Draft Kerjasama

22
BAB I PENDAHULUAN Kemajuan suatu institusi sangat bergantung kepada pihak lain dan begitu pula sebaliknya. Kondisi ini kemudian mendorong individu, kelompok ataupun institusi untuk melakukan kerjasama bagi kemajuan bersama. Oleh sebab itu, kerjasama merupakan suatu kondisi dimana pihak-pihak yang saling berhubungan saling membutuhkan guna mencapai tujuan dan keberhasilan institusi-institusi yang saling berhubungan tersebut. Jadi, dalam kerjasama itu masing-masing pihak menawarkan hal-hal yang dibutuhkan oleh pihak lain dan sebaliknya pihak tersebut juga menerima dari pihak lain hal- hal yang dibutuhkannya. Jadi kerjasama akan terjadi jika pihak-pihak yang berkepentingan saling memberi dan menerima secara proporsional. Agar seluruh dosen FKIP Universitas Haluoleo dapat melakukan kerjasama secara melembaga dan tidak merugikan dan dirugikan, maka diperlukan pedoman kerjasama secara sistimatis. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi siapa saja baik individu, kelompok ataupun institusi di lingkungan FKIP Universitas Haluoleo dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain secara melembaga. Tujuan kerjasama yang dilakukan oleh FKIP Universitas Haluoleo bertujuan sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas akademik dan keprofesian sumberdaya manusia. b. Meningkatkan sarana dan prasana serta dana.

Transcript of Draft Kerjasama

BAB IPENDAHULUAN

Kemajuan suatu institusi sangat bergantung kepada pihak lain dan begitu pula sebaliknya. Kondisi ini kemudian mendorong individu, kelompok ataupun institusi untuk melakukan kerjasama bagi kemajuan bersama. Oleh sebab itu, kerjasama merupakan suatu kondisi dimana pihak-pihak yang saling berhubungan saling membutuhkan guna mencapai tujuan dan keberhasilan institusi-institusi yang saling berhubungan tersebut. Jadi, dalam kerjasama itu masing-masing pihak menawarkan hal-hal yang dibutuhkan oleh pihak lain dan sebaliknya pihak tersebut juga menerima dari pihak lain hal-hal yang dibutuhkannya. Jadi kerjasama akan terjadi jika pihak-pihak yang berkepentingan saling memberi dan menerima secara proporsional.

Agar seluruh dosen FKIP Universitas Haluoleo dapat melakukan kerjasama secara melembaga dan tidak merugikan dan dirugikan, maka diperlukan pedoman kerjasama secara sistimatis. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi siapa saja baik individu, kelompok ataupun institusi di lingkungan FKIP Universitas Haluoleo dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain secara melembaga.

Tujuan kerjasama yang dilakukan oleh FKIP Universitas Haluoleo bertujuan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas akademik dan keprofesian sumberdaya manusia.

b. Meningkatkan sarana dan prasana serta dana.

c. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan.

d. Meningkatkan pengelolaan potensi SDM yang ada di lingkungan FKIP Universitas Haluoleo.

e. Meningkatkan kontribusi FKIP Universitas Haluoleo kepada pihak lain (mitra).

A. Landasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 jo. Nomor 61 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

3. ..

B. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan FKIP Universitas Haluoleo dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain secara melembaga. Di dalam pedoman ini dijelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dibahas dalam buku Pedoman Kerjasama ini mencakup empat tahapan kegiatan yaitu:

a. Perintisan program kerjasama

b. Pengesahan program kerjasama

c. Pelaksanaan program kerjasama.

d. Monitoring dan evaluasi program kerjasama

D. Bentuk Kerjasama

a. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan.

b. Penyelenggaraan kerjasama akademik.

c. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu.

d. Penyelenggaraan kerjasama pengabdian kepada masyarakat.

e. Kerjasama di bidang manajemen pendidikan.

f. Kerjasama pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

g. Bentuk lain kerjasama yang belum tertuang dalam pedoman ini.

BAB IISTRATEGI PELAKSANAAN KERJASAMA

A. Definisi Konsep

1. Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kerja antara pihak FKIP Universitas Haluoleo dengan pihak mitra, baik instansi pemerintah, institusi pendidikan, badan usaha swasta, BUMN, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat pada umumnya yang berada di dalam dan di luar negeri.

2. Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak FKIP Universitas Haluoleo dengan pihak mitra tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerjasama.

3. Unit adalah semua unit yang ada di lingkungan FKIP Universitas Haluoleo yang diwakili oleh kepala unit atau pimpinan unit yang ditunjuk.

4. Kelompok adalah gabungan dua orang atau lebih dosen dan karyawan FKIP Universitas Haluoleo yang tidak mewakili individu atau unit, misalnya kelompok dosen bidang studi dll.

5. Individu adalah setiap dosen dan karyawan FKIP Universitas Haluoleo yang memiliki keahlian tertentu, jaringan atau akses dengan pihak lain yang memungkinkan kerjasama.

B. Organisasi Pengelola Kerjasama

Organisasi pengelola kerjasama terdiri atas:

1. Dekan yang mempunyai tugas dan wewenanga. Melakukan persetujuan kerjsama dengan pihak mitra.

b. Mmelimpahkan kegiatan kerjasama kepada fakultas, lembaga atau unit kerja yang relevan;

c. Melindungi hak profesional bagi pelaksana kegitan kerjasama

2. Pembantu Dekan IV Bidang Kerjasama yang mempunyai tugas dan wewenang:

a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrai dalam lingkungan FKIP Universitas Haluoleo dan Instansi lain;

b. Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh Pembantu Dekan 1, 2, dan 3 serta jurusan/prodi, lembaga, unit kerja atau perorangan;

c. Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan penjajakan kegiatan kerjasama dengan pihak mitra;

d. Mengembangkan sistem informasi kerjsama.

3. Penanggung jawab kegiatan mempunyai tugas dan wewenang

a. Menyetujui atau menentukan susunan tim pelaksana kegiatan kerjasama;

b. Menandatangani surat perjanjian kerjasama bersama dengan Pembantu Dekan IV dan disaksikan oleh Dekan FKIP Unhalu

c. Memantau pelaksanaan kegiatan kerjasama yang berada di bawah wewenang yang diberikan;

4. Ketua Tim Pelaksana mempunyai tugas dan wewenang

a. Mengurus dokumen dan surat-surat yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama;

b. Memimpin pelaksanaan kegiatan kerjasama;

c. Menyiapkan rencana pelaksanaan kerjasama

d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kerjasama;

e. Mengelola dan mendayagunakan sumber daya secara optimal;

f. Menyampaikan laporan kemajuan, laboran akhir, serta hasil evaluasi kegiatan kerjasama kepada Dekan dan mengkoordinasikannya dengan Pembangtu Dekan bidang kerjasama.

C. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan kerjasama oleh setiap individu, kelompok atau unit di lingkungan Universitas Haluoleo dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerjasama; 2) kerjasama dilakukan berdasarkan saling membutuhkan dan saling menguntungkan; 3) dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam kerjasama; 4) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif; 5) pelaksanaan kerjasama dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal; 6) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; 7) berbasis indikator kinerja; 8) efektif dan efisien; 9) sifat kerjasama adalah bersifat melembaga.

D. Mitra Kerjasama

a. Perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

b. Instansi pemerintah dan nonpemerintah.

c. Badan Usaha Milik Negara dan milik swasta.

d. Lembaga keprofesian.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO.

f. Masyarakat umum

g. Lain-lain.

E. Lingkup Kerjasama

I. Bidang Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

a. Peningkatan mutu sumberdaya manusia bidang pendidikan dan pengajaran.

b. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.

c. Jasa konsultasi mengenai pendidikan dan pengajaran.

d. Jasa supervise

e. Lain-lain

2. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

a. penyelenggaraan berbagai kegiatan penelitian dan konsultasi mengenai penelitian.

b. Peningkatan mutu sumberdaya manusia bidang penelitian.

c. Pendokumentasian, penyebaran, pemanfaatan dan pengembangan hasil penelitian.

d. Supervisi

e. Lain-lain

3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

a. Penyelenggaraan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

b. Peningkatan mutu SDM dan sarana dan prasarana Pendidikan.

