PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERMENT

YANG BERSIH DARI KORUPSI

MAKALAH

Diajukan guna memenuhi tugas Mata Kuliah Umum Bahasa Indonesia

Disusun oleh:

Nurul Hidayah

8111413032

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2014

19

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance untuk Mewujudkan Good Goverment yang Bersih dari Korupsi dengan lancar.

Penulis menyusun makalah ini untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Umum Bahasa Indonesia.

Penulis menyadari dalam makalah yang berjudul Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance untuk Mewujudkan Good Goverment yang Bersih dari Korupsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis kami harapkan dari semua pihak. Penulis berharap makalah ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, November 2014

penulis

(Nurul Hidayah)

i

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good governance atau sering disebut dengan tata pemerintahan yang baik merupakan konsep yang sudah meluas di beberapa negara sejak tahun 1980, sedangkan di Indonesia konsep good governance mulai dikenal secara lebih dalam sejak tahun 1990. Sejak terjadinya krisis monoter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan good governance, akuntabiltas dan partisipasi yang lebih luas.

Konsep good governance mengandung dua arti penting, yang pertama mengandung arti adanya nilai-nilai nilai yang menjujung tinggi keinginan/kehendak rakyat, sebagai upaya demokratisasi serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Arti yang Kedua adanya aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu cara hubungan antara pemerintah desa, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan, di mana hubungan tersebut adalah sebuah hubungan yang seimbang dan proporsional antara empat kelembagaan desa tersebut. Dari hubungan tersebut bisa dikatakan terciptanya good govenance akan menghasilkan good goverment, sebaliknya jika hanya menciptakan good goverment maka good governance tidak akan tumbuh.

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme menyebutkan adanya asas-asas umum penyelenggaraan negara dalam praktek prinsip-prinsip good governance untuk membentuk pemerintahan yang akuntabel, transparan, terbuka, dan memberi peluang besar bagi terwujudnya partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek penyelenggara pemerintahan.

Sektor publik sebagai salah satu unsur good governance terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi lembaga penyelenggaraan kekuasaaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan menjadi domain yang terpenting dalam upaya mewujudkan good governance. Peran birokrasi atau administrasi publik adalah membantu pemerintahan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Penerapan good governance di sektor publik akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terselenggaranya good governance pada sektor swasta atau dunia usaha.

Hal ini menunjukan bahwa peran pemerintah melalui kebijakan publik sangat penting untuk memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar dengan benar dan mencegah timbulnya monopoli komersial dan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja unsur-unsur dalam good governane guna mewujudkan pemerintah yang bersih dari korupsi ?

2. Bagaimana prinsip-prinsip dari good governance sebagai upaya pemberantasan korupsi guna mewujudkan good goverment?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam good governance guna mewujudkan pemerintah yang bersih dari korupsi.

2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip good governance sebagi upaya pemberantasan korupsi guna mewujudkan good goverment.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Good Governance dan Good Goverment

1. Pengertian Good Governance dan Good Goverment

Pemerintah atau goverment dalam bahasa Inggris diartikan sebagai the authoritative direction and administrasion of the affairs of men or women in nation, state, city, etc. Dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Istilah kepemeintahan atau dalam bahasa Inggris governance, yaitu the act, fact, manner of governing berarti tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, governance adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman dalam Arsyad (2013:279) bahwa governane lebih merupakan ...serangkain proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Governace secara umum dapat diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. Governace dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi governance sebagai the way state power is used in mamaging economic and social resource for development of society. United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai the exercise of political,economic, and administrative authority to manage a nations affair at all levels.

Tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada dasawarsa yang lalu, konsep good governance ini lebih dekat dipergunakan dalam reformasi publik (Thoha 2010:61).

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi good governance

Istilah good governance menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur ekonomi, institusi, sumber-sumber sosial, dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya (Thoha 2010:63). Dengan demikian, jelas sekali bahwa kemampuan suatu negara mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata kepemerintahannya di mana pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi komersial dan civil society.

Governance mencakup tiga domain, state (negara/pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society atau masyarakat (Arsyad 2013:280).

