ICT for Good Governance - eproc.lkpp.go.id · Click to edit Master title style KEBIJAKAN...

Click to edit Master title style

KEBIJAKAN e-PROCUREMENT NASIONAL

Jakarta, 16 Februari 2017

Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara ElektronikLKPP

Click to edit Master title styleSISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Click to edit Master title styleLAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

DRAFT

Click to edit Master title styleUNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

DRAFT


(1) Perencanaan

(2) Penganggaran

(3) Pengadaan

(4) Pelaksanaan

(5) Monev

SIKLUS MANAJEMEN EXPENDITURE NASIONAL

Penyusunan Rencana UmumPengadaan

Monev Online PengadaanBarang dan Jasa

Pemerintah (PBJP) -eMonev Pengadaan

- Pagu Indikatif- Renja

RKA(DPA/POK)

Pengumunan

RUP (SiRUP)

SPSE (E-PROC)- e-Tendering

e-Lelang Cepat- e-Kontrak Mgt- e-Purchasing

via e-Katalog- SIKAP (Sistem

Informasi KinerjaPenyedia)

BAPPENAS- MONEV PBJB K/L

KEMENDAGRI -MONEV PBJP PEMDA

KSP + KEMENKEU – SISMONTEPRA


Laporan Audit (e-Audit)

KONDISI IDEAL eGOV NASIONAL

Data warehouse/

Government

Service Bus

KAK

SIMDASIPKD

Renja K/LRKA K/L

RKA SKPD

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

(INPRES No. 1 2015)

SISMON TEPRA (INPRES TEPRA thn 2015)

Realisasi Anggarandan Fisik (PP39,

PMK 249)

DIPA/DPA/POK

KinerjaKLDI

D

A

T

A

B

A

S

E

PITALEBAR RI(Perpres No. 96 Tahun

2014)SPAN/SA

KTIe-Proc

(SiRUP, SPSE, e-Katalog

e-KONTRAK)

•Kemenkeu•LKPP•K/L/D/I

•Kemenkeu•Kemendagri

•Bappenas•Kemenkeu•Kemendagri

Kemenkeu

LKPP - LPSE

•BPKP•Kemendagri

I

N

S

T

A

N

S

I

T

E

R

K

A

I

T

MONEV, LAPORAN

dan DASHBOARD

PEMERINTAH

PUSAT DAN

DAERAH

Kemenkominfo

(MANTRA)

One DataOne Map

- KSP (data.id)

- Bappenas

- BPS

- BIG

- ANRI

Monitoring Realtime untuk

sektor

Kemenpan RB (Tata Kelola Administrasi Sistem Pemerintahan)

ARSIP NASIONAL

Click to edit Master title stylePERAN LKPP PADA SISTEM MONITORING PBJP DAN TEPRA

MONEV PBJP ONLINE (SiRUP,

SPSE, Kontrak Mgt(LKPP)

OM SPAN/SAKTI (Kemenkeu)

SIPKD (Kemendagri)

SIMDA (BPKP)

Sumber Data Pengelolaan Data dan

InformasiInstrumen Regulasi

Data Warehouse LKPP

Sistem MonevPBJP

SistemMonitoring

Pengawasandan Realisasi

Anggaran(TEPRA)

Perpres 157 Tahun 2014Perpres 4 Tahun 2015Oleh: LKPPInpres no. 10 tahun 2015Oleh: Bappenas, BPKPInpres no. 1 Tahun 2015Oleh:BappenasKemendagri

Kepres 20 tahun 2015 (TEPRA)KSPKemenkeuBPKPLKPPBappenasKemendagriKejaksaan AgungSetkabKementerian ATR/BPNKementerian LHK

KANTOR STAF PRESIDEN-

KEMENKEU - LKPP


Pejabat PenghubungK/L/Pemda

SATKER/SKPD

OM SPANe PROC (SiRUP – SPSE –Manajemen Kontrak)

