Isu Etika Praktik Auditing (2)

8/17/2019 Isu Etika Praktik Auditing (2)

1/10

ISU ETIKA DALAM PRAKTIK AUDITING DAN KONSULTANSI MANAJEMEN

A. ETIKA DALAM PRAKTIK AUDITING

Secara garis besar etika dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral

yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam hal ini kebutuhan etika dalam masyarakat sangat

mendesak sehingga sangatlah lazim untuk memasukkan nilai-nilai etika ini ke dalam undang-

undang atau peraturan yang berlaku di negara kita. Banyaknya nilai etika yang ada tidak

dapat dijadikan undang-undang atau peraturan karena sifat nilai-nilai etika sangat tergantung

pada pertimbangan seseorang.

1. Prinsip-Prinsip Etika

Prinsip etika seorang auditor terdiri dari enam yaitu:

a) asa !anggung "a#ab $responsibility) mereka harus peka serta memiliki

pertimbangan moral atas seluruh akti%itas yang mereka lakukan.

b) &epentingan Publik' auditor harus menerima ke#ajiban untuk bertindak sedemikian

rupa agar dapat melayani kepentingan orang banyak' menghargai kepercayaan publik'

serta menunjukan komitmennya pada profesionalisme.

c) (ntegritas' yaitu mempertahankan dan memperluas keyakinan publik.

d) byekti%itas dan (ndepensi' auditor harus mempertahankan obyekti%itas dan terbebas

dari konflik antar kepentingan dan harus berada dalam posisi yang independen.

e) Due care' seorang auditor harus selalu memperhatikan standar tekhnik dan etika

profesi dengan meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa' serta melaksanakan

tanggung ja#ab dengan kemampuan terbaiknya.

f) *ingkup dan sifat jasa' auditor yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan

prinsip-prinsip pada kode etik profesi dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang

disediakannya.

2. Dilea Etika Se!ran" A#$it!rSetiap profesi pasti pernah mengalami dilema etika. Dilema etika merupakan situasi yang

dihadapi oleh seseorang dimana ia merasa bingung untuk mengambil suatu keputusan tentang

perilaku apa yang seharusnya dilakukan. Banyak alternatif untuk menyelesaikan dilema-

dilema etika' hanya saja diperlukan suatu perhatian khusus dari tiap indi%idu untuk

menghindari rasionalisasi tindakan-tindakan yang kurang atau bahkan tidak etis.

%. M!$el U# Unt#k Meat Kep#t#san 'eretika

+) ,engumpulkan mengidentifikasi semua fakta-fakta yang rele%an tentang situasi yang

menimbulkan isu etika dan membuat suatu kebutuhan untuk suatu keputusan beretika.


2/10

) ,emikirkan indi%idu-indi%idukelompok-kelompok yang akan terkena dampaknya.

/) ,emikirkan akibat-akibat alternatif dari suatu tindakan.

0) ,emikirkan hasil-hasil yang mungkin sebagai konsekuensi yang diakibatkan tindakan

tersebut.

1) ,embandingkan akibat-akibat tindakan tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan etika

yang timbul.

2) ,emilih suatu alur aksi diantara alternatif-alternatif tersebut.

'. ETIKA DALAM PRAKTIK KONSULTAN MANAJEMEN

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan

kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. &epercayaan masyarakat terhadap mutu jasa

konsultan manajemen akan menjadi lebih tinggi jika profesi tersebut menerapkan standar

mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota

profesinya. !ujuan konsultan manajemen adalah memenuhi tanggung-ja#abnya dengan

standar profesionalisme tertinggi' mencapai tingkat kinerja tertinggi' dengan orientasi kepada

kepentingan publik. 3ntuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang

harus dipenuhi:

+. &redibilitas. ,asyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.

. Profesionalisme. Diperlukan indi%idu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh

pemakai jasa konsultan sebagai profesional di bidangnya.

/. &ualitas "asa. !erdapatnya keyakinan bah#a semua jasa yang diperoleh diberikan

dengan standar kinerja tertinggi.