World bank mendefinisikan good governance dalam hal ini state (negara/pemerintahan) sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan efesien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik, maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Ketiga komponen itu, mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Kesamaan derajat ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata kepemerintahan yang baik. Jika kesamaan derajat itu tidak sebanding, atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata kepemerintahan yang baik tersebut. Proses keseimbangan inilah yang dijaga oleh praktik administrasi publik agar tidak berhenti sampai ke sketsa (Thoha 2010:64).

Komponen rakyat (civil society) harus memperoleh peran yang utama. Hal ini didorong oleh suatu kenyataan bahwa dalam sistem yang demokratis itu kekuasaan tidak lagi hanya berada di penguasa, melainkan berada di tangan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, peran rakyat oleh administrasi publik difasilitasi berada pada posisi yang menentukan dalam konstelasi keseimbangan tersebut. Paling tidak, hubungan kesejajaran itu bisa diwujudkan dari ketiga komponen tersebut.

Konstelasi keseimbangan dari tiga komponen yang tidak imbang tersebut akan membawa pengaruh yang besar terhadap terciptanya tata kepemerintahan yang baik. Bagi ilmu administrasi publik tidak ada lain fungsinya, kecuali menjamin agar suatu sistem dan tata cara dalam mekanisme kepemerintahan berada dalam posisi seimbang, selaras, kohesif, dan kongruen di mana peran rakyat amat menentukan.

BAB III

METODE PENULISAN

A. Pendekatan Penulisan

Pendeketan penulisan dalam makalah ini adalah pendekatan deskriptif. Dengan pendekatan tersebut, makalah ini berupaya menggambarkan fenomena, data, dan informasi yang relevan dengan tema dan fokus studi ini.

B. Metode Pengumpulan dan Analisis Data-Data

Metode pengumpulan data ini adalah studi pustaka (library reseacrh). Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan fokus kajian makalah ini baik itu berupa buku, artikel, surat kabar, artikel dari sumber internet, atau media lain yang mendukung.

Setelah data dikumpulkan selanjutnya, menganalisis data dengan cara induksi yaitu menarik kesimpulan dari khusus ke umum dan dengan cara deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Dengan cara tersebut studi ini melakukan klarifikasi data-data yang terkumpul dan perbandingan (komparasi) antara berbagai informasi yang telah diperoleh. Dengan cara ini pula diharapkan studi ini dapat menarik kesimpulan yang kokoh dari pokok bahasan yang dikaji.

C. Tahap Penyusunan Makalah

Makalah ini disusun melalui beberapa tahap-tahapan sebagai berikut:

1. Merumuskan masalah yang akan dikaji dan menetapkan tujuan penulisan, hal ini dilakukan dengan cara menjajaki berbagai kemungkinan masalah yang relevan bagi bidang kajian. Pada tahap ini dihasilkan rumusan dan tujuan penulisan sebagaimana disebutkan di BAB I.

2. Mengumpulkan bahan-bahan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mendukung kajian terhadap masalah yang telah ditetapkan, hal ini dilakukan dengan menggali sejumlah informasi dari berbagai media.

3. Menganalisis data-data dan informasi yang terkumpul, hal ini dilakukan dengan serangkaian deduksi-induksi berdasarkan data-data yang ada sekaligus komparasi antara data yang ada.

4. Menarik kesimpulan terhadap masalah-masalah yang dikaji.

5. Menulis karya ilmiah.

Akan tetapi, pada praktisnya kelima tahapan di atas berjalan sama dan seiringan, artinya bahwa proses penulisan karya ilmiah melibatkan lima tahap di atas meskipun pada saat-saat tertentu satu di antara kelima tahap di atas lebih ditekankan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Good Governance

Tata kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunana masyarakat secara berkelanjutan. Pada akhir dasa warsa yang lalu, konsep good governance ini lebih dekat dipergunakan dalam reformasi sektor publik. Di dalam disiplin atau profesi manajemen publik, konsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigma baru ilmu administrasi publik. Paradigma baru ini menekankan pada peranan menejer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol akuntabilitas publik, dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari korupsi.

