E B S P M T 162

SISTEM PENJAMINAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI PERGURUAN TINGGI

DITJEN DIKTIDITJEN DIKTI

Menuju Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

2

Melampaui Standar Minimal

Internally Internally DrivenDriven

WajibWajib

PP No. 19/2005 PP No. 19/2005

Insan Indonesia Cerdas & Kompetitif

8 Standar MInimal

PP No. 19/2005

PENGORGANISASIAN MENCAPAI STANDAR

ada ada time frametime frame

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

2015 2020 2025

3

AUN STANDARD

INTERNATIONAL STANDARD

2020

2025

2015

MODEL PENGENDALIAN MUTU PERGURUAN TINGGI

External Quality Assurance / Publik / PME Akreditasi BAN-PT DITJEN DIKTI

1.Evaluasi Internal (Diri)

2.Internal Quality Assurance / PMI

3.Continuous Quality Improvement

PERGURUAN TINGGI MANDIRI

1. Evaluasi Eksternal

2. Kelayakan teknis pengelolaan 3. Saran peningkatan

PP 19/2005 ttg SNP sebagai standar

minimum

Quality Im

provement

Evaluasi

Evaluasi

time

fram

e

1. Evaluasi Eksternal 2. Kelayakan kepatuhan peraturan3. Pembinaan

SPMPT

Pemerintah

4

STRATEGI PENCAPAIAN STANDARSTRATEGI PENCAPAIAN STANDARP

erg

uru

an T

ing

gi

20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20122012

Melampaui SNP

AUN Quality Label

Mencapai AUN Standard

BINAANBINAAN

BINAANBINAAN

MANDIRIMANDIRI

20202020 20252025

Mencapai AUN Standard

100 besar Asia / dunia

Mencapai International

Standard100 besar

Asia / dunia

REGIONALREGIONAL INTERNASIONALINTERNASIONAL

INTERNAL QUALITY ASSURANCE

EXTERNAL QUALITY ASSURANCE / AKREDITASI

(BAN-PT)

KEPATUHAN PERUNDANGAN / KEPATUHAN PERUNDANGAN / EPSBEDEPSBED

NASIONALNASIONAL

5

Continuous Quality Improvement Terintegrasi

Quality Assurance System (QAS) and Credit Transfer System (CTS)

Ditjen DIKTI

Quality

PP 19/2005 tentang SNP, Renstra Diknas, Renstra Dikti, National Qualification Framework (NQF)

Perundang-undangan Kebijakan Nasional

Continuous Quality

Improvement

BenchmarkinBenchmarkinggStandarStandar

•Standar Standar InternasionalInternasional

•AUNP StandarAUNP Standar•SNPSNPQualit

y

PerguruaPerguruan Tinggin Tinggi

•Meningkatkan daya saing melalui keunggulan masing-masing program

•Mencapai kesehatan organisasi

•Otonomi/Desentralisasi (SADA)

ImprovemenImprovementt

RecognitionRecognitionAccountabilitAccountabilit

yy

Quality Assurance Quality Assurance SystemSystem

Credit Transfer SystemCredit Transfer System

•Internal Quality Internal Quality Assurance & External Assurance & External Peer AssesmentPeer Assesment

•External Quality External Quality Assurance/AccreditationAssurance/Accreditation

•Kompetensi (inti dan Kompetensi (inti dan individu)individu)

•Kurikulum (Kurikulum (credit credit accumulationaccumulation))

•Student Centered SystemStudent Centered System ((SCL & Student Career SCL & Student Career DecisionDecision))

•Bimbingan AkademikBimbingan Akademik•Networking/assessmentNetworking/assessment•Common System/StandardCommon System/Standard

Sistem Transfer Kredit Sistem Transfer Kredit

PTPT

Kontrol dengan

HORISONTAL

VE

RT

IKA

L

SPMPTSPMPT

BAN - PTBAN - PT , lainnya, lainnyaSTKPTSTKPT

PERIJINAN

6

Kondisi SekarangKondisi Sekarang

EvaluaEvaluasi Dirisi Diri

EvaluasiEvaluasiProgram StudiProgram Studi

BerbasisBerbasisEvaluasi DiriEvaluasi Diri

Penjaminan MutuPenjaminan MutuInternalInternal

Penjaminan MutuPenjaminan MutuEksternalEksternal

Perguruan TinggiPerguruan Tinggi

EPSEPSBEDBED

QAQA

AkrediAkreditasitasi

7

Kondisi Yang DirencanakanKondisi Yang Direncanakan

Pangkalan Data

Perguruan Tinggi(PDPT)

Penjaminan MutuEksternal

(PME)


Penjaminan Mutu Internal

(PMI)

8

Mutu dan Mutu dan Standar Nasional Pendidikan (1)Standar Nasional Pendidikan (1)

PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Pasal 1 Butir 1Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

9



Pasal 2 ayat (1)Lingkup Standar Nasional pendidikan meliputi: a. standar isi;b. standar proses;c. standar kompetensi lulusan;d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;e. standar sarana dan prasarana;f. standar pengelolaan;g. standar pembiayaan, danh. standar penilaian pendidikan

10



Pasal 4

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

11

Kewajiban dan Tujuan Kewajiban dan Tujuan Penjaminan MutuPenjaminan Mutu

PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

(SNP)

Pasal 91

(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminanmutu pendidikan;

(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

12

HELTS 2003 - 2010HELTS 2003 - 2010 dan dan Penjaminan MutuPenjaminan Mutu

HELTS 2003 -2010

Butir E Strategic Issues:In healthy organization, a continuous qualityimprovement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven, institutionalized within each organization’s standard procedure, and could also involve external parties. However, since quality is also a concern of all stakeholders, quality improvement should aim at producing quality outputs and outcomes as part of public accountability..

13

8 Jenis SNP (Standar Minimal)

Standar Lain(Melampaui SNP)

Wajib

Internally driven

Insan IndonesiaCerdas &

Kompetitif

SPM-PT BerdasarkanSPM-PT BerdasarkanPP. No.19 Tahun 2005PP. No.19 Tahun 2005

14

8 Jenis SNP8 Jenis SNP(Standar Minimal)(Standar Minimal)

Standar LainStandar Lain(Melampaui SNP)(Melampaui SNP)

WajibWajib

Internally Internally drivendriven

Psl 2 ayat (1) PP No 19/20051. Standar Isi2. Sandar Proses3. Standar Kompetensi Lulusan4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan5. Standar Sarana dan Prasarana6. Standar Pengelolaan7. Standar Pembiayaan8. Standar Penilaian Pendidikan

Ditetapkan sendiri oleh PT :a. Penelitian dan publikasib. Pengabdian kepada masyarakat; c. Sistem informasi;d. Kerjasama institusional dalam dan luar negeri; e. Kemahasiswaan;f. Suasana akademik;g. Sumber pendanaan (revenue generating);h. Bidang lain sesuai ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Standar Mutu PP. No.19 Standar Mutu PP. No.19 Tahun 2005Tahun 2005

15

Prinsip Penyusunan Prinsip Penyusunan Kebijakan Nasional SPM-PT Kebijakan Nasional SPM-PT

•Keberadaan dan karakter masing-masing dari ketiga kegiatan tetap dipertahankan, dengan penyesuaian seperlunya;

•Ketiga kegiatan tersebut diwadahi dalam sebuah sistem, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT);

•Sebagai sebuah sistem, ketiga kegiatan tersebut harus:

- menggunakan data dan standar (minimal) yang sama; - saling mendukung, tidak menimbulkan duplikasi.

16

Pengertian (1)Pengertian (1)

SPM – PT adalah sistem yang dibentuk untuk menjamin mutu perguruan tinggi, dengan cara melaksanakan tiga macam kegiatan, yaitu:

1.Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)

Kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang

perguruan tinggi oleh Pemerintah untuk mengendalikan pemenuhan SNP (dahulu disebut EPSBED);

17

2. Penjaminan Mutu Internal (PMI)Kegiatan evaluasi diri perguruan tinggi olehperguruan tinggi sendiri (internally driven), untuk memenuhi atau melampaui SNP secara berkelanjutan/continuous improvement

(dahulu disebut Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi);

3. Penjaminan Mutu Eksternal (PME) Kegiatan penilaian kelayakan perguruan

tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, berdasarkan SNP atau standar yang melampaui SNP yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri (disebut Akreditasi).

Pengertian (2)Pengertian (2)

18

TujuanTujuan

SPM–PT bertujuan menciptakan sinergi antara PDPT, PMI, dan PME untuk memenuhi atau melampaui SNP oleh perguruan tinggi, untuk mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan di Indonesia.

19

SasaranSasaran

SPM – PT mempunyai sasaran:

1. PDPT, PMI, dan PME dijalankan dengan penyesuaian pada standar minimal dan format seperlunya;

2. Tercipta koordinasi yang harmonis di antara PDPT, PMI, dan PME;

3. PDPT, PMI, dan PME menggunakan SNP sebagai standar minimal dan menggunakan satu basis data yang sama.

20

Status (1)Status (1)

PDPT

Kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang perguruan tinggi oleh Pemerintah, dimaksudkan untuk memenuhi Pasal 50 UU. Sisdiknas yang mengatur bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Mendiknas (dhi. Pemerintah).

Dengan demikian, PDPT dilakukan atas dasar tugas dan wewenang Pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan pemenuhan SNP. Karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability).

21


PMI

Kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi sendiri (internally driven), untuk memenuhi atau melampaui SNP secara berkelanjutan / continuous improvement, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi terutama kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, dosen, tenaga pendidik). Karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisontal – internal (internal-horizontal accountability).

22


PME

Kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, berdasarkan SNP atau standar yang melampaui SNP yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi terutama kebutuhan external stakeholders (orang tua, dunia kerja, masyarakat, Pemerintah). Karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisontal – eksternal (external-horizontal accountability).

23

Mekanisme Operasional (1)Mekanisme Operasional (1)

Mekanisme operasional SPM – PT terdiri atas langkah:

Langkah Pertama di PDPT

a Data dan informasi tentang semua kegiatan perguruan tinggi wajib dikumpulkan, diolah, dan disimpan melalui PDPT. Data dan informasi perguruan tinggi terdiri atas: Data dan informasi tentang pemenuhan SNP yang meliputi 8 (delapan) macam standar minimal;

b Data dan informasi tentang kegiatan

perguruan tinggi yang melampaui SNP, baik yang melampaui delapan macam SNP maupun di luar kedelapan macam SNP tersebut, sesuai visi dan misi perguruan tinggi ybs.

