Indonesia Investment Authority (INA)dan Prospek Pembangunan Indonesia

Webinar Universitas Indonesia“SWF dan Prospek BUMN 2021 sebagai Lokomotif PEN”

Cyril Noerhadi Anggota Dewan Pengawas INA

4 Maret 2021

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARYAny use of this material without specific permission of The Author is strictly prohibited.

Kebutuhan Pembiayaan dan Foreign Direct InvestmentIndonesia memerlukan terobosan dalam mengundang investasi asing disebabkan terbatasnyakapasitas pembiayaan pemerintah baik fiskal maupun melalui BUMN untuk membiayai investasi

2

2 … sementara realisasi FDI

mengalami penurunan …3

…dan kapasitas pembiayaan BUMN

semakin terbatas…

Sumber: CapitaIQSumber : BKPM

397

431

393

423

2016 2017 2018 2019

Realisasi Investasi Langsung

Indonesia (Rp Tn)

Rasio tingkat hutang dibanding pendapatan

kotor dan ekuitas BUMN infrastruktur terkait

1 Indonesia membutuhkan

pembiayaan infrastruktur

dan pembangunan……

“…Kebutuhan investasi untuk

pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam periode 2020 –

2024 sebesar Rp6000Triliun,

sementara terdapat kesenjangan

kemampuan pendanaan

domestikSumber: national dialogue of new capital city development (July 2019)

Indonesia memerlukan terobosan (mitra terpercaya) untuk menarik FDI dengan dasar hukum yang kuat(contoh: Sovereign Wealth Fund)

2019 Q2 2020 2019 Q2 2020

KRAS -5,50 119,26 0,89 6,05

WSKT 70,35 -67,04 3,21 3,42

PPRO 37,21 254,06 2,20 2,90

TINS -20,91 -31,12 2,87 2,82

WIKA 15,38 126,06 2,23 2,70

PTPP 33,75 162,72 2,41 2,81

ADHI 43,24 2337,97 4,34 5,76

GMFI -227,87 -4,36 1,85 4,83

JSMR 24,69 512,23 3,30 3,26

Debt/EBITDA DERBUMN-2%

Reasonable limit = 3x-4x

3

Investasi dan penciptaan lapangan kerjaSecara langsung, investasi berdampak pada pertumbuhan ekonomi melaluipenciptaan lapangan kerja

Investasi

Pertumbuhan ekonomi (GDP)

Job creation

“Setiap kenaikan investasi sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi sebesar 0,3%.”

“Setiap 0,3% kenaikan pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja

rata-rata sebesar 0,16%.”

“Setiap 0,3% kenaikan pertumbuhanekonomi akan menyerap sekitar 33.000

tenaga kerja.”

Dengan asumsi(1) investasi senilai USD 2Bn atau pertumbuhan investasi sebesar +1.08% yoy, akan berkontribusi pada pertumbuhan

ekonomi sebesar +0,33 ppt yoy pada 1Q21, dan menyerap ~36.000 workers

Asumsi

1. Inflasi 1.72%

2. Nilai tukar Rp14.100/USD

3. Investasi USD2 bn diarahkan pada sektor yang padat karya

4. Investasi tersebut direalisasikan langsung seluruhnya di Maret 2021

Praktik SWF di duniaBeberapa negara menggunakan SWF untuk menggerakkan ekonominya

Dimensi Norwegian Oil Fund, NorwayGovernment of Singapore

Investment Corporation (GIC), Singapore

National Investment & Infrastructure Fund (NIIF), India

Fund Size USD 1.099 Bn USD 440 Bn USD 3 Bn

Sumber Dana Internal (penghasilan minyak) Internal Internal + FDI

Tujuan dan

Kriteria

Investasi

▪ Financial return

▪ Fokus ke publicly listed

company secara jk. Panjang

▪ Investment appetite paling

tinggi adalah investasi

saham (equity) – 60% dari

total asset portfolio

▪ Financial return

▪ Fokus ke publicly listed company

secara jk. Panjang

▪ Portofolio investasi terdiri dari asset

class: global equities, bonds,

private equity dan real estate

• Financial return & meningkatkan

FDI

• Menggandeng co-investment

partners

• Mendorong perkembangan sektor

infrastruktur jangka panjang

Entitas dan

Framework

Regulasi

▪ Badan khusus di bawah

Bank Sentral Norwegia

▪ Landasan hukum:

Government Petroleum Fund

Act (disahkan oleh Storting/

Norwegian Parliament)

▪ Didirikan oleh pemerintah

Singapura melalui Singapore

Companies Act, 1981

▪ Reserve management entities

selain Monetary Authority of

Singapore (MAS) dan Temasek

• Berbentuk trust yang diinvestasi

langsung oleh Pemerintah India

• Diawasi oleh komite yang diketuai

oleh Menteri Keuangan

4

Komparasi LPI dengan Entitas/Lembaga LainLPI Dibentuk melalui UU untuk memenuhi standar internasional yang dibutuhkan calonmitra investasi internasional

