HAK KONSUMEN DAN EKOLABEL

DI INDONESIA

Abstract :

Of all the political, economic, and social revolution of the last century, none has so fundamentally changes human values and behaviour as the environmental revolution. One of the biggest point for stopping the environmental degradation is the change of consumption pattern that have amended in recent years. As the central point of life on earth, human being plays an important role by chosing their products that has an enviromental values .Ecolabel not only derive the consumers to have a better life but also create a better and good enviroment for this a small planet.

A. Pendahuluan

Setiap hari, di planet ini, lebih dari 35 ribu orang meninggal karena

kelaparan, 26 ribu di antaranya adalah anak-anak. Setiap hari, kurang lebih 57 juta

ton humus hilang karena erosi. Setiap hari, 10 dari 100 spesies kehidupan hampir

mengalami kepunahan, dan bahkan setiap hari lebih dari 14 juta ayam dan 300

ribu sapi, babi, dan domba dibunuh untuk kepentingan manusia.1 Apakah ini

normal? Di masa lalu konsumen pada saat membeli suatu produk cenderung

hanya didasari oleh kualitas dan harga suatu produk, sekarang ini perhatian

terhadap produk yang ramah lingkungan dan kecenderungan untuk membeli suatu

1

? Artikel “Etika Ekosentrisme dan Keberlanjutan Bumi” terdapat pada Koran Tempo http://www.korantempo.com/news/2004/5/23/Ide/40.html diakses pada tanggal 2 Maret 2008.

produk yang mempunyai nilai lebih terhadap lingkungan pun mulai mendapat

perhatian dari banyak pihak. Hal ini paling tidak dapat dilihat sejak satu dekade

terakhir pada saat kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya pelestarian

lingkungan meningkat sangat pesat. Peningkatan ini dicetuskan oleh adanya

kekhawatiran besar kemungkinan terjadinya bencana lingkungan hidup yang

mengancam, bukan saja kesehatan, namun bahkan sampai kelangsungan hidup

kita dan keturunan kita.

Bukti – bukti yang ditunjukkan para scientist dan pemerhati lingkungan,

seperti ancaman penipisan lapisan ozon yang secara langsung memperbesar

prevalensi kanker kulit dan berpotensi mengacaukan iklim dunia serta pemanasan

global, memperkuat alasan kekhawatiran tersebut. Belum lagi masalah hujan

asam, efek rumah kaca, polusi udara dan air yang sudah pada taraf sangat

berbahaya, kebakaran dan penggundulan hutan yang mengancam jumlah oksigen

di atmosfir kita, sampai masalah sampah yang membuat pusing Pemerintah

Daerah. Di Amerika Serikat, untuk jenis sampah padat yang harus ditangani

pemerintah jumlahnya diestimasi sekitar 281 juta ton pada 1991. Setiap orang

Amerika diperkirakan menghasilkan sampah seberat 4 pounds sampah padat

setiap harinya dimana 76 % dipendam di tanah (land filled), 10 % dibakar, dan

hanya 14 % yang didaur ulang untuk penggunaan kembali. Semuanya

menyebabkan isu lingkungan semakin mengemuka dan puncaknya adalah dengan

diselenggarakannya Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992.2 Pada

2

kondisi seperti ini sepertinya manusia sebagai titik sentral dalam ekosistem bumi

ini, akan kesulitan untuk mengatur ruang hidup nya sendiri. Pola pemikiran yang

masih dilandasi kepentingan ekonomi secara parsial akan menempatkan manusia

sebagai mahluk yang saling mencemari satu sama lain dalam kehidupan

bermasyarakat.3

Permasalahan lingkungan pada akhirnya tidak terlepas akan memberikan

dampak bagi manusia itu sendiri, terutama dalam statusnya sebagai konsumen.

