II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN III ...

- 1 -

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN

FISKAL

REGIONAL

Triwulan III 2018

Penyusun

Penanggung Jawab : Asyik Fauzi Ketua Tim : Sjarif Donofan Solaiman Anggota : - Syamsul Arifin - Maman Suparman - Achmad Puji Slamet - Restu Ramadhani M. - Lusiane Noorlin Nussy - Maria Paulina Warwe Reviewer : - Naufal Duadi Andalas

- Wahid Ahyani - Basuki Rahmat

Kajian Fiskal Regional Triwulan III 2018

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua

ii

DAFTAR ISI

Halaman Judul i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii Daftar Grafik iv I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1 A. Produk Domestik Regional Bruto 1 B. Inflasi 2 C. Indikator Kesejahteraan 3 II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 4 A. Pendapatan Negara 4 B. Belanja Negara 8 C. Prognosis Realisasi APBN 12

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 13 A. Pendapatan Daerah 13 B. Belanja Daerah 17 C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018 18

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

20

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian 20 B. Pendapatan Konsolidasian 20 C. Belanja Konsolidasian 22 D. Analisis Kontribusi Belanja Pemerintah Dalam PDRB 23

V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 24



iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 ITK Papua Menurut Variabel Pembentuknya 3

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN s.d. Akhir Triwulan III Tahun 2017 dan 2018 4

Tabel 2.2 Realisasi PNBP Per Jenis Pendapatan 7

Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan Hibah s.d. Triwulan III Tahun 2018 7

Tabel 2.4 Profil dan Jenis Layanan BLU Pusat 10

Tabel 2.5 Prognosis Realisasi APBN s.d. Akhir Tahun 2018 12

Tabel 3.1 Realisasi APBD Agregat Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) s.d. Triwulan III Tahun 2017 dan 2018

13

Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Pembangunan Daerah Papua 19

Tabel 3.3 Perkiraan Realisasi APBD s.d. Triwulan IV Tahun 2018 19

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Provinsi s.d. Triwulan III 2018

20

Tabel 4.2 Pertumbuhan Pendapatan dan PDRB 22

Tabel 4.3 Pertumbuhan Belanja Pemerintah dan PDRB s.d. Triwulan III 2018 23

Tabel 4.4 Kontribusi Belanja Pemerintah Dalam PDRB s.d. Triwulan III 2018 23



iv

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri s.d. Triwulan III-2018 5

Grafik 2.2 Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional s.d. Triwulan III-2018

6

Grafik 2.3 Realisasi PNBP s.d. Triwulan III-2018 6

Grafik 2.4 Tren Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. Triwulan III-2018 8

Grafik 2.5 Tren Realisasi Belanja TKDD s.d. Triwulan III-2018 9

Grafik 2.6 Realisasi KUR per Skema s.d. Triwulan III-2018 11

Grafik 2.7 Realisasi KUR per Sektor s.d. Triwulan III-2018 11

Grafik 2.8 Tren Realisasi Tahunan Belanja Pemerintah Pusat 12

Grafik 3.1 Realisasi PAD per Provinsi/Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Papua s.d. Triwulan III tahun 2018

14

Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah s.d. Triwulan III tahun 2018 14

Grafik 3.3 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah 15

Grafik 3.4 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15

Grafik 3.5 Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah s.d. Triwulan III tahun 2018

16

Grafik 3.6 Realisasi Pendapatan Transfer s.d. Triwulan III Tahun 2018 16

Grafik 3.7 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah s.d. Triwulan III tahun 2018

17

Grafik 3.8 Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja s.d. Triwulan III Tahun 2018

17

Grafik 3.9 Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan s.d Triwulan III Tahun 2018 18

Grafik 3.10 Tren Realisasi Pendapatan Daerah 18

Grafik 3.11 Tren Realisasi Belanja Daerah 19

Grafik 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian 21

Grafik 4.2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Penerimaan Konsolidasian

21

Grafik 4.3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan dan Bukan Pajak 21

Grafik 4.4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah 22

Grafik 4.5 Komposisi Belanja Konsolidasian Triwulan III 2018 23



1

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

Ekonomi Papua triwulan III-2018 tumbuh 6,76 persen dibanding triwulan III-2017

(y-on-y). Pertumbuhan tersebut didukung oleh semua sektor/lapangan usaha dengan

pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan

Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,53 persen.

Pertumbuhan yang besar pada Lapangan

Usaha Jasa Lainnya terutama disebabkan oleh

meningkatnya pendapatan usaha yang

berkaitan dengan kegiatan hiburan dan

rekreasi. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan

terjadi pada semua komponen, dengan

pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Ekspor Luar Negeri sebesar

101,43 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Impor Luar Negeri sebesar 17,97 persen,

dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 12,66 persen.

Ditinjau secara kuartalan, ekonomi Papua triwulan III-2018 terhadap triwulan

sebelumnya (q-to-q) hanya tumbuh sebesar 1,32 persen. Lapangan usaha yang memiliki

pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya sebesar 7,47 persen, diikuti lapangan usaha

Konstruksi sebesar 6,96 persen, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 6,61 persen.

Sedangkan Lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar -2,24

persen, diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar -1,92 persen, dan Pertambangan

dan Penggalian sebesar -0,16 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada

semua komponen PDRB Pengeluaran, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh

Komponen PMTB yang tumbuh sebesar 5,73 persen.

Ekonomi Papua sampai dengan triwulan III-2018 (c-to-c) masih tumbuh tinggi yaitu

18,34 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh hanya

sebesar 4,58 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha, dengan

pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

sebesar 38,69 persen, diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,32 persen, dan

Real Estate sebesar 7,11 persen. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai

oleh Komponen Ekspor Luar Negeri yang mencapai 98,76 persen, diikuti Komponen

Impor Luar Negeri sebesar 13,63 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi

Pemerintah sebesar 11,46 persen.

Ekonomi Papua Triwulan III-2018 tumbuh 6,76 persen (y-on-y), Pertumbuhan didukung semua lapangan usaha.

Ekonomi Papua Triwulan II-2018 tumbuh 1,32 persen (q to q).

Ekonomi Papua sampai dengan Triwulan III-2018 tumbuh 18,34 persen (c to c).

PDRB Per Kapita Papua pada Triwulan III-2018 mencapai Rp 16,96 Juta.



2

Nilai PDRB per kapita Papua pada triwulan III-2018 sebesar Rp 16,96 juta, hanya

menurun 0,004 persen dibanding triwulan sebelumnya. Nilai PDRB per kapita yang

relatif tetap ini dikarenakan rendahnya pertumbuhan ekonomi triwulan III-2018

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jika dilihat tanpa sektor pertambangan dan

penggalian, PDRB per kapita Papua triwulan III- 2018 sebesar Rp 10,07 juta, meningkat

2,55 persen dari triwulan II-2018 yang hanya sebesar Rp 9,82 juta.

B. Inflasi

Pada bulan September 2018, Kota Jayapura mengalami inflasi sebesar 0,45

persen. Inflasi di Kota Jayapura tejadi

akibat adanya kenaikan angka indeks

pada kelompok pengeluaran barang dan

jasa meliputi makanan jadi, minuman,

rokok dan tembakau sebesar 0,03

persen, kelompok perumahan, air, listrik,

gas dan bahan bakar sebesar 0,21

persen, kelompok sandang sebesar 0,01

persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 3,26 persen, dan

kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,13 persen. Adapun

kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,05 persen,

dan kelompok kesehatan sebesar 0,08 persen.

Berkebalikan dengan Kota Jayapura, pada bulan September 2018 Kabupaten

Merauke justru mengalami deflasi sebesar 0,94 persen. Penurunan harga barang dan

jasa disebabkan oleh penurunan angka indeks pada kelompok bahan makanan sebesar

3,42 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,07

persen, dan kelompok kesehatan sebesar 0,67 persen. Adapun kelompok pengeluaran

yang mengalami inflasi yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau

sebesar 0,70 persen, kelompok sandang sebesar 0,23 persen, dan kelompok

transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,65 persen. Di sisi lain, kelompok

pendidikan, rekreasi dan olah raga tidak mengalami perubahan angka indeks.

