Hukum Perburuhan“hubungan kerja

danhubungan industrial”

Sekolah tinggi hukum garut( sth garut )

Hubungan KerjaHubungan Kerja (Soepomo, 1987 : 1) : “Suatu hub antara seorang buruh dan seorang majikan,

dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah”.

Husni dalam Asikin (1993:51) berpendapat bahwa hub kerja adalah “hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian di mana pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah”.

UU No. 13 Th. 2003, Psl. 1 angka 15

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.

Unsur-unsur Hubungan kerja :- Adanya pekerjaan (Psl. 1601 KUHPdt& Psl. 341 KUHD)- Adanya perintah dr org lain (Psl. 1603 KUHpdt)- Adanya upah (Psl. 1603 KUHpdt)- Terbatas waktu tertentu, krn tdk ada hub kerja

berlangsung terus menerus

Kewajiban Para Pihak Berdasarkan KUHPerdata

Kewajiban Pekerja/ Buruh Kewajiban Pengusaha

Melaksanakan pekerjaan (Psl.1603)

Membayar upah (Psl. 1602)

Melaksanakan pekerjaan sendiri(Psl. 1603.a)

Mengatur pekerjaan & tempat(psl. 1602.u,v,w dan y)

Mentaati peraturan pekerjaan(Psl. 1603.b)

Memberikan cuti/libur(Psl. 1602.v)

Mentaati peraturan tata tertib(Psl. 1603.c)

Mengurus perawatan/pengobatan(Psl. 1602.x)

Melaksanakan tgs & kwjb (Psl.1603.d)

Memberikan surat keterangan(Psl. 1602.z)

Membayar ganti rugi at. DendaPsl. 1603.w)

Kewjb. Lainnya yg dimuat dlm perjanjian kerja

Kewjb. Lainnya dlm perjanjian kerja

Kewajiban Para Pihak MenurutUU No. 13 TH. 2003

Kewajiban Pekerja/Buruh Kewajiban Pengusaha

Pasal 85 ayat (1) Pasal 6

Pasal 126 ayat (1) Pasal 12 ayat (1)

Pasal 138 ayat (1) Pasal 42 ayat (1), 43 ayat (1). 44 ayat (1), 45 ayat (1), 45 ayat (1) huruf b, 47 ayat (1), 48

Pasal 140 ayat (1) Pasal 53

Pasal 151 ayat (1) Pasal 59 ayat (5)

Pasal 161 ayat (1) Pasal 66 ayat (1), 67 ayat (1), 68, 74 ayat (1), 76 ayat (1) huruf a dan b, 76 ayat (3), (4), 77 ayat (1), 78 ayat (2), 79 ayat (1), 80, 83, 86, 87, 90 ayat (1), 93, 99 ayat (1), 100 ayat (1), 104 ayat (1), 106 ayat (1), 108 ayat (1),

Kewajiban Pekerja/Buruh Kewajiban Pengusaha

Pasal 114, 126 ayat (1), (2), (3), 143 ayat (1), 145, 146 ayat (2), 148 ayat (1), 151 ayat (1), 153 ayat (1), 156 ayat (1).

Lanjutan

Hak dan Kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha

Pekerja/Buruh Pengusaha

Hak

Atas upah setelah selesai melaksanakan pekerjaan

Sepenuhnya atas hasil kerja pekerja/buruh

Atas fasilitas lain, dana bantuan yg berlaku diperusahaan

Mengatur dan menegakkan disiplin, termasuk pemberian sanksi

Atas perlakukan yg tidak diskriminatif dr pengusaha

Atas tanggungjawab pekerja ut kemajuan perusahaan

Atas perlindungan

Atas kebebasan berserikat, HAM dlm hubungan kerja

Lanjutan

Kewajiban

Pekerja/Buruh Pengusaha

Melaksanakan tgs dengan baik sesuai dengan perjanjian kerja

Wajib membayar upa tepat pd waktu yg telah disepakati

Meaksanakan tgs tanpa bantuan org lain, kecuali diizinkan oleh perusahaan

Menyediakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian

Mentaati segala peraturan dan tata tertib yg berlaku diperusahaan

Menjamin kesehatan dan keselamatan kerja

Patu dan mentaati segala perintah yg layak dr perusahaan

Memberi perintah yg layak dan tdk berlaku diskriminatif

Menghormati hak kebebasan berserikat dan perlakukan HAM dlm hub kerja

Pembagian Perjanjian

Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu

Perjanjian kerja Perjanjian pemborongan

Perjanjian Kerja

UU No. 13 TH. 2003 Psl. 1 angka 14 Perjanjian kerja adalah perjanjian antara

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak

Shamad Perjanjian kerja ialah suatu perjanjian di mana

seseorang mengkatkan diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan atau disetujui bersama

Syarat-syarat Perjanjian KerjaPsl. 52 Ayat (1)

Kesepakatan kedua belah pihak Kemampuan atau kecakapan melakukan

perbuatan hukum Adanya perkerjaan yang diperjanjikan;

dan Pekerjaan yang diperjanjikan tdk

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Per-uu yg lainnya

Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja

Memenuhi Syarat Formil :

Asas Kebebasan Berkontrak (Psl. 1338 KUHPdt)

Dibuat secara tertulis atau lisan (Psl. 51 (1) UU Ketenagakerjaan)

Pengelompokan Perjanjian Kerja

Berdasarkan waktu berlakunya :

1. Kesepakatan kerja waktu tdk tertentu

2. Kesepakatan kerja waku tertentu Perjanjian kerja lainnya :

1. Perjanjian pemborongan pekerjaan

2. Perjanjian kerja bagi hasil

3. Perjanjian kerja laut

4. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa

Berakhirnya Perjanjian Kerja Pekerja/buruh meninggal dunia Berakhirnya jangka waktu perjanjian

kerja Adanya putusan pengadilan Adanya keadaan atau kerjadian tertentu

yg dicantumkan dalam perjanjian kerja

SEKIAN