Konsumen produk secara tidak sadar telah dihadapkan oleh pilihan – pilihan

produk yang tidak mengakomodir terciptanya keseimbangan terhadap lingkungan

yang tidak disampaikan oleh pihak pelaku usaha. Sedangkan dalam hak – hak

dasar yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen

mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan produk

yang ditawarkan. Dalam konteks kekinian, seiring dengan makin melemahnya

kemampuan ekonomi konsumen khususnya di Indonesia untuk mendapatkan

suatu produk yang berkualitas baik dari sisi kemanfaatan barang bagi konsumen

maupun bagi lingkungan sekitar, konsumen cenderung untuk tidak mendapatkan

haknya dalam memperoleh informasi terhadap produk yang ramah lingkungan.4

? Petra Widmer, Informasi terhadap Konsumen atas Produk Ramah Lingkungan, (Yogyakarta : Kanisius, 2007), hlm.2.

3 Deni Bram, “Kebijakan Pengelolaan Hutan Belum Proekologi”, Media Indonesia (1 September 2007): 7.

4

? Ibid., hlm.3.

Public awareness terhadap produk – produk yang ramah lingkungan pun

semakin lama semakin mendapat perhatian dari para pelaku usaha itu sendiri,

mereka paling tidak telah menyadari bahwa telah berkembangnya suatu

paradigma baru dalam penilaian suatu produk yang ditawarkan, yaitu ramah

lingkungan. Hal ini secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk

membuat suatu label yang dapat mengindikasikan produk yang ditawarkannya

merupakan suatu bentuk produk yang ramah lingkungan, dan hal ini merupakan

suatu terobosan baru baik oleh pelaku usaha maupun dengan permintaan

konsumen untuk mencantumkan yang dinamakan dengan Ekolabel.

Label terhadap suatu produk yang ramah lingkungan dirasakan merupakan

suatu bagian yang tidak terpisahkan dari hak konsumen yang harus diberikan oleh

para pelaku usaha, bahkan di beberapa negara Uni Eropa terhadap produk –

produk yang tidak memiliki label ramah lingkungan mengalami penurunan yang

cukup drastis dengan angka penjualan terhadap produk yang bersangkutan.

Namun hal ini mungkin sangat jarang ditemui dalam prilaku konsumen di

Indonesia.5

B. Ekolabel : Usaha Menuju Perlindungan Konsumen dan Lingkungan Hidup

Dimensi positif globalisasi ekonomi terhadap perindustrian dan

perdagangan nasional telah mendorong dihasilkannya berbagai variasi barang /

5

? Brian F. Chase, Tropical Forests and Trade Policy: The Legality of Unilateral Attempts to Promote Sustainable Development Under the GATT, 17 HASTINGS INT'L & COMP. L. REV. 349, 370 (1994).

jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini memberikan manfaat bagi konsumen

karena kebutuhan konsumen akan barang / jasa yang diinginkan dapat terpenuhi.

Bahkan kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang /

jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen semakin terbuka

(consumer sovereignty).6 Konstruksi hubungan antara pelaku usaha dan

konsumen yang semula hanya didasari oleh konsep caveat emptor pun perlahan

berubah menjadi caveat venditor yang menempatkan pelaku usaha sebagai pihak

yang berperan aktif dalam mencegah kerugian bagi konsumen.7

Berkembangnya isu lingkungan juga berpengaruh pada hampir setiap

sektor kegiatan, salah satunya adalah perubahan pola konsumsi dan produksi yang

tidak berkelanjutan menjadi berkelanjutan. Seiring dengan hal tersebut para

produsen yang sudah membaca kebutuhan pasar sudah mulai memproduksi

barang-barang dengan klaim ramah lingkungan. Namun demikian tidak semua

konsumen mengerti isi klaim tersebut dan berusaha untuk tahu apa yang

dimaksud dengan klaim tersebut. Padahal adalah hak konsumen untuk

mengetahui kandungan suatu produk, dan kebenaran klaim suatu produk. Hak ini

dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 4 yaitu

hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur.

