Giz Osram Rad Grk Led Street Lighting Sb Ind

5/25/2018 Giz Osram Rad Grk Led Street Lighting Sb Ind

1/67

Penggantian PeneranganJalan Konvensionaldengan LED

Suatu pendekatan untuk aksi mitigasi RAD-GRK

(NAMA)

Buku panduan (draft)


2/67


3/67

Penggantian Penerangan

Jalan Konvensional dengan LED

Suatu pendekatan untuk aksi mitigasi

RAD-GRK (NAMA)

Buku panduan (draft)


4/67

Penggantian Penerangan Jalan Konvensionaldengan LED

Suatu pendekatan untuk aksi mitigasi RAD-GRK (NAMA)

Published by:PAKLIM Policy Adivce for Environment and Climate Change (Project)Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

www.paklim.orgwww.giz.de

PT OSRAM Indonesia Jln. Siliwangi KM1, Jatiuwung, Tangerangwww.osram.co.id

Authors:Philipp MunzingerHauke BrckerAdi Supriadi (PT. OSRAM Indonesia)

DesignYayak M. Saat

English to Indonesian translation

Photographs provided by OSRAM and GIZ

2012

PDF Version available at www.paklim.org


5/67v


Daftar Gambar dan TabelGambar 1: Perbedaan warna antara LED dan HPS 7

Gambar 2: Sejarah dan prediksi keberhasilan sumber cahaya 11

Gambar 3: Perkembangan teknologi LED 12

Gambar 5: Pemetaan atas Pemangku Kepentingan 21

Gambar 6: Pilihan sumber pendanaan dan prosedur untuk penerangan jalan hemat energi 56

Gambar 7: Model untuk proses penawaran yang kompetitif

Gambar 8: Langkah dan masalah pada proses pengadaan ESPC

Tabel 1: Profil GRK dari Pengoperasian pemerintah 5

Tabel 2: Jumlah module yang diperlukan per lampu 7

Tabel 3: Pilihan teknologi 8

Table 4: Keuntungan dan kerugian sosial-ekonomis dan teknis dari penerangan jalan LED 12

Tabel 5: Peta awal dari pemangku kepentingan 16

Tabel 6: Aset penerangan jalan milik kota 24

Tabel 7: Konversi teknologi Penerangan Jalan konvensional ke LED 27

Tabel 8: Hasil pengawasan penerangan jalan LED 28

Tabel 9: Penghitungan pembayaran kembali dari jalan percontohan LED 45

Tabel 10: Indikator MRV untuk EESL 46

Table 11: Model Pelaporan Perkembangan RAD-GRK Tahunan (level Kota) 47

Tabel 12: Model Pelaporan Perkembangan RAD-GRK Tahunan (level Propinsi) 48Tabel 13: Model untuk Mitigasi RAD-GRK 53

Tabel 14: Peta jalan Retrofit 54

Daftar Isi

1. Latar Belakang 1

2. Penerangan Jalan LED 2 2.1. Kelayakan Teknis 6 2.2. Kelayakan Ekonomis 9

2.3. Pengoperasian dan Pemeliharaan 13 3. Kebijakan dan Pemangku Kepentingan 15 3.1. Kebijakan dan Peraturan Efisiensi Energi 15 3.1.1. Kebijakan - kebijakan daerah dan propinsi 17 3.1.2. Best Practices 19 3.2. Para pemangku kepentingan utama dan peran mereka 21

4. Analisa Efisiensi 17 4.1. Analisa efisiensi di kota-kota di Jawa 28 4.1.1. Probolinggo 30 4.1.2. Malang 32 4.1.3. Mojokerto 34 4.1.4. Yogyakarta 36

4.1.5. Surakarta 38 4.1.6. Semarang 40 4.1.7. Pekalongan 42 4.2. Jalan Percontohan di Malang 44

5. Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi 45 5.1. Pengukuran 45 5.2. Pengembangan inventarisasi skala kota dan baseline BAU 46 5.3. Pelaporan 47

6. Pilihan Pendanaan 49

7. Langkah-langkah Panduan dan Rekomendasi Utama

untuk Implementasi 51

8. Tender dan Pengadaan 55 Daftar Acuan 58


6/67vi

Penggantian PeneranganJalan Konvensional

dengan LED


7/671


Dengan mengikuti prinsip1tanggung jawab bersama yang dibedakan (common

but differentiated responsibilities), Pemerintah Indonesia ingin mencapai

target nasional pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui implementasi

Aksi Mitigasi Nasional yang Layak - Nationally Appropriate Mitigation Actions

(NAMAs) yang dilekatkan ke dalam kerangka kebijakan nasional yaitu Rencana Aksi

Nasional untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Selain sektor pertanian,

kehutanan dan tata guna lahan (AFOLU), sektor energi juga memegang peranan penting

dalam kontribusi target nasional pengurangan emisi GRK sebesar 26% pada tahun

2020 dibandingkan dengan business-as-usual (BAU).

Secara simultan, Indonesia menghadapi cepatnya urbanisasi yang langsung berpengaruh

kepada pertumbuhan perumahan, gedung-gedung komersial, serta infrastruktur publik.Pada tahun 2010, 54% dari total populasi tinggal di daerah perkotaan, angka tersebut

diperkirakan akan mencapai 67% pada tahun 2020 (BPS 2008)2. Konsumsi energi di

sub-sektor perumahan dan komersial meningkat hingga 44%, sementara sub-sektor

publik meningkat 46% di tahun 2000 hingga 2009 (MEMR 2010: 62).

Permintaan Listrik di Kawasan Perkotaan

Permintaan listrik di kawasan perkotaan, yang mencakup perumahan, komersial, dan

area publik, diklasifikasikan sebagai sub-sektor dari sektor listrik. Perusahaan Listrik

Negara (PLN) mendefinisikan sub-sektor perumahan sebagai rumah tangga dalam

sistem tarif listrik mereka. Sub-sektor komersial terdiri dari seluruh gedung untuk

kegiatan bisnis swasta. Sub-sektor publik dibedakan menjadi segment tarif lampu jalan,

area sosial dan pemerintah (MEMR 2010: 37). Sumber utama dari konsumsi listrik di

kawasan perumahan dan sektor komersial adalah alat-alat seperti pendingin udara

dan lampu. Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN), yang diluncurkan pada

tahun 2005, mengidentifikasikan potensi penghematan energi melalui kegiatan hemat

listrik di kawasan komersial, perumahan, dan publik mencapai sebesar 15 30%3.

Latar Belakang

1. Berdasarkan prinsip yang pertama kali diumumkan di Rencana Aksi Bali (BAP) pada Conference of Partieske-13, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), mendorong negara maju danberkembang untuk berkontribusi terhadap pengurangan emisi GRK global.

2. Berdasarkan United Nations World Urbanization Prospects 2010, Indonesia memiliki pertumbuhan urban-isasi tercepat (4 %) dari semua negara Asia.

3. Lihat untuk contoh : http://www.ieej.or.jp/aperc/CEEP/Indonesia.pdf

1


8/672


dengan LED

Efisiensi energi pada sisi permintaan listrik mendorong berkurangnya pembangkit listrik

dari sisi suplai dan dengan demikian, dapat mengurangi emisi GRK melalui berkurangnya

pembakaran bahan bakar fosil. Berkaitan dengan hal tersebut, efisiensi energi berarti

mengurangi beban, dan menggunakan sistem yang bekerja paling efektif atas sumber

energi yang tersedia.

Manajemen sisi permintaan energi melibatkan pendekatan efisiensi energi yang dapatmengurangi energi yang berasal dari bahan bakar fosil dan berujung kepada pengurangan

emisi GRK. Level pengurangan emisi GRK bergantung kepada komposisi bahan

bakar fosil yang digunakan untuk membangkitkan listrik. Apabila listrik dibangkitkan

menggunakan bahan bakar fosil (misalnya, batubara, minyak, dan gas alam), maka

permintaan pengurangan dapat diterjemahkan menjadi penurunan pembangkit listrik

dan penurunan emisi GRK (IPCC 2007: 69).

Meski demikian, hubungan antara penyediaan energi dan emisi GRK tidak selalu dapat

langsung terlihat. Penurunan permintaan listrik berakibat pada penyesuaian harga

dan rebound4atau efek kebocoran, di mana penurunan permintaan di suatu daerah

diseimbangkan degnan peningkatan permintaan di daerah lainnya sehingga tidak ada

perubahan dalam pembangkit listrik atau emisi GRK5. Efek lainnya adalah penyesuaian

sumber-sumber pembangkit listrik sehingga meskipun dengan permintaan listrik

menurun, pengurangan emisi GRK mungkin tetap tidak terwujud. Sistem pemantauan

yang transparan untuk efisiensi energi pada sisi permintaan dan implikasinya untuk

pembangkit listrik akan membantu memastikan bahwa pengurangan emisi GRK dapat

dicapai.

Kemitraan Pengembangan Penerangan Jalan Hemat

EnergiKemitraan PAKLIM and OSRAM telah dibangun untuk isu penerangan jalan LED sebagai

model untuk aksi mitigasi nasional yang layak (NAMAs) di sektor energi di kawasan

perkotaan Indonesia. Proyek ini membahas kota-kota percontohan terpilih di Indonesia

yang memiliki hambatan keuangan dan teknis untuk melaksanakan mitigasi gas rumah

kaca.

Pertama, akan dilakukan analisa efisiensi perkotaan untuk penerangan jalan hemat energi

(EESL) di enam kota terpilih di Jawa Tengah dan Jawa Timur (kota-kota percontohan

PAKLIM). Analisa efisiensi tersebut memeriksa kelayakan teknis dan ekonomis dari

penerangan jalan LED pada kota-kota yang terpilih. Pada salah satu kota percontohan,penerangan jalan konvensional pada salah satu jalan utama akan digantikan oleh

sistem penerangan jalan LED dan pemantauan sebelum-sesudah akan dilakukan secara

4. Efek reboundsering disebut sebagai sebuah hambatan bagi kebijakan hemat energi (IPCC 2007). Efektersebut mengacu kepada dasar bahwa sebagian atau seluruh pengurangan yang diharapkan dalam pen-gurangan konsumsi energi yang merupakan hasil dari pengembangan hemat energi tertutup ( offset) olehpermintaan meningkat energi, timbul dari pengurangan harga energi hasil dari perkembangan tersebut(Parker et al. 2009).

5. Fenomena tersebut biasa disebut sebagai Kebocoran dan bisa terjadi melalui beberapa cara. Hasil dariindustri intensif energi, misalnya, bisa berpindah dari negara dengan komitmen emisi ke negara tanpa

komitmen apa pun. Hal tersebut bisa terjadi apabila beberapa perusahaan di sektor tertentu memindah-kan pabrik mereka ke negara tanpa peraturan, atau perusahaan mereka tidak berkembang sementarapesaing mereka justru berkembang di negara tanpa komitmen yang berujung kepada meningkatnya emisiGRK (lihat untuk contoh Frankel 2009).


9/673


bersama dengan pemerintah daerah untuk mengkaji level penghematan energi yang

dicapai melalui sistem baru tersebut. Lebih lanjut, unit pemerintah daerah akan dilatih

untuk menjamin adanya pemantauan dan pemeliharaan sesuai standar.

Mempromosikan Sistem Penerangan Jalan Umum yang

Efisien Sambil Mendukung Pembangunan Rendah Karbon

Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Emisi GRK (RAN-GRK) merupakan kerangka

kebijakan untuk pencapaian target pengurangan emisi GRK sebesar 26% dibandingkan

dengan businesss as usual. Dengan dukungan internasional, ditargetkan mencapai 41%.