24


Langkah Kedua di PMI

Dengan menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan di dalam PDPT, perguruan tinggi melakukan evaluasi diri dalam dua lingkup, yaitu:

a. Evaluasi diri tentang pemenuhan SNP yang terdiri dari delapan macam standar tersebut;

b. Evaluasi diri tentang sejauh mana perguruan tinggi telah melampaui ke delapan standar di dalam SNP, dan sejauh mana perguruan tinggi tersebut mampu menetapkan dan mencapai standar lain di luar kedelapan standar dalam SNP.

Selain untuk memenuhi visi dan misinya, standar

lain di luar kedelapan standar dalam SNP tersebut, juga ditetapkan untuk meraih peringkat akreditasi yang harus ditempuh dalam PME.

25


Langkah Ketiga di PME (1)

Dengan menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan di dalam PDPT, BAN – PT atau lembaga mandiri yang diakuiPemerintah melakukan akreditasi dalam dua lingkup, yaitu:

a.Akreditasi tentang pemenuhan SNP yang terdiri dari delapan macam standar tersebut oleh perguruan tinggi.

Dalam hal perguruan tinggi memenuhi kedelapan macam standar dalam SNP, maka peringkat akreditasi bagi perguruan tinggi tersebut adalah CUKUP (Nilai C).

Sedangkan apabila perguruan tinggi tersebut tidak memenuhi kedelapan macam standar dalam SNP, maka perguruan tinggi tersebut dinyatakan tidak terakreditasi.

26


b Akreditasi tentang sejauh mana perguruan tinggi ybs. telah melampaui ke delapan standar di dalam SNP, dan sejauh mana perguruan tinggi tersebut mampu mencapai standar lain di luar kedelapan standar dalam SNP, untuk memenuhi visi dan misinya. Standar lain di luar kedelapan standar dalam SNP tersebut, ditetapkan oleh BAN-PT atau lembaga mandiri lainnya, untuk meraih peringkat akreditasi sebagai berikut:


27



1. Peringkat BAIK (Nilai B), apabila perguruan tinggi telah memenuhi kedelapan standar dalam SNP, danmampu mencapai standar rata-rata perguruan tinggi secara Nasional.

2. Peringkat SANGAT BAIK (Nilai A), apabila perguruan tinggi telah memenuhi kedelapan standar dalam SNP, dan mampu mencapai standar di atas rata-rata perguruan tinggi secara Nasional, atau mencapai standar Internasional.

28

ContinuousContinuousQualityQualityimprovementimprovementTerima KasihTerima Kasih

Mutu, Mutu, MutuMutu, Mutu, Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Sistem Penjaminan Mutu


(penyegaran)(penyegaran)

30

Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 – 2010

1. Nation’s competitiveness: kontribusi produk dan jasa dalam pasar dunia,

2. Autonomy: pendekatan terbaik untuk pengelolaan sistem pendidikan tinggi yang sangat kompleks,

3. Organizational health: kemampuan organisasi untuk mengembangkan kebebasan akademik, inovasi, kreativitas dan knowledge sharing.

Kebijakan dasar :

31

1.National integration,2.Globalisasi,3.Pendidikan dan penelitian,4.Mission differentiation,5.Access to knowledge.

Nation’s competitiveness :

32

1. Pergeseran peran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan lebih memberdayakan peran institusi pendidikan tinggi yang akuntabel,

2. Tanggungjawab sosial, untuk melindungi kepentingan publik dalam bentuk jaminan mutu, subsidi silang, berbagai bentuk partisipasi masyarakat.

Autonomy :

(DIKTI)(DIKTI)

33

1.Institutional capacity building, 2.University governance,3.Financing,4.Human resources,5.Quality assurance.

Organizational health :

34

PEDOMANPEDOMAN

PENJAMINAN MUTUPENJAMINAN MUTU(QUALITY ASSURANCE) (QUALITY ASSURANCE)

PENDIDIKAN PENDIDIKAN TINGGITINGGI

Departemen Pendidikan NasionalDepartemen Pendidikan NasionalDirektorat Jenderal Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan

TinggiTinggi20032003

35

Strategic Issues dalam HELTS 2003 - 2010

Salah satu strategic issues di dalam HELTS 2003 – 2010 adalah Point E.

Quality Assurance atau Penjaminan Mutu, sebagai berikut :

In healthy organization, a continuous quality improvement should become

its primary concern. Quality assurance should be internally

driven, institutionalized within each organization’s standard procedure,

and could also involve external parties. However, since quality is

also a concern of all stakeholders, quality improvement should aim at

producing quality outputs and outcomes as part of public

accountability.

36

Pedoman ini tidak bertujuan ‘mendikte’ perguruan tinggi agar menjalankan proses penjaminan mutu seperti diuraikan di dalam

Pedoman, melainkan Pedoman ini bertujuan memberikan inspirasi tentang faktor-faktor yang pada umumnya terkandung di dalam

proses penjaminan mutu pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi.

Kebijakan ini diambil karena disadari bahwa setiap perguruan

tinggi memiliki spesifikasi yang berlainan, antara lain dalam hal

ukuran (size), struktur (structure), sumber daya (resources), visi dan

misi (vision & mission), sejarah (history), dan kepemimpinan

(leadership).

Tujuan Penyusunan Tujuan Penyusunan PedomanPedoman

37

Definisi Penjaminan

MutuUmum

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar

mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen,

produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Khusus Pendidikan TinggiPenjaminan mutu pendidikan tinggi di

perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah,

dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh

kepuasan.

38

Konsep Penjaminan MutuPendidikan tinggi di perguruan tinggi

dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila

1. Perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan

visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif)

2. Perguruan tinggi mampu memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek

induktif), berupa• Kebutuhan kemasyarakatan

(societal needs) • Kebutuhan dunia kerja (industrial

needs) • Kebutuhan profesional

(professional needs)

39

Tujuan Penjaminan Mutu

Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan

(continuous improvement), yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi

dan misinya, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan

Tridharma Perguruan Tinggi

PENJAMINANMUTU

(Eksternal)BAN/Lainnya

PENJAMINANMUTU

(Internal)PT.Ybs.

MUTUMUTU

40

Strategi Strategi Penjaminan MutuPenjaminan Mutua.a.Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

menetapkan Pedoman Penjaminan menetapkan Pedoman Penjaminan Mutu pendidikan tinggi di Perguruan Mutu pendidikan tinggi di Perguruan

TinggiTinggi

b.b.Perguruan tinggi menggalang Perguruan tinggi menggalang komitmen menjalankan penjaminan komitmen menjalankan penjaminan

mutu pendidikan tinggimutu pendidikan tinggi

c.c. Perguruan tinggi memilih dan Perguruan tinggi memilih dan menetapkan sendiri standar mutu menetapkan sendiri standar mutu

pendidikan tinggi pada setiap pendidikan tinggi pada setiap jurusan/program studijurusan/program studi

d.d.Perguruan tinggi menetapkan dan Perguruan tinggi menetapkan dan menjalankan organisasi dan menjalankan organisasi dan

mekanisme kerja penjaminan mutu mekanisme kerja penjaminan mutu pendidikan tinggipendidikan tinggi

e.e.Perguruan tinggi melakukan Perguruan tinggi melakukan benchmarking benchmarking mutu pendidikan tinggi mutu pendidikan tinggi

secara berkelanjutan, baik ke dalam secara berkelanjutan, baik ke dalam maupun ke luar negerimaupun ke luar negeri

41

Butir-Butir MutuPemilihan dan penetapan standar mutu

untuk tiap program studi dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut

butir-butir mutu, antara lain:

• Kurikulum program studi• Sumber daya manusia (dosen, dan

tenaga penunjang)• Mahasiswa

• Proses pembelajaran• Prasarana dan sarana

• Suasana akademik• Keuangan

• Penelitian dan publikasi• Pengabdian kepada masyarakat

• Tata pamong (governance)• Manajemen lembaga (institutional

management)• Sistem informasi

• Kerjasama dalam dan luar negeri

42

Proses Penjaminan Mutua. Perguruan tinggi menetapkan visi dan misi

b. Setiap jurusan/program studi menetapkan visi dan misi berdasar visi

dan misi perguruan tinggi

c. Visi setiap program studi dijabarkan oleh program studi menjadi

serangkaian standar mutu dalam setiap butir mutu

Standar mutu : ramuan visi program studi dan kebutuhan stakeholders.

ABCD

d. Perguruan tinggi menetapkan organisasi dan mekanisme kerja

penjaminan mutu

e. Perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu dengan menerapkan

manajemen kendali mutu

f. Perguruan tinggi mengevaluasi dan merevisi standar mutu melalui

benchmarking secara berkelanjutan

43

Manajemen Kendali Mutu

PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang akan menghasilkan kaizen atau pengembangan berkelanjutan (continuous improvement)

mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi

SDCA

SDCA

SDCA

SDCA

PD

CA

PD

CA

PD

CA

PD

CA

SDCA

S S : Standard: Standard

Quality first

Stakeholder - in

The next process is our stakeholder

Speak with data

Upstream management

Cont

inuo

us im

prov

emen

t/Kai

zen

Cont

inuo

us im

prov

emen

t/Kai

zen

44

Manajemen Kendali Mutu dalamProses Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

PenentuanStandar

Mutu

AuditButir Mutu

Ada Gap antara

Standar MutuDan

Hasil Audit ?

Identifikasiaction untuk memenuhi

Standar Mutu

Laksanakan

action

Integrasikan padaproses SDCAberikutnya

Evaluasi Untuk PeningkatanStandar Mutu

Ya

Tidak

ContinuousImprovement

(Kaizen)

MutuBerkelanjutan

SustainableQuality

45

Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Agar penjaminan mutu pendidikan tinggi dapat dilaksanakan, terdapat beberapa

prasyarat yang harus dipenuhi

a.Komitmen

b.Perubahan Paradigma

c.Sikap Mental

d.Pengorganisasian

46

Posisi dan Arti Penting Penjaminan Mutu

Di masa mendatang eksistensi suatu perguruan tinggi tidak semata-mata

tergantung pada pemerintah, melainkan terutama tergantung pada penilaian stakeholders (mahasiswa, orang tua,

dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang

berkepentingan) tentang mutu pendidikan tinggi yang

diselenggarakannya.

