INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION fileinternational tropical timber organization laporan...

INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION

LAPORAN HASIL

PENYUSUNAN KURIKULUM PELATIHAN

PEMAHAMAN PERSYARATAN SISTEM

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA HUTAN HAK

Disusun oleh:

Ir. Dian Susanti Soeminta

ITTO TFL-PD 010/09 REV.1 (M)

Pengantar

Kegiatan yang dilaksanakan oleh International Tropical Timber Organization (ITTO) yang

bekerjasama dengan Kementrian Kehutanan melalui ITTO Project TFL-PD 010/09 Rev.1

(M), dalam rangka peningkatan kapasitas bagi seluruh para pihak pemangku kepentingan

dalam penerapan Sistem Legalitas Kayu sesuai Permenhut No. 38/Menhut-II/2009 tentang

Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengolahan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau pada Hutan hak dan Perdirjen. No. P.06/VI-

Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan

Verifikasi Kayu, dimana telah ditetapkan standard kriteria dan indikator penilaian terhadap

IUIPHHK dan IUI Lanjutan dalam proses penilaian, dan verifikasi legalitas kayu (VLK) yang

berasal dari Hutan Negara, Hutan Negara yang dikelola oleh Masyarakat , dan dari Hutan

Hak.

Untuk mempersiapkan pemegang Hutan Hak dalam penerapan sistem verifikasi legalitas

kayu maka perlu dilakukan pelatihan yang mengarah pada konsep pemahaman standar

dan bagaimana pemenuhannya serta penerapan dilapangan. Pelatihan dapat berupa

transformasi informasi dan pengalaman, serta bimbingan teknis kepada petani pemilik hutan

rakyat sebelum dilakukan proses verifikasi untuk memperoleh sertifikat VLK pada hutan

miliknya. Tidak hanya kepada para petani pemilik hutan, namun pelatihan juga dibutuhkan

kepada pejabat di tingkat daerah yang akan berhubungan dengan penerbitan dokumen

legalitas kayu, bagi para industry pengguna kayu rakyat terkait dengan dokumen legalitas

kayu dan sistem keterlacakan kayu sampai kesumbernya di Hutan Rakyat, serta

fasilitator/pendamping yang akan berperan dalam penyiapan implementasi SVLK. Pelatihan

ditujukan agar seluruh pemangku kepentingan dapat memahami mekanisme dalam proses

verifikasi legalitas kayu.

Agar dapat berkesinambungan dengan kegiatan sebelumnya, penyusunan kurikulum

pelatihan ini mengacu pada kurikulum pelatihan yang telah ada di Pusdiklat Kementrian

Kehutanan. Dimana telah dilakukan kegiatan pelatihan sejenis oleh beberapa lembaga

seperti Lembaga Ekolabel Indonesia yang bekerjasama dengan MFP dibawah koordinasi

Pusdiklat Kementrian Kehutanan. Secara umum pelatihan disusun dengan model

pengajaran orang dewasa (andragogy) yang dipandu oleh fasilitator dan nara sumber.

Pelatihan di arahkan pada bentuk bimbingan teknis kepada peserta agar dapat langsung

menerapkan semua informasi yang diperoleh. Pelatihan didukung dengan praktek simulasi

dikelas dan praktek lapangan, kecuali pada sesi pelatihan untuk Pemerintah (Pusat, Daerah

dan sektor-sektor), dan Fasilitator /Pendamping karena pelatihan lebih diarahkan pada

mengenalkan konsep SVLK dan peraturan perundangan yang terkait dalam tugasnya

sebagai pembina, pendamping dan peran monitoring pelaksanaan SVLK.

Hasil dari kegiatan pelatihan ini, selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan program

mendampingan penyiapan SVLK baik pada Hutan Hak maupun di Industri Pengguna Kayu

Rakyat. Sehingga pengetahuan, kecakapan dan wawasan peserta dalam

mengimplementasikan semua informasi dan pengalaman pada saat pelatihan sangat

dibutuhkan. Untuk itu metode yang digunakan fasilitator dan narasumber harus mengacu

pada mekanisme pelatihan praktis dan efektif.

BAGIAN I

Tujuan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh International Tropical Timber Organization (ITTO) yang

bekerjasama dengan Kementrian Kehutanan melalui ITTO Project TFL-PD 010/09 Rev.1

(M), ditekankan pada peningkatan kapasitas bagi seluruh para pihak termasuk lembaganya

dalam rangka penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada Hutan Hak. Salah

satu bentuk kegiatan proyek ini adalah pelatihan tentang pedoman SVLK (TLAS) yaitu

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi

Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu . Pelatihan akan

khususnya bagi pemilik hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat, industri pengguna kayu

rakyat dan pihak Pemerintah / Pemantau Independen yang berada di P. Jawa yang meliputi

wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur

Terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pelatihan tersebut maka disusun desain

kurikulum pelatihan pada masing-masing sasaran peserta pelatihan. Desain pelatihan terdiri

dari Silabus, Kurikulum Pelatihan Penerapan SVLK untuk Petani Hutan Rakyat, Industri

Pengguna Kayu Rakyat, dan Pemerintah / Pemantau Independen, agenda pelatihan dan

Materi Pelatihan Pokok Bahasan sesuai dengan jenis Pelatihan. Pembuatan Silabus

mengacu pada Kurikulum Pelatihan yang di tetapkan oleh Pusdiklat Kementrian Kehutanan

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah penyusunan Kurikulum dan Silabus

pelatihan penerapan SVLK pada Hutan Rakyat selama 5 hari, dengan peserta pelatihan

sebagai berikut :

- Petani Hutan Rakyat dari 10 Kabupaten di 3 Propinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah dan

Jawa Timur)

- Industri Pengguna Kayu Rakyat dari 10 Kabupaten di 3 Propinsi (Jawa Barat, Jawa

Tengah dan Jawa Timur)

- Pemerintah (Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, PEMDA,

Perangkat Desa, Pemantau Independen, LSM Pendamping dari 3 Propinsi (Jawa

Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur)

Kurikulum Pelatihan dilengkapi dengan :

a. Persyaratan peserta

b. Persyaratan fasilitator

c. Persyaratan narasumber

d. Pemilihan lokasi/tempat pelatihan

e. Modul pelatihan

Persyaratan Peserta

Peserta pelatihan terdiri dari pemilik Hutan Hak, industri pengguna kayu rakyat dan pihak

Pemerintah / Pemantau Independen. Agar pelatihan dapat memberikan dampak hasil, maka

peserta harus merupakan personil yang tepat sasaran. Sehingga seleksi peserta sesuai

kriteria persyaratan yang ditetapkan perlu terlebih dahulu dilakukan (peserta wajib membuat

Curriculum Vitae). Persyaratan umum untuk peserta pelatihan adalah personil yang

mempunyai latar belakang, pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan hutan hak

(HTR/HR). Sedangkan persyaratan khusus pada masing-masing kelompok peserta adalah

sebagai berikut :

a. Persyaratan peserta dari pemilik Hutan Hak

Peserta dari pemilik hutan hak diutamakan yang mempunyai jiwa kepemimpinan agar dapat

menjadi aktor kunci dalam pembentukan kelembagaan SVLK dengan persyaratan :

- Peserta adalah petani yang mengelola atau pemilik hutan hak dan pengumpul kayu

rakyat yang telah mempunyai ijin usaha

- Peserta diutamakan yang telah berpengalaman sebagai ketua kelompok tani/koperasi

dan mempunyai komitmen untuk menerapkan SVLK pada hutan miliknya

- Peserta mempunyai kemampuan baca dan tulis dengan syarat pendidikan minimal

SMA/Sederajat.

b. Persyaratan peserta industri pengguna kayu rakyat

Peserta dari industri pengguna kayu rakyat diutamakan dari perwakilan industri

berdasarkan skalanya (kecil, menengah dan besar), agar terjadi transformasi informasi dan

masing-masing peserta dapat membagi pengalamannya terutama terkait dengan legalitas

kayu. Persyaratan peserta adalah :

- Peserta adalah personil yang bertugas dalam pengadaan bahan baku kayu rakyat di

industri

- Peserta mengerti tentang Tata Usaha Kayu Rakyat dan dokumen legalitas kayu.

- Peserta mengerti tentang sistem lacak balak di industri

- Peserta mempunyai kemampuan pembuatan laporan penggunaan bahan baku kayu

rakyat (RPBBI, LMKB)

- Syarat pendidikan minimal SMA/Sederajat

c. Persyaratan peserta Pemerintah / Pemantau Independen

Peserta dari unsur Pemerintah diutamakan yang mempunyai tupoksi sebagai pembina dan

pengawas dalan peredaran hasil hutan dari kayu rakyat serta yang berperan dalam

penerbitan Dokumen Legalitas Kayu Rakyat, persyaratan peserta adalah :

- Peserta adalah Staf dari BP2HP, Dinas Kehutanan, PEMDA, Camat, Lurah dan Kepala

Desa

- Peserta mengerti tentang Peraturan Tata Usaha Kayu Rakyat dan Penerbitan Dokumen

Legalitas kayu

- Untuk peserta dari Lurah/Kepala Desa harus yang telah mengikuti pelatihan sebagai

Penerbit SKSKB-KR (dibuktikan dengan Sertifikat/SIM)

- Syarat pendidikan minimal SMA/Sederajat

Sedangkan Pemantau Independen diutamakann yang telah masuk dalam kelembagaan

Pemantau Independen SVLK dan mempunyai pengalaman melakukan pendampingan di

Hutan Hak. Persyaratan peserta adalah :

- Peserta adalah dari LSM/Lembaga Pemantau Independen SVLK

- Peserta telah mengikuti pelatihan sebagai Pemantau Independen SVLK (dibuktikan

dengan Sertifikat)

- Peserta telah berpengalaman dalam melakukan pendampingan SVLK di Hutan Rakyat /

PHBML dan mempunyai kemampuan fasilitasi (dibuktikan dengan CV)

- Syarat pendidikan minimal D3/Sederajat.

Persyaratan Fasilitator dan Nara Sumber

Pelatihan adalah suatu proses pemindahan pengetahuan dari seseorang kepada orang lain

melui berbagi pengalaman dengan tujuan agar pengetahuan, wawasan dan kecakapan

dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Teknik pelatihan yang baik tidak hanya dilakukan

dalam bentuk pengajaran didalam kelas, namun perlu didukung dengan kegiatan simulasi

dan latihan yang terstruktur sehingga tidak meninggalkan metode pengajaran dalam

transformasi informasi penting.

Untuk menjalankan teknik pelatihan yang baik digunakan pendekatan yang melibatkan

fasilitator dan narasumber yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang sesuai

dengan materi yang akan disampaikan. Untuk itu dalam pemilihan fasilitator dan

narasumber harus ditekankan pada latar belakang keilmuannya serta pengalaman

penerapannya. Peran fasilitator lebih difokuskan pada pemastian proses pembelajaran

dapat berjalan efektif dan sesuai dengan indikator keberhasilan yang hendak dicapai. Peran

narasumber dibutuhkan dalam proses penyampaian pokok bahasan maupun informasi lain

yang berasal dari pengalaman sebagai bahan untuk memperkaya pengetahuan peserta

pelatihan. Narasumber harus dapat memastikan bahwa pengetahuan dan pengalaman yang

dimilikinya dapat diserap oleh peserta, sehingga narasumber harus memiliki kemampuan

akan teknik penyampaian yang efektif, kemampuan memberikan pengkayaan dan dapat

menstimulasi peserta.

Adapun persyaratan fasilitator adalah :

a. Menguasai teknik fasilitasi (sesuai dengan kelompok peserta, tujuan, fasilitasi,

adaptif, komunikatif)

b. Memiliki pengalaman fasilitasi khususnya dalam bidang pengelolaan Hutak Hak

c. Pempunyai pengetahuan tentang peraturan terkait SVLK pada Hutan Hak

d. Mampu merancang sesi pelatihan sehingga sesuai dengan indikator keberhasilan

e. Menguasai metodologi pengajaran orang dewasa

f. Mampu membuat bahan simulasi/latihan dan melakukan evaluasi pelatihan dan

peserta

g. Persyaratan pendidikan minimal S1/Sederajat

Persyaratan Narasumber adalah :

a. Menguasai Materi/Pokok bahasan

b. Berpengalaman menjadi narasumber di bidang pengelolaan Hutan Hak

c. Pempunyai pengetahuan tentang peraturan terkait SVLK pada Hutan Hak

d. Mampu membuat bahan ajar dan membuat analisa tingkat keberhasilan pelatihan

e. Persyaratan pendidikan minimal S1/Sederajat

Persyaratan Tempat/Lokasi Pelatihan dan Praktek

Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan gambaran yang nyata dalam

penerapan SVLK, maka pemilihan tempat/lokasi pelatihan menjadi sangat penting. Salah

satu pertimbangan untuk menentukan sebuah lokasi tempat berdasarkan kondisi yang

merupakan pusat (sentra) dari rantai peredaran kayu rakyat. Selain itu lokasi pelatihan

berada ditengah-tengah sasaran peserta sehingga dapat menjaring peserta sesuai dengan

yang ditargetkan. Untuk menjamin kenyamanan tempat pelatihan perlu dipilih daerah yang

memiliki fasilitas gedung pelatihan yang memadai misalnya di hotel yang memiliki ruang

pelatihan. Lokasi pelatihan sebaiknya tidak jauh dengan lokasi praktek lapangan serta

tersedia aksesibilitas untuk menuju lokasi praktek lapangan. Akses yang sulit akan

berdampak pada tambahan biaya bagi pelatihan dan ketersediaan waktu.

Lokasi pelatihan harus memberikan kemungkingan bagi peserta pelatihan untuk

mendapatkan pengalaman, pembelajaran dan melaksanakan praktek percobaan

dilapangan. Untuk lokasi pelatihan bagi petani pemilik Hutan Hak sebaiknya terletak pada

daerah yang mempunyai Hutan Rakyat/Hutan Tanaman Rakyat yang diandalkan sebagai

sumber bahan baku kayu rakyat. Tercatat ada beberapa lokasi yang disarankan yaitu di

Ciamis, Cirebon, Blora, Wonosobo, dan Probolinggo.

Sedangkan untuk pelatihan bagi industri pengguna kayu rakyat sebaiknya berada pada

sentra industri kayu rakyat. Sentra industri di Jawa Barat berada di Kabupaten Cirebon dan

Tangerang. Sentra industri di Jawa Tengah berada di Kabupaten Jepara, Cepu, Klaten,

Yogyakarta, Semarang, Tegal, Temanggung dan Wonosobo. Sentra industri Jawa Timur

Gresik, Pasuruan dan Probolinggo.

Untuk pelatihan bagi pemerintah dan pemantau independen dapat dilakukan di ibu kota

propinsi atau kabupaten karena tidak diperlukan praktek lapangan. Tercatat lokasi yang

dapat di lakukan pelatihan seperti di kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan

Kota Surabaya.

Pemilihan lokasi praktek lapangan berdasarkan pada ketersediaan Unit Manajemen baik

Hutan Hak maupun Industri pengolah kayu rakyat yang mempunyai kesiapan dalam

penerapan SVLK. Dukungan dari pemerintah setempat menjadi faktor penting dalam

keberhasilan penerapan SVLK, sehingga menjadi salah satu kriteria penting. Selain itu

ketersediaan sumber daya pada lokasi praktek juga dibutuhkan seperti lapangan yang

dapat dikunjungi, tenaga pendamping lapangan dan tenaga penyedia logistik/konsumsi.

Praktek lapangan pada Hutan Hak dapat dilaksanakan pada Hutan Hak (HR/HTR) yang

telah menerapkan SVLK/PHBML atau yang sedang dalam persiapan penerapan SVLK.

Beberapa Hutan Hak yang direferensikan sebagai tempat praktek lapangan yaitu :

a. Wilayah Jawa Barat & Banten

- Hutan Rakyat milik Koperasi Assosiasi Pengusaha Kayu Rakyat Jaga Wana Lestari,

Ciamis

b. Wilayah Jawa Tengah & DIY

- Kelompok Tani Hutan Rakyat Selo Utomo Desa Plantungan, Kecamatan Blora,

- Kelompok Tani Selo Giri Wonogiri,

c. Wilayah Jawa Timur

- Kelompok Tani Tani Lumajang,

- Kelompok Tani Alas Makmur Probolinggo

Untuk kegiatan praktek lapangan pada industri dapat dilaksanakan pada industri yang

menggunakan bahan baku dari kayu rakyat yang telah menerapkan sistem Lacal Balak

(CoC/VLO/SVLK) dengan variasi skala industri besar/menengah/kecil. Beberapa industri

yang dapat direferensikan sebagai tempat praktek adalah :

No Propinsi Industri Lokasi Keterangan

1 Jawa Barat PT. Cipta Perdana Mebelindo Jl. Yudhistira Blok

Jamar Lor Desa

Kadungsana Plumbon -

Cirebon

VLO

PT. Tanamas Industry Comunitas Jl. Raya Cangkring

No.10, Ds, Kaliwulu,

Plered, Cirebon, Jawa

Barat’

COC FSC,

VLO

PT. International Furniture

Industries

Kawasan Berikat

Nusantaa Cakung Jl.

Irian Blok E-23 Jakarta

Utara

VLO

CV. RAVINDO CRAFTS

Jl. Pangeran

Muhammad RT. 06

RW. 03, Desa

Buahkapas, Kec.

Sindangwangi Kab.

Majalengka

COC FSC

2 Jawa Tengah &

DI Yogyakarta

CV. Kelvindo Jl. Kecapi Rambutan,

Desa Kecapi, Dukuh

Rambutan,

Kecamatan Tahunan,

Kabupaten Jepara

VLO, CoC

FSC

PT. Jawa Furni Lestari Jl. Palagan Tentara

Pelajar Km 8.3

Sariharjo, Ngaglik

Sleman DI Yogyakarta

VLO, CoC

LEI

PT. Kayu Lapis Indonesia Ds.Mororejo,

Kecamatan Kaliwungu,

Kab. Kendal, Telepon

Semarang

VLO, CoC-

FSC, SVLK

PT. Herrison & Gill Jalan Raya Kudu Km

1,3 Karang Roto Genuk

Semarang Jawa

VLO

Tengah

PT. Yosogira Jln Raya Solo

Purwodadi KM 15,

Wonosari,

Sambirembe,

Kalijambe, Sragen

VLO

3 Jawa Timur PT. Katwara Jalan Raya Boboh

Bringkang RT

01/RW01, Desa Boboh,

Menganti, Gresik

VLO

PT. Seng Fong Moulding Perkasa Jl. Yos Sudarso No 173

Tunggorono, Jombang

VLO, SVLK,

COC-FSC

PT. Tirta Mahakam Resources

Tbk-Gresik

Jl Raya Roomo No 387

Kec Manyar

Kabupaten Gresik

VLO

PT. Kutai Timber Indonesia Jl.Tanjung Tembaga

Baru, Kecamatan

Mayangan, Kab.

