Januari 2011 Asia Pacific Conservation Region Marine Program · terlibat dalam proses pembentukan...
Transcript of Januari 2011 Asia Pacific Conservation Region Marine Program · terlibat dalam proses pembentukan...
Dipublikasikan oleh: The Nature Conservancy, Asia Pacific Conservation Region Kontak:
M. Imran Amin: The Nature Conservancy’s Indonesia Marine Program, Jl. Pengembak No.2, Sanur
80228, Bali, Indonesia
Telepon +62-(0)361-287272, Fax +62-(0)361-270737
Email: [email protected]
Meity Mongdong: Conservation International Indonesia, Jl.Kedondong, Puncak Wihara
Klademak, Sorong 98414, Papua Barat, Indonesia
Email: [email protected]
Sitasi yang disarankan:
Rumetna, L., Amin, M.I., Rotinsulu, C., Mongdong, M. 2011. Pembentukan Struktur Tata Kelola
(Lembaga Pengelola) Yang Representatif Untuk Pengelolaan Jejaring Kawasan Konservasi Laut Daerah
Raja Ampat Yang Efektif. Marine Program - Asia Pacific Conservation Region, The Nature
Conservancy. 1/11.
© 2011, The Nature Conservancy
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak dokumen ini untuk tujuan apapun tanpa persetujuan dari Penyusun/Penerbit.
Foto Sampul: Lokakarya Pembentukan Struktur Tata Kelola Raja Ampat pada November 2009 di
Makassar. ©Lukas Rumetna Tersedia di:
The Nature Conservancy’s Indonesia Marine Program
Jl. Pengembak No.2 Sanur 80228
Bali, Indonesia
Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
terlibat dalam proses pembentukan lembaga pengelola KKLD Raja Ampat, yaitu:
1. Bupati Kabupaten Raja Ampat,
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Raja Ampat,
3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) Kabupaten Raja Ampat,
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat,
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Raja Ampat,
6. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Raja Ampat,
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Raja Ampat,
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat,
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Raja Ampat,
10. Kepolisian Resort Raja Ampat,
11. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu Biro Organisasi dan Direktorat Jenderal Bina
Administrasi Keuangan Daerah,
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil),
13. Conservation International,
14. The Nature Conservancy,
15. Klasis GKI Raja Ampat,
16. Masyarakat Raja Ampat.
Proses ini juga bisa berjalan dengan baik karena adanya dukungan pendanaan yang telah diberikan oleh
David and Lucile Packard Foundation dan Walton Family Foundation.
Kepulauan Raja Ampat terletak di jantung pusat Segitiga Karang Dunia (Coral Triangle) dan merupakan
pusat keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di dunia saat ini. Hal ini dibuktikan dengan penelitian
yang dilakukan pada tahun 2001 oleh CI dan tahun 2002 oleh TNC. Dari hasil kajian ini para ahli
kelautan dunia telah merekomendasikan bahwa wilayah laut Raja Ampat memiliki keanekaragaman
hayati laut yang tinggi. Oleh sebab itu, wilayah laut Raja Ampat perlu dilindungi agar kelestariannya
tetap terjaga dengan baik.
Melihat motivasi dan komitmen masyarakat yang begitu tinggi terhadap upaya pelestarian
keanekaragaman hayati laut di Raja Ampat, Pemerintah Raja Ampat mengeluarkan Peraturan Bupati Raja
Ampat No.66 Tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat, yang dilanjutkan
dengan Deklarasi Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat. Di tingkat daerah/kabupaten sendiri,
kebijakan terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat diperkuat lagi dengan
peraturan yang lebih tinggi yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No. 27 Tahun 2008
tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat.