Agar eksistensinya terjamin, maka perguruan tinggi mau tidak mau harus

menjalankan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang

diselenggarakannya.

Karena penilaian stakeholders senantiasa berkembang, maka

penjaminan mutu pun harus selalu disesuaikan pada perkembangan itu

secara berkelanjutan (continuous improvement).

47

Kiat Pelaksanaan Kiat Pelaksanaan Penjaminan MutuPenjaminan Mutu

a. Adakan lokakarya agar tumbuh pemahaman, antusiasme, dan

komitmen terhadap penjaminan mutu

b. Susun rencana penjaminan mutu yang jelas, rinci, dan spesifik

c. Hubungi pihak-pihak yang kompeten dalam penjaminan mutu sebagai fasilitator awal

d. Informasi tentang penjaminan mutu alamatkan pada

[email protected]

mailto:[email protected]

49

FUNGSI/TUGAS PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI

Untuk mengawal agar :

BUTIR-BUTIR MUTU (criteria, butir-butir mutu, standar akademik,

standar pendidikan) dapat dirumuskan dengan benar,

dilaksanakan secara tertib, dan dievaluasi untuk peningkatan

50

PRINSIP MENJALANKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

• SEDERHANA / TIDAK COMPLICATED• DITERIMA SECARA LUAS• TIDAK BIROKRATIK• MUDAH DIOPERASIKAN• EFISIEN• MENYESUAIKAN DENGAN KONDISI

LOKAL SPESIFIK

51

Keuntungan Perguruan Tinggi melaksanakan Penjaminan Mutu

• Perguruan tinggi dapat memberikan pelayanan akademik terbaik bagi para mahasiswanya

• Perguruan tinggi dapat mengelola program dan sumberdaya yang dimiliki secara optimal

• Sebagai pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada masyarakat

• Melalui penjaminan mutu, peningkatan kualitas berkelanjutan akan lebih jelas, terarah dan mudah dilaksanakan

• Perguruan tinggi mampu dan siap memasuki era kompetisi secara nasional dan internasional

52

Asas Pelaksanaan Penjaminan Mutu

– Komitmen yang kuat pada pelaksana akademik

– Internally driven– Tanggung jawab dan pengawasan

melekat oleh pengelola– Kepatuhan pada rencana– Mengembangkan sistem dokumentasi

yang lengkap– Selalu melaksanakan evaluasi– Melaksanakan peningkatan mutu

berkelanjutan

53

BEBERAPA KIAT SUKSES

• Harus mengatakan quality improvement sudah ada (tidak dari 0), sebagai baseline

• Mulailah dari yang prioritas dulu, kembangkan bertahap

• Komitmen kuat dan konsisten dari pimpinan

• Terintegrasi kedalam kerangka Visi, Misi, Renstra

• Mengenali secara cermat local system

54

BEBERAPA KIAT SUKSES

• Ciptakan awareness yang baik, critical mass (dosen, mahasiswa, karyawan)

• Rumusan program yang jelas, sistematis, time frame yang jelas

• Datang pada unit pelaksana akademik, dengarkan suara mereka

• Dampingi mereka, jangan dibiarkan sendirian

• Ciptakan panduan yang jelas, aksebtabel dan workabel

• Inisiasi perguruan tinggi dengan segala prasyaratnya

55

Melaksanakan Manajemen MutuPada Perguruan Tinggi

• Selalu berupaya memberikan kepuasan kepada pelanggan internal dan eksternal

• Mendelegasikan tugas, tanggung jawab dan pengambilan keputusan secara jelas

• Memberdayakan Jurusan dan Bagian• Membangun komunikasi vertikal dan

horizontal yang luwes• Melaksanakan audit mutu akademik

internal sebagai bagian dari satu siklus penjaminan mutu

56

Lulusan seperti yang dijanjikan

KEGIATAN KELAS(Tatap muka sesuai

program pembelajaran)

PROGRAM STUDI (73)J U R U S A N /

B A G I A N

F A K U L T A S (18)

U G M

Program Pelaksanaan Audit Akademik Internal Kelompok Auditor

Program Pelaksanaan Audit Akademik Internal Kelompok Auditor

Program Pelaksanaan Audit Akadem ik Internal

S istem P M A I M M M P

K eb ijakan A kadem ik S tandar A kadem ik P era tu ran A kadem ik

S istem P M A I M M M P

K eb ijakan A kadem ik S tandar A kadem ik P era tu ran A kadem ik

Spesifikasi Prodi Kompetensi Lulusan Program Pembelajaran

Ada perubahan

Ada perubahan

57

Komponen SPMPT

a. Organisasi

b. Dokumentasi

c. Siklus Implementasi

58

KERANGKA ORGANISASI PENJAMINAN MUTU

TingkatNama

Pelaksana

Penanggung jawab Sistem Penjaminan

Mutu Akademik

Penanggung jawab Sistem Audit

Internal

Perguruan tinggi

Lembaga penjaminan

mutu

Ketua LPM Manajer Program Audit Mutu

Akademik Internal (MP-AMAI)

Fakultas Lembaga penjaminan

mutu fakultas

WDI/Ass.DirI Program Pasca

Sarjana/Pejabat atau ketua yang ditunjuk

Manajer Program Audit Mutu

Akademik Internal (MP-AMAI)

Jurusan Lembaga penjaminan

mutu jurusan

Sekretaris Jurusan/ Pengelola Program

Pascasarjana/Pejabat atau Ketua yang

ditunjuk

*****

59

JENIS DOKUMEN

TingkatTingkat Dokumen Dokumen

Perguruan Tinggi

Kebijakan AkademikStandar AkademikPeraturan AkademikManual MutuManual Prosedur

Fakultas Kebijakan AkademikStandar AkademikPeraturan AkademikManual MutuManual Prosedur

Jurusan/Bagian/Program Studi

Spesifikasi ProdiKompetensi LulusanProgram Pembelajaran (GBPP-SAP) Instruksi KerjaDokumen Pendukung

6017

STANDAR STANDAR MUTUMUTU

EVALUASI EVALUASI DIRIDIRI

BENCHMARKINGBENCHMARKING

EVALUASI KOLEGA EVALUASI KOLEGA EKSTERNAL EKSTERNAL (AUDIT (AUDIT MUTU MUTU

AKADEMIK INTERNALAKADEMIK INTERNAL))

2

1 3

4

5

6

Model dasar SPM-PT dapat dinyatakan dalam suatu model siklus dan komponen kegiatan sebagai berikut.

(3) Model Dasar SPM-PT

monitoringmonitoring

6111

66 44

3

22

55

11

66 44

33

22

55

11

66 44

33

22

55

11

CapaianPeningkatanMutu

KeteranganKeterangan ::1.1. Penetapan StandarPenetapan Standar2.2. PelaksanaanPelaksanaan3.3. Evaluasi DiriEvaluasi Diri4.4. EvaluasiEvaluasi KolegaKolega

EksternalEksternal (Audit (Audit MutuMutuAkademikAkademik InternalInternal))

5.5. Peningkatan Mutu Peningkatan Mutu 6.6. BBenchmarkingenchmarking

Model Capaian Mutu Berkelanjutan

62

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

BUKU XIBUKU XI

MANAJEMEN KELEMBAGAANMANAJEMEN KELEMBAGAAN

Praktik Baik DalamPraktik Baik DalamPenjaminan Mutu Perguruan TinggiPenjaminan Mutu Perguruan Tinggi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONALDEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONALDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGIDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

DIREKTORAT AKADEMIKDIREKTORAT AKADEMIK

20072007

64

Buku Pedoman Buku Pedoman Penjaminan MutuPenjaminan Mutu

Praktek Baik Praktek Baik Buku I SAMPAI Buku I SAMPAI

1313

Ini dulu,Ini dulu, baru itubaru itu

65

Disusun 13 Buku Disusun 13 Buku yang berisi yang berisi Good Practices Good Practices (Praktek Baik) (Praktek Baik) dalam bidang-bidang: dalam bidang-bidang:

1. Proses Pembelajaran2. Kurikulum Program Studi3. Sumber Daya Manusia 4. Kemahasiswaan5. Prasarana Dan Sarana6. Suasana Akademik7. Keuangan8. Penelitian Dan Publikasi9. Pengabdian Kepada Masyarakat10. Tata Pamong/Tata Kelola (Governance)11. Manajemen Lembaga (Institutional

Management) 12. Kerjasama Dalam Dan Luar Negeri 13. Sistem Informasi

66

DAFTAR ISIDAFTAR ISI

Pengantar ii

Daftar Isi vManajemen Kelembagaan

1 Mekanisme Penetapan Standar

7 Mekanisme Pemenuhan Standar

16 Manajemen Pengendalian Standar

20Penutup

23Daftar Pustaka A

Pengantar ii

Daftar Isi vManajemen Kelembagaan

1 Mekanisme Penetapan Standar

7 Mekanisme Pemenuhan Standar

16 Manajemen Pengendalian Standar

20Penutup

23Daftar Pustaka A

67

1. PENDAHULUAN1.1. Proses utama Pendidikan Tinggi

PT merupakan institusi tempat para scholars dan fellows berkumpul dengan cita-cita dan kompetensi dalam mengembangkan proses pendidikan bagi masyarakat, mengkaji, mengembangkan, serta menerapkan keunggulan IPTEK, bagi kemanfaatan masyarakat secara optimal.

68

PT juga merupakan institusi pilar penegakan demokrasi, penjaga nilai-nilai moral dan kemanusiaan, serta menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh masyarakat.

Peran PT yang demikian penting itu telah mendorong institusi untuk selalu meningkatkan kapasitas diri melalui penguatan mutu, relevansi, dan daya saing, penguatan kelembagaan melalui penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, serta pemerataan dan perluasan akses kepada masyarakat untuk menikmati pelayanan pendidikan tinggi.

69

Dengan memperhatikan karakter PT dan tuntutan masyarakat atas peran strategis PT, maka proses utama pendidikan tinggi dirumuskan sebagai berikut.