Datawarehouse

SISMON

TEPRA

KEMENKEU

Pejabat Penghubung, Pokja/ULPAdmin Sismontepra,

Admin SiRUP,Admin PPE

SATKER/ SKPD

Menteri/ Kepala Daerah

Presiden

SKEMA IMPLEMENTASI SISMON TEPRA

BAPPENAS- MONEV PBJB K/L

KEMENDAGRI -MONEV PBJP PEMDA

KSP -SISMON TEPRA

SATKER/SKPD

SATKER/SKPD

K/L/Pemda

LKPP-LPSE

SekretariatTEPRA

SISMON

TEPPA

SekretariatTEPPA

SKEMA LAMA SKEMA BARU


(Presiden RI 2014-2019)

“CONCERN”

INPRES no 1 tahun 2015

TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAN PBJP

INSTRUKSI KEDUA dan KETIGA:

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga

Negara/Kepala Daerah:

1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya

Tahun Anggaran berjalan;

2. Menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling

lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan;

3. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement);

4. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di

masing- masing Kementerian/Lembaga secara terkonsolidasi;

5. Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka

pelaksanaan `tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi.

Click to edit Master title style10

Sudah Tercapaikah Tujuan e-procurement ?

Meningkatkantransparansi

danakuntabilitas

Meningkatkanakses pasar dan

persainganusaha yang

sehat

Memperbaikitingkat efisiensi

prosespengadaan

Mendukungproses

monitoring danaudit

Memenuhikebutuhan

akses informasiyang real time

Click to edit Master title styleSISTEM e-PROCUREMENT NASIONAL(DIKELOLA OLEH LKPP)

e-Procurement

NASIONAL

Perencanaan SiRUP

Pemilihan

e-Tendering

e-Lelang

e-Seleksi

e-Purchasing e-Katalog

InovasiLelang cepat

SIKaP

MonevOnline PBJPe-Contract

Management

Sistem Informasi

Rencana Umum Pengadaan

Sistem Informasi

Kinerja Penyedia

SISMON TEPRA

=

Click to edit Master title stylee-Procurement : Game Changer

Planning Implementation Contract Mgt. M & E

Professionalizing the field of

public procurement

End-to-end procurement systems

Enabling Regulations

and Counsel

Ensuring

equitable

procurement

decisions


INPRES no 1 tahun 2016

TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN

PROYEK STRATEGIS NASIONAL

INSTRUKSI KEDUA dan KEEMPAT: Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga

Negara/Kepala Daerah:

1. Melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dalam rangka

percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional antara lain dengan:

a. mempercepat pemilihan penyedia barang, penyedia pekerjaan

konstruksi, penyedia jasa konsultansi, atau jasa lainnya;

b. memanfaatkan sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP),

sistem pembelian secara elektronik (e-Purchasing), lelang cepat

melalui sistem informasi kinerja penyedia dan/atau sistem pengadaan

barang/jasa yang berlaku;

c. melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa dalam rangka

percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang/jasa

Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

(Presiden RI 2014-2019)

“CONCERN”


• INPRES No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahandan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan tahun2017

• Peraturan Menteri Kominfo nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi

• Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 356/4429/SJ Tahun 2016 tentang PedomanPelaksanaan Aksi Pencegahan dan PemberantasanKorupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun2017

Click to edit Master title styleSTANDAR MANAJEMEN PENGAMAN

NO SISTEM ELEKTRONIK STANDAR MANAJEMEN PENGAMANAN INFORMASI

1 Strategis SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanandari instansi Pengawas dan Pengatur Sektor

2 Tinggi SNI ISO/IEC 27001

3 Rendah Indeks Keamanan Informasi

Click to edit Master title stylePeraturan Menteri Kominfo nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi

SANKSI - Pasal 25

(1)Menteri memberikan sanksi administratif pada Penyelenggara Sistem

Elektronik yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2).