Dalam Deklarasi tersebut, terdapat 6 (enam) Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Raja Ampat,
dimana ke-enam KKLD memiliki tingkat konektivitas yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya
sehingga menjadi sebuah Jejaring KKLD Raja Ampat yang penting baik dari aspek biologi maupun
ekonomi, sosial dan budaya. Ke-enam KKLD tersebut adalah: KKLD Ayau-Asia, KKLD Wayag-Sayang,
KKLD Teluk Mayalibit, KKLD Selat Dampier, KKLD Kofiau dan KKLD Misool Timur Selatan. Selain
itu, terdapat satu tambahan KKLD di Waigeo Barat Daya yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang menjadikan jumlah keseluruhan KKLD di Raja Ampat menjadi tujuh.
Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan mensyaratkan bahwa
Kawasan Konservasi Perairan (KKP) harus memiliki sebuah unit organisasi tersendiri sebagai lembaga
pengelola KKP/KKLD. Di samping disyaratkan oleh peraturan pemerintah, pengelolaan KKLD Raja
Ampat memang tidak bisa dikelola secara parsial, tetapi harus dikelola secara menyeluruh dan terpadu
dalam sebuah sistem dan aturan yang tidak terpisahkan antara satu KKLD dengan KKLD lainnya.
Berdasarkan pada fakta ini maka Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan didukung oleh berbagai
pihak di Raja Ampat maupun di tingkat nasional mulai melakukan proses pembentukan sebuah unit
organisasi sebagai lembaga pengelolaan KKLD Raja Ampat.
Proses ini dimulai dari tahun 2007, dengan melalui tiga tahapan yaitu Tahap Inisiasi, Tahap Lanjutan dan
Tahap Finalisasi Ide dan Proses. Pada tahap Finalisasi ini Pemerintah Raja Ampat dengan komitmen yang
tinggi telah menyepakati pembentukan sebuah lembaga pengelola KKLD Raja Ampat, yang secara legal
disahkan melalui Peraturan Bupati Raja Ampat No.16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat.
1.1 LATAR BELAKANG Pada tahun 2001 dan 2002, TNC dan CI melakukan kajian ilmiah terhadap potensi laut Raja Ampat, dan
dari kajian ini para ahli kelautan dunia merekomendasikan bahwa wilayah laut Raja Ampat memiliki
keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Oleh sebab itu, wilayah laut Raja Ampat perlu dilindungi agar
kelestariannya tetap terjaga dengan baik. Rekomendasi para ahli ini, kemudian disampaikan ke
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat oleh TNC dan CI bekerjasama dengan masyarakat, lembaga
masyarakat adat, dewan adat, perguruan tinggi, dan lembaga agama.
Menanggapi rekomendasi hasil penelitian tersebut, pemerintah Raja Ampat bekerjasama dengan TNC dan
CI serta para pihak lainnya, melakukan sebuah lokakarya di sebuah kampung di Misool Timur yang
bernama Tomolol. Lokakarya ini menjadi penting karena semua pihak yang mengikuti lokakarya ini telah
berkomitmen untuk melakukan aksi nyata untuk menindaklanjuti rekomendasi para ahli kelautan dunia
tersebut.
Aksi di tingkat lapangan terus dilakukan secara lebih nyata melalui kerjasama yang kuat dengan
masyarakat di tingkat kampung dan Dewan Adat. Hasil dari aksi di tingkat lapangan ini adalah
masyarakat di beberapa kampung mulai membentuk daerah-daerah perlindungan laut di wilayah mereka
seperti di Wayag-Sayang, Teluk Mayalibit dan Ayau. Bahkan masyarakat di ketiga kampung ini pada
tahun 2006 melakukan deklarasi adat/tradisional terhadap daerah perlindungan laut yang telah dibentuk.
Aksi seperti ini terus berlanjut dan dilakukan oleh masyarakat di wilayah lain di Raja Ampat, misalnya di
Kofiau. Pada tahun 2007 masyarakat Kofiau mendeklarasikan secara tradisional/adat Kawasan Koservasi
Laut Daerah Kofiau dan Boo.