6

? Donald P. Rothschild & David W. Carrol, Consumer Protection Reporting Service, (Maryland: National Law Publishing Corporation, 1986), hal. 12-13.

7

? Inosentius Samsul, disampaikan pada sesi tatap muka Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta 2007.

Hak dan kewajiban adalah salah satu ciri khas yang diatur dalam suatu

norma hukum, begitu pula dengan pengaturan hukum perlindungan konsumen

yang mengatur pola hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam prinsip

– prinsip dasar hak – hak konsumen paling tidak terdapat sepuluh hak dasar yang

mutlak wajib diberikan oleh pelaku usaha kepada pihak konsumen, yaitu8 :

1. The Right to Safety

Hak ini merupakan suatu kewajiban dari pihak pelaku usaha untuk dapat

menjamin bahwa produk yang dihasilkan memberikan jaminan keamanan

dalam penggunaannya oleh konsumen

2. The Right to Honesty

Hak ini memuat ketentuan bahwa pihak pelaku usaha harus menyampaikan

informasi produk secara jujur dan tidak melakukan penyembunyian informasi

kepada konsumen

3. The Right to Fair Agreement

Hak ini menjamin dalam hal terdapat kesepakatan antara pihak konsumen dan

pelaku usaha, maka kesepakatan tersebut harus didasari oleh keadilan dan

kemampuan yang sama bagi pihak pelaku usaha dan konsumen

4. The Right to Know

8

? Inosentius Samsul, Materi Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm.19.

Hak ini memuat ketentuan bahwa konsumen mempunyai otoritas sepenuhnya

untuk mengetahui segala bentuk informasi yang diinginkan terhadap produk

barang atau jasa

5. The Right to Choose

Hak ini memberikan kepastian kepada pihak konsumen untuk dapat

memperoleh pilihan yang variatif terhadap produk barang atau jasa yang

ditawarkan oleh para pelaku usaha.

6. The Right to Privacy

Hak ini mengakomodir kepentingan konsumen untuk tetap mendapatkan

ruang pribadi dan tidak untuk diganggu dalam hal pelaku usaha melakukan

penawaran produk barang atau jasa yang ditawarkan.

7. The Right to Correct Abuse

Hak ini menjamin konsumen untuk dapat membenarkan pada saat terjadinya

penyelewengan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha

8. The Right to Security of Employment

Hak ini menjamin keamanan dari setiap konsumen untuk tetap mendapatkan

pekerjaan atau jabatan pada saat mempergunakan barang atau jasa tertentu

9. The Right to be Heard

Hak ini menjamin konsumen untuk memberikan masukan dan tanggapan

kepada pelaku usaha atau produsen dan hal tersebut harus didengarkan oleh

produsen

10. The Right to Peace of Mind

Hak ini menjamin konsumen untuk mendapatkan ketenangan dalam menjalani

kehidupan sehari – hari yang terkadang terganggu oleh tingkah laku pelaku

usaha dalam melakukan penawaran produk.

Kesepuluh hak dasar di atas kemudian menjadi suatu landasan dalam

pelaksanaan pola hubungan antara konsumen dan produsen. Mantan Presiden

Amerika Serikat John F Kennedy dalam salah satu pidato nya juga memberikan

sumbangsih dalam perkembangan hak konsumen. Kennedy menekankan pada

empat hak yang disebutkan secara spesifik yaitu The Right to Safety, The Right to

be Informed, The Right to Choose, dan The Right to be Heard.9 Sedangkan dalam

konstruksi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengakomodir hak

konsumen dengan menetapkan sembilan hak konsumen yang meliputi10 :

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa;

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan

yang dijanjikan;

9

? Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen : Kemungkingan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak , (Jakarta : UI Press, 2004), hlm.6.