MANAJEMEN KELEMBAGAAN

PUBLIKPUBLIK

INPUT

KEUANGAN

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

FASILITAS

MAHASISWA

KURIKULUM

INFORMASI

BISNIS PROSES

PROSES PENELITIAN

PROSES PENDIDIKAN

PROSES PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

OUTPUT

PRODUK PENELITIAN

ALUMNI

PRODUK PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

MANAJEMEN KELEMBAGAAN

PUBLIKPUBLIK

INPUT

KEUANGAN

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

FASILITAS

MAHASISWA

KURIKULUM

INFORMASI

BISNIS PROSES

PROSES PENELITIAN

PROSES PENDIDIKAN

PROSES PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

OUTPUT

PRODUK PENELITIAN

ALUMNI

PRODUK PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

70

Dengan memperhatikan Gambar 1 di atas, dapat dipahami bahwa untuk mencapai Tri Dharma PT, maka suatu PT harus perhatikan serangkaian input.

Proses Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, merupakan proses utama pendidikan tinggi yang memberikan nilai tambah langsung kepada mahasiswa, hasil produk penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat (baik industri, pemerintah, dan swasta), selaku pengguna layanan dan pengguna produk lulusan, penelitian, dan pengabdian.

71

Semakin baik output, maka semakin tinggi penghargaan masyarakat kepada PT, dan dapat memberikan input yang lebih baik lagi terhadap PT yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan itu semua, diperlukanlah suatu manajemen kelembagaan yang tepat.

72

1.2. Manajemen Kelembagaan

Manajemen merupakan suatu upaya sistematis (meliputi: Perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi) dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia (manusia, material, peralatan, metode kerja, modal, dan potensi pasar).

Manajemen, merupakan langkah dinamis terus-menerus menuju pencapaian tujuan.Tujuan merupakan suatu target yang bergerak (“moving target”, dengan memperhatikan kebutuhan internal dan eksternal.

Berikut ini adalah gambar hubungan antara sumberdaya, lingkup manajemen, dan tujuan yang ingin dicapai.

73

RESOURCES

SCOPE OF MANAGEMENT

PLANNING DIRECTING

METHODMACHINERYMATERIAL MAN MARKET

GOAL

MONEY

CONTROLLING EVALUATING

RESOURCES

SCOPE OF MANAGEMENT

PLANNING DIRECTING

METHODMACHINERYMATERIAL MAN MARKET

GOAL

MONEY

CONTROLLING EVALUATING

74

Kelembagaan berarti sekumpulan manusia yang membentuk suatu organisasi bertujuan bersama dan melengkapi diri dengan perangkat organisasi yang memungkinkan kelompok tersebut melaksanakan kegiatannya secara formal.

Dalam konsep ini, kelembagaan berkait erat dengan suatu wadah organisasi formal, baik yang ditetapkan di dalam kerangka hukum formal atau dalam bentuk kesepakatan antar pihak yang dituangkan dalam perjanjian tertulis yang berkekuatan hukum.

75

Dengan dua pengertian tersebut, maka manajemen kelembagaan berarti sekelompok orang yang bersepakat melaksanakan upaya mencapai tujuan dengan menggunakan sumberdaya yg tersedia dalam suatu wadah organisasi formal.

Dengan memperhatikan proses utama pendidikan tinggi dan pengertian dasar manajemen kelembagaan, maka PT diharapkan dapat memberikan layanan tri-dharma pendidikan tinggi kepada masyarakat dalam wadah organisasi formal yang berkekuatan hukum sehingga masyarakat dapat menikmati produk layanan secara berkelanjutan dengan rasa aman dan kepercayaan tinggi.

76

1.3. Dasar Hukum dan Kebijakan tentang Manajemen Kelembagaan

1. UU No. 20 / Tahun 2003 tentang Sistem Pendi-

dikan Nasional (Sisdiknas)

2. Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2007-

2025

3. Higher Education Long Term Strategy (HELTS)

2003-2010.

77

2. Mekanisme Penetapan Standar

Mekanisme penetapan standar dapat dilakukandengan tahap-tahap sebagai berikut.

2.1. Penetapan Visi, Misi, Strategi, dan Program yang jelas.2.2. Penetapan Mekanisme Kepemimpinan yang Efektif.2.3. Pembentukan Kelembagaan yang Efektif dan Efisien.

Apabila digambarkan, maka wujud bagannyaadalah sebagai berikut.

78

BISNIS PROSES

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

VISI/ MISI

STRATEGI/ PROGRAM

PROSES PENELITIAN

PROSES PENDIDIKAN

TRI-DHARMA PENDIDIKAN

TINGGI

KOORDINASI/ MONITORING

PENJAMINAN MUTU

SUMBER DAYA

MANAJEMEN KEUANGAN

MANAJEMEN SUMBER DAYA

MANUSIA

MANAJEMEN FASILITAS/

INFRASTRUKTUR

MANAJEMEN KEMAHASISWAAN

MANAJEMEN SISTEM

INFORMASI

LEMBAGA PELAKSANA

INTERNAL AUDIT

PROSES PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

MANAJEMEN AKADEMIK

MANAJEMEN PPM

MEKANISME KEPEMIMPINAN

BISNIS PROSES

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

VISI/ MISI

STRATEGI/ PROGRAM

PROSES PENELITIAN

PROSES PENDIDIKAN

TRI-DHARMA PENDIDIKAN

TINGGI

KOORDINASI/ MONITORING

PENJAMINAN MUTU

SUMBER DAYA

MANAJEMEN KEUANGAN

MANAJEMEN SUMBER DAYA

MANUSIA

MANAJEMEN FASILITAS/

INFRASTRUKTUR

MANAJEMEN KEMAHASISWAAN

MANAJEMEN SISTEM

INFORMASI

LEMBAGA PELAKSANA

INTERNAL AUDIT

PROSES PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

MANAJEMEN AKADEMIK

MANAJEMEN PPM

MEKANISME KEPEMIMPINAN

79

3. Mekanisme Pemenuhan Standar

3.1. Pemenuhan Visi, Misi, Strategi, dan Program.

3.2. Pemenuhan Mekanisme Kepemimpinan.

3.3. Penguatan Kelembagaan.

3.4. Pelatihan dan Sosialisasi.

3.5. Penguatan Suasana Kerja.

4. Mekanisme Pengendalian Standar

4.1. Pengawasan Internal

4.2. Pengawasan Eksternal

4.3. Akuntabilitas Publik

81

PRAKTIK BAIK DALAM PENJAMINAN PRAKTIK BAIK DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGIMUTU PENDIDIKAN TINGGI

BUKU XIBUKU XIII

KERJASAMA KERJASAMA

DALAM DAN LUAR NEGERIDALAM DAN LUAR NEGERI

8181

82



1313


83




84

PENDAHULUAN (1)PENDAHULUAN (1)

Kerjasama seringkali diartikan dengan Kerjasama seringkali diartikan dengan seksekaadar kerja bersama namun lebih tepat dar kerja bersama namun lebih tepat dalam arti sebenarnya kerjasama dalam arti sebenarnya kerjasama merupakan upaya bersama yang merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baiksehingga dicapai sinergi yang baik..

85


Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau masing-masing dibandingkan kalau masing-masing bekerja sendiri sendiri, walaupun hal bekerja sendiri sendiri, walaupun hal tersebut dilakukan dalam dimensi ruang tersebut dilakukan dalam dimensi ruang atau waktu yang samaatau waktu yang sama..

86

Dengan demikian, kerjasama yang Dengan demikian, kerjasama yang dimaksudkan dalam tulisan ini ialah dimaksudkan dalam tulisan ini ialah

kerjasama yang mutualistik atau kerjasama yang mutualistik atau kerjasama yang saling menguntungkan kerjasama yang saling menguntungkan pihak-pihak yang melakukan kerjasamapihak-pihak yang melakukan kerjasama..


87

KERJASAMA DAN KERJASAMA DAN PENINGKATAN MUTU PENINGKATAN MUTU

• Dengan kerjasamaDengan kerjasama,, peningkatan mutu peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan diharapkan institusi secara berkelanjutan diharapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam hal ini dapat tercapai dengan baik. Dalam hal ini maka kerjasama dimaksud adalah maka kerjasama dimaksud adalah kerjasama yang dilakukan oleh perguruan kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeritinggi baik di dalam maupun di luar negeri..

88

PRINSIP DASAR KERJASAMAPRINSIP DASAR KERJASAMA

1.1. Kerjasama sebaiknya dilakukan Kerjasama sebaiknya dilakukan berdasarkan pemahaman dan kesadaran berdasarkan pemahaman dan kesadaran akan beberapa prinsip dasar yang akan beberapa prinsip dasar yang disepakati bersama sehingga disepakati bersama sehingga memungkinkan kedua belah pihak secara memungkinkan kedua belah pihak secara aktif melakukan sinergi untuk mencapai aktif melakukan sinergi untuk mencapai tujuan kerjasamatujuan kerjasama..

2.2. Prinsip dasar itu akan menjiwai pelaksanaan Prinsip dasar itu akan menjiwai pelaksanaan kerjasama dan sekaligus merupakan kerjasama dan sekaligus merupakan sumber semangat kerjasamasumber semangat kerjasama..

88

89

PRINSIP DASAR ATAU AZAS KERJASAMAPRINSIP DASAR ATAU AZAS KERJASAMA

1.1. Azas KesetaraanAzas Kesetaraan

2.2. Azas Penghormatan Azas Penghormatan IIdentitasdentitas

3.3. Azas Manfaat Azas Manfaat

8989

90

AZAS KESETARAAN (1) AZAS KESETARAAN (1)

• Kesetaraan dapat dilihat langsung dengan Kesetaraan dapat dilihat langsung dengan adanya kesamaan dalam hal derajat, adanya kesamaan dalam hal derajat, posisi, maupun peran untuk suksesnya posisi, maupun peran untuk suksesnya kerjasama. kerjasama.

• Dengan kesetaraan maka diharapkan Dengan kesetaraan maka diharapkan kedua pihak mempunyai hak dan kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk kewajiban yang sama untuk mengembangkan kerjasama yang telah mengembangkan kerjasama yang telah dirintis tanpa ada tekanan dari pihak laindirintis tanpa ada tekanan dari pihak lain..

