HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... ·...

34
1 HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR DISCLOSURE) DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIC DI INDONESIA Oleh Melisa Ika Damayanti Dul Muid ABSTRACT The globalization trend and the stakeholders increasing demand on companies to perform the role of social responsibility and encourage the disclosure of company involvement in CSR practices. CSR itself is a general statement indicating the company's obligation to make use of economic resources in the operation of providing and giving contribution to the internal and external stakeholders. Based on these, the study was conducted to determine the effect of corporate social responsibility disclosures (CSR disclosure) on institutional ownership of manufacturing companies in Indonesia. This study uses four independent variables which include CSR Disclosure, employee relations, community involvement, product, and environment; and a single dependent variable that is institutional ownership with five research hypotheses. Data on CSR Disclosure, employee relations, community involvement, product, environment, and institutional ownership is obtained through Indonesia Stock Exchange (BEI) annual report which the data were further analyzed using the statistical technique of multiple regression test. The results of the multiple regression test showed that all of the five hypotheses were rejected or in other words, CSR Disclosure, employee relations, community involvement, product, and environment found to have no significant effect on Institutional Ownership. Keywords : CSR Disclosure, employee relations, community involvement, product, environment, and institutional ownership

Transcript of HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... ·...

Page 1: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

1

HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR

DISCLOSURE) DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL PADA

PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIC DI INDONESIA

Oleh

Melisa Ika Damayanti

Dul Muid

ABSTRACT

The globalization trend and the stakeholders increasing demand on

companies to perform the role of social responsibility and encourage the

disclosure of company involvement in CSR practices. CSR itself is a general

statement indicating the company's obligation to make use of economic resources

in the operation of providing and giving contribution to the internal and external

stakeholders. Based on these, the study was conducted to determine the effect of

corporate social responsibility disclosures (CSR disclosure) on institutional

ownership of manufacturing companies in Indonesia.

This study uses four independent variables which include CSR Disclosure,

employee relations, community involvement, product, and environment; and a

single dependent variable that is institutional ownership with five research

hypotheses. Data on CSR Disclosure, employee relations, community involvement,

product, environment, and institutional ownership is obtained through Indonesia

Stock Exchange (BEI) annual report which the data were further analyzed using

the statistical technique of multiple regression test.

The results of the multiple regression test showed that all of the five

hypotheses were rejected or in other words, CSR Disclosure, employee relations,

community involvement, product, and environment found to have no significant

effect on Institutional Ownership.

Keywords : CSR Disclosure, employee relations, community involvement,

product, environment, and institutional ownership

Page 2: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

2

I. PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility)

merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada

pemangku kepentingan (stakeholders). Pemangku kepentingan dalam hal ini

adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh

berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan (Post et al, 2002

dalam Solihin, 2009). Menurut The World Best Business Council for Sustainable

Development (WBCSD), Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan

sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan

ekonomi berkelanjutan melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan

mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk

meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis

sendiri maupun untuk pembangunan.

Perkembangan praktek dan pengungkapan CSR di Indonesia

dilatarbelakangi oleh dukungan pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya regulasi

terhadap kewajiban praktek dan pengungkapan CSR melalui Undang-undang

Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 dan 74. Pada Pasal 66 ayat (2)

bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan

juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sedangkan dalam Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung

jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan

dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur

dalam Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b,

Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk

ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Dengan melakukan praktek dan pengungkapan CSR, perusahaan akan

mendapatkan manfaat tersendiri. Sebagaimana pendapat Kotler dan Lee (2005)

dalam Solihin (2009) menyebutkan bahwa perusahaan akan terdorong untuk

melakukan praktek dan pengungkapan CSR karena memperoleh beberapa manfaat

seperti peningkatan penjualan dan market share, memperkuat brand positioning,

Page 3: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

3

meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan

daya tarik perusahaan di mata investor dan analisis keuangan.

Saat ini pertumbuhan saham yang dimiliki oleh investor institusi telah

meningkat pesat. Sebagai contoh, investor institusi mengendalikan hampir 60

persen saham biasa yang beredar umum di Amerika Serikat (Hayashi, 2003). Di

pasar modal Malaysia, ada tiga kategori utama dari investor institusional, yaitu,

dana pensiun, reksadana dan perusahaan asuransi jiwa, yang mengelola aset

sebesar sekitar US $ 114 miliar atau 96,4 persen dari produk domestik bruto pada

akhir tahun 2004 (Ghosh, 2006). Saat ini, total 51,03 persen saham di sepuluh

kapitalisasi pasar tertinggi atas perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia

dimiliki oleh investor institusi.

Selain itu, aktivitas penawaran umum saham perdana atau Initial Public

Offering (IPO) di pasar domestic Indonesia masih terus dikuasai oleh investor

institusi. Meskipun potensi permintaan dari pemodal ritel menguat seiring

membaiknya bursa domestik, perusahaan efek penjamin emisi masih cenderung

memprioritaskan penjatahan saham perdana ke investor institusi. Selama ini,

penawaran umum saham perdana di pasar domestik dialokasikan sekitar 95 persen

ke investor institusi, termasuk asing, dan sisanya sekitar 5 persen ke investor ritel.

Hal itu disebabkan investor institusi biasanya lebih berorientasi jangka panjang.

Dengan demikian, kinerja saham perdana tidak rentan terhadap tekanan aksi

perburuan keuntungan atau capital gain sesaat yang biasanya dilakukan oleh

investor ritel (Saputra Ganda, 2010).

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility

Disclosure) Terhadap Kepemilikan Institusional Pada Perusahaan Manufaktur di

Indonesia”

II. TELAAH PUSTAKA

Teori Legitimasi

Teori legitimasi mengatakan bahwa organisasi secara terus menerus

mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan

Page 4: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

4

batasan dan norma-norma masyarakat dimana mereka berada. Legitimasi dapat

dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang

dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas

ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang

dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995).

Haniffa et al., (dalam Sayekti dan Wondabio, 2007), di dalam legitimacy

theory perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan

kegiatan berdasarkan nilai-nilai justice, dan bagaimana perusahaan menanggapi

berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Oleh

karena itu perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan

juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan

dimana perusahaan tersebut menjalankan aktivitasnya. Jika tidak terjadi

ketidakselarasan antara nilai perusahaan dengan nilai masyarakat, maka

perusahaan akan kehilangan legitimasinya yang akan berdampak pada

kelangsungan perusahaan.

Imam Ghozali dan Anis Chariri (2007) menyatakan bahwa yang mendasari

teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan

masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.

