Totaliterisme

Government control of all activities within a country, openly political or otherwise, as in fascist or communist dictatorships. Examples of totalitarian regimes are Italy under Benito Mussolini 1922-

45; Germany under Adolf Hitler 1933-

45; t he USSR under Joseph Stalin from

the 1930s until his death in 1953; and more recently Romania under

Nicolae Ceauşescu 1974-89.

Masyarakat InternasionalMerupakan suatu kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam masyarakat yang jalin menjalin dengan erat.

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara; Negara dengan negaraNegara dengan negara Negara dengan subjek hukum lain bukan negara Negara dengan subjek hukum lain bukan negara

atau subjek hukum bukan negara satu sama lain atau subjek hukum bukan negara satu sama lain

Human Rights Law

UN Charter as foundation 1948 Universal Declaration of Human Rights 1966 International Covenant on Civil and Political

Rights (ICCPR) 1976 International Covenant on Economic, Social

and Cultural Rights (ICESCR) Particular treaties: genocide, slavery, racial

discrimination, discrimination against women, torture, rights of child

International, regional and national human rights bodies

UN Charter as foundation

PBB akan mendorong, mengembangkan dan mendukung penghormatan secara universal dan efektif hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan pokok bagi semua tanpa membedakan suku, kelamin, bahasa dan agama

Pasal 1 ayat 3, Psl 13 ayat 1b, Psl 55c, Psl 62 ayat 2, Psl 68 dan Psl 76 c

Sumir dan memerlukan penjabaran lebih lanjut

Secara yuridis Formal dia sudah kelihatan dimensi hukum dari HAM

Psl 55c, PBB akan memajukan … (c) penghargaan dan penghormatan

atas hak-hak manusia serta kebebasan-kebebasan dasar bagi segala bangsa tanpa membedakan suku bangsa, kelamin, bahasa dan agama.

Psl 62 ayat 2, Dewan (ECOSOC) dapat memberikan anjuran-anjuran untuk

tujuan mempertinggi penghormatan dan penghargaan atas hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar semua orang.

Psl 68 Dewan ECOSOC akan membentuk panitia-panitia dilapangan

ekonomi dan sosial dan untuk memajukan hak-hak manusia, dan panitia-panitia demikian lainnya jika diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Psl 76 c Menganjurkan penghormatan atas HAM dan kebebasan-

kebebsan dasar bagi semua umat manusia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, jenis, bahasa atau agama, dan menganjurkan pengakuan atas kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia

UN Declaration of Human Rights

1948 Universal Declaration of Human Rights

DUHAm – GA – 10 Desember 1948 Tonggak sejarah pengembangan HAM 30 Pasal Soft Law Customary international

Law Imperatif Perbuatan yang melanggar kebebasan

seseorang semaunya dan menundukkannya secara fisik dalam keadaan yang memprihatinkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip piagam PBB dan hak-hak mendasar yang tercantum dalam Deklarasi Universal

4 Tonggak Utama Deklarasi menurutRené Cassin (Pencetus Deklarasi)

Hak-hak pribadi (hak persamaan, kebebasan, keamanan dst; 3-11)Hak-hak yang dimiliki individu dlm hubungannya dengan kelompok-kelompok sosial dimana ia ikut serta (Hak kerahasiaan kehidupan keluarga dan hak utk kawin; kebebasan bergerak di dalam atau diluar negara nasional; memiliki kewarganegaraan; mencari suaka; melaksanakan agama dst; 12-17)Kebebasan-kebebasan sipil dan hak-hak politik yang dilaksanakan untuk memberikan saham bagi pembentukan instansi-instansi pemerintahan atau ikut serta dalam proses pembuatan keputusan (kebebsan berkesadaran; berfikir dan menyatakan pendapat; berserikat dan berkumpul dst; 18-21).Hak Eksos (yaitu hak yang beroperasi dalam bidang hubungan-hubungan perburuhan dan produksi, dan dlm bidang pendidikan dst; 22-27)

Declaration of the Basic Duties of Asia people and Government Pembangunan Berdikari (self

development) Perdamaian Partisipasi rakyat Hak-hak budaya Hak keadilan sosial

Pasal 1 menegaskan bahwa All human beings are born free and equal in

dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2 Everyone is entitled to all the rights and freedoms

set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Psl 3 – 21 Hak untuk hidup Kebebasan dan keamanan pribadi Bebas dari perbudakan dan penghambaan Bebas dari penyiksaan Hak memperoleh pengakuan hukum dimana saja

sebagai pribadi Hak untuk pengampunan hukum yang efektif Bebas dari penangkapan, penahanan atau

pembuangan yang sewenang-wenang Hak untuk peradilan yang adil dan dengar

pendapat yang dilakukan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak

Hak atas praduga tak bersalah Bebas atas campurtangan sewenang-wenang

thd kekuasaan pribadi, keluarga, maupun surat-surat

Bebas dari serangan kehormatan dan nama baik

Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu

Bebas bergerak, hak atas suaka, hak atas suatu kebangsaan, menikah dan berkeluarga, mempunyai hak milik

Hak berpikir, berkesadaran dan beragama, dan menyatakan pendapat

Berserikat, Hak untuk ambil bagian di pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Pasal 22 – 27 ( hak-hak ekonomi sosial dan kebudayaan)• Hak atas jaminan sosial; hak untuk bekerja; Hak untuk

membentuk dan bergabung pada serikat-serikat buruh; hak atas istirahat dan waktu senggang, hak atas standar hidup yang pantas dibidang kesehatan dan kesejahteraan; hak atas pendidikan; hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan masyarakat.

