DSA Kepastian Hak Tenurial Masyarakat Sekitar Hutan · Otonom (otoritas komunal) dan sistem adat...
-
Upload
truongmien -
Category
Documents
-
view
222 -
download
0
Transcript of DSA Kepastian Hak Tenurial Masyarakat Sekitar Hutan · Otonom (otoritas komunal) dan sistem adat...
DESA KAMARIANG
www.cifor.org/gcs-tenure
Mitra donor Mitra penelitian
Kepastian Hak Tenurial Masyarakat Sekitar HutanStudi Komparatif Global – Desain dan Implementasi Reformasi Tenurial (GCS-Tenure)
Perubahan Kondisi Hutan
Jum
lah
Resp
onde
n (n
)
05
101520253035
Rebo
isas
i
Lebih baik (1) Lebih buruk (55)
Bert
amba
hnya
teba
ngan
liar
/m
asuk
nya
peru
saha
an s
awit
Peru
baha
npe
nggu
naan
laha
n/m
asuk
nya
peru
saha
an s
awit
Banj
ir/ke
mar
au/
long
sor/
kual
itas
tana
h da
nai
r tur
un
Has
il hu
tan
sedi
kit
Tida
k ad
a
Terpenting ke-1 Terpenting ke-2 Terpenting ke-3
Hutan dan hak atas tanah sering didominasi oleh kepentingan politik dan elit ekonomi sehingga mengabaikan masyarakat sekitar hutan. Namun pengakuan hukum pada hak wilayah masyarakat adat telah meningkat, misalnya Keputusan MK 35/2012. Disamping itu, reformasi tenurial hutan melalui Perhutanan Sosial dalam satu dekade terakhir juga telah memberikan hak kepastian tenurial pada masyarakat lokal terhadap akses pemanfaatan sumber daya hutan. Dalam prakteknya, reformasi ini masih mengalami hambatan terkait dengan batas wilayah, peta, kurangnya koordinasi dan pemahaman terhadap kebijakan reformasi tenurial. Penelitian GCS-Tenure dimaksudkan untuk memperkuat hak tenurial hutan bagi masyarakat lokal dan bagaimana menyelaraskan hukum adat dengan kebijakan formal sesuai dengan alokasi sumber daya hutan. Penelitian di desa di Kamariang pada September 2015 telah melibatkan anggota masyarakat (laki-laki, perempuan, tua, muda). Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen penelitian, yaitu survey rumah tangga, Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dan Wawancara Informan Kunci (KII). Isi dari poster ini menampilkan hasil penelitian GCS-Tenure terkait dengan kepastian tenurial dan dampaknya terhadap mata pencaharian dan kondisi hutan.
Problem TenurialSebagian besar wilayah petuanan Kamariang tumpang tindih dengan hutan negara terutama di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, sehingga membatasi hak akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya hutan. Pada rejim Soeharto, perusahaan kayu ternama PT. Barito Pasific Timber Group dan PT. Jayanti Group beroperasi di wilayah hutan Kamariang (1970 - 1990), yang dalam operasionalnya tidak mempertimbangkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, sehingga memicu terjadinya deforestasi hutan dan berakibat pada terjadinya banjir, erosi, dan longsor. Wilayah desa Kamariang juga berada di daerah urban (Kairatu) sehingga terjadi perubahan penggunaan lahan pada kawasan hutan Kamariang oleh pemerintah daerah untuk tujuan pembangunan, misalnya pembangunan jalan trans seram dan transmigrasi. Banyaknya pendatang yang tinggal dan menetap di Kamariang, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan hutan lestari (masih berlaku peladang berpindah), serta batas yang tidak jelas dengan desa tetangga juga telah menjadi pemicu terjadinya konflik tenurial atas lahan dan hutan di wilayah Kamariang.