0. &epercayaan. Pemakai jasa konsultan manajemen harus dapat merasa yakin bah#a

terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasanya.

Praktisi jasa konsultansi adalah akuntan publik' yang terlibat dalam penyediaan jasa

konsultansi untuk kliennya' atau siapa saja yang menyediakan jasa konsultansi untuk klien

dengan mengatasnamakan akuntan publik. Proses konsultansi adalah rangkaian kegiatan

dengan pendekatan analitik dalam penyediaan jasa konsultansi. Secara rinci' proses tersebut

merupakan gabungan kegiatan perumusan sasaran yang ditentukan oleh klien' penemuan

fakta' perumusan masalah atau peluang' pengkajian berbagai alternatif' penentuan usulan

tindakan' penyampaian temuan' implementasi' dan penindaklanjutan."asa konsultasi manajemen atau management advisory services $,4S) merupakan

fungsi pemberian konsultasi dengan memberikan saran dan bantuan teknis kepada klien

untuk peningkatan penggunaan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan


3/10

perusahaan klien. 4kuntan dapat dikontrak untuk memberikan pendapat sebagai seorang ahli

mengenai suatu hal tertentu seperti penggunaan prinsip akuntansi' undang-undang

perpajakan' dan penggunaan teknologi pemroses data-data keuangan. 4kuntan publik' dengan

kapasitasnya sebagai konsultan' tidak dibenarkan membuat ataupun menentukan keputusan

manajemen."asa konsulatansi pada hakikatnya berbeda dari jasa atestasi akuntan publik terhadap

asersi pihak ketiga. Dalam jasa atestasi' para praktisi menyajikan suatu kesimpulan mengenai

keandalan suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung ja#ab pihak lain' yaitu pembuat asersi

$asserter ). Dalam jasa konsultansi' para praktisi menyajikan temuan' kesimpulan dan

rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultansi ditentukan oleh perjanjian antara

praktisi dengan kliennya. 3mumnya' pekerjaan jasa konsultansi dilaksanakan untuk

kepentingan klien.Dalam praktiknya' tidak jarang bah#a jasa atestasi merupakan bagian dari jasa

konsultasi manajemen. Bila praktisi memberikan jasa atestasi sebagai bagian dari penugasan

jasa konsultasi manajemen' Pernyataan Standar 4testasi hanya berlaku terbatas untuk jasa

atestasi saja. "ika praktisi menentukan bah#a jasa atestasi dilaksanakan sebagai bagian dari

penugasan jasa konsultasi manajemen' praktisi harus memberitahu klien mengenai perbedaan

yang rele%an antara dua tipe jasa tersebut dan harus memperoleh persetujuan dari klien

bah#a jasa atestasi harus dilaksanakan berdasarkan persyaratan profesional yang memadai.

Surat perjanjian jasa konsultasi manajemen harus menyebutkan persyaratan pelaksanaan jasa

atestasi tersebut. Praktisi harus melakukan tindakan itu karena persyaratan profesional untuk

jasa atestasi berbeda dengan persyaratan jasa konsultasi manajemen.Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya' salah satu bentuk jasa konsultasi

manajemen adalah pemberian jasa sistem teknologi informasi untuk memproses data-data

keuangan klien. Dalam &ode 5tik Profesi 4kuntan Publik paragraf 67.+89-+6+' disebutkan

sebagai berikut.

