurunan pasokan dari luar negeri
Tren Penurunan Impor selama Pandemi
Sumber: KK-SITE (2020, diolah dari Data APII)
Tren Penurunan Pasokan Impor selama Pandemi
Sumber: KK-SITE (2020, diolah dari Data Bongkar Pelindo II)
Tren Bongkar Muat Gula selama Pandemi Sumber: KK-SITE (2020, diolah dari survey kuesioner)
Temuan 1: Penurunan Pasokan Komoditas Pangan (Pasokan Impor)
Tren Penurunan Komoditas Makanan (Domestik) selama Pandemi
Sumber: KK-SITE (2020, diolah dari Data API) Tren Penurunan Komoditas Makanan (Internasional) selama Pandemi
Sumber: KK-SITE (2020, diolah dari Data API)
b Sisi Pasokan 56
-
Kelangkaan barang
Kenaikan harga barang
Tren Kenaikan Harga Gula selama Pandemi
Sumber: KK-SITE (2020, diolah dari Data PIHPS) Tren Kenaikan Harga Bawang Merah selama Pandemi
Sumber: KK-SITE (2020, diolah dari Data PIHPS)
Dampak Penurunan Pasokan Komoditas Pangan (Gula dan Bawang)
b Sisi Pasokan 57
-
Pasokan barang dari internasional melalui moda udara memiliki tren menurun pada 2020, secara signifikan terjadi sejak pandemi (Maret 2020)
Tren Perubahan Kegiatan Incoming dan Outgoing
di beberapa Bandara (dalam KG)
Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari API)
Tren Perubahan Kegiatan Incoming dan Outgoing barang di
beberapa Bandara (dalam KG)
Sumber: KK-SITE fti-itb (2020, diolah dari AP I)
Temuan 2 : Perubahan Total Incoming dan Outgoing Barang di Bandara (Wilayah Kerja AP I)
b Sisi Pasokan 58
-
Temuan 2 : Produksi Bahan Makanan Cenderung Stabil
Sumber: KK-SITE FTI-ITB (2020, diolah dari data Kementerian Pertanian)
b Sisi Pasokan 59
-
Pemerintah menyediakan dan mengoptimalisasi
buffer stock
Memperlancar arus suplai/membuka akses
simpul logistik (pelabuhan, bandara dan terminal)
Menerapkan kebijakan pengamanan suplai
b Sisi Pasokan 60
Dampak Pembatasan Transportasi Logistik & Pandemi Covid-19
Alternatif Kebijakan: Stabilisasi Pasokan Pangan
1 2
3
-
Bagian V Kesimpulan dan Usulan Kebijakan
61
-
Kesimpulan (1)
1. Pada umumnya perusahaan transportasi logistik sudah menerapkan protokol
kesehatan bagi prasarana, sarana, dan pegawai dalam operasionalnya.
2. Pada masa PSBB terjadi penurunan aktivitas logistik distribusi yang
ditunjukkan pada penurunan volume kendaraan angkutan logistik di
jalan tol, bongkar muat di pelabuhan, dan bandar udara. Tidak terdapat
perbedaan berarti terkait aktivitas logistik pada daerah PSBB dan Non-PSBB.
Hal ini menunjukkan sektor transportasi logistik adalah sektor dengan
ketergantungan antar wilayah sangat tinggi.
3. Penurunan aktivitas pada masa PSBB ini dialami oleh lebih dari 80%
perusahaan transportasi logistik dan rata-rata mengalami penurunan volume
sekitar 30-40%. Dampak dari penurunan aktivitas logistik ini adalah
perusahaan mengurangi armada operasi, jumlah pegawai, dan atau jam kerja
pegawai.
62
-
Kesimpulan (2)
4. Penurunan aktivitas logistik distribusi ini disebabkan terutama antara lain: (a) Penurunan demand rumah tangga dan hotel/rumah makan khususnya akan bahan
makanan dan minuman
(b) Penurunan demand kebutuhan sekunder
(c) Penurunan demand BBM untuk Kendaraan Pribadi
(d) Penurunan pasokan bahan impor
5. Di sisi lain selama masa PSBB terdapat fenomena: (a) Kenaikan demand barang kesehatan (APD)
(b) Kenaikan demand BMM untuk Pengemudi Online
(c) Produksi hasil pertanian yang cenderung tetap
6. Pada masa AKB (Juni s.d Juli 2020) terjadi kenaikan aktivitas distribusi
logistik, meskipun kondisi belum kembali seperti pada saat sebelum
pandemi Covid-19. Hal ini dipicu oleh kenaikan pada sisi demand dan supply
(impor)
63
-
Usulan Kebijakan Umum (1)
1. Penerapan peraturan pembatasan pergerakan manusia (PSBB) perlu dijamin agar tidak
menghambat tranportasi logistik sehingga mengurangi disrupsi di titik demand dan supply
yang diperparah oleh hambatan pada jalur distribusi. Kebijakan pembatasan di wilayah
perlu dikoordinasikan dengan pusat.
2. Pada sisi supply, khususnya impor, pemerintah perlu menjamin simpul logistik (pelabuhan
atau bandara) selalu terbuka untuk aktivitas logistik, terutama untuk produk impor strategis,
yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Selain itu, perlu dikembangkan sarana dan prasarana logistik yang dapat meningkatkan
umur hidup produk, khususnya untuk fresh / deteriorate products melalui teknologi preservasi
yang ditunjang melalui penerapan cold-chain activities & supporting facilities yang memadai.
3. Pada sisi demand, selain didorong pembentukan demand baru, melalui penerapan
teknologi AI pada virtual environment, serta perlu dijamin kelancaran distribusi logistik
pengantaran agar permintaan dapat direalisasikan dan tidak terhambat oleh penutupan
pelabuhan/bandara dan wilayah, serta penggiatan konsep omni-channel.
64
-
4. Untuk sektor angkutan logistik, penegakan protokol kesehatan yang lebih
ketat dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pembatasan pergerakan bagi
angkutan logistik dengan tiga pertimbangan: (i) mengurangi hambatan
transportasi, (ii) lebih tidak memberatkan dari segi biaya, dan (iii) diyakini
efektif dalam mencegah penyebaran Covid-19.
5. Pada perusahaan yang terdampak akibat penurunan volume angkutan
logistik, pemerintah dapat membantu perusahaan yang memiliki kesulitan
finansial melalui serangkaian insentif seperti: (i) insentif gaji pegawai, (ii)
bantuan peralatan penegakan protokol kesehatan, (iii) aturan penundaan
cicilan kredit, dan (iv) insentif pajak kendaraan.
Usulan Kebijakan Umum (2)
65
-
6. Konsep Omni-Channel dengan dukungan digital platform sepanjang aliran logistik
(seamsless logistics pipeline) kembali digiatkan, yaitu sebuah pendekatan yang berpusat
pada pelanggan yang merupakan evolusi dari konse multi-channel, di mana konsumen
bisa menggunakan lebih dari satu channel penjualan seperti toko fisik, e-
Commerce/internet, mobile (m-Commerce), social Commerce, dan lain lain untuk
melakukan riset, membeli, mendapatkan dan mengembalikan atau menukar barang,
terlepas dari channel penjualan yang digunakan. Terkait kajian ini, konsep omni-channel
(yang tidak sekedar multi-channel) diharapkan dapat mengurangi resiko penularan Covid-
19.
Usulan Kebijakan Umum (3)
66
-
Terima Kasih