Hak Negatif = Hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatasi atau pasif

Makanya hak-hak negatif itu dirumuskan dalam bahasa "freedom from" (kebebasan dari), sedangkan hak-hak dalam kategori positif dirumuskan dalam bahasa "rights to" (hak atas).

Non derogable rights = Hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak walaupun dalam keadaan darurat sekalipun.

Derogable rights = Hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara peserta

ICCPRHak Negatif

Non derogable Derogable

Right to life

Free from torture

Free from slavery

Bebas dr penahanan karena gagal memenuhi perjanjian

Bebas dari pemidanaan yg berlaku surut

Hak sbg subjek hukum

Kebebasan berpikir, keyakinan dan agama

Kebebasan Berkumpul scr damai

Kebebasan berserikat, membentuk menjadi anggota serikat buruh

Kebebasan menyampaikanpendapat atau berekspressi.

Non derogable rightsNegara peserta yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan gross violation of human rights.

Derogable rights Negara pihak boleh melakukan penyimpangan

dalam memenuhi hak tersbut asalkan sebanding dengan ancaman yg dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi;

1. Menjaga keamanan nasional atau tibum atau kesehatan atau moralitas umum;

2. Menghormati hak atau kebebasan orang lain

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights(December 19, 1966; entered into force January 3, 1976)

Article 2 1. Each State Party to the present Covenant

undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights(December 19, 1966; entered into force January 3, 1976)

CESCRCESCR ICCPRICCPR11 Pencapaian bertahapPencapaian bertahap Dicapai dengan segeraDicapai dengan segera

22 Negara bersifat aktifNegara bersifat aktif Negara bersifat pasifNegara bersifat pasif

33 Tidak dapat diajukan Tidak dapat diajukan kepengadilankepengadilan

Dapat diajukan ke Dapat diajukan ke pengadilanpengadilan

44 Bergantung pada Bergantung pada sumberdayasumberdaya

Tidak bergantung pada Tidak bergantung pada sumber dayasumber daya

55 IdeologisIdeologis Non-ideologisNon-ideologis

Negara bersifat aktif Untuk merealisasi hak-hak yang diakui

diperlukan keterlibatan negara Tidak dapat diajukan ke pengadilan Kehilangan pekerjaan tidak bisa nuntut

negara tapi negara yg melakukan torture bisa dituntut

Ideologis Hak eksosbud hanya dapat diterapkan

pada suatu sistem ekonomi tertentu sedangkan hak sipol dapat diterapkan utk semua sistim ekonomi atau pemerintahan

Generasi I Hak liberal untuk tidak dicampuri dan hak

partisipasi demokratik yg terkandung dlm konsep HAM klasik

Vertikal – hubungan antara negara dg individu

Tdk menerima kewajiban positif negara melindungi dan memenuhi HAM

Pengertian hukum hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Karena: dampak dan situasi perang dunia II. Totaliterisme Keinginan negara-negara yang beru merdeka

untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru

Generasi II Perlindungan bagi hak ekosob Muncul dari tuntutan agar negara menyediakan

pemenuhan thd kebutuhan dasar setiap orang. Hak-hak positif Hak atas pekerjaan dan upah yg layak – jaminan

sosial – pendidikan – kesehatan – pangan – peprumahan atas tanah – lingkungan yg sehat –perlindungan atas karya ilmiah – kesusasteraan dan kesenian

Pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya

ICCPR ICESCR

Generasi III. Muncul dari tuntutan atas hak solidaritas atau

hak bersama … dari dunia ketiga atas tatanan dunia yang adil.

Hak atas pembangunan – perdamaian – sumber daya alam –lingkungan hidup yang baik – warisan budaya sendiri – Adanya kesatuan antara hak ekosob, politik, dan

hukum dalam satu wadah yg disebut dg hak-hak melaksanakan pembangunan (the rights of development)

Ada ketdak seimbangan antara hak ekonomi (pemb. Ekonomi menjadi prioritas dg yg lainnya.

Keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai.

Generasi Keempat

Dipelopori oleh negara-negara dikawasan Asia (1983)

Melahirkan Declaration of the Basic Duties of Asia people and Government

Berpihak kepada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan

Telah berbicara soal Kewajiban asasi