EKONOMIPEMBANGUNAN(.SSjiiin§konomi-.i1ffijtjC5<Tkonb»ni:

Hal I -14

GLOBALISASIPEREKONOMIAN,

SISTEM EKONOMI NASIONAL, DAN OTONOMI DAERAH

Mardiasmo

Abstract

Indonesian government is facing two big challenges in this new era; those areglobal economic dependency and national economic system development. The formerchallenge isrelated tothe choices ofeconomic systems orientation; andthe latter, isrelated to ,the domestic society demands to develop new national economic system based on publicinterest or people-centered economy. The development of national economic system base onpublic interest is characterized by the establishment ofbroader, real, andresponsible localautonomy. This article attempts to discuss the impact and consequences of economicglobalization upon nationaleconomic system and localautonomy.

PENGANTAR

Krisis ekonomi yang melandaIndonesia pada pertengahan tahun 1997 danawal tahun 1998 telah membuka kesadarankita akan pentingnya makna ketergantunganglobal. Ketergantungan global yangdimaksud adalah ketergantungan antara negarayang satu' dengan negara yang lain yangmembentuk suatu sistem ekonomiinternasional. Konsekuensi adanyaketergantungan global tersebut adalahperistiwa ekonomi pada suatu negara, sepertidepresi ekonomi, dapat berkembang danmenular dengan cepat ke negara lain.

Ketergantungan kepada duniainternasional pada dasarnya bukanmerupakan suatu pengalaman baru karenahal tersebut sudah dialami bangsa Indonesiasejak masa kolonial, tepatnya pada masapolitik pintu terbuka. Dependensi ekonomidiawali ketika pemerintahan KerajaanBelanda mengijinkan investor Eropa untukikut serta membuka perkebunan-perkebunanbesar di Pulau Jawa dan Sumatra denganmenerbitkan Agrarische Wet 1870. Padawaktu itu liberalisasi perekonomianmengakibatkan eksploitasi sumber dayaalam yang sangat hebat, penghisapan tenaga

JEP V0L5 NO. 1.2000

buruh, dan timbulnya penderitaan rakyatpribumi. Hal tersebut menimbulkan apayang dinamakan sebagai dualisme ekonomidan sosial, yaitu dua sistem ekonomi dansosial yang berbeda tetapi hidupberdampingan pada saat yang sama di manasatu sistem ekonomi mendominasi sistemekonomi yang lain. Dalam konteks ini sistemekonomi kapitalis mendominasi sistemekonomi tradisional.

Ketergantungan perekonomianIndonesia- pada masa sekarang terhadapsistem perekonomian internasional merupakanhal yang tidak bisa dihindarkan. Konteksketergantungan pun berbeda dengan masakolonial walaupun tetap menimbulkandualisme sosial dan ekonomi. Perbedaannyaadalah pada masa sekarang masyarakatpribumi telah memiliki kemerdekaan politikdan sistem hukum yang demokratis yangmemungkinkan mereka untuk menentukanmasa depan sejarahnya sendiri. Dengan katalain, ketergantungan terhadap sistem ekonomiintemasional yang kapitalistis beijalan seiringdengan gelombang demokratisasi yangbertujuan untuk menciptakan good governancedan clean government.

Salah satu implikasl keberhasilan

Mardiasmo, Globalisasi Perekonomian. Sislem Ekonomi Nasional. dan Otonomi DaerahISSN: 1410-2641

gerakan reformasi Indonesia pada tahun1998 adalah kuatnya tekanan kepadapemerintah pusat untuk menyelenggarakanotonomi daerah dan desentralisasi kekuasaanyang demokratis. Pemerintahan transisimerespon tuntutan tersebut denganmengeluarkan UU No. 22 tahun 1999tentang" Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerahdan desentralisasi tersebut berlangsungsejalan dengan era ketergantungan terhadapsistem perekonomian global. Oleh karena.itu, pertanyaan yang ingin dijawab dalamtulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah pola hubungan antaraglobalisasi perekonomian dengan sistemekonomi nasional.

2. Bagaimanakah masa depan sistemekonomi nasional dalam konteksglobalisasi perekonomian dunia.

3. Langkah-langkah apa yang harusdilaioikan oleh Pemerintah Daerah dalammenghadapi otonomi daerah untukmemperkokoh sistem ekonomi nasional.

GLOBALISASI

PEREKONOMIAN DUNIAWacana globalisasi ekonomi selalu

mengandung makna ganda. Pada satu sisi,globalisasi diharapkan dapat meningkatkankesejahteraan masyarakat dunia, sepertidigambarkan dalam Edgeworth Box of ParetoEfficiency bahwa kondisi perekonomiandunia belum optimal, oleh karena itu setiapnegara harus mengurangi distorsinya dalamperekonomian menuju terciptanyakesejahteraan masyarakat dunia (Kuncoro danAbimanyu, 1995).

Pada sisi" lain, globalisasiperekonomian yang Juga berimplikasi padaglobalisasi teknologi informasi dan kebudayaandunia, dilihat se^gai ancaman bagi eksistensisuatu negara dan perekonomian nasional.Globalisasi perekonomian dianggap sebagai

bentuk baru dari kolonialisme danimperialisme intemasional yang beitujuanmengintegrasikan sistem ekonomiintemasional. Dalam konteks ini nasionalismeekonomi yang bertujuan untukmempertahankan eksistensi kehidupanmasyarakat dcmestik seperti proteksi pertanianakan berbenturan dengan semangat Hberalisasiperdagangan dan solidaritas yang sudahmenjadi trend dunia mutakhir (Prasetyantono,1996).

Problematika bagi negara-negaraberkembang bukanlah persoalan mau atautidak keluar dari sistem ekonomi intemasionalyang sudah ada, karena hampir semuanegara saat ini terkait langsung denganpermainan globalisasi perekonomian dunia.Pertanyaan yang lebih penting adalahapakah negara berkembang puas diri dalamsistem tersebut ataukah bertekad menjadikandirinya pelaku aktif yang ikut sertamenentukan syarat-syarat hidup dalam sistemglobal tersebut (Sudarsono, 1990);

Sebelum kita berbicara mengenaiglobalisasi, maka terlebih dahulu perludikaji lebih mendalam mengenai maknaglobalisasi itu sendiri. Dewasa ini sangatsukar bagi suatu negara untuk tidak terlibatdalam politik ekonomi intemasional. Salahsatu bentuk keterlibatan dalam globalisasiperekenomian dapat berupa Hberalisasiperdagangan, liberalisasi tenaga kerja, danHberalisasi modal.