Par. 290.187:4ncaman telaah pribadi dapat terjadi ketika &4P atau "aringan &4P memberikan jasa

profesional kepada klien audit laporan keuangan yang melibatkan perancangan dan

penerapan sistem teknologi informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan

informasi yang selanjutnya menjadi bagian dari laporan keuangan. Par. 290.188:

&emungkinan terjadinya ancaman telaah pribadi demikian signifikan ketika &4P atau

"aringan &4P memberikan jasa profesional tersebut diatas kepada klien audit laporan

keuangan' kecuali jika &4P atau "aringan &4P telah menerapkan pencegahan yang tepat

yang memastikan klien audit laporan keuangan untuk:


4/10

a) ,engakui tanggung ja#abnya dalam menetapkan dan memantau sistem pengendalian

intern

b) ,enugaskan karya#an yang kompeten $dengan mengutamakan karya#an pada

tingkat manajemen senior) untuk bertanggung ja#ab atas setiap keputusan

manajemen yang terkait dengan perancangan dan penerapan sistem perangkat keras

dan perangkat lunak

c) ,embuat keputusan manajemen yang terkait dengan proses perancangan dan

penerapan sistem teknologi informasi

d) ,enge%aluasi kecukupan dan hasil dari perancangan dan penerapan sistem tersebut

e) Bertanggung ja#ab atas pengoperasian sistem perangkat keras dan perangkat lunak

serta data yang digunakan dalam atau dihasilkan oleh sistem tersebut.

Par. 290.189:

Pertimbangan juga harus dilakukan mengenai perlu tidaknya pemberian jasa

profesional selain jasa assurance hanya dilakukan oleh personil &4P atau "aringan &4P

yang tidak terlibat dalam perikatan audit laporan keuangan serta berada pada lini pelaporan

yang berbeda.Par. 67.+67:

4ncaman telaah pribadi dapat terjadi ketika &4P atau "aringan &4P memberikan jasa

profesional kepada klien audit laporan keuangan yang melibatkan perancangan dan

penerapan sistem teknologi informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan

informasi yang selanjutnya menjadi bagian dari laporan keuangan. Signifikansi setiap

ancaman harus die%aluasi dan' jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman

yang secara jelas tidak signifikan' maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan

diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat

diterima.

Par. 290.191:

Pemberian jasa profesional oleh &4P atau "aringan &4P yang melibatkan penilaian'

perancangan' dan penerapan pengendalian akuntansi internal dan pengendalian manajemen

risiko tidak menimbulkan ancaman terhadap independensi selama personil &4P atau "aringan

&4P yang terlibat dalam pemberian jasa profesional tersebut tidak melaksanakan fungsi

manajemen.Standar umum untuk akuntan publik sebagai praktisi yang harus diterapkan dalam

setiap perikatannya adalah sebagai berikut:a. &ecakapan Profesional.


5/10

Setiap perikatan jasa profesional hanya dapat diterima apabila akuntan publik sebagai

praktisi yakin bah#a perikatan tersebut dapat diselesaikan dengan kompeten dan

tanggung ja#ab. b. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama.

Dalam setiap pelaksanaan jasa profesional' kemahiran profesional praktisi harus

digunakan dengan cermat dan seksama.c. Perencanaan dan super%isi.

Setiap pekerjaan jasa profesional praktisi harus dilaksanakan dengan perencanaan dan

super%isi yang memadai.d. Data rele%an yang memadai.

Data yang rele%an harus didapatkan praktisi dalam jumlah yang memadai sehingga

kesimpulan atau rekomendasi yang berhubungan dengan semua jasa profesional'

selalu didasarkan pada pertimbangan yang rasional.

Selain itu' standar umum tambahan untuk semua jasa konsultansi yang ditetapkan

karena kekhususan sifat jasa konsultansi yaitu kesepakatan dengan klien dapat menjadi

pembatas bagi praktisi dalam pelaksanaan tugasnya' yaitu:a. &epentingan klien.

Dalam setiap perikatan' praktisi harus melayani kepentingan klien untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan dengan klien dengan tetap

mempertahankan integritas dan objekti%itas. b. &esepakatan dengan klien.

Dalam setiap perikatannya' praktisi harus mencapai kesepakatan' baik secara lisan

maupun tertulis' dengan klien mengenai tanggung ja#ab masing-masing pihak dan

sifat' lingkup' dan keterbatasan jasa yang akan disediakan' dan mengubah

kesepakatan tersebut apabila terjadi perubahan signfikan selama masa perikatan.c. &omunikasi dengan klien.