Inflasi tahun kalender (y-to-d) Kota Jayapura pada bulan September 2018 sebesar

3,45 persen, sedangkan inflasi tahunan (y-on-y) sebesar 5,63 persen. Adapun di

Kabupaten Merauke, inflasi tahun kalender (y-to-d) pada bulan September 2018 sebesar

2,67 persen, sedangkan inflasi tahunan (y-on-y) sebesar 4,43 persen.

Pada bulan September 2018, Kota Jayapura mengalami inflasi sebesar 0,45 sedangkan Merauke mengalami deflasi sebesar 0,94 persen dengan Indeks Harga Konsumen masing-masing sebesar 136,30 dan 137,34.

Kota Jayapura menempati urutan ke-2 di tingkat nasional dan ke-1 di tingkat Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua), sedangkan Merauke menempati urutan ke-77 di tingkat nasional dan ke-14 di tingkat Sulampua.



3

C. Indikator Kesejahteraan

Ditinjau dari Indeks Tendensi Konsumen

(ITK), pada triwulan III-2018 Provinsi

Papua memiliki nilai ITK sebesar 96,42.

Nilai ITK tersebut mengindikasikan bahwa

kondisi ekonomi konsumen menurun

dibandingkan triwulan II-2018 dengan nilai

ITK sebesar 119,32. Penurunan ITK pada triwulan ketiga ini disebabkan oleh variabel

pengaruh inflasi terhadap total konsumsi rumah tangga dan pendapatan rumah tangga

mengalami penurunan, dengan nilai indeks masing-masing 89,44 dan 96,11. Pada

triwulan sebelumnya, pendapatan masyarakat bertambah akibat adanya pencairan gaji

ke-13 dan adanya perayaan idul fitri, adapun pada triwulan ini pendapatan masyarakat

cenderung tidak mengalami perubahan dibanding periode sebelumnya.

ITK Papua pada triwulan IV-2018 diperkirakan sebesar 110,11, yang berarti

kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan meningkat dibandingkan kondisinya pada

triwulan III-2018. Peningkatan tersebut dapat dipicu oleh adanya perkiraan pendapatan

mendatang yang cenderung meningkat dengan tingkat optimisme yang lebih tinggi

dibandingkan pada triwulan III-2018 (nilai indeks 118,81).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua pada Agustus 2018 mencapai

3,20 persen, naik 0,29 persen dibandingkan kondisi pada bulan Februari 2018 sebesar

2,91 persen. Jumlah pengangguran sebesar 58.756 orang, bertambah sekitar 4.938

orang dibanding Februari 2018. Adapun jumlah penduduk bekerja mencapai 1.777.207

orang. Struktur lapangan pekerjaan pada Agustus 2018 tidak mengalami perubahan.

Kategori pertanian masih menjadi penyumbang terbesar dalam menyerap tenaga kerja

yaitu mencapai 67,75 persen dari total tenaga kerja atau mencapai 1.204.116 orang.

TPT tertinggi di Papua berada pada penganggur dengan tingkat pendidikan SMK

yang mencapai 8,23 persen. Adapun penganggur dengan tingkat pendidikan Diploma

I/II/III sebesar 6,66 persen, Universitas sebesar 6,33 persen, SMP sebesar 2,22 persen,

dan SD sebesar 0,98 persen. Pada Agustus 2018, TPT terkecil adalah penganggur

dengan tingkat pendidikan SMA yaitu hanya 0,08 persen. Status pekerjaan utama yang

terbanyak adalah sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga (32,53%) kemudian

diikuti oleh status berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar (31,65%). Adapun

status pekerjaan utama lainnya yakni buruh/karyawan (21,65%), berusaha sendiri

(12,57%), dan pekerja bebas pertanian maupun non pertanian (kurang dari 1%).

Tabel 1.1: ITK Papua Menurut Variabel Pembentuknya

Sumber: BPS Provinsi Papua (2018), diolah

Variabel Pembentuk Tw II-2018 Tw III-2018

Pendapatan Rumah Tangga 129,18 96,11

Pengaruh Inflasi Terhadap Konsumsi 104,59 89,44

Volume Konsumsi Barang/Jasa 126,96 106,02

Indeks Tendensi Konsumen 119,32 96,42



4

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Tabel 2.1: Pagu dan Realisasi APBN s.d. Triwulan III Tahun 2017 dan 2018

Realisasi pendapatan Negara sampai dengan akhir triwulan III-2018 telah

mencapai Rp7,94 triliun atau 92,3 persen dari target tahun 2018 sebesar Rp8,60 triliun.

Realisasi ini lebih besar dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang

hanya mencapai 60,4 persen. Pertumbuhan pendapatan Negara tersebut didorong oleh

meningkatnya penerimaan Negara di sektor Pajak Perdagangan Internasional

khususnya Bea Keluar. Sampai dengan triwulan III-2018, realisasi Pajak Perdagangan

Internasional mencapai Rp3,70 triliun, meningkat 243,8 persen dibandingkan realisasi

pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meningkatnya Pajak Perdagangan

Internasional tersebut merupakan imbas naiknya penerimaan Bea Keluar secara

signifikan (284,6%), dari sebesar Rp913,74 miliar pada triwulan III-2017 naik menjadi

Rp3,51 triliun pada triwulan III-2018.

Di sisi belanja, alokasi pagu belanja Negara sampai dengan triwulan III-2018

sebesar Rp60,72 triliun, mengalami kenaikan sebesar 2,98 persen dari alokasi pagu

periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja Negara sampai dengan

triwulan III-2018 mencapai Rp39,54 triliun atau 65,1 persen dari total pagu belanja

sebesar Rp60,72 triliun. Realisasi tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan

periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 65,6 persen. Realisasi belanja

Negara sebesar Rp39,54 triliun terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp7,82

triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp31,72 triliun.

(dalam miliar rupiah)

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

A. PENDAPATAN NEGARA 8.337,73 5.038,59 8.596,59 7.936,34

I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 7.993,19 4.919,85 7.345,14 7.737,38

1. Penerimaan Pajak 7.700,95 4.467,05 6.935,77 7.303,87

2. PNBP 292,24 452,80 409,37 433,51

II. HIBAH 344,54 118,74 1.251,45 198,96

B. BELANJA NEGARA 58.959,82 38.654,48 60.717,59 39.539,75

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 14.002,03 7.236,88 16.032,63 7.820,96

1. Belanja Pegawai 3.567,41 2.457,10 3.539,32 2.612,85

2. Belanja Barang 3.825,25 1.998,05 6.616,86 2.731,87

3. Belanja Modal 6.501,75 2.778,31 5.771,72 2.451,73

4. Belanja Bantuan Sosial 32,89 3,42 30,00 9,95

5. Belanja Lain-lain 74,73 0,00 74,73 14,56

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 44.957,79 31.417,60 44.684,97 31.718,79

1. Transfer ke Daerah 40.656,84 28.850,47 40.394,63 29.151,19

a. Dana Perimbangan 32.335,46 22.589,30 32.289,02 24.139,05

1) Dana Alokasi Umum 22.398,84 18.449,83 22.451,73 18.586,41

2) Dana Bagi Hasil 3.504,73 1.547,46 3.147,65 2.058,72

3) Dana Alokasi Khusus Fisik 5.054,54 1.881,57 4.886,90 2.267,31

4) Dana Alokasi Khusus Nonfisik 1.377,35 710,44 1.802,75 1.226,62

b. Dana Otonomi Khusus 8.240,82 6.180,61 8.020,85 4.935,64

c. Dana Insentif Daerah 80,56 80,56 84,75 76,50

2. Dana Desa 4.300,95 2.567,13 4.290,34 2.567,60

C. SURPLUS DEFISIT -50.622,09 -33.615,89 -52.121,01 -31.603,41

Sumber: LRA Tingkat Kanwil, Simtrada, dan OMSPAN 2017-2018 (diolah)

UraianTahun 2017 Tahun 2018



5

A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan di Provinsi Papua hingga periode triwulan III-2018 telah

terealisasi sebesar Rp7,30 triliun atau 105,3 persen dari target penerimaan perpajakan

sebesar Rp6,94 triliun. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan sebesar 63,5 persen

dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya

mencapai Rp4,47 triliun. Kenaikan tersebut ditopang oleh meningkatnya penerimaan

Pajak Perdagangan Internasional khususnya Bea Keluar.

a. Penerimaan Pajak Dalam Negeri

Penerimaan Pajak Dalam Negeri sampai dengan triwulan III-2018 baru tercapai

sebesar Rp3,60 triliun atau 66,3 persen dari target sebesar Rp5,43 triliun. Penerimaan

tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Cukai, dan Pajak

Lainnya. Realisasi penerimaan Pajak Dalam Negeri disajikan dalam grafik berikut:

Penerimaan Pajak Dalam

Negeri sampai dengan

triwulan III-2018 sebagian

besar berasal dari PPh yang

mencapai Rp2,44 triliun atau

67,6 persen dari total

penerimaan Pajak Dalam

Negeri. Penerimaan PPh

tersebut berasal dari PPh Non

Migas, dengan kontributor

terbesar yaitu PPh Pasal 21.