Kumpulan Hak
No Jenis HakSistem Tenurial Lahan
Pengguna Petuanan Marga (SOA) Individu
1 Hak ekstrasi Raja Kepala SOA Kepala keluarga
warga desa; warga luar desa dengan ijin dan tanpa ijin pemilik lahan
2 Hak pengelolaan
Raja Kepala SOA Kepala keluarga
warga desa, pendatang (lahan dibeli atau diberi karena perkawinan)
3 Hak menyewakan
- - Kepala keluarga
warga desa dan warga luar desa (sewa lahan atau sewa pohon cengkeh dan kelapa)
4 Hak menjaminkan
- - Kepala keluarga
warga desa yang memiliki sertifikat
5 Hak menjual - - Kepala keluarga dan Raja
warga desa dengan sepengetahuan Raja
6 Hak mewariskan
- - Kepala keluarga
warisan laki-laki lebih besar dari perempuan
Wilayah Petuanan Kamariang
MATA PENCAHARIAN KONDISI HUTAN
Komposisi masyarakat desa Kamariang terdiri dari orang asli dan pendatang yang menetap di desa karena ikatan perkawinan atau untuk mengelola lahan pertanian yang lahannya diperoleh atas pemberian pemerintah desa. Mayoritas pendatang berasal dari Buton (Sulawesi Tenggara) dan telah membentuk satu dusun yaitu dusun Waralohi. (FGD)
Kebijakan pemerintah yang menetapkan hutan lindung dan hutan produksi di kawasan petuanan Kamariang, serta batas kawasan petuanan yang tidak jelas antara Kamariang dengan desa tetangga telah menjadi ancaman bagi desa Kamariang yang mempengaruhi hak desa terhadap pemanfaatan lahan dan hutan.
J. Talapessy (61th), Pemuka Adat
Hampir semua penduduk sudah tidak buta huruf (± 99,75%), buta huruf hanya dialami orang tua yang sudah lanjut usia. Rata-rata tingkat pendidikan penduduk di desa ini adalah SMP – SMA.
Derek Tupanwael (62th) | Kepala Dusun
Jumlah penduduk meningkat dibandingkan 10 tahun lalu karena meningkatnya angka kelahiran; menurunnya angka kematian penduduk; dan pendatang yang kawin dan menetap di desa.
I.J. Puttirulan (41th) | Sekretaris Desa
Ketergantungan masyarakat untuk produksi hasil pertanian menyebabkan banyak alokasi hutan untuk lahan pertanian (FGD)
DemografiJumlah KK Jumlah Penduduk Hasil Hutan Utama
1.209 5.899 L=2.653 P=3.246
Cengkeh, Kelapa, Pala, Damar, Meranti, Gufasa, Lenggua
Secara adat, aturan pengelolaan lahan dan hutan hanya bersifat lisan dan berlaku turun temurun. Namun, aturan ini dapat menjamin kepatuhan masyarakat, misalnya sasi (aturan lembaga adat dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan) yang masih berlaku hingga kini. Pelanggaran terhadap aturan dikenakan sanksi dengan membayar/mengembalikan barang yang diambil atau ganti rugi seharga jumlah barang. Sanksi diberikan oleh pemilik lahan atas dukungan pemerintah desa.
(FGD)
Praktek pengelolaan hutan mengikuti aturan pemerintah yang berlaku. Sedangkan aturan tentang hak-hak masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya hutan di wilayah petuanan desa Kamariang diatur oleh Pemerintah Desa dan Badan Saniri Negeri di Kamariang
J. Talapessy (61th), Pemuka Adat
Penebangan kayu oleh perusahaan bagaimanapun telah memberikan manfaat bagi masyarakat, misalnya peluang kerja di perusahaan, penjualan hasil tanaman pertanian maupun hasil laut, akses jalan hutan yang memudahkan masyarakat untuk beraktifitas ke kebun dan mengambil hasil hutan lainnya. J. P. Kainama (34th), Raja Kamariang
Sebanyak ± 98% penduduk Kamariang memiliki sumber utama mata pencaharian dari pertanian (tanaman semusim dan tahunan) yang sudah sejak jaman orang tua/ pendahulu mereka. Sekitar ± 5% penduduk desa, mengambil getah damar untuk di jual.