5

Entitas Skema Investasi Catatan

Pusat InvestasiPemerintah

• Berbentuk Badan Layanan Umum (BLU)Kemenkeu

• Tidak dipisahkan dari Keuangan Negara

• Non komersial

• Pasif (berupa investasi portofolio)

• Fokus pada pembiayaan usaha kecil

• Sulit menarik professional terbaik di bidangnya(struktur BLU)

• Sulit berinvestasi dalam instrumen yang kompleks

• Dilebur ke PT SMI di tahun 2015

Badan Usaha Milik Negara

(BUMN)

• Perseroan Terbatas; tunduk ke UU PT

• Mengacu kepada UU BUMN

• Bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan

• Komersial dan non komersial (PSO)

berbentuk capital expenditure maupunperusahaan patungan

• Sebagian besar investasi berasal dari

neraca perusahaan (internal)

• Tidak memiliki kapasitas investasi lintassektoral (sesuai ijin usaha)

• Terikat pada UU Perseroan Terbatas;pengambilan keputusan memiliki 3 tingkatan(Direksi, Komisaris, RUPS)

InvestasiPemerintah(PP 63/2019)

• Tidak memiliki bentuk entitas khusus

• Dikelola langsung oleh Menteri Keuangan

• Investasi dilakukan melalui BLU, BUMN,

atau Badan Hukum lainnya

• Pasif (berupa investasi portofolio)

Fleksibilitas instrumen investasi terbatas (investasidilakukan melalui BLU, BUMN atau Badan Hukum lain)

Badan Koordinasi

PenanamanModal (BKPM)

Lembaga perizinan dan regulator setingkatMenteri

Tidak melakukan investasi • Bukan merupakan Lembaga yang melakukaninvestasi

• Dalam hal FDI, berfungsi melakukan promosidan mengundang investasi

Lembaga sui generis

• Lembaga dibentuk melalui UU, bertanggung jawab kepada Presidensehingga memiliki kredibilitas dan persepsistabilitas tinggi secara internasional

• Komersial

• Dapat bersifat aktif, meningkatkan nilaitambah secara langsung

• Memiliki kewenangan dan felksibilitasdalam keputusan investasi untuk dapat

mengikuti standar investasi internasinal

• Berfungsi sebagai mitra strategis investor asingmaupun domestik

• Berperan aktif dalam peningkatan nilai asetyang dikelolanya

Regulasi pendukung operasionalisasi INAKeseluruhan Peraturan Pemerintah untuk mendukung operasionalisasi INA telah diundangkan

6

PP No. 74 th 2020 tentang LPI

Diundangkan pada

15 Desember 2020

• Komitmen peningkatan modal lembaga menjadi Rp 75 triliun di tahun 2021

• Prinsip tata kelola dan operasionalisasi lembaga, mencakup:

- Mandat dan tujuan lembaga

- Organ lembaga

- Tata kelola aset (manajemen aset seperti sumber dan pengelolaan aset/fund,

penggunaan manajer investasi, pembentukan fund, dll.),

- Mekanisme transfer aset

- Mekanisme tata kelola lembaga seperti keterbukaan infomasi, kerahasiaan,

benturan kepentingan, dll.

PP No. 73 th 2020 tentang Modal awal

LPI

Diundangkan pada

15 Desember 2020

• Setoran modal awal lembaga Rp 15 Triliun dalam bentuk tunai

PP No. 49 th 2021 tentang Perlakuan

Perpajakan LPI dan/atau Entitas yang

dimilikinya

Diundangkan pada

2 Februari 2021

• Perlakuan perpajakan untuk INA dan entitas yang dimilikinya:

- Untuk INA: cadangan wajib sebagai pengurang penghasilan kena pajak, pajak

untuk interest income

- BPHTB dapat dipergunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak

- Capital gain tax untuk investor global 0% jika diinvestasikan Kembali di Indonesia

hingga 3 tahun atau 7,5%

- Pajak dividen 0% untuk investor domestic dan 7,5% untuk investor asing

UU No.11 th. 2020 Cipta Kerja (Bab10)

Diundangkan pada2 November 2020

• Landasan hukum pembentukan INA

• Mengatur prinsip dasar pengelolaanINA termasuk mandat, sumber danpenggunaan aset, Organ Lembaga, dan ketentuan perpajakan

• Pengaturan lebih lanjut mengenaioperasionalisasi INA diatur dalamPeraturan Pemerintah (PP)

Sekilas tentang Indonesia Investment Authority (1/2)Pendirian dan tata kelola

Mandatpendirian

• INA adalah lembaga sui generis didirikan dan diatur langsung dengan UU

• Mandat:

- Optimalisasi aset melalui berbagai aksi korporasi

- Menarik investasi baik dari sumber domestic maupun internasional melalui skema ko-investasi

- Berperan aktif dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia

• INA beroperasi secara komersial dan dilengkapi dengan beberapa kemampuan untuk mengikuti praktikinvestasi internasional

Tata Kelola

• Bertanggung jawab kepada Presiden

• Two-tier board terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direkrur, dapat dibentuk pula Dewan Penasihat

