Download Regular Schedule
Transcript of Download Regular Schedule
Bulan Januari – Desember 2018
Tanggal Pelaksanaan
Judul Training Details
Januari 23 - 24 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
24 - 25 PPh Pasal 21 Komprehensif Awal Tahun : Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif
details
25 Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2017 Yang Efektif details
27 Updating Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN berdasarkan PER-31/PJ/2017
details
30 Updating PPh 21 details
31 Laporan Keuangan dan Akuntansi Pajak details
Februari 3 Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput details
3 Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2017 Yang Efektif details
7 Updating Implementasi Aplikasi eFaktur Terbaru 2.0 details
7 - 8 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
10 Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2017 Yang Efektif details
13 - 14 PPh Pasal 21 Komprehensif Awal Tahun : Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif
details
14 Manajemen Pajak Joint Operation dan Bentuk Kerja Sama Usaha details
20 Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2017 Yang Efektif details
21 Manajemen Pajak Usaha Jasa Konstruksi details
21 - 22 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
22 Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2017 Yang Efektif details
24 Updating Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN berdasarkan PER-31/PJ/2017
details
28 Updating PPh 21 details
Tanggal Pelaksanaan
Judul Training Details
Maret 3 Updating Manajemen Pemeriksaan Pajak Sesuai PER-07/PJ/2017 details
3 Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2017 Yang Efektif details
7 - 8 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
10 Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2017 Yang Efektif details
14 Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2017 Yang Efektif details
14 Updating PPh 21 details
21 Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput details
21 - 22 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
24 Updating Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN berdasarkan PER-31/PJ/2017
details
24 Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2017 Yang Efektif details
28 - 29 PPh Pasal 21 Komprehensif Awal Tahun : Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif
details
April 4 - 5 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
11 Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2017 Yang Efektif details
12 Updating PPh 21 details
18 - 19 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
21 Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2017 Yang Efektif details
24 - 25 PPh Pasal 21 Komprehensif Awal Tahun : Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif
details
26 Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2017 Yang Efektif details
Tanggal Pelaksanaan
Judul Training Details
Mei
5 Updating Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN berdasarkan PER-31/PJ/2017
details
8 Updating PPh 21 details
8 - 9 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
16 Manajemen Pajak Usaha Jasa Konstruksi details
19 Corporate Tax Management details
23 Manajemen Pajak Joint Operation dan Bentuk Kerja Sama Usaha details
23 - 24 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
23 - 24 PPh Pasal 21 Komprehensif Awal Tahun : Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif
details
Juni 6 - 7 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
7 Updating PPh 21 details
26 - 27 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
27 Corporate Tax Management details
28 Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput details
Juli
4 - 5 PPh Pasal 21 komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif
details
7 Updating Pengelolaan PPh Badan details
11 - 12 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
21 Updating Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN berdasarkan PER-31/PJ/2017
details
24 Updating PPh 21 details
25 - 26 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
28 Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput details
Tanggal Pelaksanaan
Judul Training Details
Agustus 2 Laporan Keuangan dan Akuntansi Pajak details
4 Corporate Tax Management details
7 Updating PPh 21 details
8 Manajemen Pajak Joint Operation dan Bentuk Kerja Sama Usaha details
8 - 9 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
15 Manajemen Pajak Holding, Merger dan Akuisisi details
25 Updating Manajemen Pemeriksaan Pajak Sesuai PER-07/PJ/2017 details
28 - 29 PPh Pasal 21 komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif details
29 Updating Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN berdasarkan PER-31/PJ/2017
details
29 - 30 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
September 5 Updating Pengelolaan PPh Badan details
8 Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput details
12 Updating PPh 21 details
12 - 13 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
19 Manajemen Pajak Joint Operation dan Bentuk Kerja Sama Usaha details
22 Updating Manajemen Pemeriksaan Pajak Sesuai PER-07/PJ/2017 details
26 - 27 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
26 - 27 PPh Pasal 21 komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif details
Tanggal Pelaksanaan
Judul Training Details
Oktober 6 Corporate Tax Management details
10 Manajemen Pajak Usaha Jasa Konstruksi details
10 - 11 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
11 Updating PPh 21 details
17 Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput details
20 Updating Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN berdasarkan PER-31/PJ/2017
details
24 Laporan Keuangan dan Akuntansi Pajak details
24 - 25 PPh Pasal 21 komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif
details
24 - 25 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
27 Updating Pengelolaan PPh Badan details
November 7 Manajemen Pajak Holding, Merger dan Akuisisi details
7 - 8 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
8 Updating PPh 21 details
10 Updating Manajemen Pemeriksaan Pajak Sesuai PER-07/PJ/2017 details
14 Manajemen Pajak Joint Operation dan Bentuk Kerja Sama Usaha details
21 - 22 PPh Pasal 21 Komprehensif Akhir Tahun details
24 Updating Pengelolaan PPh Badan details
28 - 29 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
Desember 1 Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Pajak details
6 Updating PPh 21 details
8 Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput details
12 - 13 Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation details
15 Updating Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN berdasarkan PER-31/PJ/2017
details
19 Updating Pengelolaan PPh Badan details
19 – 20 PPh Pasal 21 Komprehensif Akhir Tahun details
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Selasa - Rabu, 23 - 24 Januari 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 3.100.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul Training : PPh Pasal 21 komprehensif Awal Tahun - Konsep, Model & Compliance Strategy
Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 24 - 25 Januari 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 2.850.000 Sejatinya PPh Pasal 21 merupakan beban karyawan. Pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan atas penghasilan karyawan bersifat mandatory (wajib). Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait PPh 21, Perusahaan harus memahami teknik pengelolaan PPh 21 secara komprehensif.
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format Excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesaiannya
Sample Database eSPT (simulasi kasus) Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26 a. Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26 b. Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 c. Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan a. Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas) b. Bukan Pegawai c. Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHTi
3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26 a. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap b. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas c. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai d. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan e. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Studi Kasus dan Overview Pengisian PPh 21 Masa sesuai PER-14/PJ/2013 dengan aplikasi eSPT 7. Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT
Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk :
Praktisi HR dan Bagian Pajak/Keuangan yang menangani masalah payroll
Direktur dan Pemilik Usaha yang ingin memahami kewajiban PPh Pasal 21
Konsultan Pajak dan praktisi pajak yang ingin mendalami Kewajiban PPh 21
HOME
Judul : Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2017 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Kamis, 25 Januari 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal Komprehensif dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan. Materi :
1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
Objek Pajak
Objek Pajak yang bersifat Final
Bukan Objek Pajak
Biaya (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasi Kerugian dsb)
Bukan Biaya
Hubungan Istimewa
Penghitungan Pajak
Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26) 2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
Identifikasi Pengaturan
Beda Tetap (Permanent Differene)
Beda Waktu (Timing Difference)
Koreksi Positif dan Negatif
Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal 3. Ekualisasi
PPh Badan dengan PPN
PPh Badan dengan PPh Pasal 21
PPh Badan dengan PPh Pasal 23
PPh Badan dengan PPh Pasal 26
PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Overview Kertas Kerja Ekualisasi 4. Latihan Soal Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
HOME
Judul : Updating Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN Berdasarkan PER-
31/PJ/2017 Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 27 Januari 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Beragamnya transaksi bisnis komersial membutuhkan harmonisasi yang komprehensif dengan ketentuan PPN terkini. Salah satu yang perlu menjadi perhatian, diantaranya kelengkapan administrasi identitas para pembeli, teknis pembatalan e-Faktur transaksi dan endorsement atas dokumen transaksi Free Trade Zone terkait penerbitan PER-31/PJ/2017.
Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam perlakuan praktis ketentuan UU PPN Tahun 2009, PP No.1 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya, terutama PER-31/PJ/2017 atas isu-isu khusus terkini PPN, terutama pada saat pemeriksaan pajak, diantaranya:
Identifikasi teknis beserta permasalahan penerbitan faktur pajak dan perubahannya, dan dokumen retur
Penentuan penerbitan faktur pajak terkait tanggal pengiriman barang, tanggal penyelesaian jasa dan tanggal invoice.
Isu-isu pengujian faktur pajak saat pemeriksaan.
yang dikombinasikan dengan pembahasan studi kasus (permasalahan dan solusi) atas setiap materi dengan mengacu kepada referensi yang telah dikeluarkan Ditjen Pajak. Materi : 1. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi lokal dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111 2. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi cross-border dan pelaporannya pada SPT Masa PPN
1111 3. Transaksi-transaksi khusus PPN: reibursement cost, pengalihan aktiva, kegiatan membangun sendiri, pemakaian
sendiri, pemberian cuma-cuma dsb 4. Implementasi e-faktur 5. Penyerahan ke dalam Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas 6. Teknis pembetulan SPT 7. Pengujian faktur pajak keluaran dan masukan pada pemeriksaan 8. Studi kasus komprehensif
Requirement : Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
HOME
Judul : Updating PPh 21 Waktu Pelaksanaan : Selasa, 30 Januari 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.
Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.
Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.
Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda. Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26 2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
Bukan Pegawai
Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT 3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun 4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Overview eSPT PPh 21
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesainnya
Sample Database eSPT (simulasi kasus)
HOME
Judul : Laporan Keuangan dan Akuntansi Pajak Waktu Pelaksanaan : Rabu, 31 Januari 2018 Tempat : Ortax Training Centre, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Memberikan pemahaman dan ketrampilan mendalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi perpajakan pada penyusunan laporan keuangan perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya Pajak Penghasilan (PPh). Materi :
1. Overview Akuntansi Pajak o Pendekatan Prinsip Akuntansi dan Pajak Pada Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal o Pendekatan dan prinsip atas penghasilan
2. Pendekatan dan prinsip atas biaya 3. Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Biaya Umum, Penyusutan, Aktiva, Selisih Kurs dan Sewa Guna Usaha 4. Penyajian Rekonsiliasi Fiskal 5. Penyajian Pajak Tangguhan (PSAK 46) Pada Penyusunan Laporan Keuangan
Requirement : Peserta diharapkan memliki pengetahuan dasar mengenai akuntansi
HOME
Judul : Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 03 Februari 2018 Tempat : Ortax Training Centre, Jakarta Investasi : Rp 1.550.000 Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif dan kemampuan praktis konsep dan mekanisme pemotongan PPh Potput yang terdiri dari PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 dan respon pengujian pada saat pemeriksaan pajak. Materi :
1. Konsep dan mekanisme pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15:
Identifikasi transaksi terutang PPh: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursment, pemisahan material dan jasa, teknik gross up, dan penggunaan COD/SKD
Teknik penghitungan PPh
Teknik pemotongan terkait bukti potong, SPT, penyetoran dan pelaporan 2. Administrasi pemotongan/pemungutan: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursment,
pemisahan material dan jasa, teknik gross up 3. Studi kasus komprehensif optimalisasi pemotongan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 4. Teknik ekualisasi objek PPh Potput dengan biaya PPh Badan dan objek PPN 5. Pengujian dan dokumentasi PPh Potput pada pemeriksaan pajak 6. Studi Kasus Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2017 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 03 Februari 2018 Tempat : Ortax Training Centre, Jakarta Investasi : Rp 1.300.000 Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2017 sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses penghitungan PPh Orang Pribadi sebagai pekerja dan sebagai pengelola usaha dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan. Materi :
Penghitungan PPh Orang Pribadi sebagai pekerja
Penghitungan PPh Orang Pribadi sebagai pengelola usaha
Penghitungan PPh Orang Pribadi dengan isteri yang memiliki penghasilan dan ber-NPWP
Pengakuan kredit pajak
Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bulanan
Teknis pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
HOME
Judul : Updating Implementasi Aplikasi eFaktur Terbaru 2.0 Waktu Pelaksanaan : Rabu, 07 Februari 2018 Tempat : Ortax Training Centre, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai teknik penggunaan aplikasi e-faktur PPN, sehingga pengelolaan penerbitan data faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan dengan lebih efisien dan mudah. Selain itu akan disampaikan juga pemahaman praktis tentang skema aplikasi yang tidak hanya terkait dengan teori/aturan pajak saja namun juga terkait dengan wawasan teknologi komputer. Materi :
mengenalkan aplikasi efaktur dalam hubungannya dengan transaksi bisnis sehari-hari, fungsi dan manfaat faktur pajak elektronik dalam skema pemungutan PPN secara umum dan mengakses menu-menu standar.
Latar belakang dan kombinasi pengaman (sertifikat elektronik, passphrase, password, kode aktivasi)
Mengakses enofa online untuk memperoleh jatah nomor faktur
Memahami alur kerja aplikasi
Register Etaxinvoice dan Register Default User
Entry dokumen faktur pajak keluaran dan masukan dengan keyboard-in
Mekanisme nota retur, penggantian faktur dan pembatalan transaksi
Management Upload dan Upload button pada menu Faktur
Manajemen dan penanganan Error
Posting faktur dan menyiapkan SPT Masa PPN
Tax billing system untuk pelunasan SPT Masa PPN status Kurang Bayar
Generate file PDF dan CSV SPT Masa PPN untuk laporan Tujuan:
memaksimalkan seluruh fungsi yang tersedia pada aplikasi efaktur dan web enofa online dalam rangka menunjang manajemen pajak. User telah cukup memahami materi yang terklasifikasi pada level pendahuluan untuk kemudian akan disampaikan lanjutannya, yaitu:
Autoupdate versi aplikasi dan update manual
Summary perbedaan versi 1.0.0.46 dengan versi 2.0.0.0
Memahami mekanisme ekspor dan impor data
Mencegah data faktur Corrupt (standar UTF-8)
Menjalankan fungsi filter pada menu Daftar Faktur
Update dan Sinkronisasi Profil PKP jika diperlukan
Manajemen database tambahan
Konfigurasi server-client dalam LAN
Manajemen User Login sesuai level
Konfigurasi alokasi memori pada aplikasi
Roadmap pengembangan aplikasi
Penyampaian materi langsung pada Live Application milik User dengan tetap memperhatikan keamanan dan privasi. Requirement : Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 7 - 8 Februari 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 3.100.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2017 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 10 Februari 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal Komprehensif dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan. Materi :
1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
Objek Pajak
Objek Pajak yang bersifat Final
Bukan Objek Pajak
Biaya (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasi Kerugian dsb)
Bukan Biaya
Hubungan Istimewa
Penghitungan Pajak
Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26) 2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
Identifikasi Pengaturan
Beda Tetap (Permanent Differene)
Beda Waktu (Timing Difference)
Koreksi Positif dan Negatif
Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal 3. Ekualisasi
PPh Badan dengan PPN
PPh Badan dengan PPh Pasal 21
PPh Badan dengan PPh Pasal 23
PPh Badan dengan PPh Pasal 26
PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Overview Kertas Kerja Ekualisasi 5. Latihan Soal Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
HOME
Judul Training : PPh Pasal 21 komprehensif Awal Tahun - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif
Waktu Pelaksanaan : Selasa - Rabu, 13 -14 Februari 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 2.850.000 Sejatinya PPh Pasal 21 merupakan beban karyawan. Pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan atas penghasilan karyawan bersifat mandatory (wajib). Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait PPh 21, Perusahaan harus memahami teknik pengelolaan PPh 21 secara komprehensif.
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format Excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesaiannya
Sample Database eSPT (simulasi kasus) Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26 a. Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26 b. Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 c. Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan a. Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas) b. Bukan Pegawai c. Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHTi
3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26 a. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap b. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas c. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai d. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan e. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Studi Kasus dan Overview Pengisian PPh 21 Masa sesuai PER-14/PJ/2013 dengan aplikasi eSPT 7. Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT
Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk :
Praktisi HR dan Bagian Pajak/Keuangan yang menangani masalah payroll
Direktur dan Pemilik Usaha yang ingin memahami kewajiban PPh Pasal 21
Konsultan Pajak dan praktisi pajak yang ingin mendalami Kewajiban PPh 21
HOME
Judul : Manajemen Pajak Joint Operation dan Bentuk Kerja Sama Usaha Waktu Pelaksanaan : Rabu, 14 Februari 2018 Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta Investasi : Rp 1.950.000 Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam Joint Operation dan bentuk-bentuk kerja sama usaha lainnya, seperti konsorsium. Materi :
1. Overview Joint Operation 2. Aspek PPh transaksi-transaksi joint operation dan bentuk kerja sama usaha:
a. Perlakuan PPh atas penghasilan joint operation dan bentuk kerja sama usaha b. Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya joint operation dan bentuk kerja sama usaha
3. Perlakuan PPN transaksi-transaksi joint operation dan bentuk kerja sama usaha: a. Penentuan transaksi terutang PPN b. Penerbitan Faktur Pajak c. Pengkreditan PPN Masukan d. Pelaporan SPT PPN
4. Manajemen perpajakan komprehensif 5. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak 6. Studi Kasus Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut
HOME
Judul : Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2017 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Selasa, 20 Februari 2018 Tempat : Ortax Training Centre, Jakarta Investasi : Rp 1.300.000 Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2017 sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses penghitungan PPh Orang Pribadi sebagai pekerja dan sebagai pengelola usaha dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan. Materi :
Penghitungan PPh Orang Pribadi sebagai pekerja
Penghitungan PPh Orang Pribadi sebagai pengelola usaha
Penghitungan PPh Orang Pribadi dengan isteri yang memiliki penghasilan dan ber-NPWP
Pengakuan kredit pajak
Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bulanan
Teknis pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
HOME
Judul : Manajemen Pajak Usaha Jasa Konstruksi Waktu Pelaksanaan : Rabu, 21 Februari 2018 Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta Investasi : Rp 1.950.000 Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam usaha jasa konstruksi, isu-isu khusus perpajakan usaha jasa konstruksi dan manajemen perpajakan usaha jasa konstruksi. Materi :
1. Aspek PPh transaksi-transaksi usaha jasa konstruksi: Perlakuan PPh atas penghasilan usaha jasa konstruksi Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya usaha jasa konstruksi
2. Perlakuan PPN transaksi-transaksi usaha jasa konstruksi: Penentuan transaksi terutang PPN Penerbitan Faktur Pajak Pengkreditan PPN Masukan Pelaporan SPT PPN
3. Manajemen perpajakan komprehensif 4. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak 5. Studi Kasus Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 21 - 22 Februari 2018 Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta Investasi : Rp 3.900.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2017 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Kamis, 22 Februari 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal Komprehensif dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan. Materi :
1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
Objek Pajak
Objek Pajak yang bersifat Final
Bukan Objek Pajak
Biaya (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasi Kerugian dsb)
Bukan Biaya
Hubungan Istimewa
Penghitungan Pajak
Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26) 2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
Identifikasi Pengaturan
Beda Tetap (Permanent Differene)
Beda Waktu (Timing Difference)
Koreksi Positif dan Negatif
Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal 3. Ekualisasi
PPh Badan dengan PPN
PPh Badan dengan PPh Pasal 21
PPh Badan dengan PPh Pasal 23
PPh Badan dengan PPh Pasal 26
PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Overview Kertas Kerja Ekualisasi 6. Latihan Soal Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
HOME
Judul : Updating Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN Berdasarkan PER-31/PJ/2017
Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 24 Februari 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Beragamnya transaksi bisnis komersial membutuhkan harmonisasi yang komprehensif dengan ketentuan PPN terkini. Salah satu yang perlu menjadi perhatian, diantaranya kelengkapan administrasi identitas para pembeli, teknis pembatalan e-Faktur transaksi dan endorsement atas dokumen transaksi Free Trade Zone terkait penerbitan PER-31/PJ/2017.
Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam perlakuan praktis ketentuan UU PPN Tahun 2009, PP No.1 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya, terutama PER-31/PJ/2017 atas isu-isu khusus terkini PPN, terutama pada saat pemeriksaan pajak, diantaranya:
Identifikasi teknis beserta permasalahan penerbitan faktur pajak dan perubahannya, dan dokumen retur
Penentuan penerbitan faktur pajak terkait tanggal pengiriman barang, tanggal penyelesaian jasa dan tanggal invoice.
Isu-isu pengujian faktur pajak saat pemeriksaan.
yang dikombinasikan dengan pembahasan studi kasus (permasalahan dan solusi) atas setiap materi dengan mengacu kepada referensi yang telah dikeluarkan Ditjen Pajak. Materi : 1. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi lokal dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111 2. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi cross-border dan pelaporannya pada SPT Masa PPN
1111 3. Transaksi-transaksi khusus PPN: reibursement cost, pengalihan aktiva, kegiatan membangun sendiri, pemakaian
sendiri, pemberian cuma-cuma dsb 4. Implementasi e-faktur 5. Penyerahan ke dalam Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas 6. Teknis pembetulan SPT 7. Pengujian faktur pajak keluaran dan masukan pada pemeriksaan 8. Studi kasus komprehensif
Requirement : Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
HOME
Judul : Updating PPh 21 Waktu Pelaksanaan : Rabu, 28 Februari 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.
Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.
Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.
Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda. Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26 2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
Bukan Pegawai
Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT 3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun 4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Overview eSPT PPh 21
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesainnya
Sample Database eSPT (simulasi kasus)
HOME
Judul : Updating Manajemen Pemeriksaan Pajak Sesuai PER-07/PJ/2017 Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 03 Maret 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.550.000 Pasca Program Tax Amnesty dan dalam rangka program peningkatan kualitas pemeriksaan pajak, Ditjen Pajak menerbitkan pedoman pemeriksaan terbaru melaui PER-07/PJ/2017 dan SE-10/PJ/2017 yang berlaku efektif sejak 21 April 2017. Prosedur pemeriksaan apa saja yang berubah dan hal baru apa saja yang harus dipersiapkan oleh Wajib Pajak?. Training ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai isu-isu tersebut terkait prosedur dan teknik penyelesaian pemeriksaan pajak sesuai ketentuan terkini PER-07/PJ/2017 dan SE-10/PJ/2017, sehingga dapat memaksimalkan hak dan memenuhi kewajiban secara benar. Selain itu, memberikan pemahaman dan ketrampilan praktis yang komprehensif dalam melaksanakan prosedur dan teknik pengajuan permohonan keberatan serta sengketa pajak lainnya sesuai ketentuan terkini. Materi :
1. Updating Teknik & Prosedur Pemeriksaan Pajak PER-07/PJ/2017 dan SE-10/PJ/2017 2. Identifikasi Penyebab Pemeriksaan Pajak
Penyebab Dilakukannya Pemeriksaan Pajak
Masalah Penyajian Data SPT Terkait Rekonsiliasi Fiskal & Ekualisasi
Identifikasi Sanksi Perpajakan, dan Kaitan Pembetulan SPT dan Pemeriksaan Pajak 3. Teknik Persiapan & Penyelesaian Pemeriksaan Pajak
Persiapan dan Dokumentasi
Korespondensi Terhadap Temuan Koreksi
Pemberian Tanggapan SPHP dan Pembahasan Akhir (closing conference) 4. Studi Kasus Komprehensif Pemeriksaan PPh dan PPN 5. Prosedur dan Teknik Pengajuan Upaya Litigasi Atas Sengketa Pajak
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2017 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 03 Maret 2018 Tempat : Ortax Training Centre, Jakarta Investasi : Rp 1.300.000 Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2017 sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses penghitungan PPh Orang Pribadi sebagai pekerja dan sebagai pengelola usaha dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan. Materi :
Penghitungan PPh Orang Pribadi sebagai pekerja
Penghitungan PPh Orang Pribadi sebagai pengelola usaha
Penghitungan PPh Orang Pribadi dengan isteri yang memiliki penghasilan dan ber-NPWP
Pengakuan kredit pajak
Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bulanan
Teknis pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 07 - 08 Maret 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 3.100.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2017 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 10 Maret 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal Komprehensif dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan. Materi :
1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
Objek Pajak
Objek Pajak yang bersifat Final
Bukan Objek Pajak
Biaya (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasi Kerugian dsb)
Bukan Biaya
Hubungan Istimewa
Penghitungan Pajak
Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26) 2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
Identifikasi Pengaturan
Beda Tetap (Permanent Differene)
Beda Waktu (Timing Difference)
Koreksi Positif dan Negatif
Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal 3. Ekualisasi
PPh Badan dengan PPN
PPh Badan dengan PPh Pasal 21
PPh Badan dengan PPh Pasal 23
PPh Badan dengan PPh Pasal 26
PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Overview Kertas Kerja Ekualisasi 7. Latihan Soal Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
HOME
Judul : Updating PPh 21 Waktu Pelaksanaan : Rabu, 14 Maret 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.
Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.
Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.
Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda. Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26 2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
Bukan Pegawai
Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT 3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun 4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Overview eSPT PPh 21
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesainnya
Sample Database eSPT (simulasi kasus)
HOME
Judul : Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2017 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Rabu, 14 Maret 2018 Tempat : Ortax Training Centre, Jakarta Investasi : Rp 1.300.000 Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2017 sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses penghitungan PPh Orang Pribadi sebagai pekerja dan sebagai pengelola usaha dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan. Materi :
Penghitungan PPh Orang Pribadi sebagai pekerja
Penghitungan PPh Orang Pribadi sebagai pengelola usaha
Penghitungan PPh Orang Pribadi dengan isteri yang memiliki penghasilan dan ber-NPWP
Pengakuan kredit pajak
Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bulanan
Teknis pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
HOME
Judul : Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput Waktu Pelaksanaan : Rabu, 21 Maret 2018 Tempat : Ortax Training Centre, Jakarta Investasi : Rp 1.550.000 Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif dan kemampuan praktis konsep dan mekanisme pemotongan PPh Potput yang terdiri dari PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 dan respon pengujian pada saat pemeriksaan pajak. Materi :
1. Konsep dan mekanisme pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15:
Identifikasi transaksi terutang PPh: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursment, pemisahan material dan jasa, teknik gross up, dan penggunaan COD/SKD
Teknik penghitungan PPh
Teknik pemotongan terkait bukti potong, SPT, penyetoran dan pelaporan 2. Administrasi pemotongan/pemungutan: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursment,
pemisahan material dan jasa, teknik gross up 3. Studi kasus komprehensif optimalisasi pemotongan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 4. Teknik ekualisasi objek PPh Potput dengan biaya PPh Badan dan objek PPN 5. Pengujian dan dokumentasi PPh Potput pada pemeriksaan pajak 6. Studi Kasus Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 21 - 22 Maret 2018 Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta Investasi : Rp 3.900.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Updating Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN Berdasarkan PER-31/PJ/2017
Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 24 Maret 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Beragamnya transaksi bisnis komersial membutuhkan harmonisasi yang komprehensif dengan ketentuan PPN terkini. Salah satu yang perlu menjadi perhatian, diantaranya kelengkapan administrasi identitas para pembeli, teknis pembatalan e-Faktur transaksi dan endorsement atas dokumen transaksi Free Trade Zone terkait penerbitan PER-31/PJ/2017.
Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam perlakuan praktis ketentuan UU PPN Tahun 2009, PP No.1 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya, terutama PER-31/PJ/2017 atas isu-isu khusus terkini PPN, terutama pada saat pemeriksaan pajak, diantaranya:
Identifikasi teknis beserta permasalahan penerbitan faktur pajak dan perubahannya, dan dokumen retur
Penentuan penerbitan faktur pajak terkait tanggal pengiriman barang, tanggal penyelesaian jasa dan tanggal invoice.
Isu-isu pengujian faktur pajak saat pemeriksaan.
yang dikombinasikan dengan pembahasan studi kasus (permasalahan dan solusi) atas setiap materi dengan mengacu kepada referensi yang telah dikeluarkan Ditjen Pajak. Materi : 1. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi lokal dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111 2. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi cross-border dan pelaporannya pada SPT Masa PPN
1111 3. Transaksi-transaksi khusus PPN: reibursement cost, pengalihan aktiva, kegiatan membangun sendiri, pemakaian
sendiri, pemberian cuma-cuma dsb 4. Implementasi e-faktur 5. Penyerahan ke dalam Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas 6. Teknis pembetulan SPT 7. Pengujian faktur pajak keluaran dan masukan pada pemeriksaan 8. Studi kasus komprehensif
Requirement : Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
HOME
Judul : Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2017 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 24 Maret 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal Komprehensif dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan. Materi :
1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
Objek Pajak
Objek Pajak yang bersifat Final
Bukan Objek Pajak
Biaya (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasi Kerugian dsb)
Bukan Biaya
Hubungan Istimewa
Penghitungan Pajak
Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26) 2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
Identifikasi Pengaturan
Beda Tetap (Permanent Differene)
Beda Waktu (Timing Difference)
Koreksi Positif dan Negatif
Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal 3. Ekualisasi
PPh Badan dengan PPN
PPh Badan dengan PPh Pasal 21
PPh Badan dengan PPh Pasal 23
PPh Badan dengan PPh Pasal 26
PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Overview Kertas Kerja Ekualisasi 4. Latihan Soal Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
HOME
Judul : PPh Pasal 21 komprehensif Awal Tahun - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif
Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 28 - 29 Maret 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 2.850.000 Sejatinya PPh Pasal 21 merupakan beban karyawan. Pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan atas penghasilan karyawan bersifat mandatory (wajib). Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait PPh 21, Perusahaan harus memahami teknik pengelolaan PPh 21 secara komprehensif.
