Edisi XLVII
1
Edisi XLVII / Mei 2015 Koran Tempel ini diterbitkan oleh Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Penanggung Jawab: Imam Abu Hanifah. Staf Redaksi: imam Abu Hanifah, Salis Fahrudin. Editor: Latifatun Nasihah. Layouter: Salis Fahrudin. Alamat Redaksi: Gedung Jendral Besar H. Mohammad Soeharto Lt.1 UIN Maliki Malang. Jl. Gajayana 50 Malang (65145). Email: [email protected]. Website: www.uapminovasi.com Twitter: @uapm_inovasi 3 Mei 2015 Oleh Imam Abu Hanifah Ilusi Perayaan Hari Buruh Hidup buruh, Hidup soro (sengsara_Red),” teriak Faizin Salam “dalam aksi peringatan hari buruh di samping gedung Balai Kota Malang (1/5). Dalam aksi yang dihimpun Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) itu, para buruh mengajukan lima tuntutan. Mereka menuntut penghapusan sistem kerja outsourching, kerja kontrak, politik upah murah, pengupahan dua tahun sekali, serta meminta agar diwujudkannya upah buruh yang layak. Aksi tersebut juga menghadirkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), selaku lembaga pemerintah berkaitan langsung dengan buruh. Berbeda halnya dengan orasi Faizin yang meneriakkan betapa sengsaranya kehidupan buruh, Kusnadi, Kepala Disnaker Kota Malang, justru menyampaikan ucapan selamatnya. “Selamat merayakan hari buruh,” ujarnya saat menutup pidatonya. “Ini kan hari Oleh Salis Fahrudin Kebijakan Pemerintah Harus Pro Buruh KORBAN PERS? GUNAKAN HAK JAWAB aum buruh yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh KIndonesia (SPBI), menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro pada buruh. Tuntutan tersebut mereka sampaikan dalam aksi di samping gedung Balai Kota Malang, mengangkat tema Mayday 2015, 1 Mei Hari Perlawanan Kaum Buruh (1/5). Faizin Salam, selaku ketua koordinator aksi menyatakan, Upah Minimun Kota (UMK) buruh Malang sangat rendah jika dibandingkan dengan UMK kota lain, seperti Surabaya, Sidoarjo, maupun Gresik. Menurut Faizin, adanya permainan harga dari dewan pengupahan membuat upah buruh rendah. Ia mencontohkan, semisal survei harga beras di lapangan 8500 Rupiah, maka dari pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan melakukan penawaran terhadap pemerintah. “Janganlah, cari yang murah saja, yang 8200,” ucapnya mempraktekkan penawaran dari Apindo. Ia pun merasa aneh dengan keputusan pemerintah, yang akhirnya menetapkan nilai tengah antara kebutuhan nyata dengan tawaran dari Apindo. “Misalnya kebutuhan nyata itu 1.000.000, Apindo mengusulkan 500.000. Pemerintah menyetujui di angka 800.000,” tambahnya. Dia hanya berharap, pemerintah dapat memberikan nilai yang sesuai dengan kebutuhan yang nyata. Dari tahun ke tahun, Faizin selalu turun ke jalan saat peringatan hari buruh. Ia berusaha memperjuangkan hak-hak buruh yang belum ditunaikan oleh pemerintah maupun Apindo. Faizin pun menyatakan, Ia bertekad akan terus berjuang jika haknya belum dipenuhi. “Untuk memperjuangkan hari libur nasional pada 1 Mei, itu butuh waktu sekitar 10 tahun lebih,” katanya. Musuh bersama para buruh, menurut Faizin, merupakan kaum kapitalis. “Kapitalis UAPM / FAJRI yang diperingati sedunia. Ya memang perayaan,” terang Kusnadi setelah turun dari panggung aksi. Sehari sebelum peringatan hari buruh, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan hal yang sama. “Itu (peringatan hari buruh_red) bukan demo kok. Itu adalah peringatan, perayaan hari buruh,” ujar Jokowi seperti yang dilansir oleh sapujagat.com. Perbedaan kalimat yang diucapkan pemerintah dan buruh mengisyaratkan makna yang berbeda. Andi Irfan, Sekretaris jendral SPBI mengkritik ucapan selamat tersebut. “Jokowi juga menyebut selamat hari buruh. Padahal 1 Mei adalah hari perlawan buruh,” ujar Andi. Namun, pemaknaan hari buruh sebagai bentuk perayaan pun mulai merasuki pikiran para buruh. Seperti yang diamini Suryanto, salah satu peserta aksi. Ia menganggap hari buruh memang patut untuk dimaknai sebagai