c. Penyelenggaraan pendampingan dalam pengembangan perangkap pembelajaran bagi guru-guru SD, SMP/Sanawiah, SMA/MA dan SMK

d. Pendokumentasian dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

e. Kerjasama dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan terintegrasi dengan PPL

f. Supervisi

g. Jasa perencanaan dan pengembangan

h. Lain-lain

II. Bidang Kegiatan Lain.

a. Pengisian berbagai jabatan struktural dan fungsional di Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan persetujuan Rektor Universitas Haluoleo atas usul Dekan FKIP.

b. Peningkatan mutu manajemen pendidikan.

c. Penerbitan karya ilmiah melalui jurnal FKIP Unhalu dan Jurnal yang dimiliki oleh Program Studi di Lingkungan FKIP Unhalu.

d. Penyelenggaraan seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.

f. Penggunaan perpustakaan.

g. Penggunaan laboratorium Pengembangan dan Pusat Sumber Belajar FKIP Unhalu.

i. Lain-lain fasilitas yang relevan dan dimiliki kedua belah pihak.

BAB IIIMETODE PELAKSANAAN KERJASAMA

Mitra Kerjasama

Sebelum individu, kelompok atau unit (institusi) melakukan kerjasama perlu dilakukan analisis/penilaian terhadap calon mitra kerjasama. Analisis meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Nilai strategis dari calon mitra.

b. Kesediaan calon mitra untuk menjalin kerjasama.

c. Saling percaya.

d. Karakteristik dan aspek etika dari calon mitra.

e. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat.

f. Kompatibilitas dalam aspek budaya.

g. Konsistensi dalam langkah/tahapan persiapan.

h. Kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi.

i. Kesediaan menaggung resiko secara bersama.

j. Kesediaan membagi hasil kerjasama secara fair.

k. Ketersediaan sumber daya pada masing-masing pihak.

l. Kemungkinan pengembangan kerjasama jangka panjang.

m. Dukungan manejemen tingkat atas.

n. Komitmen masing-masing pihak.

o. Nilai yang diperoleh dan diberikan masing-masing pihak.

p. Keberadaan aturan, kebijakan, dan ukuran dalam pelaksanaan kerjasama.

Prosedur dan Mekanisme Kerjasama

Prosedur dan mekanisme kerjasama diatur berdasarkan tahapan kerjasama yang meliputi penjajakan kerjasama, pengesahan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemutusan kerjasama/pengembangan kerjasama.

A. Tahap Penjajakan

Kegiatan penjajakan kerjasama merupakan kegiatan awal yang dilakukan baik oleh individu, kelompok maupun unit untuk memulai hubungan kerjasama dengan mitra sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Universitas Haluoleo.

Penjajakan kerjasama dapat dilakukan oleh individu, kelompok, unit atau Universitas Haluoleo secara melembaga. Penjajakan dilaksanakan atas izin kepala unit, atau Pembantu Dekan Bidang Kerjasama. Hasil penjajakan kerjasama dilaporkan secara tertulis kepada Pembantu Dekan Bidang Kerjasama untuk dipelajari sebelum dilaporkan kepada Dekan. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang. Pembantu Dekan Bidang Kerjasama melaporkan hasil pembahasan rencana kerjasama kepada Dekan. Dekan memberikan tanggapan tentang rencana kerjasama. Rencana kerjasama yang telah disetujui Dekan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pembantu Dekan Bidang Kerjasama untuk diteruskan pada tahap pengesahan.

B. Tahap Pengesahan

Tahap pengesahan merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dari penyusunan Naskah Kerjasama sampai terlaksananya penandatanganan Naskah Memorandum Kesepakatan dan atau Perjanjian Kerjasama.

Pada tahapan ini Pembantu Dekan Bidang Kerjasama dengan melibatkan tim yang merintisnya bernegosiasi untuk membahas draft naskah Memorandum Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan calon mitra. Apabila telah dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dilakukan penandatangan Naskah Memorandum Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerjasama. Penandatanganan dilakukan oleh Dekan Universitas Haluoleo atau pejabat yang ditunjuk. Penandatanganan dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

C. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU, sehingga kegiatan kerjasama dapat terlaksana dan mencapai tujuan sesuai dengan kesepakatan.