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format Excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesaiannya
Sample Database eSPT (simulasi kasus) Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26 a. Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26 b. Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 c. Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan a. Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas) b. Bukan Pegawai c. Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHTi
3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26 a. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap b. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas c. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai d. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan e. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Studi Kasus dan Overview Pengisian PPh 21 Masa sesuai PER-14/PJ/2013 dengan aplikasi eSPT 7. Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT
Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk :
Praktisi HR dan Bagian Pajak/Keuangan yang menangani masalah payroll
Direktur dan Pemilik Usaha yang ingin memahami kewajiban PPh Pasal 21
Konsultan Pajak dan praktisi pajak yang ingin mendalami Kewajiban PPh 21
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 04 - 05 April 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 3.100.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2017 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Rabu, 11 April 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal Komprehensif dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan. Materi :
1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
Objek Pajak
Objek Pajak yang bersifat Final
Bukan Objek Pajak
Biaya (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasi Kerugian dsb)
Bukan Biaya
Hubungan Istimewa
Penghitungan Pajak
Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26) 2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
Identifikasi Pengaturan
Beda Tetap (Permanent Differene)
Beda Waktu (Timing Difference)
Koreksi Positif dan Negatif
Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal 3. Ekualisasi
PPh Badan dengan PPN
PPh Badan dengan PPh Pasal 21
PPh Badan dengan PPh Pasal 23
PPh Badan dengan PPh Pasal 26
PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Overview Kertas Kerja Ekualisasi 4. Latihan Soal Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
HOME
Judul : Updating PPh 21 Waktu Pelaksanaan : Kamis, 12 April 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.
Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.
Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.
Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda. Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26 2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
Bukan Pegawai
Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT 3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun 4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Overview eSPT PPh 21
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesainnya
Sample Database eSPT (simulasi kasus)
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 18 - 19 April 2018 Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta Investasi : Rp 3.900.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2017 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 21 April 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal Komprehensif dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan. Materi :
1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
Objek Pajak
Objek Pajak yang bersifat Final
Bukan Objek Pajak
Biaya (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasi Kerugian dsb)
Bukan Biaya
Hubungan Istimewa
Penghitungan Pajak
Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26) 2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
Identifikasi Pengaturan
Beda Tetap (Permanent Differene)
Beda Waktu (Timing Difference)
Koreksi Positif dan Negatif
Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal 3. Ekualisasi
PPh Badan dengan PPN
PPh Badan dengan PPh Pasal 21
PPh Badan dengan PPh Pasal 23
PPh Badan dengan PPh Pasal 26
PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Overview Kertas Kerja Ekualisasi 4. Latihan Soal Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
HOME
Judul : PPh Pasal 21 komprehensif Awal Tahun - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif
Waktu Pelaksanaan : Selasa - Rabu, 24 -25 April 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 2.850.000 Sejatinya PPh Pasal 21 merupakan beban karyawan. Pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan atas penghasilan karyawan bersifat mandatory (wajib). Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait PPh 21, Perusahaan harus memahami teknik pengelolaan PPh 21 secara komprehensif.
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format Excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesaiannya
Sample Database eSPT (simulasi kasus) Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26 a. Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26 b. Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 c. Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan a. Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas) b. Bukan Pegawai c. Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHTi
3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26 a. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap b. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas c. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai d. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan e. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Studi Kasus dan Overview Pengisian PPh 21 Masa sesuai PER-14/PJ/2013 dengan aplikasi eSPT 7. Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT
Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk :
Praktisi HR dan Bagian Pajak/Keuangan yang menangani masalah payroll
Direktur dan Pemilik Usaha yang ingin memahami kewajiban PPh Pasal 21
Konsultan Pajak dan praktisi pajak yang ingin mendalami Kewajiban PPh 21
HOME
Judul : Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2017 Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Kamis, 26 April 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal Komprehensif dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan. Materi :
1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
Objek Pajak
Objek Pajak yang bersifat Final
Bukan Objek Pajak
Biaya (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasi Kerugian dsb)
Bukan Biaya
Hubungan Istimewa
Penghitungan Pajak
Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26) 2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
Identifikasi Pengaturan
Beda Tetap (Permanent Differene)
Beda Waktu (Timing Difference)
Koreksi Positif dan Negatif
Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal 3. Ekualisasi
PPh Badan dengan PPN
PPh Badan dengan PPh Pasal 21
PPh Badan dengan PPh Pasal 23
PPh Badan dengan PPh Pasal 26
PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Overview Kertas Kerja Ekualisasi 4. Latihan Soal Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
HOME
Judul : Updating Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN Berdasarkan PER-31/PJ/2017
Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 05 Mei 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Beragamnya transaksi bisnis komersial membutuhkan harmonisasi yang komprehensif dengan ketentuan PPN terkini. Salah satu yang perlu menjadi perhatian, diantaranya kelengkapan administrasi identitas para pembeli, teknis pembatalan e-Faktur transaksi dan endorsement atas dokumen transaksi Free Trade Zone terkait penerbitan PER-31/PJ/2017.
Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam perlakuan praktis ketentuan UU PPN Tahun 2009, PP No.1 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya, terutama PER-31/PJ/2017 atas isu-isu khusus terkini PPN, terutama pada saat pemeriksaan pajak, diantaranya:
Identifikasi teknis beserta permasalahan penerbitan faktur pajak dan perubahannya, dan dokumen retur
Penentuan penerbitan faktur pajak terkait tanggal pengiriman barang, tanggal penyelesaian jasa dan tanggal invoice.
Isu-isu pengujian faktur pajak saat pemeriksaan.
yang dikombinasikan dengan pembahasan studi kasus (permasalahan dan solusi) atas setiap materi dengan mengacu kepada referensi yang telah dikeluarkan Ditjen Pajak. Materi :
1. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi lokal dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111 2. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi cross-border dan pelaporannya pada SPT Masa PPN
1111 3. Transaksi-transaksi khusus PPN: reibursement cost, pengalihan aktiva, kegiatan membangun sendiri, pemakaian
sendiri, pemberian cuma-cuma dsb 4. Implementasi e-faktur 5. Penyerahan ke dalam Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas 6. Teknis pembetulan SPT 7. Pengujian faktur pajak keluaran dan masukan pada pemeriksaan 8. Studi kasus komprehensif
Requirement : Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
HOME
Judul : Updating PPh 21 Waktu Pelaksanaan : Selasa, 08 Mei 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.
Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.
Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.
Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda. Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26 2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
Bukan Pegawai
Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT 3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun 4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Overview eSPT PPh 21
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesainnya
Sample Database eSPT (simulasi kasus)
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Selasa - Rabu, 08 - 09 Mei 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 3.100.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Manajemen Pajak Usaha Jasa Konstruksi Waktu Pelaksanaan : Rabu, 16 Mei 2018 Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta Investasi : Rp 1.950.000 Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam usaha jasa konstruksi, isu-isu khusus perpajakan usaha jasa konstruksi dan manajemen perpajakan usaha jasa konstruksi. Materi :
1. Aspek PPh transaksi-transaksi usaha jasa konstruksi:
Perlakuan PPh atas penghasilan usaha jasa konstruksi
Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya usaha jasa konstruksi 2. Perlakuan PPN transaksi-transaksi usaha jasa konstruksi:
Penentuan transaksi terutang PPN
Penerbitan Faktur Pajak
Pengkreditan PPN Masukan
Pelaporan SPT PPN 3. Manajemen perpajakan komprehensif 4. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak 5. Studi Kasus Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut
HOME
Judul : Corporate Tax Management Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 19 Mei 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.550.000 Training ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif dalam mereview aspek-aspek perpajakan dalam transaksi bisnis, mengidentifikasi grey area perpajakan atas suatu transaksi dan aplikasinya dalam optimalisasi penyusunan manajemen tax planning menurut ketentuan perpajakan terkini Materi :
Overview Tax Planning & Risiko Pajak
Tax Avoidance vs Tax Evasion
Tax Management Goals
Grey Area Perpajakan Grey Area PPh Badan Grey Area PPh Pasal 21 Grey Area PPh Pasal 23/26/Final Grey Area PPN
Teknik review perpajakan atas transaksi bisnis
Optimizing Tax Saving & Maximizing Corporate Value
Pemilihan Bentuk Usaha Investasi Dalam Negeri
Pemilihan Bentuk Investasi Asing
Critical Variable-Optimize Tax Deductions
Tax Aspect in Business Operation
Implementasi Tax Planning PPh, PPN dan Pemeriksaan Pajak Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Manajemen Pajak Joint Operation dan Bentuk Kerja Sama Usaha Waktu Pelaksanaan : Rabu, 23 Mei 2018 Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta Investasi : Rp 1.950.000
Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam Joint Operation dan bentuk-bentuk kerja sama usaha lainnya, seperti konsorsium. Materi :
1. Overview Joint Operation 2. Aspek PPh transaksi-transaksi joint operation dan bentuk kerja sama usaha:
Perlakuan PPh atas penghasilan joint operation dan bentuk kerja sama usaha
Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya joint operation dan bentuk kerja sama usaha 3. Perlakuan PPN transaksi-transaksi joint operation dan bentuk kerja sama usaha:
Penentuan transaksi terutang PPN
Penerbitan Faktur Pajak
Pengkreditan PPN Masukan
Pelaporan SPT PPN 4. Manajemen perpajakan komprehensif 5. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak 6. Studi Kasus Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 23 - 24 Mei 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 3.100.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : PPh Pasal 21 komprehensif Awal Tahun - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif
Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 23 -24 Mei 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 2.850.000 Sejatinya PPh Pasal 21 merupakan beban karyawan. Pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan atas penghasilan karyawan bersifat mandatory (wajib). Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait PPh 21, Perusahaan harus memahami teknik pengelolaan PPh 21 secara komprehensif.