RAN-GRK menjabarkan aksi-aksi mitigasi untuk setiap sektor, yang akan dimulai oleh

lembaga-lembaga yang mempunyai tanggung jawab di level nasional.

Meski demikian, walaupun kementerian nasional bertanggung jawab untuk

mengeluarkan kebijakan dan peraturan, implementasi aksi tersebut akan dilaksanakan

pada level daerah. Oleh karena itu, propinsi diminta untuk mengembangkan rencana

aksi daerah (RAD GRK) untuk bisa berkontribusi terhadap target pengurangan emisi

nasional. Daerah perkotaan akan memegang peranan penting untuk menjamin mitigasi

perubahan iklim yang efektif dan efisien, terutama mendukung mitigasi GRK dengan

mengoptimalkan manajemen sisi permintaan energi dan manajemen moda transportasi

serta sampah yang lebih efisien.

Selain untuk mendukung transisi ekonomi rendah karbon, aksi mitigasi RAD-GRK

juga menghasilkan beberapa keuntungan tambahan, misalnya investasi untuk moda

transportasi publik yang lebih efisien berujung kepada berkurangnya polusi udara dan

lalu lintas. Ini terutama terlihat pada aksi mitigasi hemat energi. Penerapan teknologi

hemat energi menjamin penghematan energi untuk konsumsi listrik perkotaan yangbisa mengurangi biaya energi, CO2 dan keuntungan lainnya pada waktu bersamaan.

Penerangan jalan hemat energi (EESL) merupakan salah satu cara bagi pemerintah

daerah untuk bertindak sebagai pionir terkait dengan aksi yang ramah terhadap iklim

bagi penduduk mereka. Di satu sisi, implementasi EESL akan mengurangi konsumsi energi

dan dengan demikian berkontribusi kepada tujuan mitigasi iklim. Di sisi lain, teknologi

baru seperti LED memiliki beberapa keuntungan lainnya seperti mengoptimalkan

pencahayaan yang bisa meningkatkan keamanan publik di saat gelap. Oleh sebab itu,

EESL searah dengan tujuan RAN-GRK untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tujuan dan Grup Target dari Buku Panduan ini

Buku induk ini ditujukan bagi pemerintah daerah (kota, kabupaten) di Indonesia. Buku ini

menyediakan panduan untuk implementasi penerangan jalan LED sebagai aksi mitigasi

GRK dan berkontribusi kepada RAD-GRK. Dengan demikian, buku ini memperlihatkan

kumpulan pengalaman dari kemitraan pembangunan PAKLIM GIZ dan PT OSRAM

Indonesia.

Pertama, buku panduan ini memberikan pemahaman mendalam terkait keunggulan

teknis dari penerangan jalan LED. Berdasarkan hasil dari analisa efisiensi, buku ini pun

berusaha untuk mengungkapkan potensi penghematan energi, biaya, dan CO2yang bisa

dicapai melalui implementasi penerangan lampu jalan LED. Sehubungan dengan potensi


10/674


dengan LED

penghematan, skenario berbeda diterapkan untuk masing-masing kota yang terpilih.

Dalam bagian kedua, buku panduan ini menjabarkan pilihan-pilihan untuk pendanaan

penerangan jalan yang efisien dan memberikan panduan cara mengaplikasikan

pendanaan awal bagi penerangan jalan untuk perkotaan.


11/675


Penerangan jalan secara global diperkirakan menggunakan listrik sebesar

159 TWh per tahun. Pengurangan konsumsi hingga 50% secara global akan

menghilangkan kebutuhan listrik sebesar 80 TWH dan menghindarkan emisi

sekitar 40 MtCO2per tahun (CCI 2010). Untuk tingkat kota, pembiayaan listrik

dari lampu-lampu jalan berkisar antara 5% hingga 60%, tergantung pada beberapa

variabel, seperti ukuran kota tersebut dan pelayanan perkotaan, serta seberapa efisien

lampu-lampu jalan yang ada (CCI 2010, Commonwealth of Australia 2005, REEP 2009).

Penerangan jalan di Indonesia diperkirakan mengeluarkan emisi GRK dalam porsi yang

signifikan h, seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Penerangan Jalan LED 2

Tabel 1:

Profil GRK dariPengoperasianPemerintah

Melakukan retrofit terhadap lampu-lampu jalan yang ada dengan LED menawarkan

beberapa keuntungan: untuk jangka pendek, kesempatan untuk menghemat energi, dan

untuk jangka panjang, adanya kemungkinan mencapai target mitigasi serta mengurangi

pengeluaran kota untuk energi.

Keuntungan dari lampu jalan LED6sudah diakui di banyak kota di seluruh dunia, terutama

Amerika Serikat7. Untuk negara berkembang, perhatian terhadap penerangan jalan

hemat energi semakin meningkat bersamaan dengan meningkatnya kawasan perkotaan

dan permintaan untuk energi. Di Afrika Selatan, di mana lampu jalan mencakup 24%

dari konsumsi energi dan 28% emisi karbon disumbangkan oleh perkotaan, mereka

merencanakan untuk mengganti lampu High Intensity Discharge (HDI) dengan lampu

Kota Baseline % dari total emisi Tagihan listrik/

GRK tahun

Surakarta 17.173 ton CO2e 77% IDR 18.9 milyar

Yogyakarta 7.775 ton CO2e 82% IDR 7.2 milyar

Pekalongan 6.910 ton CO2e 76% IDR 10.3 milyar

Salatiga 2.287 ton CO2e 20% IDR 3.2 milyar

6. Aplikasi penerangan yang menggunakan light-emitting diodes (LEDs), organic light-emitting diodes(OLEDs), atau light-emitting polymers sering disebut sebagai solid-state lighting (SSL).

7. Departemen Energi Amerika Serikat telah mempublikasikan beberapa laporan terkait kota-kota yang telahmengganti penerangan lampu konvensional dengan lampu LED. Lapora tersebut bisa diakses via: http://www1.eere.energy.gov/buildings/ssl/gatewaydemos_results.html. Lihat juga http://www.newstreetlights.com/index.htm


12/676


dengan LED

jalan LED yang lebih efisien dan tahan lama8(Seed Urban 2008). Sementara, Thailand

sudah memasukan aktivitas program CDM (CPA) untuk menggantikan 4000 HPS

dengan LED di region pusat di negara tersebut. Proyek-proyek tersebut memberikan

lessons-learned yang penting untuk pembelajaran skema EESL di Indonesia9.

2.1. Kelayakan Teknis

Lampu yang paling sering digunakan, lampu dengan intensity dischargeyang tinggi (HDI),

khususnya lampu sodium tekanan tinggi (HPS), sering digunakan untuk penerangan

jalan. Meski demikian, lampu-lampu HPS sering dianggap tidak layak untuk penerangan

malam hari. Dengan adanya reflektor pada bagian belakang lampu HPS maka banyak

cahaya hilang dan justru menghasilkan polusi cahaya ke lingkungan sekitar. Efek negatif

lainnya adalah efek silau bagi pengendara kendaraan dan pejalan kaki.

Penerangan jalan LED menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan

penerangan jalan konvensional. Selain kemampuan penglihatan periferal yang sudah

lebih maju, penerangan LED memiliki potensi hemat energi dan pengurangan emisi

GRK dibandingkan dengan penerangan konvensional. Meskipun penerangan LED masih

merupakan teknologi yang sedang berkembang, namun pengalaman dari proyek-

proyek yang ada telah membuktikan bahwa penerangan tersebut sangat layak secara

teknis saat ini dan nantinya akan berkontribusi pada pemahaman lebih baik terhadap

kemampuan penerangan jalan LED.

Teknologi baru untuk penerangan jalan, seperti LED atau cahaya induksi, memancarkan

cahaya putih yang menghasilkan pencahayaan scotopic daya tinggi sehingga lampu-

lampu jalan berdaya listrik rendah dan pencahayaan photopic yang rendah bisa

menggantikan lampu-lampu jalan yang ada. Misalnya, sebuah lampu jalan LED 30W bisamenggantikan lampu 70W HPS10dengan daya pencahayaan yang sama (GRAH Lighting

2012). Hal tersebut akhirnya berujung kepada penghematan energi secara signifikan.

Dalam kondisi tertentu, LED bisa mengurangi penggunaan energi hingga 60%. Untuk

mendapatkan kelebihan lain dari hemat energi bisa dicapai dengan mengkombinasikan

LED dengan teknologi pemantauan adaptif dan kontrol. Apabila penerangan adaptif

mungkin masih terlalu sulit dilaksanakan bagi beberapa kota saat ini, ada beberapa

pilihan yang lebih mudah untuk mengurangi permintaan energi, seperti menginstal

pengukur ketepatan waktu (timing meter), untuk mematikan lampu pada saat-saat

tertentu. Sebagai contoh, Semarang memiliki kebijakan lampu jalan di tempat-tempat

tertentu dimatikan setelah jam satu malam. Meski demikian, hal tersebut juga perlu

dievaluasi apakah efektif mengingat adanya isu-isu seperti keamanan jalan (WorldBank 2007). Mengingat bahwa pengadaan lampu jalan juga termasuk dalam budget

pemerintah daerah, maka lampu-lampu jalan LED menawarkan kesempatan tidak hanya

menjadi hemat energi tapi juga pengeluaran biaya yang efektif.

Gambar 1 menunjukkan perbedaan distribusi cahaya dan kilau dari lampu LED (sebelah

kiri) dan lampu HPS (sebelah kanan). Terlihat bahwa warna pada obyek di sebelah

kiri lebih segar, murni, dan nyaman, sedangkan, warna pada obyek sebelah kanan

membosankan dan menganggu. Perbedaan tersebut diungkapkan dengan menggunakan

8. Cape Town telah memperlihatkan kesuksesan program tersebut. Mereka telah menggantikan semua lampujalan dengan LED, dan berhasil menghemat energi sebesar 30% (Seed Urban 2008).

9. Contoh-contoh lebih lanjut tentang kota-kota yang menggunakan lampu jalan LED bisa dilihat di: http://www.bbeled.com/led-street-light/.

10.Apabila kehilangan ballast diperkirakan sekitar 80W.


13/677


Color Rendering Index (CRI), yang bisa menggambarkan cahaya mana yang mampu

membuat obyek-obyek terlihat dengan warna mereka sesungguhnya. Penerangan jalan

LED mempunyai CRI > 8, sementara High Pressure Sodium (HPS) hanya > 5.

Pencahayaan lampu LED menggunakan optik berbeda dibandingkan lampu Metal

Halide (MH) atau HPS karena tiap LED merupakan sumber tunggal. Hal tersebut untuk

menghindarkan beberapa kekurangan dari lampu-lampu HPS, misalnya polusi cahaya.

Dengan desain lumainaire yang efektif, maka sinar dari lampu LED bisa diarahkan dengan

baik sehingga mampu menghasilkan efisiensi optic dan efikasi luminaire yang tinggi,

dan distribusi cahaya terhadap area yang diinginkan lebih merata, serta perlindungan

terhadap silau yang lebih baik lagi untuk backlight (cahaya dari belakang) maupun

uplight (cahaya dari atas) (USDoE 2010). Ini berarti cahaya untuk menerangi sebuah

area yang diperlukan lebih sedikit. Dengan demikian, bisa mengurangi polusi cahaya,

yang dianggap bisa memberikan efek negatif bagi suasana hati manusia, burung, dan

serangga (GRAPH Lighting 2012). Penerangan jalan LED juga lebih bisa memenuhi

persyaratan yang dibutuhkan, terutama, saat ada permintaan untuk pengurangan

Gambar 1:Perbedaan warnaantara LED dan HPS.Sumber: PittsburghResearch Project

OSRAM

Tabel berikut membandingkan penerangan jalan yang ada dan jumlah module HPMLyang diinginkan untuk diganti untuk mencapai konsumsi energi yang sama.