Nasi, Philips, and Zyglidopoulos (dikutip oleh Nurhayati et al., 2006) mengatakan

bahwa “Legitimacy theory focuses of the adequecy of corporate social

behaviour”. Yang berarti bahwa society judge organisasi berdasarkan atas image

citra yang akan perusahaan ciptakan untuk perusahaan itu sendiri. Kemudian

perusahaan dapat menetapkan legitimasi mereka dengan memadukan antara

kinerja perusahaan dengan dengan harapan masyarakat. Namun jika terdapat

kesenjangan antara antara harapan masyarakat dan perilaku sosial perusahaan

maka akan muncul masalah legitimasi (Nurhayati et al, 2006).

Teori Stakeholders

Wibisono (dalam Kirana, 2009) mengartikan Stakeholders sebagai

pemangku kepentingan yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik

langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan,

Page 5: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

5

dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh

perusahaan. Definisi lain dilontarkan oleh Rhenald Kasali sebagaimana dikutip

oleh Wibisono (dalam Kirana, 2009), yang menyatakan bahwa yang dimaksud

para pihak adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar

perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan.

Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang

hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat

bagi stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier,

pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan

perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder

kepada perusahaan tersebut. Menurut Gray, Kouhy dan Adam (1994) dalam

Chariri dan Ghozali (2007) mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan

tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari

sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin

powerfull stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi.

Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan

dengan stakeholder-nya.

Kepemilikan Institusional (Institutional Ownership)

Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar

terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya

institusi menyerahkan tanggung jawab pada divisi tertentu untuk mengelola

investasi perusahaan tersebut. Karena institusi memantau secara profesional

perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian terhadap tindakan

manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang

mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank,

perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain).

Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham terbesar sehingga

merupakan sarana untuk memonitor manajemen (Djakman dan Machmud, 2008).

Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk

Page 6: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

6

mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi

kepada stakeholders untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai

perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham

perusahaan (Brancato dan Gaughan,1991 dalam Fauzi, Mahoney, dan

Rahman,2007).

Pengertian Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau Corporate Social

Responsibity (CSR)

Definisi mengenai Corporate Social Responsibility sekarang ini sangatlah

beragam. Menurut The World Business Council for Sustainable Development

(WBCSD), Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial

perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi

bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para

karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun

masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang

bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Sedangkan

Bank dunia (2002) memberikan definisi terhadap CSR, yaitu bahwa:

Corporate social responsibility as “[t]he commitment of business to contribute

to sustainable economic development, working with employees, their families,

the local community and society at large to improve their quality of life.”

Sejalan dengan definisi di atas, Kotler dan Lee (2005) memberikan definisi

CSR sebagai berikut; “Corporate social responsibility is a commitment to improve

community well-being through discretionary business practice and contributions

of corporate resources”. Menurut definisi tersebut, elemen kunci dari CSR adalah

kata discretionary. Terdapat pengaruh terhadap kinerja perusaaan dari partisipasi

terhadap tanggung jawab sosial, diantaranya adalah meningkatkan penjualan dan

market share, menguatkan posisi merk, menurunkan biaya operasional, dan lain

sebagainya. European Commission seperti dikutip Darwin (2008) mendefinisikan

CSR sebagai “a concept whereby companies integrate social and environmental

concerns in their business operations and in their interaction with their

stakeholders on a voluntary basis”.

Page 7: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

7

Berbagai definisi tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa CSR pada

dasarnya adalah komitmen perusahaan terhadap tiga (3) elemen yaitu ekonomi,

sosial, dan lingkungan. Definisi CSR dalam penelitian ini merujuk pada definisi

yang disampaikan European Commission dan CSR Asia. Perusahaan semakin

menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan

perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi.

Hal ini sejalan dengan legitimacy theory yang menyatakan bahwa perusahaan

memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan

nilai-nilai justice, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok

kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, 1994, dalam Haniffa

dkk., 2005). Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan

sistem nilai masyarakat, maka perusahaan dalam kehilangan legitimasinya, yang

selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Lindblom, 1994,

dalam Haniffa dkk, 2005; Sayekti dan Wondabio, 2007).

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk

memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata

kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) memaksa perusahaan

untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat

membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan

aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram,

kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi.

Oleh karena itu dalam perkembangan sekarang ini akuntansi konvensional telah

banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara

luas, sehingga kemudian muncul konsep akuntansi baru yang disebut sebagai

Social Responsibility Accounting (SRA) atau Akuntansi Pertanggungjawaban

Sosial.

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan didalam laporan baik

dalam annual report maupun sustainibility reporting. Berdasarkan UU No.40

pasal 66 ayat 2 tahun 2007, pengungkapan pertanggungjawaban sosial wajib

Page 8: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

8

dimuat dalam annual report. Sedangkan sustainibility reporting adalah pelaporan

mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja

organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan

(sustainable development). Sustainibility Reporting harus menjadi dokumen

strategis yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang

sustainibility development yang membawanya menuju kepada core business dan

sektor industrinya (Nurlela dan Islahudin, 2008).

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam Laporan Tahunan

Menurut Anis Chariri dan Imam Ghozali (2007), pengungkapan (disclosure)

berarti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan

laporan keuangan, laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan

yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Sedangkan Hendriksen

(dalam Rika dan Ishlahuddin, 2008), mendefinisikan pengungkapan (disclosure)

sebagai penyajian informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal

pasar modal yang efisien. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (mandatory)

yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan berdasarkan pada

peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (voluntary) yang

merupakan pengungkapan informasi tambahan dari perusahaan.

Setiap pelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan pemegang saham

dan berfokus pada pencapaian laba disamping itu juga mempunyai tanggung

jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, dan hal itu perlu diungkapkan dalam

laporan tahunan, sebagaimana dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009) Paragraf kedua belas:

Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added

statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup

memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan

sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi

Keuangan.

Page 9: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

9

PSAK No. 1 (revisi 2009) tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang

ada di Indonesia diberi suatu kebebasan dalam mengungkapkan informasi

tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam laporan keuangan tahunan

perusahaan.

Selain itu, dalam UU No.40 pasal 66 ayat 2 tahun 2007 telah dijelaskan

bahwa perusahaan wajib memuat pelaporan tentang pertanggungjawaban social

dan lingkungan. Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan sejak di

keluarkannya UU No.40 pasal 74 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana

perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan sumber

daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-

undang tersebut menjadi landasan bahwa pengungkapan pertanggungjawaban

sosial merupakan mandatory disclosure untuk setiap perusahaan di Indonesia

bukan lagi voluntary disclosure.

Bapepam selaku lembaga yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan pasar

modal dan lembaga keuangan di Indonesia telah mengeluarkan beberapa aturan

tentang disclosure yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang go

public. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi para pemilik modal dari

adanya asimetri informasi. Perusahaan dapat memberikan disclosure melalui

laporan tahunan yang telah diatur oleh Bapepam (mandatory disclosure), maupun

melalui pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) sebagai tambahan

pengungkapan minimum yang telah ditetapkan.