Praktisi harus memberitahu kliennya tentang adanya benturan kepentingan' keraguan

signifikan yang berkaitan dengan lingkup dan manfaat suatu perikatan' dan temuan

atau kejadian signifikan selama periode perikatan.

Pertimbangan profesional harus selalu digunakan dalam penerapan Standar "asa&onsultansi terutama untuk hal-hal khusus' sebab kesepakatan dengan klien' baik lisan

maupun tertulis' dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu jasa. Sebagai contoh'

kesepakatan dengan klien dapat menjadi kendala bagi usaha praktisi dalam proses

pengumpulan data rele%an. Praktisi tidak diharuskan untuk menolak atau mengundurkan diri

dari suatu perikatan jasa konsultansi apabila lingkup jasa yang disepakati bersama memiliki

keterbatasan tersebut.

(. KASUS-KASUS ISU ETIKA DALAM PRAKTIK AUDITING


6/10

S#n&ea

,asalah 4ndersen dengan Sunbeam bermula dari kegagalan audit yang membuat

kesalahan serius pada akuntansinya yang akhirnya menghasilkan tuntutan class action dari

in%estor Sunbeam. Baik dari gugatan hukum dan perintah sipil yang diajukan S5; menuduh

Sunbeam membesar-besarkan penghasilan melaului strategi penipuan akuntansi' seperti

pendapatan amun' pada >o%ember 77+ harus mengalami kerugian

sebesar @182 juta. Dalam sebulan' 5nron bangkrut.

Departemen &ehakiman 4S memulai melakukan penyelidikan kriminal pada 77

yang mendorong 4ndersen dan kliennya runtuh. Perusahaan audit akhirnya mengakui telah

menghancurkan dokumen yang berkaitan dengan audit 5nron yang menghambat putusan.

4tas kasus itu' >ancy !emple' pengacara 4ndersen meminta perlindungan

4mandemen &elima yang dengan demikian tidak memiliki saksi. Banyak pihak yang

menamainya sebagai


7/10

D. MATERI PENGA)AAN

Is#-is# sep#tar *#k# $an etika $ala pen"a#$itan An$ersen +an" en+ipan"

Dari kasus tersebut secara kasat mata kasus tersebut terlihat sebuah tindakan

malpraktik jika dilihat dari etika bisnis dan profesi akuntan antara lain:

• 4danya praktik discrimination of information/unfair discrimination' terlihat dari

tindakan dan perilaku yang tidak sehat dari manajemen yang berperan besar pada

kebangkrutan perusahaan' terjadinya pelanggaran terhadap norma etika corporate

governance dan corporate responsibility oleh manajemen perusahaan' dan perilaku

manajemen perusahaan merupakan pelanggaran besar-besaran terhadap kepercayaan

yang diberikan kepada perusahaan.

• 4danya penyesatan informasi. Dalam kasus 5nron misalnya' pihak manajemen 5nron

maupun 4rthur 4ndersen mengetahui tentang praktek akuntansi dan bisnis yang tidak

sehat. !etapi demi mempertahankan kepercayaan dari in%estor dan publik kedua belah

pihak merekayasa laporan keuangan mulai dari tahun +681 sampai dengan 5nron

menjadi hancur berantakan. Bahkan ;5 5nron saat menjelang kebangkrutannya

masih tetap melakukan Deception dengan menyebutkan bah#a 5nron secara

berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. 4ndersen tidak mau

mengungkapkan apa sebenarnya terjadi dengan 5nron' bahkan a#al tahun 77+

berdasarkan hasil e%aluasi 5nron tetap dipertahankan.