(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. teguran tertulis; dan

b. penghentian sementara Nama Domain Indonesia.

(3)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan

setelah ditemukannya pelanggaran.

(4)Penghentian sementara Nama Domain Indonesia sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dikenakan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).


PROFIL PENGADAAN LPSE se- Provinsi Jawa Tengah


No Nama LPSE Standar SLA

1 Provinsi Jawa Tengah 7 masih yg lama

2 Kabupaten Banyumas 8 √ (2016)

3 Kabupaten Banjarnegara 2 masih yg lama

4 Kabupaten Batang 3 √ (2016)

5 Kabupaten Blora 3 masih yg lama

6 Kabupaten Boyolali 5 masih yg lama

7 Kabupaten Brebes 9 masih yg lama

Profil LPSE di Jawa Tengah



8 Kabupaten Cilacap 5 √ (2016)

9 Kabupaten Demak 9 √ (2016)

10 Kabupaten Grobogan 5 masih yg lama

11 Kabupaten Jepara 3 √ (2016)

12 Kabupaten Karanganyar 6 masih yg lama

13 Kabupaten Kebumen 5 √ (2016)

14 Kabupaten Kendal 7 √ (2016)

Profil LPSE Provinsi Jawa Tengah



15 Kabupaten Klaten 8 masih yg lama

16 Kabupaten Kudus 5 masih yg lama

17 Kabupaten Magelang 9 masih yg lama

18 Kabupaten Pati 4 masih yg lama

19 Kabupaten Pekalongan 7 masih yg lama

20 Kabupaten Pemalang 9 √ (2016)




21 Kabupaten Purworejo 7masih yg lama

22 Kabupaten Purbalingga 6 masih yg lama

23 Kabupaten Rembang 5 masih yg lama

24 Kabupaten Semarang 2 masih yg lama

25 Kabupaten Sragen 5 masih yg lama

26 Kabupaten Sukoharjo 6 √ (2016)




27 Kabupaten Tegal 6 masih yg lama

28 Kabupaten Wonogiri 8 masih yg lama

29 Kabupaten Wonosobo 3√ (2016)

30 Kota Magelang 9 masih yg lama

31 Kota Pekalongan 7 masih yg lama

32 Kota Salatiga 6√ (2016)

33 Kota Semarang 5√ (2016)




34 Kota Surakarta 8 masih yg lama

35 Kota Tegal 6 masih yg lama

36 Universitas Jenderal Soedirman 3 masih yg lama

37 Universitas Sebelas Maret 4 masih yg lama

38 Kabupaten Temanggung - masih yg lama

39 Universitas Diponegoro -√ (2016)

40 Universitas Negeri Semarang - masih yg lama



No. LPSE

Jumlah

Pengadaan

(keg/pkt)

Total Pagu

Pengadaan

(juta rupiah)

Total Belanja

Langsung

(miliyar)

