IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN ...

939

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI ERA

GLOBALISASI

Oleh : Arief Budi Pratama

ABSTRACT

As the result of globalization the world becomes smaller and smaller. Theinteraction among the people has no borders. It is caused by the developmenttechnology especially in Information Technology (IT). It becomes the integralpart for succeed performance organization both private and public organization.In public one we call it e-gov (electronic government). However, there are manydeveloped countries hasn’t implemented electronic government well yet, includedIndonesia. In this paper we discuss about some factors influencing e-government,the benefits of e-government, comparative with other countries, and problems inimplementing e-government with its alternative solution and strategies.

Keywords : Information Technology, electronic government

A. PENDAHULUANPaham yang beranggapan

bahwa dunia ini seluas daun keloragaknya relevan dengan situasi saatini yaitu globalisasi. Kita dapatberinteraksi dengan siapapun didunia ini tanpa benturan ruang danwaktu. hal ini sebagai akibat dariberkembangnya teknologi terutamaTeknologi Informasi/InformationTechnology (IT). Hal ini sejalandengan pemikiran Tapscott (1996,dikutip dalam Everard, 2000, h. 3dalam Setiono 2004, 222) :

“Today we are witnessing the earlyturbulent days of revolution assignificant as any other in humanhistory. A new medium of humancommunications is emerging, onethat may proove to surpass allprevious revolutions-the printing

press, the telephone, the TV, thecomputer-in its many impact in oureconomic and social relationshipshas occurred only handfull of timesbefore in this planet...”

Perkembangan teknologiinformasi boleh dikatakan sebagaifaktor penentu suksesnya indus-trialisasi, perdagangan, danpenciptaan efisiensi perusahaan-perusahaan transnasional. Hal inilahyang sering menjadi influenceparadigma baru sektor publik sepertiyang dikatakan Yuwono : Paradigmabaru di sektor publik disebabkankarena keberhasilan sektor privat/bisnis dalam melakukan inisiatif dankreativitas sehingga produktivitas,efisiensi, dan efektivitasnya jauh lebihberkembang ketimbang sektor

940

Implementasi E-Government (Arief Budi Pratama)

publik (Yuwono, 2001 : 4). Salah satufaktor kesuksesan sektor privatadalah penggunaan teknologicanggih dalam sistem informasimanajemen yang sering kita sebut e-business.

Penyelenggaraan pemerin-tahan suatu negara tidak hanyaterbatas hubungannya denganrakyatnya, akan tetapi jugamenyangkut kiprahnya di duniainternasional. Dengan berlangsung-nya “global village” ini gelombangpemikiran tentang demokratisasi,hak asasi manusia, good govern-ment, good governance, dan goodcorporate governance telah menjadiisu-isu yang patut diperhatikan danmembutuhkan penanganan yanglebih baik.

Jika dahulu pemerintah terkenaldengan birokrasinya yang sangatboros, lamban, kaku, dan tidakefisien, maka masyarakat saat inimembutuhkan sebuah kinerjapemerintah yang cepat, murah, danberorientasi pada proses agar dapatmemberikan dukungan yang signi-fikan dan kompetitif bagi parakonsumernya (individu, komunitasbisnis, masyarakat, dan stake-holders yang lain) (Indrajit, 2000 : X).

Pada dasarnya tugas umumpemerintah adalah melayanimasyarakat yang di dalamnyaberkaitan dengan pengumpulan,pengolahan, penyajian, dan penye-baran data maupun informasi yangpenting bagi masyarakat. Dalamkonteks ini, Teknologi Informasi (IT)akan sangat berperan didalamnya.

Penggunaan IT dalam penyeleng-garaan pemerintah sering kita sebute-gov (electronic government).

B. PEMBAHASANJika dilihat dari perspektif

proses secara historis The drivingforce urgensi implementasi e-government ada dua yaitu : 1)Globalisasi; 2) Implementasi e-business di sektor privat.

1. GlobalisasiMenurut hemat penulis,

globalisasi perlu dikaji dalamtulisan ini karena globalisasimerupakan salah satu faktor yangmenuntut dikembangkannya e-government dalam pemerintahankita. Globalisasi mempunyaiberbagai macam definisi. Ledge(1991) mendefinisikan globali-sasi sebagai suatu proses yangmenempatkan masyarakat duniabisa menjangkau satu denganyang lain/saling berhubungandalam semua aspek kehidupanmereka menyangkut sosial,ekonomi, budaya, teknologi, danlain-lain.

Atau dengan kata lain,sebagian besar kehidupanmasyarakat dunia ditentukan olehproses-proses global. Definisioleh Amal (2001), globalisasimerupakan proses munculnyamasyarakat. Global yaitu suatudunia yang terintegrasi secarafisik dan melampaui batas-batasnegara, ideologi, dan lembagapolitik.

941

Martin kohr menarik dua ciriutama dari globalisasi yaitu :pertama peningkatan konsen-trasi dan monopoli sumber daya,kedua proses penentuan kebija-kan negara berada di bawahpengaruh badan-badan inter-nasional. Pendefinisian konsepglobalisasi dapat diklasifikasikanmenjadi tiga macam menurutDavid Held : Pertama pandangankaum Hiperglobalis, keduapandangan kaum Skeptis, danketiga pandangan kaumTransformasionalis.

Kaum Hiperglobalis ber-pendapat globalisasi sebagaisejarah baru kehidupan manusiadimana “negara tradisional sudahtidak relevan lagi, lebih-lebihmenjadi tidak mungkin dalamunit-unit bisnis ekonomi global”.Gejala yang dapat diamatiadalah denasionalisasi, trans-nasional network of production,economic borderless. Beberapapemikirnya adalah KenichiOhimae, Friedmand, dan lain-lain.

Pandangan kaum Skeptisbertolak belakang denganpandangan kaum Hiperglobalis.Hirts dan Thompson yang beradadi jalur ini berpendapat bahwaglobalisasi merupakan sebuahmitos. Mereka juga beranggapanbahwa globalisasi sebenarnyaadalah semacam “triumvirat”karena sumber daya hanyaberpusat di tiga kawasan yaituEropa Barat, Asia Timur (Jepang-

Korsel), dan USA saja. KaumTransformasionalis berpendapatlain lagi, mereka berperansebagai penengah diantara duapandangan itu. Globalisasimerupakan kekuatan utama dibalik perubahan politik, ekonomi,sosial, dan budaya. Kelompok inijuga menekankan peranlembaga-lembaga inter-nasionaldalam mengatur tatanan dunia.

Dari bermacam-macamdefinisi di atas ada beberapaaspek dalam konsep globalisasiyaitu proses global/ internasio-nalisasi, kemajuan teknologiinformasi, pengurangan peranpemerintah, dan lain-lain.