Penerangan jalan yang ada Jumlah Module HPML yang diinginkan

Mercury 125W 3 Modules

Mercury 250W 4 Modules

HPS 70W 2 modules

HPS 150W 4 Modules

HPS 250W 8 Modules

PLC 45W 2 Modules

ML/High Intensity Discharge (HID)Lamp 160W 3 Modules

TL/Fluorescent Lamp 35W 1 Module

Pijar/Incandescent Lamp 200W 2 Modules

Tabel 2:Jumlah module yangdiperlukan per lampu

Sumber: OSRAM (2012)


14/678


dengan LED

cahaya di malam hari. Cahaya lampu LED memiliki sistem dimming yang bekerja secara

efektif tanpa mempengaruhi keseluruhan penerangan di jalan tersebut.

Kelebihan lainnya penerangan jalan LED adalah bisa bertahan lebih lama karena memiliki

umur lampu yang panjang sehingga tidak terlalu memerlukan biaya pemeliharaan

yang besar jika dibandungkan dengan penerangan jalan konvensional. Periode hidup

dari lampu jalan LED ditentukan dari cahaya yang dikeluarkan dibandingkan denganspesifikasi desain asli. Saat kecemerlangan lampu LED menurun hingga 70 persen,

maka lampu tersebut sudah mencapai akhir masa hidup. Cahaya lampu LED memiliki

waktu hidup lebih lama dari pada lampu jalan konvensional (50.000 jam atau lebih,

dibandingkan dengan 15.000 hingga 35.000 jam) dengan pemeliharaan yang lebih baik.

Dengan semakin lamanya waktu hidup, maka akan mengurangi biaya pemeliharaan

dan membuat bola-bola lampu LED cocok untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau

dan perlu biaya pemeliharaan tinggi (GRAPH Lighting 2012). Meski demikian, dalam

memperkirakan waktu hidup LED bisa menjadi masalah mengingat durasi hidup yang

diharapkan menjadikan uji coba secara keseluruhan menjadi tidak realistis. Tidak

hanya itu, teknologi juga masih berkembang dengan pesat, sehingga hasil-hasil waktu

sebelumnya tidak lagi menggambarkan kondisi saat ini. Masa pakai LED sepenuhnya

bergantung kepada kualitas desain cahaya lampu dan manajemen panas. Cahaya lampu

LED dengan desain yang kurang baik akan lebih cepat memburuk ketimbang yang

dirancang dengan baik (USDoE 2010).

Meski penerangan jalan LED, secara umum, bisa dikatakan lebih memiliki banyak

kelebihan dibandingkan dengan penerangan jalan yang konvensional, namun ada

beberapa catatan yang musti diperhatikan terkait dengan kualitas produk dan pesatnya

perkembangan teknologi. Masalah yang paling umum, tidak konsistennya kualitas

Teknologi

Angka Relatif

Diskripsi

Kelebihan

Kekurangan

Uap Merkuri

Terlama

Terlama,teknologi lampuputih HID yangsering diguna-kan

Rendahnyabiaya awal

Bertahan lama

(~24k jam) Cahaya putih Kerusakan

mendadakjarang terjadi

Kecemer-langan lampurendah (34-58lumens/watt)

Efisiensi

perlengkapanrendah 8(~30%)

Mengandungmerkuri

High-PressureSodium Vapor

Sumber cahayapaling cocokuntuk SL

Rendahnyabiaya awal

Bertahan

lama (~24kjam)

Tingginya ke-cemerlanganlampu (70-150 lumens/watt)

Biaya awalrendah

CRI rendah Mengandung

merkuri

Induksi

Elektrodacahaya putih,sumber cahayasedikit dan hiduplebih lama

Bertahan lama(100 k jam)

Cahaya putih,

CRI tinggi Rendahnya

biaya pemeli-haraan

Tingginyaefisiensi per-lengkapan

Biaya awaltinggi

Kecemer-langan lampurendah (36-64

lumens/watt) Mengandung

merkuri

New Ceramic

Teknologi ca-haya putih HID;perlengkapanCMH yang baru>35 lebih efisienketimbang CMHsebelumnya

Cahaya putih Bertahan lama

(24-30k jam)

Tingginya ke-cemerlanganlampu ( ~115lumens/watt)

Tingginyaefisiensi per-lengkapan

Biaya awaltinggi

Mengandungmerkuri

LED

Terbaru

Cahaya putih,terarah, sumbercahaya yangsolid

Bertahan lama(>50k jam)

Cahaya putih,

CRI tinggi Tingginya

keseragaman Tingginya

efisiensiperlengkapan

Tidak adamerkuri dalamcahaya

Biaya awaltinggi

KecemeranganLED rendah (~90 lumens/

watt)

Tabel 3:

Pilihan teknologi


15/679


produk seperti terlihat dari tingkat keberhasilan LED dari 30 lm/w hingga 90 lm/w.

Dengan demikian, perlu berhati-hati dalam memilih merk dan perlu dilakukannya kajian

terhadap pengalaman dan best practicesdi perkotaan yang sudah mengimplementasikan

lampu penerangan jalan LED. Kebijakan untuk penerangan jalan hemat energi,

termasuk persyaratan performa minimum dan uji coba, bisa menjamin bahwa hanya

produk-produk berkualitas tinggi yang akan terpilih (Commonwealth of Australia 2005,

Canadian Urban Institute 2011).

PENERANGAN ADAPTIF

Penerangan adaptif adalah penerangan yang tidak perlu menyala penuh setiap malam,

melainkan bisa beradaptasi sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, penerangan

adaptif akan meredupkan lampu-lampu pada saat lalu lintas atau pejalan kaki sepi sehingga

memungkinkan penghematan biaya energi, mengurangi emisi GRK dan polusi cahaya. Sistem

penerangan adaptif yang konvensional menggunakan sensor foto untuk menyalakan lampu

saat level cahaya berada di bawah level yang diinginkan. Ditambah lagi, teknologi terbaru

memungkinkan untuk mengontrolpencahayaan pada jarak jauh. Selain itu, juga dimungkinkan

untuk : Mengontrol kinerja atas satu peralatan, sejumlah lampu jalan, atau seluruh jaringan dari

lokasi pusat;

Menyetel transisi level cahaya untuk lampu pada periode tertentu (misalnya, pada waktu

subuh dan senja);

Menyesuaikan tingkat penerangan cahaya untuk mengurangi konsumsi energi pada jam-

jam sibuk;

Memberitahukan pusat apabila ada yang padam dan masalah lainnya untuk

meningkatkan kualitas pemeliharaan;

Mengkalkulasi penggunaan energi secara akurat (Commonwealth of Australia 2005)

Penerangan jalan LED adaptif menawarkan potensi hemat energi. Meskipun demikian,

apabila dibandingkan dengan penerangan jalan LED yang konvensional, sistem adaptif LEDmasih sedikit yang bisa dijadikan sebagai contoh. Sistem penerangan jalan LED adaptif

pertama baru dipasang di Vancouver, Kanada, di tahun 2010. (LEDs Magazine 2010).

2.2. Kelayakan Ekonomis

Teknologi dari lampu jalan LED sudah dapat berjalan dengan baik, walau demikian

masalah keuangan masih menjadi hambatan besar, terutama bagi negara-negara

berkembang yang biasanya mempunyai dana terbatas. Selain itu, investasi untuk hemat

energi bersaing dengan investasi di sektor lain yang biasanya hanya berlaku untukjangka pendek semata (contoh, keamanan sosial). Oleh karena itu, dibutuhkan kajian

terhadap kelayakan ekonomis dan penilaian proyek yang lebih detail sebelum memasuki

tahap implementasi.

Secara umum, ada dua faktor yang menonjol dalam mengkaji kelayakan ekonomis dari

penerangan jalan LED dibandingkan dengan yang konvensional. Di satu sisi, instalasi

penerangan jalan LED akan memakan biaya relatif lebih tinggi di awal implementasi

ketimbang lampu-lampu yang konvensional. Hal tersebut dikarenakan lampu jalan

LED masih tergolong teknologi baru sehingga akan lebih mahal dibandingkan lampu

konvensional. Penerangan jalan konvensional seperti HPS sudah mencapai tingkat

pasar yang lebih mapan sehingga tidak dimungkinkan adanya penurunan harga yang

signifikan, sementara itu lampu LED masih dimungkinkan penurunan harga. Sementara,

di sisi lain, lampu-lampu jalan LED bisa menghasilkan penghematan energi dan


16/6710


dengan LED

mengurangi biaya pemeliharaan. Dengan demikian, kelayakan ekonomis dari lampu-

lampu jalan LED bergantung pada pengurangan biaya energi dan pemeliharaan (apakah

sudah cukup tinggi) untuk dapat mengubah keuntungan lampu jalan LED dalam jangka

pendek, atau apakah terdapat insentif untuk mendorong kota-kota dalam membiayai

dana awal (USAID/BEE 2010).

Ada dua metrik yang dilakukan untuk mengkaji nilai ekonomis LED. Pertama, kemudahanpengembalian investasi yang mengacu kepada periode waktu yang dibutuhkan untuk

membayar investasi awal. Kedua, nilai ekonomis lampu jalan LED saat ini (net

present value/NPV) dihitung berdasarkan perkiraan ketersediaan/aliran dana di masa

mendatang. Analisa untung-rugi sering digunakan dalam manajemen proyek dan sangat

berguna untuk membandingkan proyek-proyek yang berkompetisi. Secara umum, proyek

yang menghasilkan NPV lebih tinggi harus diprioritaskan. Sebagai tambahan, analisa

sensitivitas bisa dilakukan untuk mempertimbangkan aspek ketidakpastian terkait

dengan perkembangan teknologi. Dalam banyak kasus, kemudahan pengembalian

investasi tidak akan cukup dan analisa untung-rugi pun harus dilakukan apabila sumber-

sumber cukup tersedia.

Penelitian dan proyek demonstrasi menyediakan gambaran terkait periode

pengembalian yang diinginkan dan nilai bersih lampu jalan LED saat ini. Hasil dari DOE

telah menunjukkan periode pengembalian rentang waktu antara 3 hingga 20 tahun

(USDoE 2010) dengan beberapa proyek bisa menunjukkan pengembalian investasi yang

menarik selama 7 hingga 10 tahun (CCI 2010). Dalam proyek lampu jalan LED di kota San

Fransisco, NPV selama 15 tahun sebesar $300 hingga $500 untuk konstruksi baru dan

$100 to $300 untuk proyek retrofit. Kota San Fransisco pun menganggap pengembalian

investasi tersebut dapat diterima (San Francisco studi kasus: 50). Untuk beberapa kasus

(misalnya Oakland), periode pengembalian bisa dikurangi dengan bundling pembeli

bersama-sama sehingga bisa mencapai dampak yang diinginkan.

Meski demikian, sampai sejauh mana pengalaman tersebut bisa direplikasi untuk

konteks Indonesia. Nilai ekonomis dari implementasi lampu LED sangat bergantung

pada lokasi installasi dengan faktor-faktor seperti konsumsi listrik, biaya energi, biaya

pekerja, dll (CCI 2010). Khususnya, harga energi memiliki dampak terhadap keuntungan

dari pilihan-pilihan hemat energi. Harga energi yang tinggi akan mengurangi periode

pengembalian dan sebaliknya. Pada kasus-kasus selanjutnya, tarif listrik perlu

diadaptasikan atau program-program insentif dikembangkan untuk menciptakan bisnis

untuk EESL (Canadian Urban Institute 2011).