Melihat motivasi dan komitmen masyarakat yang begitu tinggi terhadap upaya pelestarian
keanekaragaman hayati laut di Raja Ampat, Pemerintah Raja Ampat pun tidak tinggal diam. Hal ini
dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Raja Ampat No.66 Tahun 2007 tentang Kawasan
Konservasi Laut Daerah Raja Ampat. Kemudian di tahun yang sama, Bupati Raja Ampat melakukan
Deklarasi Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat, tetapi sebelumnya dilakukan upacara
penyerahan mandat pengelolaan kawasan-kawasan konservasi laut Raja Ampat kepada Pemerintah Raja
Ampat dari masyarakat Raja Ampat dan Dewan Adat.
Proses ini terus berlanjut sampai kepada pemerintah pusat, dimana di tahun yang sama, tahun 2007,
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bpk. Fredy Numbery, melakukan penandatanganan
prasasti Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat. Di tingkat daerah/kabupaten sendiri, kebijakan
terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat diperkuat lagi dengan peraturan
yang lebih tinggi di tingkat Kabupaten yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No. 27
Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat.
Proses yang dilakukan di Raja Ampat dapat dikatakan proses yang memang benar-benar dimulai dari
tingkat bawah/masyarakat (bottom up process). Dengan proses seperti ini, dukungan dan komitmen
masyarakat terhadap upaya pelestarian keanekaragaman hayati laut Raja Ampat benar-benar kuat.
Saat ini telah terdapat 6 (enam) Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Raja Ampat, dimana ke-
enam KKLD memiliki tingkat konektivitas yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya sehingga
menjadi sebuah Jejaring KKLD Raja Ampat yang penting baik dari aspek biologi maupun ekonomi,
sosial dan budaya. Ke-enam KKLD tersebut adalah : KKLD Ayau-Asia, KKLD Wayag-Sayang, KKLD
Teluk Mayalibit, KKLD Selat Dampier, KKLD Kofiau dan KKLD Misool Timur Selatan. KKLD ketujuh
di Waigeo Barat Daya dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan mensyaratkan bahwa
Kawasan Konservasi Perairan (KKP) harus memiliki sebuah unit organisasi tersendiri sebagai lembaga
pengelola KKP/KKLD. Disamping disyaratkan oleh paraturan pemerintah, pengelolaan KKLD Raja
Ampat memang tidak bisa dikelola secara parsial, tetapi harus dikelola secara menyeluruh dan terpadu
dalam sebuah sistem dan aturan yang tidak terpisahkan antara satu KKLD dengan KKLD lainnya. Oleh
sebab itu keberadaan sebuah unit organisasi sebagai lembaga pengelolaa KKLD Raja Ampat memang
mutlak perlu ada atau perlu dibentuk oleh Pemerintah Raja Ampat.
1.2 Goal
Tujuan pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat adalah sebagai sebuah lembaga resmi
pemerintah yang akan melakukan tugas dan fungsi pengelolaan terpadu dan menyeluruh terhadap KKLD
di Raja Ampat.
Keseluruhan proses yang dimulai dari inisiasi awal hingga terbentuknya Lembaga Pengelola KKLD Raja
Ampat yang bernama Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi Laut
Daerah Kabupaten Raja Ampat (UPTD Kelautan dan Perikanan KKLD Raja Ampat) adalah merupakan
perwujudan dan hasil dari sebuah kerjasama yang sangat baik antara Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
dengan Conservation International, The Nature Conservancy, serta melibatkan pihak lain yang
berkompeten.
2.1 INISIASI
Pembentukan Kelembagaan KKLD Raja Ampat telah dimulai pada tahun 2007, melalui sebuah
Lokakarya pada bulan Desember 2007 di Waiwo Raja Ampat. Lokakarya ini berjudul “Lokakarya Inisiasi
Model Kelembagaan KKLD Raja Ampat. Melalui lokakarya ini, para peserta yang terlibat telah
menyetujui untuk membentuk sebuah lembaga resmi yang akan mengelola KKLD di Raja Ampat dan
memberikan dukungan kepada DKP Raja Ampat untuk melakukan proses-proses lanjut guna membentuk
seuah Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat.