Globalisasi menjadi isustrategis dalam kajian ilmu-ilmusosial karena globalisasi sepertisekeping mata uang yangmempunyai dua sisi. Di satu sisiglobalisasi melahirkan kemajuanteknologi, kemudahan, efisiensi,tetapi di sisi lain globalisasimempunyai dampak yangnegative misalnya : kelestarianalam yang terancam, demo-ralisasi, dan lain-lain.

2. Implementasi E-Businessa. Pengertian E-Business

E-Business adalah suatupola bisnis baru yang banyakdiyakini sebagai suatu polabisnis masa depan, E-businessmenggunakan teknologi internetsebagai kekuatan utamanyauntuk dapat melakukan beragamaktivitas bisnis secara elektronik

“Dialogue” JIAKP, Vol. 2, No. 3, September 2005 : 939-960

942


yang efisien dan fleksibel. Leedan Whang (2001) men-definisikan e-business sebagai“the use of internet-basedcomputing and communicationsto execute both front-endbusiness processes”. Sedang-kan Laudon & Laudon (2000)mendefinisikannya sebagai “theuse of the internet and otherdigital technology for organi-zational communication andcoordination and the manage-ment of the firm.

Melalui definisi tersebutterlihat bahwa lingkup e-businessadalah sangat luas. Ia mencakupseluruh aktivitas manajemenseperti komunikasi, kolaborasi,ataupun koordinasi yang ber-langsung secara elektronis dalammendukung seluruh proses bisnisyang berlangsung dalam suatuperusahaan.

Dalam e-business manajerdapat menggunakan e-mail,dokumen web, dan groupwareuntuk berkomunikasi secaraefektif dengan karyawan sertaberbagai pihak lainnya dalamperusahaan, serta melakukankolaborasi kerja dengan teamwork dimanapun juga. Sebagaipelengkap, perusahaan Oracle(www. oracle.com) yang banyakmemproduksi aplikasi-aplikasipenunjang e-business men-definisikannya sebagai “a true e-business is a business thatutilizes the full power of theinternet to make its operation

dramatically more efficient, lessexpensive, and more flexiblethan ever before”.

Dari pengertian-pengertiandi atas nampak bahwa e-business diterapkan untukmembuat kegiatan operasionalperusahaan menjadi lebih efisien,lebih murah, serta lebih fleksibeldaripada sebelumnya. Selain itu,melalui e-business perusahaantidak saja diharapkan mengalamipenurunan biaya namun jugamemberikan kesempatan baruperusahaan untuk meningkatkanlaba melalui penciptaan produkdan jasa ataupun perluasansebagaimana dinyatakan olehLaudon & Laudon (2000) : “Theinternet can help companiescreate and capture profit in newways by adding extra value toexisting producis and service orby providing the foundation fornew producis and services”.

Selama ini penerapan e-business memang lebih diarah-kan pada peningkatan kemam-puan perusahaan untuk mening-katkan revenue serta menurunkanbiaya operasional, sebagaimanadikemukakan oleh Barua, et all(2001) bahwa investasi dalam e-business akan meningkatkankeberhasilan kegiatan opera-sional, yang pada akhirnya akanmeningkatkan keberhasilanfinansial perusahaan.

Secara umum e-businessmerupakan penggunaan tek-nologi informasi/IT terutama

943

internet dalam organisasi bisnis.Sejumlah perusahaan multinasional telah membuktikankeberhasilan mereka karenadalam sistem informasi manaje-mennya telah menggunakan IT/internet sehingga dihasilkaninformasi dan data yang akuratdalam setiap mengambilkeputusan. American Airlinesmerupakan perusahaan pertamayang menggunakan teknologi ITdalam sistem informasi manaje-mennya untuk layanan peme-sanan tiket.

E-business telah menunjuk-kan banyak tingkat keunggulan-nya karena dengan e-businessmemungkinkan transaksi bisnisjarak jauh tanpa harus kontaklangsung dengan client sehinggaorganisasi akan semakin efisien(Widiartanto, 2004 : 53).

Di Indonesia strategi bisnismelalui mekanisme e-businesssemakin meluas digunakan,khususnya untuk usaha per-bankan, pendidikan, perhotelan,perdagangan, rumah sakit danberbagai bidang lainnya. BCA,DHL, HM Sampoerna, MerpatiNusantara Airlines, BinaNusantara, Grand Hyat Jakarta,dan Metrodata adalah contoh-contoh perusahaan-perusahaanyang menikmati manfaat dari e-business (Joko Sugiarsono, 2001dalam Indrajit, 2002 : 27).1) Bank Central Asia (BCA)

Keunggulan teknologiinformasi dari BCA diperoleh

setahap demi setahap. Aplikasie-business telah dimulai sejak1985 dan mulai tahun 1994memasuki tahap on-line disemua cabang. Total dana yangdikucurkan mencapai US$ 50-7-juta.

Hasilnya kini semua cabangBCA telah terintegrasi secara on-line dengan fasilitas ATM yangdapat dijangkau oleh sebagianbesar masyarakat. Seluruhcabang sistem, peralatan, danprosedur yang sama untuk semuacabang. Pada tahap awal e-business hanya digunakansebatas komunikasi antarcabang atau staff tetapi sekarangBCA memanfaatkan fasilitasinternet untuk berhubungan baikdengan nasabah maupun antarcabang dengan mekanismeinternet banking, Klik BCA.

Bagi bank terbesar diIndonesia ini penggunaan e-business tidak hanya untukefisiensi saja akan tetapi tetapjuga untuk meningkatkankeunggulan kompetitif danmemungkinkan lahirnya peluangbisnis baru.2) DHL

DHL merupakan salah satuperusahaan pengiriman trans-nasional terkemuka di dunia.Secara global investasi DHLuntuk e-business diperkirakanmencapai US$ 500 juta pertahun. Dan untuk Indonesiadialokasikan dana US$ 1,5 jutaper tahun.


944


Dana itu digunakan untukmembangun fasilitas pelacakankiriman yang disebut track andtrace (T & T) dengan fasilitas inimemungkinkan pelangganmengetahui sampai dimanapaket atau dokumen yang dikirim.

T & T sebenarnya sudahada sejak 1988. Waktu itu kantorDHL di seluruh dunia terhubungdalam jaringan komunikasiDHLnet. Fasilitas lainnya adalahDHL connect yakni fasilitas untukmencetak airway bill, membuatdokumentasi pabean, commer-cial in voice, permintaanpengambilan barang, penye-diaan laporan standar pengirimandan proses transaksi melalui e-mail.

Perkembangan yang ter-baru adalah setiap kurir dibekalidengan the next generationscanner yang memungkinkankurir untuk menscan isi paketcustomer yang terhubung denganjaringan DHLnet sehingga datapaket termasuk waktu pene-rimaan dan penyerahan langsungtercatat dalam database.3) HM Sampoerna

Perusahaan rokok ini mulaiberkenalan dengan e-businesspada tahun 1981, tetapi hanyapada sistem penggajian saja.Kemudian mulai tahun 1985dikembangkan kedalam sistempersediaan barang, sistem fixedasset, dan general ladger.