Gelombang globalisasi perekonomiandunia tersebut memiliki tiga dimensi sebagaiberikut (Kuncoro danAbimanyu, 1995):1. Globalisasi telah menyebabkan

pergerakan dan mobilitas modalsemakin tidak memiliki bendera danlebih berdasarkan suatu perhitunganekonomis. Hal ini mengakibatkan negara-negara berkembang saling berlomba-lomba untuk merebut modal asing dalambentuk investasi .asing langsung, investasiportfolio, off shore loan, tincensing, dan

franchising.

JEPV0L6 NO. 1.2000

ISSN: 1410-2641 Mardiasmo, GlobalisasiPerekonomian, Sistem Ekonomi Nasional, danOtonomi Daerah

2. Globalisasi investasi mendorong tumbuhdan menyebarnya perusahaanmultlnasional (MNC) ke seluruhpenjuru dunia. Hal tersebut didorongoleh motif mengejar keuntungan global,memperoleh pasokan bahan mentah,melayani pasar secara langsung,meminimkan biaya, dan mengikuti tahapevolusi dalam intemasionalisasl bisnis,serta didukung oleh kemampuanmemindahkan uang dan keuntungan diantara perusahaan aftliasinya secarainternal. Perusahaan multinasional (MNC)telah mewarnai dan membentukkonfigurasi perekonomian global.

3. Globalisasi mengakibatkan terjadinyapergeseran kekuatan ekonomi globalyang memunculkan tiga mega-marketekonomi dunia yaitu: Uni Eropa,Amerika Utara dan Asia Timur sertaTenggara. Tiga kawasan ekonomi tersebut

• mendominasi produksi perdaganganglobal dengan menghasilkan 70% ekspordunia dan62%produk manufaktur dunia.

Ketiga dimensi globalisasi tersebutberimplikasi pada munculnya permasalahan-permasalahan baru yang berhubungandengan situasi ekonomi internasional.Pemiasalahan-permasalahan tersebut dapatberupa permasalahan-pemasalahan ekonomidan non-ekonomi. Permasalahan-permasalahanyang berhubungan dengan perekonomianadalah sebagai berikut (Juoro, 1990):• Globalisasi pasar• Regionalisasi perekonomian dan

kecenderungan proteksionisme• Fluktuasi, ekspor bahan mentah dan

sumber daya alam• Perubahan sistem perekonomian

nasional di Eropa TimurGlobalisasi pasar adalah

meningkatnya perdagangan dunia yangcenderung pada pembentukan integrasiekonomi dunia. Pertumbuhan pasar duniamenyebabkan setiap negara mengalamikesulitan untuk menghindarkan diri dari

JEPV0L.5 NO. 1.2000

pengaruh yang besar pada perekonomianlokalnya. Seperti yang dialami Indonesia,aliran modal dalam. Jumlah besar dapatmendorong nilai- rupiah terhadap dolarAmerika menyimpang dari tingl^t yangmerefleksikan nilai tukarnya. Sebagaiakibatnya adalah melemahnya nilai rupiahkarena aliran modal ke lu^ negeri {capitalflight).

Penyebaran teknologi informasimendorong banyak negara niempercepatpenyesuaian dengan faktor-faktor ekstemal.Globalisasi pasar dunia berkaitan denganmeningkatnya ketergantungan kepadamekanisme pasar. Sejarah memperlihatkanbahwa sistem perekonomian nasional yangberdasarkan perencanaan terpusat {centrallyplanned) seperti Uni Soviet dan EropaTimur mengalami kebangkrutan. Kegagalansistem ekonomi komando tersebut diakibatkanoleh pengabaian pada prinsip-prinsip pasar.Perubahan drastis di Eropa Timurmembuktikan bahwa perekonomian yangmenolak menerapkan prinsip-prinsip pasartelah dan akan tertinggal jauh dari negara-negara yang mengadopsi sistem pasar tersebut(Juoro, 1990).

Konstelasi ekonomi global pascaberakhimya perang dingin menuhjukkanmunculnya blok-blok ekonomi regional ditengah-tengah usaha peningkatan perdaganganbebas. Secara keseluiuhan blok-blok ekonomiyang ada adalah sebagai berikut (Kuncorodan Abimanyu, 1995):• Masyarakat Ekonomi -Eropa {Europe

Economic Community)• • Area Perdaganan Bebas Eropa (EFTA)

• Area Perdagangan Bebas Amerika Utara(NAFTA)

• Assosiasi Integrasi Amerika Latin (LAIA)• Pasar BersamaAmerikaTengah (CACM)• The Andrean Group• Masyarakat Karibia (CARJCOM)• Area Perdagangan Bebas Australia dan

Selandia Baru (Anzerta)

Mardiasmo, GlobalisasiPerekonomian. Sistem Ekonomi Nasional. danOlonomi Daerah ISSN: 1410-2641

• Masyarakat Ekonomi Asia Pasifik(APEC)

Pada umumnya setiap areaperdagang-an bebas tersebut akanmenerapkan penghapusan bea ekspor danimpor antara negara-negara anggota tetapicenderung menerapkan tarif kepada negara-negara bukan anggota. Hal ini dikenaldengan kecenderungan proteksi danpembentukan blok-blok perdagangan regional.

Fluktuasi harga dan permintaankomoditi bahan mentah, sebagai contohadalah naik turunnya produksi minyak.Salah satu masalah yang sulit diseiesaikanadalah para produsen tidak bersediamengendalikan tingkat produksi sehinggaterjadi kelebihan penawaran di pasarintemasionai. Selain itu jumlah dan hargakomoditas bahan mentah akan diaturbersama-sama 'dengan mellbatkan organisasiperdagangan intemasionai (WTO) meialuikesepakatan-kesepakatan dan negosiasi-negosiasi yang mengarah pada liberalisasiperdagangan dunia.

Impiikasi globalisasi yang berupapermasalahan-permasalahan non ekonomiadalah berkembangnya gagasan dan tuntutanmasyarakat negara-negara yang dikuasaioleh rezim otoriter terhadap demokratisasidan liberalisasi politik. Seperti yang terjadidi Indonesia, Thailand, Korea Selatan, danMalaysia gelombang globalisasi yang berupakrisis ekonomi memaksa negara-negaratersebut untuk merevisi konstitusi besertapergantian pemerintahan (Indonesia) sebagaidasar dari gerakan reformasi nasional.Globalisasi perekonomian secara umumberimplikasi pada menyebarnya gagasan-gagasan, kebudayaan, pola hidup dan ideologi.Salah satunya adalah beikembangnya prinsip-prinsip yang diakui sebagai- nilai-nilaiglobalisasi yang menuju pada lerciptanyagood governance dan clean governmentsebagai berikut:• Partisipasl• Transparansi

• Kelestarian lingkungan hidup« Mekanisme pasar bebas• Law enforcement

• • Social Safety NetPartisipasi adalah bentuk

pengikutsertaan komponen-komponenmasyarakat dalam pengambilan kebijakanpublik, perencanaan, pelaksanaan danpengawasan. Hal ini merupakan prosespemberdayaan kekuatan rakyat dalampembangunan dan salah satu sendi untukmengukur demiokratis tidaknya suatu negaradalam sudut pandang partisipasi dankesadaran.