ProbolinggoProbolinggo

COC FSC

CV. Kayu Multiguna Indonesia Jl. Veteran

Segoromadu Kel

Gending Kec Kebomas

Gresik

VLO

PT. Berdikari Meubel Nusantara

Jl. Raya Kluncing, Desa

Petungsari, Pandaan,

Pasuruan

COC-FSC

CV. HS Antique Jl. HM. Subchan ZE No

50 Purwosari Kudus

COC FSC

BAGIAN II

A. Sesi Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Untuk

Hutan Hak.

Tujuan Umum:

Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan untuk dapat:

1. Memahami kebijakan pengelolaan hutan produksi lestasi dan verifikasi legalitas kayu dalam perdagangan hasil hutan yang berasal dari hutan hak

2. Mampu menggambarkan situasi penerapan sistem verifikasi legalitas kayu pada hutan hak

3. Memahami prosedur & persyaratan penilaian SVLK pada Hutan Hak

4. Memahami kelembagaan untuk SVLK pada Hutan Hak

5. Memahami sistem dokumentasi/arsip dokumen unit manajemen hutan rakyat.

Prakata

Akibat penurunan potensi dan pasokan kayu bulat produksi hutan alam menyebabkan

perubahan pola permintaan kayu bulat sebagai bahan baku Industri Primer Hasil Hutan

Kayu (IPHHK), khususnya di pulau Jawa dan Bali. Seiring dengan penurunan pasokan kayu

bulat hutan alam tersebut, kontribusi kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat dalam

struktur konsumsi bahan baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu di pulau Jawa dan Bali

meningkat. Pergeseran konsumsi kayu dari kayu bulat hutan alam ke kayu bulat hutan

rakyat, selanjutnya mendorong peningkatan harga kayu bulat hutan rakyat.

Dalam tata niaga kayu rakyat peran petani yang mempunyai hutan di lahan milik sendiri

(Hutan Rakyat) atau lahan negara (Hutan Tanaman Rakyat) adalah sebagai produsen

penghasil kayu rakyat. Petani HR/HTR pada umumnya melakukan kegiatan bercocok tanam

dengan pola tumpang sari tanaman hutan pada lahan miliknya atau sebagai petani

penggarap lahan (pola kerjasama). Sebagai produsen, petani HR/HTR dalam bentuk

perorangan maupun membentuk kelompok tani atau bentuk Koperasi. Bukti kepemilikan

lahan oleh masyarakat berupa Surat Tanah (Sertifikat/Letter C/ Surat Keterangan Tanah)

Penerapan sistem verifikasi legalitas kayu untuk hutan hak pada intinya adalah untuk

menjamin legalitas kayu (Timber Legality Assurance System) yang berasal dari Hutan Hak.

Pemerintah telah pengatur tata usaha kayu rakyat dalam beberapa peraturan terkait

kebijakan sektor kehutanan dalam pengembangan hutan rakyat pada berbagai level seperti

Undang-undang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Pusat/Daerah, Peraturan Menteri dan

Peraturan/SK Dirjen. Diantaranya peraturan yang mengatur peredaran dan tata usaha kayu

rakyat sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. 51/MENHUT-II/2006 Tentang Penggunaan

Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengankutan Hasil Hutan yang berasal dari

Hutan Hak.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang

Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu (SVLK) pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Direktur

Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Pelatihan ini ditujukan bagi Pemegang Izin pada Hutan Hak tentang konsep dan standar

SVLK dan peraturan perundangan yang terkait sebagai bekal untk kemampuan individu

peserta dalam menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu.

Materi Pelatihan:

Pelatihan yang ditujukan untuk mengembangkan kapasitas dalam menerapkan sistem

verifikasi legalitas kayu bagi Pemegang Izin pada Hutan Hak (petani pemilik hutan dan

pengepul hasil hutan ) terdiri dari sesi-sesi sebagai berikut:

1. Ice Breaking

Konsep Kunci:

Merupakan kegiatan materi pembuka dengan tujuan untuk mencairkan suasana

pelatihan yang disebabkan karena antar peserta dan pengajar belum saling mengenal.

Ice Breaking biasanya dilakukan dengan perkenalan masing-masing peserta dengan

menggunakan metode informal/lebih santai. Dapat menggunakan permainan dan

perangkat pelatihan lainnya (gambar, tayangan multi media dsb) untuk memberi

rangsangan agar peserta mulai dapat beradaptasi satu dengan lainnya. Ice breaking

juga sebagai tahapan pemanasan dalam proses belajar yang merupakan pemecah

situasi kebekuan fikiran atau fisik peserta. Hal ini dimaksudkan untuk membangun

suasana belajar yang dinamis, penuh semangat, dan antusiasme. Dalam kegiatan ini

perlu diciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serius tapi santai. Dengan

demikian diharapkan peserta dapat memiliki semangat dan motivasi untuk berlatih dan

bekerjasama.

Kehandalan fasilitator dalam penggunaan metode sangat diperlukan untuk

menghidupkan suasana kelas sehingga dapat mendukung kelancaran proses

pembelajaran. Dapat dibuat sebuah permainan guna menciptakan suasana belajar dari

pasif ke aktif, dari kaku menjadi gerak(akrab), dan dari jenuh menjadi riang(segar).

Khusus dengan peserta dalam pelatihan ini, dimana peserta adalah masyarakat petani

di Hutan Rakyat, maka fasilitator perlu menguasai bahasa yang biasa di gunakan seperti

bahasa daerah masing-masing lokasi kegiatan.

Lingkup Materi Pelatihan.

Materi akan disampaikan dalam bentuk perkenalan/Ice Breaking, partisipasi dan

kerjasama, permainan, energizing, pemaparan harapan dan kekhawatiran.

Referensi yang digunakan:

- Buku-buku tentang Teknik dan metoda fasilitasi

Peralatan dan Material yang digunakan:

- Presentasi dengan power point, materi untuk dibaca, whiteboard, alat-alat permainan dan metaplano.

Waktu Pelatihan: 2 jam pelajaran

2. Kebijakan PHPL dan SVLK dalam konteks perdagangan hasil hutan

Konsep Kunci:

Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka penjaminan legalitas kayu (Timber

Legality Assurance System) adalah pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

(SVLK) dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dalam rangka melaksanakan

tata kelola kehutanan, penegakan hukum dan promosi perdagangan kayu legal.

Dengan melibatkan para pihak, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin

atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, yang disempurnakan dengan

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.02/VI-BPPHH/2010

tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu.

SVLK diharapkan dapat menjawab isu-isu perdagangan hasil hutan kayu yang saat ini

terjadi lingkup international maupun regional terkait dengan status legalitas produk dari

kayu yang diperdagangkan ke negara-negara seperti Eropa, US, Jepang. Pemerintah

telah melakukan sosialisasi dan promosi tentang SVLK melalui beberapa kerjasama

dengan pihak donor dari Luar Negeri diantaranya melalui proyek ITTO ITTO Project

TFL-PD 010/09 Rev. 1 (M).


Pada sesi materi ini, peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan perihal latar

belakang adanya kebijakan PHPL dan SVLK dalam konteks perdagangan hasil hutan

kayu dan isu-isu perdagangan hasil hutan kayu yang saat ini terjadi dan kedepannya

baik lingkup international maupun regional juga beberapa kebijakan dari negara-negara

lain terutama dalam hal perdagangan produk kayu seperti Eropa, US, Jepang. Dll

beserta standar legalitas kayu sebagai presyaratan masing-masing negara tersebut.

Pada sesi ini pula dijelaskan terkait kerangka logika pembuatan system verifikasi

legalitas kayu dan faktor pendukung external dan internal yang menyebabkan

terwujudunya Kebijakan PHPL dan SVLK ini. Hal penting yang perlu disampaikan dalam

sesi materi ini adalah pengertian tentanf Hutan Hak serta bagaimana sistem

perdagangan hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak.

Materi akan disampaikan dalam bentuk kuliah dan diskusi antara trainer dan atau antara

peserta pelatihan dalam materi ini.


- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan

Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009

tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.02/VI-BPPHH/2010

tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi


- Referensi dari Lembaga pemantau perdagangan kayu (WWF, GFTN, FLEGT, dll)

- Peraturan Bidang Penataan Hasil Hutan (Permenhut No P.51/Menhut-II/2006)


Presentasi dengan power point, materi untuk dibaca, whiteboard, alat-alat permainan

dan metaplano.


3. Pengenalan Sistem dan standard VLK pada Hutan Hak.

Konsep Kunci:

Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi

Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009. Pedoman dilengkapi dengan lampiran yang

memuat Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier VLK sesuai dengan jenis Unit Manajemen

yang akan menerapkan sistem Legalitas Kayu. Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang Izin atau pada Hutan Hak meliputi Standard dan Pedoman Verifikasi

Legalitas Kayu yang Berasal Dari Hutan Negara (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-

HTI/HPHTI, IUPHHK-RE), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2, yang Berasal Dari

Hutan Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3, pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4, yang Berasal Dari Hutan Hak, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran 5; dan Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6.

Dalam proses penilaian SVLK, Unit Manajemen harus memenuhi semua standar yang

dipersyaratkan khususnya yang terkait dengan pemenuhan pada parameter yang terkait

dengan Legalitas Perusahaan, Dokumen Legalitas Kayu, Sistem Lacak Balak dan

pelaporan, serta sistem pemantauan lingkungannya. Untuk VLK pada Hutan Hak kriteria

yang perlu dipenuhi adalah terkait dengan keabsahan hak milik dalam hubungannya

dengan areal, kayu dan perdagangannya.



belakang lahirnya kebijakan SVLK pada Hutan Hak, Prinsip-prinsip VLK pada Hutan

Hak/Hutan Rakyat, standard VLK yang berlaku bagi Pemegang Ijin Hutan Hak (petani

pemilik lahan hutan rakyat) terutama standar VLK pada Lampiran 5 Perdirjen BPK

Nomor. P. 02/VI-BPPHH/2010 .

Selain itu peserta diberikan penjelasan perihal sistem VLK yang mencakup,

kelembagaan dalam SVLK, hubungan antara lembaga, Lembaga akreditasi dan

lembaga pemantau standard VLK serta memahami bagaimana proses dan tahapan

dalam proses yang harus dilakukan dalam verifikasi legalitas kayu kepada peserta

(fasilitator), serta pedoman penilaian VLK dan pemahaman standar VLK itu ( Prinsip,

Kriteria, Indikator dan Verifier VLK pada Hutan Hak).

Pada materi ini peserta atau fasilitator harus betul-betul memahami sistem SVLK secara

menyeluruh terutama terkait dengan persyaratan VLK pada Hutan Hak dan persyaratan

untuk hutan hak.


peserta pelatihan dalam materi ini. Materi pendalaman pemahaman sistem VLK hanya

untuk persyaratan atau standar VLK untuk Hutan Hak












- Presentasi dengan power point, materi untuk dibaca, whiteboard, alat-alat permainan

dan metaplano


4. Prosedur dan protocol dalam pelaksaan penilaan VLK untuk pemegang hutan hak

Konsep Kunci:

Pelaksanaan verifikasi legalitas kayu dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

(LV-LK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai ISO/IEC

Guide 65, dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri. Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu yang melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu dan akan menerbitkan sertifikat

legalitas kayu organisasi yang memenuhi semua standar VLK.

Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahun dilakukan

penilikan (surveillance) dan penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu)

tahun setelah Sertifikat Legalitas Kayu diterbitkan, kecuali apabila dibutuhkan

berdasarkan masukan berbagai pihak atas biaya pemegang izin. Prosedur dan protocol

pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja


atau pada Hutan Hak.

Agar dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu tidak terdapat perbedaan pemahaman

diantara para pihak, maka telah disusun Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu sebagai acuan

Lembaga VLK dalam melakukan penilaian. Sebelum dilakukan verifikasi, Lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu diwajibkan untuk membuat pengumuman melalui media massa

dan web site Kementrian Kehutanan terkait dengan informasi pelaksanaan verifikasi dan

oraganisasi yang mengajukan proses sertifikasi.

Dalam SVLK dibentuk juga Lembaga Pemantau Independen yang merupakan lembaga

yang dapat menjalankan fungsi pengawasan/pemantauan yang berkaitan dengan

pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan sertifikat LK yang dibentuk dari

LSM di bidang kehutanan pada masing-masing wilayah.


Pada sesi materi ini, peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan terkait

dengan prosedur dan proses dalam pelaksanaan penilaian atau audit VLK yang

dilakukan pada Hutan Hak yang mecakup dari tahap perencanaan, pelaksanaan audit,

pengambilan keputusan dan kegiatan pasca audit lainnya. Peserta diharapkan

memahami persiapan yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan VLK dan

memahami seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan pada proses audit VLK. Peserta

dapat memahami tata waktu dalam setiap proses audit VLK dan tindakan-tindakan apa

perlu dilakukan pada setiap tahap tersebut dari sisi pemegang izin.



untuk persyaratan atau standar VLK untuk Hutan Hak













dan metaplano


5. Pengenalan Kelembagaan dalam pengelolaan hutan hak

Konsep Kunci:

Kelembagaan mengandung dua aspek yaitu aspek kultural dan aspek struktural

(Syahyuti, 2003). Aspek Kultural terdiri dari hal-hal yang lebih abstrak yang menentukan

”jiwa” suatu kelembagaan yaitu nilai, norma, dan aturan, kepercayaan, moral, ide,

gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, oientasi, dan lain-lain. Sementara aspek

struktural lebih statis, yang berisi struktur, peran, hubungan antar peran, integrasi antar

bagian, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur riel, struktur

kewenangan, hubungan kegiatan dengan tujuan, aspek solidaritas, keanggotaan, profil,

pola kekuasaan, dan lain-lain. Kedua aspek ini kultural dan struktural secara bersama-

sama membentuk dan menentukan prilaku seluruh orang dalam kelembagaan tersebut.

Terbentuknya kelembagaan melalui aspek kultural bersifat alamiah yang dimulai dari

pematangan suatu norma sebagai yang paling prinsipil. Norma ini terbentuk perlahan-

lahan mulai dari cara berprilaku, meningkat menjadi kebiasaan, menjadi tata kelakukan

dan kemudian menjadi mantap. Dalam pengertian struktur ini, sebuah organisasi

dibentuk strukturnya duluan dan kemudian baru diisi dengan orang-orang yang mengisi

struktur, dengan tugas dan fungsi tertentu.

Ada 4 variabel kelembagaan yang penting diperhatikan dalam sebuah organisasi,

institusi, lembaga, danlain-lain yaitu:

- Kepemimpinan, merujuk pada kelompok orang yang secara aktif berkecimpung

dalamn perumusan doktrin dan program dari lembaga dan mengarahkan operasi-

operasi dan hubungan-hubungannya dengan lingskingan tersebut;

- Doktrin, dirumuskan sebagai spesifikasi dari nilai-nilai, tujuan-tujuan dan metode-

metode operasional yang mendasari tindakan sosial;

- Program, merupakan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan

pelaksanaan dan fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan keluaran dari

lembaga;

- Sumber-sumberdaya, merupakan masukan-masukan keuangan, fisik, manusia,

teknologi dan informasi dari lembaga tersebut.

Proses dan penguatan kelembagaan hutan rakyat memiliki peranan yang penting dalam

pengelolaan hutan rakyat secara lestari. Dengan kata lain, pengaturan hasil hutan

rakyat yang dilakukan melalui mekanisme kelompok dan musyawarah untuk

membangun kesepahaman pemilik hutan rakyat dan kelompok akan terwujud suatu

kesepakatan dalam pengaturan hasil menuju kepada kelestarian hutan rakyat dan

masyarakat sejahtera. Kelembagaan dalam Hutan Hak dapat dibentuk dalam kelompok

tani hutan rakyat yang beranggotakan petani kayu rakyat.

Darusman dan Harjanto (2003) menyatakan kelembagaan dapat di bagi dalam beberapa

kelompok menurut fungsi peranan dan tujuan pokok, diantaranya meliputi :

1. Kelompok penguatan faktor produksi;

2. Kelompok keuangan proses produksi;

3. Kelompok pemasaran hasil;

4. Kelompok pengolahan hasil;

5. Kelompok pelayanan perkreditan dan usaha kumpulan modal bersama;

6. Kelompok kepemimpinan desa;

7. Kelompok gotong – royong dan kegiatan sosial lainnya.

Pembentukan kelembagaan tersebut hendaknya tumbuh dan hidup di dalam kehidupan

masyarakat petani produsen hutan rakyat yang muncul sebagai reaksi terhadap

permasalahan sosial ekonomi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari – hari.


Pada sesi materi ini, peserta kelompok tani hutan/ pemilik hutan hak dapat memahami

syarat minimum kelembagaan untuk SVLK. Peserta latih akan menerima dan diberikan

penjelasan terkait dengan bentuk kelembagaan Hutan Rakyar yang ada di P. Jawa,

dasar-dasar pembentukan organisasi pengelolaan hutan hak/rakyat, mekanisme

pendistribusian kerja, kewenangan dan hubungan kerja didalam organisasi, serta

persyaratan kualifikasi SDM di dalam pengelolaan Hutan Hak/Rakyat.

Pelatihan dilakukan dengan metode presentasi/ceramah oleh Nara Sumber dan diskusi

yang mengarah pada ilustrasi pembentukan kelompok Hutan Hak.


Referensi terkait Kelembagaan Hutan Rakyat Referensi terkait Informasi tentang Kelompok tani yang sudah terbentuk di P Jawa


Presentasi dengan power point, materi untuk dibaca, Alat dan Bahan Peraga berupa

Kertas label/striker, Metaplan/Post-it, Spidol Warna- Warni, Kertas Plano, Papan Plano,

White Board, LCD, Laptop.


6. Manajemen Kelembagaan untuk penyiapan VLK pengelolaan modal usaha pada hutan hak

Konsep Kunci:

Manajemen kelembagaan pada unit manajemen hutan rakyat lestari (UMHRL) dibentuk

dalam rangka mewujudkan kelestarian pada pengelolaan Hutan Rakyat. Tujuan

manajemen hutan adalah untuk mencapai kekekalan atau kelestarian hutan. Menurut

Davis (1966) manajemen hutan adalah pemakaian metode perusahaan dan prinsip-

prinsip teknik kehutanan untuk melaksanakan pekerjaan kelestarian hutan. Sedangkan

manajemen kelestarian hutan adalah manajemen suatu kelestarian untuk menghasilkan

produksi secara kontinyu (lestari) dengan tujuan pencapaian keseimbangan antara

pertumbuhan dan pemungutan hasil (hasil produksi) setiap tahun atau periode tertentu.

Kelestarian hutan menghendaki adanya hasil (produksi) dan nilai sumber daya hutan

yang kontinyu dan sedapat mungkin meningkat, baik kualitas maupun kuantitas. Untuk

menjamin kelestarian hutan, volume kayu yang dipungut harus sesuai dengan besarnya

riap tanaman (kemampuan pertambahan volume). Untuk itu diperlukan metode

pengaturan hasil yang sesuai dengan karakteristik hutannya untuk dapat menghitung

besarnya riap/ tahun atau etat tahunan (jatah tebang yang diperbolehkan). Pengaturan

hasil ini diperlukan untuk mengatur dan merencanakan pekerjaan-pekerjaan yang harus

dilakukan oleh perusahaan hutan atau pemilik dan pengelola hutan rakyat untuk waktu

yang akan datang.