United Nations Development Program (UNDP) merumuskan istilah governance sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur, dan mengelola masalah-masalah sosialnya (UNDP 1997). Istilah governance menunjukan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosialisasi dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian jelas sekali, bahwa kemampuan suatu negara mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata kepemerintahannya di mana pemerintah melakukan interaksi dengan oraganisasi-organisasi komersial dan civil society.

Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen, yakni pemerintah (goverment), rakyat (citizen) atau civil society, dan usahawan atau bussines, yang berada pada sektor swasta (Taschereau dan Campos 1997; UNDP 1997). Ketiga komponen itu, mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Kesamaan derajat ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata kepemerintahan yang baik. Jika kesamaan derajat itu tidak sebanding, atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata kepemerintahan yang baik tersebut. Proses keseimbangan inilah yang dijaga oleh praktik administrasi publik agar tidak berhenti sampai ke sketsa.

Di dalam tatanan kepemerintahan yang demokratis seperti yang disinggung di depan, komponen rakyat (civil society) harus memperoleh peran yang utama. Hal ini didorong oleh suatu kenyataan bahwa dalam sistem yang demokratis itu kekuasaan tidak lagi hanya berada di penguasa, melainkan berada di tangan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, peran rakyat oleh administrasi publik difasilitasi berada pada posisi yang menentukan dalam konstelasi keseimbangan tersebut. Paling tidak, hubungan kesejajaran itu bisa diwujudkan dari ketiga komponen tersebut.

Pemerintah atau negara

Sektor swasta

Rakyat

Gambar.1. Tiga komponen good governance (Thoha 2010:64)

Demikian juga peran sektor swasta atau bussines, sangat mendukung terciptanya proses keseimbangan kekuasaan yang berlangsung dalam tata kepemerintahan yang baik. Dalam suatu sistem administrasi publik yang kurang memperhatikan proses keseimbangan ini, suatu ketika peran sektor swasta ini bisa berada di atas. Hal ini bisa terjadi jika pembuat kebijakan publik dalam sistem administrasi publik terkolusi dan tergoda untuk memberikan akses yang longgar kepada konglomerat atau para usahawan swasta. Keadaan seperti ini akan memberikan warna yang jelas terhadap corak dari sistem dan tata kepemerintahan yang kolusif dan nepotis. Hal lain juga bisa terjadi, jika kekuasaan negara melebihi dari tataran keseimbangan antara tiga komponen tersebut. Kekuasaan negara berada pada posisi di atas dua komponen tersebut. Apabila kemungkinan ini terjadi, maka sistem administrasi publik umumnya disebut sebagai sistem yang sentralistik dan otokrasi.

Konstelasi keseimbangan dari tiga komponen yang tidak imbang tersebut akan membawa pengaruh yang besar terhadap terciptanya tata kepemerintahan yang baik. Bagi ilmu administrasi publik tidak ada lain fungsinya, kecuali menjamin agar suatu sistem dan tata cara dalam mekanisme kepemerintahan berada dalam posisi seimbang, selaras, kohesif dan kongruen di mana peran rakyat amat menentukan. Fungsi menseimbangkan ini tidak mudah karena seringkali tergoda oleh penyimpangan-penyimpangan yang dailakukan oleh pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan biasanya bekerja dalam wilayah politik, sedangkan administrasi publik berada di wilayah birokasi publik. Tarik menarik antara kedua wiayah ini telah lama menjadi bahan perselisihan yang tidak ada henti-hentinya sampai sekarang ini.

pemerintah

Sektor swasta

rakyat

Gambar. 2. Keseimbangan tiga komponen (Thoha 2010:65)

Timbulnya korupsi sebagai salah satu penyakit yang menghalangi terciptanya tatanan pemerintah yang baik, karena pada hakikatnya keseimbangan peran dari ketiga komponen tersebut berat sebelah. Peran pemerintah yang sentral memberikan konstribusi yang besar terhadap komponen sektor swasta (bussines) tanpa diimbangkan peran rakyat untuk bisa mengontrolnya. Komponen rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini memberikan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah. Dengan demikian kekuasan pemerintah yang berasal dari rakyat tersebut, agar bisa dijalankan dengan baik harus diimbangi dengan pengawasan yang dilakukan rakyat. Jika terjadi proses keseimbangan seperti ini, maka segala macam penyimpangan termasuk korupsi bisa dideteksi seawal mungkin sehingga tidak berlarut-larut.