Transparansi adalah bentukketerbukaan pemerintah dalam membuatkebijak^-kebijakan publik sehingga dapatdiketahui dan diawasi pelaksanaannya olehwarga negara. Hal ini pada dasarnya akanmenciptakan horizontal accountability antaranegara dan rakyat sehingga terciptapemerintahan yang bersih, transparan,akuntabel, efektif, efisien, dan responsif

• terhadap aspirasi dankepentingan rakyat.Pelestarian lingkungan hidup

adalah isu yang penting dalam perdaganganintemasionai. Dalam hubungan ekonomi, haltersebut diwujudkan meialui standardisaslmutu komoditas (ISO) yang salah satuprasyaratnya adalah bahwa komoditas tersebuttidak dibuat dengan memsak lingkungan dansumber daya alam.

Mekanisme pasar bebas adalahmetode yang menjadi dasar dalam pengaturanperekonomian nasional yang tetap bertujuanmewujudkan suatu kesejahteraan umumdengan menggunakan sistem ekonomikerakyatan berdasarkan mekanisme pasarbebas. Mekanisme pasar bebas menjamindipenuhinya prinsip-prinsip efesiensi danefektivitas dalam pengalokasian sumberdaya ekonomi.

Penegakan hukum'adalahFprasj/aratbag! terselenggaranya proses^pembangiinaridankehidupan masyarakat. Hal tersebut Jugaharus memberikan Jaminan bagiterselenggaranya-demokratisasi dan liberalisasi

JEPV0L5 NO. 1.2000

ISSN: 1410-2641 Mardiasmo. Globalisasi Perekonomian. Sistem EkonomiNasional. dan OtonomiDaerah

politik yang memberikan- kepastian akanpenegakan, hak asasi manusia (HAM) dannilai-nilai kebenaran, keadilan serta ketertibannasional.

Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalahbentuk tanggung jawab negara sesuai denganteori kontrak sosial untuk menjaminterpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasarmasyarakat seperti pangan^ kesehatan,pendidikan, dll.

DAMPAK GLOBALISASITERHADAP SISTEMEKONGMI NASIONAL

Berdasarkan pada paparan dl mukatelah dijelaskan dlmensi, Implikasi sertaprinsip-prtnsip globalisasi perekonomian.Pada bagian in! akan dibahas mengenaiimplikasi globalisasi pada perekonomiannasional. Seperti telah dinyatakan di mukabahwa implil^i perekonomian dunia terhadapperekonomian nasional dapat dipahami daridua sudut pandang, yaitu peluang dantantangan. Peluang adalah -bagainmna bangsaIndonesia mampu mengambil manfaat yanglebih besar dari perkembangan ekonomidunia, walaupun jalan menuju ke sanapenuhdengan hambatan dan rintangan yang cukupbesar. Tantangan pada dasarnya adalahbagaimana bangsa Indonesia mampu eksisdi tengah .dinamika kehidupan bangsa-bangsa sebagai bangsa yang memiliki hargadiri. Titik temu dari kedua -pendekatantersebut adalah bagaimana memanfaatkanpeluang-peluang tersebut dengan melakukanpengaturan-pengaturan perekonomiannasional, meletakkan strategi ekonominasional, mendorong perekonomian disektor swasta yang berorientasi padakepentingan publlk yaitu memajukankesejahteraan umum seperti yang termaktubdalam konstitusi UUD 1945.

Dampak globalisasi teriiad^ sistemekonomi nasional mengakibatican perubahan-perubahan pada:• , Qrientasi sistem ekonomi nasional

JEPV0L.5 NO. 1,2000

• Penghapusan praktik perburuan renteekonomi

• Struktur industri dalam negeri• Kebijakan aktif dalam perdagangan• Kebijakanproduksi

Pertama, globalisasi perekonomianmemaksa semua pihak untuk siap bersaingdan mencapai efisiensi. Sebagai akibamya,pelaku-pelaku ekonomi paling efisienlahyang akan mampu bertahan danberkembang(Ohmae, 1991). Hal ini membuat kita bertanyaapal^ kita akan mengutamakan kepentinganefisiensi yang artinya mengkonsumsi barangyang lebih murah dan berkualitas tanpamemandang dari negara mana barang itudiproduksi. Ataukah kita akan memilih barangbuatan dalam negeri untuk mewujudkannasionalisme ekonomi.

Demikian Juga berkaitan denganproteksi komoditi-komoditi pertanian, sejauhmana pemerintah menentukan batas-batasproteksi untuk melindungi kepentingan petanidalam negeri. Kedua pertanyaan di mukamenunjukkan bahwa peluang dan tantanganadalah melekat atau integral dan hamsdicapai titik keseimbangan agar kepentinganatau orientasi nasionalisme ekonomi tersebutsejalan dengan orientasi efisiensi ekonomi.Jika kedua hal tersebut tidak seimbang,maka kepentingan nasionalisme ekonomi akanbertabrakan dengan semangat liberalisasiperdagangan.

Kedua, penghapusan praktik perilakuperbuman rente ekonomi {rent seekingbehaviour) yang mulai berjalan sejak awaltahun I970-an. Perilaku perburuan rentemerupakan salah satu hambatan bagipencapaian efisiensi yang amat dibutuhkan.Dengan demikian nasionalisme ekonomihams diletakkan dalam konteks perbaikanstraktur dan mekanisme perekonomian yangberorientasi pada pencapaian efisiensi nasionalyang tinggi serta memihak kepentingan rakyatbanyak.