Studi Kasus:RETROFIT LED DAN INSTALASI SISTEMPEMANTAUAN JARAK JAUH DI KOTA LOS ANGELES,AS

LA memiliki sistem penerangan jalan kota terbesar di U.S., dengan lebih dari 209.000 lampu

jalan tersebar di sepanjang setidaknya 7.000 mil (ESMAP 2011). Kota Los Angeles, California,

sendiri mempunyai rencana ambisius untuk mengubah 140.000 lampu jalan di perumahan

dengan lampu berjenis LED, termasuk installasi sistem pemantauan jarak jauh (remote

monitoring system) di setiap unit untuk kurun waktu lima tahun (2009-2013).


17/6711


Proyek tersebut diharapkan untuk dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi

GRK selama kurun waktu tersebut. Apabila dijalankan sesuai rencana, maka dapat

menurunkan 68.640.000 kWh listrik (pengurangan 40%) setiap tahun dan mengurangi

emisi GRK sebesar 40.500 ton CO2 per tahun. Untuk menutupi biaya awal yang tinggi,

proyek tersebut akan didanai melalui potongan harga dari Departemen Air dan Energi

Los Angeles dan pinjaman $40 juta untuk tujuh tahun dengan bunga 5.25% (sistem

rebate). Untuk jangka panjang, diharapkan bahwa proyek tersebut akan secara signifikanmenghemat dan biaya pemeliharaan sehingga bisa menciptakan aliran dana untuk dapat

membayar pinjaman sekaligus menambah simpanan dana di tahun-tahun mendatang.

Analisa ekonomis atas hal ini memperkirakan diperlukannya periode tujuh tahun untuk

pengembalian pinjaman dengan internal rate of return(IRR) sebesar 10% tanpa sistem

rebate dari pemerintah tersebut. Dengan memperhitungkan sistem rebate tersebut, maka

periode pengembalian bisa dipercepat menjadi 5,7 tahun dan meningkatkan IRR hingga

23%. Lebih penting lagi, proyek tersebut memegang peranan integral dalam penyusunan

budget pemerintah daerah dalam jangka waktu panjang. Untuk mengantisipasi naiknya

harga energi, penghematan energi dan biaya pemeliharan dari lampu-lampu jalan LED

akan mampu menghindarkan kekurangan dana di masa depan.

Sumber: ESMAP (2011)

Gambar 2:Sejarah dan prediksikeberhasilan sumbercahaya

Sumber: USDoE (2012):SSL R&D Multi-YearProgram Plan

Hambatan utama untuk menembus pasar biasanya diakabitkan oleh mahalnya

biaya awal, terutama untuk LED kualitas tinggi. Selanjutnya, kurangnya pemahaman

akan manfaat lampu-lampu LED, struktur pasar yang masih terfragmentasi, dan

ketidakpastian atas teknologi tersebut untuk skala besar, juga menjadi hambatan

(ESMAP 2011). Namun, sisi positifnya adalah harga-harga menurun pada tahun-tahun

belakangan ini dan diperkirakan biaya LED akan semakin menurun di masa mendatang.

Menurut Departemen Energi AS, tingkat harga saat ini sudah menurun hingga 20%

per tahun. (USDoE 2011). Demikian juga dengan kualitas LED yang semakin meningkat

melalui desain pencahayaan LED sekitar 200 lm/W, yang bisa mencapai 15 kali lebih

tinggi dari pada penerangan pijar (USDoE 2011) (Lihat Gambar 2).


18/6712


dengan LED

Penggunaan lampu LED, di seluruh sektor termasuk untuk penerangan luar ruangan

(outdoor), diharapkan bisa berkembang pesat pada tahun-tahun mendatang. Meski

pangsa pasar LED untuk peneranganoutdoorbaru sekitar 5%, angka tersebut diharapkan

bisa meningkat hingga 40% di tahun 2016 dan 70% di tahun 2020 (McKinsey 2011).

Asia akan memegang peran dominan dalam pengembangan pasar LED karena kawasan

tersebut telah menguasai 40-50% dari total pasar.

Gambar 3:Perkembanganteknologi LED

Sumber: McKinsey(2011)

Table 4:Keuntungan dankerugian sosial-

ekonomis dan teknisdari penerangan jalan

LED

Sumber: Adaptasidari USAID/BBE 2010,

Canadian UrbanInstitute 2011

Kelebihan Kekurangan

Bertahan sangat lama Perlu penyerap panas (heat-sinking) yang cukup untukmenjamin LED dengan daya tinggi bisa bertahan lama.

Mengurangi biaya pemeliharaan karena bisa Tingginya biaya awal bisa menyebabkan (hinggabertahan lama beberapa tahun) lamanya untuk mendapatkan

keuntungan (karena LED masih relatif baru danteknologi yang terus berkembang).

Bisa menyimpan energi dan gas rumah kaca Banyak variasi terkait ketersediaan produksi, pilihan,untuk jangka waktu yang panjang dan kualitas, karena industri manufaktur LED masih

berkembang.

Mengurangi biaya dari penghematan Para pengguna akan kesulitan dalam mengikutikonsumsi energi perkembangan pesat dari perubahan produk atau suku

cadang, mengingat teknologi LED bertumbuh sangat cepat.

Mempunyai karakter terang secara instan Masih kurangnya pengujian jangka panjang danpengalaman di perkotaan, mengingat teknologi masihtergolong baru.

Tidak mengandung bahan kimia beracun Arah pencahayaan hanya terbatas pada arah yang(contoh, merkuri) yang memerlukan perawatan diarahkan (ketidakmampuan untuk menerangi seluruhdan pembuangan khusus arah) membatasi kegunaan hanya kepada lampu jalan

yang menggantung atau menghadap ke bawah saja

Tidak ada pemanasan (tidak memiliki jeda waktusebelum mencapai level terang yang optimal).

Tidak menghasilkan cahaya ultraviolet (yangbiasanya menarik perhatian serangga).

Tabel 4 berikut menunjukkan kelebihan dan kekurangan menggunakan penerangan

jalan LED dilihat dari aspek sosial ekonomi maupun teknis.


19/6713


2.3. Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pengoperasian dan Pemeliharaan (O&P) merupakan komponen yang penting dalam

era pelayanan penerangan bagi publik yang efektif dan efisien. Biasanya, bisnis

sangat bergantung pada prosedur pemeliharaan yang sudah mapan. Dengan praktik

pemeliharaan yang bagus maka dapat mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan

umur bola lampu. Sebaliknya, manajemen yang tidak sesuai bisa berujung kepada

depresiasi bola lampu LED dan komponen-komponennya.

Secara umum, perbedaan komponen dari lampu publik berarti perbedaan pemeliharaan.

Biasanya lampu perlu diganti secara regular. Pemeliharaan yang bagus akan mengganti

mayoritas lampu sebelum rusak atau sebelum cahaya jauh di bawah standar spesifikasi.

Kebutuhan pemeliharaan tidak sama untuk seluruh jenis lampu, melainkan bervariasi

antara tipe yang berbeda tetapi juga berbeda antara pembuat dari tipe lampu yang

sama (Commonwealth of Australia 2005). Untuk lampu LED, akan lebih sulit untuk

memperkirakan jangka waktunya (Commonwealth Australia 2005). Hal tersebut karena

kurangnya pengalaman dalam melakukan uji coba terhadap peralatan baru untukjangka panjang, tetapi ada juga konflik informasi terkait dengan data lampu antara

beda pembuat dan distributor (Commonwealth of Australia 2005). Meski demikian,

pengalaman yang ada saat ini menunjukkan secara signifikan rentang hidup lebih

panjang dari produk-produk LED yang didesain dengan baik (The Climate Group 2012).

Beberapa pemeliharaan yang dilakukan antara lain:

Mengganti lampu, aksesoris, dan kabel yang rusak.

Perbaikan awal kabel-kabel yang rusak.

Memastikan bahwa kabel tersebut terpasang benar.

Pemeliharaan regular dari service cabinet/fuse box untuk menghindarkan kontak

yang kendur.

Pembersihan regular untuk lapisan cahaya sehingga bebas debu/kotoran danmeningkatkan daya terang lampu (USAID/BBE 2010).

Oleh karena itu, pemasangan Sistem Kontrolan Pintar (Smart Control System)11dalam

penerangan jalan LED sangat cocok. Hal tersebut memungkinkan pengawasan terhadap

kinerja pencahayaan, sambil memaksimalkan penghematan energi dan rentang waktu

hidup dari produk-produk LED. Ada dua sistem berbeda yang tersedia:

Sistem Komunikasi Wireless Radio.

Sistem Power Line Carrier, menggunakan jaringan yang ada untuk berkomunikasi

Sistem Kontrol Pintar mengawasi seluruh infrastruktur penerangan jalan dan langsungmemberitahukan apabila ada kesalahan, insiden (misalnya pencurian kabel atau cahaya)

11. Sistem kontrol pintar merupakan sistem infrastruktur komunikasi yang menampilkan remote controlsecara real-time dari penerangan outdoor (Climate Group 2012).

Sangat berguna untuk menerangi jalan di jalan-jalan tertentu, karena LED diproduksi untukpenerangan satu arah penerangan hanya satuarah bukan cahaya yang menyebar.

Memiliki sistem dimming (tidak seperti CFL),memungkinkan flesibilitas dalam mengontrol level penerangan

Memiliki indeks warna yang tinggi, sehingga bisamenghasilkan warna yang terang selama malam hari

Tidak menghasilkan efek silau, mengurangikelelahan visual baik untuk pengemudi kendaraanmaupun pejalan kaki.


20/6714


dengan LED

dan kebutuhan untuk segera mengganti peralatan. Sistem tersebut memberikan kontrol

lebih baik terhadap infrastruktur penerangan kota dari ruang kontrol, dengan pilihan

mengatur penerangan sesuai dengan kondisi jalan dan standar penerangan jalan daerah.

Sistem pintar tersebut dapat meningkatkan kinerja bisnis Penerangan Jalan LED untuk

jangka panjang dengan:

Memaksimalkan efisiensi energi dengan menyesuaikan lampu pada standard yangdibutuhkan atau pada kondisi tertentu (dengan sistem dimming yang beroperasi saat

jam-jam tidak sibuk).

Memaksimalkan masa pakai LED melalui sistem dimming dan penyesuaian cahaya.

Mengurangi biaya pemeliharaan melalui deteksi kesalahan dan kegagalan.

Saat ini, biaya awal sangat tinggi sehingga sistem kontrol pintar tersebut kemungkinan

akan hanya bisa dicapai untuk proyek-proyek skala besar. Meski demikian, seyogyanya

otoritas terkait harus dapat menjamin dalam proses pengadaan lampu LED bahwa

proyek tersebut dapat di-upgrade dengan sistem kontrol-pintar.

Dalam beberapa kasus, meteran merupakan komponen penting dalam sistem

penerangan jalan untuk bisa memonitor dengan baik kinerja sistem, penggunaan

energi, untuk mengukur dan memverifikasi penghematan energi apabila sistem

tersebut perlu diperbaharui. Oleh sebab itu, penerangan jalan yang baru harus

mempunyai fasilitas meteran. Hal tersebut memungkinkan untuk kota bisa membayar

biaya sesungguhnya ketimbang hanya berasumsi dari konsumsi energi. Kota-kota

dianjurkan untuk bisa bekerja sama dengan PLN dan badan pemerintahan lainnya untuk

memulai pertimbangan efektivitas biaya dari meteran penerangan skala kecil (individu),

yang kemudian dapat diterapkan untuk seluruh sistem penerangan jalan umum demi

kepentingan penghitungan tagihan.