Guthrie dan Parker (1990) dalam Sayekti dan Wondabio (2007) menyatakan

bahwa dalam Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan

salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi

kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis.

Pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan

umumnya bersifat voluntary (sukarela), unaudited (belum diaudit), dan

unregulated (tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu). Zuhroh dan Putu (2003)

menyebutkan tema-tema yang termasuk dalam wacana Akuntansi

Pertanggungjawaban Sosial adalah:

Page 10: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

10

1. Kemasyarakatan

Tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan,

misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni serta

pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.

2. Ketenagakerjaan

Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam

perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi : rekruitmen, program

pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi dan lainnya.

3. Produk dan Konsumen

Tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain

pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan,

kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.

4. Lingkungan Hidup

Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi

pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan

perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan

konversi sumber daya alam.

Sedangkan menurut Global Reporting Initiative (GRI), dalam konten

analisis terkandung tema tentang pengungkapan pertanggungjawaban sosial, yang

terdiri dari :

1. Ekonomi

Tema ini berisi sembilan item yang mencakup laba perusahaan yang

dibagikan untuk bonus pemegang saham, kompensasi karyawan,

pemerintah, membiayai kegiatan akibat perubahan iklim serta aktivitas

terkait ekonomi lainnya.

2. Lingkungan Hidup

Tema ini berisi tiga puluh item yang meliputi aspek lingkungan dari proses

produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi

bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan

sumber daya alam dan konversi sumber daya alam.

3. Ketenagakerjaan

Page 11: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

11

Tema ini berisi empat belas item yang meliputi dampak aktivitas perusahaan

pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi :

rekruitmen, program pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi dan

lainnya.

4. Hak Asasi Manusia

Tema ini berisi sembilan item yang mencakup berapa besar jumlah investasi

yang melibatkan perjanjian terkait hak asasi manusia, pemasok dan

kontraktor yang menjunjung hak asasi, kejadian yang melibatkan

kecelakaan atau kriminal terhadap karyawan di bawah umur, dan aktivitas

lainnya.

5. Kemasyarakatan

Tema ini berisi delapan item yang mencakup aktivitas kemasyarakatan yang

diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan,

pendidikan dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.

6. Tanggung jawab atas Produk

Tema ini berisi sembilan item yang melibatkan aspek kualitatif suatu produk

atau jasa, antara lain keguanaan durability, pelayanan, kepuasan pelanggan,

kejujuran dalam iklan, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan

lainnya.

Page 12: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

12

Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Studi empiris menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara

kinerja sosial dan saham yang dimiliki oleh investor institusi (Graves dan

Waddock, 1994). Cox et al. (2004) menemukan bahwa CSR memiliki hubungan

yang positif dengan investasi jangka panjang kelembagaan. Dalam penelitian

terbaru oleh Mahoney dan Roberts (2007) juga melaporkan hubungan yang

signifikan antara CSR dan jumlah lembaga investasi di saham. Berdasarkan hasil

empiris, terungkap bahwa informasi CSRD telah menyebabkan reaksi pasar

(Epstein dan Freedman, 1994). Kebanyakan penelitian sebelumnya telah

menemukan bahwa investor membutuhkan CSRD sebagai informasi untuk

keputusan investasi mereka (Mahoney dan Roberts, 2007; Epstein dan Freedman,

1994). Oleh karena itu, CSRD digunakan sebagai acuan dalam mengukur CSR

untuk perusahaan go public di Indonesia yang mengarah pada hipotesis berikut:

H1 : Ada hubungan positif antara CSR Disclosure dan IO

Corporate Social

Responsibility

Disclosure

Hubungan

Karyawan

Keterlibatan

Masyarakat

Produk

Lingkungan

Institutional

Ownership

Page 13: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

13

Warga negara yang baik dapat menciptakan loyalitas kuat antara karyawan

dengan perusahaan, sebagai hasilnya perusahaan yang bertanggung jawab atas

kemungkinan perbaikan dalam hubungan karyawan, dan menyajikan posisi yang

optimal untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang baik. McGuire et al.

(1988) menunjukkan bahwa loyalitas karyawan bermanfaat bagi perusahaan

karena meningkatkan produktivitas, inovasi, mengurangi biaya produksi, sehingga

meningkatkan keuntungan

Studi empiris Cox et al. (2004) menemukan pengaruh positif dan signifikan

antara hubungan karyawan dengan investor institusi jangka panjang. Sedangkan

Mahoney dan Roberts (2007) menunjukkan pengaruh negatif pada hubungan

karyawan dan jumlah IO. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan hipotesis yang

dikembangkan sebagai berikut:

H2 : Ada hubungan positif antara hubungan karyawan dan IO

Kanter (1999) untuk melihat jenis penting dari manfaat perusahaan yang

diperoleh dari keterlibatan program masyarakat untuk dapat digunakan sebagai

pembelajaran untuk inovasi. Selain itu, perhatian terhadap kinerja keuangan,

kualitas produk, dan lingkungan, investor institusi juga bisa memberi kontribusi

perusahaan kepada masyarakat lokal dan hubungan mereka dengan perempuan,

kaum minoritas, dan karyawan (Schwab dan Thomas, 1998).

Sebuah studi empiris terbaru oleh Mahoney dan Roberts (2007)

mengungkapkan bahwa ada positif tetapi tidak berdampak signifikan keterlibatan

masyarakat dengan kepemilikan saham dari investor institusi. Namun, sebuah

studi oleh Cox et al. (2004) menemukan hubungan parsial yang signifikan positif

antara kegiatan keterlibatan masyarakat dan investor jangka panjang. Ini

mengarah pada hipotesis berikut:

H3 : Ada hubungan positif antara keterlibatan masyarakat dan IO

Perusahaan memiliki insentif dan alat untuk menentukan informasi

mengenai calon pelanggan untuk produk yang mungkin berguna bagi mereka.

Benston (1997) mengamati bahwa jika investor tidak dapat dengan mudah

mempertimbangkan produk, ada baiknya kurang untuk mereka. Akibatnya,

produk harus dijual dengan harga lebih rendah untuk bersaing dengan investasi

Page 14: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

14

alternatif yang lebih efisien. Di sisi lain, investor tidak akan membayar

kompensasi untuk biaya informasi yang berlebihan disediakan oleh perusahaan.