Ketiga, terkait dengan strukturindustri dalam negeri, yaitu kemampuan

Mardiasmo, Gtob^isasiPerekonomian, Sistem Ekonomi Nasbnal, dan OtonomiDaerahISSN: 1410-2641

bersaing pengusaha dalam negeri -tanpapemberian proteksi. Dalam wacana .pasarglobal semua distorsi yang menghalangi faircompetition hams dihilangkan. Manfaatterpenting dari liberalisasi perdaganganadalah penghilangan berbagai proteksi yangmenimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Keempat, kebijaksanaan aktif dalamperdagangan. Suatu kebijaksana^ agresifuntuk mempromosikan ekspor Indonesia danmembuka pasardunia adalah sangat penting.Kebijakan ini akan menghadapi tekanandomestik yang sangat kuatterhadap proteksiimpor. Kebijaksanaan liberalisasi perdaganganmelibatkan duajenis biaya ekonomi (Juoro,1990), yaitu distribusi dan neraca pembayaran.Dalam Jangka pendek tenaga kerja, manajer,investor dari industri-industri yangproteksionis .dan subtitusi-impor akandirugikan d^ neraca pembayaran bempapeningkatan impor lebih cepat daripadapeningkatan ekspor. Dalam jangka panjang,kebijakan ini akan meningkatkan daya saingpengusaha nasional untuk memperoleh devisayang sebesar-besamya dari perdagangan bebas.

Kelinia,.perubahan kebijakan produksisebagai akibat globalisasi produksi.Globalisasi produksi membuka kesempatanbagi dunia usaha untuk mengeksploitasikeunggulan komparatif ekonomi Indonesia.Eksploitasi keunggulan komparatif sekaligusmeningjcalkanveksiwr nonmigas. Peningkatenekspor nonmigas dimungkinkan karenaekonomi nasional yang semakin terbuka *memperluas pasar bagi produsen diIndonesia melampaui pasar nasional yangsempit. Pada gilirannya pasar yang semakinmeluas akan membuka kesempatan bagiprodusen untuk memperbesarskala produksiguna menekan biaya produksi (Nasution,1990).

. Globalisasi produksi dapatmenumbuhkan kelas pengusaha nasional danmemupuk skill base baik berupa manajer,teknisi, dan tenaga kerja. Kelas pengusahanasional akan dapat tumbuh melalui proses

belajar dari interaksi mereka denganpengusaha internasional, baik bersifatkomplementer ataupun hubungan yang salingmembantu antara keduanya. Selainmenciptakan lapangan keija, peningkataninvestasi modal asing membuka kemungkinanalih teknologi. Jika pengusaha nasional,manajer dan teknisi mampu menyerap,berinovasi, dan mengembangkannya, malmteknologi dapat menjadi sumber keunggulankomparatif baru- bagi ekonomi nasional.Knowledge based technologies memerlukaninvestasi yang sangat besar, namunmen^iasilkan increasing retuhis karena biayaproduksi menjadi semakin' rendah denganadanyaperluasanproduksi.

Permasalahannya adalah apakahIndonesia dapat memanfeatkan globalisasiproduksi bagi kepentingan nasional? Hal iniditentukan oleh kemampuan pemerintah,dunia usaha, manajer, teknisi, dan tenagakeija untuk memanfaatkan potensi yangterbuka dari globalisasi. Kemampuan manajer,teknisi dan tenaga kerja untuk menyerap,melakukan inovasi serta mengembangkMteknologi ditentukan oleh fesilitas penelitianmaupun lingkuhgan keija. yang memadai.Indonesia d^at memaaifealkannya jika mampumenggunakan setiap celah yang terbukadalam sistem ekonomi Indonesia danmenjadikan kendala yang ada menjadipeluang guna mengeksploitasi keunggulankomparatif ekonomi nasional.

In^)likasi negatif^obalisasi produksiadalah beikurangnya kemampuan pemerintahuntuk menentukan kebijakan industri sendiri.Keputusan-keputusan mengenai industriditentukan di kantor perusahaan MNC.Keadaannya akan semakin parah jikapengusaha nasional hanyaberfungsi sebagaiagen asing dan tenaga kerja nasional hanyamampu menjadi tukang patri saja dalammata rantai kegiatan industri- tersebut.Melalui sistem keuangan, perdaganganmaupun ketergantungan teknologi, pengusahanasional dapat manjadi perpanjangan dari

JEPV0L5 NO.1.2000

ISSN; 1410-2641 Mardiasmo. G/oba/Zsas/Pefetonom/a/i, S/sfem Elconom/Nas/ona/, danOtonomi Daerah

perusahanan MNC.Perekonomian global memiliki '

keterkaitan yang erat dengan perekonomiannasional yang berupa globalisasi pasar,globalisasi produksi, struktur industri dalamnegeri, orientasi dan ideologi^sistem ekonominasional. Semua hal tersebut merupakanpeluang dan tantangan bagi bangsaIndonesia untuk membangun perekonomiannasional yang tangguh di tengah duniaintemasional. Pertanyaan selanjutnya adalahbagaimana menata sistem ekonomi nasionalyang bisa mengintegrasikan orientasiintemasional (meningkatkan daya saing) danorientasi nasional yang berupa perlindungandan pemberdayaan ekonomi rakyat sertapemerataan pendapatan.

MEMBANGUN

SISTEM EKONOMI NASIONALDari berbagai dampak globalisasi

perekonomian dunia dan liberalisasiperdagangan seperti dijelaskan di mukadapat diketahui implikasi positif maupunnegatif yang ditimbulkannya. Oleh karenaitu periu disusun sistem ekonomi nasionalyang terdiri dari visi dan arahan-arahankebijakan yang jelas mengenai perekonomiannasional sehingga mampu mewujudkansuatu negara sejahtera{welfare state).

Perhbahasan mengenai sistemekonomi nasional terdiri atas:

• , Visi dan.misi pembangunan• Arabkebijakan pembangunan ekonomi• Pemberdayaan ekonomi rakyat• Pembangunan yang demokratis• Otonomi daerah

Visi dan Misi Pembangunan EkonomiVisi pembangunan nasional

berdasarkan GBHN i999 adalah mewujudkanmasyarakat Indonesia yang damai, demokratis,berkeadilan, berdaya saing, maju dansejahtera, dalam wadah Negara KesatuanRepublik Indonesia yang didukung olehmanusia Indonesia yang mandiri, beriman,

JEP V0L5 NO. 1.2000

bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air,berkesadaran hukum dan lingkungan,menguasai IPTEK, memiliki etos kerja yangtinggi serta berdisiplin. Visi pembangunanekonomi yang terkandung di dalamnya .adalah memajukan kesejahteraan umum dansomber daya manusia secara demokratis danberkeadilan.

Hal tersebut dijabarkan dalam misipembangunan nasionalyaitu:• Pemberdayaan masyarakat dan seluruh

kekuatan ekonomi nasional, terutamapengusaha kecil dan menengah, dankoperasi dengan mengembangkan sistemekonomi keral^atan yang bertumpu padamekanisme pasar yang berkeadilanberbasis pada sumber daya manusia.yang produktif, mandiri, maJu, berdayasaing, berwawasan lingkungan, danbekelanjutan.