Penyumbang PPh terbesar berasal dari wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Timika. Selain PPh, penyumbang terbesar kedua penerimaan Pajak

Dalam Negeri adalah PPN. Penerimaan PPN mencapai Rp908,39 miliar atau 25,2

persen dari total penerimaan Pajak Dalam Negeri. Penyumbang PPN terbesar berasal

dari wajib pajak di wilayah KPP Pratama Jayapura. Adapun penerimaan PBB sebesar

Rp230,13 miliar, Cukai sebesar Rp60 juta, dan Pajak Lainnya sebesar Rp28,56 miliar.

Secara kumulatif, ketiga jenis pajak tersebut berkontribusi sebesar 7,2 persen dari total

penerimaan Pajak Dalam Negeri.



6

b. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sampai dengan triwulan III-2018

telah tercapai sebesar Rp3,70 triliun. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan sebesar

243,8 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya

mencapai Rp1,08 triliun. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional terdiri atas Bea

Masuk dan Bea Keluar.

Penerimaan Pajak

Perdagangan Internasional di

Provinsi Papua lebih didominasi

oleh penerimaan Bea Keluar.

Penerimaan Bea Keluar sampai

dengan triwulan III-2018 telah

mencapai Rp3,51 triliun.

Penerimaan tersebut

mengalami kenaikan sangat

signifikan yaitu 284,6 persen

dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai

Rp913,74 miliar. Tingginya penerimaan Bea Keluar dipengaruhi adanya rekomendasi

izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk periode 15 Februari

2018 – 15 Februari 2019 sebesar 1.247.866 wet metric ton (WMT), serta adanya

realisasi ekspor PTFI atas bijih tembaga dan konsentratnya (Januari s.d. September)

sebesar 1.053.800 WMT. Sejalan dengan Bea Keluar, penerimaan Bea Masuk juga

mengalami kenaikan yaitu sebesar 15,0 persen, dari Rp162,71 miliar di triwulan III-2017

menjadi Rp187,09 miliar di triwulan III-2018. Salah satu faktor pendorong kenaikan

tersebut yaitu adanya penerimaan Bea Masuk dari KPPBC Merauke yang berasal dari

pembangunan pabrik baru Playwood milik PT. Tulen Jayamas.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP sampai dengan triwulan

III-2018 mencapai Rp433,51 miliar atau

105.9 persen dari target PNBP tahun 2018

sebesar Rp409,37 miliar. Berdasarkan

data historis, penerimaan PNBP tertinggi

terdapat pada triwulan I-2018 sebesar

Rp151,41 miliar dan terendah pada

Sumber: Data Kanwil DJBC Khusus Papua 2018 (diolah)

Grafik 2.2: Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional

s.d. Triwulan III-2018 (miliar rupiah)

162,71

913,74

187,09

3.514,03

0

1000

2000

3000

4000

Bea Masuk Bea Keluar

Tw III-2017 Tw III-2018



7

triwulan II-2018 yang hanya sebesar Rp134,82 miliar. Adapun penerimaan PNBP pada

triwulan III-2018 mencapai Rp147,28 miliar atau 34,0 persen dari total penerimaan

PNBP sampai dengan akhir triwulan III-2018.

Penerimaan PNBP

fungsional di Provinsi

Papua ditopang dari

berbagai sektor

khususnya sektor

pendidikan, kesehatan,

transportasi, dan

administrasi/penegakan

hukum. Pendapatan

Pendidikan, Budaya, dan

Ristek memberikan

kontribusi cukup tinggi yaitu mencapai 16,1 persen dari total pendapatan PNBP.

Pendapatan jasa transportasi dan kominfo berkontribusi sebesar 11,9 persen.

Pendapatan administrasi dan penegakan hukum berkontribusi sebesar 17,0 persen dan

pendapatan kesehatan dan perlindungan sosial berkontribusi sebesar 9,3 persen. Selain

penerimaan yang dihasilkan oleh Satker Kementerian/Lembaga pada umumnya,

penerimaan PNBP di Papua juga ditopang oleh pendapatan satker BLU. Sampai dengan

triwulan III-2018, realisasi pendapatan BLU telah mencapai Rp94,89 miliar atau 21,9

persen dari total penerimaan PNBP.

3. Pendapatan Hibah

Pagu pendapatan

hibah tahun 2018 adalah

sebesar Rp1,25 triliun, yang

semuanya terdiri atas Hibah

Langsung. Sampai dengan

akhir triwulan III-2018,

realisasi pendapatan hibah baru mencapai Rp198,96 miliar atau 15,9 persen dari total

pagu. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya yang mencapai 34,5 persen. Peningkatan realisasi Hibah Langsung

diperkirakan akan terjadi pada bulan November sampai dengan Desember 2018.

Jenis Pendapatan PNBP Target Realisasi

Pendapatan Jasa Transportasi dan Kominfo 27,40 51,53

Pendapatan Administrasi & Penegakan Hukum 2,13 73,70

Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial 1,92 40,30

Pendapatan Pendidikan, Budaya, & Ristek 150,65 69,91

Pendapatan Bungan, Denda, & Pengelolaan Rekening 2,02 13,06

Pendapatan Pengelolaan BMN 0,38 5,26

Pendapatan Jasa Lainnya 178,26 0,82

Pendapatan Lain-Lain 0,24 84,05

Pendapatan BLU 46,52 94,89

Jumlah 409,52 433,51

Sumber: LRA Tingkat Kanwil 2018 (diolah)

Tabel 2.2: Realisasi PNBP Per Jenis Pendapatan s.d. Triwulan III-2018


Uraian Pagu Realisasi Persentase

Hibah 0 0 0%

Hibah Langsung 1.251,45 198,96 15,90%

Total Hibah 1.251,45 198,96 15,90%

Tabel 2.3: Realisasi Pendapatan Hibah s.d. Triwulan III-2018


Sumber: LRA Tingkat Kanwil (2018), diolah



8

B. Belanja Negara

1. Belanja Pemerintah Pusat

Penyerapan belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja pegawai, barang,

modal, bantuan sosial, maupun belanja lain-lain sampai dengan triwulan III-2018 belum

menunjukkan capaian yang optimal. Realisasi belanja pemerintah pusat baru mencapai

Rp7,82 triliun atau 48,8 persen dari pagu sebesar Rp16,03 triliun. Realisasi tersebut

sedikit lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang

mencapai 50,8 persen. Realisasi belanja sampai dengan triwulan III-2018 lebih

didominasi oleh belanja barang dan belanja pegawai dengan komposisi masing-masing

mencapai 34,9 persen dan 33,4 persen.

Belanja Pemerintah

Pusat di Provinsi Papua

diperuntukkan bagi 48 Bagian

Anggaran/ Kementerian.

Bagian Anggaran yang

memperoleh alokasi terbesar

yaitu Kementerian PUPR

sebesar Rp4,58 triliun dan

Kementerian Perhubungan

sebesar Rp2,51 triliun. Berdasarkan tren penyerapan bulanan, terdapat dua jenis

belanja yang mengalami lonjakan realisasi secara signifikan pada bulan September yaitu

Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Lain-Lain, masing-masing sebesar 23,8 persen dan

19,3 persen. Tingginya persentase realisasi Belanja Bantuan Sosial dikarenakan adanya

penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan Kementerian

Sosial, sedangkan tingginya persentase realisasi Belanja Lain-Lain diakibatkan adanya

pembayaran ongkos angkut beras PNS pedalaman Provinsi Papua yang dilakukan oleh

Kanwil DJPb Provinsi Papua selaku BUN kepada rekanan/pihak ketiga yaitu PD. Irian

Bhakti.

