1

PERHIMPUNAN PENGENDALIAN INFEKSI INDONESIA

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN Penyakit infeksi masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia dan risiko infeksi masih tinggi di rumah sakit. Infeksi di rumah sakit akan meningkatkan angka kesakitan dan kematian, selain akan memperpanjang masa rawat, meningkatkan biaya pengobatan dan dapat berakhir dengan masalah tuntutan hukum. Pencegahan dan pengendalian infeksi adalah suatu upaya untuk mencegah seseorang agar terhindar dari infeksi di rumah sakit. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan keinginan bersama untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui pengendalian infeksi nosokomial di sarana pelayanan kesehatan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang serta peningkatan profesionalisme, maka dibentuklah sebuah organisasi. Sebagai landasan organisasi dibuat Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

ORGANISASI

Pasal 1

N A M A Organisasi ini bernama PERHIMPUNAN PENGENDALIAN INFEKSI INDONESIA disingkat PERDALIN. Pada tingkat internasional digunakan nama INDONESIAN SOCIETY OF INFECTION CONTROL disingkat INASIC.

Pasal 2

WAKTU PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PERDALIN didirikan tanggal 26 April 2000 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. PERDALIN berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sama dengan tempat kedudukan Pengurus Pusat.

Pasal 3

A S A S PERDALIN berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.

2Pasal 4

T U J U A N

PERDALIN bertujuan memberi wadah kepada kegiatan pembinaan dan pengembangan pengendalian infeksi dalam arti seluas-luasnya, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan himpunan ilmiah dan profesi lain.

Pasal 5

S I F A T

PERDALIN merupakan organisasi ilmiah dan profesional yang bersifat mandiri, berorientasi kepada peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 6

LAMBANG

Lambang PERDALIN adalah gambar bola dunia bertuliskan PERDALIN dan INASIC (Indonesian Society of Infection Control)

BAB 2

STRUKTUR

Pasal 7

PUSAT DAN CABANG

PERDALIN terdiri dari Pusat dan Cabang Cabang-cabang dikoordinasi oleh Pusat.

Pasal 8

KEKUASAAN

Kekuasaan tertinggi terletak pada Kongres Nasional

Pasal 9

PIMPINAN Pimpinan PERDALIN terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.

BAB 3

KEANGGOTAAN

3

Pasal 10

JENIS ANGGOTA Anggota PERDALIN terdiri dari :

a. Anggota biasa b. Anggota luar biasa c. Anggota kehormatan

Pasal 11

SIFAT Keanggotaan PERDALIN bersifat aktif, kecuali untuk anggota kehormatan.

Pasal 12

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Semua anggota PERDALIN mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan sifat keanggotaannya.

Pasal 13

PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Cara menjadi anggota : pemohon mengajukan permohonan menjadi anggota PERDALIN secara tertulis 2. Keanggotaan berakhir ;

a. Atas permintaan sendiri b. Karena meninggal dunia c. Karena diberhentikan

BAB 4

RAPAT – RAPAT

Pasal 14

JENIS RAPAT

Rapat PERDALIN terdiri dari Kongres Nasional, Rapat Kerja, Rapat Pengurus Pusat, Rapat Pengurus Cabang, dan Rapat Anggota

BAB 5

KEKAYAAN ORGANISASI

4

Pasal 15

HARTA DAN KEKAYAAN PERDALIN memperoleh harta dan kekayaan dari :

a. Uang iuran para anggota b. Sumbangan yang tidak mengikat c. Usaha-usaha lain yang sah

BAB 6

PEMBUBARAN DAN HUTANG PIUTANG

Pasal 16

PEMBUBARAN Pembubaran hanya dapat dilakukan dalam suatu sidang khusus dari Kongres Luar Biasa yang diadakan untuk keperluan tersebut dengan mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir.

Pasal 17

HUTANG PIUTANG Bila PERDALIN dibubarkan, maka hutang piutang akan diselesaikan menurut peraturan hukum yang berlaku dan jika ada kelebihan harta kekayaan disumbangkan untuk kegiatan pengendalian infeksi.

BAB 7

Pasal 18

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh Kongres Nasional dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah suara yang hadir.

BAB 8

Pasal19

PENUTUP Segala sesuatu yang tidak tercantum dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

5

PERHIMPUNAN PENGENDALIAN INFEKSI INDONESIA

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

ORGANISASI

Pasal 1

N A M A Bilamana ada perubahan nama organisasi maka harus melalui kesepakatn dalam Kongres Nasional.

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN

Tempat kedudukan organisasi sama dengan tempat dimana kedudukan Pengurus Pusat, sehingga dengan demikian alamat organisasi sama dengan alamat Pengurus Pusat.

Pasal 3

TUJUAN

Dalam membina dan mengembangkan pengendalian infeksi, organisasi dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut : 1. Berperan sebagai mitra pemerintah dan lembaga non pemerintah baik dalam maupun luar negeri dalam upaya mengendalikan infeksi di Indonesia

2. Mengadakan pertukaran informasi dengan pusat-pusat, lembaga, rumah sakit, laboratorium dan individu yang berminat dalam bidang pengendalian infeksi.