• Perwujudan otonomi daerah dalam rangkapembangunan daerah dan pemerataanpertumbuhan dalam wadah NegaraKesatuan Republik Indonesia.-

• Perwujudan kesejahteraan rakyat yangditandai oleh meningkatnya kualitaskehidupan yang layak dan bermartabatserta memberi perhatian utama padatercukupinya kebutuhan dasar yaitupangan, sandang, papan, kesehatan,pendidikan, dan lapangan kerJa.

Arab Kebijakan Pembangunan EkonomiDari dua puluh delapan arah

kebijakan dalam GBHN 1999 yang pokokadalah sebagai berikut;• Mengembangkan sistem ekonomi

kerakyatan yang bertumpu padamekanisme pasaryang berkeadilan denganprinsip persaingan sehat, kualitas hidup,pembangunan berwawasan lingkungandan berkelanjutan sehingga terjaminkesempatan yang sama dalam berusahadan bekerja, perlindungan hak-hakkonsumen serta perlakuan yang adilbagi seluruh masyarakat.

Mardiasmo, GlobalisasiPerekonomian. Sistem Ekonomi Nasional, danOtonomi Daerah ISSN: 1410-2641

• Mengembangkan perekonomian yangberorientasi global sesuai kemajuanteknologi dengan membangiin keunggulankomparatif berdasarkan keunggulankomparatif sebagai negara maritim dannegara agraris.

• Meningkatkan peranan pemerintah dalambidang:a) Mengoreksi ketidaksempumaan pasar

dan mewujudkan persaingan sehat.b) Mengupayakan keWdupan yang layak

berdasarkan kemanusiaan yang adilbag] masyarakat.

c) Mengembangkan kebijakan makrodan mikro ekonomi secara terkoordinlr

dan sinergis, mengembangkankebijakan fiskal denganmemperhitungkan prinsip

• transparansi, disiplin, keadilan,efisiensi, efektivitas untuk menambahpenerimaan negara, mengembangkankebijakan industri, perdagangan, daninvestasi dalam rangka meningkatkandayasalngglobal.

• Penataan BUMN.

• Renegosiasi utang luar negeri.• Rekapitalisasi sektor perbankan.• Memberdayakan pengusaha kecil,

menengah dan koperasi agar lebihefisien, produktif dan berdaya saingdengan menciptakan iklim berusahayang kondusif dan peluang usaha yangseluas-luasnya. Bantuan fasilitas negaradiberikan secara efektif dalam bentukperlindungan dari persaingan yang tidaksehat, pendidikan dan pelatihan, informasibisnis dan teknologi, permodalan, danlokasi berusaha.

Pemberdayaan Ekonomi RakyatPerekonomian rakyat atau ekonomi

rakyat berkaitan dengan kegiatan pelakuekonomi. Sedangkan sistem ekonomi yangmelingkupi kegiatan ekonomi rakyattersebut adalah sistem ekonomi kerakyatan.

Perekonomian yang diselenggarakan olehrakyat adalah usaha ekonomi yang menjadisumber penghasilan keluarga atau orang-perorang. Perekonomian yang diselenggarakanoleh ral^at berarti perekonomian nasionalberakar padapotensi dan kekuatan masyarakatsecara luas dalam menjalankan rodaperekonomian mereka sendiri (Sumodiningrat,1999).

Kriteria rakyat haruslah didefinisikansecarajelas:• Rakyat yang dimaksud adalah rakyat

biasa atau setiap warga negara biasa.• Ekonomi ral^t adalah ekonomi pribumi

bukan aktivitas perekonomian yangberasal dari luar masyarakat.

• Istilah ekonomi rakyat pada dasamyamerujuk pada pemihakan pada ekonomiusaha kecil dan menengah. Tantanganpembangunan nasional dalam masamendatang adalah menghidupkanekonomi usaha kecil dan menengah(Sumodiningrat, 1999).

Ekonomi kerakyatan adalah sistemekonomi yang mengikutsertal^ seluruh lapisanmasyarakat dalam proses pembangunan. Hal inisesuai dengan penjelasan pasal 33 UUD 1945bahwa produksi ditujukan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat, dilaksanakanolehsemua dan di bawah penilikan anggota-anggota masyarakat.

Adanya perubahan strukturalekonomi dari ekonomi tradisional yangsubsisten menuju ekonomi modem yangberorientasi pada pasar diperlukan pengalok^iansumbCT d^ p^gualan kelembaga^ penguatanteknologi dan pembangunan sumber dayamanusia. Langkah-langkah yang perlu diambildalam mewujudkan kebijal^ tersebut adalahsebagai berikut (Sumodiningrat, 1999):• Pemberian peluang atau akses yang

lebih besar kepada aset produksi, yangpaling mendasar adalah akses padadana.

• Memperkuat posisi transaksi dankemitraan usaha ekonomi rakyat.

JEPV0L5 NO. 1,2000

ISSN: 1410 - 2641 Mardlasmo, G/oba/Jsasj Pe/eAonom/a/i, Sf^e/n Etononj/Nas/onaf, danOtonorn Daerah

• Meningkatkan pelayanan pendidikandan kesehatan dalam rangka kualitassumber daya manusia, disertai denganupaya peningkatan gizi.

• Kebijakan pengembangan industriharusmengarah pada penguatan industrirakyat yang . terkait dengan industribesar. Industri rakyat yang berkembangmenjadi industri-industri kecil danmenengah yang kuat hams menjaditulang punggung industrinasional.

• Kebijaksaitaan ketenagakerjaan yangmendorong turabuhnya tenaga kerja •mandiri sebagai cikal bakal wirausahabaru' yang nantinya berkembangmenjadi wirausaha kecil dan menengahyangkuatdan saling menunjang.

• Pemerataan pembangunan antar daerah.Ekonomi rakyat tersebut tersebar diseluruh penjum tanah air, oleh karenaitu pemerataan pembangunan daerahdiharapkan mempengamhi peningkatanpembangunan ekonomi rakyat.

Pembangunan yang DemokratisPada dasamya pembangunan yang

demokratis adalah pembangunan nasionalyang berdasarkan aspirasi masyarakat, olehmasyarakat, dan untuk kepentinganmasyarakat. Pembangunan nasional di erareformasi perlu memberikan dukungan luasbagi terbuk^ya peluang untuk mewujudkan:• Peraii serta aktif ma^'arakat dalam proses

pembangunan ekonomi yang lebihdemokratis meialui penerapan nyatakebersamaan yang saling menguntun^canseba^ perwujudan proses dari, oleh, danuntukrakyaL .