Pengujian empiris oleh Mahoney dan Roberts (2007) dan Teoh dan Shiu

(1990) mengungkapkan bahwa dimensi produk CSR berhubungan dengan saham

yang dimiliki oleh IO tersebut. Kesimpulan mereka menunjukkan bahwa investor

institusi memberi perhatian khusus terhadap bagaimana perusahaan mengelola

dimensi CSR. Oleh karena itu, hipotesis berikut ini dirumuskan:

H4 : Ada hubungan positif antara produk dan IO

Menurut Turban dan Greening (1997) investor institusi melihat manfaat

jangka panjang dari tanggung jawab sosial perusahaan dengan mempertahankan

kualitas produk, lebih banyak menaruh perhatian kepada masyarakat, lingkungan,

dan karyawan mereka. Spicer (1978) berpendapat bahwa investor institusi

menganggap bahwa rendahnya tanggung jawab sosial perusahaan dan sedikitnya

mereka peduli terhadap lingkungan, hal ini menunjukkan bahwa risiko

berinvestasi dalam perusahaan tinggi

Pengujian empiris Cox et al. (2004) menemukan bahwa dimensi lingkungan

dan investor jangka panjang adalah positif dan signifikan terkait, sedangkan hasil

berlawanan ditunjukkan oleh penelitian Mahoney dan Roberts (2007) melaporkan

dampak negatif yang signifikan dari dimensi lingkungan dalam jumlah pemilik

kelembagaan, dan persentase kelembagaan kepemilikan. Ini mengarah pada

hipotesis berikut:

H5 : Ada hubungan positif antara lingkungan dan IO

III. METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Kepemilikan Institusi (INST): Menunjukkan persentase saham yang

dimiliki oleh pemilik institusi dan kepemilikan oleh blockholder, yaitu

kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas 5%, tetapi tidak termasuk

kedalam golongan kepemilikan insider. Kepemilikan oleh blockholder

dimasukkan kedalam kepemilikan institusi (Agrawal dan Knouber, 1996).

Page 15: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

Variabel ini diukur dari jumlah

akhir tahun. Variabel ini akan menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh

institusi dalam perusahaan. Variabel kepemilikan institusi diperoleh dari laporan

keuangan pada bagian

INST = �����

���

Keterangan:

INST = institutional ownership

SI = jumlah saham institusi

SB = jumlah saham blockholder

TKS = total keseluruhan saham

2. Variabel Bebas (Independent Variabel)

Ada dua jenis variabel bebas dalam penelitian ini

utama dan variabel kontrol. Variabel independen utama adalah CSRD

peneliti sebelum menggunakan

penelitian ini dibagi menjadi empat kategori atau dimensi

tersebut dijadikan sebagai variabel bebas

a. CSRD

CSRD menyimpulkan total skor dari seluruh skor sub

dari dimensi nilai total skor hubungan karyawan, dimensi keterlibatan

masyarakat, dimensi produk dan dimensi lingkungan. Oleh karena itu, CSRD

sebagai variabel independen digunakan seb

kegiatan CSR diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. metode

skoring Aditif adalah nilai indeks

CSRD [2]:

Persamaan 1 di mana:

CSRDj =pengungkapan csr skor untuk perusahaan j

n j = jumlah item estimasi untuk perusahaan j

15

Variabel ini diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki oleh institusi pada

akhir tahun. Variabel ini akan menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh

institusi dalam perusahaan. Variabel kepemilikan institusi diperoleh dari laporan

keuangan pada bagian shareholders.

institutional ownership

SI = jumlah saham institusi

blockholder

TKS = total keseluruhan saham

(Independent Variabel)

Ada dua jenis variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu variabel independen

utama dan variabel kontrol. Variabel independen utama adalah CSRD

nggunakan lebih dari empat dimensi CSRD sedangkan dalam

dibagi menjadi empat kategori atau dimensi dimana dimensi

ebut dijadikan sebagai variabel bebas

CSRD menyimpulkan total skor dari seluruh skor sub-dimensi CSRD terdiri

dari dimensi nilai total skor hubungan karyawan, dimensi keterlibatan

masyarakat, dimensi produk dan dimensi lingkungan. Oleh karena itu, CSRD

sebagai variabel independen digunakan sebagai proxy untuk mengukur

kegiatan CSR diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. metode

skoring Aditif adalah nilai indeks unweighted dihitung dengan jumlah akhir

Persamaan 1 di mana:

=pengungkapan csr skor untuk perusahaan j

jumlah item estimasi untuk perusahaan j

persentase saham yang dimiliki oleh institusi pada

akhir tahun. Variabel ini akan menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh

institusi dalam perusahaan. Variabel kepemilikan institusi diperoleh dari laporan

variabel independen

utama dan variabel kontrol. Variabel independen utama adalah CSRD yang pada

sedangkan dalam

dimana dimensi-dimens

dimensi CSRD terdiri

dari dimensi nilai total skor hubungan karyawan, dimensi keterlibatan

masyarakat, dimensi produk dan dimensi lingkungan. Oleh karena itu, CSRD

agai proxy untuk mengukur

kegiatan CSR diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. metode

dihitung dengan jumlah akhir

Page 16: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

16

X ij = 3 jika item i dijelaskan adalah kuantitatif, 2 jika i item informasi

non-kuantitatif, namun secara khusus diungkapkan, 1 jika item saya

katakan umumnya kualitatif, dan 0 jika item saya tidak

mengungkapkan informasi apapun.

b. Hubungan karyawan

Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam

perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi : rekruitmen, program

pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi dan lainnya.

Pengukuran pengungkatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk tema

hubungan karyawan dilakukan dengan mengkategorikan pengungkapan tema

hubungan masyarakat ke dalam beberapa kategori sebagai berikut (Al-

Tuwaijri et al, 2004; Hughes et al, 2001):

(1) Perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi apapun tentang tema

hubungan karyawan diberi nilai 0.

(2) Pengungkapan kualitatif – naratif, pengungkapan tema hubungan

masyarakat dalam bentuk narasi atau pernyataan tanpa dilengkapi angka-

angka pendukung. Pengungkapan kategori ini diberi nilai 1.

(3) Pengungkapan kuantitatif – non moneter, pengungkapan tema hubungan

masyarakat dalam bentuk angka-angka namun tidak dalam satuan

uang/moneter. Pengungkapan kategori ini diberi nilai 2.

(4) Pengungkapan kuantitatif – moneter, pengungkapan tema hubungan

masyarakat dalam bentuk angka-angka dan dalam bentuk satuan

uang/moneter. Pengungkapan kategori ini diberi nilai 3.

c. Keterlibatan masyarakat

Tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan,

misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni serta

pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.

Pengukuran pengungkatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk tema

keterlibatan masyarakat dilakukan dengan mengkategorikan pengungkapan

tema keterlibatan masyarakat ke dalam beberapa kategori sebagai berikut (Al-

Tuwaijri et al, 2004; Hughes et al, 2001):

Page 17: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

17

(1) Perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi apapun tentang tema

keterlibatan masyarakat diberi nilai 0.

(2) Pengungkapan kualitatif – naratif, pengungkapan tema keterlibatan

masyarakat dalam bentuk narasi atau pernyataan tanpa dilengkapi angka-

angka pendukung. Pengungkapan kategori ini diberi nilai 1.