3. Meningkatkan kemampuan profesional anggota dengan mengadakan pertemuan ilmiah, seminar, simposium dan lokakarya.

4. Mendorong anggotanya untuk meneliti, menulis dan mengembangkan IPTEK dalam bidang pengendalian infeksi.

5. Mengembangkan jaringan informasi mengenai pengendalian infeksi dalam berbagai bentuk, antara lain penerbitan berkala dan website.

6. Mengembangkan jaringan kerjasama dan mengadakan hubungan dengan organisasi pengendalian infeksi di luar negeri.

7. Berperan dalam pemantauan penerapan pengendalian infeksi di Indonesia.

Pasal 4

S I F A T

Organisasi ini bersifat ilmiah dan professional dan dapat menjadi anggota organisasi pengendalian infeksi baik di tingkat Regional maupun Internasional.

6

Pasal 5

LAMBANG Lambang PERDALIN adalah cuci tangan dengan air mengalir dikelilingi lingkaran, bagian atas bertuliskan Perhimpunan Pengendalian Infeksi Indonesia dan bagian bawah bertuliskan Indonesian Society of Infection Control. Mencuci tangan dengan air mengalir melambangkan salah satu upaya penting untuk mengendalikan infeksi melalui pemutusan rantai penularan.

BAB 2

STRUKTUR

Pasal 6

CABANG

Sebuah cabang didirikan di ibukota propinsi jika di tempat itu telah ada sekurang-kurangnya 10 anggota.

Pasal 7

PIMPINAN 1. Pengurus Pusat :

a. Pengurus Pusat terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota.

b. Pengurus Pusat dipilih dan disahkan oleh Kongres. Prosedur pemilihan dan pengesahan Pengurus Pusat ditetapkan oleh Kongres.

c. Pengurus Pusat dipilih untuk masa jabatan 3 tahun d. Tugas Pengurus Pusat melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga organisasi dan kebijaksanaan serta keputusan yang diambil dalam Kongres, serta melaksanakan Visi dan Misi.

e. Jumlah Ketua, Sekretaris Bendahara dan Anggota Pengurus Pusat lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

f. Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Kongres Nasional. 2. Pengurus Cabang :

a. Pengurus cabang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota.

b. Pengurus Cabang sesudah dipilih harus disahkan oleh Pengurus Pusat. c. Pengurus Cabang mempunyai masa jabatan selama 3 tahun. d. Tugas Pengurus Cabang ialah mengembangkan Cabang sesuai kebijakan Pengurus Pusat

serta melaksanakan Visi dan Misi. e. Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada rapat anggota dan kepada Pengurus Pusat.

7

BAB 3

KEANGGOTAAN

Pasal 9

JENIS ANGGOTA 1. Anggota biasa.

Warga Negara Republik Indonesia yang bekerja dan berminat dalam pengendalian infeksi 2. Anggota luar biasa.

a. Mereka yang memenuhi syarat sebagai anggota biasa, tetapi bukan warga Negara Republik Indonesia.

b. Suatu badan (Corporate member) yang banyak hubungannya dengan pengendalian infeksi. 3. Anggota kehormatan. Mereka yang berjasa pada pengendalian infeksi tanpa melihat kewarganegaraannya.

Pasal 10

SIFAT Keanggotaan PERDALIN bersifat aktif, kecuali untuk anggota kehormatan.

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA 1. Anggota biasa

a. Anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi Pengurus. b. Anggota biasa mempunyai hak suara dalam rapat. c. Anggota biasa mempunyai kewajiban menjunjung tinggi nama baik organisasi.

2. Anggota luar biasa. a. Anggota luar biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota biasa kecuali ia tidak

mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi Pengurus. b. Anggota luar biasa mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota biasa. c. Anggota luar biasa “corporate member” mempunyai kewajiban khusus.

3. Anggota kehormatan. a. Anggota kehormatan mempunyai hak untuk mengajukan saran atau usul dan pernyataan

kepada pengurus. b. Anggota kehormatan tidak mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi Pengurus. c. Anggota kehormatan tidak mempunyai hak suara dalam rapat. d. Anggota kehormatan tidak diwajibkan membayar uang pangkal dan uang iuran.

Pasal 12

PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

1. Cara menjadi anggota

a. Seseorang yang ingin menjadi anggota (biasa/luar biasa) diwajibkan mengisi formulir permohonan dan menyerahkan kepada Pengurus Cabang atau Pengurus Pusat.

b. Keputusan diterima menjadi anggota disahkan oleh Pengurus Pusat. c. Anggota kehormatan, diusulkan oleh Pengurus Pusat dan disahkan oleh Kongres. Kriteria

8 anggota kehormatan ditetapkan oleh sebuah Panitia ad hoc yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat. 2. Pemberhentian keanggotaan. Seorang anggota berhenti menjadi anggota karena meninggal dunia atau atas permintaan sendiri. 3. Pemecatan sementara.

a. Anggota dapat dipecat sementara oleh rapat anggota cabang, karena melanggar ketentuan-ketentuan AD dan ART.

b. Pemecatan sementara berjangka waktu selama-lamanya 3 bulan dan berlaku sesudah disahkan oleh Pengurus Pusat.

c. Pengurus cabang sebelum melakukan pemecatan sementara wajib memberikan peringatan tertulis.

d. Anggota yang dikenakan pemecatan sementara berhak membela diri dalam rapat yang khusus untuk keperluan tersebut.

e. Apabila anggota yang dikarenakan pemecatan sementara itu tidak dapat menerima keputusan rapat cabang, maka ia dapat naik banding pada Kongres.