• 4rthur 4ndersen' merupakan kantor akuntan publik tidak hanya melakukan

manipulasi laporan keuangan' 4ndersen juga telah melakukan tindakan yang tidak

etis' dalam kasus 5nron adalah dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting

yang berkaitan dengan kasus 5nron. 4rthur 4ndersen memusnahkan dokumen pada

periode sejak kasus 5nron mulai mencuat ke permukaan' sampai dengan munculnya

panggilan pengadilan. Aalaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan

internal 4ndersen' tetapi kasus ini dianggap melanggar hukum dan menyebabkan

kredibilitas 4rthur 4ndersen hancur. Disini 4ndersen telah ingkar dari sikap

profesionallisme sebagai akuntan independen dengan melakukan tindakan

menerbitkan laporan audit yang salah dan meyesatkan.

'#kti &a*,a $a+a per#sa*aan An$ersen &erk!ntrisi ter*a$ap keat#*an

per#sa*aan

4da beberapa poin yang membuktikan bah#a budaya perusahaan berkontribusi

terhadap kejatuhan perusahaan' diantaranya:


8/10

• Pertumbuhan perusahaan dijadikan prioritas utama dan menekankan pada perekrutran

dan mempertahankan klien-klien besar' namun mutu dan independensi audit

dikorbankan.

•

Standar-standar profesi akuntansi dan integritas yang menjadi contoh perusahaan- perusahaan lainnya luntur seiring moti%asi meraup keuntungan yang lebih besar.

• Perusahaan terlalu fokus terhadap pertumbuhan' sehingga tanpa sadar menghasilkan

perubahan mendasar dalam budaya perusahaan. Perubahan sikap lebih

memprioritaskan mendapatkan bisnis konsultasi yang memiliki pertumbuhan

keuntungan lebih besar lebih tinggi dibanding menyediakan layanan auditing yang

obyektif yang merupakan dasar dari a#al mula berdirinya &antor 4kuntan Publik

4rthur 4ndersen. Pada akhirnya ini menggiring pada kehancuran perusahaan.• 4ndersen menjadi membatasi penga#asan terhadap tim audit akibat kurangnya chec

and balances yang bisa terlihat ketika tim audit telah menyimpang dari kebijakan

semula.

• Sikap 4rthur 4ndersen yang memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus 5nron

mulai mencuat ke permukaan' sampai dengan munculnya panggilan pengadilan.

Aalaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan internal 4ndersen' tetapi

kasus ini dianggap melanggar hokum dan menyebabkan kredibilitas 4rthur 4ndersenhancur. 4kibatnya' banyak klien 4ndersen yang memutuskan hubungan dan 4rthur

4ndersen pun ditutup.

'a"aiana UU Sar&anes-Oiet+ &isa einialkan kesala*an a#$it!r $an

pen+ipan"an ak#ntansi

4kibat dari rentetan kasus itu' pemerintah 4S menerbitkan Sarbanes-ley 4ct

$SC) untuk melindungi para in%estor dengan cara meningkatkan akurasi dan reabilitas

pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. &egagalan ini menimbulkan krisis yang

serius terhadap kredibilitas akuntansi' pelaporan' dan proses tata kelola perusahaan sehingga

oleh politisi 4S diciptakan kerangka kerja baru terhadap akuntabilitas dan tata kelola

perusahaan melalui Sarbanes-ley 4ct $SC) untuk memulihkan kepercayaan yang cukup

dan untuk menjadikan pasar modal kembali berfungsi normal.

3ndang-3ndang Sarbanes-iety bisa menetapkan pedoman dan arah baru untuk

perusahaan dan bisa untuk pertanggungja#aban kepada di%isi akuntansi. Dengan adanya

tindakan ini ' bisa untuk memerangi penipuan sekuritas dan akuntansi. Dan untuk


9/10

menekankan kepada independensi dan kualitas' membatasi kemampuan perusahaan untuk

menyediakan keduanya yaitu non-audit dan jasa untuk klien yang sama dan memerlukan

tinjauan berkala audit perusahaan' agar hasilnya bisa memuaskan.

Beberapa perubahan yang ditentukan dalam SC memiliki beberapa tujuan' diantaranya:

• 3ntuk menjamin independensi auditor. &antor 4kuntan Publik dilarang memberikan

jasa non-audit kepada perusahaan yang diaudit.