(3) Pengungkapan kuantitatif – non moneter, pengungkapan tema keterlibatan

masyarakat dalam bentuk angka-angka namun tidak dalam satuan

uang/moneter. Pengungkapan kategori ini diberi nilai 2.

(4) Pengungkapan kuantitatif – moneter, pengungkapan tema keterlibatan

masyarakat dalam bentuk angka-angka dan dalam bentuk satuan

uang/moneter. Pengungkapan kategori ini diberi nilai 3.

d. Produk

Tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain

pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan,

kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.

Pengukuran pengungkatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk tema

produk dilakukan dengan mengkategorikan pengungkapan tema produk ke

dalam beberapa kategori sebagai berikut (Al-Tuwaijri et al, 2004; Hughes et

al, 2001):

(1) Perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi apapun tentang tema

produk diberi nilai 0.

(2) Pengungkapan kualitatif – naratif, pengungkapan tema produk dalam

bentuk narasi atau pernyataan tanpa dilengkapi angka-angka pendukung.

Pengungkapan kategori ini diberi nilai 1.

(3) Pengungkapan kuantitatif – non moneter, pengungkapan tema produk

dalam bentuk angka-angka namun tidak dalam satuan uang/moneter.

Pengungkapan kategori ini diberi nilai 2.

(4) Pengungkapan kuantitatif – moneter, pengungkapan tema produk dalam

bentuk angka-angka dan dalam bentuk satuan uang/moneter.

Pengungkapan kategori ini diberi nilai 3.

e. Lingkungan

Page 18: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

18

Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi

pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan

perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan

konversi sumber daya alam.

Pengukuran pengungkatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk tema

lingkungan dilakukan dengan mengkategorikan pengungkapan tema

lingkungan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut (Al-Tuwaijri et al,

2004; Hughes et al, 2001):

(1) Perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi apapun tentang tema

lingkungan diberi nilai 0.

(2) Pengungkapan kualitatif – naratif, pengungkapan tema lingkungan dalam

bentuk narasi atau pernyataan tanpa dilengkapi angka-angka pendukung.

Pengungkapan kategori ini diberi nilai 1.

(3) Pengungkapan kuantitatif – non moneter, pengungkapan tema lingkungan

dalam bentuk angka-angka namun tidak dalam satuan uang/moneter.

Pengungkapan kategori ini diberi nilai 2.

(4) Pengungkapan kuantitatif – moneter, pengungkapan tema lingkungan

dalam bentuk angka-angka dan dalam bentuk satuan uang/moneter.

Pengungkapan kategori ini diberi nilai 3.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan go public yang terdaftar

(listing) di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2007-2009. Yang mana berdasarkan

data yang tercatat di BEI, terdapat 397 perusahaan yang listing di BEI pada tahun

2009. Sedangkan sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang

tercatat di BEI tahun 2007-2009.

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive

sampling dengan tujuan mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan

kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria sampel yang akan digunakan adalah

sebagai berikut:

Page 19: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

19

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2007-2009 yang

berjumlah 397 perusahaan

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan lengkap selama tiga tahun

berturut-turut terhitung sejak tahun 2007-2009 terdapat sebanyak 142

perusahaan.

3. Perusahaan yang mengungkapkan kegiatan Corporate Social Responsibility

(CSR) dalam laporan tahunannya selama periode tahun 2007 – 2009 terdapat

sebanyak 31 perusahaan.

4. Perusahaan yang mengungkapkan kegiatan Corporate Social Responsibility

(CSR) dalam laporan tahunannya selama periode tahun 2007 – 2009 dan

memenuhi kriteria normalitas data (tidak termasuk outlier) terdapat sebanyak

25 perusahaan.

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas yang telah ditentukan oleh peneliti maka

jumlah sampel perusahaan yang dapat dianalisis berjumlah 75 perusahaan.

Metode Analisis

Metode regresi berganda ini dikembangkan untuk mengestimasi nilai

variabel dependen (Y) dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen

(X).

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji regresi berganda merupakan teknik analisis yang digunakan untuk

menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam pengujian dengan uji

regresi berganda, terdapat tiga tahap analisis yang harus dilakukan, yaitu uji

kelayakan model, uji hipotesis, dan analisis nilai koefisien determinasi. Adapun

hasil pengujian tersebut diuraikan di bawah ini.

Page 20: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

20

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Gambar 4.1

Uji Normalitas

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2011

Mengacu pada output Grafik Normal P-P Plot di atas terlihat bahwa titik-

titik menyebar di sekitar garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa

distribusi data penelitian adalah normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 1

Hasil Nilai VIF dan Tolerance

Variabel Tolerance VIF

CSR Disclosure 0,856 1,168

Hubungan Karyawan 0,749 1,335

Keterlibatan Masyarakat 0,959 1,043

Produk 0,903 1,108

Lingkungan 0,890 1,124

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2011

Mengacu pada Tabel di atas terlihat bahwa nilai Tolerance masing-masing

variabel adalah > 0,1 dan nilai VIF masing-masing variabel adalah < 10 sehingga

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Page 21: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

21

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.2

Grafik Scatter Plot

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2011

Sebaran titik-titik pada Grafik Scatter Plot di atas terlihat bahwa sebarannya

tidak membentuk suatu pola tertentu serta menyebar di atas dan di bawah titik nol

sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah

heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Gambar 4.3

Hasil Pengujian Durbin Watson

autokorelasi (-)

daerah ragu-ragu

daerah bebas autokorelasi

daerah ragu-ragu

autokorelasi (+)

dL dU 4-dU 4-dL 1,487 1,770 2,23 2,51

DW hitung (d) 2,215

Page 22: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

22

Karena DW hitung (d) = 2,215 terletak diantara dU dan 4-dU maka dapat

disimpulkan bahwa dalam model persamaan regresi yang diajukan tidak terdapat /

bebas autokorelasi.

Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel

yang diteliti dalam penelitian ini memiliki tingkat kelayakan yang tinggi untuk

dapat menjelaskan fenomena yang dianalisis. Pengujian kelayakan model

dilakukan dengan menggunakan Uji F, dimana hasilnya disajikan dalam Tabel

berikut ini.

Tabel 2

Hasil Pengujian Kelayakan Model

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2011

Pengujian kelayakan model dilakukan dengan menganalisis nilai signifikansi

dari Uji F yaitu sebesar 0,401 yang lebih besar dari α (0,05). Hal ini menunjukkan

bahwa variabel independen yang digunakan, yaitu corporate social responsibility

disclosure, hubungan karyawan, keterlibatan masyarakat, produk, dan lingkungan

merupakan variabel yang kurang tepat/layak untuk menjelaskan terjadinya variasi

dalam variabel institutional ownership.

Uji Hipotesis

Pengujian terhadap ketiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan Uji t. Hasil pengujiannya disajikan dalam Tabel

berikut ini.