Pembantu Dekan Bidang Kerjasama membentuk/menunjuk tim pelaksana kerjasama anatara Universitas Haluoleo dengan mitra yang disebut tim teknis. Tim teknis terdiri atas penanggungjawab dan anggota. Perintis kerjasama diprioritaskan menjadi anggota tim teknis. Bila perjanjian kerjasama membutuhkan Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama maka yang pertama-tama dilakukan oleh tim adalah menyusun Petunjuuk Pelaksanaan Kerjasama dan apabila diperlukan juga menyusun Petunjuk Teknis. Penyusunan kedua dokumen tersebut difasilitasi oleh Pembantu Dekan Bidang Kerjasama. Penandatanganan naskah tersebut di atas dilakukan oleh Pembantu Dekan Bidang terkait atau pejabat yang ditunjuk. Penyelenggaraan kerjasama harus melibatkan unit kerja terkait sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya salah satu dari kepala unit terkait tersebut bertindak sebagai penanggungjawab teknis.

Tugas tim teknis kerjasama adalah: a) membahas, merumuskan dan menyusun JUKLAK dan/atau JUKNIS bersama mitra; b) melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, JUKLAK dan JUKNIS; c) melaporkan secara berkala kegiatan kerjasama kepada Pembantu Dekan Bidang Kerjasama.

D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Tim monitoring dibentuk dan disetujui bersama antara pihak Universitas Haluoleo dan mitra dan dapat melibatkan pihak-pihak lain yang berwenang untuk melakukan monitoring. Jumlah dan komposisi anggota tim monitoring perlu mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak terlibat dalam pelaksanaan kerjasama. Tugas tim monitoring adalah untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu untuk setiap jenis kegiatan kerjasama mempunyai faktor-faktor kelayakan yang berbeda-beda. Untuk itu, tim monitoring sebaiknya adalah orang yang selain menguasai prinsi-prinsip monitoring juga sekaligus menguasai seluk-beluk jenis kegiatan yang dimonitoring. Jadi, di dalam tim monitoring dan evaluasi harus terdapat orang yang ahli di bidang kegiatan yang sedang berjalan. Hasil monitoring dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah kegiatan kerjasama yang dilakukan tersebut dapat dilanjutkan, diperbaiki atau hal-hal lainnya. Jika diperlukan, dapat saja dilakukan perubahan rencana pelaksanaan untuk menjamin keberhasilan program kerjasama. Perubahan rencana harus disepakati oleh kedua belah pihak. Evaluasi pelaksanaan kerjasama dilaksanakan secara terbuka, dengan mengacu pada rencana pelaksanaan kerja dan hasil-hasil implementasi yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk laporan kemajuan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan mengacu kepada indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam kesepakatan bersama.

Evaluasi hasil kegiatan kerjasama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari pihak Universitas Haluoleo, pihak mitra, pihak eksternal yang disetujui bersama, atau pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaaan kerjasama merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Monitoring & Evaluasi Program, Kegiatan dan Anggaran Universitas Haluoleo

E. Pemutusan Kerjasama

Kerjasama ini dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki. Pemutusan kerjasama ini dilakukan setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan tidak dapat dipertemukan.

F. Pengembangan Program

Kegiatan pasca pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kegiatan kerjasama secara keseluruhan. Pada kegiatan ini dilakukan analisis dan diskusi tentang kemungkinan pengembangan, penyempurnaan dan atau penciptakan kegiatan-kegiatan baru yang bertujuan mendukung keberlanjutan kegiatan-kegiatan tersebut guna mencapai tujuan bersama.

Analisis kebutuhan kegiatan selanjutnya bagi kedua belah pihak dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Tahapan dalam

analisis ini mencakup:

a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung.

b. Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode-periode mendatang.

Pengembangan kegiatan-kegiatan melalui kerjasama ini dalam jangka panjang diarahkan untuk membentuk iklim atau semangat kerjasama berdasarkan asa manfaat untuk kedua belah pihak

G. Indikator Kinerja

Agar pelaksanaan kegiatan kerjasama dapat berjalan dengan baik, maka setiap tahapan pelaksanaan terdapat indikator hasil kerjasama.