Langkah pertama agar hutan dapat dikelola secara lestari adalah penataan hutan.

Penataan hutan merupakan serangkaian pekerjaan yang diperlukan untuk menyusun

sebuah rencana kerja dalam pengelolaan hutan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan

dari penataan hutan ini adalah mengadakan tata tertib dan kelestarian dalam pekerjaan

pengelolaan hutan selama waktu yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Dalam

penataan hutan rakyat basis filosofinya ada pada merubah mindset (pengarusutamaan)

dari mengelola hutan secara individu keluarga menjadi tindakan mengelola hutan secara

bersama-sama (collective action). Pekerjaan penataan hutan hutan rakyat meliputi

kegiatan :

a) penataan dan penetapan kawasan b) pengukuran batas-batas hutan milik / hak, c) pemetaan batas lahan milik, d) pembagian hutan ke dalam blok-blok pengelolaan e) Inventarisasi hutan rakyat, dan f) pengumpulan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penyusunan rencana pengelolaan

hutan rakyat kolektif, termasuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat.

Penerapan SVLK pada Hutan Hak/Hutan Rakyat dapat berupa satuan kelompok Hutan

Hak berdasarkan Petak hutan rakyat yang dikaitkan dengan perhitungan kelestarian

hasil hutan rakyat, yang merupakan gabungan dari lahan individu keluarga tani hutan

rakyat. Pada anak petak inilah seharusnya kegiatan pemanenan kayu dilaksanakan.

Kegiatan SVLK sesuai dengan peraturan P.38/2009 jika dikaitkan dengan UMHRL

sangat terkait dengan petak hutan rakyat tersebut. Sementara itu untuk membentuk

kelembagaan UMHRL , dimana pemanenan dan implementasi SVLK ada di dalamnya,

harus ada fasilitasi oleh instansi terkait.


Pada sesi materi ini, Peserta kelompok tani hutan/ pemilik hutan hak dapat memahami

bentuk kelembagaan dalam hutan hak serta bagaimana mendapatkan modal usaha.

Peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan terkait dengan Prinsip dasar

Kelembagaan Hutan Rakyat, Bentuk Kelembagaan pada pengelolaan hutan hak

(Kelompok Tani/Koperasi), Manajemen Kelembagaan Hutan Rakyat dalam lingkup

penerapan SVLK , Mekanisme pengajuan modal usaha hutan hak (melalui pemerintah

atau perbankan), Mekanisme pengelolaan modal usaha pada kelembagaan Hutan

rakyat .

Pelatihan dilakukan dengan metode presentasi/ceramah oleh Nara Sumber dan diskusi

yang mengarah pada proses pengajuan modal usaha untuk Hutan Rakyat.


Referensi terkait Kelembagaan Hutan Rakyat Contoh kelembagaan Hutan Rakyat Contoh sistem pengelolaan modal usaha di Hutan Rakyat Contoh proposal pengajuan modal usaha untuk Hutan Rakyat






7. Penataan pengeloaan informasi mengenai pengelolaan hutan hak/rakyat dan pemanenan kayu

Konsep Kunci:

Perkembangan pengelolaan hutan rakyat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan

eksternal, yang kemudian menentukan kebijakan pemilik hutan rakyat melalui struktur

dan fungsi hutan rakyat. Sehingga unit manajemen dan perkembangan hutan rakyat

dapat dikaji dari unit pelaksanaan pekerjaan langsung di lapangan maupun pekerjaan

tidak langsung. Pengkajian ini didasarkan pada kriteria dan indikator sosial ekonomi

yang dapat digambarkan pula dalam kriteria dan indikator teknis (silvikultur). Kriteria dan

indikator yang dapat dirujuk menurut Hardjosoediro (1975) dijelaskan bahwa ukuran

pengaruh manusia terhadap lingkungannya antara lain adalah jumlah tenaga kerja,

perbandingan jumlah orang dengan luas lahan, pemilikan lahan, pola penggunaan

lahan, cara-cara dan alat-aalt pertanian, hasil dan industrinya, prasarana industri seperti

halnya intensitas jalan, pasaran dan harga hasil kerja, manajemen dan organisasinya.

Kondisi fisik hutan rakyat berbeda dengan hutan negara, untuk itu diperlukan

pendekatan yang berbeda dengan pendekatan yang dilakukan pada penataan hutan

pada hutan negara. Penataan hutan rakyat tidak dapat dilakukan berdasarkan

pendekatan fisik lahan karena fisik hutan rakyat tidak seperti hutan negara yang

memenuhi luasan yang kompak. Hutan rakyat secara fisik tersebar dalam luasan yang

kecil-kecil (berdasarkan luas pemilikan lahan), sehingga hutan rakyat bukan hamparan

lahan yang kompak (mengumpul).

Pembentukan unit manajemen hutan rakyat disusun melalui mekanisme yang

berkembang berdasarkan fakta di lapangan. Mekanisme penataan hutan rakyat

merupakan kebalikan dari mekanisme penataan hutan negara. Hutan negara dari luasan

yang besar dilakukan pembagian hutan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk

memudahkan pengelolaan, sedangkan penataan hutan rakyat dari luasan yang kecil-

kecil akan disatukan untuk penetapan unit kerja/unit manajemen yang dapat menjamin

kelestarian hasil. Salah satu alternatif pendekatan yang dapat dipakai adalah

pendekatan manusia sebagai individu pemilik hutan rakyat, dengan pertimbangan

sebagai berikut :

a) pengelolaan hutan rakyat bersifat individu, b) luas pemilikan hutan rakyat setiap individu relatif kecil dan letaknya menyebar (tidak

kompak), c) organisasi yang berkait dengan pengelolaan hutan rakyat (KT HR), tidak bersifat

fungsional dalam pengelolaan hutan rakyat, atau organisasi yang ada belum berfungsi secara optimal untuk mencapai tujuan pengelolaan,

d) status hutan rakyat yang merupakan lahan milik terikat oleh aturan dan tata tertib yang berkait dengan wewenang pemerintahan (dusun, desa, kecamatan dan kabupaten).

Dengan kodisi demikian pengorganisasian dibentuk berdasarkan letak administrasi

pemerintahan yang ada, hal ini dilakukan untuk efisiensi dalam hal pelaksanaan,

pengawasan dan evaluasi. Salah satu alternatif penataan hutan rakyat yang dapat

dimulai dengan pembentukan petak/anak petak, sebagai berikut :

a) Luas pemilikan hutan rakyat adalah unit terkecil dalam pengelolaan hutan rakyat. Dalam penataan hutan tanaman dapat dianalogkan dengan anak petak, dengan di dasari bahwa ada proses pengambilan kebijakan pengelolaan hutan yang spesifik pada level keluarga.

b) Blok adalah satuan hamparan yang biasa di kenal oleh masyarakat lokal dengan alasan spesifiknya lahan, nilai histories, asal usul komunitas pengelola, atau untuk memudahkan identifikasi. Blok bisa di analogkan dengan Petak yaitu bagian terkecil dari bagian hutan yang berfungsi sebagai wadah pelaksanaan tindakan manajemen langsung (penanaman, pemeliharaan, penjagaan, pemungutan hasil) di dalam kesatuannya. Petak pada hutan rakyat sebagai kesatuan administrasi dapat diperoleh dari penggabungan sejumlah luas pemilikan hutan rakyat.).

c) Dusun adalah sub wilayah administrasi desa, bisa menjadi cikal bakal Unit Managemen, suatu pengelolaan dengan orientasi yang telah disepakati dengan kaidah kelestarian sumber daya hutan.

Unit manajemen hutan rakyat lestari (UMHRL) diperlukan sebagai sarana untuk

mewujudkan kelestarian hutan rakyat. Untuk itu diperlukan adanya pengorganisasia

terhadap sistem pengelolaan yang bersifat individual (keluarga) menjadi pengelolaan

yang terorganisir (Komunal) tanpa menegasikan kepentingan individu terhadap sumber

daya hutan, demi mewujudkan tujuan dari pengelolaan yang di sepakati bersama.

Oreintasi pengelolaan menghasilkan bentuk kelas perusahaan misalnya (Kelas

perusahan hutan rakyat jati akan menghasilkan kayu untuk memenuhi kebutuhan bahan

baku kayu jati bagi industri perkayuan secara kontinyu) atau bentuk orentasi yang lain

seperti ekologi (tata air desa), budaya, sosial atau yang lain. Pengorganisasi dilakukan

baik pada organisasi pelaksana pengelolaan maupun kondisi fisik hutan rakyat

(kawasan).

Untuk itu pengorganisasi merupakan hal penting dalam fungsinya untuk menyusun

kerangka pembagian kerja, menentukan tata pembagian tugas dan tata hubungan kerja

sehingga merupakan suatu sistem tertentu, dimana seluruh tenaga kerja dapat bekerja

secara harmonis dan effisien. Tujuan dari sistem organisasi dalam pengelolaan hutan

rakyat ini secara keseluruhan dan pada tiap-tiap bagiannya adalah turut

menyumbangkan secara konkrit ke arah tercapainya tujuan/ orientasi perusahaan.


Pada sesi materi ini, Peserta kelompok tani hutan/ pemilik hutan hak dapat memahami

proses pendirian organisasi unit manajemen hutan rakyat di tingkat desa, Kelengkapan

dokumen yang berisi Distribusi kerja, kewenangan dan hubungan kerja di dalam

organisasi, Kelengkapan dokumen mengenai situasi pengelolaan hutan hak/rakyat –

aturan penanaman, pemeliharaan, penebangan lestari, Kelengkapan dokumen yang

menerangkan keabsahan hak kepemilikan lahan maupun hasil kayu rakyat yang

dihasilkan pada tingkat petani dan/atau pada tingkat organisasi unit manajemen hutan

rakyat serta Kelengkapan dan kesesuaian arsip dokumen kepemilikan lahan, dokumen

pengangkutan SKAU, dokumen ijin tebang, dan dokumen faktur/kuitansi penjualan kayu

pada tingkat petani dan kelengkapan penataan dokumentasinya pada tingkat organisasi

unit manajemen hutan rakyat.


Lampiran 5 P.6/VI-Set/2009 Peraturan Bidang Penataan Hasil Hutan (Permenhut No P.51/Menhut-II/2006) Contoh dokumen pendirian organisasi unit manajemen hutan rakyat Contoh dokumen yang berisi Distribusi kerja, kewenangan dan hubungan kerja di

dalam organisasi Contoh dokumen yang menerangkan keabsahan hak kepemilikan lahan, dokumen

pengangkutan SKAU, dokumen ijin tebang, dan dokumen faktur/kuitansi penjualan kayu pada tingkat petani






8. Simulasi dan Praktek Lapangan

Konsep Kunci:

Pada sesi materi ini, peserta latih akan melakukan praktek dan simulasi yang yang

ditujukan agar peserta kelompok tani hutan/ pemilik hutan hak terampil dalam

menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan dalam penilaian VLK. Simulasi dilakukan

dalam bentuk latihan dengan metode simulasi dalam bentuk permainan, studi kasus,

tugas individu dan tugas kelompok, sedangkan praktek lapangan dalam bentuk

kunjungan ke Unit Manajemen Hutan Rakyat yang telah mempunyai sistem PHBML atau

Hutan Rakayat yang telah mempersiapkan penerapan SVLK.

Dalam praktek tersebut peserta pelatihan dapat mengidentifikasi dokumen-dokumen

legal yang diperlukan dalam memenuhi persyaratan VLK bagi Hutan Hak seperti yang

diminta oleh standard. Peserta laihan membuat rekaman-rekaman atau catatan yang

diperlukan dan akan dicek oleh auditor VLK sesuai standard yang dipersyaratkan oleh

semua indikator yang terkait. Selanjutnya dapat melakukan kegiatan internal audit untuk

melihat kesiapan UM sebelum diaudit oleh LVLK. Dalam materi ini prinsip-prinsip dan

prosedur internal audit harus dapat dipahami oleh peserta tentunya dengan memahami

persyaratan internal audit seperti yang diatur dalam ISO 19011 ; 2002 atau SNI 19-

19011:2005 Pedoman audit sistem manajemen mutu dan lingkungan.


Materi akan disampaikan dalam bentuk praktek lapangan di lokasi industri hutan hak).

Kegiatan praktek didampingi oleh Fasilitator dengan waktu yang telah ditetapkan. Pada

kegiatan ini peserta harus mengetahui jenis-jenis dokumen dan rekaman atau catatan

yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan SVLK dan juga dapat melakukan kegiatan

internal audit sesuai dengan standard ISO 19011;2002 dan sesuai dengan standard

SVLK.


- ISO 19011:2002









Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 5


- Check list internal audit, daftar dokumen-dokumen yang akan dipersyarakat dalam

SVLK pada Hutan Hak, .dokumen-dokumen dan rekaman atau catatan yang ada di

UM (Hutan Hak) tempat praktek dan kegiatan pengelolaan Hutan Hak/Hutan Rakyat.


B. Sesi Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Untuk

Industri Pengolah Kayu yang berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat.

Tujuan Umum:


1. Memahami Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.

2. Memahami kerangka logika dan persyaratan SVLK

3. Memahami dan Mampu membuat konsep penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di

Industri Pengolah kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat

4. Memahami dan mampu melakukan penerapan sistem verifikasi Legalitas kayu di

Industri pengolah kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat dan memenuhi

persyaratan SVLK pada industri pengolah hasil hutan kayu.

Prakata

Sebagian besar industri pengolah kayu terutama di Pulau Jawa, saat ini menggunakan

bahan baku yang berasal dari kayu rakyat (hutan hak atau Hutan Rakyat). Terutama sejak

berkurangnya pasokan kayu dari hutan negara di luar jawa dari pemegang IUPHHK baik

hutan alam maupun hutan tanaman. Oleh karena itu posisi keberadaan dan eksistensi hutan

rakyat atau hutan hak sebagai pemasok bahan baku kayu ke industri di Pulau Jawa sangat

strategis.

Praktek peredaran dan distribusi kayu yang berasal dari hutan hak atau hutan rakyat saat ini

masih belum tertib administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu P.51/Menhut-

II/2006 tentang Surat Keterangan Asal-usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan dari

hutan hak, sehingga adanya Peraturan Menteri Kehutanan terkait dengan SVLK (Sistem

verifikasi Legalitas Kayu) dapat mendorong agar pelaku usaha, pemilik kayu rakyat atau

hutan hak yang memasok ke Industri Pengolahan kayu di Pulau Jawa dapat lebih tertib

administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut. Sementara bagi Industri

pengolah kayu yang berasal dari hutan hak atau hutan rakyat juga dapat mendorong dan

membantu kekurangan-kekurangan yang saat ini dialami dalam menerima atau membeli

kayu dari sumber hutan hak ini.

Beberapa industri yang menampung sumber kayu dari hutan hak/hutan rakyat kebanyakan

adalah industri kecil dan menengah yang juga memiliki permasalahan tersendiri dalam

memenuhi persyaratan SVLK ini terutama adalah pencatatan dan tertib administrasi dan

kelengkapan perijinan yang seharusnya ada. Selain itu tidak semua industri dapat

memahami persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Standar SVLK dan dapat

menerapkannya di industrinya sendiri.

Oleh karena itu perlu adanya pemberian pemahaman kepada pihak Industri kayu agar

industri yang menggunakan kayu dari sumber hutan hak dapat memenuhi persyaratan

dalam standard SVLK dan juga mendorong agar supplier kayu dari hutan hak bisa

mendukung dan memenuhi persyaratan SVLK pula.

Peserta wakil industri yang mengikuti pelatihan ini tentunya harus dapat memahami sistem

SVLK itu sendiri dan pengetahun tentang proses pada industri kayu. Oleh karena itu peran

dari peserta industri harus sebagai orang yang dapat melakukan transfer pengetahuan

tentang hal-hal yang terkait dengan standar SVLK dan pengetahuan terkait lain nya.

Guna berhasilnya penerapan sistem verifikasi legalitas kayu perlu dibuat pelatihan tentang

pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu untuk industri pengolah kayu

untuk membekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menerapkan sistem

verifikasi legalitas kayu sesuai dengan yang diatur dalam peraturan menteri kehutananan

Permenhut No. 38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja

Pengolahan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau

pada Hutan hak dan Perdirjen. No. P.06/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Kayu dan Perdirjen BPK No.

P.02/VI-BPPHH/2010.

Ditinjau dari tujuannya maka pelatihan ini akan mengenalkan tentang konsep SVLK dan

peraturan perundangan yang terkait lainnya untuk meningkatkan kemampuan individu

peserta untuk menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu.

Materi Pelatihan:


verifikasi legalitas kayu bagi Industri pengolah kayu yang bersumber dari hutan hak atau

hutan rakyat akan terdiri dari sesi-sesi sebagai berikut:


Konsep Kunci:



















TFL-PD 010/09 Rev. 1 (M).




























dan metaplano.


2. Pengenalan Sistem dan Standard VLK pada Industri pengolah dan pengguna

kayu rakyat (hutan hak)

Konsep Kunci:


















pelaporan, serta sistem pemantauan lingkungannya. Untuk VLK pada Industri kriteria

yang perlu dipenuhi adalah Unit usaha: (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir

produk olahan, memiliki izin yang sah, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran

bahan baku dan hasil olahannya, Pengangkutan dan perdagangan antar pulau, dan

Pengapalan hasil olahan kayu untuk eksport



belakang lahirnya kebijakan SVLK dan juga perihal sistem dan standard VLK yang

berlaku nagi Industri pengola kayu dan pengguna kayu rakyat terutama standar VLK

pada Lampiran 2.1 B , C, Lampiran 2.2, Lampiran 3.1 Perdirjen BPK Nomor. P. 02/VI-

BPPHH/2010. Selain itu peserta diberikan penjelasan perihal sistem VLK yang

mencakup, kelembagaan dalam SVLK, hubungan antara lembaga, Lembaga akreditasi

dan lembaga pemantau standard VLK serta memahami bagaimana proses dan tahapan


(fasilitator), begitu pula perihal pedoman penilaian VLK dan pemahaman standar VLK itu

sendiri oleh perserta atau fasilitator. Pada materi ini peserta atau fasilitator harus betul-

betul memahami sistem SVLK secara menyeluruh terutama terkait dengan persyaratan

VLK Industri dan persyaratan untuk hutan hak.



untuk persyaratan atau standar VLK untuk Industri (IUIPHHK dan IUI lanjutan) serta

untuk persyaratan atau standard bagi Hutan Hak.













dan metaplano.


3. Peraturan bidang penatausahaan hasil hutan (PUHH) di Industri Pengolah dan

pengguna kayu rakyat.