ANOVAb

,320 5 ,064 1,041 ,401a

4,244 69 ,062

4,565 74

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Lingkungan, Produk, Corporate Sosial Responsibility,

Keterlibatan Masyarakat, Hubungan Karyawan

a.

Dependent Variable: Institutional Ownershipb.

Page 23: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

23

Tabel 3

Hasil Uji Hipotesis

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2011

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap variabel CSR

Disclosure, hubungan karyawan, keterlibatan masyarakat, produk, lingkungan,

dan institutional ownership maka dapat dirumuskan persamaan regresi

bergandanya sebagai berikut :

Y = -0,183 X1 – 0,143 X2 + 0,022 X3 + 0,063 X4 + 0,057 X5

Dimana :

Y = Institutional ownership

X1 = Corporate Social Responsibility disclosure

X2 = Hubungan karyawan

X3 = Keterlibatan masyarakat

X4 = Produk

X5 = Lingkungan

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis pertama dilakukan terhadap variabel corporate

social responsibility disclosure dan institutional ownership. Hasil pengujian

kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi dari pengaruh

corporate social responsibility disclosure dan institutional ownership adalah

sebesar -0,183, dengan nilai t hitung sebesar -1,456 dan signifikansi sebesar

0,150. Oleh karena nilai signifikansi yang dihasilkan adalah > 0,05 maka

dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ”Ada

Coefficientsa

,885 ,119 7,450 ,000

-,069 ,047 -,183 -1,456 ,150

-,064 ,060 -,143 -1,065 ,290

,008 ,041 ,022 ,183 ,856

,022 ,043 ,063 ,515 ,608

,015 ,033 ,057 ,462 ,646

(Constant)

Corporate Sosial

Responsibility

Hubungan Karyawan

Keterlibatan Masyarakat

Produk

Lingkungan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Institutional Ownershipa.

Page 24: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

24

hubungan positif antara CSR Disclosure dan IO” tidak dapat diterima dan

dibuktikan secara statistik.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua dilakukan terhadap variabel hubungan

karyawan dan institutional ownership. Hasil pengujian kedua variabel

tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi dari pengaruh hubungan

karyawan dan institutional ownership adalah sebesar -0,143, dengan nilai t

hitung sebesar -1,065 dan signifikansi sebesar 0,290. Oleh karena nilai

signifikansi yang dihasilkan adalah > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa

hipotesis kedua yang menyatakan bahwa ”Ada hubungan positif antara

hubungan karyawan dan IO” tidak dapat diterima dan dibuktikan secara

statistik.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan terhadap variabel keterlibatan

masyarakat dan institutional ownership. Hasil pengujian kedua variabel

tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi dari pengaruh keterlibatan

masyarakat dan institutional ownership adalah sebesar 0,022, dengan nilai t

hitung sebesar 0,183 dan signifikansi sebesar 0,856. Oleh karena nilai

signifikansi yang dihasilkan adalah > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa

hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa ”Ada hubungan positif antara

keterlibatan masyarakat dan IO” tidak dapat diterima dan dibuktikan

secara statistik.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Pengujian hipotesis keempat dilakukan terhadap variabel produk dan

institutional ownership. Hasil pengujian kedua variabel tersebut menunjukkan

bahwa koefisien regresi dari pengaruh produk dan institutional ownership

adalah sebesar 0,063, dengan nilai t hitung sebesar 0,515 dan signifikansi

sebesar 0,608. Oleh karena nilai signifikansi yang dihasilkan adalah > 0,05

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa

”Ada hubungan positif antara produk dan IO” tidak dapat diterima dan

dibuktikan secara statistik.

Page 25: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

25

5. Pengujian Hipotesis Kelima

Pengujian hipotesis kelima dilakukan terhadap variabel lingkungan dan

institutional ownership. Hasil pengujian kedua variabel tersebut menunjukkan

bahwa koefisien regresi dari pengaruh lingkungan dan institutional ownership

adalah sebesar 0,057, dengan nilai t hitung sebesar 0,462 dan signifikansi

sebesar 0,646. Oleh karena nilai signifikansi yang dihasilkan adalah > 0,05

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan bahwa

”Ada hubungan positif antara lingkungan dan IO” tidak dapat diterima

dan dibuktikan secara statistik.

Koefisien Determinasi

Analisis terhadap nilai koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui

seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi yang

terjadi dalam variabel dependen.

Tabel 4

Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2011

Koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai

Adjusted R Square yaitu sebesar 0,003 atau sebesar 0,3%. Hal ini menunjukkan

bahwa variabel independen (corporate social responsibility disclosure, hubungan

karyawan, keterlibatan masyarakat, produk dan lingkungan) hanya mampu

menjelaskan variasi yang terjadi pada institutional ownership sebesar 0,3%

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam

penelitian ini.

Model Summary

,265a ,070 ,003 ,2480206

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Lingkungan, Produk, Corporate

Sosial Responsibility, Keterlibatan Masyarakat,

Hubungan Karyawan

a.

Page 26: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

26

V. KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Mengacu pada hasil pengujian statistik, maka terdapat lima hal yang dapat

disimpulkan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Pengujian statistik menunjukkan bahwa CSR Disclosure terbukti tidak

berpengaruh signifikan terhadap IO.

2. Pengujian statistik menunjukkan bahwa hubungan karyawan terbukti tidak

berpengaruh signifikan terhadap IO.

3. Pengujian statistik menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat terbukti tidak

berpengaruh signifikan terhadap IO.

4. Pengujian statistik menunjukkan bahwa produk terbukti tidak berpengaruh

signifikan terhadap IO.

5. Pengujian statistik menunjukkan bahwa lingkungan terbukti tidak berpengaruh

signifikan terhadap IO.

Saran

1. Untuk melaksanakan CSR maka perusahaan sebaiknya mengakui bahwa

permasalahan masyarakat adalah milik mereka juga. Tidak hanya itu,

perusahaan juga harus bersedia menanganinya. Itu dasarnya untuk

melaksanakan CSR. Jadi hanya dengan mengakui masalah apa yang ada di

masyarakat dan itu menjadi bagian mereka, maka CSR lebih mudah dilakukan.

Sebab suatu rencana strategis di belakang program-program CSR bisa jadi

akan memberi kontribusi bagi pengurangan kemiskinan dan ketidakadilan

sosial di Republik ini. Dua masalah utama yang harus segera dihapus bersama

agar martabat orang Indonesia tegak berdiri sehingg CSR dapat bermanfaat

untuk masyarakat dan dapat meningkatkan image perusahaan. Jadi, seharusnya

dunia usaha tidak memandang CSR sebgai suatu tuntutan represif dari

masyarakat, melainkan sebagai kebutuhan dunia usaha.