Selain dari itu, terciptanya keseimbangan dari tiga komponen tersebut sangat tergantung pada upaya untuk selalu berpegang pada ditegakannya hukum secara konsekuen. Landasan hukum perlu dipegang secara teguh dan adil. Mesin administrasi pemerintah dijalankan di atas aturan hukum. Tanpa aturan atau hukum administrasi pemerintah tidak mampu menunjukkan kinerja yang efektif dan bersih. Jika dministrasi publik kita berjalan di luar tatanan formal, maka administrasi pemerintah tidak algi bisa menjamin terselenggaranya kinerja yang bersih. Dengan hukum dan peraturan administrasi pemerintah melakukan impersonalitas terhadap macam-macam kepentingan orang-orang yang diatur dan dilayani.

Selain dari tiga komponen pemerintah, swasta, dan rakyat satu komponen yang amat menentukan untuk melahirkan tata kepemerintahan yang baik ialah moral. Selama ini moral selalu dikesampingkan tidak menjadi perhatian yang seksama dalam birokrasi pemeintah hanya digunakan sebagai pelengkap permainan sumpah jabatan saja. Ketika birokrasi melakukan sumpah jabatan bagi pejabatnya, maka lalu disusun rangkaian kalimat sumpah jabatan yang memuat perintah yang bersumber dari moral. Akan tetapi setelah sumpah diucapkan dan pejabat birokrasi pemerintah mulai memangku jabatannya, sumpah tersebut mudah untuk dilupakan (Thoha 2010:72).

Kedudukan komponen moral dalam konstelasi hubungan antara tiga komponen tata keperintahan yang baik di atas adalah berada di tengah-tengah yang bisa menghubungkan ketiga komponen tersebut. Seperti yang diperlihatkan dalam gambar berikut ini:

pemerintah

moral

rakyat

Sektor swasta

Gambar. 3. Hubungan komponen moral dengan ketiga komponen

(Thoha 2010:73)

B. Prinsip-Prinsip Good Governance

prinsip-prinsip good governance sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif mencegah penyimpangan dan korupsi.

Penerapan konsep Good Governance harus tercermin tiga karakteristik. Pertama, praktek good governance harus memberi ruang kepada pihak di luar penyelenggara negara untuk berperan optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi antar berbagai pihak. Kedua, terkandung nilai-nilai dalam praktek good governance yang membuat penyelenggara negara maupun swasta dan dapat bekerja lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, praktek good governance adalah praktek bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik.

Salah satu triger (pemicu), yang mempercepat berbagai perubahan di era globalisasi adalah perkembangan yang semakin pesat di bidang teknologi informasi. Perubahan bermaksud mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk perubahan yang tidak dapat dihindarkan dalam berbagai tatanan pemerintahan dan pembangunan.

Kondisi pemerintah di berbagai negara di seluruh dunia baik di negara berkembang, maupun di negara maju, sejak awal abad ke-20, memuncak kondisi kritis, yang salah atunya ditandai dengan adanya kesenjangan antara tuntutan masyarakat di satu sisi yang senakin tinggi, sedangkan di sisi lain, kemampuan pemerintah untuk memenuhi tuntutan tersebut semakin terbatas. Pemerintah dewasa ini tengah berada pada batas kapasitasnya, di mana setiap penambahan beban baru penyelenggaraan pemerintahan, maka hal termaksud akan berarti mengurangi kemampuan dan kapasitas kinerja pemerintah pada bidang yang lainnya.

Dalam bidang ekonomi, yaitu lahirnya perekonomian pasar dalam kondisi global seperti saat ini, dunia tidak mengenal batas. Globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan di seluruh wilayah pemerintahan negara, menuntut reformasi sistem perekonomian dan pemerintahn, termasuk birokrasinya, sehingga memungkinkan interaksi perekonomian antar daerah dan antar bangsa berlangsung lebih efisien. Kunci keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing dan kunci dari daya saing adalah efisiensi proses pelayanan, seta mutu, ketepatan dan kepastian kebijakan publik.