Secara kumulatif, realisasi menurut jenis belanja terdiri dari belanja pegawai

sebesar Rp2,61 triliun (73,8%) dari pagu sebesar Rp3,54 triliun, realisasi belanja barang

sebesar Rp2,73 triliun (41,3%) dari pagu sebesar Rp6,62 triliun, realisasi belanja modal

sebesar Rp2,45 triliun (42,5%) dari pagu sebesar Rp5,77 triliun, realisasi belanja

bantuan sosial sebesar Rp9,95 miliar (33,2%) dari pagu Rp30 miliar, dan realisasi

belanja lain-lain sebesar Rp14,56 miliar (19,5%) dari pagu Rp74,73 miliar.

Grafik 2.4: Tren Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. Triwulan III-2018

Sumber: OMSPAN dan MEBE 2018 (diolah)

12,2% 12,2% 11,5%

4,9%

23,8%

19,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Belanja Bantuan Sosial Belanja Lain-Lain



9

Rendahnya realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III-2018 masih

sama dengan tren penyerapan pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran tersebut antara

lain terlambatnya penetapan/penunjukan Pejabat Perbendaharaan oleh Kepala Daerah

/Pejabat yang berwenang khususnya satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,

terlambat diterimanya Juknis dari Kementerian Teknis terkait, adanya kendala teknis

dalam pelaksanaan kontrak, dan sebagainya. Melihat rendahnya penyerapan anggaran

sampai dengan triwulan III tahun berjalan, Kementerian/Lembaga/ Satker perlu

melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran di triwulan IV.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong rekanan/pihak

ketiga yang menjadi mitra kerjanya untuk segera mengajukan tagihan sesuai dengan

prestasi pekerjaan yang telah dilakukan.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Hingga triwulan III-2018, realisasi dana TKDD mencapai Rp31,72 triliun atau

sebesar 71,0 persen dari pagu Rp44,68 triliun. Persentase realisasi tertinggi terdapat

pada Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 90,3 persen dan Dana Alokasi Umum (DAU)

sebesar 82,8 persen, sedangkan terrendah terdapat pada DAK Fisik yang baru

mencapai 46,4 persen. Secara nominal, realisasi DAU sebesar Rp18,59 triliun, Dana

Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,06 triliun (65,4%), Dana Otsus sebesar Rp4,94 triliun

(61,5%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp1,23 triliun (68,0%), DAK

Fisik sebesar Rp2,27 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp2,57 triliun (59,8%).

Ditinjau dari tren

penyaluran, masing-masing dana

TKDD memiliki karakterisitik

khusus mengikuti ketentuan yang

berlaku. DAU pada bulan Januari

disalurkan untuk jatah 2 bulan yaitu

Januari dan Februari, sedangkan

pada bulan lainnya disalurkan

secara proporsional untuk jatah satu bulan berikutnya. Berbeda dengan DAU, Dana

Otsus baru disalurkan dua kali yaitu pada bulan Maret dan Agustus. Dana Desa memiliki

capaian realisasi tertinggi pada bulan Juni sebesar 34,9 persen, yang merupakan batas

akhir penyaluran Dana Desa tahap II. Di sisi lain, realisasi DAK Fisik tertinggi berada

pada bulan Juli yang merupakan batas akhir penyaluran DAK Fisik tahap I.

Grafik 2.5: Tren Realisasi Dana TKDD s.d. Triwulan III-2018

Sumber: OMSPAN dan Simtrada 2018 (diolah)

16,5%20,5%

16,5%

29,9% 31,4%34,9%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

DBH DAU DAK Fisik

DAK Non Fisik Dana Otsus dan DID Dana Desa



10

Realisasi penyaluran DAK Fisik di Papua menempati posisi terrendah

dibandingkan dengan provinsi lain di seluruh Indonesia. Sampai dengan batas

penyaluran DAK Fisik tahap I yang berakhir pada bulan Juli 2018, dari 355 pemda-

bidang dengan total pagu sebesar Rp4,89 triliun, terdapat 6 pemda-bidang dengan pagu

sebesar Rp206,70 miliar dipastikan tidak salur tahap I. Beberapa penyebab tidak salur

dan rendahnya realisasi DAK Fisik antara lain karena adanya kesalahan dalam

perencanaan penggunaan DAK Fisik, Pemda belum menyelesaikan laporan realisasi

penyerapan dan capaian output tahun sebelumnya, terlambatnya proses lelang/kontrak

pengadaan barang/jasa yang akan didanai dari DAK Fisik, serta adanya permasalahan

teknis lainnya.

Pemda terkait perlu memberikan perhatian lebih untuk meminimalisir faktor-faktor

yang menghambat penyerapan DAK Fisik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan

pemda antara lain dengan mematangkan proses perencanaan dalam penggunaan DAK

Fisik, melakukan proses lelang lebih awal, menyusun laporan pertanggungjawaban

penggunaan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya secara tepat waktu,

mengintensifkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mendorong rekanan/pihak

ketiga untuk segera mengajukan tagihan sesuai dengan prestasi pekerjaan, dan

sebagainya. Dengan demikian, diharapkan realisasi penyaluran dan penyerapan DAK

Fisik akan lebih cepat dan sesuai yang diharapkan.

3. Pengelolaan BLU

Papua memiliki tiga Satker BLU yang bergerak dalam bidang/pelayanan pengelola

kawasan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Ketiga BLU yang ada di

Provinsi Papua memiliki total aset sebesar Rp2,60 triliun. Dari ketiga BLU tersebut,

Satker BLU Bandar Udara Sentani di Jayapura memiliki nilai aset tertinggi dibanding dua

satker BLU lainnya. Total aset yang dimiliki oleh Bandar Udara Sentani di Jayapura

mencapai lebih dari Rp2,30 triliun.

Untuk keperluan

operasional, ketiga satker BLU

mengelola pagu anggaran sebesar

Rp401,31 miliar, yang terdiri dari

33,8 persen pagu BLU dan 66,2

persen pagu Rupiah Murni. Sampai dengan akhir triwulan III-2018, realisasi anggaran

ketiga BLU baru mencapai Rp223,02 miliar atau 55,6 persen dari total pagu. Ditinjau dari

komposisi pagu BLU, Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura memiliki komposisi pagu

Nama Satker BLU Pagu RM Realisasi RM Pagu BLU Realisasi BLUBandar Udara Sentani di Jayapura 95,99 54,40 89,13 36,10

Balai Pendidikan dan Latihan

Penerbangan Jayapura159,33 96,44 11,52 2,25

Rumah Sakit Bhayangkara

Jayapura10,34 7,49 35,00 26,33

Sumber: MEBE 2018 (diolah)

Tabel 2.4: Pagu dan Realisasi Satker BLU s.d. Triwulan III-2018




11

BLU tertinggi dibandingkan satker BLU lainnya, yaitu mencapai Rp35,00 miliar atau

sebesar 77,2 persen dari keseluruhan pagu yang dikelola. Hal ini menunjukkan bahwa

Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura memiliki tingkat kemandirian yang paling matang.

4. Manajemen Investasi Pusat

a. Penerusan Pinjaman

Sampai dengan akhir triwulan III-2018, di wilayah Provinsi Papua belum terdapat

debitur yang menerima penerusan pinjaman lagi dari Pemerintah Pusat.

b. Kredit Program

Realisasi penyaluran KUR

sampai dengan triwulan III-2018

mencapai Rp685,46 Miliar, dengan total

debitur sebanyak 18.843 orang/badan

usaha. Berdasarkan jumlah akad kredit,

realisasi penyaluran KUR Mikro

merupakan yang terbesar dibandingkan

KUR Ritel maupun Ultramikro dan KUR

TKI. Realisasi penyaluran KUR Mikro mencapai Rp359,06 Miliar atau sebesar 52,4

persen dari total penyaluran KUR. Selain terbesar dalam jumlah akad kredit, KUR Mikro

juga memiliki jumlah debitur terbanyak, yaitu mencapai 16.638 debitur atau 88,3 persen

dari total debitur KUR. Penyaluran KUR sampai dengan triwulan III-2018 telah tersebar

di 29 kabupaten/kota. Debitur KUR terbanyak berada di Kota Jayapura yaitu sebanyak

5.322 debitur. Selain Kota Jayapura, Kabupaten Merauke dan Nabire merupakan

wilayah yang juga memiliki banyak debitur KUR dibanding kabupaten lainnya. Jumlah

debitur KUR di kedua kabupaten tersebut masing-masing 3.641 dan 2.386 debitur.