4) Merpati Nusantara AirlinesMerpati Nusantara Airlines

selangkah lebih maju dalamimplementasi e-business di-bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain di Indonesia.Merpati mempunyai MerpatiInternet Reservation Acces(MIRA) yang memungkinkanpelanggannya dapat melakukanreservasi setiap saat tanpa harusdatang ke kantor.

Layanan yang dilaunchingpada akhir 1999 ini merupakankerjasama dengan IndosatnetIsolution Service. Khusus untukMIRA Merpati dan Indosatmenguras anggaran sekitarRp.210 juta. Merpati bertekadmembuat MIRA sebagai batuloncatan untuk membuat sistemyang lebih besar, baik untukkebutuhan internal maupuneksternal. Pada perkembanganselanjutnya banyak perusahaan-perusahaan penerbangan diIndonesia mengikuti langkahMerpati Nusantara Airlines.5) Universitas Bina Nusantara

Sejak tahun 1995 UbiNusmengembangkan aplikasi inter-active Voice Respond dancomputer telephony Integration.Setahun kemudian dikembang-kan lagi dalam registrasi KRS.Universitas swasta ini jugamengembangkan pembuatankios informasi pusat layanan miripATM bank. Di kios informasi

945

tersebut mahasiswa dapatmemperoleh informasi apapunmengenai perkuliahan yangdiikutinya. Dengan demikiantersedia empat jalur layananinformasi untuk mahasiswa.Komunikasi konvensional,melalui loket layanan, internet,dan e-mail.6) PT. Telkom

Dengan menyadari bahwabisnis informasi dan komunikasi(infokom) merupakan bisnismasa depan yang sangatmenjanjikan, maka PT. Telkomtelah mengubah visi perusahaanmenjadi “to be a leading infocomcompany in the region”.

Keinginan untuk menjadiperusahaan infokom utama dikawasan ini memang sejalandengan trend global yang berlakudi banyak negara. PT. Telkomkemudian menerjemahkan visitersebut dalam beberapa areabisnis, yaitu phone, mobile,vision, internet, dan services.

Sementara itu, saat ini PT.Telkom yang masih dipersepsi-kan oleh masyarakat sebagaiperusahaan telepon telahmembuka area bisnis Multimediayang didalamnya ada internet.Bisnis ini diusahakan sendirimelalui salah satu divisi di PT.Telkom, yaitu Divisi Multimediadan diberi nama TelkomNet.Selain menjadi penyedia jasasambungan internet, mailing list,

chatting room, web room, kartuucapan elektronik dan lain-lainyang dapat diakses melalui www.plasa.com (Sutejo, 2002 : 38).

b. E-govApabila kita lihat dari asal

katanya electronic governmentterdiri dari dua kata yaitu“electronic” dan “government”yang apabila ditranslate kedalam bahasa Indonesia menjadipemerintah elektronik. Penulismendefinisikannya secara umumsebagai penggunaan informationtechnology (IT) dalam penyeleng-garaan pemerintahan di suatunegara.

World Bank menjelaskandomain dan ruang lingkup e-government sebagai :

e-government refers to theuse by government agencies ofinformation, technologies (suchas wide area networks, internet,and mobile computing) that havethe ability to transform relationswith citizens, business, and otherarms of government. (e-govern-ment merupakan penggunaanteknologi informasi oleh peme-rintah seperti wide area networks,internet, dan computer mobileyang mempunyai kemampuanmentransformasikan hubungandengan rakyat, kelompok bisnis,aparatur pemerintah).

UNDP mendefinisikan e-government :


946


e-government is theapplication of Information andCommunication Technology(ICT) by government agencies.(e-government merupakanaplikasi teknologi informasi dankomunikasi oleh pemerintah).

Janet Caldow, DirekturInstitute for Electronic Govern-ment (IBM Corporation) darihasil kajiannya bersama KennedySchool of Government, HarvardUniversity, memberikan sebuahdefinisi yang menarik, yaitu :

Electronic Government isnothing short of fundamentaltransformation of governmentand governance at a scale wehave not witnessed since thebeginning of industrial era.(elektronik government tidakhanya transformasi fundamentalpada pemerintah dan kepemerin-tahan tetapi sudah ada pada eraindustrial).

Tiap-tiap pemerintahan dinegara yang sudah maju jugamempunyai definisi sendiritentang e-government. Pemerin-tah federal Amerika Serikatmendefinisikannya

E-government is refers todelivery of government infor-mation and service on linethrough internet or other digitalmeans. (e-government merupa-kan penyebaran informasipemerintah dan pelayanan on-line melalui internet atauperalatan digital lainnya.Sementara itu, Italia secara

lengkap dan detail mendefinisi-kan e-government sebagai :

The use of modern ICT inthe modernization of ouradministration which comprisethe following classess of action :1) Computerization designed toenhance operational efficiencywithin individual departmentsand agencies; 2) Computeri-zation services to citizen and firmoften implying integrationamong the services of differentdepartment and agencies; 3)Provision of ICT access to finalusers of government servicesand information.

(Penggunaan teknologiinformasi dan komunikasimodern dalam modernisasisistem administrasi yang terdiridari : 1) Desain komputerisasiuntuk meningkatkan efisiensioperasional pada departemendan agensi; 2) Komputerisasidalam pelayanan kepadamasyarakat dan perusahaanyang mengimplikasikan integrasidiantara pelayanan daridepartemen yang bermacam-macam; 3) Akses teknologiinformasi dan komunikasi untukpengguna akhir dari pelayanandan informasi pemerintah).

Pemerintah New Zealandmelihat e-government sebagaisebuah fenomena sebagaiberikut :

E-government is a way forgovernment use new technolo-gies to provide people

947

convenient access to govern-ment information services toimprove the quality of theservices and to provide greateropportunities to participate in ourdemocratic institution andprocessess. (E-governmentmerupakan cara pemerintahuntuk menggunakan teknologiyang baru untuk menyediakanmasyarakat akses yang lebihbanyak mengenai informasi danpelayanan pemerintah, untukmeningkatkan kualitas servis danmenyediakan kesempatan yanglebih besar untuk berpartisipasidalam proses dan institusidemokrasi (Indrajit, 2002 : 2-4).