91

AZAS KESETARAAN (2) AZAS KESETARAAN (2)

• Dengan demikian, prestasi kerjasama Dengan demikian, prestasi kerjasama yang dicapai merupakan sinergi atau yang dicapai merupakan sinergi atau prestasi bersama.prestasi bersama.

92

AZAS PENGHORMATAN AZAS PENGHORMATAN IDENTITAS (1)IDENTITAS (1)

1.1. Setiap perguruan tinggi memiliki sejarah Setiap perguruan tinggi memiliki sejarah dan budaya yang berbeda.dan budaya yang berbeda.

2.2. Dengan demikian, saling menghormati Dengan demikian, saling menghormati akan perbedaan itu merupakan hal dasar akan perbedaan itu merupakan hal dasar yang perlu diberi tekanan sehingga yang perlu diberi tekanan sehingga kerjasama tidak akan meniadakan kerjasama tidak akan meniadakan karakter maupun kekhasan institusi karakter maupun kekhasan institusi masing-masing.masing-masing.

93

AZAS PENGHORMATAN AZAS PENGHORMATAN IDENTITAS (2)IDENTITAS (2)

Dengan saling menghormati perbedaan Dengan saling menghormati perbedaan merupakan keuntungan dan modal awal merupakan keuntungan dan modal awal untuk bersinergi dengan baik. Perbedaan untuk bersinergi dengan baik. Perbedaan tersebut akan dapat saling mengisi tersebut akan dapat saling mengisi kekosongan atau saling memperkaya kekosongan atau saling memperkaya serta memperkuat institusi sehingga serta memperkuat institusi sehingga perkembangan yang optimal dapat dicapai perkembangan yang optimal dapat dicapai dengan baikdengan baik..

94

AZAS MANFAAT (1)AZAS MANFAAT (1)

PRINSIP POKOKPRINSIP POKOK

Kerjasama dilakukan untuk memberikan Kerjasama dilakukan untuk memberikan manfaat pada pihak-pihak yang manfaat pada pihak-pihak yang melakukan kerjasamamelakukan kerjasama..

95


Apabila dalam pelaksanaan kerjasama Apabila dalam pelaksanaan kerjasama hanya salah satu pihak yang diuntungkan hanya salah satu pihak yang diuntungkan maka hal tersebut bukanlah merupakan maka hal tersebut bukanlah merupakan kerjasama yang baik namun lebih tepat kerjasama yang baik namun lebih tepat diartikan dengan pemanfaatan yang bisa diartikan dengan pemanfaatan yang bisa jadi disebabkan karena adanya jadi disebabkan karena adanya keterbatasan salah satu pihakketerbatasan salah satu pihak..

96


• Dengan adanya kesadaran bahwa Dengan adanya kesadaran bahwa kerjasama harus saling menguntungkan kerjasama harus saling menguntungkan maka hal yang harus diperhatikan rupanya maka hal yang harus diperhatikan rupanya bagaimana upaya yang dilakukan untuk bagaimana upaya yang dilakukan untuk memberikan keuntungan yang seimbangmemberikan keuntungan yang seimbang..

97


Di samping ketiga prinsip tersebut di atas, Di samping ketiga prinsip tersebut di atas, kerjasama harus dilakukan dengan kerjasama harus dilakukan dengan memperhatikan hukum nasional.memperhatikan hukum nasional.

Adapun untuk institusi yang berasal dari negara Adapun untuk institusi yang berasal dari negara lain yang perlu diperhatikan ialah hukum lain yang perlu diperhatikan ialah hukum nasional kedua negara serta hukum nasional kedua negara serta hukum internasional yang berlaku. internasional yang berlaku.

Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi pelanggaran hukum nasional maupun pelanggaran hukum nasional maupun internasional yang akan menodai nilai internasional yang akan menodai nilai kerjasama itu sendiri.kerjasama itu sendiri.

98


• Selanjutnya, kerjasama hendaknya tidak Selanjutnya, kerjasama hendaknya tidak mengganggu kebijakan pembangunan mengganggu kebijakan pembangunan suatu bangsa, negara, maupun kebijakan suatu bangsa, negara, maupun kebijakan pertahanan dan keamanan nasional.pertahanan dan keamanan nasional.

99

BIDANG KERJASAMABIDANG KERJASAMA

• Kerjasama perguruan tinggi dapat meliputi Kerjasama perguruan tinggi dapat meliputi berbagai bidang namun pada umumnya berbagai bidang namun pada umumnya secara garis besar kerjasama perguruan secara garis besar kerjasama perguruan tinggi dapat dilakukan pada bidang-bidang tinggi dapat dilakukan pada bidang-bidang sebagai berikut: sebagai berikut:

1.1.Pengelolaan perguruan tinggi Pengelolaan perguruan tinggi

2.2.PendidikanPendidikan

3.3.Penelitian Penelitian

4.4.Pengabdian kepada masyarakatPengabdian kepada masyarakat

9999

100

MEKANISME PENETAPAN MEKANISME PENETAPAN STANDARSTANDAR

• Penetapan standar kerjasama merupakan Penetapan standar kerjasama merupakan langkah awal untuk tercapainya langkah awal untuk tercapainya penjaminan mutu kerjasama. Dengan penjaminan mutu kerjasama. Dengan adanya penetapan standar, kerjasama adanya penetapan standar, kerjasama dapat dievaluasi dan bila ada dapat dievaluasi dan bila ada penyimpangan dalam pelaksanaannya penyimpangan dalam pelaksanaannya dapat segera diluruskandapat segera diluruskan..

101

MEKANISME PENETAPAN MEKANISME PENETAPAN STANDAR (2)STANDAR (2)

• Banyak hal akan mempengaruhi Banyak hal akan mempengaruhi keberhasilan kerjasamakeberhasilan kerjasama

• Penetapan standar untuk tercapainya Penetapan standar untuk tercapainya penjaminan mutupenjaminan mutu

• Penetapan butir-butir mutu merupakan Penetapan butir-butir mutu merupakan langkah awal yang baik langkah awal yang baik

102

BUTIRBUTIR--BUTIR MUTU KERJASAMA BUTIR MUTU KERJASAMA (1)(1)

1.1. Tujuan kerjasama harus jelasTujuan kerjasama harus jelas..

2.2. Kemampuan mitra kerjasama bervariasiKemampuan mitra kerjasama bervariasi..

3.3. Penggunaan dana harus efektifPenggunaan dana harus efektif..

4.4. Kompetensi pihak yang bekerja sama harus Kompetensi pihak yang bekerja sama harus dipaparkan dengan jelasdipaparkan dengan jelas..

5.5. Kerangka masalah dalam kerjasama harus Kerangka masalah dalam kerjasama harus jelasjelas..

6.6. Rentang waktu kerjasama harus pastiRentang waktu kerjasama harus pasti..

7.7. Pemilihan mitra kerjasama harus Pemilihan mitra kerjasama harus dipertimbangkan dengan baik.dipertimbangkan dengan baik.

102

103

BUTIRBUTIR--BUTIR MUTU BUTIR MUTU KERJASAMAKERJASAMA

1. Tujuan kerjasama harus jelas1. Tujuan kerjasama harus jelas

Perumusan tujuan merupakan langkah paling Perumusan tujuan merupakan langkah paling awal yang sangat menentukan perjalanan awal yang sangat menentukan perjalanan kerjasama maka pemahaman bersama kerjasama maka pemahaman bersama sangat diperlukan. Selanjutnya, tujuan sangat diperlukan. Selanjutnya, tujuan kerjasama sebaiknya disosialisasikan kepada kerjasama sebaiknya disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika.segenap sivitas akademika.

103

104


2. Kemampuan mitra kerjasama 2. Kemampuan mitra kerjasama bervariasbervariasii

Kemampuan mitra kerjasama seyogyanya Kemampuan mitra kerjasama seyogyanya bervariasi.bervariasi. KemampuanKemampuan yang berbeda-yang berbeda-beda namun saling melengkapi baik dalam beda namun saling melengkapi baik dalam pengalaman, ketrampilan, pengetahuan, pengalaman, ketrampilan, pengetahuan, teknologi, maupun sumberdaya akan teknologi, maupun sumberdaya akan menguntungkan kerjasamamenguntungkan kerjasama..

105


3. Penggunaan dana harus efektif3. Penggunaan dana harus efektif

Dalam kerjasama dana diperlukan bahkan Dalam kerjasama dana diperlukan bahkan seringkali sangat menentukan perjalanan seringkali sangat menentukan perjalanan kerjasama. Hal yang perlu diperhatikan kerjasama. Hal yang perlu diperhatikan ialah penggunaan dana kerjasama harus ialah penggunaan dana kerjasama harus adil, efektif, dan seimbang sesuai dengan adil, efektif, dan seimbang sesuai dengan tujuan kerjasama.tujuan kerjasama.

105

106


4. Kompetensi pihak yang bekerja sama 4. Kompetensi pihak yang bekerja sama harus dipaparkan dengan jelasharus dipaparkan dengan jelas

Hampir tidak ada institusi yang melakukan Hampir tidak ada institusi yang melakukan kerjasama masih berada di titik nol atau baru kerjasama masih berada di titik nol atau baru mulai. Dalam kaitan ini, kompetensi masing-mulai. Dalam kaitan ini, kompetensi masing-masing perlu dicermati bersama sehingga masing perlu dicermati bersama sehingga kerjasama dapat dilakukan dengan baik. kerjasama dapat dilakukan dengan baik. Dalam kerjasama institusional, modal sosial Dalam kerjasama institusional, modal sosial dan jejaring kerjasama termasuk bagian dari dan jejaring kerjasama termasuk bagian dari kompetensi institusi yang perlu diperhatikan.kompetensi institusi yang perlu diperhatikan.

106

107


5. Kerangka masalah dalam kerjasama5. Kerangka masalah dalam kerjasama

harus jelasharus jelas

Kerjasama sering dilakukan untuk Kerjasama sering dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk itu, menyelesaikan suatu masalah. Untuk itu, kerangka permasalahan yang ditargetkan kerangka permasalahan yang ditargetkan untuk diselesaikan harus diuraikan dengan untuk diselesaikan harus diuraikan dengan jelas sehingga capaian kerjasama dapat jelas sehingga capaian kerjasama dapat dievaluasi dengan mudah.dievaluasi dengan mudah.