2. Membuat regulasi mengenai CSR merupakan jalan terbaik. Regulasi yang

dimaksud adalah dengan membuat produk hukum (UU) yang akan mengatur

secara tegas, jelas, dan komprehensif mengenai CSR. UU ini dibutuhkan agar

Page 27: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

27

CSR dilaksanakan oleh semua perusahaan dan memberikan manfaat nyata bagi

semua stake holder yang ada. Pelaksanaan CSR selama ini hanya didasarkan

kepada kesadaran dan komitmen perusahaan. Padahal komitmen dan kesadaran

setiap perusahaan tidak sama dan sangat tergantung sekali kepada kebijakan

perusahaan masing-masing. Menggantungkan pelaksanaan CSR kepada

kesadaran dan komiteman perusahaan mempunyai beberapa kelemahan.

Kelemahan paling mendasar adalah tidak adanya sanksi yang tegas bagi

perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Kondisi ini tidak akan mendorong

pelaksanaan CSR di Indonesia. Selama ini juga, bagi perusahaan yang

melaksanakan CSR tidak memilki arah yang jelas. Padahal ada banyak sekali

manfaat yang diperoleh apabila CSR dilaksanakan dengan aturan dan arahan

yang jelas.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan

penggunaan metode analisis yang digunakan dalam pengungkapan tangung jawab

sosial perusahaan (corporate social responsibility) dalam laporan tahunan

perusahaan, yaitu dengan menggunakan penilaian dalam mengeksplorasi hal-hal

yang mewakili CSRD serta hanya fokus pada pengungkapan CSRD dalam laporan

tahunan perusahaan meskipun diketahui bahwa terdapat pula perusahaan

manufaktur yang memanfaatkan mekanisme komunikasi massa dalam

mengungkapkan bentuk tanggung jawab sosial perusahaannya.

Agenda Penelitian Mendatang

Mengacu pada keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini maka pada

penelitian mendatang diharapkan agar penilaian atau pengungkapan kegiatan CSR

perusahaan tidak hanya menggunakan laporan tahunan saja tetapi juga

menggunakan media-media komunikasi massa lainnya seperti majalah, koran,

situs web, dll.

Page 28: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

28

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid, F.Z. (2004), "Corporate social disclosure by banks and finance

companies: Malaysian evidence", Corporate Ownership and Control, Vol. 1

No.4, pp.118-29.

Achda, B. Tamam (2006), Seminar Nasional: A Promise of Gold Rating:

Sustainable CSR. Jakarta: Hotel Hilton, 23 Agustus 2006.

Agrawal A., dan C.R. Knoeber (1996), “Firm Performance and Mechanism to

Control Agency Problems Between Managers and Shareholders,” Journal of

Financial and Quantitative Analysis 31, 377-397.

Al-Tuwaijri, S.A., Christensen, T.E., Hughes, K.E. II (2004), "The relations

among environmental disclosure, environmental performance, and

economic performance: a simultaneous equations approach", Accounting,

Organizations and Society, Vol. 29 pp.447-71.

Anggraini, Fr. Reni Retno (2006), “Pengungkapan informasi sosial dan faktor-

faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan

keuangan tahunan (studi empiris pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar

Bursa Efek Jakarta)”. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional

Akuntansi IX, Padang, 23-26 Agustus 2006.

Anis Chariri dan Imam Ghozali (2007), Teori Akuntansi, Edisi 4, Semarang:

Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Barkemeyer, Ralf (2007), Legitimacy as a Key Driver and Determinant of CSR in

Developing Countries, Paper for the 2007 Marie Curie Summer School on

Earth System Governance, Amsterdam University of St Andrews &

Sustainable Development Research Centre (SDRC) School of Management,

Amsterdam, 28 May – 06 June 2007.

Basamalah, Anies S and Johnny Jermias (2005), Social and Environmental

Reporting and Auditing in Indonesia: Maintaining Organization

Page 29: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

29

Legitimacy?, Gadjah Mada International Journal of Business, January-

April 2005, Vol. 7, No. 1, pp.109-127

Branco, Manuel Castelo dan Lu´cia Lima Rodrigues (2008), “Factors Influencing

Social Responsibility Disclosure by Portuguese Companies”. Journal of

Business Ethics (2008) 83:685–701. http://www.springer.com. Diakses

tanggal 4 Mei 2011.

Bursa Malaysia (2007), "Corporate social responsibility in Malaysian PLCs, an

executive summary", available at: http://klse.com.my/website/bm/about

us/the organization/csr/downloaded/csr_booklet.pdf/ (accessed July 12,

2008), .

Chapple, W dan J Moon (2005), "Corporate social responsibility (CSR) in Asia: a

seven-country study of CSR web site reporting", Business & Society, Vol.

44 No.4, pp.415-41.

Coffey, B.S dan GE Fryxell (1991), "Institutional ownership of stock and

dimensions of corporate social performance: an empirical examination",

Journal of Business ethics, Vol. 10 No.6, pp.437-44.

Cox, P., S Brammer, dan A Millington (2004), "An empirical examination of

institutional investor preferences for corporate social performance", Journal

of Business Ethics, Vol. 52 No.1, pp.27-42.

Darwin, Ali (2008), “CSR; Standards dan Reporting”. Makalah disampaikan pada

seminar nasional CSR sebagai kewajiban asasi perusahaa; telaah

pemerintah, pengusaha, dan Dewan Standar Akuntansi, tanggal 18 Juni

2008 di Unika Soegijapranata Semarang.

Deegan, Craig and Michaela Rankin.1997. The Materiality of Environmental

Information to Users of Annual Report. . Accounting, Auditing and

Accountability Journal.Vol.10, No.4,p.562-584.

Page 30: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

30

Dwi Kartini. 2009. Corporate Social Responsibility, Transformasi Konsep

Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia. Bandung: PT

Refika Aditama.

Epstein, M.J dan M Freedman (1994), "Social disclosure and the individual

investor", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 7 No.4,

pp.94-109.

Fauzi, Hasan (2006). “Corporate Social and Environment Perfomance: A

Comparative Study Between Indonesian Companies and Multinational

Companies (MNCs) Operating In Indonesia”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis,

Vol.6, No.1, Februari 2006, hal 87-100.

Ghosh, S.R. (2006), East Asian Finance: The Road to Robust Markets, World

Bank, Washington, DC, available at:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASI

APACIFICEXT/EXTEAPREGTOPFINFINSECDEV/0,contentMDK:20968

028WpagePK:34004173WpiPK:34003707WtheSitePK:589810,00.html,

Ghozali, Imam, 2001, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS,

Semarang: BP Undip.

Gray, R., R Kouhy, dan S Lavers (1995), "Corporate social and environmental

reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK

disclosure", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 8 No.2,

pp.47-77.

Gray, Rob; Colin Dey; Dave Owen; Richard Evans and Simon Zadek. 1997.

Struggling with the praxis of social Accounting:Stakeholders,

Accountability, Audits and Procedures. Accounting, Auditing and

Accountability Journal.Vol.10, No.3,p.325-364.

Haigh, Matthew dan Marc T. Jones (2006), “The Drivers Of Corporate Social

Responsibility: A Critical Review”. http://www.ashridge.org.uk. Diakses

tanggal 6 Mei 2011.

Page 31: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

31

Haniffa, R.M., dan T.E. Cooke (2005), “The Impact of Culture and Governance

on Corporate Social Reporting”, Journal of Accounting and Public Policy

24, pp. 391-430

Hayashi, A.M (2003), "Effect of Institutional Ownership", MITSLOAN

Management Review, Vol. 45 No.1, pp.6-7.

Hendriksen, Eldon S dan M. Brenda. 2000. “Teori Akunting.” Edisi 5. Batam:

Interaksara.

Hughes, S.B., A Anderson, dan S Golden (2001), "Corporate environmental

disclosures: are they useful in determining environmental performance?",

Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 20 pp.217-40.

Indikator GRI (revisi 2006) dalam www.globalreporting.org dilihat pada 15

Desember 2010

Jensen, M. and Meckling, W. 1976. ‘‘Theory of the firm: managerial behavior,

agency costs and ownership structure’’, Journal of Financial Economics,

Vol. 3, pp. 305-60.

Kanter, R (1999), "Change is everyone's job: managing the extended enterprise in

a globally connected world", Organizational Dynamics, Vol. 28 pp.6-24.

Kirana, R. S. 2009. Studi Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Social

Responsibility Di Beberapa Negara Dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good

Corporate Governance. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (tidak dipublikasikan).

Kok, P., TVD Weile, R McKenna, dan A Brown (2001), "A corporate social

responsibility audit within a quality management framework", Journal of

Business Ethics, Vol. 31 No.4, pp.285-97.

Kotler, Philip dan Nancy Lee (2005), Corporate Social Responsibility; Doing the

Most Good for Your Company and Your Cause, New Jersey; John Wiley &

Sons, Inc.

Page 32: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

32

Lako, Andreas, 2008. Kewajiban CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan

Akuntansi. Seminar Nasional Universitas Katolik Soegijapranata

Mahoney, L dan RW Roberts (2007), "Corporate social performance, and

financial performance and institutional ownership in Canadian firms",

Accounting Forum, Vol. 31 pp.233-53.

McGuire, J., A Sundgren, dan T Schneeweis (1988), "Corporate social

responsibility and firm financial performance", Academy of Management

Journal, Vol. 31 No.4, pp.854-72.

Nik Ahmad, N.N dan M Sulaiman (2004), "Environmental disclosure in

Malaysian annual reports: a legitimacy theory perspective", International

Journal of Commerce & Management, Vol. 14 No.1, pp.44-58.

Nurhayati, Ratna, Allistair Brown, dan Greg Tower, 2006. “Natural Environment

Disclosures of Indonesian Listed Company”, Paper Submission at AFAANZ

Conference, Welington, New Zealand, Juli 2006.

Permana, Wien Ika. 2010. “Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan

Institusional, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai

Perusahaan”. Skripsi Dipublikasikan, Program S1 Akuntansi, Fakultas

Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang

Pozen, Robert C (1994), ”Institutional Investor: The Reluctant Activists”.

Harvard Business Review.Boston:Jan/Feb 1994. vol. 72.Iss 1: pp140

Rika Nurlela dan Islahuddin. 2008. “Pengaruh Corporate Social Responsibility

Terhadap Nilai Perusahaan dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen

sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan yang

Terdaftar di Bursa Efek Jakarta).” Simposium Nasional Akuntansi 11,

Pontianak, 23 - 24 Juli 2008

Robert, R.W. (1992), "Determinants of corporate social responsibility disclosure:

an application of stakeholder theory", Accounting, Organisations and

Society, Vol. 17 No.6, pp.595-612.

Page 33: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

33

Saleh, Mustarudin., Noryahah Zulkifli, Rusnah Muhamad (2010), Corporate

Social Responsibility Disclosure and Its Relation on Institutional

Ownership, Managerial Auditing Journal, 25 (6), p. 591-613.

Sayekti, Yosefa dan Ludovicus Sensi Wondabio (2007), “Pengaruh CSR

Disclosure terhadap Earning Response Coefficient (Suatu Studi Empiris

pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)”, Makalah

disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX, Makassar, 26-28 Mei

2011.

Schwab, K.J dan RS Thomas (1998), "Realigning corporate governance:

shareholder activism by labour unions", Michigan Law Review, Vol. 96

pp.1018-94.

Sekaran, Uma. 2003. Research Methods for Business: A Skill-Building Approach,

Fourth Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Solihin, Ismail (2009), Corporate Social Responsibility from Charity to

Sustainability, Salemba Empat, Jakarta.

Spicer, B.H. (1978), "Investors, corporate social performance and information

disclosure: an empirical study", The Accounting Review, Vol. 53 pp.94-111.

Tarjo (2008), “Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusiona dan Leverage

Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang saham serta Cost of Equity

Capital”. Simposium Nasioanal Akuntansi XI. Pontianak.

Teoh, H.Y dan GY Shiu (1990), "Attitudes towards corporate social responsibility

and perceived importance of social responsibility information characteristics

in a decision context", Journal of Business Ethics, Vol. 9 No.1, pp.71-7.

Thompson, P dan Z Zakaria (2004), "Corporate social responsibility reporting in

Malaysia: progress and prospects", Journal of Corporate Citizenship, Vol.

13 No.1, pp.125-36.

Page 34: HUBUNGAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB …eprints.undip.ac.id/29845/1/Jurnal_MELISA_IKA... · perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional

34

Turban, D.B dan DW Greening (1997), "Corporate social performance and

organizational attractiveness to prospective employees", Academy of

Management Journal, Vol. 40 No.3, pp.658-72.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Vilanova, M., Lozano, J.M., Arenas, D. (2009), "Exploring the nature of the

relationship between CSR and competitiveness", Journal of Business Ethics,

Vol. 87 pp.57-69.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 2000,

WBCSD’s First Report Corporate Social Responsibility, Geneva.

Wibowo, Y. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Sosial

Responsibility. Gresik: Fascho Publishing.

Williams, S.M dan CHW Pei (1999), "Corporate social disclosures by listed

companies on their web sites: an international comparison", The

International Journal of Accounting, Vol. 34 No.3, pp.389-419.

Zeghal, D dan SA Ahmed (1990), "Comparison of social responsibility

information disclosure media used by Canadian firms", Accounting,

Auditing & Accountability Journal, Vol. 3 No.1, pp.38-53.

Zuhron, Diana dan Heri, I Putu Pande Sukmawati (2003). “Analisis Pengaruh

Luas Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terhadap

Reaksi Investor.” Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya, 16-17

Agustus.