2.2 PROSES LANJUTAN
Setelah Lokakarya inisiasi, diskusi tentang kelembagaan KKLD Raja Ampat terus dilakukan baik melalui
diskusi-diskusi informal maupun melalui Lokakarya-Lokakarya resmi yang melibatkan para pihak yang
berkepentingan termasuk melibatkan Departemen Kelautan dan Perikanan ditingkat Pusat dan
Departemen Dalam Negeri. Beberapa Lokakarya penting yang telah dilakukan dalam proses ini adalah:
1) Lokakarya KKLD di kantor DKP Jakarta pada bulan September 2007, dan 2) Lokakarya Kelembagaan
KKLD pada bulan Februari 2009 di Waiwo Raja Ampat. Dalam lokakarya-lokakarya ini, para peserta
mencoba merumuskan model-model organisasi yang bisa dikembangkan di Indonesia termasuk di Raja
Ampat yang selanjutnya model-model ini terus dikaji lebih mendalam dengan berpedoman pada hukum
dan aturan yang berlaku di Indonesia.
2.3 FINALISASI IDE DAN PROSES
Ide-ide berupa model-model organisasi yang telah dihasilkan pada tahap-tahap diatas terus diskusikan
baik di tingkat pusat maupun di daerah, hingga hasil-hasil diskusi itu semakin mengkristal dan
menghasilkan usulan-usulan konkrit berupa bentuk organisasi atau model lembaga yang paling ideal yang
bisa dibentuk di Raja Ampat sebagai sebuah Lembaga resmi yang akan mengelola KKLD Raja Ampat.
Ada dua Lokakarya penting yang telah dilakukan pada tahap ini yaitu:
a) Lokakarya yang dilakukan di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada bulan Mei 2009. Melalui
Lokakarya ini Bupati Raja Ampat telah membentuk sebuah tim persiapan pengembangan
Kelembagaan UPTD KKLD Kabupaten Raja Ampat yang kemudian secara resmi Bupati Raja Ampat
mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat No.84 Tahun 2009 untuk pengangkatan tim ini;
b) Lokakarya Pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat, yang dilakukan pada bulan
November 2009 di Makassar. Hasil dari Lokakarya ini adalah Bupati Raja Ampat mengeluarkan
Peraturan Bupati Raja Ampat No.16 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Pengelola KKLD
Raja Ampat, yang diberi nama Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kawasan
Konservasi Laut Daerah (UPTD Kelautan dan Perikanan KKLD) Kabupaten Raja Ampat.
©Juliana Tomasouw/TNC-IMP ©Lukas Rumetna/TNC-IMP
Dua lokakarya penting di Lombok, NTB pada bulan Mei 2009 (kiri) dan di Makassar, Sulawesi Selatan pada bulan
November 2009 (kanan).
Landasan hukum terkait dengan penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan Kelembagaan KKP:
3.1 KEBIJAKAN TINGKAT NASIONAL
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang
Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun
2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
3.2 KEBIJAKAN DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH RAJA AMPAT
1. Peraturan Bupati Raja Ampat No.66 Tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi Laut Kabupaten
Raja Ampat;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No.27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut
Daerah Kabupaten Raja Ampat;
3. Peraturan Bupati Raja Ampat No.5 Tahun 2009 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah
Kabupaten Raja Ampat;
4. Surat Keputusan Bupati Raja Ampat No.84 Tahun 2009 tentang pebentukan Tim persiapan
pengembangan Kelembagaan UPTD KKLD Kabupaten Raja Ampat;
5. Peraturan Bupati Raja Ampat No.16 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat.
Keterlibatan beberapa instansi pemerintah baik di daerah maupun di tingkat pusat dalam proses
pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat adalah sangat penting dan selama proses
pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat berlangsung, peran dari lembaga-lembaga
pemerintah tersebut telah benar-benar dirasakan dan memberikan kontribusi yang sangat berarti hingga
terbentuknya Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat.