Apabila tidak berhasil untuk beberapa lampu, maka tidak semua harus diganti. Lampu

LED terdiri dari sistem module. Setiap penerangan jalan terdiri dari 6 hingga 10 module,

tergantung kepada tingkat pencahayaan. Apabila satu atau dua module tidak berhasil,

maka kota hanya perlu mengganti module tersebut saja dan tidak perlu keseluruhan

lampu. Hal tersebut akan mengurangi biaya pemeliharaan.

Untuk menjamin proyek bisa berkesinambungan, otoritas terkait juga harus

mempertimbangkan bagaimana cara mengganti penerangan jalan, baik untuk diproses

lebih lanjut atau disimpan. Pada kasus lampu rumah, lampu lama dapat digunakan

sebagai stok dan pemeliharaan. Atau, kota bisa mengusulkan satu paket tender yang

menawarkan pihak swasta untuk membeli lampu lama tersebut. Pembuangan lampuakan sulit karena fasilitas pembuangan sampah eletronik sangat langka dan ongkos

pembuangan juga tinggi. Saat ini, KLH berencana untuk mengintegrasikan produksi dan

pembuangan di bawah satu tanggung jawab. KLH mempersiapkan mekanisme tanggung

jawab produsen yang diperpanjang (EPR extended producers responsibilities) untuk

mengatur sampah namun belum diimplementasikan karena diskusi masih berlanjut.


21/6715


Penerangan jalan LED menjadi bagian dari pendekatan hemat energi. Program

hemat energi menguntungkan dari banyak perspektif dan menyediakan solusi

win-win tiga kali lipat, yaitu dengan menyediakan keuntungan positif bagi

konsumen, pemerintah, dan lingkungan. Potensi pengembangan hemat energi

untuk lampu jalan di Asia, secara umum, termasuk Indonesia, belum sepenuhnya digali.

Berdasarkan laporan IEF, 90% dari lampu jalan di seluruh dunia (termasuk negara

maju) bergantung kepada teknologi yang mengkonsumsi 40% lebih banyak energi,

dibandingkan dengan bila menggunakanteknologi lampu high-pressure sodium and

lampu LED (IEF 2011). Tetap mengandalkan tekonologi yang lama yang tidak efisien

menjadi masalah yang sering dijumpai dalam mencapai kemandirian energi. Untuk

mengatasi masalah tersebut membutuhkan campur tangan pemerintah dalam bentuk

peraturan dan aksi, di sisi lain, juga perlu adanya kerjasama dari semua pemangkukepentingan (McKinsey 2012).

3.1. Kebijakan dan Peraturan Efisiensi Energi

Kebijakan dan insentif yang ada seharusnya bisa mengatasi kesulitan investasi,

(hambatan-hambatan investasi mahal, lambat, dll) dalam menerapkan teknologi

untuk hemat energi. Hambatan tersebut ada pada kelembagaan, keuangan, peraturan

dan teknologi, namun hambatan untuk hemat energi seringkali merupakan hasil dari

kegagalan pasar. Contoh, dalam sektor energi, saat tarif listrik, yang seringkali didistorsi

oleh subsidi dan biaya eksternal (misalnya, emisi GRK), tidak diperhitungkan sehingga

berujung kepada tingginya konsumsi energi, dibandingkan dengan apa yang diperlukan

dan pertimbangan biaya (PWC 2011).

Untuk kasus penerangan jalan di Indonesia, beberapa faktor mempersulit penerapan

hemat energi. Terutama tarif listrik yang rendah yang ditetapkan oleh PLN; hal ini

tentu menghilangkan insentif-insentif hemat energi. Rendahnya tarif listrik menjadi

problem utama karena penerangan jalan LED masih tergolong mahal. Hambatan

lain untuk investasi juga termasuk kurangnya pengetahuan lembaga finansial terkait

pendanaan mitigasi hemat energi. Tidak hanya itu, kapasitas sumber daya manusia dan

teknis masih kurang untuk mengimplementasikan dan memelihara teknologi sepertipenerangan jalan LED. Selain itu, masih kurangnya instalasi pengukuran yang sesuai

untuk mengukur konsumsi energi. (IEF 2011, USAID 2007).

Kebijakan danPemangku Kepentingan

3


22/6716


dengan LED

Secara teori, instrumen kebijakan bisa menggabungkan instrumen-instrumen lainnya,

mulai dari bujukan moral, kebijakan berbasis pasar hingga peraturan-peraturan. Instrumen

kebijakan tidak sepenuhnya harus diperlakukan secara terpisah namun bisa bekerja

saling berhubungan dan menciptakan sinergi yang positif (Commonwealth of Australia

2011). Pendekatan hemat energi paling efektif dipromosikan dengan menggunakan

perumpamaan carrot and stick (wortel dan tongkat), yang menggabungkan aspek

insentif dan peraturan. Intervensi paling umum dalam sektor energi adalah dalam

bentuk standarisasi dan pelabelan mengingat hal-hal tersebut merupakan intervensi

dengan biaya paling efektif bagi pemerintah karena hampir seluruh dana dapat dicapai

baik melalui para produser yang butuh produksi barang dengan lebih efisien atau para

konsumer yang membeli barang tersebut (USAID 2007).

Kebijakan nasional terkait dengan mitigasi perubahan iklim secara umum dan hemat

energi secara spesifik bisa berfungsi sebagai pendorong untuk aksi-aksi di level daerah.

Dengan kebijakan nasional menyediakan pengaturan lebih luas untuk pendekatan

hemat energi, maka kebijakan daerah perlu mempertimbangkan langkah-langkah

sesuai dengan keadaan lokal dan memberikan gambaran lebih jelas untuk mencapai

pengembangan hemat energi.

Pada level nasional, kebijakan yang menjadi sangat signifikan saat ini adalah Rencana Aksi

Nasional untuk Penurunan emisi GRK (RAN-GRK), yang mengharuskan aksi-aksi mitigasiuntuk sektor terkait, yaitu sektor energi, industri, transportasi, sampah, dan lahan.

Berdasarkan kerangka RAN-GRK tersebut, tiap-tiap propinsi harus mengembangkan

rencana aksi lokal (RAD-GRK) sebagai bagian kontribusi daerah dalam mencapai

penurunan emisi nasional. Pada sisi permintaan energi, paling dominan dibutuhkan di

daerah perkotaan di dua wilayah (Jawa-Bali dan Sumatra). Pendekatan hemat energi

pada kedua wilayah tersebut yang diimplementasikan melalui RAD-GRK bisa berarti

aksi-aksi yang menguntungkan. Beberapa tahun belakangan, kebijakan-kebijakan yang

dikeluarkan untuk mengembangkan aksi mitigasi hemat energi. Lebih penting lagi,

mulai tahun 2005 Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN) mencanangkan

penurunan intensitas energi 1% per tahun pada tahun 2025. Di samping itu, rencana

tersebut mengidentifikasikan potensi penghematan energi melalui penghematan listrik

di kawasan komersial, perumahan dan publik sekitar 15-30%12. Berkaitan dengan hal

tersebut, maka Kebijakan Energi Nasional menargetkan untuk mencapai elastisitas

energi kurang dari 1% by 202513(IEEJ 2010).

Hambatan finansial dan ekonomi Harga energi, tidak efisiennya subsidi energi,dan ketidakstabilan harga

Struktur dan berfungsinya pasar Insentif finansial Kurangnya dana (baik swasta dan publik) Biaya (contoh, tingginya biaya awal)

Hambatan teknologi Kurangnya infrastruktur

Minimnya standar teknis

Hambatan tingkah laku Norma sosial, budaya, dan tingkah laku, jugaaspirasi

Pembuat keputusan

Hambatan kelembagaan, informasi, Kurangnya kesadaran, informasi,dan organisasi pendidikan, dan pelatihan

Kebijakan yang tidak berpihak kepada hematenergi

Kurangnya landasan hukum dan peraturan Kapasitas kelembagaan yang masih terbatas Minim koordinasi dan masih lamban

Tabel 5:Hambatan Efisiensi

Energi

Sumber: IEF (2011)


23/6717


3.1.1. Kebijakan - kebijakan daerah dan propinsi

Ruang lingkup aksi di tingkat daerah dan propinsi dibatasi oleh cakupan kewenangan

berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Bila memungkinkan dan layak, maka tujuan

untuk menggantikan penerangan jalan konvesional dengan LED haruslah terintegrasi

dengan rencana aksi penerangan publik milik pemerintah daerah. Pertama-tama, harus

dikembangkan dokumen kerja internal yang memberikan gambaran tentang latarbelakang (misalnya para pemangku kepentingan), tujuan dari penerangan jalan umum,

sasaran, dan bagaimana dapat mencapai tujuan serta periode waktu yang dibutuhkan

untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Penyusunan dan penerapan rencana aksi

diperlukan untuk dapat menjabarkan proses, sistem dan strategi yang mendukung

manajemen penerangan jalan umum, menjamin komitmen serta dukungan dari para

pemangku kepentingan di dalam dewan, mengembangkan manajemen data sekaligus

membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan lainnya (misalnya, bisnis

distribusi)14. Secara umum, pengembangan rencana aksi pemerintah daerah/lokal sangat

diperlukan karena memungkinkan manajemen yang efektif dan efisien untuk penerangan

jalan umum15. Lebih lanjut, dengan adanya rencana aksi maka kebijakan untuk penerangan

outdoor dapat diimplementasikan, yang berarti menyediakan kerangka strategi lebih luas

untuk penerangan jalan publik. Dengan adanya rencana aksi penerangan jalan umum,

kebijakan kunci dapat segera dikembangkan harus diterapkan oleh otoritas lokal terkait

untuk dapat mewujudkan rencana installasi penerangan jalan umum dengan LED.

Saat ini, Dinas mengikuti standar SNI sebagai basis instalasi. Namun demikian,

penerangan jalan LED masih belum terakomodir dalam standar SNI tersebut. Standar

lampu jalan yang digunakan masih Sodium dan Merkuri karena masih belum dikenalnya

teknologi LED. Meski demikian, pemerintah daerah mempunyai kewenangan otonom dan

melakukan inovasi terkait penurunan energi seperti dimandatkan oleh INPRES (13/2011),

termasuk menggunakan lampu jalan dengan standar cahaya lampu dan peralataninstalasi yang aman. Oleh karena itu, beberapa kota besar di Indonesia sudah mulai

menggunakan Penerangan Jalan LED mengingat kelebihannya dalam efisiensi biaya.

Kementerian-kementerian dapat memfasilitasi diseminasi teknologi lampu jalan LED

dengan mengeluarkan panduan terkait instalasi, patokan harga, dan kinerja minimum.

Sebuah kebijakan kunci menjamin lampu jalan LED memenuhi persyaratan minimum

terutama dari segi kualitas16adalah standar kinerja energi minimum (MEPS). Peraturan-

peraturan inilah yang mewajibkan level minimum efisiensi atau level maksimum

penggunaan energi yang dapat diterima untuk produk-produk yang dijual di negara

atau region tertentu (IEA 2006). Persyaratan kinerja minimum menjadi sangat penting

untuk mencegah penggunaan produk dengan kualitas rendah yang tidak mampumencapai standar yang diinginkan, terutama dalam aspek hemat energi dan tingkat

ketahanan lama. Produk-produk dengan kualitas rendah menjadi perhatian dalam

proyek-proyek sebelumnya (World Bank 2007). Lebih lanjut, MEPS dapat mendorong

industri penerangan untuk memproduksi LED yang berkualitas tinggi (En.lighten 2011).

Sebagai contoh, dalam proyek lampu jalan L.A., kriteria kinerja minimum yang harus

12.Lihat untuk contoh: http://www.ieej.or.jp/aperc/CEEP/Indonesia.pdf.13.Elastisitas Energi didefinisikan sebagai laju perubahan dari total pasokan energi utama terhadap laju

perubahan dari GDP.14.