Konsep Kunci:


peraturan bidang penatausahaan hasil hutan baik diindustri pengolah maupun

penatausahaan hasil hutan untuk kayu yang berasal dari hutan hak atau hutan rakyat

(SKAU, SKSKB cap KR, nota, dll.). Dalam sesi ini peserta harus mengetahui jenis

dokumen-dokumen penatausahaan kayu yang harus dipenuhi dan harus ada di Industri

pengolah kayu dan kayu dari hutan hak dari proses, tahapan dan prosedurnya. Pada

sesi ini disampaikan pula contoh-contoh dokumen PUHH yang berlaku di industri dan

kayu dari hutan hak atau hutan rakyat. Peserta harus mengetahui dan memahami

contoh dokumen-dokumen kayu (PUHH) yang absah dalam hal tertib administrasi kayu

dan prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan dalam PUHH di industri.



peserta pelatihan dalam materi ini. Materi pendalaman pemahaman peraturan bidang

PUHH di industri dan hutan hak yang berlaku yaitu berdasarkan P.55/2006 dan

P.51/2006 berserta addedumnya.


- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan

Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang

berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007.

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan

Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009.



dan metaplano.


4. Aspek hukum/legalitas dalam industri pengolah dan pengguna kayu rakyat

Konsep Kunci:

Pada sesi materi ini, peserta latih akan menerima dan diberikan penjelasan terkait aspek

hukum/legalitas atau perijinan yang berlaku yang harus dimiliki oleh suatu industri

pengolah kayu (primer atau IUI lanjutan). seperti Akte pendirian perusahaan, SIUP,

NPWP, IUI, TDP, juga perijian dan kewajiban lainnya. Pada materi ini diharapkan para

peserta atau fasilitator mengatahui dan memahami dokumen-dokumen legal atau

perijinan apa saja yang seharusnya dipenuhi oleh perusahaan pengolah kayu.



peserta pelatihan dalam materi ini. Materi pendalaman pemahaman peraturan terkait

dengan legalitas atau perijinan suatu industri khususnya pengolah kayu baik Industri

primer maupun IUI lanjutannya.


- Peraturan terkait dengan pendirian Perseroan terbatas atau CV, dll.

- Peraturan tentang Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu

- Peraturan tentang Izin usaha industri

- Peraturan tentang SIUP dan TDP

- Peraturan tentang NPWP

- Peraturan terkait lainnya



dan metaplano.


5. Prosedur dan Protokol dalam Pelaksanaan Penilaian VLK pada unit pemegang izin Industri

Konsep Kunci:

Pelaksanaan verifikasi legalitas kayu dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

(LV-LK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai ISO/IEC

Guide 65, dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri. Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu yang melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu dan akan menerbitkan sertifikat

legalitas kayu organisasi yang memenuhi semua standar VLK.

Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahun dilakukan

penilikan (surveillance) dan penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu)

tahun setelah Sertifikat Legalitas Kayu diterbitkan, kecuali apabila dibutuhkan

berdasarkan masukan berbagai pihak atas biaya pemegang izin. Prosedur dan protocol

pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja


atau pada Hutan Hak.

Agar dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu tidak terdapat perbedaan pemahaman

diantara para pihak, maka telah disusun Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu sebagai acuan

Lembaga VLK dalam melakukan penilaian. Sebelum dilakukan verifikasi, Lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu diwajibkan untuk membuat pengumuman melalui media massa

dan web site Kementrian Kehutanan terkait dengan informasi pelaksanaan verifikasi dan

oraganisasi yang mengajukan proses sertifikasi.

Dalam SVLK dibentuk juga Lembaga Pemantau Independen yang merupakan lembaga

yang dapat menjalankan fungsi pengawasan/pemantauan yang berkaitan dengan

pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan sertifikat LK yang dibentuk dari

LSM di bidang kehutanan pada masing-masing wilayah.



dengan prosedur dan proses dalam pelaksanaan penilaian atau audit VLK yang

dilakukan pada pemegang Izin Usaha Industri Primer maupun industri lanjutan yang

mecakup dari tahap perencanaan, pelaksanaan audit, pengambilan keputusan dan

kegiatan pasca audit lainnya. Peserta dari industri diharapkan memahami persiapan

yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan VLK dan memahami seluruh

tahapan kegiatan yang dilakukan pada proses audit VLK. Selanjutnya industri

mengetahui tata waktu dalam setiap proses audit VLK dan tindakan-tindakan apa perlu

dilakukan pada setiap tahap tersebut dari sisi pemegang izin.


peserta pelatihan dalam materi ini. Materi pendalaman pemahaman terkait prosedur dan

proses pelaksanaan audit VLK pada pemegang izin indutri dari proses perencanaan

sampai dengan proses paska audit VLK.













dan metaplano.


6. Prinsip-prinsip ketelusuran perjalanan/pergerakan bahan baku pada Industri

pengguna kayu rakyat

Konsep Kunci:


dengan prinsip-prinsip dan sistem lacak balak dan alur perjalanan kayu pada pemegang

izin industri dan alur perjalanan kayu dari sumber bahan baku hutan hak sampai ke

industri. Prinsip-prinsip pada sistem lacak balak yang mencakup identifikasi atau

penandaan hasil hutan kayu dan dokumen kayu yang menyertainya dan keterlacakan

asal-usul hasil hutan kayu tersebut. Perserta juga harus memahami dokumen-dokumen

penatausahaan kayu yang harus ada untuk keperluan pemenuhan lacak balak di

industri.



peserta pelatihan dalam materi ini. Materi pendalaman pemahaman terkait dengan

sistem lacak balak yang sederhana yang harus dibangun diindustri pengolahan kayu

untuk keperluan pelacakan asal usul kayu dalam rangka audit VLK.












- Pedoman LEI 88 sistem sertifikasi lacak balak



dan metaplano.


7. Konsep pembinaan Industri pengolah dan pengguna kayu rakyat terhadap

pemasok, dan petani pemilik hutan hak

Konsep Kunci:


dengan konsep pembinaan bagi industri pengolah dan pengguna kayu rakyat terhadap

pemasok kayu dari hutan hak (hutan rakyat) dari pengepul dan pemilik hutan hak itu

sendiri. Pada materi ini diharapkan industri pengolah kayu dapat membangun pola

pembinaan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemasok bahan baku

kayu rakyat yang lebih berkelanjutan. Mengetahui bentuk-bentuk kerjasama yang bisa

dikembangkan antara industri dengan pemasok kayu rakyat (pemilik kayu dan

pengepulnya) dan juga bentuk-bentuk kelembagaan yang bisa dirancang untuk

kemitraan yang lebih baik terutama dalam rangka pemenuhan sistem verifikasi legalitas

kayu. Dalam materia ini dapat dicontohkan beberapa bentuk kelembagaan dan

kerjasama yang sudah ada dan berhasil dalam kemitraan antara industri dan pemasok

kayu rakyat yang saling menguntungkan. Koperasi adalah sebagai salah satu

kelembagaan yang sangat banyak digunakan dan paling sesuai untuk membangun

kelembagaan dan kerjasama yang bisa dilakukan.



peserta pelatihan dalam materi ini. Materi ini akan lebih banyak memberikan contoh-

contoh kelembagaan dan bentuk kerjasama yang memungkinkan dibangun antara

industri dengan pemasok kayu rakyat (pemilik hutan hak maupun pengepul) yang

bekelanjutan dalam rangka memenuhi standar VLK.


- Peraturan terkait pembentukan suatu koperasi

- Pedoman LEI Pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari

- Contoh-contoh kelembagaan kemitraan yang ada di Indonesia



dan metaplano.


8. Simulasi dan praktek penerapan VLK di Industri pengolah dan pengguna kayu

rakyat

Konsep Kunci:

Pada sesi materi ini, peserta latih akan melakukan praktek penerapan VLK diIndusrti

pengolah dan pengguna kayu rakyat dari hutan hak atau hutan rakyat. Dalam praktek

tersebut peserta pelatihan dapat mengidentifikasi dokumen-dokumen legal yang

diperlukan dalam memenuhi persyaratan VLK bagi industri primer maupun industri

lanjutan seperti yang diminta oleh standard. Selanjutnya dapat mempersiapkan

rekaman-rekaman atau catatan yang diperlukan dan akan dicek oleh auditor VLK sesuai

standard yang dipersyaratkan oleh semua indikator yang terkait. Selanjutnya dapat

melakukan kegiatan internal audit untuk melihat kesiapan industri sebelum diaudit oleh

LVLK. Dalam materi ini prinsip-prinsip dan prosedur internal audit harus dapat dipahami

oleh peserta tentunya dengan memahami persyaratan internal audit seperti yang diatur

dalam ISO 19011 ; 2002 atau SNI 19-19011:2005 Pedoman audit sistem manajemen

mutu dan lingkungan.


Materi akan disampaikan dalam bentuk praktek lapangan di lokasi industri dan lokasi

hutan hak (bila diperlukan dan memungkinkan). Kegiatan praktek didampingi oleh

trainer dengan waktu yang telah ditetapkan. Pada kegiatan ini peserta harus

mengetahui jenis-jenis dokumen dan rekaman atau catatan yang diperlukan untuk

memenuhi persyaratan SVLK dan juga dapat melakukan kegiatan internal audit sesuai

dengan standard ISO 19011;2002 dan sesuai dengan standard SVLK.


- ISO 19011:2002











- Check list internal audit, daftar dokumen-dokumen yang akan dipersyarakat dalam

SVLK industri, .dokumen-dokumen dan rekaman atau catatan yang ada di industri

tempat prektek dan kegiatan atau proses industri itu sendiri.


C. Sesi Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Untuk

Pemerintah (Pusat, Daerah dan sektor-sektor), dan Fasilitator /Pendamping.

Tujuan Umum:


1. Memahami Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. 2. Memahami kerangka logika dan persyaratan SVLK 3. Mampu membuat konsep fasilitasi untuk penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di

Hutan Hak 4. Mampu melakukan fasilitasi untuk penerapan sistem verifikasi Legalitas kayu di Hutan

Hak.

Prakata

Banyak pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem verifikasi legalitas kayu untuk

hutan hak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, industri, pemasok kayu

dan petani pemilik hutan hak itu sendiri. Tidak mudah untuk mengenalkan sebuah sistem

baru kepada pihak-pihak tersebut tanpa sebuah proses fasilitasi yang kuat. Oleh karena itu

peran fasilitator sebagai orang yang akan melakukan transfer pengetahuan sangat penting

dan harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang terkait dengan

standar SVLK dan pengetahuan terkait lain nya. Fasilitator akan bertugas memberikan

fasilitasi dan pendampingan kepada para pihak dalam rantai pasok kayu dari hutan hak

kepada industri pengolahnya.

Guna berhasilnya penerapan sistem verifikasi legalitas kayu perlu dibuat pelatihan tentang

pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu untuk Pemerintah(Pusat, Daerah

dan sektor-sektor terkait lainnya), dan Fasilitator/Pendamping untuk membekali dengan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu

sesuai dengan yang diatur dalam peraturan menteri kehutananan Permenhut No.

38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengolahan Hutan

Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau pada Hutan hak dan

Perdirjen. No. P.06/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Kayu.

Ditinjau dari tujuannya maka tentu pelatihan ini akan mengenalkan tentang konsep SVLK

dan peraturan perundangan yang terkait lainnya untuk meningkatkan kemampuan individu

peserta untuk menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu.

Materi Pelatihan:


verifikasi legalitas kayu bagi Pemerintah Daerah dan Fasilitator pendamping akan terdiri dari

sesi-sesi sebagai berikut:

1. Bina Suasana dan Kecerdasan Spriritual

Konsep Kunci:

Merupakan kegiatan pemanasan dalam proses belajar yang merupakan pemecah situasi

kebekuan fikiran atau fisik peserta. Hal ini dimaksudkan untuk membangun suasana

belajar yang dinamis, penuh semangat, dan antusiasme. Dalam kegiatan ini perlu

diciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serius tapi santai. Dapat dibuat sebuah

permainan guna menciptakan suasana belajar dari pasif ke aktif, dari kaku menjadi

gerak(akrab), dan dari jenuh menjadi riang(segar).

Bina suasana pelatihan atau dikenal dengan Ice breaking adalah jurus utama melawan

kebosanan. Games-games singkat sangat membantu kita untuk membuat peserta

nyaman di pelatihan. Siapkan ice breaking dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada ice

breaking untuk membuat peserta saling mengenal,ada ice breaking yang bertujuan

menyegarkan badan,dan ada ice breaking yang dapat disesuaikan dengan content

pelatihan,sehingga memperkuat pesan yang didapat di pelatihan.Buku-buku seperti ini

sangat mudah anda dapatkan di Toko buku-toko buku.

Dengan demikian diharapkan peserta dapat memiliki semangat dan motivasi untuk

berlatih dan bekerjasama. Dalam bekeja selain semangat dan motivasi, manusia harus

memiliki 3 modal yaitu modal materil/fisik, modal sosial, dan modal spiritual. Modal fisik

(physical capital) berupa keterampilan atau pengetahuan, modal sosial (social capital)

yaitu rasa kebersamaan serta keterikatan emosi, dan modal spiritual (spiritual capital)

yaitu kemampuan mengenal diri sebagai hamba Tuhan.

Untuk mengelola ketiga modal tadi, diperlukan tiga jenis kecerdasan. Fungsi IQ adalah

“What I think” (apa yang saya pikirkan) untuk mengelola kekayaan fisik atau materi;

fungsi EQ adalah “What I feel” (apa yang saya rasakan) untuk mengelola kekayaan

sosial; dan fungsi SQ adalah “Who am I” (siapa saya) untuk mengelola kekayaan

spiritual. Agar dapat melahirkan manusia yang memiliki motivasi total, maka tidak cukup

hanya dengan mengasah potensi kecerdasan intelektual (IQ), namun perlu dipertajam

potensi emosi (EQ) dan juga dilandasi potensi spiritual (SQ).

Berlandasan pada kecerdasan spiritual ini para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

SVLK termasuk fasilitator/pendamping dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan

lebih profesional dan termotivasi oleh sebuah alasan spiritual bagi insitusi tempatnya

bekerja sehingga akan meningkatkan produktivitas dan loyalitas pekerja bukan pada

kepentingan pribadi.


Materi akan disampaikan dalam bentuk perkenalan/Ice Breaking, partisipasi dan

kerjasama, permainan, energizing, pemaparan harapan dan kekhawatiran, mempelajari

dasar-dasar ESQ/ISQ dan IQ yang dilakukan dengan metode permainan, ceramah dan

diskusi.


- Buku-buku tentang Teknik dan metoda fasilitasi, - Buku-buku tentang mencerdaskan spriritual.


- Presentasi dengan power point, materi untuk dibaca, whiteboard, alat-alat permainan dan metaplano.



Konsep Kunci:



















TFL-PD 010/09 Rev. 1 (M).




























dan metaplano.


3. Peraturan bidang penatausahaan hasil hutan (PUHH) di Industri Pengolah dan


Konsep Kunci:


























dan metaplano.


4. Pemetaan dan sasaran sosialisasi dalam Sistem VLK kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rantai pasok kayu rakyat.

Konsep Kunci:

Implementasi kebijakan peningkatan tata kelola kehutanan dan pemberantasan ilegal

loging serta perdagangan hasil hutan ilegal melalui penerapan Sistem Verifikasi

Legalitas Kayu (SVLK) memerlukan kesiapan kapasitas para pihak yang akan terlibat

secara langsung maupun tidak langsung. Para pihak yang terlibat secara langsung

dalam hal ini yaitu unit manajemen atau para pemilik hutan hak, para pihak yang

berperan dalam melakukan pergerakan hasil kayu dan industri kecil, menangah dan

besar sebagai pihak yang mengolah hasil hutan yang akan diverifikasi. Sedangkan para

pihak yang terlibat secara tidak langsung sebagai bagian dari sistem pendukungnya

diantaranya fasilitator, yang akan bertugas memberikan fasilitasi dan pendampingan

kepada unit manajemen maupun unit industri pengolahan, trainer yang bertugas

memberikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas. Selain itu terdapat beberapa pihak

yang juga dikategorikan sebagai yang berkepentingan dalam penerapan SVLK yaitu;

Pemerintah Desa (Kepala Desa/Lurah) yang mengeluarkan Surat Keterangan

Kepemilikan/Asal Kayu untuk mengajukan Surat Ijin Tebang ke Dinas Kehutanan.

Dibeberapa daerah seperti di Kabupaten Ciamis Kepala Desa/Lurah telah ditetapkan

sebagai penerbit SKAU , Dinas Kehutanan Kabupaten/UPTD (Petugas Penguji LHP)

berperan dalam pemberian Surat Ijin Tebang, Pengetokan dan pengesahan LHP,

Asosiasi/LSM (ASMINDO, Forum Komunikasi Hutan Rakyat), tidak berperan secara

langsung dalam proses suplai bahan baku kayu rakyat, tetapi lebih banyak peda peran

mendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan Hutan Rakyat.

Secara umum para pihak (stakeholders) yang terlibat baik secara langsung maupun

tidak langsung dalam suplai bahan baku kayu rakyat ke industri terdiri dari Petani

Pemilik Kayu , Supplier/Pengepul Kayu , Instansi Terkait, Industri.

Berdasarkan hasil survey, terdapat pola rantai niaga (suplai chain) hutan rakyat

(HR/HTR) yaitu

- Pola empat rangkaian atau alur yang terdiri dari produsen primer (petani hutan

rakyat), anggota pengepul, pengepul dan konsumen akhir (industri pengolahan kayu)

- Pola tiga rangkaian atau alur yang terdiri dari produsen primer (petani hutan rakyat),

pengepul dan konsumen akhir (industri pengolahan kayu).

Program peningaktan kapasitas para pihak seyogyanya dilakukan dengan berbasis

kompetensi sehingga didapatkan hasil yang dapat dipercaya. Hal ini sangat penting

mengingat cakupan wilayah pelaksanaan secara nasional yang luas dan melibatkan

banyak pihak, - sangat penting untuk dapat dioparsikan oleh para pihak di daerah- serta

perlunya memberikan jaminan kepastian keputusan yang sama bila dilakukan oleh siapa

pun dan dimanapun. Jaminan kepastian kualitas pemahaman yang sama akan

meningkatakan kepercayaan dan keberterimaan SVLK yang pada akhirnya diharapkan

meningkatkan pencapaian tujuan kebijakan pelaksanaan SVLK yaitu peningkatan tata

kelola kehutanan dan pemberantasan ilegal loging serta perdagangan hasil hutan yang

ilagal.


Materi akan disampaikan dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana

melakukan analisa Isu yang terkait dengan kebutuhan SVLK, melakukan analisa para

pihak yang terkait dalam pelaksanaan SVLK dari hutan hak sampai industri

kecil/menerngah pengolah kayu yang berasal dari hutan hak. Serta melakukan analisa

kekuatan dan kelemahan di lapangan (Force Field) terkait dengan pelaksanaan SVLK di

sepanjang rantai pasokan kayu dari hutan hak.