4. Pemecatan. a. Pemecatan hanya dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat terhadap anggota yang telah

dikenakan pemecatan sementara oleh rapat anggota cabang. b. Anggota yang dikenakan pemecatan berhak membela diri dalam rapat Pengurus Pusat yang

khusus disediakan untuk keperluan tersebut. 5. Pemberhentian dan pemecatan anggota dengan cara apapun harus dilaporkan kepada Pengurus

Pusat dan Pengurus Pusat mengumumkannya kepada semua cabang.

BAB 4

RAPAT – RAPAT

Pasal 15

1. Kongres Nasional

a. Kongres Nasional untuk selanjutnya disebut KONAS adalah rapat yang dihadiri oleh utusan semua cabang yang mendapat mandat tertulis untuk mewakili cabangnya.

b. KONAS memegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi c. KONAS diadakan sekali dalam tiga tahun d. Dalam keadaan luar biasa atau usul Pengurus Pusat atau sekurang-kurangnya setengah dari

jumlah cabang, KONAS dapat diadakan dengan menyimpang dari pasal 14 ayat 1c. Dalam hal Kongres Nasional tidak mencapai korum, KONAS ditunda 30 menit dan untuk selanjutnya dinyatakan sah

e. KONAS dianggap sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah cabang

f. KONAS memilih Pengurus Pusat dengan prosedur yang telah disepakati oleh rapat g. KONAS wajib menilai dan mensahkan laporan tentang semua kegiatan dan keuangan

organisasi yang diberikan oleh Pengurus Pusat. 2. Konperensi Kerja.

Konperensi Kerja yang selanjutnya disebut KONKER adalah rapat kerja antara pengurus Pusat dan utusan Cabang yang telah diberi mandat untuk mewakili cabangnya. KONKER diadakan satu kali di antara dua Kongres.

Tempat KONKER ditentukan pada KONAS dan diselenggarakan oleh cabang yang bersangkutan.

9 3. Rapat Pengurus Pusat. Rapat Pengurus Pusat adalah rapat yang diadakan dan dihadiri oleh anggotaPengurus Pusat. 4. Rapat Anggota Cabang

a. Rapat anggota cabang dihadiri anggota cabang b. Rapat anggota cabang diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali c. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota cabang.

Dalam hal rapat tidak mencapai korum , rapat ditunda 30 menit dan kemudian rapat dinyatakan sah

d. Rapat anggota cabang memilih Pengurus Cabang dengan prosedur yang telah disepakati oleh rapat

e. Rapat anggota cabang yang diadakan untuk memilih Pengurus Cabang berkewajiban menilai dan mensahkan laporan tentang kegiatan dan keuangan cabang yang diberikan oleh Pengurus Cabang

f. Keputusan rapat anggota cabang diambil secara musyawarah 5. Rapat Pengurus Cabang Rapat Pengurus Cabang adalah Rapat yang diadakan dan dihadiri oleh anggota Pengurus Cabang

BAB 5

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 16

UANG PANGKAL DAN UANG IURAN

1. Jumlah uang pangkal dan uang iuran ditetapkan besarnya oleh Kongres 2. Uang pangkal dimasukkan ke dalam kas Cabang dan uang iuran dibagi antara Pusat dan Cabang

1 : 2 Pembagian iuran ini ditetapkan oleh Kongres 3. Sumbangan yang tidak mengikat diterima oleh Cabang maupun Pusat dan menjadi kekayaan

Cabang dan Pusat yang menerimanya.

LAMPIRAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

VISI : Menjadikan Organisasi Pengendalian Infeksi Indonesia sebagai organisasi yang professional, terkemuka, dan disegani serta menjadi organisasi unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengendalian infeksi yang berguna untuk kesejahteraan manusia.

10 MISI : a. Menekan angka kejadian infeksi dengan meningkatkan profesionalisme dan pengetahuan para

anggota PERDALIN secara terus menerus melalui pertemuan ilmiah, seminar, simposium atau lokakarya dalam bidang yang berkaitan dengan Pengendalian Infeksi.

b. Menjadikan PERDALIN organisasi profesi pengendalian infeksi yang berperan dalam program penekanan angka infeksi di Indonesia c. Melakukan pertukaran informasi dalam bidang pengendalian infeksi antara semua pihak yang

terkait dalam bidang pengendalian infeksi, baik nasional maupun internasional. d. Meningkatkan kegiatan penelitian oleh para anggota dalam bidang pengendalian infeksi. e. Meningkatkan publikasi ilmiah para anggota, baik nasional maupun internasional. f. Meningkatkan peran PERDALIN di tingkat Pengendalian Infeksi Internasional.