Penyaluran KUR di

Provinsi Papua terdistribusi ke

dalam sebelas sektor usaha.

Sektor Perdagangan Besar dan

Eceran merupakan sektor yang

memperoleh pembiayaan KUR

terbesar. Penyaluran KUR pada

sektor tersebut mencapai

Rp385,96 Miliar atau sebesar



12

56,3 persen dari total penyaluran KUR. Sedangkan sektor yang memperoleh

pembiayaan KUR paling kecil dibandingkan sektor lainnya adalah sektor Jasa

Pendidikan. Realisasi penyaluran KUR pada sektor Jasa Pendidikan hanya sebesar

Rp140 juta atau 0,02 persen dari total penyaluran KUR.

C. Prognosis Realisasi APBN

Tren realisasi belanja Pemerintah Pusat dalam empat tahun terakhir berkisar pada

angka 91,3 persen. Berdasarkan tren tersebut dan mempertimbangkan berbagai

kebijakan yang diterapkan Kanwil DJPb Provinsi Papua dalam mempercepat

penyerapan anggaran, maka realisasi belanja Pemerintah Pusat hingga akhir tahun

anggaran diproyeksikan akan mencapai 92,0 persen atau sebesar Rp14,75 triliun.

Di sisi belanja TKDD,

berdasarkan data historis dalam

beberapa tahun terakhir dan

memperhatikan serapan sampai

dengan triwulan III-2018, realisasi

diproyeksikan akan mencapai

97,6 persen atau sebesar

Rp43,62 triliun pada akhir tahun

anggaran. Pada tahun ini Pemda telah memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih

memadai dalam mengelola DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan pengalaman tahun

sebelumnya. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun ini sebagai salah satu

komponen belanja TKDD diharapkan dapat lebih baik dan optimal dibandingkan tahun

sebelumnya. Secara kumulatif, realisasi belanja Negara sampai dengan akhir tahun

2018 diproyeksikan terealisasi 96,1 persen atau sebesar Rp58,37 triliun.

Adapun realisasi Pendapatan

Negara pada akhir tahun 2018

diperkirakan akan mencapai 95% atau

sebesar Rp8,17 triliun. Perkiraan ini

didasarkan pada tren penerimaan

dalam beberapa tahun terakhir serta sejalan dengan rencana ekspor dan berbagai

upaya (extra effort) yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dalam

menggali potensi pendapatan Negara serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain

itu, realisasi pendapatan juga didorong oleh meningkatnya pendapatan hibah yang

diproyeksikan terjadi lonjakan signifikan di bulan November s.d. Desember 2018.

Grafik 2.8: Tren Realisasi Tahunan Belanja Pemerintah

Pusat (miliar rupiah)

Sumber: OMSPAN dan MEBE (diolah)

94,0%90,7% 88,5% 91,8%

48,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

2014 2015 2016 2017 2018

Pagu Realisasi % (kanan)

Rp Persentase Rp Persentase

Pendapatan Negara 8.596,59 7.936,34 92,32% 8.166,76 95,00%

Belanja Negara 60.717,59 39.539,75 65,12% 58.365,45 96,13%

Surplus/Defisit (52.121,01) (31.603,41) 60,63% (50.198,69) 96,31%

Uraian

Tabel 2.5: Prognosis Realisasi APBN s.d. Akhir Tahun 2018 (dalam miliar rupiah)

Sumber: OMSPAN dan MEBE 2018 (diolah)

Perkiraan Realisasi s.d.

Akhir TahunRealisasi s.d.Triwulan III

Pagu



13

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Tabel 3.1. Realisasi APBD Agregat Pemerintah Daerah (Prov/Kota/Kab) s.d. Triwulan III Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam miliar rupiah)

Sumber: SIKD (2018), diolah

Realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan III-2018 sebesar Rp34,90

triliun atau 67,77 persen dari total target tahun 2018 sebesar Rp51,50 triliun. Realisasi

ini mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan periode yang sama tahun 2017

yang hanya mencapai Rp32,96 triliun (64,53%). Pertumbuhan tersebut didorong oleh

meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi yakni sebesar 15,31

persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan III-2018 sebesar

Rp26,07 triliun atau 47,86 persen dari total pagu tahun 2018 sebesar Rp41,38 triliun.

Belanja Daerah sebesar Rp26,07 triliun terdiri atas Belanja Pemerintah Daerah sebesar

Rp19.80 triliun dan Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp6,27 triliun.

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan triwulan III-2018 sebesar

Rp1,26 triliun, naik 14,70 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan yang signifikan penerimaan pajak

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

PENDAPATAN 51.093,70 32.968,76 51.506,19 34.904,18

PAD 2.936,18 1.099,39 2.431,38 1.267,75

Pajak Daerah 1.493,68 473,40 1.207,86 830,10

Retribusi Daerah 347,66 184,80 300,99 135,73

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 157,57 17,56 154,01 25,68

Lain-Lain PAD yang Sah 937,27 423,62 768,52 276,25

Pendapatan Transfer 47.003,13 31.439,08 48.403,96 33.489,37

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 31.020,88 22.018,32 32.549,54 25.811,82

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 14.621,84 8.828,29 13.848,17 7.130,55

Transfer Pemerintah Provinsi 494,92 243,22 354,56 174,13

Transfer Bantuan Keuangan 865,49 349,26 1.651,69 372,86

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1.154,40 430,29 670,85 147,06

Pendapatan Hibah 194,74 74,24 276,20 118,37

Pendapatan Dana Darurat - - - -

Pendapatan Lainnya 959,66 356,04 394,64 28,70

JUMLAH PENDAPATAN 51.093,70 32.968,76 51.506,19 34.904,18

BELANJA 41.676,06 16.592,08 41.382,51 19.803,64

Belanja Pegawai 12.756,48 6.731,12 12.979,87 6.594,84

Belanja Barang 13.561,49 5.323,43 12.430,20 6.073,13

Belanja Bunga 20,36 16,58 70,51 19,02

Belanja Subsidi 130,01 48,89 128,06 61,07

Belanja Hibah 2.307,93 1.404,59 3.450,92 3.033,82

Belanja Bantuan Sosial 734,26 667,49 842,33 629,36

Belanja Modal 12.099,54 2.344,18 11.394,31 3.330,89

Belanja Tidak Terduga 65,99 55,80 86,30 61,50

TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 11.650,37 5.616,59 11.704,20 6.271,28

Transfer/Bagi Hasil 428,40 652,35 500,14 238,31

Transfer Bantuan Keuangan 11.221,97 4.964,25 11.204,06 6.032,97

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 53.326,43 22.208,68 53.086,71 26.074,92

SURPLUS/DEFISIT (2.232,73) 10.760,09 (1.580,52) 8.829,26

Uraian20182017



14

daerah sebesar 75,35 persen. Jika ditinjau dari daerahnya, realisasi PAD terbesar

berasal dari Pemerintah Provinsi Papua dengan realisasi sebesar Rp608,61 miliar atau

44,66 persen dari total realisasi PAD, diikuti Kab. Mimika dan Kota Jayapura sebagai

penyumbang terbesar kedua dan ketiga dengan masing-masing kontribusi sebesar

11,67 persen dan 11,64 persen.

Grafik 3.1. Realisasi PAD per Provinsi/Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Papua

s.d. Triwulan III tahun 2018


Hingga triwulan III-2018,

tercatat 23 Pemda telah

membukukan penerimaan pajak

daerah dengan total realisasi

sebesar Rp830,10 miliar.

Pemerintah Provinsi Papua

memiliki realisasi tertinggi yaitu

sebesar Rp492,94 miliar atau

59,38 persen dari total realisasi.

Hal ini karena sebagian besar

penerimaan pajak merupakan pajak provinsi. Penyumbang utama pajak daerah antara

lain berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Restoran.