108


6. Rentang waktu kerjasama harus pasti6. Rentang waktu kerjasama harus pasti

Kerjasama biasanya dilakukan untuk jangka Kerjasama biasanya dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Untuk itu, jangka waktu waktu tertentu. Untuk itu, jangka waktu kerjasama harus pasti. Sekiranya kerjasama kerjasama harus pasti. Sekiranya kerjasama masih diperlukan maka dapat diadakan masih diperlukan maka dapat diadakan perpanjangan kerjasama namun perpanjangan kerjasama namun perpanjangan ini pun harus dalam kerangka perpanjangan ini pun harus dalam kerangka waktu yang jelaswaktu yang jelas..

109


7. Pemilihan mitra kerjasama harus 7. Pemilihan mitra kerjasama harus dipertimbangkan dengan baikdipertimbangkan dengan baik. .

Pemilihan mitra kerjasama harus didasarkan Pemilihan mitra kerjasama harus didasarkan pada tujuan kerjasama pada butir pertama di pada tujuan kerjasama pada butir pertama di depan. Dengan identifikasi butir-butir tersebut depan. Dengan identifikasi butir-butir tersebut di atas maka kerangka kerjasama perguruan di atas maka kerangka kerjasama perguruan tinggi baik dengan pihak dalam maupun luar tinggi baik dengan pihak dalam maupun luar negeri dapat disusun dengan lebih mudah. negeri dapat disusun dengan lebih mudah. Langkah selanjutnya ialah penyusunan Langkah selanjutnya ialah penyusunan prosedur pelaksanaan kerja sama, tatawaktu, prosedur pelaksanaan kerja sama, tatawaktu, serta standar pelaksanaan kerjasamaserta standar pelaksanaan kerjasama..

109

110

CATATAN UMUM (1)CATATAN UMUM (1)

Secara umum bentuk kerjasama sudah Secara umum bentuk kerjasama sudah jelasjelas,, misalnya kerjasama penyusunan misalnya kerjasama penyusunan kurikulum atau kerjasama penyelesaian kurikulum atau kerjasama penyelesaian problem di lapangan suatu industri. Untuk problem di lapangan suatu industri. Untuk hal itu, penyusunan prosedur pelaksanaan hal itu, penyusunan prosedur pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan dengan kerjasama dapat dilakukan dengan mudahmudah..

111

CATATAN UMUM (2)CATATAN UMUM (2)

Apabila kerjasama yang akan dilakukan Apabila kerjasama yang akan dilakukan merupakan hal yang baru bagi suatu merupakan hal yang baru bagi suatu satuan pendidikan maka penyusunan satuan pendidikan maka penyusunan prosedur atau manual prosedur prosedur atau manual prosedur pelaksanaan kerjasama tidak begitu pelaksanaan kerjasama tidak begitu mudah disusun walaupun demikian tetap mudah disusun walaupun demikian tetap perlu diutamakan.perlu diutamakan.

112

KESEPAKATAN / MoU (1)KESEPAKATAN / MoU (1)

1.1. KKerjasama diikat dengan suatu perjanjian erjasama diikat dengan suatu perjanjian kerjasama yang berupa kesepakatan kerjasama yang berupa kesepakatan atau atau Memorandum of UnderstandingMemorandum of Understanding atau atau kesepakatan lain yang disetujui pihak- kesepakatan lain yang disetujui pihak- pihak yang melakukan kerjasama.pihak yang melakukan kerjasama.

2.2. Di dalam kesepakatan ini, sebaiknya Di dalam kesepakatan ini, sebaiknya dijelaskan hak dan kewajiban masing-dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing. masing.

3.3. Tindak lanjut MoU adalah penyusunan Tindak lanjut MoU adalah penyusunan tatawaktu dan anggaran yang lebih rincitatawaktu dan anggaran yang lebih rinci..

113

TATA WAKTU DAN TATA ANGGARAN MERUPAKAN REFERENSI MONITORING

BERIKUT BEBERAPA CONTOH RAGAM KERJASAMA

114

RAGAM KERJASAMA (1)RAGAM KERJASAMA (1)

Ragam bentuk kerjasama perguruan tinggi Ragam bentuk kerjasama perguruan tinggi sebagai berikut sebagai berikut

1.1. Kerjasama manajemenKerjasama manajemen

Kerjasama manajemen dapat berupa Kerjasama manajemen dapat berupa pelaksanaan program maupun pendirian pelaksanaan program maupun pendirian program baru secara bersama-sama. program baru secara bersama-sama. Dalam hal ini, wajib dipenuhi persyaratan Dalam hal ini, wajib dipenuhi persyaratan pendirian program terkait.pendirian program terkait.

115


2.2. Program kembaranProgram kembaran

Program kembaran terutama dilakukan Program kembaran terutama dilakukan dengan perguruan tinggi luar negeri agardengan perguruan tinggi luar negeri agar lulusannya diakui samalulusannya diakui sama..

3.3. Program gelar ganda Program gelar ganda (dual degree)(dual degree)

Program gelar ganda dilakukan oleh Program gelar ganda dilakukan oleh perguruan tinggi dalam dan luar negeri perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk program yang berbeda baik tingkat untuk program yang berbeda baik tingkat akademi maupun vokasi. akademi maupun vokasi.

115115

116


4.4. Program Program credit transfer system (CTS)credit transfer system (CTS)

Program Program credit transfer systemcredit transfer system merupakan merupakan program pengakuan bersama kredit program pengakuan bersama kredit matakuliah tertentu bagi perguruan tinggi matakuliah tertentu bagi perguruan tinggi yang melakukan kerjasama. Dengan yang melakukan kerjasama. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengambil demikian, mahasiswa dapat mengambil matakuliah tertentu di perguruan tinggi matakuliah tertentu di perguruan tinggi mitra kerjasama.mitra kerjasama.

117


5.5. Kerjasama penelitianKerjasama penelitian

Dalam kerjasama penelitian ini perlu Dalam kerjasama penelitian ini perlu disepakati sejak awal tentang hak atas disepakati sejak awal tentang hak atas kekayaan intelektual atau temuan lain kekayaan intelektual atau temuan lain yang berdampak besar pada yang berdampak besar pada pengembangan suatu bidang ilmu atau pengembangan suatu bidang ilmu atau ekonomiekonomi..

118


6.6. Kerjasama tukar menukar staf Kerjasama tukar menukar staf pengajar/staf manajemen.pengajar/staf manajemen.

7.7. Kerjasama pemanfaatan sumberdaya Kerjasama pemanfaatan sumberdaya dalam kegiatan akademik, penelitian dalam kegiatan akademik, penelitian maupun pengabdian pada masyarakatmaupun pengabdian pada masyarakat..

8.8. Kerjasama penerbitan bersama karya Kerjasama penerbitan bersama karya ilmiah.ilmiah.

118

119


9.9. Kerjasama dalam kegiatan ilmiah lain Kerjasama dalam kegiatan ilmiah lain misalnya pertemuan ilmiah, seminar misalnya pertemuan ilmiah, seminar ilmiah bersama.ilmiah bersama.

10.10. Kerjasama dalam pemberian beasiswa Kerjasama dalam pemberian beasiswa atau pemberian kesempatan magangatau pemberian kesempatan magang..

11.11. Dsb.Dsb.

120

TANTANGAN DAN PELUANGTANTANGAN DAN PELUANG

Dewasa ini kerjasama institusi pendidikan Dewasa ini kerjasama institusi pendidikan tinggi dan masyarakat maupun institusi tinggi dan masyarakat maupun institusi pendidikan tinggi dengan industri semakin pendidikan tinggi dengan industri semakin banyak terlebih dengan dikembangkannya banyak terlebih dengan dikembangkannya Corporate Social Responsibility (CSR)Corporate Social Responsibility (CSR) oleh beberapa perusahaan nasional oleh beberapa perusahaan nasional maupun multinasionalmaupun multinasional..

121

PEMENUHAN STANDAR MUTU (1)PEMENUHAN STANDAR MUTU (1)

1.1. Pemenuhan standar merupakan Pemenuhan standar merupakan implementasi nyata agar penjaminan implementasi nyata agar penjaminan mutu kerjasama dapat terpenuhi. Dengan mutu kerjasama dapat terpenuhi. Dengan demikian, akan diperoleh kepuasan demikian, akan diperoleh kepuasan stakeholders.stakeholders.

2.2. Implementasi kerjasama seharusnya Implementasi kerjasama seharusnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama atau standar yang telah dibuat bersama atau standar yang ditetapkan. yang ditetapkan.

122

DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM PEMENUHAN STANDAR PERLU OPTIMALISASI UNIT PERLU OPTIMALISASI UNIT

PENDUKUNG PENDUKUNG

1.1. Pengalaman institusi/Pengalaman institusi/best practicesbest practices..

2.2. Adanya unit khusus/divisi kerjasamaAdanya unit khusus/divisi kerjasama..

3.3. Kerjasama sebagai Kerjasama sebagai profit unit profit unit institusiinstitusi..

4.4. SDM, kemampuan, pengalaman, bahasa SDM, kemampuan, pengalaman, bahasa dsb.dsb.

5.5. Dll.Dll.

123

PEMENUHAN STANDAR PEMENUHAN STANDAR MUTU (2)MUTU (2)

1.1. Pemenuhan standar mutu kerjasama berarti Pemenuhan standar mutu kerjasama berarti standar yang telah ditetapkan atau standar yang telah ditetapkan atau disepakati dijadikan acuan dalam disepakati dijadikan acuan dalam pelaksanaan.pelaksanaan.

2.2. Dalam pelaksanaannya, langkah-langkah Dalam pelaksanaannya, langkah-langkah implementasi kerjasama perlu dibuat lebih implementasi kerjasama perlu dibuat lebih rinci lagi dan perlu dipikirkan tindakan rinci lagi dan perlu dipikirkan tindakan tambahan sekiranya ada beberapa hal yang tambahan sekiranya ada beberapa hal yang harus dilakukan tindakan koreksiharus dilakukan tindakan koreksi..