1 Prov. Jawa Tengah 4,836 3,812,828 6,386.92

2 Kab. Banjarnegara 1,183 203,052 686.02

3 Kab. Banyumas 2,663 551,694 975.23

4 Kab. Batang 14,050 826,046 620.28

5 Kab. Blora 3,254 717,718 779.82

6 Kab. Boyolali 7,130 705,008 735.24

7 Kab. Brebes 6,746 1,392,865 1,197.73

8 Kab. Cilacap 5,550 1,299,291 1,119.84

9 Kab. Demak 6,325 1,010,713 814.60

10 Kab. Grobogan 4,807 901,587 731.74

11 Kab. Jepara 2,750 736,090 942.66

12 Kab. Karanganyar 1,375 497,424 -

13 Kab. Kebumen 5,083 5,348,276 1,185.00

14 Kab. Kendal 4,094 710,428 888.82

15 Kab. Klaten 9,265 527,012 342.47

16 Kab. Kudus 1,636 626,710 -

17 Kab. Magelang 4,489 858,619 463.50

18 Kab. Pati 497 192,547 -

19 Kab. Pekalongan 3,094 771,083 841.43

20 Kab. Pemalang 4,812 771,073 950.65

RUP vs Tepra LPSE se- Prov. Jateng

Click to edit Master title styleRUP vs Tepra LPSE se- Prov. Jateng

21 Kab. Purbalingga 4,465 599,786 -

22 Kab. Purworejo 3,177 382,866 -

23 Kab. Rembang 4,657 717,660 786.00

24 Kab. Semarang 3,293 868,829 885.30

25 Kab. Sragen 2,743 575,186 802.29

26 Kab. Sukoharjo 2,005 626,378 785.93

27 Kab. Tegal 5,148 1,039,959 -

28 Kab. Temanggung 2,981 616,775 797.01

29 Kab. Wonogiri 2,157 507,054 -

30 Kab. Wonosobo 3,141 670,388 -

31 Kota Magelang 4,605 564,713 585.12

32 Kota Pekalongan 3,564 596,964 592.25

33 Kota Salatiga 1,185 395,931 624.10

34 Kota Semarang 17,955 2,178,571 2,773.75

35 Kota Surakarta 3,674 521,104 872.23

36 Kota Tegal 2,499 636,292 -

37 Univ. Diponegoro - - tidak ada

38 Univ. Jenderal Sudirman - - tidak ada

39 Univ. Negeri Semarang - - tidak ada

40 Univ. Sebelas Maret - - tidak ada

Click to edit Master title styleKesimpulan

• Pembaharuan SLA 2016 oleh 13 LPSE se-Prov. Jateng dan27 LPSE belum melakukan pembaharuan SLA (prov. Jateng; Kab:Banjarnegara, Boyolali, Blora, Brebes, Grobogan,Karanganyar, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Purworejo, Purbalingga, Rembang, Semarang, Sragen, Tegal, Wonogiri, Magelang, Pekalongan, Temanggung; Kota: Surakarta, Tegal; Univ: Jenderal Sudirman, Sebelas Maret, Negeri Semarang)

• 3 LPSE yang belum terstandardisasi yaitu Kab. Temanggung, Univ. Diponegoro, Univ. Negeri Semarang.

• Prov. Jateng dengan total Belanja Langsung terbanyakyaitu 6.386,92 M.

• Kota Semarang dengan jumlah Paket/keg. Pengadanterbanyak yaitu 17.955.

• Kab. Kebumen dengan nominal pagu pengadaan terbesaryaitu 5.348.276 Juta rupiah.