I. Penjajakan

No Butir Kegiatan Indikator Kinerja Petugas pada Waktu:

1. Melakukan pembicaraan awal dengan mitra.

2. menetapkan penghubung.

3. Menetapkan Contack Person Unit Kerja/tim/ individu

4. Menetapkan bidang dan ruang lingkup kerjasama.

5. Menyusun proposal kerjasama.

6. menyampaikan proposal kerjasama kepada Pembantu Dekan IV. Proposal

7. Kerjasama Ketua unit kerja/tim

8. Mempelajari proposal kerjasama.

9. Mengundang unit terkait untuk pembahasan proposal.

10. Membahas proposal kerjasama.

11. Memutuskan kelayakan proposal.

12. Menyempurnakan proposal.

13. Mengajukan rencana kerjasama

14. Menelaah rencana kerjasama.

15. Memberikan tanggapan rencana kerjasama

16. Persetujuan Kerjasama oleh Dekan

II. Pengesahan

No Butir Kegiatan Indikator Kinerja Petugas Waktu

1. membentuk tim penyusunan MoU.

2. Penerbitan SK Dekan tentang tim.

3. Pengarahan kepada tim oleh Pembantu Dekan Bidang Kerjasama

4. Meminta persetujuan senat jika diperlukan.

5. Mmempersiapkan draft MOU bersama dengan Pembantu Dekan Bidang Kerjasama

6. Menentukan jadwal dan tempat pembahasan.

7. Mengundang mitra dalam pembahasan.

8. Menyepakati Naskah MOU Tim dan Mitra

9. Menentukan Pejabat Penandatangan MOU.

10. Menentukan jadwal dan tempat penandatanganan MOU

11. PenandatangananMOU Pembantu Dekan Bidang Kerjasama dengan Mitra dan disaksikan oleh Dekan FKIP Unhalu.

III. Pelaksanaan

No Butir Kegiatan Indikator Kinerja Petugas Waktu

1. Membentuk tim teknis.

2. Mengkonfirmasi tim teknis dengan mitra.

3. Pembantu Dekan Bidang Kerjasama memberikan pengarahan kepada tim teknis berkonsultasi kepada mitra.

4. Menyusun draft Juklak dan Juknis

5. Tim Teknis menentukan jadwal dan tempat pembahasan.

6. Mengundang tim teknis dari mitra.

7. Melakukan pembahasan bersama.

8. Menyepakati Juklak dan Juknis

9. Final Tim dan mitra menentukan pejabat penandatangan Juklak dan Juknis.

10. Menentukan jadwal dan tempat penandatangan Juklak dan Juknis.

11. Pembantu Dekan bidang Kerjasama menandatangani Juklak dan Juknis yang telah disepakati oleh ke dua belah pihak

12. Juklak dan Juknis telah ditandatangani PD IV dan Tim, kemudian menyerahkan program kerjasama kepada Dekan FKIP Unhalu dan kepada Pejabat yang terkait.