- Laporan Sosialisasi P. 38 dan P.6


Ceramah, diskusi,Laptop, Powerpoint display, white board, flipchart


5. Peraturan dan perundangan yang terkait dengan peredaran hasil hutan hak

Konsep Kunci:


























dan metaplano.


3. Pengenalan Sistem dan Standard VLK pada Industri pengolah dan pengguna

kayu rakyat (hutan hak)

Konsep Kunci:


















pelaporan, serta sistem pemantauan lingkungannya. Untuk VLK pada Industri kriteria

yang perlu dipenuhi adalah Unit usaha: (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir

produk olahan, memiliki izin yang sah, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran

bahan baku dan hasil olahannya, Pengangkutan dan perdagangan antar pulau, dan

Pengapalan hasil olahan kayu untuk eksport



belakang lahirnya kebijakan SVLK dan juga perihal sistem dan standard VLK yang

berlaku nagi Industri pengola kayu dan pengguna kayu rakyat terutama standar VLK

pada Lampiran 2.1 B , C, Lampiran 2.2, Lampiran 3.1 Perdirjen BPK Nomor. P. 02/VI-

BPPHH/2010. Selain itu peserta diberikan penjelasan perihal sistem VLK yang

mencakup, kelembagaan dalam SVLK, hubungan antara lembaga, Lembaga akreditasi

dan lembaga pemantau standard VLK serta memahami bagaimana proses dan tahapan


(fasilitator), begitu pula perihal pedoman penilaian VLK dan pemahaman standar VLK itu

sendiri oleh perserta atau fasilitator. Pada materi ini peserta atau fasilitator harus betul-

betul memahami sistem SVLK secara menyeluruh terutama terkait dengan persyaratan

VLK Industri dan persyaratan untuk hutan hak.



untuk persyaratan atau standar VLK untuk Industri (IUIPHHK dan IUI lanjutan) serta

untuk persyaratan atau standard bagi Hutan Hak.













dan metaplano.


4. Prinsip-prinsip fasilitasi kelompok dan langkah dasar fasilitasi kelompok

Konsep Kunci:

Konsep fasilitasi dan fasilitator adalah setua umur suku-suku bangsa, yang menuliskan

adanya peran seperti ini di jaman kuno. Minat saat ini terhadap fasilitasi sebenarnya

kembali ke akar kita dan mengangkat kembali nilai-nilai dan proses-proses kuno.

Filsafat, cara pikir dan ketrampilan fasilitasi sangat mirip dengan pendekatan-

pendekatan yang digunakan Buddha dan orang-orang lain yang terlibat dalam gerakan

anti-kekerasan selamaberabad-abad.

Pengelolaan hutan yang efektif menuntut pengertian akan pelajaran berikut ini:

- Salah satu dari faktor terpenting keberhasilan pengelolan hutan terletak pada kemauan baik dan kemampuan pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya.

- Apabila orang tidak berpartisipasi dalam mencari solusi atas masalah mereka sendiri dan tidak menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan, pelaksanaannya paling-paling akan setengah hati, mungkin disalah artikan, dan kemungkinan besar justru akan gagal.

Dengan menciptakan lingkungan yang aman dimana para pemangku kepentingan dapat: - Mengindentifikasi dan memecahkan masalah - Mencari pemecahan atas konflik mereka sendiri - Membuat keputusan kolektif - Merencanakan bersama - Cepat melihat apa yang salah (trouble shoot) - Mengelola diri mereka sendiri - Fasilitasi memungkinkan proses partisipatif, kelompok-kelompok dan rapat-rapat

menjadi lebih produktif.

Konteks fasilitasi selama program pendampingan Kehutanan Masyarakat/Hutan Hak.

Fasilitasi diperlukan pada beberapa tingkat dalam pengembangan kehutanan

masyarakat, yang meliputi pemberian dukungan kepada proses partisipatif yang

kompleks dan berjangka panjang yang melibatkan kelompok pemangku kepentingan

yang beragam sampai memfasilitasi satu kali pertemuan saja dengan kelompok kecil.

1) Memfasilitasi kelompok dalam rapat 2) Memfasilitasi lingkungan sehingga memungkinkan diambilnya pembuatan keputusan

secara partisipatif 3) Memfasilitasi proses yang berjangka panjang yang melibatkan kelompok pemangku

kepentingan yang beragam Konteks fasilitasi dalam program pendampingan Hutan Hak ini adalah lingkaran dalam;

fasilitasi kelompok, dan proses-proses kelompok dalam rapat-rapat.

Apa arti fasilitasi? Fasilitasi dapat dirumuskan dalam beberapa cara. Misalnya fasilitasi

dapat berarti: bersifat memungkinkan atau membuat mudah atau membantu orang agar

dapat memberdayakan diri mereka sendiri atau hanya hadir disana, mendengarkan dan

menjawab kebutuhan orang-orang, atau memberikan dukungan kepada orang,

kelompok dan organisasi selama proses partisipasi.

Karena fokus program pendampingan ini adalah menfasilitasi kelompok dan rapat, kita

akan menggunakan definisi "Fasilitasi adalah proses sadar untuk membantu sebuah

kelompok sehingga dapat berhasil melaksanakan tugas mereka sambil tetap menjaga

eksistensi kelompok itu".

Dasar-dasar Fasilitasi

Dasar-dasar dalam melakukan fasilitasi kelompok meliputi:

1. Partisipatif. Berpartisipasi secara aktif dalam belajar, bukan pasif. 2. Dialami. Pembelajaran yang paling efektif adalah melalui berbagi pengalaman;

pembelajar saling belajar dari satu sama lain, dan seringkali pelatihpun belajar dari pembelajar.

3. Reflektif. Pembelajaran yang maksimal dari pengalaman tertentu terjadi ketika seseorang menyediakan waktu untuk melakukan refleksi, menarik kesimpulan, dan membentuk prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam pengalaman pengalaman serupa di masa mendatang.

4. Memenuhi kebutuhan langsung. Motivasi untuk belajar paling tinggi jika memenuhi kebutuhan langsung si pembelajar.

5. Untuk diri sendiri. Orang dewasa bisa ikut bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri karena mengenal kebutuhannya sendiri.

6. Menghargai. Mereka yang belajar Saling menghargai dan percaya antara pelatih dan pembelajar akan mendukung proses pembelajaran.

7. Memberikan umpan balik. Pembelajaran yang efektif membutuhkan umpan balik yang sifatnya memperbaiki sambil mendukung.

8. Menciptakan suasana aman. Seorang yang bahagia dan tenang akan lebih mudah belajar daripada orang yang takut, malu, gelisah, atau marah.

9. Terjadi dalam lingkungan yang nyaman. Orang yang kelaparan, lelah, dingin, sakit atau secara fisik tidak nyaman tidak bisa efektif belajar secara maximal.

Menjadi seorang fasilitator memang tak mudah. Banyak orang beranggapan,bahwa

fasilitator dan trainer hanya semata-mata membutuhkan kemampuan berbicara yang

baik. Ada beberapa hal yang ditemui,yang mungkin saja bisa menjadi masukan yang

baik bagi anda para fasilitator.

1. Kenali partisipan dengan baik. Ini adalah hal paling dasar. Saat mengetahui siapa lawan bicara, harus menggunakan bahasa yang cocok dengan mereka, mengetahui pokok isu yang harus ditekankan,dan bahkan bisa menyesuaikan materi pembahasana dengan mereka.

2. Pecahkan suasana!. Tidak semua orang memiliki selera hunor yang tinggi.Memang,tak semua orang bisa humoris. Namun, banyak penelitian yang membuktikan bahwa fasilitator,mc,ataupun moderator yang humoris pasti akan lebih disukai.So,tingkatkan selera humor anda. Banyak baca buku-buku humor,dan selalu siapkan diri Anda dengan tebak-tebakan yang menarik!

3. Ice breaking is a must. Ini adalah jurus utama melawan kebosanan. Games-games singkat sangat membantu kita untuk membuat peserta nyaman di pelatihan. Siapkan ice breaking dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada ice breaking untuk membuat peserta saling mengenal,ada ice breaking yang bertujuan menyegarkan badan,dan ada ice breaking yang dapat disesuaikan dengan content pelatihan,sehingga memperkuat pesan yang didapat di pelatihan.Buku-buku seperti ini sangat mudah anda dapatkan di Toko buku-toko buku.

4. Fasilitasi. Seperti namanya,fasilitator berfungsi untuk memfasilitasi, bukannya bicara terus dari awal hingga akhir pelatihan. Menjadi seorang fasilitator,berarti kita membantu mereka untuk sampai pada pesan yang diinginkan,namun semua pesan tersebut sudah ada di dalam pendampingan. Apakah melalui video,modul ataupun hand-outs yang diberikan. Hindari metode one way communication,dimana satu orang terus menerus bicara. Sebaliknya, ijinkan peserta untuk berbicara,saling beradu pendapat dengan yang lain,dan arahkan.Bahkan terus ajak peserta yang pemalu,atau yang tak suka bicara untuk mau menyatakan pendapat di pelatihan anda. Jangan pernah merasa lelah!

1. Latih suara anda. Profesi fasilitator tak ubahnya seperti penyanyi,mc,dan lain-lain yang bertumpu pada suara.Namun,bukan suara yang biasa-biasa saja. Acapkali seorang fasilitator atau trainer harus banyak minum,agar tidak serak dan lainnya.Sebenarnya masalah utama adalah,jika anda menggunakan suara leher maka dijamin,suara anda hanya akan bertahan 30 menit. Nah,buat Anda yang tidak suka pakai mike,ataupun karena mike susah didapatkan di tempat pelatihan anda,latihlah diri anda untuk menggunakan suara perut. Suara perut atau diagfragma menghasilkan suara yang BESAR,TAHAN LAMA dan nyaman di telinga.Cobalah!

2. Pantau peserta anda. Penting bagi fasilitator untuk mengetahui kondisi peserta.Bukanlah hal yang jelek jika disela-sela makan siang,atau saat istirahat anda menghampiri peserta dan bertanya pendapat mereka tentang pelatihan anda. Hal ini mengantisipasi jika ada peserta yang mengalami sesuatu (hambatan pribadi) ataupun jika ada hal yang harus diperbaiki dari pelatihan Anda.

3. Menarilah!!. Bahasa tubuh amat mendukung bahasa verbal.Sangat penting bagi fasilitator untuk menjaga perhatian peserta,agar mereka tidak bosan ataupun mengantuk. Latihlah diri anda untuk lebih atraktif dan mendekatkan diri dengan peserta. Jangan melulu berdiri di depan,sesekali masuk ke dalam barisan,berbicara ditengah-tengah ataupun di barisan belakang. Peserta pun harus memutar kepalanya untuk melihat Anda. Nyatakan perhatian anda pada partisipan yang sedang berbicara dengan anggukan kepala dan ataupun sorot mata yang mantap.Gerakan tubuh anda untuk menggambarkan ucapan anda.Bahkan kalau bisa,campurkan dengan gerakan-gerakan lucu yang mengundang tawa.

4. Gunakan metode-metode aktif. Perbanyak kegiatan yang membutuhkan mereka menulis di metaplan,maju ke depan dan menempel atau menulis sesuatu di white board. Gunakan metode analisa kasus dalam kelompok-kelompok kecil, role play,dan aktivitas lainnya.Jown Townsed menuliskan,minimal 30% dari metode pelatihan sebaiknya adalah metode aktif.

5. Evaluasi. Tentunya anda tak asing dengan istilah ini.Evaluasi adalah cara paling efektif bagi kita para fasilitator untuk mengetahui keberhasilan pelatihan ataupun mengenaik kita sendiri.Upayakan untuk selalu memberikan kertas evaluasi bagi peserta untuk diisi sehingga ini akan menjadi masukan buat kita mengenai pelatihan ataupun kita sendiri.Jangan ragu-ragu untuk meminta penilaian peserta mengenai kemampuan kita memfasilitasi.Malahan jika memungkinkan berikan pre test di awal pelatihan dan juga post test di akhir pelatihan untuk mengetahui apakah ekspektasi mereka diawal pelatihan terpenuhi.

6. SENYUM!!. Berikan senyuman terbaik untuk peserta anda.Selalu,kapan saja.Ini adalah cara ampuh untuk menghadapi mereka yang senangmenguji kesabaran fasilitator dan cara ampuh untuk untuk mengtasi keletihan kita sendiri.

Apa itu Fasilitator? Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam

memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat

memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator bukanlah seseorang

yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasihat atau pendapat.

Fasilitator harus menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan.

Tugas dan Wewenang Fasilitator

a. Menata acara belajar, menyiapkan materi, dan penyajian materi sesuai dengan bidangnya.

b. Menata situasi proses belajar. c. Mengintensifkan kerjasama dan komunikasi antar anggota kelompok. d. Mengarahkan acara belajar dan menilai bahan belajar sesuai dengan modul. e. Mengadakan bimbingan pada diskusi kelompok, memberikan umpan balik/feedback

kepada anggota kelompok. f. Apabila dalam diskusi terdapat pembicaraan yang keluar jalur, Fasilitator juga

bertugas sebagai mediator/penengah untuk mengembalikan topic pembicaraan ke jalur yang benar.

g. Merumuskan kegiatan2 dan hasil2 kegiatan peserta. h. Mengadakan evaluasi terhadap peserta dan proses pelatihan.

Tanggung Jawab Fasilitator

Tim Fasilitator bertanggung jawab agar persiapan dan kegiatan proses pembelajaran

berhasil sesuai dengan tujuan pelatihan.

Kemampuan Seorang Fasilitator meliputi:

1. Berkomunikasi dengan baik Fasilitator harus mendengarkan pendapat setiap anggota kelompok, menyimpulkan pendapat mereka, menggali keterangan lebih lanjut dan membuat suasana akrab dengan peserta diskusi kelompok.

2. Menghormati sesama anggota kelompok Fasilitator harus menghargai sikap, pendapat dan perasaan dari setiap anggota kelompok.

3. Berpengetahuan. Fasilitator harus mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap setiap persoalan yang akan dibahas. Ia harus memiliki minat yang besar terhadap berbagai persoalan yang ada.

4. Memiliki Sifat Terbuka. Fasilitator harus dapat menerima pendapat atau sikap yang mungkin kurang sesuai yang disampaikan oleh anggota kelompok. Fasilitator harus menanggapi hal tersebut di atas dengan sikap terbuka, sambil tertawa atau bergurau.

Teknik Fasilitator

Dalam melaksanakan tugas sebagai Fasilitator baik dalam menyampaikan materi

pelatihan, memberikan bimbingan atau diskusi, terdapat teknik-teknik, sbb:

Pencairan Suasana. Maksud pencairan suasana adalah agar suasana diskusi kelompok

menjadi tenang, nyaman, santai dan tidak beku/tegang. Maka Fasilitator harus

memperlihatkan raut wajah yang ramah, banyak senyum serta dalam memberikan

contoh atau celetukan yang lucu tetap dalam suasana terkendali. Waktu untuk pencairan

suasana cukup maksimal 10 menit, dan hal ini dilakukan pada saat pertemuan pertama.

Ceramah

Ceramah adalah menyampaikan materi kepada anggota kelompok agar pesan dan

kesan yang benar dapat dipahami oleh peserta. Untuk memudahkan digunakan alat

Bantu seperti buku, flipchart, white board, dll. Waktu yang diperlukan untuk ceramah

disesuaikan dengan banyaknya materi yang akan dibahas.

Diskusi.

Diskusi adalah pendalaman materi yang dilakukan secara komunikasi 2 arah, sehingga

akan memberikan arti lebih mendalam bagi anggota kelompok. Fasilitator bertindak

sebagai penegnah dan memberikan kesempatan berbicara pada semua anggota

kelompok, agar anggota juga merasa lebih dihargai pengetahuan atau pendapatnya.

Permainan.

Permainan kuis. adalah cara mudah bagi kelompok untuk mengulang atau mengingat

kembali materi yang telah disampaikan agar kita yakin bahwa isi dari materi telah dapat

dimengerti sepenuhnya oleh peserta kelompok. Contoh dari kuis adalah penggunaan

kartu2 yang berisi pernyataan dengan jawaban mudah yaitu Ya atau Tidak, atau Benar

atau Salah. Beberapa pernyataan sengaja dibuat salah, sehingga jawaban yang benar

harus diterangkan oleh peserta kelompok. Sedangkan bagi beberapa pernyataan yang

benar, fasilitator hanya bertugas untuk menegaskan kebenaran pernyataan tersebut.

Bermain Peran. Permainan peran adalah cara yang sangat efektif untuk belajar bersikap

secara benar bagi peserta dan sangat membantu peserta kelompok apabila mereka

menemukan masalah yang nyata di kemudian hari. Untuk permainan ini dapat dibuat

kartu2 cerita, kasus atau dialog yang dibuat untuk permainan individual maupun

kelompok.

Membangun Komunikasi:

Jangan memakai bahasa yang terlalu resmi. Untuk mencairkan suasana, sesekali boleh

menggunakan istilah2 yang berkembang di kalangan muda, seperti bahasa “gaul” atau

jargon2 yang popular di televise atau di daerah anda. Jangan menggurui. Ajaklah

mereka berdiskusi mengenai keadaan dan masalah yang sedang dihadapi dengan

menghormati sudut pandang mereka.


Materi akan disampaikan dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana

memberikan pemahaman mengenai pola berfikir para pihak, efektifitas para pihak dalm

kolaborasi, perumusan misi fasilitasi dasar dan fasilitasi substansi, nilai-nilai fasilitasi,

pola fikir fasilitasi, pola fikir fasilitator yang tidak menghakimi, orientasi kesepahaman

para pihak, pentingnya pendekatan.

Selain itu juga akan diberikan pengenalan dan pengendalian preferensi dari fasilitator,

pengenalan preferensi para pihak yang dilayani, mekanisme perencanaan, pelaksanaan

umpan balik pada program fasilitas, pengkayaan teknik fasilitasi, pengawalan ”transfer of

ideas” fasilitasi.