124

SEMANGAT PERBAIKAN SEMANGAT PERBAIKAN TERUS MENERUSTERUS MENERUS

1.1. Roh dasar dalam pelaksanaan kerjasama Roh dasar dalam pelaksanaan kerjasama ialah perbaikan terus-menerus (ialah perbaikan terus-menerus (continous continous improvementimprovement). ).

2.2. Seminar dan lokakarya tentang Seminar dan lokakarya tentang perkembangan pelaksanaan kerjasama perkembangan pelaksanaan kerjasama merupakan langkah yang baik untuk merupakan langkah yang baik untuk dilakukan sehingga didapatkan masukan dilakukan sehingga didapatkan masukan yang bermanfaat bagi peningkatan mutu yang bermanfaat bagi peningkatan mutu kerjasamakerjasama..

124

125

PEMENUHAN STANDAR PEMENUHAN STANDAR MUTU (3)MUTU (3)

1.1. Kerjasama dapat dikatakan berlangsung Kerjasama dapat dikatakan berlangsung dengan baik sesuai standar mutu apabila dengan baik sesuai standar mutu apabila tujuan kerjasama tercapai sesuai dengan tujuan kerjasama tercapai sesuai dengan tata waktu maupun tata anggaran yang tata waktu maupun tata anggaran yang direncanakan dengan tidak meninggalkan direncanakan dengan tidak meninggalkan prinsip dasar kerjasama. prinsip dasar kerjasama.

2.2. Sejauh mana pemenuhan standar dicapai, Sejauh mana pemenuhan standar dicapai, dapat diukur dengan menelaah butir-butir dapat diukur dengan menelaah butir-butir mutu kerjasama yang telah ditetapkan.mutu kerjasama yang telah ditetapkan.

126

PENGENDALIAN STANDAR PENGENDALIAN STANDAR MUTU (1)MUTU (1)

1.1. PenjaminanPenjaminan mutu kerjasama identik mutu kerjasama identik dengan penjaminan mutudengan penjaminan mutu bidang-bidang bidang-bidang lainlain..

2.2. Mutu kerjasama dapat dibedakan Mutu kerjasama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mutu kerjasama dalam menjadi dua, yaitu mutu kerjasama dalam persepsi (persepsi (quality in perceptionquality in perception) dan mutu ) dan mutu dalam kenyataan (dalam kenyataan (quality in factquality in fact).).

126126

127

KEPUASAN MITRA KERJASAMAKEPUASAN MITRA KERJASAMA

1.1. Agar dapat memberikan kepuasan mitra Agar dapat memberikan kepuasan mitra kerjasama maka kerjasama maka quality in perceptionquality in perception dan dan quality in factquality in fact seharusnya tidak jauh seharusnya tidak jauh berbeda atau hampir sama. Hal ini dapat berbeda atau hampir sama. Hal ini dapat diusahakan dengan tindakan diusahakan dengan tindakan pengendalian.pengendalian.

2.2. Pengendalian merupakan tindakan Pengendalian merupakan tindakan manajemen agar standar yang telah manajemen agar standar yang telah ditetapkan dapat dicapaiditetapkan dapat dicapai..

128

BEBERAPA HAL YANG PERLU BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM DIPERHATIKAN DALAM

PENGENDALIAN ANTARA LAINPENGENDALIAN ANTARA LAIN1.1.Serangkaian kegiatan yang menilai secara Serangkaian kegiatan yang menilai secara

objektif pelaksanaan kerjasama. objektif pelaksanaan kerjasama.

2.2.Kegiatan membandingkan hal-hal yang Kegiatan membandingkan hal-hal yang telah dilakukan dalam kerjasama dengan telah dilakukan dalam kerjasama dengan hal-hal yang belum dilakukan (capaian). hal-hal yang belum dilakukan (capaian).

3.3.Kegiatan mencari kesesuaian tujuan dan Kegiatan mencari kesesuaian tujuan dan rancangan serta standar kerjasama rancangan serta standar kerjasama dengan pelaksanaan kerjasama yang dengan pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan.telah dilakukan.

129

MONITORING, EVALUASI DAN MONITORING, EVALUASI DAN AUDIT INTERNAL (1)AUDIT INTERNAL (1)

Sesuai dengan jangka waktu kerjasama Sesuai dengan jangka waktu kerjasama yang dilakukan maka sebaiknya kegiatan yang dilakukan maka sebaiknya kegiatan monitoring, evaluasi, serta audit internal monitoring, evaluasi, serta audit internal juga ditetapkan dengan pasti baik waktu juga ditetapkan dengan pasti baik waktu maupun periodenya. Dengan demikian, maupun periodenya. Dengan demikian, tata waktu tersebut juga akan dapat tata waktu tersebut juga akan dapat digunakan sebagai acuan dalam digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kerjasama.pelaksanaan kerjasama.

130

MONITORING, EVALUASI DAN MONITORING, EVALUASI DAN AUDIT INTERNAL (2)AUDIT INTERNAL (2)

1.1. Baik tidaknya kinerja kerjasama dapat Baik tidaknya kinerja kerjasama dapat diketahuidiketahui..

2.2. Sesuai tidaknya kerjasama dengan Sesuai tidaknya kerjasama dengan standar mutu yang telah ditetapkanstandar mutu yang telah ditetapkan..

3.3. Dapat diketahui dengan jelas kendala Dapat diketahui dengan jelas kendala yang terjadi atau mungkin penyimpangan yang terjadi atau mungkin penyimpangan pelaksanaan kerjasamapelaksanaan kerjasama..

131

TINDAK LANJUTTINDAK LANJUT

Dengan prinsip perbaikan terus-menerus Dengan prinsip perbaikan terus-menerus maka pelaksanaan kerjasama dapat maka pelaksanaan kerjasama dapat diperbaiki sesuai dengan standar yang diperbaiki sesuai dengan standar yang ditetapkan atau jika kendala terlalu besar ditetapkan atau jika kendala terlalu besar perlu diadakan peninjauan kembali perlu diadakan peninjauan kembali kontrak kerjasama yang ada untuk kontrak kerjasama yang ada untuk dilakukan perbaikan atau bahkan dilakukan perbaikan atau bahkan pemberhentian kerjasama.pemberhentian kerjasama.

132

PENUTUPPENUTUP

Dengan menyadari pentingnya kerjasama Dengan menyadari pentingnya kerjasama baik dengan institusi dalam maupun luar baik dengan institusi dalam maupun luar negeri serta mengembangkannya maka negeri serta mengembangkannya maka tahap-tahap perkembangan perguruan tahap-tahap perkembangan perguruan tinggi akan dapat dilalui dengan waktu tinggi akan dapat dilalui dengan waktu yang relatif lebih singkat. Langkah ini yang relatif lebih singkat. Langkah ini merupakan tindakan nyata untuk merupakan tindakan nyata untuk mewujudkan institusi yang matang mewujudkan institusi yang matang ((mature Institutionmature Institution) khususnya bidang ) khususnya bidang pendidikan tinggi di Indonesia. pendidikan tinggi di Indonesia.

133

TERIMAKASIHTERIMAKASIH

133

134

PRAKTEK BAIKDALAM

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Good Practices in Quality Assurance for

Higher Education

Buku I3SISTEM INFORMASI AKADEMIK

Departemen Pendidikan NasionalDirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi

2007

135



1313


136




137

Maksud Penulisan Buku Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu

Merupakan sarana pembelajaran (lesson learned) bagi kalangan perguruan tinggi dalam melaksanakan dan mengembangkan penjaminan mutu, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada

peningkatan mutu pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa (nation’s competitiveness).

Pemaparan praktek baik penjaminan mutu yang telah berhasil baik di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, tidak bermaksud menempatkan perguruan tinggi yang belum melaksanakannya pada posisi yang inferior, melainkan justru untuk menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang telah

berhasilpun ternyata memulainya secara bertahap.

Sebaliknya, bagi perguruan tinggi yang telah berhasil baik melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya, pemaparan

ini tidak bermaksud untuk menghentikan pengembangan lebih lanjut penjaminan mutu, melainkan justru untuk meningkatkan semangat agar

kiranya penjaminan mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik daripada yang sekarang telah dicapai.

138

Isi Buku I3 Isi Buku I3 Sistem Informasi AkademikSistem Informasi Akademik

PendahuluanPendahuluan

Mekanisme Penetapan StandarMekanisme Penetapan Standar

Mekanisme Pemenuhan StandarMekanisme Pemenuhan Standar

Manajemen Pengendalian StandarManajemen Pengendalian Standar

139

Pendahuluan Pendahuluan

Perkembangan TIK telah mempengaruhi dua bagian penting dalam sistem Pendidikan Tinggi yaitu manajemen dan aktivitas pembelajaran. Pemanfaatan TIK diharapkan dapat meningkatkan efisiensi manajemen pendidikan tinggi dan meningkatkan efektifitas aktifitas pembelajaran yang keduanya merupakan kunci penting daya saing perguruan tinggi di Indonesia dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan ataupun arah pengembangan perguruan tinggi seharusnya didasarkan atas data (speak with data). Oleh karena itu, peran dan fungsi sistem informasi di lingkungan perguruan tinggi menjadi sangat penting dan strategis.

Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian pengelolaan perguruan tinggi antara lain; (i) penghematan waktu, (ii) penghematan biaya, (iii) peningkatan efektivitas, (iv) pengembangan teknologi, dan (v) pengembangan personel.

140

Pendahuluan Pendahuluan (Lanjutan)(Lanjutan)

Dewasa ini, pemanfaatan sistem informasi penyelenggaraan kegiatan akademik dan pengelolaan sumberdaya pendidikan sudah diaplikasikan secara integral mulai dari unit terkecil pelaksana kegiatan akademik di tingkat institusi (jurusan/program studi) sampai pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (tingkat nasional).

Salah satu bentuk sistem informasi kinerja penyelenggaraan program studi dan profil institusi yang telah diimplementasikan adalah Sistem Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED). Sistem ini dikembangkan oleh Dikti sejak tahun 2002 sebagai instrumen pelaporan kinerja prodi setiap semester.

Saat ini, arah kebijakan Dikti terkait dengan SPM-PT, Peran sistem informasi perguruan tinggi menjadi sangat signifikan sebagai instrumen dalam menyiapkan, mengelola, dan menampilkan data perguruan tinggi. Sistem ini disebut dengan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT). Dalam implementasi SPM-PT, PDPT sebagai baseline data dan informasi perguruan tinggi dipergunakan untuk melaksanakan program PMI dan PME.