Contoh rencana aksi bisa dilihat di : http://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/ANZ/CCP/CCP-AU/CCP_Project_2009/SPL/SPL_SPLAP_Template_2009.doc.15.Informasi terkait rencana aksi untuk penerangan jalan publik dan cara untuk mengembangkannya bisa

dilihat dari homepage of ICLEI-Oceania.16.Kualitas yang dimaksud mengacu secara spesifik kepada kecemerlangan cahaya lampu. Kecemerlangan

lampu bervariasi.


24/6718


dengan LED

dipenuhi para produsen mencakup, antara lain, penghematan energi antara 30-40%,

memenuhi standar kecahayaan dari Engineering Society of North America Standards

(IESNA) untuk penerangan jalan lokal/perumahan, dan menyediakan jaminan tidak lebih

dari 50.000 jam (ESMAP 2011).

Secara umum, standar dan kebijakan didesain untuk bisa mengikuti perubahan dan

perkembangan pasar. Hal ini dimaksudkan agar kota-kota mendapatkan keuntungan dariturunnya harga sekaligus proses pembelajaran dan pengembangan teknologi. Ini yang

menjadikan program lampu jalan LA menjadi sukses. Perlengkapan dan pembuat LED

dipilih hanya pada tahun pertama dan para pembeli pada tahun 2-5 dipilih pada tahap

berikutnya. Pendekatan tersebut memberikan fleksibilitas dalam pemilihan produk

yang merupakan komponen krusial mengingat cepatnya perkembangan teknologi LED

dan biaya yang dibutuhkan. Lebih lanjut, instansi pemerintah terkait bertanggung jawab

melakukan evaluasi atas pasar LED secara reguler, menyusun draft spesifikasi berdasarkan

teknologi terbaik yang ada, membeli perlengkapan, dan dengan demikian memastikan

agar teknologi tersebut tetap terus berada terdepan dalam inovasi (ESMAP 2011).

Insentif dalam berinventasi proyek hemat energi saat ini dibatasi oleh rendahnya tarif

listrik dan ketidakjelasan terkait siapa melakukan apa dengan biaya energi yang bisa

dihemat melalui penerangan jalan hemat energi. Tarif listrik yang rendah mengurangi

biaya penghematan energi yang ingin dicapai. Semakin lama periode pengembalian

akibat rendahnya capaian penghematan energi maka akan membatasi ketertarikan

terhadap proyek tersebut dan dapat menimbulkan risiko lebih tinggi untuk diperbaiki

terkait dengan kontrak yang terlalu panjang (REEP 2009). Lebih lanjut, dengan sistem

pembayaran tunai yang berlaku saat ini tidak membedakan secara akurat antara tipe

lampu yang berbeda dan tingkat efisiensinya, contohnya harga yang sama diberlakukan

untuk lampu 400 W dengan lampu 1000 W. Selanjutnya, dengan sistem harga yang

berlaku saat ini untuk lampu jalan harus disesuaikan untuk memperhitungkan konsumsienergi selama jam-jam sibuk. Menurut Bank Dunia (2007), kebutuhan energy dari lampu

jalan umum mencapai 14% dari total energi yang dikonsumsi pada jam-jam sibuk. Oleh

karena itu, direkomendasikan untuk meninggalkan tarif rata (flat rate) untuk tiap unit,

dan mengadopsi tariff baru yang lebih mampu menangkap biaya penghematan dengan

baik (Canadian Urban Institute 2011). Ditambah lagi, untuk mencapai penghematan

energi dari lampu jalan LED secara akurat memerlukan upaya dari PLN dan DGEEU

mengingat sistem tarif dasar per tiang disebabkan karena tidak adanya meteran

sebagian besar lampu-lampu penerangan jalan (Canadian Urban Institute 2011).

Peraturan juga perlu disusun untuk menjelaskan siapa yang akan mendapatkan keuntungan

dari penghematan energi tersebut dan apakah tujuan daripenghematan energi.

Idealnya, otoritas terkait di daerah juga mampu melakukan investasi ulang dalam

proyek-proyek retrofit di masa mendatang. Hal tersebut memungkinkan kota-kota

tersebut untuk membatasi investasi mereka sendiri dan menerapkan proyek yang

lebih berkesinambungan mengingat penghematan energi dapat secara terus-menerus

melakukan investasi tanpa perlu meningkatkan investasi tambahan. Sejauh mana dewan

lokal dapat melakukan perubahan kebijakan, bergantung pada arah kebijakan tarif listrik

yang dinegosiasikan dan ditentukan pada level nasional.

Karena penduduk menjadi target utama dalam penerangan jalan, maka pemerintah

daerah perlu mempertimbangkan persepsi publik apabila ingin membuat perubahan

untuk penerangan jalan. harus mempertimbangkan keamanan, pencegahan kejahatan,

warna, kesehatan, dll. Contohnya, keputusan untuk memperkenalkan LED dan/atau


25/6719


penerangan adaptif dapat mengubah persepsi tentang bagaimana pencahayaan bekerja

di suatu komunitas (misalnya dengan sistem dimming yang beroperasi saat jam-jam tidak

sibuk) (Canadian Urban Institute 2011). Pendekatan efisiensi energi, dengan demikian,harus mendapatkan dukungan publik dari awal dengan melibatkan penduduk dalam

perencanaan proyek dan mengkomunikasikan keuntungan-keuntungan dari bentuk

baru penerangan publik tersebut. Kampanye informasi terkait dengan penerangan jalan

hemat energi dapat diintegrasikan sebagai bagian dari bentuk informasi dan program

penyadaran yang lebih luas dari sisi manajemen permintaan dan efisiensi energi bekerja

sama dengan PLN dan DGEEU (World Bank 2007).

3.1.2. Best Practices

Beberapa kota, baik negara maju dan berkembang, sudah memulai untuk mengadopsi

penerangan jalan LED. Penerapan penerangan jalan didukung oleh kebijakan yang

komprehensif. Terkait dengan best practices, proyek percontohan, kerja sama antara

kota dan pendekatan bertahap yang memungkinkan berkembangnya investasi jangka

panjang, dapat diidentifikasikan sebagai faktor kunci kesuksesan.

Komponen strategis dari program penerangan jalan yang hemat energi adalah

implementasi dari proyek percontohan. Mengingat bahwa penerangan LED merupakan

teknologi yang masih berkembang, ada kesenjangan informasi terkait dengan biaya,

kinerja, dll. Proyek percontohan, dengan demikian, menyediakan informasi penting bagi

proyek-proyek lanjutan. Bagi para pemangku kepentingan, hal tersebut menjadi sangatpenting untuk meraih kepercayaan terhadap konsep yang ada karena memungkinkan

untuk melakukan penilaian terhadap teknologi yang ada, memungkinkan kota-kota

untuk bisa belajar terkait dengan pengaplikasian dan penurunan risiko investasi. Suatu

proyek percontohan harus bisa dikembangkan secara optimal dan bisa bekerja sama

dengan penyedia listrik dan suplier perlengkapan (Canadian Urban Institute 2011).

Untuk menangani pendanaan proyek dan risiko program, maka pemerintah kota dapat

mengimplementasikan proyek penerangan jalan umum secara bertahap. Dengan cara

bertahap, manfaat teknologi atau penghematan biaya, dan juga meringankan biaya

tinggi di awal dengan memperluas investasi jangka panjang dan manfaat investasi

proyek-proyek baru penghematan energi (Canadian Urban Institute 2011). Pendekatanserupa sudah dilakukan oleh Semarang pada proyek penerangan jalan sebelumnya, yang

memungkinkan mereka untuk bisa menyimpan dana awal tanpa harus membutuhkan

Sistem Harga Penerangan Jalan

Prosedur pembayaran penerangan jalan umum yang ada adalah sebagai berikut:i) Pajak (1% hingga 10%) ditetapkan oleh PLN bagi rumah tangga pada tagihan

listrik mereka untuk membayar biaya penerangan jalan.ii) PLN mengumpulkan tagihan dari rumah tangga.

iii) PLN membayarkan uang tersebut kepada pemerintah daerah.iv) Pemerintah daerah membayar kepada Dinas Penerangan Jalan Umum

Kenaikan persentase pajak pada tagihan pelanggan memungkinkan terkumpulnyadana untuk perbaikan penerangan jalan. Penghematan tersebut bisa dirasakanoleh pelanggan melalui pengurangan pajak sesuai dengan menurunnyapermintaan listrik dari sistem penerangan jalan (World Bank 2007).


26/6720


dengan LED

tambahan dana (World Bank 2007). Pendekatan tersebut cocok diterapkan kepada

beberapa kota yang memiliki dana terbatas.

Mengimplementasikan program penerangan jalan hemat energi membutuhkan keahilan

teknis dan kapasitas keuangan yang memadai. Oleh sebab itu, kota-kota harus bisa

menjajaki kerja sama publik-swasta dan kerja sama dengan kota-kota lainnya. Kerja

sama publik-swasta menjadi perhatian bagi kota-kota dengan dana terbatas sehubungandengan investasi dalam penghematan energi berpotensi menyediakan investasi menarik

bagi sektor swasta (McKinsey 2009). Cara lebih lanjut untuk mengoptimalkan hasil

adalah dengan membentuk kelompok kerja regional atau nasional. Keuntungan dari

pembentukan kelompok kerja tersebut, terutama, pada bidang sharing kemampuan,

biaya dan pendanaan (REEP 2009, ICLEI Oceania 2008). Perencanaan dan penyusunan

proyek penerangan jalan hemat energi bisa menjadi kegiatan yang menyerap banyak

waktu dan tenaga. Dengan adanya pertukaran informasi, sumber daya, dan keahlian

diantara kota-kota, terutama kota-kota yang sudah berada pada fase lanjutan, dapat

mempercepat fase perencanaan proyek tersebut. Perlu juga mempertimbangkan

sharing staf tambahan. Tidak jarang skala proyek tidak cukup besar untuk menjaring

minat para suplier. Kota-kota yang bekerjasama dalam proyek lampu jalan tentu

akan perlu teknologi dan instalasi dalam skala besar, yang biasanya berpotensi untuk

menurunkan biaya dan akan membuat semakin banyaknya suplier berpengalaman

yang tertarik berinvestasi. Lebih lanjut, kerjasama tersebut sangat dibutuhkan karena

beberapa pilihan pendanaan tertentu hanya cocok untuk proyek-proyek skala besar dan

bukan skala kecil (REEP 2009). Misalnya, penerangan jalan hemat energi akan lebih

cocok untuk pendanaan melalui kerjasama unilateral atau didukung oleh NAMAs apabila

proyek tersebut dijadikan satu (bundling).