I.J. Puttirulan (41th), Sekretaris Desa
Sertifikat lahan bukan hanya untuk legalitas, tapi sebagai alat penjamin. J. P. Kainama (34th), Raja Kamariang
Produksi Pertanian menjadi utama karena dukungan akses jalan dan pasar (FGD)
Meningkatnya produksi pertanian menjamin ketahanan pangan di desa Kamariang.
(FGD)
Untuk menetapkan batas yang jelas dan pasti perlu melibatkan Raja, pemilik lahan dan orang yang berbatasan dengan lahan tersebut (FGD)
Ada harapan masyarakat untuk Dishut memberikan bantuan bibit tanaman hutan untuk pelestarian hutan di wilayah adat (FGD)
Ketahanan Pangan
0 10 20 4030 50Jumlah Responden (n)
Peru
baha
n ke
taha
nan
pang
an
Pers
epsi
keta
hana
npa
ngan
Saat ini lebih baikSaat ini lebih buruk
Sama dengan sebelumnya
Bermasalah untuk 9 bulanSelalu bermasalah
Bermasalah ≤ 3 bulanTidak masalah
Alasan Perubahan Ketahanan Pangan
0% 10% 20% 40%30% 50% 60%Respon Responden (%)
Keta
hana
npa
ngan
m
emba
ik
Keta
hana
npa
ngan
m
embu
ruk
Terima uang dari anggota HH lainnya
Tidak terima uang dari anggota HH lainnya
Terima dana pensiun/hibah/bantuan pangan
Tidak terima dana pensiun/hibah/bantuan panganMenjadi tua/sakit/mati dan tidak bisa kerja
Gagal panenTidak punya uang
Menurunnya harga hasil hutan
Tersedia uang dirumahHasil panen bagus
Sumber Mata Pencaharian
Aktivitas terkait hutan (10%)
Buruh lainnya (3%)
Memancing (16%)
Memelihara ternak (19%)
Buruh konstruksi (8%)Bisnis (31%)
Pertanian (100%)
Ketahanan Pangan
0 10 20 4030 50Jumlah Responden (n)
Peru
baha
n ke
taha
nan
pang
an
Pers
epsi
keta
hana
npa
ngan
Saat ini lebih baikSaat ini lebih buruk
Sama dengan sebelumnya
Bermasalah untuk 9 bulanSelalu bermasalah
Bermasalah ≤ 3 bulanTidak masalah
Alasan Perubahan Ketahanan Pangan
0% 10% 20% 40%30% 50% 60%Respon Responden (%)
Keta
hana
npa
ngan
m
emba
ik
Keta
hana
npa
ngan
m
embu
ruk
Terima uang dari anggota HH lainnya
Tidak terima uang dari anggota HH lainnya
Terima dana pensiun/hibah/bantuan pangan
Tidak terima dana pensiun/hibah/bantuan panganMenjadi tua/sakit/mati dan tidak bisa kerja
Gagal panenTidak punya uang
Menurunnya harga hasil hutan
Tersedia uang dirumahHasil panen bagus
Sumber Mata Pencaharian
Aktivitas terkait hutan (10%)
Buruh lainnya (3%)
Memancing (16%)
Memelihara ternak (19%)
Buruh konstruksi (8%)Bisnis (31%)
Pertanian (100%)
Ketahanan Pangan
0 10 20 4030 50Jumlah Responden (n)
Peru
baha
n ke
taha
nan
pang
an
Pers
epsi
keta
hana
npa
ngan
Saat ini lebih baikSaat ini lebih buruk
Sama dengan sebelumnya
Bermasalah untuk 9 bulanSelalu bermasalah
Bermasalah ≤ 3 bulanTidak masalah
Alasan Perubahan Ketahanan Pangan
0% 10% 20% 40%30% 50% 60%Respon Responden (%)
Keta
hana
npa
ngan
m
emba
ik
Keta
hana
npa
ngan
m
embu
ruk
Terima uang dari anggota HH lainnya
Tidak terima uang dari anggota HH lainnya
Terima dana pensiun/hibah/bantuan pangan
Tidak terima dana pensiun/hibah/bantuan panganMenjadi tua/sakit/mati dan tidak bisa kerja
Gagal panenTidak punya uang
Menurunnya harga hasil hutan
Tersedia uang dirumahHasil panen bagus
Sumber Mata Pencaharian
Aktivitas terkait hutan (10%)
Buruh lainnya (3%)
Memancing (16%)
Memelihara ternak (19%)
Buruh konstruksi (8%)Bisnis (31%)
Pertanian (100%)
KEPASTIAN/KETIDAKPASTIAN TENURIAL HUTAN