sebuah perayaan. “Ya memang seharusnya dirayakan,” ujar Suryanto, buruh yang telah bekerja di sebuah hotel selama 16 tahun. Gramsci dalam teori hegemoninya menyebutkan bahwa kaum borjuis yang berafiliasi dengan pemerintah, dapat melakukan penundukan kesadaran dengan cara menggantikannya dengan kebudayaan elit tertentu. Legitimasi pemerintah atas perayaan hari buruh tertuang pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 Pasal 15 Ayat 2, yang menyatakan bahwa pada 1 Mei buruh dibebaskan dari kewajiban bekerja. Pada penjelasan pasal tersebut, diterangkan bahwa aturan dalam ayat 2 ini memberikan kesempatan bagi buruh untuk merayakan kemenangannya. Padahal, buruh-buruh seperti Suryanto tidak pernah merasakan kemenangan. Gaji Suryanto bahkan tak sepadan dengan Upah Minimum Kota (UMK) yang seharusnya 1.882.250 Rupiah. Ia hanya digaji 1.300.000 Rupiah dengan dalih dapat naik 50.000 setiap tahunnya.[] masuk ke pemerintahan, ada pesan-pesanan disitu. Makanya ada politik murah,” ungkapnya. Menanggapai hal itu, Kusnadi, kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Malang justru memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, upah yang telah diterima buruh di Kota Malang telah terbilang layak. Ia berdalih, UMK kota Malang tidak bisa disamakan dengan UMK kota lain, “Kalau disamakan dengan pihak sana, perusahaan bisa bangkrut, banyak PHK,” katanya. Ia pun membantah adanya intervensi dari pihak pengusaha dalam penentuan gaji buruh, “Untuk setiap kenaikannya kita pertimbangkan dulu, kalau layak kita ajukan ke gubernur,” tambahnya. Kusnadi pun menegaskan, perusahaan tidak bisa menolak kenaikan upah bila sudah ada surat keputusan dari gubernur.[] UAPM / SALIS Tuntutan Kaum Buruh pada Mayday 2015 1. Tolak Sistem Kerja Kontrak 2. Hapus Outsourcing 3. Hentikan Politik Upah Murah 4. Batalkan RPP Pengupahan 2 Tahun Sekali 5. Wujudkan Upah Layak Bagi Buruh
description
Â
Transcript of Edisi XLVII
Edisi XLVII / Mei 2015
Koran Tempel ini diterbitkan oleh Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI UIN Maulana Malik Ibrahim MalangPenanggung Jawab: Imam Abu Hanifah. Staf Redaksi: imam Abu Hanifah, Salis Fahrudin. Editor: Latifatun Nasihah.Layouter: Salis Fahrudin. Alamat Redaksi: Gedung Jendral Besar H. Mohammad Soeharto Lt.1 UIN Maliki Malang.Jl. Gajayana 50 Malang (65145). Email: [email protected]. Website: www.uapminovasi.com Twitter: @uapm_inovasi
3 Mei 2015
Oleh Imam Abu Hanifah
Ilusi Perayaan Hari Buruh
H i d u p b u r u h , H i d u p s o r o (sengsara_Red),” teriak Faizin Salam “dalam aksi peringatan hari buruh di
samping gedung Balai Kota Malang (1/5). Dalam aksi yang dihimpun Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) itu, para buruh mengajukan lima tuntutan. Mereka menuntut penghapusan s istem ker ja outsourching, kerja kontrak, politik upah murah, pengupahan dua tahun sekali, serta meminta
agar diwujudkannya upah buruh yang layak. Aksi tersebut juga menghadirkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), selaku lembaga pemerintah berkaitan langsung dengan buruh.
Berbeda halnya dengan orasi Faizin yang meneriakkan betapa sengsaranya kehidupan buruh, Kusnadi, Kepala Disnaker Kota Malang, justru menyampaikan ucapan selamatnya. “Selamat merayakan hari buruh,” ujarnya saat menutup pidatonya. “Ini kan hari
Oleh Salis Fahrudin
Kebijakan Pemerintah Harus Pro Buruh
KORBAN PERS?GUNAKAN HAK JAWAB
aum buruh yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh KIndonesia (SPBI), menuntut
pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro pada buruh. Tuntutan tersebut mereka sampaikan dalam aksi di samping gedung Balai Kota Malang, mengangkat tema Mayday 2015, 1 Mei Hari Perlawanan Kaum Buruh (1/5). Faizin Salam, selaku ketua koordinator aksi menyatakan, Upah Minimun Kota (UMK) buruh Malang sangat rendah jika dibandingkan dengan UMK kota lain, seperti Surabaya, Sidoarjo, maupun Gresik.