Dasar-dasar fasilitasi kelompok


- Presentasi. Diskusi terarah, diskusi kelompok . - Alat paparan, flipchart, kartu metaplan, spidol. - Ceramah, diskusi,Laptop, Powerpoint display, white board, flipchart


5. Strategi dan Rencana pendampingan dalam fasilitasi VLK pada hutan hak.

Konsep Kunci:

Perencanaan fasilitasi tidak hanya memberdayakan fasilitator/pemdamping untuk

memulai kegiatan pendampingan SVLK pada hutan hak. Tetapi menempatkan setiap

orang dalam arah yang tapat dan sama guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Strategi untuk membuat kegiatan pendampingan yang benar dan dengan cara yang

benar ini diawali dengan suatu perencanaan fasilitasi. Perencanaan fasilitasi terdiri dari

integrasi mekanisme pemberian pendampingan, pembuatan program kerja dan

manajemen proses pelaksanaan program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan unit

atau organisasi yang akan didampingi. Perencanaan kegiatan pendampingan atau

fasilitasi ditransformasikan kepada sasaran-sasaran pencapaian program yang

ditetapkan dan merupakan bagain dari seluruh tujuan pencapaian

pendampingan/fasilitasi dengan mempertimbangkan kebutuhan unit yang akan

didampingi. Peran para pemangku kepentingan ditransforasikan ke dalam sasaran-

sasaran untuk kelompok-kelompok kerja dan individu pendukung lainnya. Sehingga

tercipta kejelasan penugasan fasilitasi dan ruang-lingkupnya, pengenalan terhadap

situasi klien dalam kerangka SVLK DAN SERTIFIKASI PHBML, perkenalan efektif

kepada pihak yang bakal dilayani. Dengan demikian makan terciptalah:

Pemahaman dan peserta mampu mengenali aktor-aktor kunci pada pendampingan

SVLK DAN SERTIFIKASI PHBML, mengidentifikasi preferensi awal para pihak, dan

memperoleh keberterimaan para pihak untuk program pendampingan SVLK DAN

SERTIFIKASI PHBML

Perancangan tahapan-tahapan aktivitas untuk pembentukan atau penguatan organisasi

Peserta mampu mengidentifikasi isu dan akar masalah penerapan SVLK DAN

SERTIFIKASI PHBML pada pihak-pihak yang dilayani, serta kapasitas yang ada untuk

penerapan SVLK DAN SERTIFIKASI

Peserta mampu :menjelaskan ketentuan penerapan VLK DAN SERTIFIKASI PHBML

pada pemegang izin dan menentukan panduan VLK DAN SERTIFIKASI PHBML yang

digunakan. Menjelaskan keterkaitan pelaksanaan penilaian VLK DAN SERTIFIKASI

PHBML pada bagan kelembagaan pelaksanaan VLK DAN SERTIFIKASI PHBML.

Menjelaskan protokol/prosedur penilaian VLK DAN SERTIFIKASI PHBML pada

pemegang .Menjelaskan ketentuan ISO

Dengan membuat strategi dan perencanaan fasilitasi yang baik maka dapat tercipta:

kesepahaman mengenai kesenjangan situasi saat awal pendampingan untuk pencapaian VLK DAN SERTIFIKASI PHBML

kesepahaman dengan pihak yang dilayani mengenai tujuan, lingkup dan hasil yang diharapkan dari proses pendampingan

Identifikasi tahapan pendampingan sesuai dengan situasi pengelolaan hutan hak/IKM dan preferensi pihak yang dilayani

Identifikasi strategi pendampingan pada setiap tahapan

Identifikasii narasumber yang tepat

Identifikasi kebutuhan logisitik dan sarana selama pendampingan

Menyusun jadwal pendampingan


Materi akan disampaikan dengan memberikan penjelasan tentang penugasan fasilitasi

dan ruang lingkupnya pengenalan terhadap situasi klien dalam kerangka SVLK

perkenalan efektif kepada pihak yang bakal dilayani serta Manajemen kelembagaan,

pengorganisasian masyarakat

Konfirmasi pemahaman mengenai SVLK DAN SERTIFIKASI PHBML, kapasitas

kelembagaan, determinan kapasitas kepemimpinan lokal, determinan kapasitas individu

anggota kelompok/pihak.

Penerapan VLK DAN SERTIFIKASI PHBML pada pemegang izin atau pada hutan hak

(pelaku terkait bagan kelembagaan pelaksanaan VLK DAN SERTIFIKASI PHBML,

Keterkaitan Standard dan Pedoman Verifikasi dan komponen-komponen penyusunnya

pada Panduan VLK DAN SERTIFIKASI PHBML yang diberlakukan pada Pemegang

Izin atau Pemilik Hutan Hak, Protokol/Prosedur Pelaksanaan Penilaian VLK DAN

SERTIFIKASI PHBML).

Pengenalan proses bisnis/ rangkaian kegiatan pengelolaan hasil hutan yang dilakukan

pada pemegang ijin atau pemilik hutan hak.

- Pengenalan proses bisnis/ rangkaian kegiatan pengelolaan hasil hutan yang dilakukan pada pemegang ijin atau pemilik hutan hak.

- Teknik mengidentifikasi kondisi awal unit manajemen berkaitan dengan perencanaan penyiapan SVLK DAN SERTIFIKASI PHBML pada kelompok sasaran.

- Metode dan teknik pemetaan kelompok-kelompok stakeholders (sasaran para pihak).

Penyusunan rencana pendampingan penerapan SVLK DAN SERTIFIKASI PHBML

yang menyangkut:

Perumusankesepahaman mengenai kesenjangan penerapan SVLK DAN SERTIFIKASI PHBML

Perumusan tujuan, lingkup dan hasil yang diharapkan dari program pendampingan

Perumusan tahapan pendampingan

Penetapan strategi pendampingan pada setiap tahapan

Identifikasi narasumebr selama proses pendampingan

Identifikasi kebutuhan logistik dan sarana pendampingan

Penjadwalan pendampingan

Mekanisme monitoring pendampingan


Kasus Fasilitasi Awal SVLK


Diskusi terfokus, role play flipchart, kartu multiplan, spidol, peraga roleplay


6. Teknik presentasi dan moderasi dalam forum yang menyangkut SVLK

Konsep Kunci:

Teknik (penyajian) presentasi dan media interaktif adalah cara seseorang menyajikan

penjelasan terhadap data, uraian proses, maupun pembelajaran, baik disajikan di muka

audience dengan bantuan alat peraga berupa slide show, program aplikasi yang

menyajikan informasi interaktif yang dapat diakses secara personal, maupun presentasi

dalam bentuk cetakan yang dibagikan kepada semua penerima informasi. Menyajikan

presentasi secara elektronik dapat digunakan dengan berbagai macam sarana, misalnya

dengan media Animasi 3D (3D Max, Maya, dan sebagainya), dengan media Video

Movie (Pinnacle/ Ulead/Premiere), Animasi 2 dimensi (Flash/Director), maupun media

interaktif menggunakan Authorware. Yang paling sederhana dari semuanya itu adalah

menggunakan Slide Show yang dibuat dengan Microsoft PowerPoint. Dengan

PowerPoint pun Anda dapat menganimasikan teks, menyisipkan foto, video, animasi,

serta suara. Presentasi mungkin bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, terutama

untuk para pemula atau yang belum mempunyai pengalaman presentasi. Ada beberapa

tips untuk mengetahui bagaimana cara presentasi yang baik dan benar, yaitu:

1. Melakukan persiapan.

Antara lain, bahan presentasi, bahan yang akan dibagikan (jika ada), peralatan seperti

laptop atau infocus dan mempersiapkan mental. Jika semua kondisinya baik dan aman

maka bisa membuat kita akan lebih percaya diri.

2. Materi presentasi.

Bedakan antara materi yang akan dipresentasikan dengan proposal yang akan

diberikan, karena pada saat presentasi kita menjelaskan point-point nya saja dan tidak

perlu secara keseluruhan untuk dibahas karena akan menghabiskan waktu dan

membuat audience merasa bosan.

3. Pada saat presentasi.

Usahakan datang lebih awal dr waktu yang ditentukan, jangan terlambat!. Gunakan waktu seefisien mungkin.

Gunakan pakaian yang sopan tentunya Kenali audiens atau peserta yang hadir, sehingga kita bisa lebih akrab dengan

menyebut namanya dan tahu jabatannya. Bagi pandangan ke kita ke semua audiens dan perbanyak komposisi pandangan kita

kepada orang yang paling berpengaruh atau pengambil keputusan, seperti CEO atau salah satu pimpinan dari yang hadir.

Sebisa mungkin untuk tidak membicarakan hal yang tidak penting dan yang audiens tidak mau dengar

Berbicaralah dengan lugas dan sopan Atur intonasi suara kita, jangan kebesaran dan juga jangan kekecilan. Jangan banyak bergerak, karena akan mengganggu konsentrasi peserta. Munculkan beberapa joke untuk mencairkan suasana yang kaku atau membosankan

tapi jangan berlebihan.

4. Anggap saja audiens tidak mengerti mengenai materi yang akan disampaikan,jadi

bersikaplah dengan mengundang simpati dan rasa kagum para audiens karena

pengetahuan kita, tapi hindari kesan menggurui.

5. Pada saat tanya jawab, catat pertanyaan dan jawablah dengan lugas.

Keberhasilan dari sebuah presentasi adalah kita mengerti betul tentang isi yang akan

dipresentasikan sehingga pada saat menjelaskan tidak terbata-bata atau kebingungan

sendiri. Untuk itu fahami betul isinya dan lakukan persiapan yang matang, karena tujuan

dari presentasi adalah untuk membuat para audiens mengerti dan memahami serta

tertarik dari isi presentasi yang ditawarkan.

Teknik moderasi dalam forum:

Moderasi berasal dari kata MODERAT; artinya tidak memihak kepada pihak manapun.

Kata “moderator” sering kali dipakai untuk peranan seseorang dalam satu forum p

ertemuan, di mana orang itu menjalankan peranannya sebagai pengendali

proses/jalannya pertemuan itu. Dengan peranan yang sama, masih ada istilah lain yang

sering dipakai, yaitu fasilitator.

Seorang moderator Harus Mampu menjadi katalisator untuk merangsang terjadinya

proses diskusi yang partisipatif. Menghimpun dan menghargai pendapat peserta.

Sebagai juru penengah (moderat) . Mempertimbangkan berbagai pendapat untuk

memperoleh konklusi dalam perumusannya . Fungsi dan Tugas Seorang Moderator

Menumbuhkan partisipasi semua peserta pertemuan untuk secara aktif memberikan

perannya dalam pertemuan itu. Mengakomodasikan semua pendapat peserta

pertemuan. Dengan cara yang “bijaksana” menggunakan partisipasi peserta untuk

mengolah topik-topik yang dibahas sehingga pertemuan itu mencapai satu kesepakatan.

Menemukan titik simpul dari topik-topik yang dibahas dalam forum. Dengan teknik-teknik

yang bijaksana titik - titik simpul itu dilemparkan ke dalam forum, sehingga kesepakatan

yang dicapai tidak terasa oleh peserta sebagai keputusan moderator, melainkan sebagai

keputusan forum.

Yang Perlu Diperhatikan dalam Moderasi

o Hindari posisi yang membelakangi peserta.

o Usahakan berada pada posisi di mana bisa melihat semua peserta. o Menguasai topik yang dibicarakan/dibahas. o Tidak bersikap menggurui . o Menjelaskan pada orang lain tentang satu topik/masalah dengan cepat. o Memilih metode/cara yang tepat untuk mengambil keputusan/mencapai

kesepakatan forum. o Mampu menyimpulkan dengan cepat semua pendapat yang ada. o Cepat memahami pendapat orang lain. o Tanggap dan konsekuen. o Mampu mengendalikan situasi. o Menguasai keadaan/situasi o Mampu untuk memandu dalam pemecahan suatu masalah. o Jadwal Musrenbang harus cocok dan sesuai dengan kondisi dan situasi peserta. o Tidak memaksa kehendak. o Mampu mengambil keputusan untuk mengatasi keadaan yang “kritis” dalam

proses discusi yang dilakukan peserta. o Bersuara cukup lantang. o Memakai pakaian rapi dan sopan. o Bersikap tenang dan luwes.

Metode dan Teknik Moderasi

Curah Pendapat ( Brainstorming ) ,Yaitu memberikan kesempatan kepada semua

peserta untuk menyampaikan pendapat, tanggapan atau usulannya, dengan cara

menuliskan pendapat itu pada sepotong kertas yang kemudian ditempelkan di forum

atau dengan cara lisan. Cara tertulis lebih efisien dan efektif waktu. Meskipun di

antara peserta ada yang malu-malu menyampaikan pendapatnya, namun dia

tetap/terpaksa menuliskan pendapatnya di potongan kertas tersebut. Di samping itu,

secara visual pendapat-pendapat yang diberikan akan langsung dikelompokkan dan

terdokumentasi. Diskusi antar Peserta. Dalam membahas satu topik, sesuai dengan

perannya, seorang moderator tidak harus menanggapi atau menjawab pendapat atau

pertanyaan peserta. Seorang moderator hanya menyalurkan pendapat yang dibahas

untuk dapat dibahas/ditanggapai oleh peserta yang lain. Sesekali moderator dapat

juga ikut urun rembug, namun hal ini harus hati-hati karena bisa saja hal itu ikut

mempengaruhi pengambilan keputusan/kesepakatan forum. Kelompok Kerja Untuk

kondisi di mana ada 2-3 topik yang harus dibahas sekaligus, moderator dapat

membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kerja sesuai dengan jumlah topik yang

dibahas. Dalam hal seperti ini, moderator tidak lagi berperan langsung dalam forum,

tapi peran itu dapat digantikan oleh salah seorang peserta di setiap kelompok untuk

menjadi moderator kelompok. Namun demikian, moderator dapat mendampingi

moderator-moderator kelompok untuk mengontrol jalannya diskusi dan konteks topik

yang dibahas. Menentukan salah satu peserta sebagai moderator . Pada sessi

tertentu di mana peserta tidak memerlukan penjelasan, akan tetapi hanya membahas

satu topik, moderator dapat menunjuk salah satu peserta untuk bertindak sebagai

moderator. Hal seperti ini sebenarnya dapat digilirkan pada setiap peserta, tergantung

pada keadaan seperti disebutkan di atas.


Materi akan disampaikan dengan memberikan :

- Metode dan teknik presentasi pada konteks dan isu utama penerapan SVLK pada pemegang izin atau pemilik hutan hak.

- Metode dan teknik komunikasi dan moderasi (memandu brainstorming menjaga keseimbangan diskusi, menjaga fokus diskusi)


- Teknik Presentasi Efektif - Teknik Komunikasi Masyarakat - Teknik dan Metode Moderasi


- Presentasi, diskusi terarah, praktek presentasi dan moderasi. - LCD, laptop, handycamp, flipchart, kartu metaplan, spidol, papan tulis.


7. Teknik Pendampingan Lapangan

Konsep Kunci:

Dalam memfasilitasi sebuah kelompok masyarakat, seorang pendamping harus

mengunakan teknik pendampingan yang dapat diterima oleh kelompok tersebut, oleh

karena itu penguasaan prinsip-prinsip teknik pendampingan merupakan syarat mutlak

yang harus diketahui, agar kelompok masyarakat yang didampingi menjadi mandiri,

hal-hal yang harus di miliki oleh seorang pendamping yaitu:

1. Kemampuan beradaptasi: Mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi yang

dihadapi agar masih dapat berfungsi sebagai pendamping/fasilitator dengan efektif.

2. Kemampuan dalam memahami dinamika dan realitas sosial yang dihadapi kelompok

masyarakat yang didampingi: Memahami struktur kemiskinan, serta ketergantungan

dan keterikatan proses sosial pada tingkat makro dan mikro.

3. Memiliki komitmen terhadap masyarakat bawah: Pendamping/fasilitator percaya

harus berpihak kepada orang dalam posisi lemah sebagai pendamping/fasilitator

dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk orang miskin dan perempuan.

4. Mengusasai teknik melakukan assessment secara partisipatif: Mampu melakukan

penilaian-penilaian secara partisipatif dengan menggunakan teknik seperti teknik

yang digunakan dalam sistem PRA (Participatory Rural Appraisal)

5. Menguasai metodologi: Dapat menerapkan pendekatan andragogi, menggunakan

metode dan teknik pendampingan/pendampingan/fasilitasi, serta membuat berbagai

media untuk mendukung proses pendampingan/pendampingan/fasilitasi.

6. Terampil mendesain pendampingan/pendampingan/fasilitasi: Membuat rencana

penggunaan teknik pendampingan/pendampingan/fasilitasi berdasarkan

pengetahuan banyak metode pendampingan/pendampingan/fasilitasi serta analisis

kebutuhan situasi yang dihadapi.

7. Mendorong partisipasi: Dapat memberi penjelasan kepada seluruh lapisan

masyarakat agar mereka mau ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilakukan,

berdasarkan kesadaran sendiri.

8. Komunikatif: Mampu menerapkan dengan efektif cara mendengar aktif, cara

menggunakan pertanyaan, dan cara menciptakan komunikasi multi arah.

9. Menjalin hubungan baik: Mampu menjaga hubungan baik dengan berbagai jenis

stakeholders yang terlibat dalam kegiatan – berarti dapat menerapkan human

relations dengan baik.

10. Memiliki kemampuan dalam membuka akses: Dapat menetapkan jalur komunikasi

dengan seluruh sumber informasi yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat yang

didampingi, misalnya membuat akses kepada pihak pemilik sumber daya dan orang

spesialis yang tahu peluang-peluang ekonomi.

11. Menciptakan keterbukaan dan menguasai media publik: Mampu menerangkan

manfaat dari keterbukaan agar masyarakat siap menerapkan pola transparansi

dalam kegiatannya. Mampu menggunakan berbagai jenis media publik untuk

mendukung keterbukaan.

12. Menguasai teknik pemberian umpan balik: Mampu memberi umpan balik (feedback)

kepada pelaku maupun masyarakat umum yang dapat diterima dengan baik dan

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerjanya.

13. Kemampuan untuk melakukan kaderisasi: Mampu mendorong masyarakat untuk

menerima kebutuhan kader-kader, memilih kader yang berpotensi baik, dan

merencanaan kegiatan peningkatan keterampilan kader dengan kombinasi

pembimbingan dan pelatihan.

14. Kemampuan menumbuhkan toleransi: Mampu mengubah kebiasaan pada

masyarakat (bila perlu) agar dapat menerima perbedaan-perbedaan dalam

masyarakat, termasuk perbedaan pada karakteristik individu, kepercayaan, dan

pendapat.

15. Kemampuan dalam menangani ketegangan dan konflik: Menguasai pendekatan

yang dapat diterapkan pada situasi yang tegang dan penuh konflik, agar masyarakat

dapat berdialog dalam rangka menurunkan derajat ketegangan dan konflik.


Materi disampaikan dengan memberikan penjelasan tentang:

- Prinsip-prinsip dalam menyusun kebutuhan program pelatihan dan pengembangan sesi pelatihan , Prinsip-prinsip dalam mengorganisir kegiatan pelatihan dan/atau melatih kelompok kecil,

- Metoda teknik Pendampingan/pembimbingan/coaching dalam menyiapkan dokumen-dokumen audit,

- Metoda dan teknik pendampingan kelembagaan. - Metode Penyusunan laporan hasil fasilitasi pendampingan penerapan VLK untuk

pemilik hutan hak/KM.

- Teknik Merapihkan cacatan singkat aspirasi para pihak. - Teknik Menyusun prioritas isu. - Metode Menuliskan pembelajaran untuk fasilitasi berikutnya


- Teori dasar-dasar fasilitasi - Peta rumah fasilitasi yang menggambarkan pemetaan sikap dasar, keahlian,

komunikasi, keterampilan, dan sikap fasilitator, dalam menggali, mengelola, dan mengarahkan nilai-nilai partisipasi kelompok dalam menemukan peluang solusi pemecahan masalah dan konsesus kelompok.


- Presentasi, diskusi terarah, praktek presentasi dan moderasi.