Pendekatan ESCO untuk penerangan jalan

Perusahaan Pelayanan Energi merupakan sebuah model yang sangat direko-mendasikan di sektor energi, namun penggunaannya sangat minim di Indonesiaakibat kurang berpengalaman ESCO. Pada dasarnya, ESCO dapat didefinisikansebagai kesatuan komersial yang memfokuskan diri kepada solusi penghematanenergi yang sudah berkembang berdasarkan teknis, sumber daya, dan pendan-aan. Model ini cocok untuk kota-kota dengan perlengkapan penerangan jalanyang tidak memadai, biaya perawatan yang tinggi, tingkat pelayanan yang ren-dah, dana terbatas untuk peningkatan perlengkapan dan penurunan biaya energi.Biasanya, klien (contohnya, kota) dan ESCO akan menyusun kontrak, di manaESCO menyetujui untuk memberikan pelayanan (misalnya, instalasi penerangan

jalan) dan menerima bagian dari biaya energi yang berhasil dihemat sebagai

gantinya. Pendekatan tersebut sudah banyak dilakukan di beberapa kota di India.Untuk menghindari harus berurusan dengan banyaknya pemangku kepentingan,maka kota-kota di India mengontrak keseluruhan implementasi kepada satu ESCOsaja. ESCO tersebut mempunyai tanggung jawab penuh untuk analisa, desain,instalasi, pendanaan, verifikasi, dan pelatihan yang diperlukan dalam proyektersebut. Sebagai gantinya, ESCO menerima bagian dari penghematan energiberdasarkan kontrak yang disepakati. Hal tersebut memberikan keuntungan berli-pat bagi kota-kota tersebut karena tidak adanya biaya di awal dan memungkinkanmereka untuk lebih berkonsentrasi kepada kegiatan penting lainnya, sementaraESCO bertanggungjawab untuk implementasi proyek tersebut. Lebih lanjut, risikokinerja dapat dikurangi karena ESCO memiliki perlengkapan yang lebih baik untukmenjalankan proyek tersebut. Kesuksesan pendekatan ESCO bergantung kepadakemampuan kota-kota tersebut memiliki perencanaan yang nyata untuk pen-erangan jalan LED dan menjamin risiko bisa ditanggung secara adil. Sehubungandengan kurang berpengalaman ESCO di Indonesia, maka penerapan ESCO mem-butuhkan tindakan aktif dari PLN dan pemerintah daerah.


27/6721


3.2. Para Pemangku Kepentingan Utama dan Peran Mereka

Terlepas dari kebijakan dan peraturan penghematan energi, setiap kebijakan juga harus

difokuskan pada keuntungan dari kerjasama tersebut, terutama pada sharing keahlian

dan pengetahuan. Kota-kota bisa mendapatkan keuntungan dari bekerja sama untuk

mendapatkan proyek skala besar dan dengan demikian bisa menurunkan biaya (REEP

2009).

Untuk konteks penerangan jalan hemat energi, banyak pemangku kepentingan yang terlibat,

mulai dari pemerintah pusat hingga sub-nasional, penyedia listrik dan penyalur dan dari

perusahaan swasta hingga lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum. Untuk

dapat berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, perlu dibentuk suatu komite

pengawasan. Komite tersebut, mungkin dapat dibentuk dibawah otoritas pemerintah lokal,

akan berkoordinasi secara rutin dengan pemangku kepentingan lainnya yang relevan untuk

mengidentifikasi kesulitan yang ada dan memformulasikan serta memperbaharui kebijakan.

Sebagai tahap pertama, penting untuk melakukan pemetaan atas pemangku kepentingan

yang relevan. Para pemangku kepentingan tersebut bisa individual atau organisasi, yang

relevan atau tertarik dengan proyek tersebut. Pemetaan tersebut harus bisa disusun

oleh setiap manajer proyek tsb dari setiap kota. Pemetaan tersebut juga berguna untuk

mengindentifikasi seberapa pentingnya peran para pemangku kepentingan tersebut

(tidak semua pemangku kepentingan memiliki peran yang sama pentingnya!), seberapa

pentingnya untuk memberikan informasi yang relevan pada mereka dan seberapa

besar kebutuhan untuk bekerja sama dengan mereka. Dengan kata lain, pemetaan

tersebut menyediakan sarana untuk mengelompokkan pemangku kepentingan terkait,

dan dengan demikian dapat mempertimbangkan pemangku-pemangku kepentingan

tersebut sebagai satu kelompok ketimbang individu. Para pemangku kepentingan bisa

didata pada matriks berikut (Lihat Gambar 4).

KeepSatisfied

KeepInformed

Interest

Influence

ManageClosely

KeepInformed

+Two Way

Communication

Gambar 5:Pemetaan atasPemangkuKepentingan


28/6722


dengan LED

Berbagai pemangku kepentingan diketahui tertarik pada isu penerangan jalan. Meski

demikian, kemampuan mempengaruhi keputusan mengenai tipe penerangan yang

dibuat, tingkat pencahayaan, dan masalah perawatan serta penggantian lampu,

tentu akan berbeda antara para pemangku kepentingan (Commonwealth of Australia

2005). Dengan banyaknya kelompok dan individu yang akan terpengaruh dampak

dari penerangan jalan, baik kuantitas maupun kualitas, mereka dapat dikelompokkan

menjadi tiga pemangku kepentingan. Pihak berkepentingan tersebut terdiri dari PLN,perusahaan negara penyedia listrik, otoritas local terkait, dan kontraktor lokal.

Pasar dari perusahaan listrik milik negara mendominasi pasar listrik. PLN bisa

memasang instalasi hingga 84% dari total kapasitas yang sudah dipasang. Meskipun,

UU Energi No. 30/2009 secara teoritis mengakhiri posisi monopoli PLN di pasar listrik

Indonesia sekaligus memperbolehkan IPPs untuk menghasilkan dan membeli listrik

bagi para pelanggan, namun PLN masih tetap menjadi pemain dominan untuk beberapa

tahun ke depan.

PLN telah dilibatkan pada proyek-proyek penerangan jalan sebelumnya sebagai

bagian dari sisi manajemen permintaan (Demand Side Management /DSM). PLN tidak

mempunyai otoritas untuk pengoperasian dan pemeliharaan kecuali LG mempunyai

perjanjian tertulis. Sejauh ini, keterlibatan PLN hanya mencakup hal yang mendasar

dan kebanyakan melakukan instalasi dari meteran yang baru. Keterlibatan PLN yang

kuat dilihat saat menentukan kesuksesan program penerangan jalan (World Bank

2007). Contohnya, program penggantian CFL tahun 2006/07 yang dinilai sukses

karena adanya keterlibatan dari PLN (REEP 2009). Sementara keterlibatan PLN lebih

banyak berfokus pada sisi penyediaan (supply), mereka sudah menyatakan ketertarikan

untuk lebih terlibat pada sisi permintaan. Secara spesifik, mereka berencana untuk

lebih terlibat pada perencanaan energi perkotaan untuk mengindentifikasi kehilangan

tenaga (power loss) dalam skala besar (contoh, lampu penerangan jalan ilegal denganinstansi pemerintah daerah) dan mendukung pendekatan hemat energi. Untuk PLN,

program penerangan jalan yang efektif dan hemat energi akan memberikan keuntungan

signifikan, dalam bentuk berkurangnya penjualan yang tidak memberikan profit, serta

meringankan beban pada beberapa jaringan listrik (World Bank 2007, REEP 2009).

Sistem pembayaran penerangan jalan saat ini dinilai merugikan karena memberikan

kesempatan terjadinya pencurian listrik. Hal tersebut berujung pada situasi di mana

PLN dengan sengaja menurunkan penyaluran listrik dengan mematikan listrik pada

malam hari dan menyalakan tombol off lebih awal untuk mengurangi jumlah listrik

yang bisa dicuri oleh jaringan-jaringan tidak resmi (REEP 2009). Pendekatan efektif

untuk mengatasi pencurian listrik adalah dengan memasang sistem kontrol digital.

Penerangan jalan hemat energi juga bisa mengatasi persoalan ketidakseimbanganpenyediaan/permintaan yang berujung kepada pemutusan listrik secara regular dan

tampaknya akan semakin memburuk di masa depan sehubungan dengan permintaan

yang akan semakin meningkat sementara kapasitas suplai semakin terbatas. Dengan

perkiraan penghematan energi sebesar 80-160 MW dari sektor penerangan jalan dan

hampir tumpang tindih dengan waktu beban puncak PLN, penggantian penerangan

jalan konvensional oleh LED menjadi pilihan yang menarik bagi PLN (World Bank 2007).

Pemangku kepentingan yang relevan kedua adalah pemerintah daerah. Sebagai bagian

dari pelayanan publik, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk keseluruhan

pengoperasian dan pemeliharaan penerangan jalan umum. Dalam keputusan terkait

dengan penerangan jalan, pemerintah daerah harus bisa menjamin kualitas dan kuantitas

dari penerangan jalan umum yang sesuai dengan kebutuhan para pembayar pajak meliputi

para pejalan kaki dan keselamatan kendaraan, kenyamanan, dan pelayanan lainnya yang


29/6723


berkaitan dengan penerangan publik (REEP 2009). Dikarenakan penerangan jalan umum

berpengaruh secara signifikan terhadap budget pemerintah kota, pada umumnya banyak

kota yang tertarik dengan keunggulan ekonomis dari penerangan jalan hemat energi. Tidak

seperti negara lain, pemerintah daerah di Indonesia memiliki kontrol utama dan tanggung

jawab terhadap instalasi dan operasi penerangan jalan. Tanggung jawab pada pengadaan

Penerangan Jalan akan tergantung kepada tipe jalan : Untuk Jalan Nasional (dana dari

Kementerian Perhubungan); untuk Propinsi (dana Propinsi), dan untuk jalan kota (danakota). Meski demikian, setelah pemasangan seluruh perlengkapan, pengoperasian dan

pemeliharaan Penerangan Jalan harus dialihkan kepada otoritas kota yang bertanggung

jawab untuk kegiatan tersebut. Lebih lanjut, tanggung jawab tersebut akan didelegasikan

kepada Dinas terkait (tergantung kepada rencana jangka menengah pemerintah daerah).

Dalam pemerintah daerah, unit spesifik, DSM PJU, ditugaskan untuk melakukan koordinasi

terkait penerangan jalan. Unit tersebut biasanya terintegrasi pada salah satu lembaga

pemerintah daerah : Dinas Pekerjaan Umum (DPU); Badan Lingkungan Hidup (BLH) atau

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Kurangnya kapasitas administrasi dan teknis

untuk mempertahankan LED dan penerangan jalan hemat energi dan berhubungan

dengan pemangku kepentingan lainnya (REEP 2009) menjadi salah satu penghalang bagi

manajemen penerangan jalan yang efisien. Sharing pengetahuan dan keahlian antara

pemerintah daerah bisa diperkuat dengan membentuk kelompok kerja regional yang

terdiri dari beberapa dewan tingkat propinsi sama seperti yang dilakukan di Australia

(ICLEI 2008).

Keterlibatan kontraktor lokal bervariasi untuk kota yang berbeda. Tanggung jawab utama

mereka adalah perlengkapan LED, penggantian penerangan jalan dan instalasi penerangan

jalan baru. Untuk beberapa kota, mereka juga memperhatikan perawatan secara regular.

Pemangku kepentingan lainnya yang juga relevan, antara lain, lembaga pemerintahan

tingkat nasional (kementerian, dinas penghematan energi, dll), pemerintah daerah, pusat,regulator listrik daerah, penyedia perlengkapan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Secara teori, ada banyak variasi suplier yang potensial. Secara umum, produk-produk

penerangan jalan harus mematuhi standard dari Standard Nasional Indonesia (SNI)

dan ketentuan kebijakan dan prosedur. Meski demikian, tergantung dari skala proyek

tersebut, bisa terdapat beberapa kesulitan dalam menarik suplier yang potensial dengan

harga yang masuk akal. Idealnya, para suplier dapat dipilih dengan proses tender

yang kompetitif. Pemangku kepentingan industrial yang penting termasuk asosiasi

penerangan jalan (ALIKI, APERLINDO) dan asosiasi kontraktor listrik (AKLI).