141

MEKANISME PENETAPAN MEKANISME PENETAPAN STANDARSTANDAR

• Sebagaimana penetapan standar mutu pada umumnya, penetapan standar mutu sistem informasi ini juga perlu memperhatikan visi institusi dan kebutuhan stakeholders, serta urgensi dan kemampuan perguruan tinggi yang bersangkutan.

• Penetapan standar** jenis butir mutu dalam SIA dapat ditentukan secara bertahap, untuk jumlah butir mutunya atau level pencapaiannya, sesuai dengan kemampuan pada saat ini dan selanjutnya secara bertahap akan ditingkatkan sehingga diperoleh continuous quality improvement (CQI).

• Butir standar mutu sistem informasi akademik dapat didasarkan atas empat komponen penyusun sistem, yaitu;

1. Perangkat lunak (software) dan keras (hardware) 2. Perangkat sumberdaya manusia (humanware)3. Perangkat organisasi dan tata kelola (organoware)4. Perangkat diseminasi informasi (infoware)

**Dalam praktek, jumlah butir standar dalam setiap jenis standar ditetapkan oleh program studi, sesuai dengan visi, kebutuhan stakeholders, serta urgensi

dan kemampuan program studi yang bersangkutan.

142

MEKANISME PEMENUHAN STANDAR

Untuk memenuhi capaian butir standar mutu dan sub-butir standar mutu pada sistem informasi, tahapan awal yang perlu dilakukan, adalah;

1. identifikasi kebutuhan pengguna dari setiap lini manajemen, dan potensi sumberdaya yang dimiliki, dan

2. pembuatan "blue print" sistem yang mensinkronkan antara arah pengembangan perguruan tinggi dengan hasil identifikasi tersebut di atas. Di dalam dokumen blue print tersebut pada umumnya telah disebutkan secara rinci spesifikasi teknis sistem informasi yang akan dibuat lengkap sampai butir standar mutu, sub-butir standar mutu yang diharapkan, dan aturan mainnya.

Terkait dengan empat butir standar mutu yang ditetapkan, beberapa contoh praktik unggul (best practices) yang dapat digunakan untuk menginspirasi pengembangan sistem informasi, adalah sebagai berikut.

143


software dan hardware

Pemenuhan standar software dan hardware didasarkan:• software dan hardware harus dapat menterjemahkan

substansi/materi ke dalam sistem informasi, • software dan hardware mempunyai kemampuan dalam

mengakomodasi kebutuhan pengguna, • perancangan software dan hardware melingkupi

arsitektur/struktur sistem, operating system, struktur basis data dan aliran data yang jelas,

• peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem, perlu juga dijustifikasi dengan perencanaan kebutuhan biaya yang sesuai.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian butir mutu standar software dan hardware;

• kinerja teknis sistem dalam menghasilkan informasi (akurasi, sesuai dengan kebutuhan, kecepatan, dan ketepatan),

• tingkat kemudahan pengguna, • besarnya unit cost untuk menjalankan sistem.

144

MEKANISME PEMENUHAN STANDAR perangkat SDM (humanware)

Ada empat pemenuhan standar kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam pengembangan SIA yaitu

1. system designer, 2. data entry operator, 3. system analyst dan 4. system manager.

• Kualifikasi SDM yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan kompetensi dan lingkup tugasnya masing-masing.

• Indikator penuhan butir standar mutu SDM dalam mendukung sistem informasi dapat dilihat dari;

1. tingkat utilitas SDM dalam menjalankan sistem, 2. efektifitas dan efisiensi pemanfaatan SDM, 3. kinerja team work.

145


perangkat organisasi dan tata kelola

(organoware)

Perlu adanya aturan main yang jelas dalam menjalankan dan mengelola sistem.

Untuk itu, satu tahapan yang perlu dilakukan adalah perancangan struktur organisasi dan tata kelola sistem sampai pada penyusunan manual prosedurnya.

Perlu mendapatkan pertimbangan, untuk mengoptimalkan kinerja sistem, organisasi pengelola sistem informasi seyogyanya menjadi bagian dalam struktur induk perguruan tinggi.

Indikator kontribusi organoware adalah meningkatnya efektifitas pengelolaan dan koordinasi tim dalam menjalankan sistem serta meningkatnya layanan kepada pengguna.

146


perangkat diseminasi informasi (infoware)

Pemenuhan standar perangkat diseminasi informasi (infoware) dapat dijalankan dengan mempertimbangkan beberapa hal, al;

1. materi informasi diseminasi disesuaikan dengan kebutuhan pengguna

2. metode dan media diseminasi yang digunakan mempertimbangkan sumberdaya yang ada di perguruan tinggi

3. penetapan target/sasaran pengguna terkait dengan substansi sistem.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. kecepatan/laju informasi yang dapat diakses oleh pengguna2. mekanisme updating informasi3. tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya

(SDM dan anggaran) untuk keberlanjutan diseminasi informasi

147

MANAJEMEN PENGENDALIAN MANAJEMEN PENGENDALIAN STANDARSTANDAR

hal penting dalam manajemen pengendalian standar mutu SIA, yaitu;

• tingkat kompatibilitas sistem

• tingkat kepuasan pengguna

• pemenuhan fungsi sistem informasi

• kesesuaian kompetensi SDM dalam pengembangan sistem informasi

• tingkat fleksibilitas sistem (updateable)

AKTIVITAS PROSES

PRODUKSI INFORMASI DENGAN SUMBER

DAYA TERENCAN

A

FEEDBACK GAP NILAI RENCANA

DNG OUTPUT PROSES

PERENCANAAN NILAI UTILITAS SISTEM

Gambar 1. Siklus manajemen pengendalian standarGambar 1. Siklus manajemen pengendalian standar

148

Terima KasihTerima Kasih

149

KEDUDUKAN BAKU MUTU (PERNYATAAN MUTU)

DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI/

JURUSAN

150

Pengertian Baku Mutu /Pernyataan Mutu

• Seperangkat pernyataan yang dapat digunakaan program studi untuk menilai kinerjanya dalam

rangka meningkatkan dan mempertahankan standar

programnya ( Johanes, KJM UGM, 2004)

151

Istilah-istilah yang semakna dengan baku mutu

1. Pernyataan mutu

2. Benchmarks

3. Benchmarks statement

4. Standar Mutu

152

Peran Pernyataan Mutu dalam Penjaminan Mutu

1. Sebagai pedoman audit internal program studi/ jurusan.

2. Landasan program pengembangan, sumberdaya, prosedur kegiatan, dan evaluasi

3. Bagian tak terpisahkan dari dokumen penjaminan mutu

153

BUTIR-BUTIR MUTU

Baku mutu dikembangkan dari butir-butir mutu setelah institusi menentukan Visi dan Misi. Butir-butir mutu program styudi/ jurusan di antaranya:

a. Kurikulumb. Sumber daya manusiac. Mahasiswad. Proses pembelajarane. Prasarana dan sarana akademikf. Suasana akademikg. Keuanganh. Penelitian dan publikasii. Pengabdianj. Tata Pamongk. Manajemen Lembagal. SistemInformasim. Kerjasama

Butir-butir ini dapat dikembangan sendiri oleh prodi/ jurusan.

154

Langkah-langkah penyusunan Pernyataan mutu

• Setelah program studi menentukan visi misi, maka harus ditentukan butir-butir mutu.

• Butir-butir mutu kemudian dikembangkan menjadi baku mutu.

• Baku mutu dinyatakan dengan pernyataan mutu yang spesifik dan terukur.

• Pernyataan mutu tersebut dievaluasi setiap kurun waktu berdasarkan masukan dari stakeholder, perkembangan zaman, dan sebagainya.

155

Contoh Penyusunan Baku Mutu

• Unsur-unsur Baku Mutu

• A. Komponen/ parameter

• B. Peringkat Mutu

• Komponen adalah unsur-unsur butir mutu. Komponen ini dapat dikembangkan sendiri oleh prodi/ jurusan. Sebagai misal, komponen mutu untuk kegiatan belajar mengajar dapat terdiri dari:

156

• 1. Perencanaan pembelajaran (SAP/ SILABI)

• Kehadiran dosen• Metode pembelajaran• Interaksi dosen mahasiswa• Kemutakhiran bahan ajar• Media pembelajaran• IP yang dicapai mahasiswa

157

• Setelah dibuat komponen mutu, maka langkah selanjutnya ditentukan peringkat mutu. Peringkat mutu tersebut dapat disusun sesuai keadaan. Contoh peringkat mutu:

• Baik, sedang, buruk

• Sangat memuaskan, memuaskan, cukup, kurang

158

CONTOH STANDAR MUTU SAP SILABI

• Amat Baik Semua mata kuliah memiliki silabi disusun secara rinci,lengkap, detail

• Baik : Lebih 80% mata kuliah memiliki silabi disusun rinci dan lengkap

• Cukup: Lebih 70% mata kuliah memiliki silabi yang disusun rinci dan lengkap.

• Kurang: Silabi kurang dari 70%

159

Contoh Baku Mutu Kehadiran Dosen

Sangat rajin

Rajin Cukup Kurang Sangat Kurang

16 kali 13-15 kali

10-12 kali

7-9 kali 6 ke bawah

160

Pernyataan Baku Mutu

Butir Mutu: MahasiswaPernyataan: Mahasiswa prodi/ jurusan dinyatakan bermutu apabila

1. Rasio peminat dengan daya tampung lebih besar dari 8,

2. IPK lulusan lebih dari 2,75, 3. Presentasi lulusan tepat waktu

lebih dari 40% , 4. Presentasi DO kurang dari 21%

161

Pengembangan Pernyataan baku mutu dapat

dikembangkan pada unsur parameter mapun peringkat.

1. Pengembangan parameter: Misalnya lulusan memiliki TOEFL skore 450. Stakeholder mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris

2. Pengembangan peringkat: IP minimal 3,0. Presentasi lulusan tepat waktu lebih dari 40% ,

162

• TERIMA KASIH

E B S P M T 162

Education

Transcript of E B S P M T 162