SPSE 4&

PROFIL IMPLEMENTASINYA DI LPSE SE- PROV. JAWA TENGAH

Click to edit Master title styleImplementasi update SPSE v.4

NAMA LPSE UPDATE VERSI 4

LPSE Jawa Tengah -

LPSE Kabupaten Banjarnegara √

LPSE Kabupaten Banyumas -

LPSE Kabupaten Batang -

LPSE Kabupaten Blora -

LPSE Kabupaten Brebes -

LPSE Kabupaten Boyolali -

LPSE Kabupaten Cilacap -

LPSE Kabupaten Demak -

LPSE Kabupaten Grobogan -

LPSE Kabupaten Jepara -

LPSE Kabupaten Karanganyar -

LPSE Kabupaten Kebumen -


Nama LPSE Update Versi 4

LPSE Kabupaten Kendal -

LPSE Kabupaten Klaten -

LPSE Kabupaten Kudus -

LPSE Kabupaten Magelang -

LPSE Kabupaten Pati -

LPSE Kabupaten Pekalongan √

LPSE Kabupaten Pemalang -

LPSE Kabupaten Purworejo -

LPSE Kabupaten Purbalingga -

LPSE Kabupaten Rembang √

LPSE Kabupaten Semarang √

LPSE Kabupaten Sragen -

LPSE Kabupaten Sukoharjo -

LPSE Kabupaten Tegal -

LPSE Kabupaten Temanggung √

LPSE Kabupaten Wonogiri √

LPSE Kabupaten Wonosobo -

LPSE Kota Magelang -

Implementasi update SPSE v.4


NAMA LPSE Update Versi 4

LPSE Kota Pekalongan -

LPSE Kota Salatiga -

LPSE Kota Semarang √

LPSE Kota Surakarta -

LPSE Kota Tegal -

LPSE Universitas Diponegoro -

LPSE Universitas Jenderal Soedirman -

LPSE Universitas Negeri Semarang -

LPSE Universitas Negeri Sebelas Maret -

Implementasi update SPSE v.4

Click to edit Master title styleEvolusi Aplikasi SPSE

2008

2015-

2016

V2V3

V4


ApendoSpamkodok:Security Document Exchange Application

e-Proc Plan

e-Tendering

e-Purchasing

e-Reverse Auction e-Contract

e-Audit

e-Monev K/L/D/I

AuditorPPK / PPHPProcuring Entities & Tendering

ComiteePA/KPA

e-Budgeting

e-Payment

- Master data of Prov/Kab/Kota (Kemendagri)- Master data of Gov. Agencies (Kemenkeu)- Insurance/Bank- Tax system- e-KTP

CA e-Procurement Lemsaneg & Other System Center

ADP, Black-List,Vendor Mgmt

System

Government/INAPROC Service Bus

Agregation of Non Vendor Data

E-Catalogue

Data Colector Engine

Data Warehouse

Other system in K/L/D/I(FMIS, HRD Information System, etc)

Sistem Lain di LKPP

SPSE (Client) 4+

Trouble Ticketing System

SPSE (System Center)1 2

3

54

Peta Pengembangan Sistem e-Procurement dan

Sistem Interkoneksi

Click to edit Master title styleFeatures 2016:

No Features Progress

1 Sistem Perencanaan Umum Pengadaan(SiRUP)

• Dipergunakan;• Peningkatan mutu sistem.

2 E-Monitoring Evaluasi • Tersedia• Pengembangan sistem

3 E-Katalog • Dipergunakan;• Peningkatan mutu sistem.

4 E-Purchasing • Dipergunakan;• Peningkatan mutu sistem.(versi 4).

5 Sistem Pengadaan secara Elektronik (E-Tendering)

•Dipergunakan;• Peningkatan mutu sistem.(versi 4.1).

6 Sistem Informasi Kinerja Penyedia(SiKAP)

• Tersedia• Pengembangan sistem

7 E-Panel (panel of consultants) • Selesai pengembangan dan akan dipakaioleh Kementerian PUPR.

Click to edit Master title stylePengembangan Features baru:

No Features Progress

8 E-Reverse Auction • Pengembangan

9 E-Contract Management • Tersedia• Penyesuaian berdasarkan kebutuhan

10 Procurement Management Information System (PMIS)

• Pengembangan

11 Cloud LPSE • Sedang dilaksanakan• Pengembangan

Click to edit Master title stylePerbedaan SPSE Versi 3.6 dengan Versi 4.1 pada POKJA

No Tahapan SPSE Ver. 3.6 SPSE Ver. 4.1

1. Pembuatan Paket Belum terasosiasi dengan e-RUP Sudah Terasosiasi dengan e-RUP

Dokumen Lelang dibuat manual dan di upload pada SPSE

Dokumen Lelang dibuat secara elektronik melalui aplikasi SPSE

Syarat penawaran belum tersedia pada aplikasi

Syarat penawaran sudah tersedia (terperinci) pada aplikasi

2. Pemasukandokumen penawaran

-Menggunakan APENDO Ver. 3- Penyedia masih melakukan proses enkripsi

-Menggunakan APENDO Ver.4- Proses enkripsi dilakukan oleh sistem- penawaran dikirim dengan mengisi form atau upload dokumen melalui Apendo



3. Pembukaan Dokumen Penawaran

1. Menggunakan APENDO ver.32. Panitia melakukan proses

dekripsi file penawaran.3. Panitia melakukan input

harga secara manual

1. Menggunakan APENDO ver.42. proses dekripsi file penawaran

dilakukan oleh sistem.3. Harga penawaran peserta akan

tampil otomatis di aplikasi.