Dari berbagai definisitersebut, terdapat beberapakonsep e-government : 1)Penggunaan ICT; 2) Berorientasipada efisiensi; 3) Melayanimasyarakat.

c. Lokus e-government dalammanajemen pemerintahan

Secara umum manajemenmeliputi fungsi planning,organizing, actuating, dancontrolling. Fungsi-fungsitersebut membutuhkan sisteminformasi yang mendukungnya.Dalam organisasi publik e-government merupakan salahsatu bentuk sistem informasimanajemen publik.

d. Jenis-jenis Pelayanan pada E-government

Ada tiga jenis proyek-proyekpelayanan pada e-government :

Pertama adalah one-wayservice, pelayanan jenis ini adalahbentuk pelayanan dimana terjadikomunikasi satu arah. Pemerintahmenyajikan sesuatu informasi dandata yang dapat diakses secarabebas oleh masyarakat yangmembutuhkan. Media yangdigunakan biasanya internet dengansitus-situs informasional. Misalnya,informasi Kota Semarang secaraumum, informasi suatu institusi ataudepartemen, syarat-syarat pendirianbadan usaha, data statistik dariBPS, hasil tabulasi suara Pemilu dariKPU, dan lain-lain.

Kedua, two-way service. Modelpelayanan ini sedikit berbedadengan publish. Model pelayanantwo-way service bersifat komunikasidua arah. Aplikasi model ini biasanyamenggunakan bentuk portal yaitu adafasilitas searching untuk pencariandata/informasi yang bersifat lebihspesifik (dalam model one-wayservice hanya berbentuk link).

Aplikasi lain dari two-wayservice adalah pemerintahmenyediakan fasilitas dimanamasyarakat dapat berinteraksi baiksecara langsung (chatting, tele-conference, web-TV, dan lain-lain)ataupun tidak langsung melalui e-mail, frequent ask question, newsletter, mailing list dan sebagainya.Contohnya : masyarakat dapatmengakses berapa jumlah pegawaidalam suatu institusi, berapa formasiyang kosong dan masih banyak yanglain.


948


Di sini masyarakat dapatberdiskusi dengan anggota dewanlegislatif melalui mailing list/email.Pelaku bisnis dapat berdiskusitentang proyek-proyek pemerintahmeliputi syarat, prosedur, dansebagainya.

Ketiga adalah transaction.Model ini hampir sama denganmodel two-way service, akan tetapitransaction berhubungan denganperpindahan uang antar pihak.Masyarakat tidak secara gratismendapatkan layanan, tetapi harusmembayar jasa pelayanan yangdiberikan. Implementasi nyatanyadapat kita lihat dalam: 1) Masyarakatdapat mengajukan permohonan danperpanjangan seperti : SIM, STNK,KTP lewat internet; 2) Masyarakatdapat membayar pajak dan retribusikepada pemerintah lewat internet; 3)Praktek-praktek e-procurementdalam tender proyek-proyekpemerintah; 4) Petani dapatmempromosikan hasil panennyamelalui internet, dan lain-lain.

Dari ketiga model layanantersebut, model ketiga nampaknyabelum dapat dipraktikkan diIndonesia karena model ini lebihrumit, complicated, dan sophisticateddibanding model 1, 2, dan faktor-faktor tertentu yang menyebabkanmodel ketiga merupakan tantangane-government untuk masamendatang.e. Relasi E-Government (G-C, G-G,

G-B, G-CV)1) G to C (Government to

Citizen)

Relasi government dengancitizen yaitu suatu hubunganantara pemerintah denganrakyat. Relasi jenis ini merupakanrelasi yang umum dipraktikkan dinegara-negara manapun peme-rintah membangun aksesinformasi yang dapat diman-faatkan/diperoleh masyarakatuntuk kepentingannya. Contohaplikasi jenis ini : masyarakat bisamengakses data/informasi dariBPS, masyarakat dapat men-daftar ke PTN melalui internet,masyarakat dapat mengetahuipengumuman hasil ujian melaluiSMS dari ponsel masing-masing,dan lain-lain.2) G to G (Government to

Government)Relasi ini menghubungkan

antara pemerintah denganpemerintah. Yang dimaksudpemerintah dengan pemerintahbisa mempunyai maksud antarapemerintah pusat dalam suatunegara dengan Pemda-nya atauantara pemerintah pusat/daerahantar negara yang berbeda.Dalam praktiknya dapat diamati: a) Pelaporan, komunikasi antarapemerintah pusat di Jakartadengan pemerintah daerah diSemarang menggunakan fasilitason-line (internet); b) Komunikasi,konsultasi, dan kerjasamapemerintah dengan kedutaan luarnegeri menggunakan internet,dan lain-lain.3) G to B (Government to

Business)

949

Government to businessyaitu relasi antara pemerintahdengan pelaku dunia usaha baikdi dalam negeri maupun di luarnegeri. Keuntungan dari pengem-bangan yang baik pada relasi iniadalah terjadinya relasi yanglebih transparan antara peme-rintah dengan kelompok-kelompok kepentingan (pelakubisnis) sehingga dapat dimini-malisir penyimpangan dalamproyek-proyek pemerintahmelalui mekanisme contractingout. Contoh relasi jenis ini adalahpebisnis dapat mengaksesinformasi, prosedur perizinan dariregulasi yang ditetapkanpemerintah; pebisnis dapatmembayar pajak-pajak usahamelalui sistem on-line. Jenisrelasi ini akan sangat efisienterutama bagi perusahaan-perusahaan transnasional yangberinvestasi di Indonesia.Dengan kemudahan prosedurmaka akan banyak investor yangmenginvestasikan modalnya diIndonesia.4) G to CV (Government to Civil

Servant)Hubungan antara peme-

rintah dengan civil servant yaitumerupakan hubungan antarapemerintah dengan PNS,sebagai karyawan/pekerja daripemerintah. PNS dapat meng-akses informasi tentang gaji, cuti,mutasi tanpa harus datang keBadan Kepegawaian misalnya.

f. Perubahan Paradigma Mana-jemen E-Government

Orientasi dari perubahanparadigma birokrat adalah meng-hasilkan produk atau pelayanan yangcost-efficient kepada masyarakatdan mereka yang berkepentingan(stakeholders). Orientasinya padaefisiensi karena bukan merupakanrahasia umum bahwa biayapemerintahan diambil langsung darianggaran belanja negara/daerahyang terkadang sangat kecildibandingkan volume dan frekuensiproduk/pelayanan yang harusdiberikan kepada masyarakat.Karena selalu menggunakan ukuranbiaya sebagai fokus, maka dapatdimaklumi jika banyak sekali produkatau pelayanan yang diberikankalangan birokrat terkadang memilikikualitas yang rendah dan cenderungterkesan asal-asalan.

Didalam e-government pem-berian produk dan pelayanan harusberorientasi pada kepuasanpelanggan (customer satisfactionoriented). Ukuran keberhasilanpemberian produk dan pelayanandari pihak pemerintah kepadamasyarakat adalah jumlah keluhan(complaint) dari pelanggan yangbersangkutan terhadap kualitasproduk dan pelayanan yangdiberikan.