Menurut Faizin, adanya permainan harga dari dewan pengupahan membuat upah buruh rendah. Ia mencontohkan, semisal survei harga beras di lapangan 8500 Rupiah, maka dari pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan melakukan penawaran terhadap pemerintah. “Janganlah, cari yang murah saja, yang 8200,” ucapnya mempraktekkan penawaran dari
Apindo. Ia pun merasa aneh dengan keputusan
pemerintah, yang akhirnya menetapkan nilai tengah antara kebutuhan nyata dengan tawaran dari Apindo. “Misalnya kebutuhan nyata itu 1.000.000, Apindo mengusulkan 500.000. Pemerintah menyetujui di angka 800.000,” tambahnya. Dia hanya berharap, pemerintah dapat memberikan nilai yang sesuai dengan kebutuhan yang nyata.
Dari tahun ke tahun, Faizin selalu turun ke jalan saat peringatan hari buruh. Ia berusaha memperjuangkan hak-hak buruh yang belum ditunaikan oleh pemerintah maupun Apindo. Faizin pun menyatakan, Ia bertekad akan terus berjuang jika haknya belum dipenuhi. “Untuk memperjuangkan hari libur nasional pada 1 Mei, itu butuh waktu sekitar 10 tahun lebih,” katanya.
Musuh bersama para buruh, menurut Faizin, merupakan kaum kapitalis. “Kapitalis
UAPM / FAJRI
yang diperingati sedunia. Ya memang perayaan,” terang Kusnadi setelah turun dari panggung aksi.
Sehari sebelum peringatan hari buruh, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan hal yang sama. “Itu (peringatan hari buruh_red) bukan demo kok. Itu adalah peringatan, perayaan hari buruh,” ujar Jokowi seper ti yang di lansir oleh sapujagat.com.
Perbedaan kalimat yang diucapkan pemerintah dan buruh mengisyaratkan makna yang berbeda. Andi Irfan, Sekretaris jendral SPBI mengkritik ucapan selamat tersebut. “Jokowi juga menyebut selamat hari buruh. Padahal 1 Mei adalah hari perlawan buruh,” ujar Andi.
Namun, pemaknaan hari buruh sebagai bentuk perayaan pun mulai merasuki pikiran para buruh. Seperti yang diamini Suryanto, salah satu peserta aksi. Ia menganggap hari buruh memang patut untuk dimaknai sebagai sebuah perayaan. “Ya memang seharusnya dirayakan,” ujar Suryanto, buruh yang telah bekerja di sebuah hotel selama 16 tahun.
Gramsci dalam teori hegemoninya menyebutkan bahwa kaum borjuis yang berafiliasi dengan pemerintah, dapat melakukan penundukan kesadaran dengan cara menggantikannya dengan kebudayaan elit tertentu. Legitimasi pemerintah atas perayaan hari buruh tertuang pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 Pasal 15 Ayat 2, yang menyatakan bahwa pada 1 Mei buruh dibebaskan dari kewajiban bekerja. Pada penjelasan pasal tersebut, diterangkan bahwa aturan dalam ayat 2 ini memberikan kesempatan bagi buruh untuk merayakan kemenangannya.
Padahal, buruh-buruh seperti Suryanto tidak pernah merasakan kemenangan. Gaji Suryanto bahkan tak sepadan dengan Upah Minimum Kota (UMK) yang seharusnya 1.882.250 Rupiah. Ia hanya digaji 1.300.000 Rupiah dengan dalih dapat naik 50.000 setiap tahunnya.[]
masuk ke pemerintahan, ada pesan-pesanan disitu. Makanya ada politik murah,” ungkapnya.
Menanggapai hal itu, Kusnadi, kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Malang justru memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, upah yang telah diterima buruh di Kota Malang telah terbilang layak. Ia berdalih, UMK kota Malang tidak bisa disamakan dengan UMK kota lain, “Kalau disamakan dengan pihak sana, perusahaan bisa bangkrut, banyak PHK,” katanya. Ia pun membantah adanya intervensi dari pihak pengusaha dalam penentuan gaji buruh, “ U n t u k s e t i a p k e n a i k a n n y a k i t a pertimbangkan dulu, kalau layak kita ajukan ke gubernur,” tambahnya. Kusnadi pun menegaskan, perusahaan tidak bisa menolak kenaikan upah bila sudah ada surat keputusan dari gubernur.[]
UAPM / SALIS
Tuntutan Kaum Buruhpada Mayday 2015
1. Tolak Sistem Kerja Kontrak
2. Hapus Outsourcing3. Hentikan Politik Upah
Murah4. Batalkan RPP
Pengupahan 2 Tahun Sekali5. Wujudkan Upah Layak
Bagi Buruh