Lembaga-lembaga pemerintah yang telah terlibat aktif dalam proses-proses pembentukan Lembaga
Pengelola KKLD Raja Ampat adalah:
4.1 LEMBAGA DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH RAJA AMPAT
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Raja Ampat, sebagai pihak yang memiliki
kewenangan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat
2. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) Kabupaten Raja Ampat. Sesuai tugas
pokok dan fungsi dari Bagian ini yaitu untuk mengurus Organisasi dan Tatalaksana dari lembaga-
lembaga pemerintah yang ada di tingkat Kabupaten Raja Ampat, maka dalam proses
pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat, Bagian ORTALA telah memberikan peran
yang sangat besar, bahkan sebagai pihak yang memimpin semua proses-proses yang berhubungan
dengan pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat, seperti memberi nasehat teknis
kepada DKP Raja Ampat, membuat Surat keputusan Bupati untuk pengangkatan Tim
Pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat, mengkoordinir penyusunan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat, mengkoordinir
pelaksanaan Lokakarya-Lokakarya, serta tugas-tugas penting lain yang telah dilaksanakan sesuai
tugas dan fungsinya.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Raja Ampat, adalah sebagai pihak yang
diundang untuk memberikan nasehat teknis yang menyangkut alokasi pendanaan terhadap
Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Raja Ampat, diundang sebagai pihak yang akan memberikan
nasehat teknis untuk isu yang berhubungan dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia, terutama
Sumber Daya Manusia yang akan menduduki posisi-posisi pada Lembaga Pengelola KKLD Raja
Ampat.
5. Kepala Bagian Hukum Raja Ampat, sebagai pihak yang akan memberikan nasehat teknis untuk
isu-isu yang berhubungan dengan hukum dan peraturan dilingkungan Pemerintah Raja Ampat
dan sebagai pihak yang mengeluarkan dan mengundangkan produk-produk hukum di lingkungan
Pemerintah Raja Ampat, seperti Surat Keputusan Bupati, Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah.
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Raja Ampat, sebagai pihak yang memiliki kepentingan
utama dalam pemanfaatan sumber daya alam khususnya yang berhubungan dengan
kepariwisataan Raja Ampat.
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Raja Ampat, sebagai pihak yang memiliki otoritas utama
dalam pengelolaan perikanan dan laut di Kabupaten Raja Ampat, dan sebagai pihak yang
membawahi Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Raja Ampat, sebagai pihak yang memiliki
kewenangan menyetujui kebijakan-kebijakan di daerah dalam hal alokasi anggaran untuk
program Konservasi di Raja Ampat, alokasi anggaran untuk Lembaga Pengelola KKLD Raja
Ampat, serta sebagai lembaga yang akan menyetujui dikeluarkannya sebuah Peraturan Daerah
untuk kepentingan Konservasi Sumber Daya Alam Laut di Raja Ampat.
9. Kepolisian Raja Ampat, sebagai pihak yang akan mendukung pelaksanaan pengawasan di
wilayah-wilayah KKLD Raja Ampat.
4.2 LEMBAGA DI TINGKAT PEMERINTAH PUSAT YANG SEKALIGUS
BERFUNGSI SEBAGAI NARASUMBER DALAM LOKAKARYA-LOKAKARYA
YANG TELAH DILAKSANAKAN:
1. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (yang terdiri dari Biro Organisasi dan Direktorat
Jenderal Bina Adminisrasi Keuangan Daerah), yang memberikan nasehat teknis tentang
Organisasi dan BLUD, termasuk aturan dan undang-undang yang berlaku yang menjadi dasar
hukum pembentukan sebuah lembaga atau organisasi di Indonesia.
2. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil) sebagai pihak yang memiliki otoritas pengelolaan Perikanan dan
Kelautan di Indonesia, termasuk masalah Konservasi Sumber Daya Alam Laut, yang juga akan
mendukung mengeluarkan aturan atau kebijakan yang diperlukan di daerah untuk kepentingan
Konservasi Sumber Daya Alam Laut serta memiliki komitmen untuk mengalokasikan anggaran
bagi kepentingan Konservasi Sumberdaya Alam Laut di Raja Ampat.
Untuk lebih fokus dan mempercepat proses pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat, maka
pada salah satu lokakarya yang dilaksanakan di Lombok, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 28-29 Mei
2009, Bupati Raja Ampat telah menyetujui pembentukan sebuah tim untuk mempercepat pembentukan
Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat.
5.1 KOMPOSISI TIM:
1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat
2. Wakil Ketua 1 : Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat
3. Wakil Ketua 2 : Ketua Bappeda Raja Ampat
4. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) Raja Ampat
5. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Raja Ampat
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Raja Ampat
3. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Raja Ampat yang terkait
4. Kepala Bagian Hukum Raja Ampat
5.2 TUGAS DAN FUNGSI TIM:
1. Prioritas utama untuk menyiapkan pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat yang
berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah koordinasi Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Raja Ampat.
2. Inventarisasi data yang terdiri dari: permasalahan, kelembagaan yang sudah ada, tugas-tugas yang
sudah ada sekarang.
3. Mengkaji UPTD apa saja yang diperlukan di Raja Ampat.
4. Mengkaji kebutuhan Sumber Daya Manusia dan pembiayaan.
5. Menganalisis fungsi masing-masing UPTD yang akan dibentuk.
6. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerja kepada Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat
(Bupati).
Agar tim ini dilindungi secara hukum dan legal, maka Bupati Raja Ampat mengeluarkan sebuah Surat
Keputusan No.84 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengembangan Kelembagaan UPTD
KKLD Kabupaten Raja Ampat.
Setelah tim ini terbentuk, maka TNC dan CI bekerja sangat dekat dengan tim ini untuk melanjutkan
proses-proses menuju pada pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat.
Setelah melalui proses yang panjang, yang dimulai pada 2007, akhirnya pada tanggal 16 November 2009,
Bupati Raja Ampat secara resmi mengeluarkan sebuah Peraturan Bupati Raja Ampat No.16 Tahun 2009
tentang Pembentukan sebuah Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat yang bernama “Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat (UPTD
Kelautan dan Perikanan KKLD Raja Ampat)” yang berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Raja Ampat.
Struktur organisasi UPTD Kelautan dan Perikanan KKLD Raja Ampat adalah sebagai berikut:
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Sub Unit Kawasan Wilayah I (yang mencakup KKLD Ayau-Asia dan Wayag-Sayang)
4. Sub Unit Kawasan Wilayah II (yang mencakup KKLD Teluk Mayalibit dan Selat Dampier)
5. Sub Unit Kawasan Wilayah III (yang mencakup KKLD Kofiau dan Misool Timur Selatan)
UPTD yang telah terbentuk ini selanjutnya akan dikembangkan lagi menjadi UPTD yang akan
menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (UPTD-BLUD). Kenapa harus
menggunakan pola BLUD? Alasan-alasan penting dan mendasar adalah karena fleksibilitas yang dimiliki
oleh BLUD yang secara resmi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 61
Tahun 2007 dan yang tidak dimiliki oleh bentuk lembaga pengelola lain di Indonesia yaitu:
1. UPTD-BLUD dapat mengelola dana lembaga secara langsung tanpa harus disetorkan ke Kas
Negara, seperti dana-dana yang diperoleh dari hasil retribusi;
2. Pengelola dan pegawai UPTD-BLUD bisa terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai
Negeri Sipil atau profesional;
3. UPTD-BLUD dapat mengelola utang dan piutang;
4. UPTD-BLUD dapat mengelola investasi;
5. UPTD-BLUD dapat melakukan pengadaan barang dan jasa;
6. UPTD-BLUD dapat mengelola barang;
7. UPTD-BLUD dapat mengelola surplus/defisit;
8. UPTD-BLUD memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan para pihak.
Proses untuk menuju pada UPTD-BLUD masih akan dilakukan bekerjasama Pemerintah Raja Ampat dan
staf UPTD Kelautan dan Perikanan KKLD Raja Ampat.