Grafik 3.2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah s.d. Triwulan III tahun 2018 (5 terbesar)




15

Realisasi penerimaan retribusi

daerah sampai dengan triwulan III-

2018 mencapai Rp135,73 miliar atau

45,10 persen dari target tahun 2018

sebesar Rp300,98 miliar. Realisasi ini

mengalami penurunan sebesar 26,55

persen dibandingkan periode triwulan

III tahun sebelumnya.

Jika dilihat daerahnya,

penerimaan terbesar berasal dari

Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp41,58 miliar atau 30,64 persen, diikuti Kota

Jayapura sebesar Rp21,38 miliar. Jenis retribusi yang menjadi penyumbang terbesar

antara lain retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp71,58 miliar, retribusi izin

mendirikan bangunan sebesar Rp11,23 miliar, retribusi izin gangguan Rp11,02 miliar

dan retribusi pelayanan kebersihan sebesar Rp9,89 miliar.

Penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sampai dengan triwulan III-

2018 mencapai Rp25,67 miliar, mengalami peningkatan sebesar 5,53 persen

dibandingkan triwulan III-2017. Seluruh penerimaan tersebut merupakan penerimaan

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

Grafik 3.4 dapat dilihat bahwa 21 pemda telah membukukan realisasi penerimaan

hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi terbesar yaitu Kab. Merauke sebesar

Rp3,70 miliar, diikuti Kab. Mimika dan Kab. Keerom dengan masing-masing realisasi

sebesar Rp2,56 miliar dan Rp2,30 miliar.

Grafik 3.3. Realisasi Penerimaan Retribusi

Daerah s.d.Triwulan III tahun 2018 (5 terbesar)


Grafik 3.4. Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan




16

Realisasi penerimaan

lain-lain PAD yang sah sampai

dengan triwulan III-2018

mencapai Rp276,25 miliar

atau 35,95 persen dari total

target penerimaan Grafik 3.5

menunjukkan 5 daerah

dengan capaian realisasi

penerimaan lain-lain PAD

yang sah terbesar di Provinsi

Papua. Sebagian besar penerimaan berasal dari pendapatan jasa giro, pengembalian

pendapatan dan tuntutan ganti rugi.

2. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer sampai dengan triwulan III-2018 sebesar Rp33,49

triliun atau 69,19 persen dari total target pendapatan transfer. Realisasi tersebut terdiri

dari Transfer Dana Perimbangan sebesar Rp25,81 triliun, Transfer Pemerintah Pusat-

Lainnya sebesar Rp7,13 triliun, dan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi

sebesar Rp546,99 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun

sebelumnya terjadi sedikit peningkatan yang disebabkan antara lain oleh semakin

membaiknya penyaluran dana transfer khususnya DAK Fisik pada tahun 2018

dibandingkan tahun sebelumnya.

Jenis pendapatan yang menjadi penyumbang terbesar adalah Dana Alokasi

Umum (DAU) sebesar 60,65 persen dari total Pendapatan Transfer. Setiap tahunnya

penyaluran DAU relatif stabil baik besaran maupun tahapan penyalurannya.

Grafik 3.6. Realisasi Pendapatan Transfer s.d. Triwulan III Tahun 2018


Grafik 3.5. Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah s.d. Triwulan III Tahun 2018 (5 terbesar)




17

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi penerimaan

lain-lain pendapatan daerah

yang sah sampai dengan

triwulan III-2018 sebesar

Rp147,06 miliar atau 21,92

persen dari target

penerimaan sebesar

Rp670,85 miliar. Realisasi

tersebut terdiri dari

pendapatan hibah sebesar

Rp118,37 miliar dan pendapatan lainnya sebesar Rp28,69 miliar. Grafik 3.7

menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan III-2018 terdapat 10 daerah yang

membukukan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dimana Kab.

Kepulauan Yapen sebagai daerah dengan realisasi terbesar yakni Rp71,81 miliar, diikuti

Kab. Keerom sebesar Rp27 miliar dan Kab. Mamberamo Raya sebesar Rp15 miliar.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Jenis Belanja

Jika dilihat

persentasenya, sampai

dengan triwulan III-2018

Belanja Hibah merupakan

jenis belanja dengan

realisasi tertinggi yaitu

sebesar 87,91 persen,

diikuti Belanja Bantuan

Sosial sebesar 74,72

persen dan Belanja Tidak

Terduga sebesar 71,27 persen. Sementara itu, realisasi Belanja Modal sampai dengan

triwulan III-2018 masih cukup rendah yaitu sebesar Rp3,33 triliun atau 29,23 persen dari

total pagu belanja modal. Masih rendahnya realisasi belanja modal ini kemungkinan

disebabkan antara lain terdapat beberapa proyek yang tidak dapat dilaksanakan/tidak

sesuai rencana dan terjadinya keterlambatan dalam proses pelelangan.

Grafik 3.8. Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja s.d. Triwulan II Tahun 2018


50,81% 48,86%

29,23% 26,97%

47,69%

87,91%

74,72%

47,65%53,85%

71,27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

BelanjaPegawai

BelanjaBarang

BelanjaModal

BelanjaBunga

BelanjaSubsidi

BelanjaHibah

BelanjaBantuan

sosial

BelanjaBagi hasil

BelanjaBantuan

keuangan

Belanjatidak

terduga

dal

am m

ilyar

ru

pia

h

Pagu Realisasi Persentase

Grafik 3.7. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah s.d. Triwulan III tahun 2018




18

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Berdasarkan klasifikasi urusannya, alokasi belanja daerah pada tahun 2018 masih

didominasi oleh urusan pemerintahan, pekerjaan umum dan penataan ruang,

kesehatan, pendidikan dan perhubungan. Sampai dengan triwulan III-2018, urusan

pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki persentase realisasi tertinggi yakni 48,75

persen, diikuti urusan pendidikan dengan 43,07 persen dan kesehatan sebesar 42,64

persen. Tingginya realisasi ketiga urusan tersebut diharapkan mampu meningkatkan

pembangunan ekonomi, tingkat kesehatan dan pendidikan di Provinsi Papua.

C. Prognosis Realisasi APBD Hingga Akhir Tahun 2018

1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Selama 3 tahun terakhir,

rata-rata realisasi pendapatan

daerah mencapai 93,83

persen. Capaian tertinggi

realisasi pendapatan daerah

selama 3 tahun terakhir terjadi

pada tahun 2015 yakni

sebesar 96,69 persen. Hal ini

mengindikasikan pemerintah

daerah di Provinsi Papua telah berhasil menggali potensi pendapatan yang ada di

daerahnya.

Grafik 3.9. Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan

s.d Triwulan III Tahun 2018 (5 urusan dengan pagu terbesar)


Grafik 3.10. Tren Realisasi Pendapatan Daerah




19

Sementara itu, indikator

makro ekonomi pembangunan

daerah di Provinsi Papua seperti

indeks pembangunan manusia,

laju pertumbuhan ekonomi, tingkat

kemiskinan dan ketimpangan serta

pengelolaan keuangan daerah

selama 3 tahun menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Dengan memperhatikan tren realisasi pendapatan APBD serta peningkatan

indikator ekonomi pembangunan Provinsi Papua selama 3 tahun terakhir, realisasi

pendapatan APBD hingga akhir tahun 2018 diprediksi akan mencapai nominal sebesar

Rp49,03 triliun atau 95,20 persen dari total pagu pendapatan.

2. Proyeksi Belanja Daerah

Grafik 3.11 menunjukkan tren realisasi belanja daerah selama 3 tahun terakhir

berkisar antara 87 - 89 persen. Pada tahun 2015, realisasi belanja daerah mencapai

89,01 persen, sementara pada

tahun 2017 mencapai 87,23

persen.

Dengan memperhatikan

tren realisasi selama 3 tahun

terakhir dan capaian realisasi

belanja sampai dengan

triwulan III-2018 serta

persiapan Papua sebagai tuan

rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 yang tentunya memerlukan dukungan

dan percepatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung, diperkirakan realisasi

belanja tahun 2018 mendekati angka 89,60 persen.