Hal yang lain yang harusdiperhatikan, karena berorientasikepada kebutuhan dan kepuasanpelanggan, maka produk maupunpelayanan yang diberikan pun harus


950


dapat fleksibel (di sisi ekstrim, setiapproduk atau pelayanan harus dapatdisesuaikan/tailor made dengankebutuhan unik masing-masingindividu). Contoh lain aspekfleksibilitas adalah sehubungandengan cara akses kepadapemerintahan, kalau di dalampendekatan konvensional masya-rakat yang harus datang ke birokrat,di dalam e-government pemerintahharus dapat menjawab kebutuhanmasyarakat 24 jam sehari dan 7 hariseminggu, dari mana saja dan kapansaja.

g. Peran e-government dalamKebijakan Publik

Secara umum kebijakan publikmerupakan : Apa yang dilakukan dan

tidak dilakukan oleh pemerintah”.Atau secara operasional dapatdiartikan segala ketentuan-ketentuanpemerintah yang menyangkutkepentingan publik/public service.

Salah satu faktor penentukeefektifan kebijakan publik adalahdata/informasi yang valid. Dalamsuatu manajemen data/informasimenempati peran penting dalamrangka mengetahui hal-hal/isu-isustrategis dalam suatu organisasi.Lebih khusus dalam kebijakan publikyang meliputi formulasi, imple-mentasi, dan evaluasi, data/informasi mutlak diperlukan dalamtiap tahap tersebut.

Pentingnya data yang validdalam proses formulasi, imple-mentasi, dan evaluasi akan sangat

Data/informasi Data/informasi

Formulasi Implementasi Evaluasi

Data/informasi

Feedback

berpengaruh terhadap tercapainyatujuan organisasi. Penggunaan ITdalam proses kebijakan adalah :antara pemerintah dengan stake-holders dapat saling mengaksesinformasi/data yang nantinya akandigunakan dalam formulasi kebijakan

publik. Misalnya suatu Pemda inginmembuat RS/Puskesmas, tentuakan membutuhkan dana yang validtentang jumlah penduduk, tingkatkelahiran, rata-rata orang sakit yangmenggunakan jasa RS/Puskesmastiap tahun, dan data penting lainnya.

951

h. Peran E-Government sebagaiReduktor KKN

E-government secara logisdapat berperan sebagai reduktorKKN. Mengapa? Pertama imple-mentasi e-government dalampenyelenggaraan pemerintahanseperti dalam Pelayanan Publik,Kebijakan Publik, akan semakinmeminimalisir kontak langsung antarpelaku sehingga diasumsikanterjadinya penyimpangan dapatdikurangi.

Kedua, dengan implementasi e-government akan semakin terciptatransparansi dimana setiap pihakdapat mengetahui data atauinformasi penting yang dibutuhkanstakeholders. Tingkat manipulasidata dapat lebih mudah dilacak untukmengetahui data yang sebenarnya.

Sebagai contoh : perpanjanganSTNK/SIM lewat internet dengan tipetransaction akan semakin mudahdilakukan oleh pengguna/userkarena dalam kanal akses Samsatperpanjangan SIM dan STNKterdapat informasi yang jelas dantransparan sehingga akan menutupkemungkinan peran calo didalamnya.

Dari beberapa uraian di atasdengan implementasi e-government, performance organi-sasi publik akan semakin efisien,efektif, transparan, akuntabel, kreatif,dan partisipatif.

i. Road to E-GovernmentBagaimana sebenarnya model

pemerintahan lama berevolusi

menjadi sebuah e-government? Adasebuah teori yang cukup menarikuntuk disimak dari seorang praktisipemerintahan di Kanada. Secaraumum, evolusi terjadi melalui empattahapan besar, yaitu (Canada, GTIS): 1) Knowledge Society : Humancapital, innovation, standard ofliving, investment capital, trade,health, security; 2) Infrastructure :Network centric, speed to market,process less, electronic service,electronic commerce enabled,secure, trusted, reliable andinteroperable; 3) Enabling Policy :Citizen engagement, connect ivy,inclusion of all Canadians,horizontal infrastructure, learningorganization; 4) E-Government :Client centric, accessible,affordable, cross jurisdictional,transparent, renewable.

j. Pertumbuhan KnowledgeSociety

Secara alami, pemicu utamaterbentuknya e-government bergan-tung pada seberapa cepattumbuhnya Knowledge Society (KS)di dalam sebuah negara. Knowledgesociety adalah sebuah komunitasyang memiliki ciri-ciri utama antaralain sebagai berikut :

1) Menyadari bahwa asetterbesar komunitas terletakpada kompetensi, keahlian,dan pengetahuan (intelli-gence) dari masing-masinganggotanya (SDM), bukanterletak pada sumber dayalainnya semacam kekayaan


952


finansial, relasi denganindustri, maupun hal-halsejenis lainnya;

2) Memahami bahwa pengeta-huan merupakan hasilmetabolisme berbagaipeneliti yaitu data/informasi,pengalaman, content, dancontext; sehingga sehari-harinya mereka akan “haus”untuk mengkonsumsi hal-haltersebut;

3) Melakukan inovasi-inovasibaru dari hari ke hari baikyang bersifat tangible maupunintangible, karena adanyakesadaran bahwa satu-satunya cara untuk dapatbertahan dan menang dalamera global adalah denganberusaha menjadi produsenyang baik (menciptakanberbagai produk dan jasadengan kualitas prima; dan

4) Memiliki standar kehidupanyang relatif telah baik, dalamarti kata masyarakat tersebuttelah dapat memenuhikebutuhan hidupnya sehari-hari, yaitu sandang, pangan,dan papan; sehingga prioritasaktivitas sehari-harinya saatini adalah untuk meningkatkankualitas kehidupan dengancara memperbaiki aspek-aspek semacam keuangan,kesehatan, dan pendidikan.

Karena kebutuhan hidupsebagaimana layaknya seorangmanusia telah dapat tercukupi di

dalam komunitas ini, maka merekacenderung akan lebih beranimelakukan hal-hal yang baru danmenentang di dalam kehidupannya,seperti mencoba hiburan baru(entertainment), mengembangkanhobi, mencoba dan menggunakanteknologi baru, dan lain sebagainya.Mereka cenderung pula untukmencoba melakukan hal-hal yangkebanyakan masyarakat di negaramaju melakukannya. KnowledgeSociety ini merupakan modal dasardan titik awal dari berkembangnyapola kehidupan masyarakat yangmengarah pada keinginan untukmenerapkan konsep e-government.

k. Pembangunan InfrastrukturTeknologi Informasi

Indikator perkembanganindustri komputer dan telekomunikasidalam sebuah negara ditandaidengan semakin tersedianya fasilitasinfrastruktur teknologi informasicanggih yang dapat dipakai olehberbagai kalangan. Pada awalnyaperkembangan teknologi ini telahmengubah paradigma, pemahamandan mekanisme para praktisimanajemen dan bisnis dalammenciptakan produk dan jasanya,maka pada saat ini perkembanganteknologi internet telah merubah caraberbagai individu dan khalayakdalam berinteraksi dan menjalankanaktivitas kehidupan sehari-hari.