✓ Dewan Pengawas: 5 (lima) orang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan unsur profesional;Dewan Pengawas memiliki kewenangan terkait pengawasan; Menteri Keuangan sebagai Ketua

Dewan Pengawas

✓ Dewan Direktur: 5 (lima) dari unsur profesional dengan tugas dan wewenang terkait kebijakan danoperasionalisasi lembaga

7

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas INA – Tata kelola8

Tata kelola lembaga didesain untuk memperoleh keseimbangan antara independensilembaga dengan keselarasan tatakelola dalam konteks Indonesia

Untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas dari unsur profesional,

kandidat harus memenuhi kriteria tertentu sebagaimana tertuang dalam

UU No.11/2020 pasal 168. Berikut adalah beberapa kriteria esensial:

• Warga negara Indonesia;

• Bukan pengurus dan atau anggota partai politik;

• Memiliki pengalaman dan atau keahlian di bidang investasi, ekonomi,

keuangan, perbankan, hukum, dan/atau organisasi perusahaan;

• Tidak pernah dipindana penjara karena melakukan tindak pidana

kejahatan;

• Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menajdi pengurus

perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;

• Tidak dinyatakan sebagai perseorangan yang tercela di bidang

investasi dan bidang lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Kriteria

• 3 (tiga) anggota Dewan Pengawas dari unsur profesionaldikonsultasikan kepada DPR sebelum ditetapkan dan diangkatPresiden

• Untuk memilih Dewan Pengawas dari unsur profesional, Presiden

membentuk Panitia Seleksi

Proses seleksi

(14) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukanpengawasan atas penyelenggaraan Lembaga Pengelola Investasi oleh DewanDirektur.

(15) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (14) DewanPengawas berwenang:

a. menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerjautama (key performance indicator) yang diusulkan Dewan Direktur;

b. melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (key

performance indicator);

c. menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari DewanDirektur;

d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas danDewan Direktur kepada Presiden;

e. menetapkan dan mengangkat anggota Dewan Penasihat;

f. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direktur;

g. menetapkan remunerasi Dewan Pengawas dan Dewan Direktur;

h. mengusulkan peningkatan dan/atau pengurangan modal Lembagakepada Presiden;

i. menyetujui laporan keuangan tahunan Lembaga;

j. memberhentikan sementara satu atau lebih anggota Dewan Direktur danmenunjuk pengganti sementara untuk Dewan Direktur; dan

k. menyetujui penunjukan auditor Lembaga.

Tugas dan Tanggung Jawab (UU No.11/2020 pasal 166)

Sekilas tentang Indonesia Investment Authority (2/2)Fitur lembaga dan strategi investasi

Fitur lembaga

• INA memiliki kewenangan penuh dalam mengelola kegiatan investasinya

• Penambahan/pengurangan modal diputuskan melalui Peraturan Pemerintah

• Fleksibilitas investasi dan kemampuan mengadopsi praktik dalam dunia investasi internasional (mis.,membentuk fund di jurisdiksi internasional, mendelegasikan pengelolaan pada manajer investasiprofessional, dll.)

• Hak preferensi dalam transfer aset/ transaksi dengan BUMN (dengan tetap berpegang pada nilai pasarwajar)

• Bankruptcy protection

• Perlakuan khusus perpajakan untuk INA dan entitas yang bertransaksi dengan INA

Strategi investasi

• Fokus awal pada ekuitas publik dan privat, tidak tertutup pada project financing dan debt instruments

• Sektor prioritas di Indonesia (sector socio-economic)

• Rentang waktu investasi menengah-panjang

• Geografis: fokus awal pada aset dalam Negeri dengan potensi investasi diluar Negeri (fase selanjutnya)

• Manajemen aktif pada board-level position(s) untuk mengawasi operasional dan penciptaan nilai

9

Ilustrasi struktur partisipasiINA bekerjasama dengan mitra investor dalam sektor komersial yang penting bagi pembangunan dan penciptaan lapangan kerja

Indonesia Investment

Authority (INA)

Master Fund

Government-related funds

Jalan Tol Bandar Udara Terminal Peti

Kemas

Manajer Investasi

(opsional) atau Komite

Investasi

Pension Funds and Other

Capital Owners

Thematic Fund A Thematic Fund B Thematic Fund C

Specialist Manager or

Co-GP

Specialist Manager or

Co-GP

10

Thematic Fund lain

Sektor potensial

• Layanan

kesehatan

• Infrastruktur digital

• EBT – Geothermal

• Zona Ekonomi

Khusus

• Perhotelan

• Pariwisata, dll

• Diskusi lebih detail mengenai potensi kerja sama:

- Aset tertentu– termasuk aset yang belum di-disclose dalam diskusi

- Kolaborasi dengan INA

• Team INA terbuka untuk follow-up discussions, pada alamat surel investor.relation@ina.go.idatau theodora.pramudita@ina.go.id untuk penjadwalan

11

Tindak lanjut

Thank you

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARYAny use of this material without specific permission of The Author is strictly prohibited.