Grafik 3.11. Tren Realisasi Belanja Daerah

Sumber: BPK, SIKD (2018), diolah

Tabel 3.3. Perkiraan Realisasi APBD s.d. Triwulan IV Tahun 2018


Rp

(miliar Rp)

% Realisasi

Terhadap Pagu

Rp

(miliar Rp)

% Perkiraan Realisasi

Terhadap Pagu

Pendapatan Daerah 51.506,19 34.904,18 67,77% 49.033,89 95,20%

Belanja Daerah 53.086,71 26.074,92 49,12% 47.565,69 89,60%

Surplus/Defisit -1.580,52 8.829,26 -558,63% 1.468,20 -92,89%

UraianPagu

(miliar Rp)

Realisasi s.d. Triwulan III Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV

Tabel 3.2. Perkembangan Indikator Pembangunan

Daerah Papua Indikator

Pembangunan Daerah

Tahun Trend

2015 2016 2017

I P M 57,25 58,05 59,09 ↑

Kemiskinan 28,17 28,54 27,62 ↓

Gini Rasio 0,41 0,42 0,38 ↓

Sumber: BPS (2018), diolah



20

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Tabel 4.1. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Provinsi

s.d. Triwulan III (dalam miliar rupiah)

Uraian 2018 2017

Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi

Pendapatan Negara 7.936,34 34.904,18 9.351,16 37,54% 6.798,78

Pendapatan Perpajakan 7.303,87 830,10 8.133,97 64,64% 4.940,45

Pendapatan Bukan Pajak 433,51 466,35 899,86 (37,28% 1.434,83

Hibah 198,96 118,37 317,33 327% 74,24 Transfer - 33.489,37 - - -

Belanja Negara 39.539,75 26.074,92 27.624,60 6,32% 25.981,94

Belanja Pemerintah 7.820,96 19.803,64 27.624,60 6,32% 25.981,94 Transfer 31.718,79 6.271,28 - - -

Surplus/(Defisit) (31.603,41) 8.829,26 (18.273,44) (19,32%) (22.648,15)

Pembiayaan - 961,71 961,71 (44,50%) 1.732,75 Penerimaan Pembiayaan Daerah - 1.679,76 1.679,76 (22,06%) 2.155,22

Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 718,05 718,05 69,96% 422,47 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran

- 9.790,97 (17.311,73) (17,23%) (20.915,40)

Sumber: LKPK Kanwil, 2018 (diolah)

Realisasi pendapatan konsolidasian sampai dengan triwulan III-2018 mencapai

Rp9,35 triliun. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 37,54 persen dibandingkan pada

periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp6,79 triliun. Kenaikan tersebut

disebabkan adanya peningkatan yang sangat signifikan pada pendapatan hibah yang

diterima baik oleh Pemda maupun instansi vertikal Pemerintah Pusat yang mencapai

Rp317,33 miliar. Sementara itu, realisasi belanja konsolidasian sampai dengan triwulan

III-2018 mencapai Rp27,62 triliun, naik 6,32 persen dibandingkan dengan periode yang

sama tahun 2017. Kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya realisasi belanja

pemerintah daerah khususnya Belanja Hibah dan Belanja Barang.

B. Pendapatan Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pendapatan perpajakan sampai dengan triwulan III-2018 memberikan kontribusi

tertinggi jika dibandingkan komponen pendapatan lainnya yaitu sebesar 86,98 persen.

Kontribusi tersebut mengalami peningkatan sebesar 14,32 persen dibandingkan dengan

periode triwulan III-2017 yang hanya sebesar 76,6 persen. Sebaliknya, persentase

kontribusi penerimaan PNBP menurun drastis yaitu dari 22,25 persen pada triwulan III-

2017 menjadi 9,62 persen pada triwulan III tahun berjalan.



21

Di sisi lain, persentase

pendapatan hibah terhadap total

pendapatan meningkat yaitu dari 1,15

persen di triwulan III-2017 menjadi 3,39

persen pada triwulan III tahun berjalan.

Peningkatan pendapatan hibah ini

terjadi seiring dengan pelaksanaan

pilkada serentak tahun 2018 dan

persiapan pemilu tahun 2019.

Secara agregat, sebagian besar pendapatan konsolidasian berasal dari

penerimaan APBD yang

mencapai Rp34,90 triliun atau

sebesar 81,47 persen. Tingginya

kontribusi penerimaan tersebut

sebagian besar berasal dari

pendapatan transfer yang

mencapai Rp33,48 triliun. Di sisi

lain, penerimaan perpajakan

didominasi dari penerimaan

pajak pemerintah pusat yang

mencapai Rp7,3 Triliun atau 89,79 persen. Hal ini berbeda dengan penerimaan bukan

pajak, dimana sebagian besar penerimaan hingga triwulan III-2018 berasal dari APBD

sejumlah Rp466,35 miliar atau 51,82 persen.

2. Analisis Perubahan

Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan III-2017, total pendapatan pemerintah

mengalami kenaikan cukup

signifikan. Penerimaan perpajakan

naik sebesar 64,64 persen, namun di

sisi lain pendapatan bukan pajak

turun sebesar 37,28 persen.

Kenaikan yang terjadi pada

penerimaan perpajakan didorong

oleh peningkatan penerimaan pajak

pemerintah pusat yaitu penerimaan

pajak perdagangan internasional khususnya bea keluar.

Grafik 4.1: Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian s.d. Triwulan III

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Papua, 2018 (diolah)

Grafik 4.2. Perbandingan Penerimaan Pemerintah

Pusat dan Daerah Terhadap Penerimaan Konsolidasian


Grafik 4.3. Perbandingan Penerimaan Perpajakan dan Bukan Pajak




22

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan

Konsolidasian

PDRB atas dasar harga

berlaku triwulan III-2018 mencapai

Rp56,58 triliun atau meningkat

10,88 persen dibandingkan

dengan triwulan III-2017.

Sementara itu, realisasi pendapatan konsolidasian yang meliputi penerimaan pajak dan

bukan pajak hingga triwulan III-2018 mencapai Rp9,03 triliun atau meningkat sebesar

41,70 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB berbanding lurus

dengan peningkatan pendapatan. Namun demikian, persentase peningkatan PDRB jauh

lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan pendapatan, dengan kata lain bahwa

masih terdapat potensi penerimaan pendapatan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi

yang masih bisa dioptimalkan lagi khususnya oleh Pemda. Oleh karena itu, Pemda perlu

terus melakukan berbagai upaya untuk menggali sektor-sektor produktif yang dapat

mendorong peningkatan pendapatan seiring laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

C. Belanja Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Secara keseluruhan, sebagian besar realisasi belanja konsolidasian berasal dari

kontribusi belanja pemerintah daerah sebesar

71,6 persen, sementara belanja pemerintah

pusat hanya sebesar 28,31 persen. Ditinjau

dari struktur belanja, belanja pemerintah pusat

memiliki struktur yang ideal. Hal tersebut

dapat tercermin dari alokasi komposisi belanja

terbesar terdapat pada belanja modal.

Sebaliknya, porsi terbesar alokasi belanja pemda adalah pada belanja pegawai.

Sampai dengan triwulan III-2018, realisasi konsolidasian belanja pegawai dan

belanja barang menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 33,33 persen dan 31,87 persen,

sementara realisasi belanja modal memiliki porsi sebesar 20,93 persen. Tingginya

realisasi pada belanja pegawai dan belanja barang mengindikasikan bahwa sebagian

besar belanja digunakan untuk membiayai kebutuhan SDM dan operasional kantor,

bukan untuk belanja produktif atau peningkatan infrastruktur/sarana prasarana yang

dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Pemda perlu meningkatkan alokasi belanja

modal agar percepatan pembangunan di Papua dapat terus dijalankan.

Grafik 4.4. Perbandingan Belanja dan

Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah


Tabel 4.2: Pertumbuhan Pendapatan dan PDRB

Uraian Triwulan III-2017

Triwulan III-2018

Kenaikan

Penerimaan Perpajakan 4.940,45 8.133,97 64,64% PNBP 1.434,83 899,86 (37,28%) Total 6.375,28 9.033,83 41,70% PDRB/Pert. Ekonomi 51.030,26 56.582,61 10,88%




23

2. Analisis Perubahan

Komposisi belanja konsolidasian antara triwulan III-2017 dan triwulan III-2018

mengalami perubahan pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Pada triwulan III-

2018 Belanja Pegawai memiliki persentase

tertinggi, sementara pada triwulan III-2017

yang tertinggi adalah Belanja Barang.

Komposisi persentase realisasi kedua

belanja tersebut mengalami penurunan

masing-masing sebesar 5,75 persen untuk

Belanja Pegawai dan 12,58 persen untuk Belanja Barang.

3. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional

Belanja Pemerintah dan PDRB pada triwulan III-2018 mengalami kenaikan jika

dibandingkan dengan triwulan III-

2017. Belanja Pemerintah

mengalami kenaikan sebesar 6,32

persen, sementara PDRB naik

10,88 persen. Kenaikan yang sejalan tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja

pemerintah menjadi salah satu variabel utama dalam mendongkrak laju pertumbuhan

ekonomi di Papua. Hal ini merupakan sinyalemen peran sektor swasta khususnya sektor

penggalian dan pertambangan cukup dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

di Papua. Kedepan, diharapkan Pemda dapat mengalokasikan anggaran yang lebih

besar pada belanja modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur yang

dapat mendorong laju perekonomian dan menyerap banyak tenaga kerja di Papua

sehingga mengurangi ketergantungan pada sektor penggalian dan pertambangan.

D. Analisis Kontribusi Belanja Pemerintah Dalam PDRB

Meskipun realisasi Belanja Pemerintah

mengalami kenaikan, namun kenaikan

tersebut bukan pendorong utama kenaikan

PDRB di Papua. Pada triwulan III-2018, rasio

belanja pemerintah terhadap PDRB Papua

sebesar 48,82 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan periode yang sama tahun

2017 yang mencapai 50,91 persen. Penurunan rasio tersebut menunjukkan bahwa

kontribusi belanja pemerintah dalam meningkatkan PDRB masih relatif kecil. Dari sisi

pengeluaran, PDRB Papua lebih banyak ditopang oleh pengeluaran sektor rumah

tangga dan ekspor luar negeri khususnya sektor pertambangan.

Tabel 4.3: Pertumbuhan Belanja dan PDRB


Triwulan III-2018

Kenaikan

Belanja Pemerintah 25.981,94 27.624,60 6,32% PDRB/Pert. Ekonomi 51.030,26 56.582,61 10,88%

Sumber: LKPK Kanwil dan BPS, 2018 (diolah)

Grafik 4.5. Komposisi Belanja Konsolidasian s.d. Triwulan III


Tabel 4.4: Kontribusi Belanja Pemerintah Terhadap PDRB (dalam miliar rupiah)


Triwulan III-2018

Belanja Pemerintah 25.981,94 27.624,60 PDRB/Pert. Ekonomi 51.030,26 56.582,61 Kontribusi Blj Thd PDRB 50,91% 48,82%

Sumber: LKPK Kanwil dan BPS, 2018 (diolah)



24

V. BERITA FISKAL REGIONAL TERPILIH

Membangun Daerah Perbatasan Sota

Sota, sebuah distrik yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten

Merauke, berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Berjarak sekitar 70-80 Km dari

Kabupaten Merauke, dapat ditempuh dengan waktu 1-2 jam perjalanan, dengan kondisi

jalan yang cukup baik dan beraspal.

Kondisi kawasan perbatasan Indonesia saat ini sebagian besar sangat

memprihatinkan, termasuk Perbatasan Sota. Ketersediaan pelayanan dasar termasuk

pendidikan dan kesehatan masih sangat rendah. Dalam sisi pendidikan, sarana

pendidikan dan tenaga pendidik masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan sebagain

besar masyarakat tidak mendapat layanan pendidikan yang baik. Untuk fasilitas

kesehatan, setiap kampung di Sota memiliki puskesmas/poskesdes/polindes dengan

tenaga medis dan fasilitas yang terbatas. Jika harus melakukan rujukan, biasanya

dirujuk ke RSUD Merauke dimana RSUD Merauke bertipe C atau RSAL Merauke.

Walaupun memiliki rumah sakit tipe C, jika mengalami sakit yang cukup parah, pasien

harus tetap dirujuk keluar Merauke seperti Jayapura maupun Makassar.

Selain kondisi fasilitas kesehatan yang terbatas, fasilitas umum lainnya juga

masih terbatas. Sepanjang jalan menuju Sota, tidak ada SPBU namun masih ditemui

penjual bensin. Ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi di Sota sangat terbatas.

Jaringan listrik hanya menyala pada malam hari yaitu pukul 17.30-23.30 dan jaringan

telekomunikasi akan ada pada malam hari disaat lampu menyala dan hanya tersedia di

sekitar kantor Distrik dengan jangkauan 100 m.

Namun demikian, walau dengan kondisi seperti itu pun Sota tetap menjadi

daerah yang sering dikunjungi oleh warga Papua Nugini khususnya warga desa

Wariaber. Kepentingan warga Papua Nugini di Sota dalam banyak hal. Mulai

bertransaksi jual-beli seperti menjual hasil kebun maupun membeli kebutuhan pokok,

sampai bersekolah di Sota. Hal ini dikarenakan kondisi Sota, dengan segala

keterbatasannya, masih lebih baik dari Desa Wariaber dalam hal pemenuhan sarana-

prasarana penunjang kehidupan. Namun demikian, Sota tetaplah sebagai wilayah

perbatasan. Maka di Sota akan kita temui kawasan pertahanan keamanan berupa pos

penjaga perbatasan.

Saat ini, Pemerintah memberikan perhatian kepada daerah perbatasan. Hal itu

guna memperkuat wilayah perbatasan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) sesuai dengan Nawacita dan Visi Misi Presiden. Pemerintah hendak



25

menjadikan pos lintas batas sebagai beranda depan Indonesia yang membanggakan

sebagai sebuah bangsa besar, agar tidak kalah dengan negara tetangga. Hal ini

dilakukan dengan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). PLBN yang

dibangun merupakan PLBN Terpadu, salah satunya PLBN Sota.

Konsep PLBN terpadu adalah pengembangan wilayah perbatasan melalui

pemenuhan pelayanan dasar serta peningkatan konektivitas sebagai upaya

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Pemerintah tidak hanya

membangun PLBN saja, tetapi juga membangun jalan yang lebih lebar dan pasar yang

berada di PLBN. Konsep tersebut mengubah paradigma perbatasan dengan

pendekatan keamanan.

PLBN Sota yang menjadi pintu keluar-masuk bagi aktifitas masyarakat setempat

ke wilayah Papua Nugini maupun sebaliknya, menjadi peluang besar untuk

menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat. Sehingga, keberadaan PLBN

Sota diyakini akan menjadi pendukung terbesar terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat di wilayah itu. Rencana itu juga akan melibatkan masyarakat dengan skema

public private people partnership dimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam

pembangunan sehingga muncul sense of belonging (rasa kebersamaan).

Pengembangan perbatasan juga harus dilakukan melalui pendekatan investasi.

Tanpa investasi daerah akan sulit untuk maju. Investasi di wilayah perbatasan harus

diawali oleh Pemerintah. Investasi tersebut berupa investasi dasar seperti jalan, listrik,

telekomunikasi, sarana air bersih, pengolahan air limbah, drainase, sanitasi dan ruang

publik dan sebagainya. Disisi lain juga diperlukan adanya pemberian bantuan intensif

bagi bidang Pendidikan dan kesehatan. Tenaga Dokter dan perawat harus ditingkatkan,

obat-obatnya harus disediakan, tenaga pengajar untuk sekolah juga disediakan. Hal ini

diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayah perbatasan Sota.

Dalam hal pembangunan infrastruktur dan ekonomi, salah satu kebutuhan

mendesak masyarakat setempat saat ini adalah perlu adanya pendamping, khususnya

bagi sektor pengolahan pertanian dan perkebunan. Contohnya pengembangan merica

agar subur sehingga berhasil panen. Atau pendampingan agar hasil kebun seperti nanas

dapat dikelola secara lebih serius, dipasarkan lebih luas, diajarkan cara pengolahan

nanas menjadi bahan/makanan lain, dan lain sebagainya.

Dengan adanya pusat pertumbuhan dan investasi, daerah perbatasan akan siap

ketika dihadapkan dengan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada era tersebut,

daerah perbatasan akan menjadi sentra pertemuan antara Indonesia dengan negara-

negara lainnya. Dalam MEA, yang paling awal terkena adalah perbatasan.

- 1 -

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua

Komplek Papua Trade Center Jalan Raya Kelapa Dua Entrop Jayapura 99224 Telp. 0967-533140, 534140 Faks. 0967-535963

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN III ...

Documents

Transcript of II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN III ...