13. Menyusun pedoman dan panduan yang diperlukan.

14. Melaksanakan kegiatan kerjasama di unit terkait.

15. Program Terlaksana 100% dilaporkan kepada Dekan dan Mitra serta instansi yang terkait.

IV. Monitoring dan Evaluasi

No Butir Kegiatan Indikator Kinerja Petugas Waktu

1. Menentukan tujuan monev.

2. Mengidentifikasi unit kerja & dosen/karyawan yang masuk dalam tim.

3. Menentukan tim monev. Ketentuan tujuan dan terbentuknya tim monev PD terkait

4. Mengundang unit kerja yang terkait.

5. Menentukan aspek dan unsur monev. Ketentuan Tim Monev

6. Menentukan jadwal dan perkiraan biaya monev.

7. Menentukan sasaran dan responden monev. Sasaran, responden, jadwal dan biaya Tim monev.

8. Menentukan metode yang digunakan

9. Menyusun instrumen monev dan disetujui oleh Dekan FKIP.

10. Dekan Membuat surat tugas kepada Tim Monev yang diajukan oleh Pembantu Dekan Bidang Kerjasama

11. Pembantu Dekan Bidang Kerjasama emberikan pengarahan kepada tim Monev.

12. Menggandakan instrumen.

13. Melaksanakan monev.

14. Dekan memberikan surat tugas kepada tim monev yang diajukan oleh Pembantu Dekan Bidang Kerjasama

15. Mengumpulkan instrumen monev yang telah diisi.

16. Melakukan analisis data hasil monev

17. Menentukan sistematika pelaporan hasil monev.

18. Menyampaikan laporan monev kepada PD terkait.

H. Jasa Kelembagaan

Setiap kegiatan kerjasama, pengelola wajib memberikan jasa kelembagaan yang harus diperhitungkan oleh Ketua Tim Pelaksana pada saat penyusunan anggaran biaya kerjasama. Jasa kelembagaan untuk kerjasama diatur sebagai berikut:

1. Jasa Institusi Fakultas dan Universitas %

2. Unit Kelompok, Individu, dan lembaga ..%

3. Lembaga/Kelompok/ atau Individu yang mengesiasi kegiatan sebagai objek kerjasama mendapatkan fee 10 %

4. Jasa kelembagaan tersebut di atas dikelola oleh Pembantu Dekan IV dan didistribusikan secara proporsional sampai ke unit yang melaksanaan kegiatan kerjasama.

I. Pendayagunaan Hasil Kerjasama

Penggunaan jasa kelembagaan tersebut di atas adalah sebagai berikut.

1. Jasa kelembagaan yang dikelola universitas digunakan untuk:

a. Pembinaan sumber daya manusia.

b. Pengembangan dan pengelolaan kerjasama.

c. Desiminasi dan publikasi hasil kerjasama.

d. Pengurusan Hak Akan Kekayaaan Intelektual (HAKI) hasil kerjasma.

e. Pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana.

f. Perlindungan hukum bagi pelaksana kegiatan kerjasama.

g. Investasi.

2. Jasa kelembagaan yang dikelola oleh Fakultas, Jurusan, Laboratorium, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis atau unit kerja lain digunakan untuk:

a. Pembinaan sumber daya manusia.

b. Pembinaan dan pengelolaan kerjasama.

c. Pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana.

d. Kerumahtanggan dan bina lingkungan.

e. Investasi

f. Peningkatan kesejahteraan

3. Hasil kerjasama berupa barang harus didaftarkan sebagai barang inventaris FKIP Universitas Haluoleo. Barang inventaris ini dikelola oleh unit kerja pelaksana kerjasama.

4. Hasil kerjasama non fisik berupa konsep, gagasan, desain, rekayasa teknologi dan manjemen, produk HAKI dan sebagainya, harus diupayakan untuk dipublikasikan atas nama FKIP Universitas Haluoleo sepanjang tidak diatur lain di dalam perjanjian kerjasama.

5. Produk kegiatan kerjasama yang dipatenkan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IVKETENTUAN HONORARIUM DOSEN DAN IMBALAN INSTITUSIDALAM RANGKA KERJASAMA

1. Pengajar

2. Honorarirum sebagai pengajar untuk S1 menurut jenjang pendidikan dan jabatan akademik paling rendah adalah sebagai berikut:

1.1. Honorarium tetap Rp. ,-/bulan

1.2. Honorarium variabel Rp. ..,-/sks/1x tatap muka

a. Doktor (S3) Lektor Kepala

b. Honorarium tetap Rp. .,-/bulan

c. Honorarium variabel Rp. .,-/sks/1xtatap muka

d. Doktor (S3) Asisten Ahli-Lektor

e. Honorarium tetap Rp. .,-/bulan

f. Honorarium variabel Rp. .,-/sks/1x tatap muka.

Dan seterusnya sesuai dengan aturan yg berlaku

BAB VKETENTUAN HONORARIUM KARYAWAN DALAM RANGKA KERJASAMA

Sesuai ketentuan yang berlaku

Mengawali Tugas saya sebagai pembantu dekan IV FKIP Unhalu Priode Thn 2012-2016, dalam melaksanakan kerjasama dibutuhkan tim yang terbentuk dalam 4 (empat) komisi sebagai berikut:

a. Komisi Perencanaan Kerjasama

b. Komisi Kerjasama Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

c. Komisi Informasi Manajemen dan unit-unit usaha Pendidikan

d. Komisi Hubungan Dalam Negeri dan Internasional,