10 Indonesia, Undang Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999, Pasal 4.

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa;

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan;

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian

atau tidak sebagaimana mestinya;

9) Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Salah satu hak yang mempunyai banyak dimensi dalam penerapannya

adalah hak atas informasi yang dimiliki oleh konsumen. Pada perkembangannya,

hak atas informasi tersebut menjadi suatu landasan dalam penentuan jaminan atas

kualitas suatu produk tertentu.11 Hal ini menjadi penting untuk menghindari

adanya prilaku dari produsen atau pelaku usaha untuk memperdagangkan barang

yang tidak aman dan telah menjadi kebiasaan buruk produsen.12 Informasi yang

disediakan lazimnya berupa pencantuman harga, ingredient dan hal – hal lain

yang mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk. Instrumen yang

dipergunakan untuk menyajikan informasi kepada konsumen pun cukup beragam,

yang lazim digunakan oleh para pelaku usaha adalah berupa pencantuman label

atas produk yang diperdagangkan.

Label di Indonesia secara garis besar dibedakan menjadi label umum dan

label halal, label umum lazimnya berisi mengenai nama produk, daftar bahan

yang digunaka, nama dan alamat pihak yang memproduksi, keterangan tentang

halal dan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.13 Sedangkan label halal merupakan

suatu bentuk label yang menggambarkan suatu kehalalan produk yang didasari

oleh syariat islam. Perkembangan terakhir menunjukan terdapat label khusus yang

digunakan untuk menggambarkan produk yang berorientasi lingkungan.

Salah satu konsep yang berkembang dalam rangka memberikan suatu

label mengenai produk yang berorientasi ramah lingkungan adalah dimulai

dengan adanya penerapan konsep – konsep ekolabel di beberapa negara. Ekolabel

11

? Teori ini kemudian dikenal dengan Signal Warranty Theory, lihat Inosentius Samsul, , (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm.23.

12

? Ibid., hlm.23.13

? Indonesia, Undang Undang Tentang Pangan, UU No.7 Tahun 1996, Pasal 30.

merupakan salah satu jenis label yang diberikan oleh suatu badan yang

mempunyai otoritas dalam memberikan label. Label jenis ini digunakan untuk

menggambarkan adanya persayaratan bagi suatu produk yang ramah terhadap

lingkungan.14 Ekolabel merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran

konsumen untuk mempertimbangkan faktor lingkungan dalam melakukan suatu

kegiatan jual – beli. Tujuan secara umum yang hendak dicapai oleh ekolabel pada

dasarnya menitikberatkan pada adanya upaya untuk mengembalikan kembali pola

green consumers dengan memanfaatkan instrumen pasar dalam rangka perbaikan

bagi lingkungan hidup.15

Ekolabel merupakan salah satu sarana penyampaian informasi yang

akurat, ‘verifiable’ dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai aspek

lingkungan dari suatu produk (barang atau jasa), komponen atau kemasannya.

Pemberian informasi tersebut pada umumnya bertujuan untuk mendorong

permintaan dan penawaran produk ramah lingkungan di pasar yang juga

mendorong perbaikan lingkungan secara berkelanjutan.16 Ekolabel dapat berupa

simbol, label atau pernyataan yang diterakan pada produk atau kemasan produk,

atau pada informasi produk, buletin teknis, iklan, publikasi, pemasaran, media

internet. Selain itu, informasi yang disampaikan dapat pula lebih lengkap dan 14

? 17 INT'L ENVTL. REP. (BNA) No. 8, at 371 (Apr. 20, 1994). 15

? Roger D. Wynne, The Emperor's New Eco-Logos?: A Critical Review of the Scientific Certification Systems Environmental Report Card and the Green Seal Certification Mark Programs , 14 VA. ENVTL. L.J. 51, 140 (1994)

16

? Ibid.