Kepastian Tenurial Hutan
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Institusi lokal yang kuat dalam membela hak
Perundangan nasional mendukung kalim hak lokal
Tidak ada konflik dengan aktor di luar masyarakat
Otonom (otoritas komunal) dan sistem adat dihormati
Hak tidak tumpang tindih
Tidak ada konflik dengan masyarakat
Hak permananen
Batas jelas
Punya hak milik
Ala
san
Kepa
stia
n
Dasar hukum hak adat dihormati
Hak tidak akan berubah pada waktunya
Kepastian Tenurial Hutan
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Institusi lokal yang kuat dalam membela hak
Perundangan nasional mendukung klaim hak lokal
Tidak ada konflik dengan aktor di luar masyarakat
Otonom (otoritas komunal) dan sistem adat dihormati
Hak tidak tumpang tindih
Tidak ada konflik dengan masyarakat
Hak permananen
Batas jelas
Punya hak milik
Ala
san
Kepa
stia
n
Dasar hukum hak adat dihormati
Hak tidak akan berubah pada waktunya
Ketidakpastian Tenurial Hutan
Respon Responden (%)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Respon Responden (%)
Kompetisi antar penduduk desa
Konflik di selesaikan tidak adil
Larangan penggunaan lahan oleh pemerintah
Tidak ada dasar hukum untuk klaim hak adat
Konflik diselesaikan tidak adil
Tidak ada pemecahan konflik
Pembangunan infrastruktur/jalan
Hak hanya sementara
Hak tumpang tindih yang ada
Hak atas lahan dapat dicabut setiap saat
Lahan dipinjam/disewa
Batas tidak jelas
Tidak punya hak milik
Ala
san
Ketid
akpa
stia
n
Kepastian Tenurial Hutan
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Institusi lokal yang kuat dalam membela hak
Perundangan nasional mendukung kalim hak lokal
Tidak ada konflik dengan aktor di luar masyarakat
Otonom (otoritas komunal) dan sistem adat dihormati
Hak tidak tumpang tindih
Tidak ada konflik dengan masyarakat
Hak permananen
Batas jelas
Punya hak milik
Ala
san
Kepa
stia
n
Dasar hukum hak adat dihormati
Hak tidak akan berubah pada waktunya
Kepastian Tenurial Hutan
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Institusi lokal yang kuat dalam membela hak
Perundangan nasional mendukung klaim hak lokal
Tidak ada konflik dengan aktor di luar masyarakat
Otonom (otoritas komunal) dan sistem adat dihormati
Hak tidak tumpang tindih
Tidak ada konflik dengan masyarakat
Hak permananen
Batas jelas
Punya hak milik
Ala
san
Kepa
stia
n
Dasar hukum hak adat dihormati
Hak tidak akan berubah pada waktunya
Ketidakpastian Tenurial Hutan
Respon Responden (%)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Respon Responden (%)
Kompetisi antar penduduk desa
Konflik di selesaikan tidak adil
Larangan penggunaan lahan oleh pemerintah
Tidak ada dasar hukum untuk klaim hak adat
Konflik diselesaikan tidak adil
Tidak ada pemecahan konflik
Pembangunan infrastruktur/jalan
Hak hanya sementara
Hak tumpang tindih yang ada
Hak atas lahan dapat dicabut setiap saat
Lahan dipinjam/disewa
Batas tidak jelas
Tidak punya hak milik
Ala
san
Ketid
akpa
stia
n
Ancaman Perubahan Kondisi Hutan
Hama dan binatang liar8%
Aktivitas tambang6%
Penebangan kayu97%
Kebakaran hutan93%
Pembersihan hutan untuk pertanian
72%
Perambahanlahan komunal
48%
Bencana alam dan musim yang buruk
21%