• Pemihakan dan pemberdayaan ma^arakatberkaitan dengan pemantapan otonomidaerah yang diseleng^rakan secara nyatadan dlnamis.

• Pemantapan pembahan struktur denganpenajaman p^ modemisasi masyarakatyang dilandasi nilai-nilai akhlak mulia.

JEPV0L5 NO. 1.2000

• Keterpaduan dan keterkaitan antarmanusia, antar daerah, antar sektorkegiatan ekonomi, serta antara kegiatanmakro dan mikro nasional.

Otonomi DaerahKrisis ekonomi dan kepercayaan

yang dial^ bangsa Indonesia telah membukajalan bagi munculnya reformasi total di seluruhaspek kehidupan masyarakat Di samping itu,reformasi telah memunculkan sikapketerbukaan dan fleksibilitas sistem politikdan kelembagaan sosial, sehinggamempermudah proses pembangunan danmodemisasi lingkungan legal dan regulasiuntuk pembaharuan paradigma di berbagaibidang kehidupan.

Akibat dari reformasi tersebut,pemerintah mengeluarkan dua undang-undang yang sangat penting artinya dalamsistem pemerintahan pusat dan daerah, sertasistem hubungan keuangan antara pemerintahpusat dan pemerintah daerah. Keduaundang-undarig tersebut adalah UU No. 22tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerahdan UU No. 25 tahun 1999 tentangPerirabangan Keuangan Pemerintah Pusatdan Daerah.

Alasan yang mendasari pemberianotonomi luas dan desentralisasi adalah:

• Intervensi pemerintah pusat pada masalalu yang terlalu besar telah menimbuU^masalah rendahnya kapabilitas danefektivitas pemerintahan daerah dalammendorong proses pembangunan dankehidupan demokrasi didaerah.

• Tuntutan pemberian otonomi munculsebagai jav^an untuk memasuki era newgame yang membawa new rules padasemua aspek kehidupan di masamendatang. Pada suatu era dimanaglobalization cascade semakin meluaspemerintah akan kehilangan kendali padabanyak persoalan seperti perdaganganintemasional, informasi dan ide sertatransaksi keuangan.

Manjiasmo, Globalisasi Perekonomian. Sistem Ekonomi Nashnal, danOfonom/ Daerah ISSN: 1410 - 2641

Konsep otonomi daerah berdasarkanUU No. 22 t^un 1999 tentang PemerintahDaerah, berbeda dengan UU No. 5 tahun 1974tentang Pokok-Pokok Penierintahan diDaerah. Secara garis besar perbedaan antarakedua undang-undang ini terletak padakonsep dan latar belakang yangmendasarinya.

Berdasarkan konsepsinya,pelaksanaan otonomi daerah pada masa laludipahami sebagai kewajiban. Artinyapenyelenggaraan otonomi daerah lebihmenitikberatkan pada peranan dan tanggungjawab pemerintah daerah kepada pemerintahpusat untuk menjalankan pembangunannasional. Sebagai konsekuensi, pemerintahdaerah lebih mematuhi arahan dan instniksipemerintah pusat daripada memperjuangkanaspirasi raasyarakat daerah. Hal tersebutmudah dipahami karena pada waktu itutujuan penyelenggaraan otonomi daerahadalah untuk meningkatkan koordinasi danintegrasi nasional, serta untuk memantabkanstabilitas dan pembangunan nasional.

Asas yang digunakan dalampenyelenggaraan otonomi daerah pada masalalu adalah asas desentralisasi, dekonsentrasidan tugas pembantuan. Dalam praktiknyahubungan pemerintah pusat dan daerah lebihcenderung pada pola sentralisasi dandekonsentrasi yang-menurut Umar (1999),asas dekonsentrasi tersebut pada dasamyamerupakan behtuk halus dari pelaksanaansentralisasi. Perumusan kebijtikan masihlebih banyak ditentukan dari pusat. Haltersebut diperkuat dengan ketergantunganpendanaan pemerintah daerah. terhadappemerintah, .pusat, sehingga semakinmenyulitkan - pemerintah daerah dalammenyerasikan kebijakan pemerintah pusatdengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat didaerah.

Kecenderungan pada pola sentralisasitersebut •dapat disebabkan karena pemerintahdaerah sebagai penentu kebijak^ kurangmampu menterjemahkan kebijakan pusat secaralebih tepal dan serasi. Juga pemerintah daerah

10

belum cukup antisipatif dan akomodatifteihadtqs peikembangan aspirasi masyarakatdaerah yang dilayaninya. Hal ini dapat teijadikarena p^ birokrat di daerah masih memegangteguh pada 'budaya patemalistik' dan 'budayasentralistik'.

Penyelenggaraan otonomi daerahpada masa sekarang lebih dipahami sebagaihak, yaitu hak masyarakat daerah untukmengatur dan mengelola kepentingannyasendiri, serta mengembangkan potensi dansumber daya daerah. Penyelenggaraan otonomidimaksudkan agar dapat mendorongpemberdayaan masyarakat, menumbuhkanprakarsa dan kreativitas, meningkatkan peranserta masyarakat, serta mengembangkanperan dan fiingsi Dewan Perwakilan Ral^atDaerah (DPRD),

Penyelenggaraan otonomi daerahdilaksanakan dengan memberikan kewenanganyang luas, nyata, dan bertanggung jawabkepada daerah secara proporsional yangdiwujudkan dengan pengaturan, pembagian danpemanfaatan sumber daya nasionalyang berkeadilan, serta perimbangankeuangan pemerintah pusat dan daerah.Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah padaera reformasi selrarang ini lebih menekankankepada prinsip-prinsip demokrasi, peran sertamasyarakat, pemerataan dan keadilan, sertamemperhatikan potensi dan keanekaragamandaerah.

Pemberian otonomi luas kepadadaerah memungkinkan daerah bersanglmtanuntuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri sehingga dapat meningkadcanefisiensi dan efektivitas penyelenggaraanpemerintahan dalam rangka memberikanpelayanan kepada mas>^rakat Konsekuensipemberian otonomi kepada daerahkabupa.ten/kota tersebut adalah intensitaspenyelenggaraan pemerintahan yang ditanganioleh pemerintah kabupaten/kota akan semakintinggi. Dengan kata Iain urusan yang ditanganiakansemakinbanyak.