Untuk peran pemerintah, Direktorat Jendral Kelistrikan dan Penggunaan Energi(DGEEU) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertindak

sebagai focal point untuk konservasi energi dan energi efisiensi. Lembaga tersebut

memformulasikan tujuan energi efisiensi, menetapkan norma, standard, proses dan

kriteria terkait dengan konservasi energi. DGEEU bekerja sama dengan PLN bertanggung

jawab untuk mengkoordinasikan aktifitas DSM di Indonesia (IEEJ 2011). Secara total,

DSM memliki empat sub-program, termasuk DSM PJU, yang mengkoordinasikan sisi

manajemen permintaan energi pada penerangan jalan umum. Pada proyek penerangan

jalan sebelumnya, peran DGEEU dibatasi. Meski demikian, sama halnya dengan PLN,

keterlibatan yang lebih kuat dan strategi yang lebih agresif kepada implementasi

penerangan publik hemat energi dilihat sebagai hal yang krusial (World Bank 2007).

Aktor publik lainnya yang relevan termasuk Kementerian Pekerjaan Umum yang

menyediakan standard Penerangan Jalan dan panduan untuk ketentuan dan instalasi,

dan kementerian perhubungan menyediakan panduan untuk kondisi umum dari jalan-


30/6724


dengan LED

jalan yang ada di perkotaan. Untuk beberapa kasus, Kementerian Perumahan juga

terlibat dalam perencanaan DSM PJU untuk jalan arteri sekunder di area perumahan

dan jalan-jalan kecil. Sektor listrik juga tergantung kepada keputusan administrasi dari

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu),

dan Badan Perencanaan Pembangungan Nasional (BAPPENAS). Dengan demikian harus

ada penilaian lebih menyeluruh terkait kementerian mana yang relevan dan cara untuk

mengintegrasikan mereka (Lihat : Tabel 3).

Lembaga keuangan dapat memiliki peran yang penting dalam menyediakan produk-

produk finansial untuk pendekatan energi efisiensi. Meski demikian, karena rendahnya

tarif listrik, proyek energi efisiensi belum sepenuhnya dipertimbangkan karena mereka

masih belum dianggap menarik untuk memberikan keuntungan investasi. Satu-satunya

pengecualian adalah Asian Development Bank (ADB) yang sudah terlibat pada program

CFL sebelumnya dengan mengembangkan pinjaman baru untuk efisiensi dari sisi

permintaan yang mencakup pendanaan untuk mendistribusikan jutaan CFLs untuk

pelanggan PLN yang sangat miskin (US AID 2007). Pengguna penerangan jalan tidak

dapat mempengaruhi (atau terbatas pengaruhnya) dalam proses pemilihan lampu

penerangan jalan; mereka hanya bisa/seharusnya bisa meminta lampu penerangan jalan

lebih banyak atau yang berbeda atau mengajukan komplain. Meski demikian, otoritas

kota harus menjamin bahwa penerangan jalan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat

dan memberikan informasi apabila ada perubahan dari penerangan jalan.

Pemangku Kepentingan Lingkup Kerja

Lembaga Pemerintahan

Kementerian Energi dan Sumber Tugas dan tanggung jawabDaya Mineral (ESDM) Bertindak sebagai focal point dari konservasi energi nasionalDirektorat aktif dalam efisiensi energi dan program penghematan energi.Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakandan Pemanfaatan Energi (DGEEU) konservasi energi (contohnya, Peraturan Pemerintah No.Direktorat Jendral Energi Terbarukan 70/2009)dan Konservasi Energi (EBTKE) Menetapkan norma, standard, proses, dan kriteria terkait

dengan konservasi energi Menyediakan pelatihan teknis dan mengevaluasi program

konservasi energi Menjalankan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang akan dilakukan oleh

PLN (disetujui oleh parlemen, misalnya Peraturan Menteri No7/2010)

Bersama Kementerian Dalam Negeri mengedarkan SKB (SuratKeputusan Bersama) kepada PLN untuk mengoleksi danmenerima pajak penerangan jalan (untuk diberikan kepadapemerintah lokal dalam mempromosikan program efisiensi/konservasi (contohnya, DSM)

Pendidikan dan Pusat Pelatihan untuk Kelistrikan dan Energi

Terbarukan yang akan menggelar pelatihan terkait denganenergi efisiensi dan konservasi energi

Kementerian Keuangan (DEPKEU) Tugas dan tanggung jawab Menetapkan pajak lokal dan UU retribusi no 28/2009 untuk

diimplementaskan oleh pemerintah lokal (misalnya, pajakpenerangan jalan)

Badan Perencanaan Pembangunan Mengkonsolidasikan perencanaan nasional, termasuk energiNasional (BAPPENAS) Menentukan dukungan pemerintah Indonesia Menunjuk partner pemerintah

Dewan Koordinasi Energi Nasional Dewan koordinasi antar-kementerian energi nasional(BAKOREN) Mengkoordinasikan program energi nasional

Tabel 5:Peta awal dari

pemangku kepentingan


31/6725


Badan Pengkajian dan Penerapan Mendukung upaya pengkajian teknologi untuk pemerintahTeknologi (BPPT) Indonesia

Membantu perencanaan nasional dalam pengaplikasian teknologi danaudit energi

Mengembangkan dan mengimplementasikan proyek percontohan danpre-komersial

Mengatur laboratorium penelitian energi bersih dan fasilitas uji coba Mempromosikan kesadaran energi

Badan Standard Nasional (BSN) Menetapkan standard untuk aplikasi seperti CFLs, lemaripendingin,pendingin ruangan, dan motor kecil

Menetapkan standards minimum kinerja energi (MEPS) untuk alat-alat yang terpilih berdasarkan Standard Nasional Indonesia (SNI)

Menetapkan standard uji coba untuk kinerja energi bagi alatalatlistrik

Menteri Koordinasi bidang Ekonomi Mengkoordinasikan dan mensinkronkan persiapan dan formulasi(MenkoPerekonomian) kebijakan ekonomi

Mengkoordinasikan kementerian negara dan kepala non departemenuntuk meningkatkan integrasi kebijakan, rencana, dan program dariseluruh departemen

Mengkoordinasikan penggunaan biofuel dan melaporkan kepadapresiden

Clearing House of Energy Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan energi efisiensiConservation dan kegiatan konservasi

Badan Usaha Milik Negara

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Intervensi di tingkat Nasional Mengusulkan (dengan ESDM) tarif dasar lisrik, skema pajakDivisi penerangan jalan untuk disetujui oleh parlemen (DPR)Divisi Pelayanan Sertifikasi Memberikan sertifikasi kepada produk-produk listrik yang akanDivisi Distribusi Regional digunakan konsumen (misalnya, KWh meter)Kantor Pelayanan dan Area Jaringan Mengkalibrasi sistem meter kelistrikan

Mempromosikan program penerangan energi efisiensiIntervensi di tingkat Lokal

Mengimplementasikan undang-undang dan peraturan pemerintahterkait pelayann penyediaan listrik dan skema tarif bagi pelanggan disetiap region

Mempertahankan pelayanan jaringan distribusi Menginspeksi adanya koneksi ilegal (misalnya, penerangan jalan ilegal

dengan pemerintahan tingkat lokal) Melakukan survei kalibrasi meter

Mengumpulkan dan menerima tagihan listrik (termasuk pajakpenerangan jalan)

Melakukan transfer pajak penerangan jalan yang sudah terkumpulkepada dinas keuangan pemerintah lokal

Koneba Perusahaan pelayanan energi (ESCO) Menyediakan pelayanan konsultasi terkait dengan manajemen energi

dan teknik, termasuk audit energi Divisi energi terbarukan

Pemerintah LokalPemerintah dan otoritas lokal Intervensi pada tingkat lokal(kabupaten/kota) Menjalankan peraturan daerah terkait dengan tarif pajak penerangan jalan (disetujui oleh dewan kota)Departemen Merencanakan dan mengimplementasikan program peneranganDinas/Departemen bertanggungjawab jalanuntuk manajemen penerangan jalan Intervensi pada tingkat nasionalumum (PJU) Menjalankan peraturan daerah terkait dengan pajak peneranganDinas/departemen bertanggungjawab jalan (disetujui oleh dewan kota)menerima pajak penerangan jalan Merancang, menganggarkan, mengimplementasikan, dan mengawasi(Dispenda) program penerangan jalan daerah

Memasang dan merawat seluruh penerangan jalan serta fasilitaspendukungnya

Pengadaan produk-produk penerangan jalan dan fasilitaspendukungnya

Menerima dan melayani permintaan dan komplain pelanggan terkaitpenerangan jalan

Mengeluarkan ijin pelayanan penerangan jalan Melakukan inspeksi jaringan penerangan jalan yang ilegal (bekerja

sama dengan PLN di area tersebut)


32/6726


dengan LED

Non-Pemerintahan

Produsen dan Distributor Intervensi pada tingkat lokalPenerangan/Penerangan Jalan Memproduksi dan mendistribusikan produk-produk penerangan/(misalnya, Phillips, Osram, dll) penerangan jalan yang sudah memenuhi standard dari

Standard Nasional Indonesia (SNI) and procurement policy andprocedures

Intervensi pada tingkat nasional Mendistribusikan produk-produk penerangan/penerangan jalan

kepada konsumen

Asosiasi Produsen Penerangan/ Intervensi pada tingkat lokalPenerangan Jalan (AILKI, Mempromosikan program penerangan hemat energi/APERLINDO) penerangan jalan

Intervensi pada tingkat nasional Mematuhi seluruh prosedur dan sistem pengadaan Memfasilitasi peningkatan kapasitas di daerah

Asosiasi kontraktor Kelistrikan (AKLI) Intervensi pada tingkat lokal Bekerja sama dan bermediasi dengan kementerian nasional

yang terkait (ESDM, Industri, etc) sehubungan denganperkembangan penerangan nasional/penerangan jalan diIndonesia ( program produk nasional)

Intervensi pada tingkat nasional

Menangani dan merespons permintaan dan komplain pelanggan Menginisiasi skema keuangan yang memungkinkan kepada LGatau melalui organisasi perantara (misalnya, ESCO)

Institusi keuangan (contoh, bank Intervensi tingkat lokal dan nasionalnasional dan regional) Memperkenalkan pendanaan hijau (green financing) untuk

program penghematan energi

NGO nasional dan lokal (terkait Intervensi pada tingkat lokaldengan energi) Mempromosikan program kesadaran penghematan energi

Intervensi pada tingkat nasional Mempromosikan program kesadaran penghematan energi

Berpartisipasi dalam memerangi jaringan ilegal peneranganjalan

Yayasan Lembanga Konsumen Intervensi pada tingkat lokal

Indonesia (YLKI) Melakukan mediasi dengan kementerian nasional/pemangkukepentingan lainnya (ESDM,PLN, swasta) terkait dengan tarifdasar listrik, pajak penerangan jalan, pengadaan hijau, anti-monopoli,pelayanan, etc.

Intervensi pada tingkat nasional Melakukan mediasi dengan pemerintah lokal terkait pelayanan

dan kinerja penerangan jalan, skema tarif penerangan jalandaerah, etc

Universitas Lokal (misalnya, Intervensi pada tingkat nasionaldepartemen kelistrikan) Melakukan penelitian terhadap produk-produk penghematan

energi dan penggunaannya di daerah Mempromosikan kesadaran penghematan energi dan program

peningkatan kapasitas Mendukung pengembangan penerangan jalan di daerah

(misalnya, survei, desain/perencanaan/pengawasan, sistemmeter, etc)


33/6727


Table 7:Aset penerangan jalanmilik kota.

Grid emission factors(as of 31 March 2011)

OM: Operating MarginBM: Build MarginCM: Combined Margin

Untuk langkah pertama menjalankan proyek penerangan listrik hemat energi

harus melihat persediaan yang ada. Hal tersebut dimaksudkan untuk

memberikan gambaran infrastruktur dari penerangan jalan yang ada da

Giz Osram Rad Grk Led Street Lighting Sb Ind

Documents

Transcript of Giz Osram Rad Grk Led Street Lighting Sb Ind