mengandung informasi kuantitatif untuk aspek lingkungan tertentu yang terkait

dengan produk tersebut. Ekolabel dapat dibuat oleh produsen, importir,

distributor, pengusaha ‘retail’ atau pihak manapun yang mungkin memperoleh

manfaat dari hal tersebut.17

Ekolabel dapat dimanfaatkan untuk mendorong konsumen agar memilih

produk-produk yang memberikan dampak lingkungan yang lebih kecil

dibandingkan produk lain yang sejenis. Penerapan ekolabel oleh para pelaku

usaha dapat mendorong inovasi industri yang berwawasan lingkungan. Selain itu,

ekolabel dapat memberikan citra yang positif bagi ‘brand’ produk maupun

perusahaan yang memproduksi dan/atau mengedarkannya di pasar, yang sekaligus

menjadi investasi bagi peningkatan daya saing di pasar. Bagi konsumen, manfaat

dari penerapan ekolabel adalah konsumen dapat memperoleh informasi mengenai

dampak lingkungan dari produk yang akan dibeli/digunakannya. Karena

kepentingan tersebut, konsumen juga memiliki kesempatan untuk berperan serta

dalam penerapan ekolabel dengan memberikan masukan dalam pemilihan

kategori produk dan kriteria ekolabel.18

Penyediaan ekolabel bagi konsumen juga akan meningkatkan kepedulian

dan kesadaran konsumen bahwa pengambilan keputusan dalam pemilihan produk

17

? Ibid.18

? E.U. Ecolabel Criteria for Tissue Products, Soil Improvers Published, 4 ENVTL. WATCH W. EUR., No. 3, 1995 WL 7909623 (Feb. 3, 1995).

tidak perlu hanya ditentukan oleh harga dan mutu saja, namun juga oleh faktor

pertimbangan lingkungan. Ukuran keberhasilan ekolabel dapat dilihat dari adanya

perbaikan kualitas lingkungan yang dapat dikaitkan langsung dengan produksi

maupun produk yang telah mendapat ekolabel. Selain itu, tingkat peran serta dari

kalangan pelaku usaha dalam menerapkan ekolabel juga menjadi indikator

penting keberhasilan ekolabel. Produk yang diberi ekolabel selayaknya adalah

produk yang dalam daur hidupnya mulai dari pengadaan bahan baku, proses

produksi, pendistribusian, penggunaan, dan pembuangan setelah penggunaan,

memberi dampak lingkungan relatif lebih kecil dibandingkan produk lain yang

sejenis. Ekolabel akan memberikan informasi kepada konsumen mengenai

dampak lingkungan yang ada dalam suatu produk tertentu yang membedakannya

dengan produk lain yang sejenis.

Dalam prakteknya, secara garis besar ekolabel terdiri dari tiga tipe

berikut19:

Tipe 1: voluntary, multiple criteria based practitioner programs

Tipe 2: self declaration environmental claims

Tipe 3: quantified product information label

Ekolabel tipe 1, jenis ekolabel yang banyak digunakan di dunia sampai

saat ini adalah ekolabel tipe 1 yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang

independen. Kriteria pemberian ekolabel pada umumnya bersifat multi-kriteria,

19

? David S. Cohen, The Regulation of Green Advertising: The State, the Market and the Environmental Good, 25 U. Brit. Colum. L. Rev. 225, 235-41

berdasarkan pertimbangan pada dampak lingkungan yang terjadi sepanjang daur

hidup produk. Setelah melalui proses evaluasi oleh badan pelaksana ekolabel tipe

1, maka pemohon diberi lisensi untuk mencantumkan logo ekolabel tertentu pada

produk atau kemasan produknya. Keikutsertaan para pelaku usaha dalam

penerapan ekolabel tipe 1 bersifat sukarela. Secara umum, ekolabel tipe 1 terdiri

dari beberapa tahap sebagai berikut:

Pemilihan kategori produk dan jasa

Pengembangan dan penetapan kriteria ekolabel

Penyiapan mekanisme dan sarana sertifikasi, termasuk pengujian,

verifikasi dan evaluasi serta pemberian lisensi penggunaan logo ekolabel

Sedangkan ekolabel tipe 2 merupakan pernyataan atau klaim lingkungan

yang dibuat sendiri oleh produsen/pelaku usaha yang bersangkutan. Ekolabel tipe

2 dapat berupa simbol, label atau pernyataan yang dicantumkan pada produk atau

kemasan produk, atau pada informasi produk, buletin teknis, iklan, publikasi,

pemasaran, media internet, dan lain – lain. Contoh pernyataan atau klaim tersebut

adalah ‘recyclable’, ‘recycled material’, ‘biodegradable’, ‘CFC-free’. Keabsahan

ekolabel tipe 2 sangat dipengaruhi oleh Metodologi evaluasi yang jelas,

transparan, ilmiah, dan terdokumentasi serta Verifikasi yang memadai

Ekolabel tipe 3 berbasis pada multi-kriteria seperti pada ekolabel tipe 1,

namun informasi rinci mengenai nilai pencapaian pada masing-masing item

kriteria disajikan secara kuantitatif dalam label. Evaluasi pencapaian pada

masing-masing item kriteria tersebut didasarkan pada suatu studi kajian daur

hidup produk. Dengan penyajian informasi tersebut, konsumen diharapkan dapat

membandingkan kinerja lingkungan oleh berbagai produk berdasarkan informasi

pada label dan selanjutnya memilih produk berdasarkan item kriteria yang

dirasakan penting oleh masing-masing konsumen.

Program ekolabel pertama kali diperkenalkan di dunia pada saat label Blue

Angel di Jerman yang dimulai tahun 1977 yang merupakan program ekolabel

pertama di perkenalkan kepada dunia usaha di dunia. Keberhasilan Blue Angel

kemudian mengilhami pengembangan dan penerapan program sejenis (tipe 1) di

berbagai negara. Pada saat ini terdapat sekurang-kurangnya 27 program ekolabel

tipe 1 di berbagai negara.20 Beberapa program diprakarsai dan dikembangkan oleh

pihak pemerintah sementara sebagian yang lain oleh kelompok LSM. Pada tahun

1995 Global Ecolabelling Network dibentuk untuk menjadi sarana komunikasi

dan kerjasama antar lembaga penyelenggara program ekolabel tipe 1 di seluruh

dunia. Kategori produk dan kriteria ekolabel yang telah disusun dalam berbagai

program ekolabel tersebut relatif bervariasi, tergantung kepada isu penting dan

kondisi masing-masing negara. Sebagai contoh, Denmark telah menyusun kriteria

ekolabel untk kertas dan tekstil, Perancis menyusun kriteria ekolabel untuk cat,

vernis, baterai, dan shampoo. Sementara itu, Inggris telah menyusun kriteria

ekolabel untuk mesin cuci, ‘hair spray’, ‘deodorant’. Di sisi lain, terdapat pula

prakarsa dari berbagai produsen untuk menyampaikan informasi atau membuat

20

? Ibid.

pernyataan lingkungan mengenai aspek lingkungan pada produknya, yang tidak

ada kriteria ekolabel untuk tipe 1-nya. Prakarsa ini terkait dengan berkembangnya