• ,embutuhkan persetujuan dari audit committee perusahaan sebelum melakukan

audit. Setiap perusahaan memiliki audit committee ini karena definisinya diperluas'

yaitu jika tidak ada' maka seluruh de#an komisaris menjadi audit committee.

• ,elarang &antor 4kuntan Publik memberikan jasa audit jika audit partnernya telah

memberikan jasa audit tersebut selama lima tahun berturut-turut kepada klientersebut.

• &antor 4kuntan Publik harus segera membuat laporan kepada audit committee yang

menunjukkan kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan' alternatif

perlakukan-perlakuan akuntansi yang sesuai standar dan telah dibicarakan dengan

manajemen perusahaan' pemilihannya oleh manajemen dan preferensi auditor.

• &4P dilarang memberikan jasa audit jika ;5' ;' chief accounting officer'

controller klien sebelumnya bekerja di &4P tersebut dan mengaudit klien tersebutsetahun sebelumnya.

Berkaitan dengan pemusnahan dokumen' SC melarang pemusnahan atau manipulasi

dokumen yang dapat menghalangi in%estigasi pemerintah kepada perusahaan yang

menyatakan bangkrut.

Selain itu' kini ;5 dan ; harus membuat surat pernyataan bah#a laporan keuangan

yang mereka laporkan adalah sesuai dengan peraturan S5; dan semua informasi yang

dilaporkan adalah #ajar dan tidak ada kesalahan material. Sebagai tambahan' menjadi

semakin banyak ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran ini.

Kas#s +an" enipa An$ersen $an kaitann+a $en"an Isla

Dari kasus ini banyak terjadi perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis paling paling

mengemuka disini adalah adalah adanya manipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan

seolah-olah kinerja perusahaan baik. 4ndersen telah menciderai kepercayaan dari pihak stoc

holder untuk memberikan suatu informasi yang adil mengenai pertanggungja#aban dari

pihak agen dalam mengemban amanah.


10/10

aktor tersebut adalah merupakan perilaku tidak etis yang sangat bertentangan dengan

nilai-nilai keadilan dalam (slam dan dalam bisnis membahayakan. aktor penyebab

kecurangan tersebut diantaranya dilatarbelakangi oleh sikap tidak etis' tidak jujur' karakter

moral yang rendah' dominasi kepercayaan' dan lemahnya pengendalian. Eal tersebut akan

dapat dihindari melalui meningkatkan moral' akhlak' etika' perilaku' dan lain sebagainya'

karena tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik.

Dalam kasus 4ndersen diketahui terjadinya perilaku moral ha!ard diantaranya

manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan padahal perusahaan mengalami

kerugian. ,anipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap

diminati in%estor. (ni merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran etika profesi 4uditor

yang terjadi di 4merika Serikat' sebuah negara yang memiliki perangkat 3ndang-undang

bisnis dan pasar modal yang lebih lengkap. Eal ini terjadi akibat keegoisan satu pihak

terhadap pihak lain' dalam hal ini pihak-pihak yang selama ini diuntungkan atas penipuan

laporan keuangan terhadap pihak yang telah tertipu. Eal ini buah dari sebuah ketidakjujuran'

kebohongan atau dari praktik bisnis yang tidak etis yang berakibat hutang dan sebuah

kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak disamping proses peradilan dan

tuntutan hukum

3ntuk itulah kode etik profesi harus dibuat untuk menopang praktik yang sehat bebas

dari kecurangan. &ode etik mengatur anggotanya dan menjelaskan hal apa yang baik dan

tidak baik dan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai anggota profesi baik

dalam berhubungan dengan kolega' klien' publik dan karya#an sendiri.

?ang harus menjadi sebuah pelajaran bah#a sesungguhnya suatu praktik atau perilaku

yang dilandasi dengan ketidakbaikan maka akhirnya akan menuai ketidakbaikan pula

termasuk kemadharatan bagi banyak pihak.

Isu Etika Praktik Auditing (2)

Documents

Transcript of Isu Etika Praktik Auditing (2)