Dengan semakin stabilnyalingkungan bisnis di internet, makakonsep berdagang melalui duniamaya (e-commerce dan e-business)

953

telah menjadi hal yang biasadilakukan oleh mereka yangberpikiran maju, karena jelas bahwaproses itu jauh lebih baik, cepat, danmurah dibandingkan dengan cara-cara konvensional.

Trend yang terjadi di negara-negara maju tersebut secaralangsung akan sangat mempengaruhiperilaku masyarakat yang beradadalam Knowledge Society untukbereksperimen dengan teknologiinformasi. Dikatakan bereksperimen,karena dunia maya (internet) masihdianggap sebagai sebuah arenayang tidak bertuan, karena belumadanya kerangka kesepakatanantara mereka para pelaku internetdari berbagai negara untuk membuatkebijakan-kebijakan tertentu yangberlaku bagi mereka para netters.

Dengan kata lain, resikoberinteraksi melalui dunia virtual/maya tersebut terletak pada masing-masing pengguna (user). Adalahmerupakan suatu kenyataan bahwabiasanya anggota KnowledgeSociety akan ketagihan dalammelakukan interaksi di internetkarena apa yang mereka butuhkanterdapat semua di sana. Sehinggaapa yang terjadi adalah secaraperlahan-lahan mereka akan mulaimeninggalkan beberapa mekanismeyang biasa dilakukan di dunia nyatadan melakukannya di dunia maya.

Internet akan menjadi bagiandari kehidupan mereka sehari-harikarena secara logika banyak sekaliprosedur atau mekanisme yang jikadilakukan melalui internet akan

memakan waktu dan biaya yang jauhlebih cepat dan murah. Disampingitu, banyak sekali hal-hal yangmustahil dapat dilakukan di dunianyata, dapat dengan mudahdilakukan di internet. Pada tahap ini,masyarakat mulai menganggapadanya arena kehidupan baru di luardunia nyata yang saling melengkapi(complement).

l. Pemberlakuan Enabling PolicyPeradaban manusia semakin

berkembang sebagai akibat dariteknologi informasi yang berkonver-gensi dengan tumbuhnya masya-rakat berbasis pengetahuan(Knowledge Society) secarasignifikan memaksa pemerintahuntuk mulai memikirkan berbagaikebijakan yang harus disusun dandiberlakukan segera atas perubahanparadigma di berbagai aspekkehidupan dijamin akan mengarahke hal-hal yang positif.

Pada saat inilah embrio e-Government mulai dihasilkan.Pemerintah sebagai sebuah entitikehidupan sebuah negara yangmemiliki berbagai fungsi krusial mautidak mau akan melibatkan berbagaipihak seperti masyarakat, kalanganswasta, dunia pendidikan, dan lainsebagainya dalam mencobabersama-sama merumuskankebijakan-kebijakan yang dapatmenjawab tantangan di masamendatang tersebut. Pada saat inilahpemerintah mulai mengetahui secaradetail kebutuhan-kebutuhan masya-rakatnya yang harus diperoleh melalui


954


interaksi mereka dengan birokrasi,tidak saja untuk membantumelakukan aktifitas sehari-hari,namun lebih jauh dapat menghasil-kan keunggulan kompetitif baginegara yang bersangkutan.

Karena adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung tersebut,maka secara otomatis masyarakatakan mulai memilih jenis pelayananyang lebih baik, lebih cepat, dan lebihmurah. Pada saat inilah seleksi alamakan terjadi. Jika memang prosedurlama atau tradisional lebih efektif,maka akan tetap dipertahankan;sebaliknya jika masyarakat menilaibahwa penggunaan teknologiinformasi semacam internet jauhlebih efektif dalam menghubungkanmereka dengan pemerintah, maka e-government pun akan dengansendirinya diimplementasikan.m. Pembangunan dan Pengem-

bangan E-GovernmentSosialisasi penggunaan e-

Government yang paling baik danefektif adalah dari mulut ke mulut,dalam arti kata adalah bahwapengalaman sukses seseorangberinteraksi melalui pemerintahdengan fasilitas teknologi informasimerupakan hal yang sangatberharga.

Konsep e-Government tidakhanya berarti adanya perubahankinerja yang baik dari kalanganpemerintah kepada rakyatnya,namun lebih jauh berarti adanyatransformasi pendekatan penyeleng-garaan sebuah pemerintahan dari

yang berpusat pada pemerintah(eksekutif) menuju kepada yangberpusat pada masyarakat(demokrasi).

Cepat lambatnya evolusisebuah negara dari KnowledgeSociety menuju e-Governmenttersebut sangat tergantung dariseberapa peka pemerintah danmasyarakatnya dalam membacatanda-tanda zaman (trend ataukecenderungan).

Di dalam era globalisasi ini,sangat banyak variabel danparameter yang berada di luar kontrolsebuah negara yang bersangkutan,sehingga tidak ada jalan lain bahwajika ingin tetap bertahan di dalampergaulan dunia, pemerintah danmasyarakat sebuah negara harusmemiliki strategi yang tajam dan jitu.Hal ini pulalah yang menjadi dasarmengapa banyak sekali negara-negara dunia ketiga dan negara-negara yang terbelakang telah mulaimemikirkan dan melakukanperencanaan, pembangunan, danpengembangan terhadap konsep e-Government di negaranya masing-masing-masing. Hal tersebut karenasadarnya mereka bahwa e-Government tidak hanya memilikibatasan internal (hanya berlaku danbermanfaat untuk masyarakat dalamsebuah negara saja), akan tetapijustru dapat menjadi fasilitas danmedium yang handal dalamusahanya untuk menjalin kerjasamabilateral maupun multilateral dengannegara-negara lain. (Indrajit, 2001).

955

n. Gambaran e-Government dibeberapa negara Asia Tenggara1) Malaysia

Awal 90-an Kebijakanpenggunaan teknologi infor-masi dalam pemerintahantelah diartikulasikan olehperdana menteri saat itu,Mahatmir Muhammd dengan“Visi Malaysia menuju 2020”.Sebelumnya sekitar setahun1977 di buat suatu institusiyang dinamakan TheMalaysian AdministrativeModernization and Mana-gement Planning Unit(MAMPU). Lembaga inimerupakan lembaga dibawah perdana menteri yangbertugas mengkoordinasikanpenggunaan komputerisasidalam penyelenggaraanpemerintahan.Pada perkembangannyadibentuk National Consuls-tive Comitte on InformationTechnology (NCCIT) padatahun 1988 yang melayaniforum publik penggunaankomputerisasi di Malaysiabaik di sektor publik maupunsektor privat. PemerintahMalaysia meneruskan pem-bangunan electronic govern-ment dengan membentukCivil Service Link (CLS) padabulan Agustus 1994 yangdioperasikan oleh MAMPU.CLS menyediakan informasikepada publik mulai dari

regulasi sampai masalahinvestasi.