- LCD, laptop, handycamp, flipchart, kartu metaplan, spidol, papan tulis.


8. Teknik Penyusunan pelaporan hasil presentasi

Konsep Kunci:

Hakikat pelaporan yaitu merupakan suatu kegiatan penyampaian atau penyajian fakta-

fakta dan pemikiran hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ciri effektifitas sebuah

pelaporan adalah: a. Obyekitifitas ; b. Kelengkapan; c. Kejelasan; d. Singkat; e. Padat

f. Berorientasi pada pembaca.

Hal pertama yang harus diketahui oleh penyusun laporan adalah untuk apa laporan

disusun dan kepada siapa laporan akan disampaikan. Berdasarkan tujuan dan sasaran

laporan di atas, maka isi dan bahasa yang digunakan pun akan disajikan sedemikian

rupa agar pembaca memahami maksud laporan tersebut dengan baik. Oleh karena itu,

penyusun laporan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

a. Apa maksud dan tujuan laporan tersebut b. Informasi apa yang akan ditekankan c. Apa yang ingin diketahui oleh pembaca d. Sikap apa yang akan dikembangkan oleh pembaca e. Tindakan apa yang diharapkan dari pembaca f. Bagaimana sajian laporan dalam bentuk yang konkrit? g. Desain laporan yang mana yang akan digunakan? Pertanyaan-pertanyaan di atas

bukan untuk dijawab secara lisan, tapi diimplementasikan dalam bentuk sikap, pemikiran, dan tindakan.

Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan bahan dan informasi

b. Menyusun kerangka laporan c. Merancang cara penyajiannya d. Memilih bahasa yang akan digunakan e. Menepati waktu penyusunan laporan

Sistematika pelaporan : Laporan hasil kegiatan merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban kegiatan yang dituangkan dalam bahasa tulis. Secara garis besar

kerangka laporan mencakup tiga bagian utama, yakni bagian pendahuluan (atau bagian

pengantar), bagian isi, dan bagian penunjang.

A. Bagian Pendahuluan, terdiri atas : Halaman judul; lembaran persetujuan; kata pengantar; daftar isi; daftar table; daftar gambar dan lampiran; serta abstrak atau ringkasan.

B. Bagian Isi, umumnya terdiri dari beberapa bab yaitu : Bab I. Permasalahan atau Pendahuluan

Bab II. Kajian Teori atau Pembahasan Kepustakaan

Bab III. Metodologi atau Uraian Metode dan Prosedur Pengkajian

Bab IV. Hasil-hasil dan Diskusi Hasil Kajian

Bab V. Kesimpulan dan Saran-saran

C. Bagian Penunjang, biasanya terdiri atas: 1. Daftar Pustaka 2. Lampiran-lampiran yang diperlukan untuk menunjang isi laporan.

Lingkup Materi Pelatihan

Materi disampaikan dengan memberikan penjelasan tentang bagaimana teknik membuat

laporan hasil fasilitasi.

Referensi yang digunakan

Effective Reporting

Peralatan dan Materi

Presentasi, diskusi terarah, praktek presentasi dan moderasi. LCD, laptop, handycamp,

flipchart, kartu metaplan, spidol, papan tulis.


9.Teknik pemantauan/kaji ulang hasil fasilitasi.

Konsep Kunci:

Kaji ulang hasil fasilitasi merupakan kegiatan yang dilakukan setalah pekerjaan fasilitasi

telah diselesaikan. Kaji ulang hasil fasilitasi menjadi faktor faktor yang sangat penting

mengingat keberhasilan pekerjaan fasilitasi sangat tergantung pada kemampuan

fasilitator untuk meyakinkan para pembaca atas masalah-masalah yang dihadapi pada

saat melaksanakan kegiatan fasilitasi, hal ini perlu dievaluasi dan dilaporkan untuk dapat

dicarikan perbaikan ke depan. Fasilitator dituntut untuk dapat menjelaskan seluruh

tahapan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, kelemahan dan kelebihan yang ada

dari penggunaan metoda fasilitasi yang telah digunakan dalam mengkaji ulang hsil

fasilitasi guna mendukung suatu pemahaman, kesimpulan atau analisa tertentu. Selain

itu, keberhasilan auditor fasilitator dalam melakukan fasilitasinya sangat tergantung dari

kemampuan fasilitator dalam merangkum keseluruhan informasi. Untuk itu, penting bagi

fasilitator untuk dapat menguasai dengan baik teknik- teknik evaluasi hasil fasilitasi dan

penulisan laporan yang efektif. Agar dapat membuat rumusan rekomendasi perbaikan

untuk kegiatan fasilitasi berikutnya dan bagaimana menindaklanjuti hasil evaluasi terkait

dengan fasilitasi yang sudah dilakukan.

Hal-hal yang harus ada dalam kegiatan kaji ulang hasil fasilitator yaitu:

Fasilitator mampu memetakan capaian indikator proses dan output baik secara kualitatif

maupun kuantitatif progress pendampingan yang sudah dilakukan.

- Peserta Menyadari kondisi capaian dampingan terhadap indikator standar PAKET

dan PLPBK

- Peserta memahami hal-hal yang sudah baik dalam pendampingan dan hal – hal

yang harus diperbaiki ke depan

- Peserta punya strategi terbaik untuk mencapai Indikator standar PAKET dan PLPBK


Materi disampaikan dengan memberikan penjelasan tentang

- Prinsip-prinsip dalam memantau komitmen kelompok/para pihak - Metode dan teknik evaluasi - Keterampilan fasilitasi melalui pelaksanaan simulasi penyiapan SVLK pada

kelompok. - Prinsip-prinsip dalam menindaklanjuti hasil evaluasi terkait simulasi fasilitasi yang

dilakukan. - Teknik perumusan rekomendasi dan pembelajaran fasilitasi pendampingan VLK


- Contoh pedoman pelaksanaan evaluasi keterampilan fasilitasi terkait evaluasi hasil-hasil fasilitasi SVLK.

- Contoh analisa hasil-hasil evaluasi keterampilan fasilitasi. - Pengertian dan prinsip rekomendasi pembelajaran


Metode: Ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi, latihan/praktek.

- Alat & bahan Peraga: - Modul,kasus, - LCD/infocus, - Papan tulis/flipchart, - spidol, - kerta plano, - metaplan, - handycam, - dvd player, - TV Waktu Pelatihan: 2 jam pelajaran

10. Simulasi kegiatan Fasilitasi

Konsep Kunci:

Pada sesi materi ini, peserta latih akan melakukan praktek melakukan fasilitasi

pendampingan kelompok masyarakat pemilik hutan hak atau hutan rakyat. Dalam

praktek tersebut peserta pelatihan dapat melakukan simulasi fasilitasi sejak tahap

pembuatan stategi dan Rencana pendampingan dalam fasilitasi VLK pada hutan hak,

melakukan presentasi dan moderasi sesuai dengan teknik presentasi dan moderasi

dalam forum yang menyangkut SVLK. Serta simulasi penyusunan laporan hasil

presentasi dan fasilitasi.


Simulasi yang diberikan mencakup kegiatan yang dilakukan peserta dalam:

- Mengakses data dan informasi latar belakang para pihak. - Menyusun matriks karakter para pihak. - Menggambar force field. - Penyusunan format rencana. - Pengisian format rencana - Pendokumentasian rencana - Menyiapkan dan menyajikan presentasi - Latihan moderasi


- Stakeholder Analysis - Formatted planning. - System tools planning


- Kertas plano,

- Index cards warna-warni, - ’white spidol, white board


LAMPIRAN I

AGENDA PELATIHAN

1. Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu untuk Hutan

hak

Waktu Materi

Hari Pertama

08.00-08.30 Registrasi

08.30-09.15 Ice Breaking

09.15-09.30 Coffee Break

09.30-12.00 Kebijakan PHPL dan SVLK dalam konteks perdagangan hasil hutan

12.00-13.00 Istirahat

13.00-15.15 Pengenalan Sistem dan standard VLK pada Hutan Hak.


15.30-17.00 Prosedur dan protocol dalam pelaksaan penilaan VLK untuk pemegang hutan hak

Hari Kedua

08.30-09.30 Pengenalan Kelembagaan dalam pengelolaan hutan hak


10.15-11.00 (Lanjutan) Pengenalan Kelembagaan dalam pengelolaan hutan hak

11.00-12.00 Manajemen Kelembagaan untuk penyiapan VLK pengelolaan modal usaha pada hutan hak


13.00-14.30 (Lanjutan) Manajemen Kelembagaan untuk penyiapan VLK pengelolaan modal usaha pada hutan hak

14.30-15.15 Penataan pengeloaan informasi mengenai pengelolaan hutan hak/rakyat dan pemanenan kayu


15.30-17.00 (Lanjutan) Penataan pengeloaan informasi mengenai pengelolaan hutan hak/rakyat dan pemanenan kayu

Hari Ke Tiga

08.30-12.00 Simulasi dan Praktek VLK di Hutan Hak


13.00-14.30 Penyusunan Laporan Simulasi

14.30-17.00 Presentasi Hasil Simulasi

2. Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Untuk Industri

Pengolah Kayu dari Hutan Hak

Waktu Materi

Hari Pertama


08.30-09.15 Ice Breaking




13.00-15.15 Pengenalan sistem dan standard VLK pada industri pengolah dan pengguna

kayu rakyat


15.30-17.00 Peraturan bidang penatausahaan hasil hutan di Industri Pengolah dan


Hari Kedua

08.30-09.30 Aspek hukum/legalitas dalam industri pengolah dan pengguna kayu rakyat


10.15-12.00 Prosedur dan Protokol dalam Pelaksanaan Penilaian VLK pada unit

pemegang izin.


13.00-13.45 (Lanjutan) Prosedur dan Protokol dalam Pelaksanaan Penilaian VLK pada unit

pemegang izin.

13.45-15.15 Prinsip-prinsip ketelusuran perjalanan/pergerakan bahan baku pada Industri



15.30-17.00 Konsep pembinaan Industri pengolah dan pengguna kayu rakyat terhadap

pemasok, dan petani pemilik hutan hak

Hari Ke Tiga

08.30-12.00 Simulasi dan praktek penerapan VLK di Industri Pengolah dan pengguna kayu

rakyat




15.30-17.00 Presentasi Hasil Simulasi

3. Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Untuk

Pemerintah (Pusat, Daerah dan sektor-sektor), dan Fasilitator /Pendamping

Waktu Materi

Hari Pertama


08.30-10.00 Bina suasana dan kecerdasan spiritual




13.00-14.30 Pemetaan dan sasaran sosialisasi dalam Sistem VLK kepada pihak-pihak

yang berkepentingan dalam rantai pasok kayu rakyat.


15.15-17.00 Peraturan dan perundangan yang terkait dengan peredaran hasil hutan

hak

Hari Kedua

08.30-09.30 Pengenalan Sistem dan Standard VLK pada Industri pengolah dan

pengguna kayu rakyat (hutan hak)


10.15-12.00 Pengenalan Sistem dan Standard VLK pada Industri pengolah dan

pengguna kayu rakyat (hutan hak)


13.00-15.15 Peraturan dan perundangan yang terkait dengan legalitas perusahaan


15.30-17.00 Studi Kasus dan Diskusi

Hari Ke Tiga

08.30-09.30 Prinsip-prinsip fasilitasi kelompok dan langkah dasar fasilitasi kelompok


10.15-12.00 Strategi dan Rencana pendampingan dalam fasilitasi VLK pada hutan

hak.


13.00-14.30 Teknik presentasi dan moderasi dalam forum yang menyangkut SVLK

14.30-15.15 Simulasi


15.30-16.15 Teknik Pendampingan Lapangan

16.15-17.45 (Lanjutan) Teknik Pendampingan Lapangan

Hari ke Empat

08.30-08.45 Teknik Penyusunan pelaporan hasil presentasi



10.15-11.00 Teknik pemantauan/kaji ulang hasil fasilitasi



13.00-13.45 Lanjutan (Simulasi)



15.30-17.00 Presentasi Laporan Simulasi

LAMPIRAN II

KURIKULUM & SILABUS PELATIHAN

KURIKULUM DAN SILABUS PELATIHAN

1. Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Untuk Hutan Hak.

No. Topik Indikator keberhasilan Pokok Bahasan Sumber Pustaka JPL Metode / Alat

Peraga dan Bahan

1 Kebijakan PHPL dan

SVLK dalam konteks

perdagangan hasil

hutan

Peserta kelompok tani

hutan/petani hutan hak

memahami kebijakan

pengelolaan hutan produksi

lestasi dan verifikasi legalitas

kayu dalam perdagangan hasil

hutan yang berasal dari hutan

hak

Kebijakan Pemerintah terkait dengan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sistem Verifikasi Legalitas kayu

Pengertian Hutan Hak Sistem Perdagangan

Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak

P 38/Menhut-II/2009 P.6/VI/SET/2009 Referensi terkait

dengan PHPL Peraturan Bidang

Penataan Hasil Hutan (Permenhut No P.51/Menhut-II/2006)

Referensi terkait dengan Peredaran dan perdagangan kayu Rakyat

2 Metode :

Presentasi/Ceramah

Menggambar Simpul

Perdagangan kayu

rakyat

Menggambar bentuk

Hutan Hak

Diskusi Kelompok

Alat dan Bahan :

Kertas Label/stiker,

Metaplan/Post it,

Spidol warna warni,

Kertas plano, Papan

plano, White Board,

LCD, Laptop,

Gambar Hutan Hak

2. Pengenalan Sistem

dan standard VLK pada

Hutan Hak.

Peserta kelompok tani

hutan/petani hutan hak mampu

menggambarkan situasi

penerapan sistem verifikasi

legalitas kayu pada hutan hak

Latar belakang penerapan SVLK pada hutan hak

Prinsip VLK pada hutan hak/Hutan Rakyat

Standar dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu dari Hutan Hak

Transformasi Lampiran 5 P.6/VI-Set/2009 (Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier VLK pada hutan hak)

Peraturan tentang

Standar dan Pedoman

Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas

Kayu pada Pemegangn

Izin atau pada Hutan

Hak

P 38/Menhut-II/2009 Peraturan Jenderal

Bina produksi Kehutanan Nomor P.6/VI/SET/2009

Lampiran 5 P.6/VI-Set/2009

3 Metode :

Presentasi/Ceramah

Menggambar

Mekanisme SVLK

Diskusi Kelompok

Alat dan Bahan :

Kertas Label/stiker,

Metaplan/Post it,

Spidol warna warni,

Kertas plano, Papan

plano, White Board,

LCD, Laptop

3. Prosedur dan protocol

dalam pelaksaan

penilaan VLK untuk

pemegang hutan hak

Peserta kelompok tani hutan/

pemilik hutan hak memahami

prosedur/ protokol penilaian

VLK yang akan diperankan oleh

auditor LV-LK.

Komponen kelembagaan pada VLK

P 02/2010 terkait tahapan-tahapan pelaksanaan penilaian VLK

Penyiapan kelompok tani hutan/pemilik hutan hak di dalam menanggapi tahapan VLK

Peraturan P 02/2010 Referensi terkait

gambaran pengalaman kelompok tani dalam persiapan penerapan VLK

2 Metode:

Presentasi/Ceramah

Peragaan (tahapan-

tahapan kegiatan

penilaian VLK oleh

auditor LV-LK).

Simulasi kasus

Alat dan Bahan

Peraga:

Kertas label/striker,

Metaplan/Post-it,

Spidol Warna- Warni,

Kertas Plano, Papan

Plano, White Board,

LCD, Laptop.

4. Pengenalan

Kelembagaan dalam

pengelolaan hutan hak



syarat minimum kelembagaan

untuk SVLK

Pembentukan organisasi pengelolaan hutan hak/rakyat

Distribusi kerja, kewenangan dan hubungan kerja di dalam organisasi

Persyaratan kualifikasi SDM di dalam pengelolaan hutan hak/rakyat

Referensi terkait Kelembagaan Hutan Rakyat

Referensi terkait Informasi tentang Kelompok tani yang sudah terbentuk di P Jawa

3 Metode:

Presentasi/Ceramah

Diskusi

Ilustrasi gambar

pembentukan

kelompok hutan hak

Alat dan Bahan

Peraga:


Metaplan/Post-it,


Kertas Plano, Papan

Plano, White Board,

LCD, Laptop.

4. Manajemen

Kelembagaan untuk

penyiapan VLK

pengelolaan modal

usaha pada hutan hak.



bentuk kelembagaan dalam

hutan hak serta bagaimana

mendapatkan modal usaha

Bentuk Kelembagaan pada pengelolaan hutan hak (Kelompok Tani/Koperasi)

Manajemen Kelembagaan Hutan Rakyat dalam lingkup

Referensi terkait Kelembagaan Hutan Rakyat

Contoh kelembagaan Hutan Rakyat

Contoh sistem

3 Metode:

Presentasi/Ceramah

Diskusi

penerapan SVLK Mekanisme pengajuan

modal usaha hutan hak (melalui pemerintah atau perbankan)

Mekanisme pengelolaan modal usaha pada kelembagaan Hutan rakyat

pengelolaan modal usaha di Hutan Rakyat

Contoh proposal pengajuan modal usaha untuk Hutan Rakyat

Alat dan Bahan

Peraga:


Metaplan/Post-it,


Kertas Plano, Papan

Plano, White Board,

LCD, Laptop.

5. Penataan pengeloaan

informasi mengenai

pengelolaan hutan

hak/rakyat dan

pemanenan kayu

Peserta kelompok pemilik hutan

hak memahami pentingnya

penataan kelengkapan

dokumentasi/arsip dokumen

pada tingkat individu petani

hutan dan/atau organisasi unit

manajemen hutan rakyat.

Kelengkapan dokumen yang menerangkan pendirian organisasi unit manajemen hutan rakyat di tingkat desa.

Kelengkapan dokumen yang berisi Distribusi kerja, kewenangan dan hubungan kerja di dalam organisasi

Kelengkapan dokumen mengenai situasi pengelolaan hutan hak/rakyat – aturan penanaman, pemeliharaan, penebangan lestari

Kelengkapan dokumen yang menerangkan keabsahan hak kepemilikan lahan maupun hasil kayu rakyat yang dihasilkan pada tingkat petani dan/atau pada tingkat organisasi unit

Lampiran 5 P.6/VI-Set/2009

Peraturan Bidang Penataan Hasil Hutan (Permenhut No P.51/Menhut-II/2006)

Contoh dokumen pendirian organisasi unit manajemen hutan rakyat

Contoh dokumen yang berisi Distribusi kerja, kewenangan dan hubungan kerja di dalam organisasi

Contoh dokumen yang menerangkan keabsahan hak kepemilikan lahan, dokumen pengangkutan SKAU, dokumen ijin tebang, dan dokumen faktur/kuitansi

3 Metode:

Praktek penyiapan

informasi

(kelengkapan

penelusuran

keabsahan

kepemilikan kayu

rakyat pada rantai

perdagangan hasil-

hasil kayu rakyat).