pendekatan ‘green marketing’ dan juga ‘product stewardship’. Prakarsa inilah

yang kemudian berkembang menjadi ekolabel tipe 2 (self declaration). Pada saat

ini, berbagai bentuk ekolabel tipe 2 telah mulai umum digunakan oleh produsen di

berbagai negara.21

Dalam perkembangan terakhir, informasi yang disajikan oleh produsen

dapat berkembang lebih jauh sehingga bersifat komprehensif dan dilengkapi

dengan informasi yang bersifat kuantitatif, yang menggambarkan aspek

lingkungan penting dari produk yang bersangkutan. Penyajian informasi ini

berdasarkan pada kajian daur hidup dan memerlukan kajian yang menyeluruh dari

para ahli untuk mendukung keabsahan dan kredibilitas informasi yang disajikan

tersebut. Ekolabel jenis ini kemudian disebut sebagai ekolabel tipe 3. Ekolabel

tipe 3 ini baru dikembangkan dan dilaksanakan di beberapa negara maju,

termasuk Korea dan Jepang.22

Ekolabel terus berkembang menjadi salah satu pardigma baru di dunia

internasional, sehingga hal ini seakan menjadi titik temu antara kepentingan

ekonomi dan ekologi yang selama ini selalu berbenturan dalam setiap sisi

kehidupan. Tercatat hingga akhir tahun 2006 sudah 25 negara menerapkan

prinsip ekolabel sebagai pertimbangan konsumen.

21

? Ibid22

? Ibid

DAFTAR NEGARA YANG MEMILIKI PROGRAM EKOLABEL

No NEGARA PROGRAM EKOLABEL

SIMBOL

1 THAILAND Thailand’sGreenLabel

2 AUSTRALIA EnvironmentChoice

3 NEW ZEALAND NewZealand’sEnvironmental Choice

4 Croatia Croatia’sEnvironmental

Label

5 TAIWAN GreenMark

Program

6 KOREA EcomarkKorea

7 JEPANG Japan’sEcomark

8 INDIA India’sEcomark

9 HONGKONG GreenLabel

Scheme

10 ISRAEL GreenLabel

Pengembangan ekolabel di Indonesia sendiri mulai mendapat perhatian

lebih ketika kesadaran terhadap lingkungan mulai menyebar kepada aspek bisnis

dalam negeri. Bahkan dalam usaha ekspor yang dilakukan, tidak jarang

konsumen luar negeri menanyakan hal serupa. Dalam perkembangannya,

ekolabel di Indonesia mempunyai dua dimensi sebagai berikut23:

1. Sarana untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di

Indonesia

2. Sarana untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar

global.

Kegiatan pengembangan ekolabel telah mulai dikoordinasikan oleh Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) sejak tahun 1994, dengan

melibatkan instansi/institusi yang terkait, antara lain Depperindag, Dephut,

Depkes, Deptan, Bappenas, BPPT, BSN, KADIN, LEI, YLKI, dunia

usaha/industri, dll. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: seminar, lokakarya,

studi literatur dan studi banding, perumusan dan ujicoba rancangan kriteria

ekolabel untuk beberapa produk prioritas, serta rapat koordinasi dan tim kerja

dengan maksud utama untuk mengembangkan dan mempersiapkan penerapan

ekolabel di Indonesia. Pengembangan ekolabel tersebut terus beradaptasi dengan

perkembangan di dunia internasional dan nasional, dengan berfokus pada

kepentingan Indonesia.

23

? Jamie A. Grodsky, Certified Green: The Law and Future of Environmental Labeling, 10 Yale J. on Reg. 147, 153-92 (1993)

Sebagai kelanjutan upaya tersebut di atas, mulai tahun 2002 Kementrian

Lingkungan Hidup melanjutkan upaya Bapedal dalam penyusunan beberapa

kriteria ekolabel nasional untuk produk prioritas, antara lain : kertas tisu dan

kertas kemasan, tekstil dan produk tekstil, kulit, dan Pengembangan Ekolabel

Indonesia sepatu. Di sisi lain, Kementrian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan

wakil berbagai pihak juga telah menyiapkan adopsi standar ISO 14020 Prinsip

Umum Ekolabel menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk memfasilitasi

dan membina penerapan ekolabel tipe 2, KLH telah mulai menyusun panduan

ekolabel tipe 2 berbasis pada ISO 14021 dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen.