2) SingapuraNegara ini merupakanpelopor penggunaan tek-nologi informasi dalamperencanaan nasionalnya.Setelah merdeka tahun 1965dengan kepemimpinan dariPeople’s Action Party (PAP)telah menyiapkan kebijakanpembangunan yaitu : tahappra industrialisasi tahun 60-an, intensive capital indus-trialization 70-an, knowledgeintensive industrialization 70-an, dan globalisasi pada 90-an.Follow up dari kebijakantersebut sejak 1981 di bentukCivil Service Computeri-zation Program yang dikoordinasi oleh NationalComputer Board (NCB).

3) IndonesiaImplementasi penggunaanteknologi informasi dalampenyelenggaraan peme-rintahan/electronic govern-ment di Indonesia masihhanya sebatas hubunganantara institusi dalampemerintah. Jika ada pelaya-nan kepada masyarakathanya sebatas tipe pelayananone way service, itu saja data-data yang ditampilkan jarangdi up-date.Contoh implementasielectronic government di


956


Indonesia misalnya : programSistem Informasi AdministrasiKependudukan (SIAK).Program ini merupakankerjasama Depdagri denganpemerintah daerah dalampelayanan data kepen-dudukan yang terintegrasilangsung dengan pemerintahpusat/Depdagri. Jadi jika kitamemasukkan data kepen-dudukan di daerah otomatisakan ter-record langsung didata kependudukan pusat.Kelebihan dari sistem ini tentusaja meningkatkan efisiensi,data dapat dikirim secaracepat, meminimalisasimanipulasi data kepen-dudukan dan lain-lain.Mengapa demikian? Dengansistem ini dapat dicegahdobel KTP dengan mekanis-me yang dibuat sedemikianrupa oleh sistem komputer.Selain mempunyai beberapakelebihan implementasi SIAK(untuk saat ini) masihmempunyai kelemahan yangperlu dibenahi untuk masamendatang yaitu sistem back-up data dan database-nyamasih berada di pemerintahpusat/Depdagri. Dengandemikian secara tidaklangsung pelayanan di daerahsangat bergantung padakondisi kanal akses, dalamhal ini Telkom dan kondisi diDepdagri. Bahkan ada

pendapat ini merupakanwujud sentralisme.Sejauh ini program SIAKhanya diimplementasikan dibeberapa daerah. Di JawaTengah baru dikembangkandi Kabupaten Pekalongan,Surakarta, Pemalang, danPati. Daerah-daerah tersebutmempunyai inisiatif sendiriuntuk mengimplementasikanSIAK setelah mengetahuiprogram dari Depdagri. Inimerupakan indikator kurang-nya political will darimanajemen puncak di suatudaerah untuk mengimplemen-tasikan electronic govern-ment. Sebenarnya SIAKakan lebih efektif jikadigunakan serentak di seluruhIndonesia karena data yangakan terakumulasi secaraserentak pula yang nantinyaakan dipakai oleh institusipemerintah untuk peren-canaan pembangunan mau-pun penentuan kebijakanpublik.

o. Implementasi sistem adminis-trasi kependudukan di Keca-matan Kedung Wuni, KabupatenPekalongan

Implementasi sistem adminis-trasi Kependudukan (SAK) inimerupakan realisasi amanatketetapan MPR No. VII/MPR/2002yang merekomendasikan kepadapemerintah untuk segera mencip-

957

takan sistem pengenal tunggal danterpadu bagi seluruh pendudukIndonesia yang lahir hinggameninggal dunia, serta tidak bisadigantikan oleh orang lain.

Arah kebijakan pemerintahdalam penerapan SAK :

1) Menjadikan faktor kepen-dudukan sebagai titik sentralpembangunan

2) Menyelenggarakan Adminis-trasi Kependudukan denganlandasan hukum yang mantapuntuk mengakomodasikanhak-hak penduduk sertaperlindungan sosial.

3) Menciptakan SAK melaluikomitmen dan kerjasamaberbagai pihak dan peranserta masyarakat.

4) Mengelola program dankegiatan sesuai denganprinsip-prinsip good gover-nance.

Dalam usaha mengimplemen-tasikan SAK ini pemerintahKabupaten Pekalongan melaluiberbagai tahap yakni :

Pertama menganggarkan danadalam APBD Kabupaten Pekalo-ngan tahun 2004 untuk penerapanSAK di dua kecamatan yaituKedungwuni dan Kajen sebagailokasi rintisan di KabupatenPekalongan. Setelah itu, menyiapkaninfrastruktur berupa komputer danperangkat lain yang spesifikasinyaditentukan oleh Depdagri. Setelah itupemerintah Kabupaten Pekalonganmelakukan sosialisasi kepada

masyarakat melalui pemerintahdesa.

Untuk hal brainware pemerintahKabupaten Pekalongan melaksana-kan pelatihan para calon operator,supervisor, regristar di Kantor DitjenAdminduk, Jakarta. Disamping itu,pemerintah Kabupaten Pekalonganmenerbitkan landasan hukumpenerapan SAK dan menerbitkanSK Bupati No. 14 Tahun 2004tentang penerapan SAK dan SKBupati No. 4744/106 Tahun 2004tentang penunjukan supervisor,operator, dan registar. Dalam awal-awal implementasinya pemerintahKabupaten Pekalongan melaksana-kan proses pendampingan oleh timDepdagri.

Dalam implementasi SAK inikecamatan Kedungwuni mengalamibanyak kendala yang harus dihadapi.Masyarakat umumnya shok karenaadanya persyaratan yang harusdipenuhi dan lebih kompleks daribiasanya. Kemudian masalahanggaran untuk biaya on-line. Dansistem ini sangat berpengaruh padakondisi jaringan telepon dan serverpusat di Depdagri. Efek yang lainadalah pencegahan penduduk yangmempunyai KTP ganda belum biasadirealisasikan pada waktu dekatkarena sistem ini belum serentakdilaksanakan.

Tantangan dan alternatif solusiimplementasi SAK meliputi : 1) SDMdengan alternatif solusi peningkatankualitas SDM, peningkatan perankampus sebagai sarang intelektual


958


dalam pembangunan e-gov,pelatihan/workshop aparatur,membudayakan Knowledge Society,pemberdayaan warga negara yangberkompeten dalam teknologiinformasi untuk mengantisipasimaraknya hiker dalam kanal akses;2) Finansial/infrastruktur denganalternatif solusi adanya political willdari decicion maker/administrator,contracting out dengan prinsip-prinsip reinventing government,bekerjasama dengan lembaga-lembaga donor pembantu pemba-ngunan di dunia berkembang UNDP,Ford Foundation, World Bank, etc;3) Culture dengan alternatif solusipeningkatan kemudahan akses danoperasionalisasi infrastruktur,penempatan brainware yangberkualitas di tempat-tempatpelayanan publik.