4. Proses Evaluasi 1. Evaluasi kualifikasi belum menggunakan Vendor Management System

2. Pada proses evaluasi harga masih dilakukan koreksi aritmatik secara manual.

3. Aplikasi SPSE belum menginformasikan secara terperinci hasil evaluasi.

1. Evaluasi kualifikasi sudah menggunakan Vendor Management System (segeradiintegrasikan).

2. Pada proses evaluasi harga, koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis oleh aplikasi.

3. Aplikasi SPSE sudah menginformasikan secara terperinci hasil evaluasi.

Perbedaan SPSE Versi 3.6 dengan Versi 4.1 pada POKJA

Click to edit Master title stylePerbedaan SPSE Versi 3.6 dengan Versi 4.1 pada POKJA


7. Berita Acara dan SPPBJ

1. Berita Acara dan SPPBJ masih dibuat oleh panitia secara manual dan diupload pada aplikasi

1. Berita Acara dan SPPBJ dibuat(digenerate) melalui aplikasi

8. Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak

1. Kontrak belum dapat digenerate melalui aplikasi

2. Pelaksanaan kontrak belum dapat didokumentasikan melalui aplikasi

1. Pembuatan dan manajemen pelaksanaan kontrak dapat dilakukan dengan menggunakan e-Kontrak

2. Aplikasi e-Kontrak:a. Generate dokumen kontrakb. Dokumentasi pelaksanaan kontrak

c. Berita Acara digenerate melalui aplikasi

Click to edit Master title stylePerbedaan SPSE Versi 4.0 dengan Versi 4.1


1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa secara keseluruhan

Aplikasi dapat digunakan hanyauntuk metode pengadaanpascakualifikasi

Aplikasi SPSE dapat digunakanmetode pengadaan pascakualifikasidan prakualifikasi

2. Pemasukandokumen penawaran

Menggunakan APENDO Ver. 4.1 Menggunakan APENDO Ver.4.2

3. Pembukaan dokumen penawaran

- Menggunakan APENDO ver. 4.1

- Penyedia dapat melihat dokumen penawaran harga dan teknis dari penyedia lain

- Menggunakan APENDO ver. 4.2- Penyedia hanya dapat melihat penawaran harga dari penyedia lain

4. E – Lelang Cepat (Proses Verifikasi)

POKJA dapat melakukan verifikasi terhadap penyedia yang sama pada paket pengadaan yang berbeda

POKJA tidak perlu melakukan verifikasi jika penyedia sudah pernah dilakukan verifikasi pada paket pengadaan yang berbeda dengan POKJA yang sama


TUS@2016


Pasal 109A

(1) Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan

memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa

(2) Pelaksanaan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan

Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi,

dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding.

(3) Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

kurang terdiri atas:

a. undangan;

b. pemasukan penawaran harga;

c. pengumuman pemenang.