Khusus untuk menghadapi isu persyaratan perdagangan yang dikaitkan

dengan aspek lingkungan pada produk, Kementrian Lingkungan Hidup

berinisiatif untuk memfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama antara

berbagai pihak yang berkepentingan dalam menyediakan sarana yang kompeten

dan memadai di Indonesia bagi pengujian, evaluasi, dan/atau verifikasi yang

diperlukan untuk mendukung informasi/pernyataan/klaim yang diberikan oleh

pelaku usaha Indonesia kepada pihak rekanan di Luar Negeri yang

memerlukan/meminta informasi tersebut. Koordinasi dan kerjasama tersebut

sangat penting dalam melindungi kepentingan nasional Indonesia dalam rangka

meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing

produk Indonesia di pasar global.

C. Penutup

Perkembangan usaha perlindungan konsumen tidak menempatkan lagi

konsumen sebagai suatu obyek penderita yang terkadang harus memilih

produk – produk yang hanya memiliki keunggulan dari sisi kualitas dan harga

yang bersaing. Seiring dengan kesadaran untuk dapat turut andil dalam

menciptakan suatu keharmonisan antara alam dan manusia secara tidak

langsung menempatkan pemikiran – pemikiran untuk menciptakan pelestarian

lingkungan dengan mekanisme menyeleksi barang yang ramah lingkungan.

Namun dalam perkembangannya, ekolabel hanya dapat berjalan sukses di

negara – negara maju di belahan eropa. Sedangkan di Asia pada umumnya

dan Indonesia pada khususnya hal ini dirasakan belum mendapatkan prioritas

utama baik dari sudut produsen sebagai usaha penciptaan brand image

maupun dari sudut konsumen sebagai suatu bentuk andil dalam pelestarian

lingkungan hidup dan perwujudan hak atas informasi yang telah dijamin oleh

undang – undang. Jika boleh merujuk pada Friedman24, latar belakang hal

tersebut cenderung diakibatkan belum adanya pembangunan legal culture

yang berarti di masyarakat tentang ekolabel itu sendiri, sehingga belum

terciptanya suatu brand image terhadap produk – produk yang ramah

lingkungan dan kepentingan masyarakat yang ada di dalamnya.

24

? Lawrence M Friedman, Introduction to American Law., ( Jakarta: PT Tatanusa, 2001)., hlm.5.

Daftar Pustaka

A. Buku

Chase, Brian F. Tropical Forests and Trade Policy: The Legality of Unilateral Attempts to Promote Sustainable Development Under the GATT, 17 HASTINGS INT'L & COMP. L. REV.1994.

Cohen,David S. The Regulation of Green Advertising: The State, the Market and the Environmental Good, 25 U. Brit. Colum. L. Rev. 225.

E.U. Ecolabel Criteria for Tissue Products, Soil Improvers Published, 4 E\NVTL. WATCH W. EUR., No. 3, 1995 WL 7909623. Feb. 3, 1995.

Friedman, Lawrence M. Introduction to American Law., Jakarta: PT Tatanusa, 2001.

Grodsky, Jamie A. Certified Green: The Law and Future of Environmental Labeling, 10 Yale J. on Reg. 147, 1993.

Harjdasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan, Cet.19., Yogyakarta: UGM Press, 2006.

Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Lingkungan Hidup. Jakarta : Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan, 2006.

Rothschild, Donald P. & David W. Carrol, Consumer Protection Reporting Service, Maryland: National Law Publishing Corporation, 1986.

Samsul, Inosentius. Perlindungan Konsumen : Kemungkingan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak , Jakarta : UI Press, 2004.

________________. Materi Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Widmer, Petra. Informasi terhadap Konsumen atas Produk Ramah Lingkungan, Yogyakarta : Kanisius, 2007.

Wynne,Roger D. The Emperor's New Eco-Logos?: A Critical Review of the Scientific Certification Systems Environmental Report Card and the Green Seal Certification Mark Programs , 14 VA. ENVTL. L.J. 1994.

B. Peraturan Perundang – undangan

Indonesia, Undang Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999.

Indonesia, Undang Undang Tentang Pangan, UU No.7 Tahun 1996.

Indonesia, Undang Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997