Draft Permen SNPK Feb 2016

8/18/2019 Draft Permen SNPK Feb 2016

1/5

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 24 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang

Pendidikan Kedokteran, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik




2/5

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik



4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1952).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN

PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STANDAR NASIONAL

PENDIDIKAN KEDOKTERAN.

Pasal 1

(1) Sertifikat Standar Nasional Pendidikan Kedokteranadalah bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi

yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi

dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

(2) Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan

terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas

pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada

jenjang pendidikan tinggi yang program studinya

terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang

memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau

kedokteran gigi.

(3) Kementerian adalah kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.


3/5

-3-

Pasal 2

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran bertujuan

untuk:

1. menjamin pencapaian tujuan Pendidikan Kedokteran

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan

nilai humaniora, pembudayaan dan pemberdayaan

bangsa Indonesia secara berkelanjutan, serta

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

2. menjamin pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas

Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam

mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan

dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran; dan

3. mendorong Fakultas Kedokteran dan Fakultas

Kedokteran Gigi mencapai mutu pendidikan, penelitian,

dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria

yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan

Kedokteran secara berkelanjutan.

Pasal 3

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran terdiri atas :

1. Standar Pendidikan Kedokteran, yang terdiri atas :

a. Standar Kompetensi lulusan;

b. Standar Isi;c. Standar Proses;

d. Standar Penilaian;

e. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru;

f. Standar Dosen;

g. Standar Sarana dan Prasarana;

h. Standar Pengelolaan;

i. Standar Pembiayaan; j. Standar Rumah Sakit Pendidikan; dan

k. Standar Wahana Pendidikan.

2. Standar Penelitian;

3. Standar Pengabdian Masyarakat;


4/5

-4-

4. Standar Penilaian Mahasiswa;

5. Standar kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan

dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan

Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi;

6. Standar Pemantauan Dan Pelaporan Pencapaian

Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi; dan

7. Standar pola pemberian insentif untuk Mahasiswa

program dokter layanan primer, dokter spesialis-

subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis.

Pasal 4(1) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran disusun oleh

Kementerian bersama dengan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran

atau kedokteran gigi, asosasi rumah sakit pendidikan,

Organisasi Profesi dan Konsil Kedokteran Indonesia.

(2) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Setiap Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi

yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran harusmengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan

Kedokteran.

Pasal 6

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi secara berkala.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini :a. Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dan

pengelolaan Fakultas Kedokteran dan Fakultas


5/5

-5-

Kedokteran Gigi harus menyesuaikan dengan

ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga)

tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku;

dan

b. Penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri

sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan

pada mahasiswa baru.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya ke dalam Berita Negara Republik

Indones "# .

Ditetapkan di Jakartapada tanggal

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN

PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR

Draft Permen SNPK Feb 2016

Documents

Transcript of Draft Permen SNPK Feb 2016