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tata cara penyelenggaraaan pemerinth yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.

Dalam upaya menghadapi berbagai tantangan tersebut, salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan adalah komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai-nilai luhur peradaban bangsa dan prinsip-prinsip good governance dalam perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara.

Dengan demikian, diharapkan bahwa setiap organisasi, baik dilingkungan pemerintah, pelaku ekonomi, maupun masyarakat, dapat mampu menerapkan konsep-konsep pemikiran manajemen modern, sehingga dapat mendukung pelaksanaan good governance (kepemerintahan yang baik), yaitu pemerintah yang akuntabel, transparan, penuh dengan keterbukaan, tata hukum, dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip good governance dari berbagai sumber:

Tabel 1. Prinsip good governance menurut UNDP (united Nation Development Programme) Tahun 1997.

No

Prinsip

1

Participation (partisipasi)

2

Rule of Law (kepastian hukum)

3

Transparency (transparansi)

4

Responsiveness (tanggung jawab)

5

Consensus Orientation (berorientasi pada kesepakatan)

6

Equity (keadilan)

7

Efectiveness and efficiency (efektifitas dan efesiensi)

8

Accountability (akuntabilitas)

9

Strategic Vision (visi strategik)

Tabel 2. Konsep good governance menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

No

Azas

Penjelasan

1

Kepastian hukum

Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

2

Tertib penyelenggaraan Negara

Mengutamakan keteraturan, keserasian, Dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara.

3

Kepentingan umum

Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4

Keterbukaan

Membuka diri terhadap masyarakat untuk memeperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak deskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan

tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5

Proporsionalitas

Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negar.

6

Profesionalitas

Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7

Akuntabilitas

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus

No

Azas

Penjelasan

7

Akuntabilitas

dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tabel 3. Prinsip good governance menurut Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tntang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

No

Prinsip

1

Kepastian hukum

2

Keterbukaan

3

Akuntabilitas

4

Kepentingan umum

5

Proporsionalitas

Tabel 4. Azas good governance menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemeriintahan daerah pasal 20 tentang azas penyelenggaraan pemerintahan.

No

Azas

1

Kepastian hukum

2

Tertib penyelenggaraan negara

3

Kepentingan umum

4

Keterbukaan

5

Proporsionalitas

6

Profesionalitas

7

Akuntabilitas

8

Efisiensi

9

Efektifitas

Berbagai pengertian good governance, dapat disimpulkan bahwa: wujud governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien, dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Good governance adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dikatakan baik (good atau sound) jika dilakukan dengan efektif dan efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel, serta transparan. Prinsi-prinsip tersebut tidak hanya terbatas dilakukan dikalangan birokrasi pemerintahan, tetapi juga di sektor swasta dan lembaga-lembaga nonpemerintah.

Untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang bersandar pada prinsip-prinsip good governance, Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental (asas) dalam good governance yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Partisipasi (participation).

2. Penegak hukum (rule of law).

3. Transparansi (transparency).

4. Responsif (resposiveness).

5. Orientasi kesepakatan (consensus orientation).

6. Keadilan (equity).

7. Efektivitas (effectiveness) dan efisiensi (eficiency).

8. Akuntabilitas (accountability).

9. Visi strategis (strategic vision).

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni:

1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan.

2. Kemandirian lembaga peradilan.

3. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah.

4. Penguatan partisipasi masyarakat madani (civil society).

5. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah.

Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah maupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Jawade Hafidz. 2013. Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara). Jakarta: Sinar Grafika.

Rahadian, Achmad Hidayat. 2010. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal ilmiah STIAMI.

Sedarmayanti. 2007. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik). Bandung: Mandar maju.

Shinta, Tomuka. 2009. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). Forum Penelitian.

Thoha, Miftah. 2010. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Widhianto, Wahyu. 2010. penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Skripsi. Universitas Indonesia. Jakarta.