1• Pengumuman

2• Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan

3• Pemberian Penjelasan

4• Upload Dokumen Penawaran

5• Evaluasi Administrasi

6• Evaluasi Teknis

7• Evaluasi Harga

8• Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi

9• Penetapan Pemenang

10 • Pengumuman Pemenang

11• Sanggahan

12• Sanggahan Banding

13• SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak

1• Undangan

2• Upload Penawaran Harga

3• Evaluasi Harga Otomatis Oleh Sistem

4• Pengumuman Pemenang

5• Verifikasi IKaP

6• SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak

*Waktu proses: minimal 3 hari

*Waktu proses: minimal 12 hari

E-Tendering Cepat dengan SIKaPE-Tendering

Perbandingan Proses E-Tendering

Click to edit Master title styleE-Lelang vs E-Lelang Cepat

E-Tendering E-Tendering Cepat

Waktu Pelaksanaan Lelang 21 hari 5 hari

Evaluasi Kualifikasi Ya Tidak

Evaluasi Administrasi Ya Tidak

Evaluasi Teknis Ya Tidak

Evaluasi Harga Ya Ya

Penyedia Semua dapat dapatmengikuti lelang

Hanya penyedia yang memenuhi kualifikasi yang dapat mengikuti lelang


1. Pokja ULP menggunakan aplikasi SIKaP untuk membantu mendapatkan penyedia yang berkompeten (https://sikap.lkpp.go.id)

2. Boleh menyebutkan merk dalam spesifikasi teknis / daftar kuantitas dan harga

3. Peserta lelang HANYA menawar harga• Tidak ada lagi dokumen kualifikasi, administrasi, dan harga dalam penawaran

• Spesifikasi teknis HARUS sama dengan yang diminta oleh Pokja ULP dalam SDP

• Peserta lelang yang menawar paling murah otomatis menang

4. Jadwal lelang yang diatur hanya:• Aanwijzing (jika diperlukan)

• Batas pemasukan penawaran


E-Lelang Cepat


Sistem Informasi Kinerja Penyedia

(SIKaP)

adalah aplikasi yang merupakan subsitem dari SPSE yang

digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat

kinerja dan/atau data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa


Fungsi SIKaP

• Memusatkan data penyedia seluruh indonesia, untuk mendapatkan penyedia yang benar

kualified berdasarkan jenis atau kompetensi usaha yang dimilikinya

• Memudahkan segala proses penghitungan jumlah penyedia

• History penyedia mengikuti proses pengadaan barang/jasa

• Kinerja penyedia melalui proses verifikasi

• Evaluasi kualifikasi otomatis (untuk lelang cepat)

• Klasifikasi bidang ijin usaha dan pengalaman pekerjaan berdasarkan data Klasifikasi

Baku Lapangan Usaha Indonesia (BPS) dan Sertifikat Badan Usaha (Kementerian PUPR)


Mulai Login Aplikasi SIKaP (VMS) Isi Data Penyedia

Identitas

Penyedia

Ijin Usaha

& klasifikasi

PajakAkta

Tenaga AhliPengurus

Pengalaman : Input Klasifikasi Pengalaman

atau Sub klasifikasi Pengalaman

Pemillik Peralatan

Alur Proses Penyedia dalam Aplikasi

SIKaP

Preferensi

Sistem Informasi Kinerja Penyedia (Vendor Management System)


PENYEDIA LOGIN MENGGUNAKAN USER ID DAN PASSWORD YANG SUDAH TERAKTIVASI

Click to edit Master title styleProses Penginputan Data DiSIKAP


Inbox SIKAP ( Undangan Lelang Cepat )

Click to edit Master title styleE- Lelang Cepat

Click to edit Master title stylePROSES SETTING KRITERIA


• Jadwal lelang yang diatur: 1. Unwizing ( pemberian penjelasan )2. Batas Pemasukan Penawaran (Upload)

Proses Pembuatan Jadwal

Click to edit Master title styleTERIMA KASIH

Gatot Pambudhi Poetranto, S.Kom, MPM

HP 085781674325

WA 085778979768

[email protected]

[email protected]

Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Gd. LKPP Lantai 5, Kompleks Rasuna Epicentrum

Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta

mailto:[email protected]

ICT for Good Governance - eproc.lkpp.go.id · Click to edit Master title style KEBIJAKAN...

Documents

Transcript of ICT for Good Governance - eproc.lkpp.go.id · Click to edit Master title style KEBIJAKAN...