Sesuai tujuan pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat, maka implikasi Lembaga Pengelola
terhadap Tata Kelola KKLD Raja Ampat adalah melaksanakan fungsi pengelolaan terhadap 6 (enam)
KKLD yang ada di Raja Ampat.
Tugas utama Pengelolaan KKLD Raja Ampat yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola ini
adalah:
1. Merencanakan pengelolaan KKLD Raja Ampat (ekologi, ekonomi dan sosial budaya)
2. Monitoring dan evaluasi
3. Pengembangan kerjasama
4. Pengawasan/patroli (termasuk penguatan patrol masyarakat lokal)
5. Komunikasi dan pendidikan
6. Fungsi koordinasi
7. Pengembangan manajemen adaftif
8. Pendanaan
Dengan adanya Lembaga Pengelola ini, maka pengelolaan KKLD Raja Ampat akan dikelola secara
terpadu oleh Lembaga ini melalui paling tidak delapan tugas utama seperti yang disebutkan di atas.
Sehingga diharapkan melalui sebuah pengelolaan yang terpadu setiap KKLD yang ada di Raja Ampat
akan dikelola secara professional dan mendapat dukungan kuat oleh Pemerintah Raja Ampat dan juga
pemerintah pusat, termasuk dukungan pendanaan secara resmi dan berkesinambungan dari pemerintah.
KEPALA UPTD
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH (UPTD KKLD)
KABUPATEN RAJA AMPAT
Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal 16 November 2009
BUPATI RAJA AMPAT,
Drs. MARCUS WANMA, M.Si
Kasub Unit KKLD Wilayah I
KKLD Ayau-Asia dan KKLD Wayag-Sayang
(non struktural)
Sub Bagian Tata Usaha
Jabatan Fungsional
Kasub Unit KKLD Wilayah II
KKLD Teluk Mayalibit dan KKLD Selat Dampier
(non struktural)
Kasub Unit KKLD Wilayah III
KKLD Kofiau-Boo dan KKLD Misool
(non struktural)
Dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi
Laut Daerah (KKLD) Raja Ampat, beberapa catatan penting yang bisa diambil dari proses ini yaitu:
adanya perhatian, dukungan serta komitmen yang kuat dari Pemerintah Raja Ampat terhadap upaya
pelestarian keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi di Raja Ampat. Ini dibuktikan dengan
dikeluarkannya kebijakan-kebijakan dan aspek-aspek hukum yang mendukung upaya pengelolaan KKLD
dan pembentukan struktur tata kelola KKLD di Raja Ampat. Di samping aspek internal dari Pemerintah
Raja Ampat, pada sisi aspek eksternal, banyak pihak, baik Pemerintah di tingkat pusat, dalam hal ini
Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Dalam Negeri, sektor swasta, masyarakat adat,
Lembaga Agama serta pihak Lembaga Swadaya Masyarakat, juga memberikan perhatian dan dukungan
yang sangat berarti bagi upaya pengelolaan KKLD Raja Ampat dan pengembangan struktur tata
kelolanya.
Dengan demikian proses ini telah memberikan sebuah pembelajaran yang cukup berarti kepada semua
pihak yang terlibat di dalamnya bahwa memang dalam implementasi sebuah program konservasi tidak
bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi dibutuhkan sebuah upaya membangun kemitraan dan
kolaborasi yang kuat agar apa yang direncanakan bisa diimplementasikan dengan baik.