Sistem otonomi daerah yang lebih

JEPV0L5 NO. 1,2000

ISSN: 1410-2641 Mardiasmo, Globalisasi Perekonomian, SislemEkononti Nasional. dan Olonotrd Daerah

banyak menampung kepentingan dan aspirasidaerah akan •meninglatkan kapasitas dankapabilitas daerah untuk proaktif dan lebihdinamis melakukan kewajib^ dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan tugas pelayananmasyarakat dan pembangunan d^rah. Dengan •otonomi daerah yang luas, nyata, danbertanggung jawab diharapkan akanmendukung pertumbuhan daerah yangserasi danmaju..

Pertumbuhan ekonomi daerah yangterakselerasi melalul otonomi daerahdiharapkan dapat mendukung terbentuknyakemandirian daerah yang pada .gllirannyamendukung terwujudnya perekonomiannasional yang mandiri dan handal. Dengandemikian, ^lam era globalisasi nanti, bangsaIndonesia siap bersaing dengan bangsa-bangsalain.

MANAJEMEN KEUANGAN DAERAHDALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

Untuk menghadapi Globalisasiperekonomian dan .pembangunan nasionalyang menekankan pada pelaksanaanotonomi daerah secara luas, nyata, danbertanggung jawab, maka periu disusunsuatu rumusan baru yang berkaitan denganmanajemen keuangan daerah. Hal ini adalahsalah satu bentuk bagaimana pemerintahdaerah mempersiapkan suatu prakondisidalam pentas perekonomian intemasionaldan perekonomian nasional. .

Secara garis besar, manajemenkeuangan daerah dapat dibagi menjadi duabagian, yaitu manajemen penerimaan daerahdan manajemen pengeluaran daerah.Evaluasi terhadap pengelolaan keuangandaerah dan pembiayaan pembangunandaerah mernpunyai iraplikasi yang sangatluas. Kedua komppnen tersebut akan sangatmenentukan nkedudukan suatu pemerintahdaerah dalam rahgka'melaksanakan otonomi

. daerah.

Konsekuensi logis pelaksanaanotonomi daerah berdasarkan UU No. 22

JEPV0L5 NO. 1.2000

tahun. 1999'dan UU No. 25 tahun ;.1999menyebabkan perubahan'dalam manajemenkeuangan daerah. Perubahan tersebut antaralain adalah perlunya dilakukan budgetingre/orm atau reform^i ^ggaran. . -

Reformasi anggaran. meliputi prosespenyusunan, pengesahan, pelaksanaan danpertanggungjawaban anggaran. Berbeda denganUU .No. 5 ^un. 1974, proses pertyusunan,mekanisme pelaksanaan danpertenggungjawaban anggaran daerah menurutUU No. 22 tahun 1999 adalah tidakdiperlukannya lagi pengesahan dari MenteriDalam Negeri untuk APBD Propinsi danpengesahan Gubemur untuk APBD I^bupaten/Kota,, melainkan cukup pengesahan dari DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaluiPeraturan Daerah (Perda).

Aspek utama budgeting reformadalah perubahan dari traditional budget keperformance budget. Traditional budgetdidominasi oleh penyusunan anggaran yangbersifat line-item dan increipentalism, yaituproses penyusunan anggaran yang hanyamendasarican pada besamya realisasi anggarantahun sebelumn>a, konsekuensinya .tidak adaperubahan mendasar atas anggaran baru. Hal iniseringkali bertentangan dengan kebutuhan riildan kepentingan masyarakat. Dengan basisseperti ini, APBD mas^ terlalu berat menahanarahari, batasan, serta orientasi subordinasikepentingan pemerintah atasan. Hal tersebutmenunjukkan terlalu dominannya perananpemerintah pusat te±adap pemerintah daeraLBesamya dpminasi ini seringkali mematikaninisiatif dan prakarsa pemerintah daerah,sehingga memunculkan fenomena pemenuhanpetunjuk pelaks^aan dan petunjuk teknis daripemerintah pusat.

•Performance budget pada dasamyaadalah sistem penyiisunan dan pengelolaananggaran daerah yang berorientasi padapencapaian hasil atau kinerja. Kinerjatersebut harus mencerminkan. efisiensi danefektivitas pelayanan publik, yang berartiharus berorientsi pada kepentingan publik.

11

Mardiasmo, GbbalisasiPerekonomian, Sistem Ekqnomi Nasionaf, danOtonomi Daerah ISSN: 1410 - 2641

Merupakan kebutuhan masyarakat daerahuntuk meriyelenggarakan otonomi secaraluas, •nyata dan bertanggung jawab danotonomi daerah harus dipahami sebagai hakatau kewenangan masyarakat daerah untukmengelola dan mengatur urusannya sendiri.Aspek atau peran pemerintah daerah tidaklagi merupakan alat kepentingan pemerintahpusat belaka melainkan alat untukmemperjuangkan "aspirasi dan kepentingandaerah.

Prinsip-prinsip yang mendasaripengelolaan keuangan daerah tersebutadalah transparansi, akuntabilitas, dan va/uefor money. Transparansi adalah keterbukaandalam proses perencanaan, penyusunan,pelaksanaan anggaran daerah. Transparansimemberikan arti bahwa anggota masyarakatmemiliki hak dan akses yang sama untukmengetahui proses anggaran karena"menyangkut aspirasi dan kepentinganmasyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat

Akuntabilitas adalah prinsippertanggungjawaban publik yang berartibahwa proses penganggaran mulai dariperencanaan, penyusunan dan pelaksanaanharus benar-benar dapat diiaporkan dan

•dipertanggungjawabkan kepada DPRD danmasyarakat Masyarakat tidak hanya memilikihak untuk mengetahui anggaran tersebuttetapi beiiiak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaananggaran tersebut.

Valuefor mon^ berarti diterapkannyatiga prinsip dalam proses penganggaran yaituekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomibeikaitan* dengan pemilihan dan penggunaansumber daya dalam jumlah dan kualitastertentu pada harga yang paling murah.Efisiensi berarti bahwa penggunaan danamasyarakat {public money) tersebut dapatmenghasilkan output yang maksirrial (berdayaguna). Efektivitas berarti bahwa pen^unaananggaran tersebut harus mencapai target-targetatautujuankepentingan publik.

12

Aspek lain dalam reformasi anggaranadalah perabahan paradigma anggaran daerah.Hal tersebut perlu dilakukan untukmenghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan danpengharapan dari masyar^t daerah setempatterhadap pengelol^ keuangan daerah secaraekonomis, efisien dan efekdf, Paradigmaanggaran daerah-yang diperlukan tersebut ial^1. Anggaran Daerah harus bertumpu pada

kepentingan publik.2. Anggaran Daerah harus dikelola dengan

hasil yang baik dan biaya rendah (workbetter and cost less).