Tantangan atau hambatandalam pembangunan electronicgovernment yaitu masalah sumberdaya manusia dan finansialmerupakan masalah klasik yangdialami oleh sebagian besar negara-negara berkembang.

Mau tidak mau dalampembangunan electronic govern-ment harus mengutamakan kesiapansumberdaya manusia sebagai faktorawal sebagaimana yang evolusielectronic government yangdikembangkan pemerintah Canada.Penerapannya di Indonesia dapatusahakan dengan cara :Peningkatan peran kampus sebagaisarang intelektual dalam pem-bangunan e-government. Kampus

merupakan tempat yang seringdigunakan sebagai partner bagipemerintah dalam merumuskan danmenjalankan program-programpembangunan. Maka dalampengembangan electronic govern-ment pemerintah harus menjadikanaktor-aktor intelektual (kebanyakanberangkat dari kampus) sebagaipartner dalam usaha ini, pelatihan/workshop aparatur. Dalam implemen-tasi electronic government mutlakdibutuhkan brainware yang dapatmengoperasikan infrastruktur, aparatpemerintah dituntut untuk bisamengoperasionalkan infrastrukturdalam rangka untuk melayanimasyarakat, membudayakanKnowledge Society, pemberdayaanwarga negara yang berkompetendalam teknologi informasi untukmengantisipasi maraknya hikerdalam kanal akses. Tidak dapatdisangkal bahwa dalam dunia mayabanyak terjadi hiker yang merugikanbaik bagi users maupun supplier.Dalam hal ini dibutuhkanpemberdayaan warga negara yangberkompeten dalam teknologiinformasi untuk mengantisipasimaraknya hiker.Dari perspektif finansial pemerintahsebaiknya mempunyai political willterlebih dahulu dalam pembangunanelectronic government secarabertahap. Dengan adanya kemauanpembangunan electronic govern-ment sebagai salah satu isu strategispembangunan maka akan adaalokasi dana khusus bagi pem-bangunan electronic government.

959

Penggalangan dana dapat jugadiusahakan sesuai dengan prinsip-prinsip Reinventing government.Prinsip yang ketujuh dan ke delapanyaitu : concentrate on earning notjust spending, invest in preventionrather cure. Prinsip ini mengandungarti bahwa manajemen pemerintahdituntut untuk tidak hanyamenghabiskan dana tetapi jugakalau bisa menghasilkan dana,pemerintah juga diharapkan meng-invest pencegahan masalahdaripada mengatasinya.

Ada benang merah yang dapatditarik dari pembangunan electronicgovernment yaitu pembangunan inidianggap bukan sebagai penge-luaran akan tetapi sebagai investasipemerintah. Diasumsikan investasielectronic government akanmencegah masalah-masalah yangterjadi dalam pemerintahanketimbang mengatasinya. Denganadanya pemahaman yang demikianmaka akan ada dana alokasi khususpembangunan electronic govern-ment.

Culture merupakan faktor yangtidak boleh dilewatkan dalampembangunan electronic govern-ment. Untuk meningkakan cultureperlunya informasi/need forinformation dalam masyarakatmemang bukanlah hal yang mudah.Salah satu hal yang membuatseseorang tertarik sesuatu adalahsesuatu itu mudah dilakukan dalamkaitannya dengan electronicgovernment sebaiknya tercipta

kemudahan operasionalisasiinfrastruktur.

Selain itu sebaiknya ditempat-kan suatu tempat khusus aksespelayanan publik yang dilengkapidengan brainware-nya. Misalnya dikelurahan disediakan seperangkatkomputer terhubung internet lengkapdengan operatornya. Di situmasyarakat dapat mengaksesinformasi yang dibutuhkan melaluioperator/brainware. Dalam titikekstrim penulis membayangkanmasyarakat dapat menggunakanfasilitas ini untuk e-commerce,menjual hasil pertanian mereka lewatinternet. Dengan kebiasaan merekadengan informasi maka kultur needfor information akan segera terwujuddan akan sangat membantuakselerasi pembangunan electronicgovernment.

C. PENUTUPWacana pembangunan dan

implementasi electronic governmentmerupakan isu strategis yangmembutuhkan perhatian pemerintahterutama pada situasi global villageseperti saat ini. Hal ini juga ditambahdengan kesuksesan aplikasi e-commerce dan e-business di sektorprivat.

Akan tetapi, di Indonesiaimplementasi itu tidak dapatdilaksanakan secara radikal untuksaat ini karena adanya beberapahambatan yang menghinggapinya.Salah satu hambatan yang palingnyata adalah rendahnya kultur


960

masyarakat dalam pendekatantahap knowledge society. Makauntuk menanggapi hambatantersebut diusahakan peningkatansumber daya manusia melaluipendidikan.

Walaupun perkembanganelectronic government di Indonesiadapat dikatakan masih rendah, akantetapi akhir-akhir ini dirasakan sudahmenunjukkan peningkatan. Hal iniditandai dengan implementasi SAKdi beberapa daerah di Indonesiamerupakan pelopor implementasielectronic government (setidaknyadalam tataran relasi G-G). Semogaseiring dengan arus globalisasi dantuntutan kebutuhan masyarakatimplementasi e-government diIndonesia sesuai dengan yangdiharapkan masyarakat dapatsegera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Winarno, Budi. 2004. GlobalisasiWujud Imperialisme Baru.Yogyakarta : Tajidu Press.

Khor, Martin. 2004. Globalisasi danKrisis Pembangunan Berke-lanjutan. Yogyakarta: Cindelaras.

Indrajit, Eko R. 2002. ElectronicGovernment-Strategi Pemba-ngunan dan PengembanganSistem Pelayanan Publik BerbasisTeknologi Digital. Yogyakarta :Penerbit Andi

Setiono, Budi. 2004. Birokrasi dalamPerspektif Politik Administrasi.Semarang: Puskodak.

Handoko, T Hani. 1995. Manajemen.Yogyakarta: BPFE.

Nugroho, Riant. 2003. KebijakanPublik-formulasi, Implementasi,dan evaluasi. Jakarta: Gramedia

Yuwono, Teguh. 2001. ManajemenOtonomi Daerah. Semarang:Gloggaps.

Majalah Forum Vol. 32 No. 1 Januari2005.

Jurnal Dialogue MAP UNDIP

Canada.gc.ca

www.gov.sg

www.ukonline.gov.uk

www.govt.nz


IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN ...

Documents

Transcript of IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN ...