HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK CORPORATE...

1

HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK CORPORATE

GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

PERUSAHAAN

(Studi Empiris pada Perusahaan High Profile yang Terdaftar di Bursa

Efek Indonesia)

FITRI HANDAYANI

SHIDDIQ NUR RAHARDJA

ABSTRACT

The aim of this research is to prove the relationship between certain characteristics of corporate governance on the disclosure of corporate social responsibility on companies listed in Indonesia Stock Exchange. Disclosure of corporate social responsibility by using the GRI indicators (Global Reporting Initiatives), which consists of six categories: economic, environmental, labor practices and decent work, human rights, society and product responsibility. Review of previous studies show the diversity of results. Therefore, this research attempts to develop a previous study by using the six characteristics of corporate governance as independent variables. They are size of the board of commissioners, independent commissioners, proportion of women the board of commissioners, audit committee size, independent audit committees, and institutional ownership.

The population of this research is a high profile companies listed (go public) at the Indonesian Stock Exchange. The selection of this sample using purposive sampling method. Based on purposive sampling method, sample size of this research is 79 companies. Analysis tool to test the hypothesis that multiple regression analysis by using SPSS for Windows 13.0.

The results of this research indicate that only the size of the audit committee have a positive and significant effect on the disclosure of corporate social responsibility; but the size of the board of commissioners, independent commissioners, the proportion of women in the board of commissioners, independent audit committee, and institutional ownership does not have a significant influence. These results of this research generally coincide with the previous research findings on disclosure of corporate social responsibility. Keywords: Disclosure of Corporate Social Responsibility, Size of The Board of

Commissioners, Independent Commissioners, Proportion of Women in The Board of Commissioners, Audit Committee Size, Independent Audit Committees, Institutional Ownership

2

I. PENDAHULUAN

Praktik tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74, perseroan yang

menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib

melaksanakan tanggung jawab sosial. Manfaat yang akan diperoleh perusahaan yang

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu meningkatkan citra positif perusahaan,

akses modal, mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, dan mempermudah

pengelolaan manajemen risiko (risk management) (Daniri, 2009). Pernyataan Daniri (2009)

mengenai manfaat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan konsisten dengan

penelitian yang dilakukan oleh Solomon (2007) pada perusahaan di Amerika Serikat yang

melakukan praktik tanggung jawab sosial. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Solomon

(2007) menunjukkan bahwa apabila suatu perusahaan melakukan praktik tanggung jawab

sosial perusahaan, maka kinerja finansial perusahaan tersebut meningkat, akses modal, dan

meningkatkan citra positif perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

pasal 66 ayat 1 dan 2, direksi wajib mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial

perusahaan dalam laporan tahunan. Praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

memainkan peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan berinteraksi dengan

masyarakat dan aktivitas perusahaan memiliki dampak sosial dan lingkungan. Dengan

demikian, praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan alat

manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan.

Selain itu, praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dipandang sebagai

wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan

lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Namun demikian, penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tingkat pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia masih rendah (Sulastini, 2007; Nurkhin,

2009). Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan mengenai standar pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat dijadikan acuan bagi dewan direksi perusahaan

dalam menyiapkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, motivasi yang

mendorong dewan direksi secara sukarela mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan

adalah hanya untuk melegitimasi tindakan perusahaan dan mematuhi persyaratan yang

terdapat dalam Undang–Undang (Deegan, 2002).

3

Penerapan konsep Good Corporate Governance merupakan salah satu upaya untuk

memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal (Agoes dan

Ardana, 2009). Penerapan konsep Good Corporate Governance diharapkan dapat

meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Daniri,

2009). Oleh karena itu, dewan direksi perusahaan harus melaporkan kinerja ekonomi, sosial

dan lingkungan kepada pemangku kepentingan yang terkait dengan aktivitas perusahaan

(Said, et al., 2009). Dewan komisaris juga harus melakukan pengawasan atas kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha

Perseroan, dan memberi nasihat kepada dewan direksi (Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas).

Berbagai penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan menunjukkan keanekaragaman hasil. Seperti penelitian yang menunjukkan

adanya hubungan yang positif dan signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh Sembiring (2003) dan

Sulastini (2007). Sementara itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Said, et al. (2009)

menemukan hubungan yang tidak signifikan dari kedua variabel tersebut. Menurut Belkaoui

dan Karpik (1989) dalam Sembiring (2003), keanekaragaman hasil tersebut sebagian

disebabkan karena model yang dikembangkan merupakan model yang sangat sederhana dan

pengukuran yang digunakan tidak konsisten.

Hubungan antara komisaris independen dengan pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan juga terjadi ketidakkonsistenan hasil. Handayani, et al. (2009) dan Said, et al.

(2009) tidak menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara kedua variabel

tersebut. Disisi lain, beberapa penelitian yang dilakukan oleh Huafang dan Jianguo (2007);

Nurkhin (2009); dan Khan (2010) menunjukkan adanya hubungan yang positif dan

signifikan.

Hubungan antara proporsi wanita dalam dewan komisaris dengan pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan juga terjadi ketidakkonsistenan hasil. Wang dan Coffey

(1992), Williams (2003), dan Huse, et al. (2009) menemukan hubungan yang positif dan

signifikan antara kedua variabel tersebut. Disisi lain, beberapa penelitian yang dilakukan oleh

Khan (2010) menunjukkan tidak memiliki hubungan yang positif dan signifikan.

Hubungan antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan merupakan hal yang sulit dipahami misalnya Novita dan Djakman (2008);

Handayani, et al. (2009) dan Nurkhin (2009) menunjukkan tidak memiliki hubungan yang

4

positif dan signifikan. Disisi lain, Murwaningsari (2009) menemukan hubungan yang positif

dan signifikan antara kedua variabel.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dikembangkan dengan menguji kembali

ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi dewan komisaris wanita, ukuran

komite audit, komite audit independen, dan kepemilikan institusional terhadap tingkat

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk itu, dirumuskan pertanyaan

penelitian sebagai berikut:

“Apakah ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan

komisaris, ukuran komite audit, komite audit independen, dan kepemilikan institusional

berhubungan dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang disajikan

oleh perusahaan high profile pada annual report perusahaan tersebut?”

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi manajemen perusahaan,

terutama manajemen perusahaan high profile, dalam pengambilan kebijakan oleh manajemen

perusahaan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada penyajian

laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran kepada

pemerintah mengenai tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia,

sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan hal ini dalam penyusunan Undang-Undang

tentang Perseroan Terbatas, khususnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

II. TELAAH TEORI

2.1. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Berdasarkan teori stakeholder, perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi

untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya

(pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak

lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan

yang diberikan stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Gray, et

al. (1995) mengatakan bahwa:

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholder-nya.

Definisi stakeholder telah berubah secara substansial selama empat dekade terakhir.

Pada awalnya, pemegang saham dipandang sebagai satu-satunya stakeholder perusahaan

5

(Ghozali dan Chariri, 2007). Pandangan ini didasarkan pada argumen yang disampaikan oleh

Friedman (1962) dalam Ghozali dan Chariri (2007) yang mengatakan bahwa tujuan utama

perusahaan adalah untuk memaksimumkan kemakmuran pemiliknya. Namun demikian,

Freeman (1983) dalam (Ghozali dan Chariri, 2007) tidak setuju dengan pandangan ini dan

memperluas definisi stakeholder dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak,

termasuk kelompok yang dianggap tidak menguntungkan (adversarial group). Misalnya,

pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator (Roberts, 1992).

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk

mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena

itu, power stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya power yang mereka miliki atas sumber

tersebut. Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber

ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh,

kemampuan untuk mengatur perusahan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi

atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Deegan, 2003). Oleh karena itu, “ketika

stakeholder mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan

akan bereaksi dengan cara yang memuaskan keinginan stakeholder” (Ullman, 1985 dalam

Ghozali dan Chariri, 2007). Lebih lanjut, Ullman (1985) dalam Ghozali dan Chariri (2007)

mengatakan bahwa organisasi akan memilih stakeholder yang dipandang penting, dan

mengambil tindakan yang dapat menghasilkan hubungan harmonis antara perusahaan dengan

stakeholder-nya.

Atas dasar argumen di atas, teori stakeholder secara eksplisit mempertimbangkan

dampak harapan dari kelompok stakeholder yang berbeda dalam masyarakat atas kebijakan

pengungkapan informasi mengenai aktivitas perusahaan. Pengungkapan informasi mengenai

aktivitas perusahaan merupakan suatu alat manajemen untuk mengelola kebutuhan informasi

yang dibutuhkan oleh berbagai kelompok stakeholder yang kuat (karyawan perusahaan,

pemegang saham, investor, konsumen, regulator, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan

sebagainya). Oleh karena itu, manajer menggunakan informasi ini untuk mengelola

stakeholder yang kuat agar mendapatkan dukungan dari stakeholder dimana dukungan ini

berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan (Gray, et al., 1996 dalam Reverte,

2009).

6

2.2. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Landasan teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan

dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.

Shocker dan Sethi (1974) dalam Ghozali dan Chariri (2007) memberikan penjelasan tentang

konsep kontrak sosial sebagai berikut:

Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada: 1. Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas. 2. Distribusi manfaat ekonomi, sosial, atau politik kepada kelompok sesuai dengan

power yang dimiliki.

Di dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber power institusional dan

kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat permanen. Oleh karena itu, suatu institusi harus

lolos uji legitimasi dan relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memang

memerlukan jasa perusahaan dan kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari

penghargaan (reward) yang diterimanya betul-betul mendapat persetujuan masyarakat

(Ghozali dan Chariri, 2007).

2.3. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sering disebut sebagai social

disclosure, corporate social reporting, social accounting, atau corporate social responsibility

(Hackston dan Milne, 1996; Sembiring, 2003). Pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan dapat didefinisikan sebagai ketentuan informasi finansial dan nonfinansial yang

berhubungan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan sosial dan fisik organisasi

tersebut, seperti dinyatakan dalam laporan tahunan perusahaan atau salinan laporan sosial

(Guthrie dan Mathews, 1985 dalam Hackston dan Milne, 1996).

Menurut Freedman (1962) dalam Siegel dan Marconi (1989), ada tiga tipe dari

pengungkapan kinerja sosial perusahaan, yaitu:

1. Pemeriksaan Sosial (Social Audit), pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak

ekonomi, sosial, dan lingkungan dari program perusahaan yang berorientasi sosial.

Pemeriksaan sosial dilakukan dengan membuat suatu daftar aktivitas perusahaan yang

memiliki konsekuensi sosial, kemudian auditor mengestimasi dan mengukur dampak yang

ditimbulkan oleh aktivitas tersebut.

2. Laporan Sosial (Social Report), berbagai alternatif format laporan untuk menyajikan

laporan sosial telah diajukan oleh para akademisi dan praktisi. Menurut Henny dan

7

Murtanto (2001), pendekatan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan

tanggung jawab sosialnya antara lain:

a) Inventory Approach, dimana perusahaan mengkompilasi dan mengungkapkan suatu

daftar yang komprehensif dari aktivitas-aktivitas sosialnya. Daftar ini harus memuat

semua aktivitas sosial perusahaan baik yang bersifat positif maupun negatif.

b) Cost Approach, perusahaan membuat daftar aktivitas sosialnya dan mengungkapkan

jumlah pengeluaran pada masing-masing aktivitas tersebut.

c) Program Management Approach, perusahaan tidak hanya mengungkapkan aktivitas

tanggung jawab sosialnya, tetapi juga tujuan dari aktivitas tersebut, serta hasil yang

telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

d) Cost-Benefit Approach, perusahaan mengungkapkan aktivitas yang memiliki dampak

sosial serta biaya dan manfaat dari aktivitas tersebut. Kesulitan dalam penggunaan

pendekatan ini adalah untuk mengukur biaya dan manfaat sosial yang diakibatkan

perusahaan tersebut terhadap masyarakat.

3. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam Laporan Tahunan (Social Disclosure in

Annual Report), pengungkapan aktivitas sosial perusahaan dalam hal ini dilakukan melalui

media laporan tahunan.

2.4. Karakteristik Corporate Governance dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan

2.4.1. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam

mekanisme corporate governance. Dewan komisaris berperan dalam mengawasi pelaksanaan

bisnis perusahaan yang sedang dikelola oleh dewan direksi mereka dengan sebaik-baiknya

(Said, et al., 2009). Pada penelitian yang dilakukan oleh Said, et al. (2009) menemukan

hubungan yang tidak signifikan dari kedua variabel tersebut. Sementara itu, penelitian

sebelumnya (Sembiring, 2003; Sulastini, 2007) menemukan adanya hubungan yang positif

dan signifikan antara ukuran dewan komisaris dan pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan.

Sembiring (2003); dan Sulastini (2007) menyatakan bahwa semakin besar ukuran

dewan komisaris maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas.

Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran dewan komisaris, maka akan semakin mudah

untuk mengendalikan CEO (manajemen puncak) dan monitoring yang dilakukan akan

semakin efektif. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka

8

tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Dengan

demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Adanya hubungan yang positif antara ukuran dewan komisaris dan tingkat pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan.

2.4.2. Komisaris Independen

Literatur empiris mengenai corporate governance menunjukkan bahwa tingkat

independensi dewan komisaris berkaitan dengan komposisi, dan independensi akan

menumbuhkan efektivitas dewan komisaris (Huafang dan Jianguo, 2007; Nurkhin, 2009;

Khan, 2010). Webb (2004) dalam Said, et al. (2009) meneliti mengenai perbedaan antara

struktur dewan komisaris pada perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan nonsosial.

Webb (2004) dalam Said, et al. (2009) menemukan bahwa perusahaan yang bertanggung

jawab sosial memiliki lebih banyak komisaris yang outsiders/independen dibandingkan

dengan perusahaan yang bertanggung jawab nonsosial. Komisaris independen memiliki

semangat yang tinggi untuk menjaga kepentingan para pemegang saham dengan baik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki peranan penting dalam

meningkatkan image perusahaan dan bertindak sebagai suatu peran pemantauan untuk

memastikan bahwa perusahaan telah dikelola dengan benar oleh dewan direksi. Konsekuensi

dari ketidakterlibatan perusahaan dalam tanggung jawab sosial perusahaan akan

mencerminkan citra buruk bagi perusahaan.

Komisaris independen dianggap sebagai alat untuk memantau perilaku dewan direksi

(manajemen), sehingga mengakibatkan lebih banyak pengungkapan sukarela tentang

informasi perusahaan (Huafang dan Jianguo, 2007; Rosenstein dan Wyatt, 1990 dalam Said,

et al., 2009; Nurkhin, 2009; Khan, 2010). Selain itu, Forker (1992) dalam Said, et al. (2009)

menemukan bahwa dewan komisaris independen dengan persentase lebih besar dalam dewan

komisaris meningkatkan pemantauan kualitas pengungkapan finansial dan sosial, dan

mengurangi manfaat informasi dari pemotongan pajak. Akan tetapi, Handayani, et al. (2009)

dan Said, et al. (2009) tidak menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara dewan

komisaris independen dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan

demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Adanya hubungan yang positif antara proporsi dewan komisaris independen dan tingkat

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.4.3. Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris

Literatur empiris mengenai corporate governance menunjukkan bahwa keragaman

dewan komisaris telah berubah menjadi suatu unsur atas susunan corporate governance yang

9

signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Khan, 2010). Branco dan Rodrigues (2008)

menyatakan bahwa tema keanekaragaman dewan komisaris sesuai dengan struktur teori

stakeholder. Penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa keragaman dewan komisaris

terkait dengan orientasi yang kuat terhadap pelaporan sosial perusahaan dan intensitas kinerja

sosial yang lebih tinggi (Wang dan Coffey, 1992; Williams, 2003; Huse, et al., 2009). Akan

tetapi, Khan (2010) menemukan bahwa proporsi wanita dalam dewan komisaris tidak

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan pada bank komersial di Bangladesh.

Carter, et al. (2003) menunjukkan bukti empiris mengenai hubungan positif yang

signifikan antara keanekaragaman dewan komisaris, yang didefinisikan sebagai persentase

wanita, Afrika, Amerika, Asia dan Hispanik dalam dewan komisaris; dan nilai perusahaan.

Carter, et al. (2003) berpendapat mendukung adanya keragaman dewan komisaris yaitu

keragaman dewan komisaris dapat meningkatkan independensi dewan komisaris dengan

alasan bahwa adanya perbedaan gender, etnis, atau latar belakang budaya dapat mengajukan

pertanyaan yang tidak akan muncul dari dewan komisaris dengan latar belakang yang lebih

tradisional.

Selain itu, Huse dan Solberg (2006) mengilustrasikan bahwa wanita dapat

diikutsertakan dalam dewan komisaris melalui pembentukan aliansi, mempersiapkan dan

melibatkan dirinya dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh dewan komisaris,

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang penting. Adams dan Ferreira (2004) dalam

Khan (2010) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris wanita yang lebih tinggi

cenderung membuat rapat dewan lebih memungkinkan dan pola kehadiran yang khusus pada

pertemuan dewan komisaris, dimana membuat dewan komisaris yang berbeda lebih sukses

dibandingkan dewan komisaris yang homogen. Adams dan Ferreira (2004) dalam Khan

(2010) juga berpendapat bahwa sudah menjadi sifat wanita lebih menstabilkan dibandingkan

laki-laki. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai

berikut:

H3: Adanya hubungan yang positif antara proporsi wanita dalam dewan komisaris dan

tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.4.4. Ukuran Komite Audit

Penelitian sebelumnya (Pincus, et al., 1989; Einchenseher dan Shields, 1985; Menon

dan Williams, 1994 dalam Saleh, et al., 2009) menemukan hubungan yang tidak signifikan

antara ukuran komite audit dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, komite audit harus

memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya agar efektivitas

10

komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak dapat tercapai (Vinten

dan Lee, 1993 dalam Saleh, et al., 2009).

Sembiring (2003) menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara

ukuran komite audit dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar

ukuran komite audit maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin luas.

Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran komite audit, maka peran komite audit dalam

mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin efektif. Hal ini

mengakibatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin luas. Berdasarkan

penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Adanya hubungan yang positif antara ukuran komite audit dan tingkat pengungkapan


2.4.5. Komite Audit Independen

Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa komite audit memiliki peran yang

efektif dalam meningkatkan standar tata kelola perusahaan (corporate governance) (Nasution

dan Setiawan, 2007; Handajani, et al., 2009; Said, et al., 2009). Nasution dan Setiawan

(2007) menyediakan dukungan untuk asosiasi antara kehadiran komite audit dan pelaporan

keuangan yang lebih handal. Keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan dan

positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela (Handajani, et al., 2009; Said, et al., 2009).

Peran komite audit adalah menyediakan suatu arti untuk mengkaji proses perusahaan

dalam menghasilkan data keuangan dan pengendalian internal perusahaan. Oleh karena itu,

keberadaan komite audit diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas pelaporan

keuangan (Said, et al., 2009). Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 Tahun 2004,

dewan komisaris harus membentuk komite audit dengan setidaknya satu orang komisaris

independen atau lebih. Keberadaan komite audit dengan proporsi komisaris independen yang

lebih tinggi akan mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan pengendalian internal yang

akan mengakibatkan kualitas pengungkapan yang lebih tinggi (Forker, 1992 dalam Said, et

al., 2009). Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5: Adanya hubungan yang positif antara proporsi komisaris independen yang duduk dalam

komite audit dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.4.6. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau

lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain)

(Tarjo, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Novita dan Djakman (2008); Handayani, et al.

(2009); Nurkhin (2009) menemukan adanya hubungan yang tidak signifikan antara

11

kepemilikan institusional dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi,

Arif (2006) menyatakan bahwa tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga

dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. Perusahaan dengan kepemilikan

institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor

manajemen. Hal senada juga dikemukan oleh Barnae dan Rubin (2005) dalam Novita dan

Djakman (2008); Murwaningsari (2009) bahwa institutional shareholders, dengan

kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan

perusahaan. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, aktivitas

monitoring yang dilakukan oleh investor institusi dapat memaksa manajemen untuk

mengungkapkan informasi sosialnya (Nurkhin, 2009). Hal ini dikarenakan investor institusi

memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas

yang terjadi dalam perusahaan (Permanasari, 2010).

Sebagai bentuk institusi memerlukan pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan terjadi pada perbankan Eropa, dimana perbankan di Eropa menerapkan kebijakan

dalam pemberian pinjaman hanya kepada perusahaan yang mengimplementasikan tanggung

jawab sosial perusahaan dengan baik (Novita dan Djakman, 2008). Berdasarkan penjelasan di

atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H6: Adanya hubungan yang positif antara kepemilikan institusional dan tingkat


III. METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1. Variabel Dependen

3.1.1.1. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Penelitian ini menggunakan content analysis untuk mengukur pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan. Pertimbangan menggunakan content analysis dalam

penelitian ini karena penelitian ini berfokus pada luas atau jumlah pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan (Amran, 2009). Content analysis merupakan suatu metode kodifikasi

teks (atau isi) dari suatu tulisan atau kategori tergantung pada kriteria yang dipilih (Weber,

1988 dalam Said, et al., 2009).

Checklist dilakukan untuk setiap item yang diungkapkan oleh perusahaan (Sembiring,

2003). Checklist menggunakan pendekatan dikotomi yaitu nilai 1 akan diberikan jika setiap

item tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan indikator GRI (Global Reporting

12

Initiatives). Akan tetapi, nilai 0 akan diberikan jika tidak terdapat item tanggung jawab sosial

perusahaan yang sesuai dengan indikator GRI (Global Reporting Initiatives) (Novita dan

Djakman, 2008; Nurkhin, 2009). Total checklist dihitung untuk mendapatkan jumlah item

yang diungkapkan perusahaan. Indeks pengungkapan masing-masing perusahaan kemudian

dihitung dengan membagi jumlah item yang diungkapkan perusahaan dengan jumlah item

yang diharapkan diungkapkan perusahaan sesuai dengan indikator GRI (Global Reporting

Initiatives) (yaitu sebanyak tujuh puluh sembilan item). Perhitungan indeks pengungkapan ini

konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia (Sembiring, 2003),

yang dapat dinotasikan dalam rumus sebagai berikut:

79

VCSDI =

Dimana: CSDI = Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

V = Jumlah item yang diungkapkan perusahaan

3.1.2. Variabel Independen

3.1.2.1. Ukuran Dewan Komisaris

Indikator ukuran dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proporsi

jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan terhadap jumlah minimal anggota dewan

komisaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat 5.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat 5, Perseroan Terbuka

wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris.

3.1.2.2. Komisaris Independen

Indikator komisaris independen yang digunakan dalam penelitian ini konsisten

dengan Handajani, et al. (2009), Nurkhin (2009) dan Said, et al. (2009) yaitu proporsi

komisaris independen terhadap total dewan komisaris.

3.1.2.3. Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris

Indikator proporsi wanita dalam dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian

ini konsisten dengan Khan (2010) yaitu proporsi dewan komisaris wanita terhadap total

dewan komisaris.

3.1.2.4. Ukuran Komite Audit

Indikator ukuran komite audit yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proporsi

jumlah anggota komite audit suatu perusahaan terhadap jumlah minimal anggota komite audit

sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 Tahun 2004. Berdasarkan Peraturan

Bapepam Nomor IX.I.5 Tahun 2004, komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang

13

Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar

Emiten atau Perusahaan Publik.

3.1.2.5. Komite Audit Independen

Indikator komite audit independen yang digunakan dalam penelitian ini konsisten

dengan Said, et al. (2009) yaitu jumlah komite audit independen terhadap total anggota

komite audit.

3.1.2.6. Kepemilikan Institusional

Indikator kepemilikan institusional yang digunakan dalam penelitian ini konsisten

dengan Novita dan Djakman (2008), Murwaningsari (2009), dan Nurkhin (2009) yaitu

proporsi jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap total jumlah lembar

saham yang beredar.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan high profile yang terdaftar (go public) di

Bursa Efek Indonesia seperti yang tercantum dalam Indonesian Capital Market Directory

(ICMD) 2009. Perusahaan yang termasuk dalam kategori high profile dimana perusahaan

tersebut digunakan sebagai populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang bergerak di

bidang minyak dan pertambangan, kimia, perhutanan dan agribisnis, kertas, otomotif,

tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, kesehatan,

pariwisata, infrastructure, utilities dan transportasi, engineering, dan teknologi informasi

(Hackston dan Mine, 1996; Sembiring, 2003). Jumlah perusahaan high profile yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia berdasarkan data yang terdapat pada Indonesian Capital Market

Directory (ICMD) 2009 yaitu 179 perusahaan.

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling

dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang

ditentukan (Nurlela dan Islahuddin, 2008). Berdasarkan metode purposive sampling, jumlah

sampel pada penelitian ini sebanyak 79 perusahaan.

3.3. Model Penelitian

Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah

dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

CSD = α0 – β1UDK + β2 DKI + β3PWDK + β4UKA + β5KAI + β6KI + ε (3.8)

Keterangan:

CSD = indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

α0 = intercept

β = koefisien regresi model

14

UDK = ukuran dewan komisaris

DKI = komisaris independen

PWDK = proporsi wanita dalam dewan komisaris

UKA = ukuran komite audit

KAI = komite audit independen

KI = kepemilikan institusional

ε = error term

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pada variabel pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSDI) menunjukkan

bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSDI) yang terkecil (Minimum)

adalah 0,05 dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSDI) terbesar

(Maksimum) adalah 0,62. Rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSDI)

dari 79 perusahaan adalah 0,20 dengan standar devasi sebesar 0,115. Nilai skewness dan

kurtosis pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSDI) masing-masing adalah

1,588 dan 3,040; sehingga dapat disimpulkan bahwa data pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan (CSDI) terdistribusi secara normal. Nilai sum pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan (CSDI) merupakan penjumlahan dari 79 perusahaan yaitu sebesar

16,05.

4.2. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini tidak dilakukan uji autokorelasi. Hal ini dikarenakan periode

penelitian ini hanya satu tahun.

4.2.1. Uji Multikolonieritas

Hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen

yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel

independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor

(VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel independen yang memiliki

nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas

antarvariabel dalam model regresi.

4.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik scatterplots terlihat titik-titik menyebar secara acak (random) baik di atas

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi

15

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSDI) berdasarkan masukan variabel

independen UDK (Ukuran Dewan Komisaris), DKI (Komisaris Independen), PWDK

(Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris), UKA (Ukuran Komite Audit), KAI (Komite

Audit Independen), dan KI (Kepemilikan Institusional).

4.2.3. Uji Normalitas

Dari grafik histogram tampak bahwa residual terdistribusi secara normal dan

berbentuk simetris tidak menceng ke kanan atau ke kiri. Pada grafik normal probability plots

titik-titik menyebar berhimpit di sekitar diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa residual

terdistribusi secara normal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi

asumsi normalitas. Hasil pengujian one sample Kolmogorov Smirnov juga menunjukkan

residual berdistribusi normal. Hal ini terlihat dari nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 1,111

dengan taraf signifikansi sebesar 0,169 (p value = 0,169 > 0,05).

4.3. Pengujian Goodness of Fit Model Regresi

4.3.1. Koefisien Determinasi (R2)

Dari tampilan output SPSS model summary besarnya adjusted R2 adalah 0,088. Hal

ini berarti 8,8% variasi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSDI) dapat

dijelaskan oleh variasi dari keenam variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris

(UDK), komisaris independen (DKI), proporsi wanita dalam dewan komisaris (PWDK),

ukuran komite audit (UKA), komite audit independen (KAI), dan kepemilikan institusional

(KI). Sedangkan sisanya (100% - 8,8% = 91,2%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar

model. Standar Error of Estimate (SEE) sebesar 0,11034. Makin kecil nilai SEE akan

membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

4.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 2,258 dengan p value

sebesar 0,047. Karena p value lebih kecil daripada 0,05; maka model regresi dapat digunakan

untuk memprediksi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSDI) atau dapat

dikatakan bahwa ukuran dewan komisaris (UDK), komisaris independen (DKI), proporsi

wanita dalam dewan komisaris wanita (PWDK), ukuran komite audit (UKA), komite audit

independen (KAI), dan kepemilikan institusional (KI) secara bersama-sama berpengaruh

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSDI).

4.3.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa dari keenam variabel independen yang

dimasukkan ke dalam model regresi yaitu variabel ukuran dewan komisaris (UDK),

komisaris independen (DKI), proporsi wanita dalam dewan komisaris (PWDK), komite audit

16

independen (KAI), dan kepemilikan institusional (KI); tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari p value untuk ukuran

dewan komisaris (UDK) sebesar 0,056; p value untuk komisaris independen (DKI) sebesar

0,322; p value untuk proporsi wanita dalam dewan komisaris wanita (PWDK) sebesar 0,419;

p value untuk komite audit independen (KAI) sebesar 0,943; dan p value untuk kepemilikan

institusional sebesar 0,414. P value ketiga variabel tersebut jauh diatas 0,05. Sebaliknya, p

value untuk ukuran komite audit (UKA) sebesar 0,026. Karena p value = 0,026 < 0,05; maka

dapat disimpulkan ukuran komite audit (UKA) berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSDI).

4.4. Pembahasan

4.4.1. Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan kata

lain, hipotesis 1 dalam penelitian ini yaitu “adanya hubungan yang positif antara ukuran

dewan komisaris dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan” tidak dapat

diterima. Hal ini tercermin dari p value = 0,056 (p value > 0,05). Dengan demikian, besar

kecilnya ukuran dewan komisaris tidak akan mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini mungkin sesuai dengan pendapat yang

dikemukakan oleh Said, et al. (2009) bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan hanya bergantung pada proporsi komisaris independen dalam komite audit dan

kepemilikan saham oleh pemerintah, bukannya pada ukuran dewan komisaris.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mencerminkan bahwa rata-rata ukuran dewan

komisaris perusahaan high profile sebesar 1,911 atau dapat dikatakan ukuran dewan

komisaris perusahaan high profile masih rendah, sehingga belum mampu mempengaruhi luas

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan kemampuan dewan

komisaris dalam mengendalikan CEO (manajemen puncak) dan memonitor tindakan

manajemen puncak kurang maksimal, sehingga belum dapat menekan manajemen perusahaan

untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan secara detail dalam laporan tahunan

perusahaan.

Hasil penelitian ini juga bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Sembiring (2003) dan Sulastini (2007). Akan tetapi, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil

penelitian Said, et al. (2009) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

17

4.4.2. Komisaris Independen dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh


lain, hipotesis 2 dalam penelitian ini yaitu “adanya hubungan yang positif antara proporsi

komisaris independen dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan” tidak

dapat diterima. Hal ini tercermin dari p value = 0,322 (p value > 0,05). Dengan demikian,

besar kecilnya komisaris independen tidak akan mempengaruhi tingkat pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian

Huafang dan Jianguo (2007); Rosenstein dan Wyatt (1990) dalam Said, et al. (2009);

Nurkhin (2009); dan Khan (2010). Akan tetapi, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil

penelitian Handayani, et al. (2009) dan Said, et al. (2009) tidak menemukan hubungan yang

positif dan signifikan antara komisaris independen dan pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan.

Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa proporsi komisaris independen dalam

dewan komisaris pada perusahaan high profile di Indonesia masih rendah, sehingga

kemampuan komisaris independen dalam memantau perilaku dewan direksi (manajemen)

belum maksimal. Hal ini terlihat dari rata-rata jumlah komisaris independen dalam dewan

komisaris pada perusahaan di Indonesia sebanyak 41% dari total anggota dewan komisaris.

Oleh karena itu, keberadaan dewan komisaris dalam suatu perusahaan belum berpengaruh

dalam pemantauan kualitas pengungkapan finansial dan tanggung jawab sosial perusahaan.

4.4.3. Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris dan Pengungkapan Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi wanita dalam dewan komisaris tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dengan kata lain, hipotesis 3 dalam penelitian ini yaitu “adanya hubungan yang positif antara

proporsi wanita dalam dewan komisaris dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan” tidak dapat diterima. Hal ini tercermin dari p value = 0,419 (p value > 0,05).

Dengan demikian, besar kecilnya proporsi wanita dalam dewan komisaris tidak akan

mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini

bertentangan dengan hasil penelitian Wang dan Coffey (1992), Williams (2003), dan Huse, et

al. (2009). Akan tetapi, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Khan (2010) yang

menemukan bahwa proporsi wanita dalam dewan komisaris tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini

mungkin sesuai dengan pendapat Khan (2010) yang menyatakan bahwa tingkat

18

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan hanya dipengaruhi oleh dewan komisaris

independen dan keberadaan warga negara asing dalam dewan komisaris, bukannya pada

keberadaan wanita dalam dewan komisaris.

Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa keberadaan wanita dalam dewan komisaris

pada perusahaan high profile di Indonesia masih rendah, sehingga tidak dapat mempengaruhi

independensi dewan komisaris. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata jumlah wanita dalam

dewan komisaris pada perusahaan high profile di Indonesia sebanyak 9,7% dari total anggota

dewan komisaris. Dengan kata lain, dewan komisaris dalam suatu perusahaan high profile di

Indonesia masih didominasi oleh pria. Oleh karena itu, keberadaan komisaris wanita dalam

suatu perusahaan high profile di Indonesia belum berpengaruh dalam pengambilan keputusan

yang penting, terutama yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

4.4.4. Ukuran Komite Audit dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh secara

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan kata lain,

hipotesis 4 dalam penelitian ini yaitu “adanya hubungan yang positif antara ukuran komite

audit dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan” dapat diterima. Hal ini

tercermin dari p value = 0,026 (p value < 0,05). Dengan demikian, semakin besar ukuran

komite audit maka semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat oleh

perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sembiring

(2003) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran komite audit, maka peran komite audit

dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin efektif. Dikaitkan

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan

semakin besar untuk mengungkapkannya.

4.4.5. Komite Audit Independen dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit independen tidak berpengaruh


lain, hipotesis 5 dalam penelitian ini yaitu “adanya hubungan yang positif antara proporsi

komisaris independen yang duduk dalam komite audit dan tingkat pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan” tidak dapat diterima. Hal ini tercermin dari p value = 0,943 (p value

> 0,05). Dengan demikian, besar kecilnya proporsi komisaris independen yang menjabat

sebagai komite audit terhadap total anggota komite audit tidak akan mempengaruhi luas

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat oleh perusahaan. Hasil penelitian ini

bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007),

19

Handajani, et al. (2009), dan Said, et al. (2009) yang menemukan bahwa komite audit

independen berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan.

Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa proporsi komisaris independen yang

menjabat sebagai anggota komite audit perusahaan high profile di Indonesia masih rendah,

sehingga tidak berpengaruh terhadap tingkat pengendalian internal perusahaan. Hal ini

terlihat dari rata-rata jumlah komisaris independen dalam komite audit perusahaan high

profile di Indonesia sebanyak 33% dari total anggota komite audit. Keberadaan komite audit

dengan proporsi komisaris independen yang rendah belum dapat meningkatkan pengendalian

internal perusahaan, sehingga belum mampu menekan manajemen perusahaan untuk

mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan secara detail dalam laporan tahunan

perusahaan.

4.4.6. Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh


lain, hipotesis 6 dalam penelitian ini yaitu “adanya hubungan yang positif antara kepemilikan

institusional dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan” tidak dapat

diterima. Hal ini tercermin dari p value = 0,414 (p value > 0,05). Dengan demikian, besar

kecilnya kepemilikan saham oleh institusi tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan

tanggung jawab sosial yang dibuat oleh perusahaan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan

hasil penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari (2009) yang menemukan bahwa

kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan. Akan tetapi, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Novita dan Djakman (2008); Handayani, et al. (2009) dan Nurkhin (2009).

yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa kepemilikan saham oleh institusi yang

terdiri dari perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain di

Indonesia belum mulai mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah

satu kriteria dalam melakukan investasi, sehingga para investor institusi ini juga cenderung

tidak menekan manajemen perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial

perusahaan secara detail dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini tercermin dalam

kepemilikan institusional yang besar dengan rata-rata sebesar 68,6% dimana merupakan

20

investor institusional mayoritas. Menurut Diyah dan Erman (2009) dalam Permanasari

(2010), investor institusional mayoritas memiliki kecenderungan untuk berkompromi atau

berpihak kepada manajemen dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Hal

ini mengakibatkan tindakan manajemen cenderung mengarah pada kepentingan kepentingan

pribadi. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka

manajemen perusahaan mengungkapkannya tidak secara detail.

V. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat dikemukakan kesimpulan

sebagai berikut:

1. Praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh

perusahaan high-profile industry di Indonesia masih rendah. Hal ini tercermin dari rata-

rata pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 20,3% dari jumlah item

yang diharapkan diungkapkan perusahaan sesuai dengan indikator GRI.

2. Penelitian ini menemukan bahwa ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen,

proporsi wanita dalam dewan komisaris wanita, ukuran komite audit, komite audit

independen, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap


3. Penelitian ini menemukan bahwa ukuran komite audit berpengaruh secara positif dan

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran dewan komisaris, dewan komisaris

independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, komite audit independen, dan

kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan


5.2. Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan GRI (Global Reporting Initiatives) sebagai dasar item

pengungkapan tanggung jawab sosial.

21

2. Adanya unsur subjektifitas dalam menentukan indeks pengungkapan. Hal ini dikarenakan

tidak adanya suatu ketentuan baku dalam penentuan standar pengungkapan, sehingga nilai

pengungkapan yang diperoleh dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.

3. Adjusted R2 yang rendah menunjukkan penelitian ini masih belum mampu membuktikan

argumen-argumen teoritis yang dikemukakan secara riil, sehingga penelitian di masa

mendatang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki segala keterbatasan penelitian baik yang

telah maupun yang belum diungkap.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil dan simpulan yang diperoleh, maka implikasi kebijakan dan saran

bagi penelitian yang akan datang yaitu:

1. Penelitian ini berguna bagi manajemen perusahaan high-profile industry di Indonesia

dalam pengambilan kebijakan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial dan

lingkungan perusahaan secara lebih detail dalam laporan tahunan.

2. Penelitian ini berguna bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai bahan pertimbangan

dalam penyusunan standar akuntansi sosial dan lingkungan..

3. Penelitian ini membantu pemerintah untuk memastikan tingkat aktivitas tanggung jawab

sosial perusahaan high profile melalui pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan dasar item pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan selain GRI (Global Reporting Initiatives).

5. Tingkat Adjusted R2 yang rendah (Adjusted R2 = 0,263) dalam penelitian ini menunjukkan

bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang

lebih besar terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian,

penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan atau menggunakan variabel lain untuk

menemukan suatu model penduga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

22

VI. REFERENSI

Abdullah, Shamsul-Nahar. 2007. “Board Composition, Audit Committee and Timeliness of Corporate Financial Reports in Malaysia.” Journal of Corporate Ownership and Control, Vol. 4, Issue 2, h. 33-45

Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009. Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta: Salemba Empat Amran, A., A. M. Rosli Bin, dan B. C. H. Mohd Hassan. 2009. “Risk Reporting: An

Exploratory Study on Risk Management Disclosure in Malaysian Annual Reports.” Journal of Managerial Auditing, Vol. 24, No. 1, h. 39-57

Arif, Intan Yusnita. 2006. “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate

Governance Terhadap Agency Cost (Studi pada Perusahaan di BEJ).” Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Akuntansi, Vol. 3, No. 2, h. 194-213

Botosan, Christine A. 1997. “Disclosure Level and the Cost of Equity Capital.” The

Accounting Review, Vol. 72, No. 3, h. 323-349 Branco, C.M. dan L. L. Rodrigues. 2008. ‘‘Social Responsibility Disclosure: A Study of

Proxies for The Public Visibility of Portuguese Banks.’’ The British Accounting Review, Vol. 40, h. 161-81

Carter, D.A., B. J. Simkins, dan W. G. Simpson. 2003. ‘‘Corporate Governance, Board

Diversity and Firm Value.’’ The Financial Review, Vol. 38, h. 33-53 Daniri, Mas Achmad. 2009. “Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”,

http://www.madani-ri.com, diakses 13 Oktober 2010 Deegan, Craig. 2002. “Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental

Disclosures – A Theoritical Foundation.” Accounting, Auditing, and Accountability Journal, Vol. 15, No. 3, h. 282-311

Deegan, Craig. 2003. Financial Accounting Theory. Australia: The McGraw Hill Companies,

Inc. Eiteman, D., A. I. Stonehill dan M. H. Moffett. 2010. Multinational Business Finance 12th

edition. Boston: Prentice-Hall Ghozali, Imam. 2007. Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit

Universitas Diponegoro Gray, Rob, Reza Kouhy dan Simon Lavers. 1995. “Corporate Social and Environmental

Reporting: A Review of The Literature and A Longitudinal Study of UK Disclosure.” Accounting, Auditing, and Accountability Journal, Vol. 8, No. 2, h. 47-77

23

Hackston, David dan Markus J. Milne. 1996. “Some Determinants of Social and Environmental Disclosure in New Zealand Companies”. Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 9, No. 1, h. 77-108

Handajani, Lilik, Sutrisno, dan Grahita Chandrarin. 2009. “The Effect of Earnings

Management and Corporate Governance Mechanism to Corporate Social Responsibility Disclosure: Study at Public Companies in Indonesia Stock Exchange.” Simposium Nasional Akuntansi 12, Palembang, 4 - 6 November 2009

Henny dan Murtanto. 2001. “Analisis Pengungkapan Sosial pada Laporan Tahunan.” Media

Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol. 1, no. 2, h. 21-48 Huafang, Xiao dan Yuan Jianguo. 2007. “Ownership structure, Board Composition and

Corporate Voluntary Disclosure Evidence from Listed Companies in China.” Managerial Auditing Journal, Vol. 22, No. 6, h. 604-619

Huse, Morten dan Anne Grethe Solberg. 2006. “Gender-Related Boardroom Dynamics: How

Scandinavian Women Make and Can Make Contributions on Corporate Boards.” Women in Management Review, Vol. 21, No. 2, h. 113-130

Huse, Morten, S. T. Nielsen, dan I. M. Hagen. 2009. “Women and Employee – Elected Board

Members, and Their Contributions to Board Control Tasks.” Journal of Business Ethics, Vol. 89, h. 581-597

Husillos, Javier, P. Archel, C. Larrinaga, dan C. Spencer. 2007. “Social Disclosure,

Legitimacy Theory and The Role of The State.” Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 22, No. 8, h. 1284-1307

Jauhari, Atiq Tantowi. 2010. “Tanggung Jawab Sosial dan Etika dalam Manajemen

Strategis”, atiqtj.wordpress.com, diakses 18 Oktober 2010 Khan, Md. Habib-Uz-Zaman. 2010. “The Effect of Corporate Governance Elements on

Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting: Empirical Evidence From Private Commercial Banks of Bangladesh.” International Journal of Law and Management, Vol. 52, No. 2, h. 82-109

Makela, Hannele dan Salme Nasi. 2010. “Social Responsibilities of MNCs in Downsizing

Operations: A Finnish Forest Sector Case Analysed from The Stakeholder, Social Contract and Legitimacy Theory Point of View.” Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 23, No. 2, h. 149-174

Munif, Aulia Zahra. 2010. “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pengungkapan

Corporate Social Responsibility di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Listing di BEI ).” Skripsi Tidak Dipublikasikan, Program S1 Akuntansi, Universitas Diponegoro

Murwaningsari, Etty. 2009. “Hubungan Corporate Governance, Corporate Social

Responsibilities dan Corporate Financial Performance dalam Satu Continuum.” Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 11, No. 1, h. 30-41

24

Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan. 2007. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia.” Simposium Nasional Akuntansi 10, Makassar, 26 - 28 Juli 2007

Novita dan Chaerul D. Djakman. 2008. “Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006.” Simposium Nasional Akuntansi 11, Pontianak, 23 - 24 Juli 2008

Nurkhin, Ahmad. 2009. “Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya Terhadap

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia).” Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro

Nurlela, Rika dan Islahuddin. 2008. “Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap

Nilai Perusahaan dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta).” Simposium Nasional Akuntansi 11, Pontianak, 23 - 24 Juli 2008

O’Donovan, Gary. 2002. “Environmental Disclosures in the Annual Report: Extending The

Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory.” Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 15, No. 3, h. 344-371

Patten, D.M. 1991. “Exposure, Legitimacy, and Social Disclosure.” Journal of Accounting

and Public Policy, Vol. 10, h. 297-308 Permanasari, Wien Ika. 2010. “Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan

Institusional, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan.” Skripsi Tidak Dipublikasikan, Program S1 Akuntansi, Universitas Diponegoro

Reverte, Carmelo. 2009. “Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure

Ratings by Spanish Listed Firms.” Journal of Business Ethics, Vol. 88, h. 351-366 Roberts, R.W. 1992. “Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: An

Application of Stakeholder Theory.” Accounting, Organisations and Society, Vol. 17, No. 6, h. 595-612

Saleh, Norman Mohd, M. M. Rahmat, dan T. M. Iskandar. 2009. “Audit Committee

Characteristics in Financially Distressed and Non-Distressed Companies.” Managerial Auditing Journal, Vol. 24, No. 7, h. 624-638

Said, Roshima, Y. Zainuddin, dan H. Haron. 2009. “The Relationship Between Corporate

Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies.” Social Responsibility Journal, Vol. 5, No. 2, h. 212-226

Sekaran, Uma. 2003. Research Methods for Business: A Skill-Building Approach, Fourth

Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.

25

Sembiring, Eddy Rismanda. 2003. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat (Go Public) di BEJ.” Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro

Siegel, G., dan H.R. Marconi. 1989. Behavioral Accounting. Ohio: South Western Publishing

Co. Solomon, Jill. 2007. Corporate Governance and Accountability. West Sussex: John Wiley &

Sons, Ltd. Sulastini, Sri. 2007. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Social Disclosure

Perusahaan Manufaktur yang Telah Go Public.” Skripsi Tidak Dipublikasikan, Program S1 Akuntansi, Universitas Negeri Semarang

Sutantoputra, Aries Widiarto. 2009. “Social Disclosure Rating System For Assessing Firms’

CSR Reports.” Corporate Communications: An International Journal, Vol. 14, No. 1, h. 34-48

Tarjo. 2008. “Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap

Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta Cost of Equity Capital.” Simposium Nasional Akuntansi 11, Pontianak, 23 - 24 Juli 2008

Wang, Jia dan Betty S. Coffey. 1992. “Board Composition and Corporate Philanthropy.”

Journal of Business Ethics, Vol. 11, h. 771-778 Williams, Robert J. 2003. “Women on Corporate Boards of Directors and Their Influence on

Corporate Philanthropy.” Journal of Business Ethics, Vol. 42, h. 1-10

26

Lampiran A Daftar Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Indikator Global Reporting Initiatives (GRI)

NO. KODE SIFAT INDIKATOR

Indikator Kinerja Ekonomi Aspek: Kinerja Ekonomi

1. EC1 CORE

Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasional, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.

2. EC2 CORE Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.

3. EC3 CORE Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti. 4. EC4 CORE Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah. Aspek: Kehadiran Pasar

5. EC5 ADD Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.

6. EC6 CORE Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.

7. EC7 CORE Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.

Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung

8. EC8 CORE Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro bono.

9. EC9 ADD Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.

Indikator Kinerja Lingkungan Aspek: Material

10. EN1 CORE Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat dan volume 11. EN2 CORE Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang

Aspek: Energi 12. EN3 CORE Penggunaan Energi Langsung dari Sumber Daya Energi Primer 13. EN4 CORE Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer

14. EN5 ADD Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi

15. EN6 ADD Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.

16. EN7 ADD Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai

Aspek: Air 17. EN8 CORE Total pengambilan air per sumber

18. EN9 ADD Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air

19. EN10 ADD Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang

Aspek: Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati)

20. EN11 CORE Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah-daerah

27

yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi.

21. EN12 CORE

Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi)

22. EN13 ADD Perlindungan dan Pemulihan Habitat

23. EN14 ADD Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati

24. EN15 ADD

Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi

Aspek: Emisi, Efluen, dan Limbah

25. EN16 CORE Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat

26. EN17 CORE Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat

27. EN18 ADD Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya

28. EN19 CORE Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozon-depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat

29. EN20 CORE NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat

30. EN21 CORE Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan 31. EN22 CORE Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan 32. EN23 CORE Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan

33. EN24 ADD

Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III, dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional.

34. EN25 ADD Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.

Aspek: Produk dan Jasa

35. EN26 CORE Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut.

36. EN27 CORE Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori

Aspek: Kepatuhan

37. EN28 CORE Nilai moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.

Aspek: Pengangkutan/Transportasi

38. EN29 ADD Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.

Aspek: Menyeluruh

39. EN30 ADD Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.

Indikator Kinerja Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak

28

Aspek: Pekerjaan

40. LA1 CORE Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah.

41. LA2 CORE Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.

42. LA3 ADD Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.

Aspek: Tenaga Kerja/Hubungan Manajemen

43. LA4 CORE Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.

44. LA5 CORE Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.

Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan

45. LA6 ADD

Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.

46. LA7 CORE Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.

47. LA8 CORE

Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya.

48. LA9 ADD Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan.

Aspek: Pelatihan dan Pendidikan

49. LA10 CORE Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan

50. LA11 ADD Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menunjang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.

51. LA12 ADD Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.

Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara

52. LA13 CORE

Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.

53. LA14 CORE Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok/kategori karyawan.

Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia Aspek: Praktek Investasi dan Pengadaan

54. HR1 CORE Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.

55. HR2 CORE Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/filtrasi atas aspek HAM

56. HR3 ADD Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase

29

karyawan yang telah menjalani pelatihan. Aspek: Nondiskriminasi

57. HR4 CORE Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan

Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama Berkumpul

58. HR5 CORE Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.

Aspek: Pekerja Anak

59. HR6 CORE

Kegiatan yang identifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.

Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib

60. HR7 CORE

Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.

Aspek: Praktek/Tindakan Pengamanan

61. HR8 ADD Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi.

Aspek: Hak Penduduk Asli

62. HR9 ADD Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.

Indikator Kinerja Masyarakat Aspek: Komunitas

63. S01 CORE

Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri.

Aspek: Korupsi

64. S02 CORE Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.

65. S03 CORE Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi.

66. S04 CORE Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi. Aspek: Kebijakan Publik

67. S05 CORE Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.

68. S06 ADD Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi.

Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing

69. S07 ADD Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya.

Aspek: Kepatuhan

70. S08 CORE Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.

Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan

30

71. PR1 CORE

Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut.

72. PR2 ADD Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk.

Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa

73. PR3 CORE Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang depersyaratkan tersebut.

74. PR4 ADD Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk.

75. PR5 ADD Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.

Aspek: Komunikasi Pemasaran

76. PR6 CORE Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship.

77. PR7 ADD Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya.

Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan

78. PR8 ADD Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan.

Aspek: Kepatuhan

79. PR9 CORE Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.

31

Lampiran B Daftar Sampel Perusahaan High Profile NO. KODE

SAHAM NAMA EMITEN BIDANG

1. AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Perdagangan Batu Bara 2. AKRA AKR Corporindo Perdagangan Bahan Kimia 3. OKAS Ancora Indonesia Resources Pertambangan 4. ANTA Anta Express Tour & Travel Service Pariwisata 5. ASGR Astra Graphia Computer and Services 6. BNBR Bakrie & Brothers Perdagangan Umum Industri 7. BTEL Bakrie Telecom Telekomunikasi 8. BAYU Bayu Buana Pariwisata 9. RMBA Bentoel International Investama Industri Rokok 10. BLTA Berlian Laju Tanker Transportasi 11. BHIT Bhakti Investama Perindustrian & Pertambangan 12. BCIP Bumi Citra Indah Permai Pembangunan Kawasan Industri 13. DKFT Central Omega Resources Pertambangan 14. CENT Centrin Online Computer and Services 15. CMPP Centris Multi Persada Pratama Transportasi 16. KARK Dayaindo Resources International Pertambangan Batu Bara 17. DSSA Dian Swastatika Sentosa Energi dan Infrastruktur 18. DGIK Duta Graha Indah Engineering 19. DNET Dyviacom Intrabumi Computer and Services 20. EMTK Elang Mahkota Teknologi Teknologi, Komunikasi, &Media 21. ELSA Elnusa Pertambangan Migas 22. FAST Fast Food Indonesia Food and Beverages 23. KBLV First Media Media 24. FORU Fortune Indonesia Media 25. BMTR Global Mediacom Telekomunikasi & Media 26. GMCW Grahamas Citrawisata Pariwisata 27. HOME Hotel Mandarine Regency Pariwisata 28. SHID Hotel Sahid Jaya International Pariwisata 29. HITS Humpuss Intermoda Transportasi Transportasi 30. IATA Indonesia Air Transport Transportasi 31. INPP Indonesia Paradise Property Pariwisata 32. IDKM Indosiar Karya Media Media 33. INVS Inovisi Infracom Telekomunikasi

34. INTA Intraco Penta Perdagangan & Penyewaan Alat Berat

35. ICON Island Concepts Indonesia Pariwisata 36. JSMR Jasa Marga Infrastruktur & Utilities 37. JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Advertising, Printing, & Media 38. RINA Katarina Utama Telekomunikasi 39. LTLS Lautan Luas Manufaktur Bahan Kimia 40. ITTG Leo Investment Pertambangan Nikel 41. MNCN Media Nusantara Citra Media 42. MTDL Metrodata Elektronik Computer and Services 43. MITI Mitra Investindo Pertambangan 44. FREN Mobile-8 Telecom Telekomunikasi

32

45. MLPL Multipolar Teknologi Informatika 46. MYOH Myoh Technologi Computer and Services 47. META Nusantara Infrastruktur Infrastruktur & Utilities 48. PDES Panorama Destinasi Pariwisata 49. PANR Panorama Sentrawisata Pariwisata 50. WEHA Panorama Transportasi Transportasi 51. TMAS Pelayaran Tempuran Emas Transportasi 52. PGLI Pembangunan Graha Lestari Indah Pariwisata 53. PJAA Pembangunan Jaya Ancol Pariwisata 54. PGAS Perusahaan Gas Negara Energi 55. PTSP Pioneerindo Gourmet International Pariwisata 56. PLIN Plaza Indonesia Realty Pariwisata 57. POOL Pool Advista Indonesia Investment Company 58. PNSE Pudjiadi & Sons Estate Pariwisata 59. PSKT Pusako Tarinka Pariwisata 60. RUIS Radiant Utama Interisco Pertambangan Migas 61. RAJA Rukun Raharja Transportasi 62. SMDR Samudera Indonesia Transportasi 63. TOWR Sarana Menara Nusantara Telekomunikasi 64. SONA Sona Topas Tourism Industri Pariwisata 65. LPLI Star Pacific Teknologi Informasi 66. SAFE Steady Safe Transportasi

67. SUGI Sugi Samapersada Distribusi Suku Cadang Kendaraan Bermotor

68. SCMA Surya CitraMedia Media 69. TLKM Telekomunikasi Indonesia Telekomunikasi 70. TMPO Tempo Inti Media Media 71. TGKA Tigaraksa Satria Food and Beverages 72. TIRA Tira Austenite Perdagangan Gas Industri 73. TRAM Trada Maritime Transportasi 74. TRIL Triwira Insanlestari Engineering 75. TURI Tunas Ridean Engineering 76. UNTR United Tractors Kontraktor Penambangan 77. WAPO Wahana Phonix Mandiri Agrobisnis 78. WICO Wicaksana Overseas Food and Beverages 79. ZBRA Zebra Nusantara Transportasi

33

Lampiran C Variabel Independen dan Dependen

NO. KODE SAHAM

VARIABEL INDEPENDEN VARIABEL DEPENDEN

UDK DKI PWDK UKA KAI KI CSDI 1 AIMS 1,00 0,50 0,00 1,00 0,33 0,4205 0,08 2 AKRA 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,7082 0,56 3 OKAS 2,00 0,25 0,00 1,33 0,25 0,9061 0,62 4 ANTA 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,9022 0,35 5 ASGR 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,7687 0,34 6 BNBR 2,00 0,50 0,00 1,00 0,67 0,4401 0,47 7 BTEL 2,50 0,40 0,00 1,00 0,33 0,6041 0,35 8 BAYU 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,7046 0,16 9 RMBA 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,9974 0,37 10 BLTA 2,00 0,50 0,00 1,00 0,67 0,7643 0,32 11 BHIT 2,50 0,40 0,40 1,00 0,67 0,4622 0,24 12 BCIP 2,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,9957 0,16 13 DKFT 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,8000 0,15 14 CENT 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,7771 0,20 15 CMPP 2,00 0,25 0,00 1,00 0,33 0,6296 0,09 16 KARK 1,50 0,33 0,00 0,67 0,00 0,3344 0,28 17 DSSA 2,50 0,40 0,20 1,00 0,33 0,5990 0,29 18 DGIK 2,50 0,20 0,00 1,00 0,67 0,6440 0,28 19 DNET 1,50 0,33 0,67 0,00 0,00 0,7897 0,09 20 EMTK 2,50 0,40 0,00 0,00 0,00 0,3370 0,16 21 ELSA 2,50 0,40 0,00 1,67 0,40 0,7825 0,58 22 FAST 3,00 0,33 0,17 0,67 0,50 0,8000 0,29 23 KBLV 4,00 0,75 0,13 1,00 0,33 0,8888 0,22 24 FORU 2,00 0,50 0,25 1,00 0,33 0,1505 0,20 25 BMTR 4,00 0,38 0,00 1,00 0,33 0,7562 0,29 26 GMCW 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,8471 0,19 27 HOME 1,50 0,33 0,33 1,00 0,33 0,6708 0,22 28 SHID 3,50 0,29 0,29 1,00 0,33 0,9041 0,20 29 HITS 1,00 1,00 0,00 1,33 0,50 0,8372 0,22 30 IATA 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,7817 0,24 31 INPP 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,8168 0,18 32 IDKM 2,50 0,40 0,00 1,00 0,33 0,4082 0,11 33 INVS 1,50 0,33 0,67 1,00 0,33 0,6522 0,16 34 INTA 1,50 0,33 0,33 1,00 0,33 0,8650 0,34 35 ICON 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,5812 0,18 36 JSMR 3,00 0,33 0,00 1,00 0,33 0,1930 0,28 37 JTPE 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,6753 0,18 38 RINA 2,00 0,50 0,00 1,00 0,33 0,7408 0,09

34

39 LTLS 2,50 0,40 0,20 1,33 0,50 0,6303 0,16 40 ITTG 1,00 0,50 0,00 1,00 0,33 0,4582 0,09 41 MNCN 2,50 0,40 0,00 1,00 0,67 0,8550 0,18 42 MTDL 1,50 0,33 0,00 1,33 0,25 0,1293 0,19 43 MITI 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,3769 0,18 44 FREN 1,50 1,00 0,00 1,00 0,33 0,5466 0,16 45 MLPL 2,00 0,50 0,00 1,00 0,33 0,3199 0,09 46 MYOH 2,00 0,50 0,00 1,00 0,33 0,8339 0,16 47 META 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,6810 0,09 48 PDES 1,50 0,33 0,33 1,00 0,33 0,6993 0,08 49 PANR 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,8417 0,15 50 WEHA 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,7278 0,10 51 TMAS 1,50 0,67 0,67 1,00 0,67 0,8778 0,13 52 PGLI 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,8574 0,09 53 PJAA 2,50 0,40 0,20 1,00 0,33 0,9000 0,32 54 PGAS 2,50 0,40 0,40 1,67 0,20 0,3868 0,37 55 PTSP 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,9733 0,13 56 PLIN 2,00 0,50 0,00 1,00 0,33 0,7743 0,16 57 POOL 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,8082 0,13 58 PNSE 1,50 0,33 0,33 1,00 0,33 0,8073 0,14 59 PSKT 2,00 0,25 0,00 1,00 0,33 0,2245 0,20 60 RUIS 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,7719 0,18 61 RAJA 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,4450 0,08 62 SMDR 3,00 0,50 0,17 1,00 0,33 0,6748 0,09 63 TOWR 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,0000 0,18 64 SONA 2,50 0,40 0,00 1,00 0,33 0,7761 0,14 65 LPLI 1,50 0,67 0,00 1,00 0,33 0,2005 0,09 66 SAFE 1,00 1,00 0,00 1,00 0,33 0,8099 0,18 67 SUGI 1,00 0,50 0,00 1,00 0,33 0,6595 0,05 68 SCMA 2,00 0,50 0,00 1,00 0,33 0,8630 0,16 69 TLKM 2,50 0,40 0,00 2,00 0,33 0,4460 0,30 70 TMPO 2,50 0,40 0,00 1,00 0,67 0,8275 0,16 71 TGKA 2,50 0,40 0,60 1,00 0,33 0,9321 0,15 72 TIRA 2,00 0,25 0,25 1,00 0,33 0,9643 0,15 73 TRAM 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,5417 0,25 74 TRIL 1,00 0,50 0,00 1,00 0,33 0,8161 0,10 75 TURI 2,50 0,40 0,60 1,33 0,25 0,9224 0,19 76 UNTR 4,00 0,38 0,00 1,00 0,33 0,5950 0,25 77 WAPO 1,00 0,50 0,50 0,67 0,00 0,6131 0,16 78 WICO 1,50 0,33 0,00 1,00 0,33 0,8759 0,06 79 ZBRA 1,00 0,50 0,00 1,00 0,33 0,8418 0,10

35

Lampiran D Output SPSS Statistik Deskriptif

Lampiran E Hasil Pengujian Regresi Variabel Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris

Independen, Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Komite Audit Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Descriptive Statistics

79 3,00 1,00 4,00 151,00 1,9114 ,69688 ,486 1,142 ,271 1,387 ,535

79 1,00 ,00 1,00 32,14 ,4068 ,15962 ,025 1,954 ,271 6,045 ,535

79 ,67 ,00 ,67 7,69 ,0973 ,18699 ,035 1,919 ,271 2,696 ,535

79 2,00 ,00 2,00 78,00 ,9873 ,29450 ,087 -1,069 ,271 6,787 ,535

79 ,67 ,00 ,67 26,35 ,3335 ,14755 ,022 ,069 ,271 2,113 ,535

79 ,8707 ,1293 1,0000 54,2225 ,686361 ,217465 ,047 -,869 ,271 -,008 ,535

79 ,57 ,05 ,62 16,05 ,2032 ,11555 ,013 1,588 ,271 3,040 ,535

79

VariablesUDK

DKI

PWDK

UKA

KAI

KI

CSDI

Valid N(listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic StatisticStd.Error Statistic

Std.Error

N Range Minimum

Maximum

Sum Mean Std.Deviatio

Variance

Skewness Kurtosis

Variables Entered/Removedb

KI, DKI,PWDK,UKA, UDK,KAI

a. Enter

Model1

VariablesEntered

VariablesRemoved Method

All requested variables entered.a.

Dependent Variable: CSDIb.

Model Summaryb

,398a ,158 ,088 ,11034Model1

R R SquareAdjustedR Square

Std. Error ofthe Estimate

Predictors: (Constant), KI, DKI, PWDK, UKA, UDK, KAIa.


ANOVAb

,165 6 ,027 2,258 ,047a

,877 72 ,012

1,042 78

Regression

Residual

Total

Model1

Sum ofSquares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KI, DKI, PWDK, UKA, UDK, KAIa.


36

Coefficientsa

,034 ,078 ,436 ,664

,036 ,019 ,218 1,939 ,056 ,928 1,078

-,081 ,081 -,112 -,998 ,322 ,932 1,073

-,055 ,068 -,089 -,813 ,419 ,973 1,028

,109 ,048 ,278 2,273 ,026 ,783 1,277

-,007 ,098 -,009 -,072 ,943 ,747 1,339

,048 ,059 ,091 ,822 ,414 ,951 1,051

(Constant)

UDK

DKI

PWDK

UKA

KAI

KI

Model1

B Std. Error

UnstandardizedCoefficients

Beta

StandardizedCoefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: CSDIa.

Coefficient Correlationsa

1,000 ,057 -,118 ,162 ,059 -,135

,057 1,000 -,028 ,013 ,168 -,210

-,118 -,028 1,000 ,034 -,103 ,047

,162 ,013 ,034 1,000 -,053 -,426

,059 ,168 -,103 -,053 1,000 -,171

-,135 -,210 ,047 -,426 -,171 1,000

,003 ,000 ,000 ,000 6,42E-005 -,001

,000 ,007 ,000 4,91E-005 ,000 -,002

,000 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000

,000 4,91E-005 ,000 ,002 -4,7E-005 -,002

6,42E-005 ,000 ,000 -4,7E-005 ,000 ,000

-,001 -,002 ,000 -,002 ,000 ,010

KI

DKI

PWDK

UKA

UDK

KAI

KI

DKI

PWDK

UKA

UDK

KAI

Correlations

Covariances

Model1

KI DKI PWDK UKA UDK KAI


Collinearity Diagnosticsa

5,792 1,000 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00 ,00 ,00

,756 2,767 ,00 ,00 ,00 ,95 ,00 ,00 ,00

,140 6,431 ,00 ,29 ,53 ,00 ,00 ,00 ,00

,129 6,694 ,01 ,02 ,00 ,03 ,03 ,49 ,23

,097 7,742 ,00 ,33 ,22 ,00 ,00 ,17 ,35

,066 9,365 ,01 ,17 ,06 ,00 ,63 ,28 ,02

,019 17,366 ,98 ,18 ,19 ,00 ,34 ,04 ,40

Dimension1

2

3

4

5

6

7

Model1

EigenvalueCondition

Index (Constant) UDK DKI PWDK UKA KAI KI

Variance Proportions


37

Residuals Statisticsa

,0627 ,3291 ,2032 ,04598 79

-3,054 2,738 ,000 1,000 79

,017 ,058 ,031 ,012 79

,0509 ,3368 ,2015 ,04898 79

-,15048 ,35764 ,00000 ,10601 79

-1,364 3,241 ,000 ,961 79

-1,388 3,284 ,007 ,997 79

-,15592 ,37869 ,00168 ,11442 79

-1,397 3,536 ,017 1,028 79

,858 20,305 5,924 5,463 79

,000 ,145 ,011 ,026 79

,011 ,260 ,076 ,070 79

Predicted Value

Std. Predicted Value

Standard Error ofPredicted Value

Adjusted Predicted Value

Residual

Std. Residual

Stud. Residual

Deleted Residual

Stud. Deleted Residual

Mahal. Distance

Cook's Distance

Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N


43210-1-2

Regression Standardized Residual

14

12

10

8

6

4

2

0

Freq

uen

cy

Mean = 6.25E-16Std. Dev. = 0.961N = 79

Dependent Variable: CSDI

Histogram

38

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Exp

ecte

d C

um

Pro

b


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

3210-1-2-3-4

Regression Standardized Predicted Value

4

3

2

1

0

-1

-2

Reg

ress

ion

Stu

den

tize

d R

esid

ual


Scatterplot

39

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

79

,0000000

,10601002

,125

,125

-,092

1,111

,169

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most ExtremeDifferences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized Residual

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.

HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK CORPORATE...

Documents

Transcript of HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK CORPORATE...