Kerja kelompok

Alat dan Bahan

Peraga:


Metaplan/Post-it,


Kertas Plano, Papan

manajemen hutan rakyat.

Kelengkapan dan kesesuaian arsip dokumen kepemilikan lahan, dokumen pengangkutan SKAU, dokumen ijin tebang, dan dokumen faktur/kuitansi penjualan kayu pada tingkat petani dan kelengkapan penataan dokumentasinya pada tingkat organisasi unit manajemen hutan rakyat.

penjualan kayu pada tingkat petani

Plano, White Board,

LCD, Laptop.

6. Simulasi dan Praktek

VLK di Hutan Hak


pemilik hutan hak terampil

dalam menyiapkan persyaratan

yang dibutuhkan dalam

penilaian VLK yang akan

diperankan oleh auditor LV-LK.

Simulasi dilakukan dalam

bentuk latihan pada topik

yang diperlukan

Praktek untuk melihat UM

yang telah melakukan

persiapan penerapan SVLK

8 Metode Simulasi :

permainan, studi

kasus, tugas individu

dan tugas kelompok

Metode Praktek :

kunjungan lapangan

Alat dan Bahan

Peraga:


Metaplan/Post-it,


Kertas Plano, Papan

Plano, White Board,

LCD, Laptop,

Transportasi untuk

kunjungan lapangan,

Kamera/Handy

Camp

24

2. Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Untuk Industri Pengolah Kayu dari Hutan Hak.

No. Topik Indikator Pokok Bahasan Sumber Pustaka JPL

Metode / Alat

Peraga dan Bahan

1 Kebijakan PHPL dan

SVLK dalam konteks

perdagangan hasil

hutan

Peserta memahami latar

belakang mengapa pemerintah

Indonesia membuat kebijakan

system verifikasi legalitas

kayudalam konteks

perdagangan hasil hutan

- Isu perdagangan dan peredaran kayu international

- Beberapa kebijakan negara lain yang mempersyaratkan Verifikasil legalitas kayu

- Kerangka logika pembuatan system verifikasi kayu

- Faktor pendukung ekternal dan internal yang menyebabkan terwujudnya SVLK

- Referensi dari

Lembaga pemantau

perdagangan kayu

(WWF, GFTN, dll)

- P.38/2009, P.6/2009,

P.02/2010 : SVLK

2 Kuliah dan diskusi

2. Pengenalan sistem

dan standard VLK pada

industri pengolah dan


Peserta dapat memahami latar

belakang dan konsep Standard

verifikasi legalitas kayu dalam

perdagangan kayu Internasional

serta dapat memahami

persyaratan yang tertuang dalam

standar SVLK

- Latar balakang lahirnya kebijakan SVLK

- System Verifikasi Legalitas kayu (kelembagaan SVLK, interaksi dan hubungan antar lembaga – lembaga akreditasi, lembaga Verifikasi, Lembaga pemantau,)

- Proses dan tahapan Verifikasi Legalitas kayu

- Pedoman Penilaian VLK - Pemahaman standar

VLK

- P.38/2009 - P.6/2009 - P.02/2010


3. Peraturan bidang

penatausahaan hasil

hutan di Industri

Pengolah dan


Peserta dapat mengetahui dan

memahami peraturan-peraturan

yang terkait dengan

penatausahaan hasil hutan

(PUHH) di hutak hak dan

industri yang menggunakan

kayu dari hutan rakyat

- Peraturan PUHH

(penataan hasil hutan) di

hutan hak (SKAU,

SKSKB KR, nota, dll.)

- Peraturan PUHH

(penataan hasil hutan) di

Industri pengolah kayu

hutah hak

- P.55/2006 - P.51/2006 - P.33/2007


Simulasi

4 Aspek hukum/legalitas

dalam industri pengolah

dan pengguna kayu

rakyat


memahami semua hasil aspek

legal/legalitas (dokumen

legalitas) yang diharuskan bagi

industri pengolah dan


- Peraturan-peraturan terkait dokumen legalitas perusahaan (SIUP, TDP, NPWP, IUI, dll)

- Peraturan-peraturan terkait dengan dokumen legalias hutan hak (hutan milik)

- Peraturan-peraturan yang terkait

- P.02/2006

2 Kuliah dan dikusi

5. Prosedur dan Protokol

dalam Pelaksanaan

Penilaian VLK pada

unit pemegang izin.


memahami prosedur dan

protokol dalam pelaksanaan

penilaian atau verifikasi LK

pada pemegang Izin oleh LVLK

- Tahapan dan proses penilaian VLK di Industri dan hutan hak yang dilakukan oleh LVVK

- P.38/2009 - P.06/2009 - P/02/2011

3

6. Prinsip-prinsip

ketelusuran

perjalanan/pergerakan

bahan baku pada

Industri pengguna kayu

rakyat


memahami prinsip-prinsip

ketelusuran perjalan/

pergerakan bahan baku pada

pengguna industri kayu (sistem

lacak balak di industri

- Sistem lacak balak di

Industri pengolah kayu

rakyat

- Identifikasi pergerakan

kayu atau lacak balak di

hutan hak

- Standard lacak balak LEI. FSC, PEFC

- P.02/2006

2 Kulian, diskusi dan

simulasi

7. Konsep pembinaan

Industri pengolah dan



memahami konsep pembinaan

bagi industri pengolah dan

- Konsep pembinaan dari

Industri kepada pemasok

- Standar PHBML LEI - Lain-lain

2

terhadap pemasok, dan

petani pemilik hutan

hak

pengguna kayu rakyat terhadap

pemasok kayu dari hutan hak

(hutan rakyat)

kayu dari hutan hak

- Bentuk-bentuk

kerjasama antara industri

dan pemasok dari hutan

hak

- Bentuk-bentuk

kelembagaan untuk

kerjasama Industri dan

pemasok dari hutan hak

8. Simulasi dan praktek

penerapan VLK di

Industri Pengolah dan



memahami serta

mempraktekan atau

menerapkan di organisasi

kerjanya (industrinya)

persyaratan SVLK industri yang

menggunakan kayu rakyat dan

di hutan hak (pemasoknya)

- Kegiatan simulasi dan praktek dilapangan melakukan audit internal SVLK di Industri pengolah dan pemasok dari hutan hak

- P.38/2009 - P.6/2009 - P.02/2010

16 Praktek di lapangan

(industri pengolah

kayu dari hutan hak

32

3. Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Untuk Pemerintah (Pusat, Daerah dan sektor-sektor), dan Fasilitator

/Pendamping

No. Topik Indikator Keberhasilan Pokok Bahasan Sumber Pustaka JPL Metode / Alat

Peraga dan

Bahan

1 Bina suasana dan

kecerdasan spiritual

Peserta dapat:

- Mengenal satu sama lain dan berkomunikasi secara lancer

- Memiliki semangat dan motivasi untuk berlatih dan bekerjasama

- Memiliki kecerdasan moral dan spiritual dalam menyikapi dan menerapkan SVLK

- Perkenalan/ice breaking

- Partisipasi dan kerjasama.

- Energizing - Harapan dan

kekhawatiran - Dasar-dasar

ESQ/ISQ/IQ

Ceramah, diskusi,

buku-buku

mencerdaskan spiritual

2 a. Permainan,

ceramah, diskusi

b. Whiteboard,

korek api,

metaplano,

2. Kebijakan PHPL dan

SVLK dalam konteks

perdagangan hasil

hutan

Peserta dapat:

- Menjelaskan latar belakang sejarah PHPL dan SVLK, global trading, promosi legal logging

- -Menjelaskan Lacey Act (USA)

- Menjelaskan kebijakan kayu di Eropa

- - Menjelaskan kebijakan kayu di Jepang

- Latar belakang PHPL dan SVLK, global trading, promosi legal logging.

- Lacey Act (USA)

- Kebijakan perdagangan kayu di Eropa (VPA)

- Perdagangan kayu di Jepang (Green K)

2

3. Pemetaan dan sasaran

sosialisasi dalam

Peserta dapat:

Mengekplorasi Kepentingan

Analisa Isu Laporan Sosialisasi P.

38 dan P.6

2 Ceramah,

diskusi,Laptop,

Sistem VLK kepada

pihak-pihak yang

berkepentingan dalam

rantai pasok kayu

rakyat.

para pihak melalui berbagai

konsultasi

Menidentifikasi kekuatan dan

pengaruh para pihak (hak,

kewajiban, kepentingan) dalam

pelaksanaan Permenhut No.

P.38/2009 dan Perdirjen BPK

No.6/2009.

Analisa Para Pihak

Analisa Force Field

Powerpoint display,

white board,

flipchart

4. Pengenalan sistem dan

standar VLK pada

rantai pasokan kayu

rakyat (dari hutan hak

ke industri

penggunanya)

Peserta dapat:

Menjelaskan penilaian wajib

pengelolaan lestari menurut

peraturan menteri kehutanan

No. P.38/MENHUT-II/2009 dan

Peraturan Dirjen Bina Produksi

Kehutanan No. P.6/VI-

Set/2009 Menjelaskan

verifikasi wajib legalitas kayu

menurut Peraturan Menteri

Kehutanan No. P.38/Menhut-

II/2009 dan Peraturan Dirjen

Bina Produksi Kehutanan No.

P.6/VI-Set/2009 Menjelaskan

pedoman penilaian PHPLdan

SVLK

Sistem sertifikasi wajib

menurut Peraturan Menteri

Kehutanan No. P.

38/menhut-II/2009 Sistem

Lacak balak

Sistem Verifikasi legalitas

kayu menurut P 06/09

Pedoman Penilaian PHPL

dan SVLK

peraturan menteri

kehutanan No.

P.38/MENHUT-II/2009

dan Peraturan Dirjen

Bina Produksi


Set/2009 Peraturan

Menteri Kehutanan No.

P.38/Menhut-II/2009

dan Peraturan Dirjen

Bina Produksi


Set/2009

pedoman penilaian

PHPLdan SVLK

4 Ceramah, diskusi

kasus, Nara

Sumber, Laptop,

Powerpoint,display,

white board,

Flipchart.

5. Peraturan dan

perundangan yang

terkait dengan

peredaran hasil hutan

hak

Peserta dapat memahami :

- Peraturan dan Perundangan

yang terkait dengan peredaran

hasil hutan seperti P. 55 tahun

2006 dan P. 51 tahun 2006 dan

Panatausahaan Hasil

Hutan yang Berasala dari

Hutan Negara sesuai

dengan Permenhut No.

P.55/Menhut-II/2006 dan

Penggunaan SKAU untuk

Kumpulan Peraturan

dan Perundangan

tentang Peredaran

Hasil Hutan dari

Direktorat Bina Iuran

kehutanan dan

3 Ceramah, diskusi

kasus, Nara

Sumber, Laptop,

Powerpoint,display,

white board,

Flipchart.

lain-lain pengangkutan Hasil Hutan

Kayu yang berasal dari

Hutan Hak sesuai dengan

Permenhut No. 51/Menhut

– II/2006

Peredaran Hasil Hutan.

6. Peraturan dan

perundangan yang

terkait dengan legalitas

perusahaan

Peserta mampu memahami

dan menjelaskan aturan legal

tentang pendirian sebuah

badan usaha seperti:

Peraturan dan Perundangan

yang terkait dengan legalitas

perusahaan, koperasi dan

bentuk badan usaha lainnya,

Penjelasan tentang isi dari

UU No 40 tahun 2007

tentang Perseroan

Terbatas.

Undang-undang no. 25

tahun 1992 tentang

perkoperasian

Dan peraturan terkait

lainnya tentang legalitas

perusahaan

Kumpulan peraturan

perundangan tentang

legalitas badan usaha

3 Ceramah, diskusi

kasus, Nara

Sumber, Laptop,

Powerpoint,display,

white board,

Flipchart.

Materi hanya untuk Fasilitator

7. Prinsip-prinsip fasilitasi

kelompok dan langkah

dasar fasilitasi

kelompok

Peserta mampu memahami

dasar-dasar fasilitasi, misi

fasilitator mltipihak, dan tindak

fasilitasi.

Peserta mampu

mendeskripsikan kembali

berbagai pengalaman yang

menyangkut langkah dasar

faslitasi kelompok secara

sistematik

Pemahaman mengenai

pola berfikir para pihak,

efektifitas para pihak dalm

kolaborasi, perumusan misi

fasilitasi dasar dan fasilitasi

substansi, nilai-nilai

fasilitasi, pola fikir fasilitasi,

pola fikir fasilitator yang

tidak menghakimi, orientasi

kesepahaman para pihak,

pentingnya pendekatan.

Pengenalan dan

pengendalian preferensi

- Dasar-dasar fasilitasi kelompok

2 Presentasi. Diskusi

terarah, diskusi

kelompok .

Alat paparan,

flipchart, kartu

metaplan, spidol.

dari fasilitator, pengenalan

preferensi para pihak yang

dilayani, mekanisme

perencanaan, pelaksanaan

umpan balik pada program

fasilitas, pengkayaan teknik

fasilitasi, pengawalan

”transfer of ideas” pasilitasi

8. Strategi dan Rencana

pendampingan dalam

fasilitasi VLK pada

hutan hak.

Peserta mampu mengenali

aktor-aktor kunci pada

pendampingan SVLK,

mengidentifikasi preferensi

awal para pihak dan

memperoleh keberterimaan

para pihak untuk program.

Peserta mampu

mengidentifikasi isu dan akar

masalah penerapan SVLK pada

pihak-pihak yang dilayani, serta

kapasitas yang ada untuk

penerapan SVLK.

- Kejelasan penugasan fasilitasi dan ruang lingkupnya pengenalan terhadap situasi klien dalam kerangka SVLK perkenalan efektif kepada pihak yang bakal dilayani.

Kasus Faslitasi Awal

SVLK

2 Diskusi terfokus,

role play flipchart,

kartu multiplan,

spidol, peraga

roleplay

9. Teknik presentasi dan

moderasi dalam forum

yang menyangkut

SVLK

Peserta mampu:

Menguasai teknik presentasi

yang efektif untuk pemilik hutan

hak/KM

Menguasai teknik moderasi

sesuai dengan gaya

komunikasi pemilik hutan

hak/KM

Metode dan teknik presentasi pada konteks dan isu utama penerapan VLK pada pemegang izin atau pemilik hutan hak.

Metode dan teknik komunikasi dan moderasi

(memandu brainstorming menjaga keseimbangan diskusi, menjaga fokus

Teknik Presentasi

Efektif

Teknik Komunikasi

Masyarakat

2 Presentasi, diskusi

terarah, praktek

presentasi dan

moderasi.

LCD, laptop,

handycamp,

flipchart, kartu

metaplan, spidol,

papan tulis.

diskusi)

10 Teknik Pendampingan

Lapangan

Peserta mampu:

Menguasai teknik

pendampingan kelompok untuk

penyiapan penerapan VLK.

Prinsip-prinsip dalam

menyusun kebutuhan

program pelatihan dan

pengembangan sesi

pelatihan

Prinsip-prinsip dalam

mengorganisir kegiatan

pelatihan dan/atau melatih

kelompok kecil.

Metode teknik

pendampingan/

pembimbingan/coaching

dalam menyiapkan

dokumen-dokumen audit

Metoda dan teknik

pendampingan

kelembagaan.

Teori dasar-dasar

fasilitasi

Peta rumah fasilitasi

yang menggambarkan

pemetaan sikap dasar,

keahlian, komunikasi,

keterampilan, dan sikap

fasilitator, dalam

menggali, mengelola,

dan mengarahkan nilai-

nilai partisipasi

kelompok dalam

menemukan peluang

solusi pemecahan

masalah dan konsesus

kelompok.

2 Presentasi, diskusi

terarah, praktek

presentasi dan

moderasi.

LCD, laptop,

handycamp,

flipchart, kartu

metaplan, spidol,

papan tulis.

11 Teknik Penyusunan

pelaporan hasil

presentasi

Peserta mampu:

Menyusun laporan hasil

fasilitasi pendampingan

penerapan VLK untuk pemilik

hutan hak/KM.

Merapihkan cacatan singkat

aspirasi para pihak.

Menyusun prioritas isu.

Menuliskan pembelajaran untuk

- Teknik penyusunan laporan hasil fasilitasi

Effective reporting 2 Presentasi, diskusi

terarah, praktek

presentasi dan

moderasi.

LCD, laptop,

handycamp,

flipchart, kartu

metaplan, spidol,

papan tulis.

fasilitasi berikutnya

12 Teknik pemantauan/kaji

ulang hasil fasilitasi.

Peserta mampu:

Mengikuti pelajaran ini, peserta

kompeten dalam mengkaji

ulang fasilitasi/ pendampingan

yang meliputi kegiatan:

- Menjelaskan pedoman, teknik analisa dan kriteria evaluasi keterampilan fasilitasi dalam evaluasi hasil-hasil pelaksanaan simulasi penyiapan SVLK.

- Menerapkan pedoman teknik dan metode analisa dan kriteria evaluasi.

Diharapkan setelah mengikuti

pelajaran ini peserta kompeten

dalam menyusun dan

menyampaikan rekomendasi

dan pembelajaran untuk tindak

fasilitasi pendampingan VLK

yang lain.

- Prinsip-prinsip dalam memantau komitmen kelompok/para pihak

- Metode dan teknik evaluasi

- Keterampilan fasilitasi melalui pelaksanaan simulasi penyiapan SVLK pada kelompok.

- Prinsip-prinsip dalam menindaklanjuti hasil evaluasi terkait simulasi fasilitasi yang dilakukan.

Teknik perumusan

rekomendasi dan

pembelajaran fasilitasi

pendampingan VLK

Contoh pedoman

pelaksanaan evaluasi

keterampilan fasilitasi

terkait evaluasi hasil-

hasil fasilitasi SVLK.

Contoh analisa hasil-

hasil evaluasi

keterampilan fasilitasi.

Pengertian dan prinsip

rekomendasi

pembelajaran

2 Metode: Ceramah,

diskusi, tanya

jawab, studi kasus,

simulasi,

latihan/praktek.

Alat & bahan

Peraga:

Modul,kasus,

LCD/infocus,

Papan

tulis/flipchart,

spidol, kerta plano,

metaplan,

handycam, dvd

player, TV

13. Simulasi Peserta mampu :

- Menyiapkan pemetaan para pihak.

- Menyusun bahan sosialisasi

- Mengakses data dan informasi latar belakang para pihak.

- Menyusun matriks karakter para pihak.

Stakeholder Analysis

4 Mentoring

Kertas plano, index

cards warna-warni,

white spidol, white

PHPL dan SVLK - Menyusun rencana Fasilitasi. - Menerapkan rencana

fasilitasi yang dilakukan - Membuat laporan fasilitasi.

- Menggambar force field. - Penyusunan format

rencana. - Pengisian format

rencana - Pendokumentasian

rencana - Menyiapkan dan

menyajikan presentasi - Latihan moderasi

Formatted planning.

System tools planning

board

32

INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION fileinternational tropical timber organization laporan...

Documents

Transcript of INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION fileinternational tropical timber organization laporan...