3. Anggaran Daerah harus mampumemberikan transparansi Han akuntabilitassecara rasional untuk keseliiruhan sDdusanggaran.

4. Anggaran Daerah harus dikeloladenganpendekatan kineija (performance oriented)untuk seiuruh jenis pengeluaran maupunpendapatan.

5. Anggaran Daerah hariis mampumenumbuhkan profesionalisme keija disetiap organisasi yang terkait.

6. An^aran Daerah harus dapat memberikankeleiuasaan bagj para pelaksananya untukmemaksimalkan pengelolaan dananyadengan memperhatikan prinsip value formoney.

TANTANGAN PEMERINTAH DAERAHPADA ERA GLOBAL

Salah satu kunci keberhasilan

penyelenggaraan peinerintahan dalamraenghadapi era global adalah denganmengembangkan otonomi daerah dandesentralisasi. Dalam era penguatan otonomidan desentralisasi, diharapkan mekanismeperumusan kebijakan yang akomodatif terhadapaspirasi masyarakat daerah dapat dibangun,sehingga keberadaan otonomi'daerah akan lebihbermakna dan pada akhirnya akanmeningkatkan mutu pelayanan kepadamasyarakat.

Sejalan dengan itu, pemerintah

JEPV0L5 NO. 1,2000

ISSN: 1410 - 2641 Mardiasmo, GlotarisasiPerekonomian, SistemBtonomlNasional, dan OtonomS Daerah

daerah jiarus dapat mendayagunakw potensisumber daya dan sumber dana daerah secaraoptimal. Dalam konteks ini, usulan DavidOsbome dan Ted Gaebier dalam, bukunyaReinventing Government (1993) imtukmengembangkan entrepreneural spirit dalamseldor publik perlu kita simak. Menurutmereka, semangat wirausaha tidak ^hanyapada pelaku bisnis, tetapi juga dapatditerapkan bagi para birokrat dan lembagapemerintah lainnya. Dalam kontels pemerintahdaerah, semangat wirausaha dapat diwujudkandengan mengubah ^ya manajemen yanghieraikis-birokiatis menjadi gaya manajemenyang lebih partisipatif atau participatorymanagement dan teamwork organisation(Kuncoro, 1997).

Akhirnya, dengan semakinberkurangnya tingkat ketergaiitunganpemerintah daerah terhadap panerintah pusat,meningkatnya profesionalisme -aparaturpemerintah daeiah, dan refoimasi manajemmkeuangan daerah diharapkan akan memacuterwujudnya otonomi daeiah yang nyata,dinamis, serasi, dan ber^ggung Jawab sertamemperkuat persatuan dan kesatuan bangsadalammenyongsong eraperekonomian global.

Globalisasi p^konomian membawa Cin^likasi pada peitaitangan antara kqjentingannasionalisme ekonomi untuk men^rtahankaneksistensi negara bangsa den^ kepentinganefisiensi dan' efektivitas yang menjadi trendglobal untuk mewujudkan kesejahteraanmasyaiakat dunia. Salah satu titik temu keduapandangan tersebut adalah bahwa pragambilanpeluang-peluang dari globalisasi dconomidiletakkan dalam konteks penguatan ekonominasional..

Tanglfah konloit yang diambil harus.dalam rangka menghadapi globalisasip^konomian dunia adalah dengan melakukanpenguatan ekonomi ral^^ dan pelaksaiuanotonmiii luas. Hal tersebut antara lain bertujuanuntuk mraciptakan sistem ekonomi nasionalyang tangguh, mandiri, efisien, dan efektifsehingga slap bermain dalam sistemperekonomian global. Agenda paling mendesakyang harus dilakukan dalam rangkapelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata,dan bertanggung'jawab adalah melaksanakanleformasi manajemen keuan^ daerah a^daeiah siap dalam menyeleng^rakan otonomidanpembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Coe, Charles K., (1989), Public Financial Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs,New Jersey.

Juoro, Umar, (1990), "Persaingan Global dan Ekonomi Indonesia Dekade 1990-an", PrismaNo. 8 tahun XIX.

Kuncoro, Mudrajat dan Abimanyu, Anggito, (1990), "Struktur dan Kinerja Industri Indonesiadalam Era Deregulasi dan Globalisasi", KELOLA, No. lOAV.

Kuncoro, Mudrajat, (1997), "Otonomi Daerah dalam Transisi", pada Seminar NasionalManajemen Keuangan Daerahdalam Era Global, 12April, Yogyakarta.

Mardiasmo dan Kirana Jaya, Wihana, (1999), "Pengeiolaan Keuangan Daerah yang' Berorientasi pada Kepentingan Publik", KOMPAK STIE YO, Yogyakarta, Oktober.

JEPV0L.5 NO. 1.200013

Mardiasmo, Globalisasi Perekonomtan, SistemEkonomi Nas'mal, dan Oionomi Daerah ISSN: 1410- 2641

Nasution, Anwar, (1990), "Globalisasi Produksi, Pengusaha Nasional dan Deregulasi Ekonomi",Prisma No. 8 tahun XIX.

Ohmae, Kenichi, (1991), The Borderless World, Power and Strategy in The InterlinkedEconomic, Harper Collins, London.

Osbome, David and Ted Gaebler, (1993), Reinventing Government. How the EntrepreneurialSpirit is Transforming the Public Sector. Penguins Books,New York.

Prasetyantono, A, Tony, (1996), FormatEkonomi Indonesia yang Demokratis, makalah padaceramah StudiPembangunan Regional, DPDKNPIDIY,26 Nopember.

Shah, Anwar, (1997), Balance, Accountability andResponsiveness. Lesson about Decentralization,World Bank, Washington D.C.

Sumodiningrat, Gunawan, (1999), Pemberdayaan Rakyat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sudarsono, Juwono, (1990), "Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia", Prisma, No. 8tahun XIX.

Republik Indonesia, Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

, Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbahgan Keuangan PemerintahPusat dan Daerah.

, Garis-Garis Besar Haluan Negara RepublikIndonesia tahun 1999-2004.

The World Bank, (1998), Public Expenditure Management Handbook, World bank,Washington D.C.

Umar, Asri, (1999), "Kerangka Strategis Perubahan Manajemen Keuangan Daerah SebagaiImplikasi UURI No. 22 tahun 1999 dan UU RI No. 25 tahun 1999", PSPP, Jakarta,Juli-Desember.

JEPV0L.5 NO.1,2000