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format Excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesaiannya
Sample Database eSPT (simulasi kasus) Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26 a. Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26 b. Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 c. Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26
2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan a. Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas) b. Bukan Pegawai c. Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHTi
3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26 a. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap b. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas c. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai d. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan e. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun
4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Studi Kasus dan Overview Pengisian PPh 21 Masa sesuai PER-14/PJ/2013 dengan aplikasi eSPT 7. Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT
Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk :
Praktisi HR dan Bagian Pajak/Keuangan yang menangani masalah payroll
Direktur dan Pemilik Usaha yang ingin memahami kewajiban PPh Pasal 21
Konsultan Pajak dan praktisi pajak yang ingin mendalami Kewajiban PPh 21
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 06 - 07 Juni 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 3.100.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Updating PPh 21 Waktu Pelaksanaan : Kamis, 07 Juni 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.
Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.
Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.
Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda. Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26 2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
Bukan Pegawai
Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT 3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun 4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Overview eSPT PPh 21
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesainnya
Sample Database eSPT (simulasi kasus)
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Selasa - Rabu, 26 - 27 Juni 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 3.100.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Corporate Tax Management Waktu Pelaksanaan : Rabu, 27 Juni 2018
Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.550.000 Training ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif dalam mereview aspek-aspek perpajakan dalam transaksi bisnis, mengidentifikasi grey area perpajakan atas suatu transaksi dan aplikasinya dalam optimalisasi penyusunan manajemen tax planning menurut ketentuan perpajakan terkini Materi :
Overview Tax Planning & Risiko Pajak
Tax Avoidance vs Tax Evasion
Tax Management Goals
Grey Area Perpajakan Grey Area PPh Badan Grey Area PPh Pasal 21 Grey Area PPh Pasal 23/26/Final Grey Area PPN
Teknik review perpajakan atas transaksi bisnis
Optimizing Tax Saving & Maximizing Corporate Value
Pemilihan Bentuk Usaha Investasi Dalam Negeri
Pemilihan Bentuk Investasi Asing
Critical Variable-Optimize Tax Deductions
Tax Aspect in Business Operation
Implementasi Tax Planning PPh, PPN dan Pemeriksaan Pajak Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput Waktu Pelaksanaan : Kamis, 28 Juni 2018 Tempat : Ortax Training Centre, Jakarta Investasi : Rp 1.550.000 Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif dan kemampuan praktis konsep dan mekanisme pemotongan PPh Potput yang terdiri dari PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 dan respon pengujian pada saat pemeriksaan pajak. Materi :
1. Konsep dan mekanisme pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15:
Identifikasi transaksi terutang PPh: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursment, pemisahan material dan jasa, teknik gross up, dan penggunaan COD/SKD
Teknik penghitungan PPh
Teknik pemotongan terkait bukti potong, SPT, penyetoran dan pelaporan 2. Administrasi pemotongan/pemungutan: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursment,
pemisahan material dan jasa, teknik gross up 3. Studi kasus komprehensif optimalisasi pemotongan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 4. Teknik ekualisasi objek PPh Potput dengan biaya PPh Badan dan objek PPN 5. Pengujian dan dokumentasi PPh Potput pada pemeriksaan pajak 6. Studi Kasus Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : PPh Pasal 21 komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 04 - 05 Juli 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 2.850.000 Sejatinya PPh Pasal 21 merupakan beban karyawan. Pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan atas penghasilan karyawan bersifat mandatory (wajib). Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait PPh 21, Perusahaan harus memahami teknik pengelolaan PPh 21 secara komprehensif. Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format Excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesaiannya
Sample Database eSPT (simulasi kasus) Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26 2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
Bukan Pegawai
Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHTi 3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun 4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Studi Kasus dan Overview Pengisian PPh 21 Masa sesuai PER-14/PJ/2013 dengan aplikasi eSPT 7. Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT
Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk :
Praktisi HR dan Bagian Pajak/Keuangan yang menangani masalah payroll
Direktur dan Pemilik Usaha yang ingin memahami kewajiban PPh Pasal 21
Konsultan Pajak dan praktisi pajak yang ingin mendalami Kewajiban PPh 21
HOME
Judul : Updating Pengelolaan PPh Badan Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 07 Juli 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan. Materi :
1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
Objek Pajak
Objek Pajak yang bersifat Final
Bukan Objek Pajak
Biaya (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasi Kerugian dsb)
Bukan Biaya
Hubungan Istimewa
Penghitungan Pajak
Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26) 2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
Identifikasi Pengaturan
Beda Tetap (Permanent Differene)
Beda Waktu (Timing Difference)
Koreksi Positif dan Negatif
Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal 3. Ekualisasi
PPh Badan dengan PPN
PPh Badan dengan PPh Pasal 21
PPh Badan dengan PPh Pasal 23
PPh Badan dengan PPh Pasal 26
PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Overview Kertas Kerja Ekualisasi 4. Latihan Soal Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 11 - 12 Juli 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 3.100.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Updating Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN Berdasarkan PER-31/PJ/2017
Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 21 Juli 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Beragamnya transaksi bisnis komersial membutuhkan harmonisasi yang komprehensif dengan ketentuan PPN terkini. Salah satu yang perlu menjadi perhatian, diantaranya kelengkapan administrasi identitas para pembeli, teknis pembatalan e-Faktur transaksi dan endorsement atas dokumen transaksi Free Trade Zone terkait penerbitan PER-31/PJ/2017.
Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam perlakuan praktis ketentuan UU PPN Tahun 2009, PP No.1 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya, terutama PER-31/PJ/2017 atas isu-isu khusus terkini PPN, terutama pada saat pemeriksaan pajak, diantaranya:
Identifikasi teknis beserta permasalahan penerbitan faktur pajak dan perubahannya, dan dokumen retur
Penentuan penerbitan faktur pajak terkait tanggal pengiriman barang, tanggal penyelesaian jasa dan tanggal invoice.
Isu-isu pengujian faktur pajak saat pemeriksaan.
yang dikombinasikan dengan pembahasan studi kasus (permasalahan dan solusi) atas setiap materi dengan mengacu kepada referensi yang telah dikeluarkan Ditjen Pajak. Materi :
1. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi lokal dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111 2. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi cross-border dan pelaporannya pada SPT Masa PPN
1111 3. Transaksi-transaksi khusus PPN: reibursement cost, pengalihan aktiva, kegiatan membangun sendiri, pemakaian
sendiri, pemberian cuma-cuma dsb 4. Implementasi e-faktur 5. Penyerahan ke dalam Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas 6. Teknis pembetulan SPT 7. Pengujian faktur pajak keluaran dan masukan pada pemeriksaan 8. Studi kasus komprehensif
Requirement : Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
HOME
Judul : Updating PPh 21 Waktu Pelaksanaan : Selasa, 24 Juli 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.
Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.
Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.
Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda. Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26 2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
Bukan Pegawai
Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT 3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun 4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Overview eSPT PPh 21
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesainnya
Sample Database eSPT (simulasi kasus)
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 25 - 26 Juli 2018 Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta Investasi : Rp 3.900.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 28 Juli 2018 Tempat : Ortax Training Centre, Jakarta Investasi : Rp 1.550.000 Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif dan kemampuan praktis konsep dan mekanisme pemotongan PPh Potput yang terdiri dari PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 dan respon pengujian pada saat pemeriksaan pajak. Materi :
1. Konsep dan mekanisme pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15:
Identifikasi transaksi terutang PPh: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursment, pemisahan material dan jasa, teknik gross up, dan penggunaan COD/SKD
Teknik penghitungan PPh
Teknik pemotongan terkait bukti potong, SPT, penyetoran dan pelaporan 2. Administrasi pemotongan/pemungutan: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursment,
pemisahan material dan jasa, teknik gross up 3. Studi kasus komprehensif optimalisasi pemotongan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 4. Teknik ekualisasi objek PPh Potput dengan biaya PPh Badan dan objek PPN 5. Pengujian dan dokumentasi PPh Potput pada pemeriksaan pajak 6. Studi Kasus Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Laporan Keuangan dan Akuntansi Pajak Waktu Pelaksanaan : Kamis, 02 Agustus 2018 Tempat : Ortax Training Centre, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Memberikan pemahaman dan ketrampilan mendalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi perpajakan pada penyusunan laporan keuangan perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya Pajak Penghasilan (PPh). Materi :
1. Overview Akuntansi Pajak o Pendekatan Prinsip Akuntansi dan Pajak Pada Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal o Pendekatan dan prinsip atas penghasilan
2. Pendekatan dan prinsip atas biaya 3. Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Biaya Umum, Penyusutan, Aktiva, Selisih Kurs dan Sewa Guna Usaha 4. Penyajian Rekonsiliasi Fiskal 5. Penyajian Pajak Tangguhan (PSAK 46) Pada Penyusunan Laporan Keuangan
Requirement : Peserta diharapkan memliki pengetahuan dasar mengenai akuntansi
HOME
Judul : Corporate Tax Management Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 04 Agustus 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.550.000 Training ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif dalam mereview aspek-aspek perpajakan dalam transaksi bisnis, mengidentifikasi grey area perpajakan atas suatu transaksi dan aplikasinya dalam optimalisasi penyusunan manajemen tax planning menurut ketentuan perpajakan terkini Materi :
Overview Tax Planning & Risiko Pajak
Tax Avoidance vs Tax Evasion
Tax Management Goals
Grey Area Perpajakan Grey Area PPh Badan Grey Area PPh Pasal 21 Grey Area PPh Pasal 23/26/Final Grey Area PPN
Teknik review perpajakan atas transaksi bisnis
Optimizing Tax Saving & Maximizing Corporate Value
Pemilihan Bentuk Usaha Investasi Dalam Negeri
Pemilihan Bentuk Investasi Asing
Critical Variable-Optimize Tax Deductions
Tax Aspect in Business Operation
Implementasi Tax Planning PPh, PPN dan Pemeriksaan Pajak Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Updating PPh 21 Waktu Pelaksanaan : Selasa, 07 Agustus 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.
Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.
Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.
Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda. Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26 2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
Bukan Pegawai
Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT 3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun 4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Overview eSPT PPh 21
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesainnya
Sample Database eSPT (simulasi kasus)
HOME
Judul : Manajemen Pajak Joint Operation dan Bentuk Kerja Sama Usaha Waktu Pelaksanaan : Rabu, 08 Agustus 2018 Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta Investasi : Rp 1.950.000 Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam Joint Operation dan bentuk-bentuk kerja sama usaha lainnya, seperti konsorsium. Materi :
1. Overview Joint Operation 2. Aspek PPh transaksi-transaksi joint operation dan bentuk kerja sama usaha:
Perlakuan PPh atas penghasilan joint operation dan bentuk kerja sama usaha
Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya joint operation dan bentuk kerja sama usaha 3. Perlakuan PPN transaksi-transaksi joint operation dan bentuk kerja sama usaha:
Penentuan transaksi terutang PPN
Penerbitan Faktur Pajak
Pengkreditan PPN Masukan
Pelaporan SPT PPN 4. Manajemen perpajakan komprehensif 5. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak 6. Studi Kasus Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 08 - 09 Agustus 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 3.100.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Manajemen Pajak Holding, Merger dan Akuisisi Waktu Pelaksanaan : Rabu, 15 Agustus 2018 Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta Investasi : Rp 1.950.000 Memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek-aspek praktis menyangkut motivasi umum, regulasi perpajakan, prosedur dan dokumentasi perpajakan, masalah perpajakan dan penyelesaiannya atas kegiatan merger, akuisisi dan holding. Materi :
Review merger, akuisisi dan holding
Ketentuan perpajakan atas merger, akuisisi dan holding
Masalah perpajakan dan penyelesaiannya atas merger, akuisisi dan holding Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
HOME
Judul : Updating Manajemen Pemeriksaan Pajak Sesuai PER-07/PJ/2017 Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 25 Agustus 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.550.000 Pasca Program Tax Amnesty dan dalam rangka program peningkatan kualitas pemeriksaan pajak, Ditjen Pajak menerbitkan pedoman pemeriksaan terbaru melaui PER-07/PJ/2017 dan SE-10/PJ/2017 yang berlaku efektif sejak 21 April 2017. Prosedur pemeriksaan apa saja yang berubah dan hal baru apa saja yang harus dipersiapkan oleh Wajib Pajak?. Training ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai isu-isu tersebut terkait prosedur dan teknik penyelesaian pemeriksaan pajak sesuai ketentuan terkini PER-07/PJ/2017 dan SE-10/PJ/2017, sehingga dapat memaksimalkan hak dan memenuhi kewajiban secara benar. Selain itu, memberikan pemahaman dan ketrampilan praktis yang komprehensif dalam melaksanakan prosedur dan teknik pengajuan permohonan keberatan serta sengketa pajak lainnya sesuai ketentuan terkini. Materi :
1. Updating Teknik & Prosedur Pemeriksaan Pajak PER-07/PJ/2017 dan SE-10/PJ/2017 2. Identifikasi Penyebab Pemeriksaan Pajak
Penyebab Dilakukannya Pemeriksaan Pajak
Masalah Penyajian Data SPT Terkait Rekonsiliasi Fiskal & Ekualisasi
Identifikasi Sanksi Perpajakan, dan Kaitan Pembetulan SPT dan Pemeriksaan Pajak 3. Teknik Persiapan & Penyelesaian Pemeriksaan Pajak
Persiapan dan Dokumentasi
Korespondensi Terhadap Temuan Koreksi
Pemberian Tanggapan SPHP dan Pembahasan Akhir (closing conference) 4. Studi Kasus Komprehensif Pemeriksaan PPh dan PPN 5. Prosedur dan Teknik Pengajuan Upaya Litigasi Atas Sengketa Pajak
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : PPh Pasal 21 komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Selasa - Rabu, 28 - 29 Agustus 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 2.850.000 karyawan bersifat mandatory (wajib). Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait PPh 21, Perusahaan harus memahami teknik pengelolaan PPh 21 secara komprehensif. Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format Excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesaiannya
Sample Database eSPT (simulasi kasus) Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26 2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
Bukan Pegawai
Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHTi 3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun 4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Studi Kasus dan Overview Pengisian PPh 21 Masa sesuai PER-14/PJ/2013 dengan aplikasi eSPT 7. Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT
Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk :
Praktisi HR dan Bagian Pajak/Keuangan yang menangani masalah payroll
Direktur dan Pemilik Usaha yang ingin memahami kewajiban PPh Pasal 21
Konsultan Pajak dan praktisi pajak yang ingin mendalami Kewajiban PPh 21
HOME
Judul : Updating Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN Berdasarkan PER-31/PJ/2017
Waktu Pelaksanaan : Rabu, 29 Agustus 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Beragamnya transaksi bisnis komersial membutuhkan harmonisasi yang komprehensif dengan ketentuan PPN terkini. Salah satu yang perlu menjadi perhatian, diantaranya kelengkapan administrasi identitas para pembeli, teknis pembatalan e-Faktur transaksi dan endorsement atas dokumen transaksi Free Trade Zone terkait penerbitan PER-31/PJ/2017.
Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam perlakuan praktis ketentuan UU PPN Tahun 2009, PP No.1 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya, terutama PER-31/PJ/2017 atas isu-isu khusus terkini PPN, terutama pada saat pemeriksaan pajak, diantaranya:
Identifikasi teknis beserta permasalahan penerbitan faktur pajak dan perubahannya, dan dokumen retur
Penentuan penerbitan faktur pajak terkait tanggal pengiriman barang, tanggal penyelesaian jasa dan tanggal invoice.
Isu-isu pengujian faktur pajak saat pemeriksaan.
yang dikombinasikan dengan pembahasan studi kasus (permasalahan dan solusi) atas setiap materi dengan mengacu kepada referensi yang telah dikeluarkan Ditjen Pajak. Materi :
1. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi lokal dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111 2. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi cross-border dan pelaporannya pada SPT Masa PPN
1111 3. Transaksi-transaksi khusus PPN: reibursement cost, pengalihan aktiva, kegiatan membangun sendiri, pemakaian
sendiri, pemberian cuma-cuma dsb 4. Implementasi e-faktur 5. Penyerahan ke dalam Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas 6. Teknis pembetulan SPT 7. Pengujian faktur pajak keluaran dan masukan pada pemeriksaan 8. Studi kasus komprehensif
Requirement : Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 29 - 30 Agustus 2018 Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta Investasi : Rp 3.900.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Updating Pengelolaan PPh Badan Waktu Pelaksanaan : Rabu, 05 September 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan. Materi :
1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
Objek Pajak
Objek Pajak yang bersifat Final
Bukan Objek Pajak
Biaya (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasi Kerugian dsb)
Bukan Biaya
Hubungan Istimewa
Penghitungan Pajak
Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26) 2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
Identifikasi Pengaturan
Beda Tetap (Permanent Differene)
Beda Waktu (Timing Difference)
Koreksi Positif dan Negatif
Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal 3. Ekualisasi
PPh Badan dengan PPN
PPh Badan dengan PPh Pasal 21
PPh Badan dengan PPh Pasal 23
PPh Badan dengan PPh Pasal 26
PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Overview Kertas Kerja Ekualisasi 4. Latihan Soal Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
HOME
Judul : Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 08 September 2018 Tempat : Ortax Training Centre, Jakarta Investasi : Rp 1.550.000 Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif dan kemampuan praktis konsep dan mekanisme pemotongan PPh Potput yang terdiri dari PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 dan respon pengujian pada saat pemeriksaan pajak. Materi :
1. Konsep dan mekanisme pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15:
Identifikasi transaksi terutang PPh: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursment, pemisahan material dan jasa, teknik gross up, dan penggunaan COD/SKD
Teknik penghitungan PPh
Teknik pemotongan terkait bukti potong, SPT, penyetoran dan pelaporan 2. Administrasi pemotongan/pemungutan: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursment,
pemisahan material dan jasa, teknik gross up 3. Studi kasus komprehensif optimalisasi pemotongan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 4. Teknik ekualisasi objek PPh Potput dengan biaya PPh Badan dan objek PPN 5. Pengujian dan dokumentasi PPh Potput pada pemeriksaan pajak 6. Studi Kasus Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 12 - 13 September 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 3.100.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Updating PPh 21 Waktu Pelaksanaan : Rabu, 12 September 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.
Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.
Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.
Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda. Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26 2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
Bukan Pegawai
Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT 3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun 4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Overview eSPT PPh 21
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesainnya
Sample Database eSPT (simulasi kasus)
HOME
Judul : Manajemen Pajak Joint Operation dan Bentuk Kerja Sama Usaha Waktu Pelaksanaan : Rabu, 19 September 2018 Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta Investasi : Rp 1.950.000 Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam Joint Operation dan bentuk-bentuk kerja sama usaha lainnya, seperti konsorsium. Materi :
1. Overview Joint Operation 2. Aspek PPh transaksi-transaksi joint operation dan bentuk kerja sama usaha:
Perlakuan PPh atas penghasilan joint operation dan bentuk kerja sama usaha
Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya joint operation dan bentuk kerja sama usaha 3. Perlakuan PPN transaksi-transaksi joint operation dan bentuk kerja sama usaha:
Penentuan transaksi terutang PPN
Penerbitan Faktur Pajak
Pengkreditan PPN Masukan
Pelaporan SPT PPN 4. Manajemen perpajakan komprehensif 5. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak 6. Studi Kasus Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut
HOME
Judul : Updating Manajemen Pemeriksaan Pajak Sesuai PER-07/PJ/2017 Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 22 September 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.550.000 Pasca Program Tax Amnesty dan dalam rangka program peningkatan kualitas pemeriksaan pajak, Ditjen Pajak menerbitkan pedoman pemeriksaan terbaru melaui PER-07/PJ/2017 dan SE-10/PJ/2017 yang berlaku efektif sejak 21 April 2017. Prosedur pemeriksaan apa saja yang berubah dan hal baru apa saja yang harus dipersiapkan oleh Wajib Pajak?. Training ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai isu-isu tersebut terkait prosedur dan teknik penyelesaian pemeriksaan pajak sesuai ketentuan terkini PER-07/PJ/2017 dan SE-10/PJ/2017, sehingga dapat memaksimalkan hak dan memenuhi kewajiban secara benar. Selain itu, memberikan pemahaman dan ketrampilan praktis yang komprehensif dalam melaksanakan prosedur dan teknik pengajuan permohonan keberatan serta sengketa pajak lainnya sesuai ketentuan terkini. Materi :
1. Updating Teknik & Prosedur Pemeriksaan Pajak PER-07/PJ/2017 dan SE-10/PJ/2017 2. Identifikasi Penyebab Pemeriksaan Pajak
Penyebab Dilakukannya Pemeriksaan Pajak
Masalah Penyajian Data SPT Terkait Rekonsiliasi Fiskal & Ekualisasi
Identifikasi Sanksi Perpajakan, dan Kaitan Pembetulan SPT dan Pemeriksaan Pajak 3. Teknik Persiapan & Penyelesaian Pemeriksaan Pajak
Persiapan dan Dokumentasi
Korespondensi Terhadap Temuan Koreksi
Pemberian Tanggapan SPHP dan Pembahasan Akhir (closing conference) 4. Studi Kasus Komprehensif Pemeriksaan PPh dan PPN 5. Prosedur dan Teknik Pengajuan Upaya Litigasi Atas Sengketa Pajak
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 26 - 27 September 2018 Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta Investasi : Rp 3.900.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : PPh Pasal 21 komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 26 - 27 September 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 2.850.000 karyawan bersifat mandatory (wajib). Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait PPh 21, Perusahaan harus memahami teknik pengelolaan PPh 21 secara komprehensif. Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format Excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesaiannya
Sample Database eSPT (simulasi kasus) Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26 2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
Bukan Pegawai
Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHTi 3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun 4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Studi Kasus dan Overview Pengisian PPh 21 Masa sesuai PER-14/PJ/2013 dengan aplikasi eSPT 7. Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT
Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk :
Praktisi HR dan Bagian Pajak/Keuangan yang menangani masalah payroll
Direktur dan Pemilik Usaha yang ingin memahami kewajiban PPh Pasal 21
Konsultan Pajak dan praktisi pajak yang ingin mendalami Kewajiban PPh 21
HOME
Judul : Corporate Tax Management Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 06 Oktober 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.550.000 Training ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif dalam mereview aspek-aspek perpajakan dalam transaksi bisnis, mengidentifikasi grey area perpajakan atas suatu transaksi dan aplikasinya dalam optimalisasi penyusunan manajemen tax planning menurut ketentuan perpajakan terkini Materi :
Overview Tax Planning & Risiko Pajak
Tax Avoidance vs Tax Evasion
Tax Management Goals
Grey Area Perpajakan Grey Area PPh Badan Grey Area PPh Pasal 21 Grey Area PPh Pasal 23/26/Final Grey Area PPN
Teknik review perpajakan atas transaksi bisnis
Optimizing Tax Saving & Maximizing Corporate Value
Pemilihan Bentuk Usaha Investasi Dalam Negeri
Pemilihan Bentuk Investasi Asing
Critical Variable-Optimize Tax Deductions
Tax Aspect in Business Operation
Implementasi Tax Planning PPh, PPN dan Pemeriksaan Pajak Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Manajemen Pajak Usaha Jasa Konstruksi Waktu Pelaksanaan : Rabu, 10 Oktober 2018 Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta Investasi : Rp 1.950.000 Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam usaha jasa konstruksi, isu-isu khusus perpajakan usaha jasa konstruksi dan manajemen perpajakan usaha jasa konstruksi. Materi :
1. Aspek PPh transaksi-transaksi usaha jasa konstruksi:
Perlakuan PPh atas penghasilan usaha jasa konstruksi
Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya usaha jasa konstruksi 2. Perlakuan PPN transaksi-transaksi usaha jasa konstruksi:
Penentuan transaksi terutang PPN
Penerbitan Faktur Pajak
Pengkreditan PPN Masukan
Pelaporan SPT PPN 3. Manajemen perpajakan komprehensif 4. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak 5. Studi Kasus Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 10 - 11 Oktober 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 3.100.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Updating PPh 21 Waktu Pelaksanaan : Kamis, 11 Oktober 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.
Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.
Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.
Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda. Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26 2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
Bukan Pegawai
Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT 3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun 4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Overview eSPT PPh 21
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesainnya
Sample Database eSPT (simulasi kasus)
HOME
Judul : Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput Waktu Pelaksanaan : Rabu, 17 Oktober 2018 Tempat : Ortax Training Centre, Jakarta Investasi : Rp 1.550.000 Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif dan kemampuan praktis konsep dan mekanisme pemotongan PPh Potput yang terdiri dari PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 dan respon pengujian pada saat pemeriksaan pajak. Materi :
1. Konsep dan mekanisme pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15:
Identifikasi transaksi terutang PPh: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursment, pemisahan material dan jasa, teknik gross up, dan penggunaan COD/SKD
Teknik penghitungan PPh
Teknik pemotongan terkait bukti potong, SPT, penyetoran dan pelaporan 2. Administrasi pemotongan/pemungutan: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursment,
pemisahan material dan jasa, teknik gross up 3. Studi kasus komprehensif optimalisasi pemotongan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 4. Teknik ekualisasi objek PPh Potput dengan biaya PPh Badan dan objek PPN 5. Pengujian dan dokumentasi PPh Potput pada pemeriksaan pajak 6. Studi Kasus Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Updating Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN Berdasarkan PER-31/PJ/2017
Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 20 Oktober 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Beragamnya transaksi bisnis komersial membutuhkan harmonisasi yang komprehensif dengan ketentuan PPN terkini. Salah satu yang perlu menjadi perhatian, diantaranya kelengkapan administrasi identitas para pembeli, teknis pembatalan e-Faktur transaksi dan endorsement atas dokumen transaksi Free Trade Zone terkait penerbitan PER-31/PJ/2017.
Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam perlakuan praktis ketentuan UU PPN Tahun 2009, PP No.1 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya, terutama PER-31/PJ/2017 atas isu-isu khusus terkini PPN, terutama pada saat pemeriksaan pajak, diantaranya:
Identifikasi teknis beserta permasalahan penerbitan faktur pajak dan perubahannya, dan dokumen retur
Penentuan penerbitan faktur pajak terkait tanggal pengiriman barang, tanggal penyelesaian jasa dan tanggal invoice.
Isu-isu pengujian faktur pajak saat pemeriksaan.
yang dikombinasikan dengan pembahasan studi kasus (permasalahan dan solusi) atas setiap materi dengan mengacu kepada referensi yang telah dikeluarkan Ditjen Pajak. Materi :
1. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi lokal dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111 2. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi cross-border dan pelaporannya pada SPT Masa PPN
1111 3. Transaksi-transaksi khusus PPN: reibursement cost, pengalihan aktiva, kegiatan membangun sendiri, pemakaian
sendiri, pemberian cuma-cuma dsb 4. Implementasi e-faktur 5. Penyerahan ke dalam Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas 6. Teknis pembetulan SPT 7. Pengujian faktur pajak keluaran dan masukan pada pemeriksaan 8. Studi kasus komprehensif
Requirement : Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 24 - 25 Oktober 2018 Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta Investasi : Rp 3.900.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : PPh Pasal 21 komprehensif - Konsep, Model & Compliance Strategy Yang Efektif Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 24 - 25 Oktober 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 2.850.000 karyawan bersifat mandatory (wajib). Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait PPh 21, Perusahaan harus memahami teknik pengelolaan PPh 21 secara komprehensif. Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format Excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesaiannya
Sample Database eSPT (simulasi kasus) Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26 2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
Bukan Pegawai
Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHTi 3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun 4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Studi Kasus dan Overview Pengisian PPh 21 Masa sesuai PER-14/PJ/2013 dengan aplikasi eSPT 7. Pembetulan SPT PPh 21 secara manual dan eSPT
Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk :
Praktisi HR dan Bagian Pajak/Keuangan yang menangani masalah payroll
Direktur dan Pemilik Usaha yang ingin memahami kewajiban PPh Pasal 21
Konsultan Pajak dan praktisi pajak yang ingin mendalami Kewajiban PPh 21
HOME
Judul : Laporan Keuangan dan Akuntansi Pajak Waktu Pelaksanaan : Rabu, 24 Oktober 2018 Tempat : Ortax Training Centre, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Memberikan pemahaman dan ketrampilan mendalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi perpajakan pada penyusunan laporan keuangan perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya Pajak Penghasilan (PPh). Materi :
1. Overview Akuntansi Pajak o Pendekatan Prinsip Akuntansi dan Pajak Pada Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal o Pendekatan dan prinsip atas penghasilan
2. Pendekatan dan prinsip atas biaya 3. Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Biaya Umum, Penyusutan, Aktiva, Selisih Kurs dan Sewa Guna Usaha 4. Penyajian Rekonsiliasi Fiskal 5. Penyajian Pajak Tangguhan (PSAK 46) Pada Penyusunan Laporan Keuangan
Requirement : Peserta diharapkan memliki pengetahuan dasar mengenai akuntansi
HOME
Judul : Updating Pengelolaan PPh Badan Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 27 Oktober 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan. Materi :
1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
Objek Pajak
Objek Pajak yang bersifat Final
Bukan Objek Pajak
Biaya (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasi Kerugian dsb)
Bukan Biaya
Hubungan Istimewa
Penghitungan Pajak
Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26) 2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
Identifikasi Pengaturan
Beda Tetap (Permanent Differene)
Beda Waktu (Timing Difference)
Koreksi Positif dan Negatif
Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal 3. Ekualisasi
PPh Badan dengan PPN
PPh Badan dengan PPh Pasal 21
PPh Badan dengan PPh Pasal 23
PPh Badan dengan PPh Pasal 26
PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Overview Kertas Kerja Ekualisasi 4. Latihan Soal Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
HOME
Judul : Manajemen Pajak Holding, Merger dan Akuisisi Waktu Pelaksanaan : Rabu, 07 November 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.550.000 Memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek-aspek praktis menyangkut motivasi umum, regulasi perpajakan, prosedur dan dokumentasi perpajakan, masalah perpajakan dan penyelesaiannya atas kegiatan merger, akuisisi dan holding. Materi :
Review merger, akuisisi dan holding
Ketentuan perpajakan atas merger, akuisisi dan holding
Masalah perpajakan dan penyelesaiannya atas merger, akuisisi dan holding Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 07 - 08 November 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 3.100.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Updating PPh 21 Waktu Pelaksanaan : Kamis, 08 November 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.
Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.
Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.
Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda. Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26 2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
Bukan Pegawai
Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT 3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun 4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Overview eSPT PPh 21
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesainnya
Sample Database eSPT (simulasi kasus)
HOME
Judul : Updating Manajemen Pemeriksaan Pajak Sesuai PER-07/PJ/2017 Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 10 November 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.550.000 Pasca Program Tax Amnesty dan dalam rangka program peningkatan kualitas pemeriksaan pajak, Ditjen Pajak menerbitkan pedoman pemeriksaan terbaru melaui PER-07/PJ/2017 dan SE-10/PJ/2017 yang berlaku efektif sejak 21 April 2017. Prosedur pemeriksaan apa saja yang berubah dan hal baru apa saja yang harus dipersiapkan oleh Wajib Pajak?. Training ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai isu-isu tersebut terkait prosedur dan teknik penyelesaian pemeriksaan pajak sesuai ketentuan terkini PER-07/PJ/2017 dan SE-10/PJ/2017, sehingga dapat memaksimalkan hak dan memenuhi kewajiban secara benar. Selain itu, memberikan pemahaman dan ketrampilan praktis yang komprehensif dalam melaksanakan prosedur dan teknik pengajuan permohonan keberatan serta sengketa pajak lainnya sesuai ketentuan terkini. Materi :
1. Updating Teknik & Prosedur Pemeriksaan Pajak PER-07/PJ/2017 dan SE-10/PJ/2017 2. Identifikasi Penyebab Pemeriksaan Pajak
Penyebab Dilakukannya Pemeriksaan Pajak
Masalah Penyajian Data SPT Terkait Rekonsiliasi Fiskal & Ekualisasi
Identifikasi Sanksi Perpajakan, dan Kaitan Pembetulan SPT dan Pemeriksaan Pajak 3. Teknik Persiapan & Penyelesaian Pemeriksaan Pajak
Persiapan dan Dokumentasi
Korespondensi Terhadap Temuan Koreksi
Pemberian Tanggapan SPHP dan Pembahasan Akhir (closing conference) 4. Studi Kasus Komprehensif Pemeriksaan PPh dan PPN 5. Prosedur dan Teknik Pengajuan Upaya Litigasi Atas Sengketa Pajak
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Manajemen Pajak Joint Operation dan Bentuk Kerja Sama Usaha Waktu Pelaksanaan : Rabu, 14 November 2018 Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta Investasi : Rp 1.950.000 Memberikan pemahaman komprehensif dalam mengidentifikasi aspek perpajakan atas transaksi-transaksi dalam Joint Operation dan bentuk-bentuk kerja sama usaha lainnya, seperti konsorsium. Materi :
1. Overview Joint Operation 2. Aspek PPh transaksi-transaksi joint operation dan bentuk kerja sama usaha:
Perlakuan PPh atas penghasilan joint operation dan bentuk kerja sama usaha
Perlakuan PPh Potput atas biaya-biaya joint operation dan bentuk kerja sama usaha 3. Perlakuan PPN transaksi-transaksi joint operation dan bentuk kerja sama usaha:
Penentuan transaksi terutang PPN
Penerbitan Faktur Pajak
Pengkreditan PPN Masukan
Pelaporan SPT PPN 4. Manajemen perpajakan komprehensif 5. Pengujian dan dokumentasi pada pemeriksaan pajak 6. Studi Kasus Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh PotPut
HOME
Judul : PPh Pasal 21 Komprehensif Akhir Tahun Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 21 - 22 November 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 2.850.000 Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal. Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing. Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan. Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda. Materi :
1. Administrasi pemotongan PPh Pasal 21 dan penerbitan bukti potong atas pegawai yang mulai dan berhenti bekerja pada tahun berjalan, pindah cabang, pegawai harian dan tenaga ahli
2. Penerapan pemotongan PPh Pasal 21/26 atas ekspatriat dan standar gaji ekspatriat 3. Administrasi pemotongan PPh Pasal 21 atas pesangon 4. Optimalisasi perhitungan PPh Pasal 21 akhir tahun 5. Perlakuan atas kelebihan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pemotong 6. Permasalahan penerapan ketentuan P3B (Tax Treaty) dan pemotongan PPh Pasal 26 7. Mapping rekonsiliasi biaya menurut SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPh Potput
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesainnya
Sample Database eSPT (simulasi kasus)
HOME
Judul : Updating Pengelolaan PPh Badan Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 24 November 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan. Materi :
1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
Objek Pajak
Objek Pajak yang bersifat Final
Bukan Objek Pajak
Biaya (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasi Kerugian dsb)
Bukan Biaya
Hubungan Istimewa
Penghitungan Pajak
Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26) 2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
Identifikasi Pengaturan
Beda Tetap (Permanent Differene)
Beda Waktu (Timing Difference)
Koreksi Positif dan Negatif
Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal 3. Ekualisasi
PPh Badan dengan PPN
PPh Badan dengan PPh Pasal 21
PPh Badan dengan PPh Pasal 23
PPh Badan dengan PPh Pasal 26
PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Overview Kertas Kerja Ekualisasi 4. Latihan Soal Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 28 - 29 November 2018 Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta Investasi : Rp 3.900.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Updating Manajemen Pemeriksaan Pajak Sesuai PER-07/PJ/2017 Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 01 Desember 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.550.000 Pasca Program Tax Amnesty dan dalam rangka program peningkatan kualitas pemeriksaan pajak, Ditjen Pajak menerbitkan pedoman pemeriksaan terbaru melaui PER-07/PJ/2017 dan SE-10/PJ/2017 yang berlaku efektif sejak 21 April 2017. Prosedur pemeriksaan apa saja yang berubah dan hal baru apa saja yang harus dipersiapkan oleh Wajib Pajak?. Training ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai isu-isu tersebut terkait prosedur dan teknik penyelesaian pemeriksaan pajak sesuai ketentuan terkini PER-07/PJ/2017 dan SE-10/PJ/2017, sehingga dapat memaksimalkan hak dan memenuhi kewajiban secara benar. Selain itu, memberikan pemahaman dan ketrampilan praktis yang komprehensif dalam melaksanakan prosedur dan teknik pengajuan permohonan keberatan serta sengketa pajak lainnya sesuai ketentuan terkini. Materi :
1. Updating Teknik & Prosedur Pemeriksaan Pajak PER-07/PJ/2017 dan SE-10/PJ/2017 2. Identifikasi Penyebab Pemeriksaan Pajak
Penyebab Dilakukannya Pemeriksaan Pajak
Masalah Penyajian Data SPT Terkait Rekonsiliasi Fiskal & Ekualisasi
Identifikasi Sanksi Perpajakan, dan Kaitan Pembetulan SPT dan Pemeriksaan Pajak 3. Teknik Persiapan & Penyelesaian Pemeriksaan Pajak
Persiapan dan Dokumentasi
Korespondensi Terhadap Temuan Koreksi
Pemberian Tanggapan SPHP dan Pembahasan Akhir (closing conference) 4. Studi Kasus Komprehensif Pemeriksaan PPh dan PPN 5. Prosedur dan Teknik Pengajuan Upaya Litigasi Atas Sengketa Pajak
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Updating PPh 21 Waktu Pelaksanaan : Kamis, 06 Desember 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal.
Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing.
Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan.
Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda. Materi :
1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26
Identifikasi transaksi terutang PPh Pasal 21/26
Penentuan golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26
Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21/26 2. Penentuan Golongan Penerima dan Jenis Penghasilan
Pegawai (Pegawai Tetap dan Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas)
Bukan Pegawai
Penerima Uang Pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT/JHT 3. Mekanisme Pemotongan dan teknis penghitungan PPh Pasal 21/26
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan
Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun 4. Teknis dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 5. Administrasi dan Pelaporan PPh 21 6. Overview eSPT PPh 21
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesainnya
Sample Database eSPT (simulasi kasus)
HOME
Judul : Pengelolaan Komprehensif Compliance dan Pemeriksaan PPh Potput Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 08 Desember 2018 Tempat : Ortax Training Centre, Jakarta Investasi : Rp 1.550.000 Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif dan kemampuan praktis konsep dan mekanisme pemotongan PPh Potput yang terdiri dari PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 dan respon pengujian pada saat pemeriksaan pajak. Materi :
1. Konsep dan mekanisme pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15:
Identifikasi transaksi terutang PPh: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursment, pemisahan material dan jasa, teknik gross up, dan penggunaan COD/SKD
Teknik penghitungan PPh
Teknik pemotongan terkait bukti potong, SPT, penyetoran dan pelaporan 2. Administrasi pemotongan/pemungutan: saat terutang, penggunaan kurs pajak, transaksi reimbursment,
pemisahan material dan jasa, teknik gross up 3. Studi kasus komprehensif optimalisasi pemotongan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 Ayat (2) dan 15 4. Teknik ekualisasi objek PPh Potput dengan biaya PPh Badan dan objek PPN 5. Pengujian dan dokumentasi PPh Potput pada pemeriksaan pajak 6. Studi Kasus Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Transfer Pricing dan Step by Step Pembuatan Transfer Pricing Documentation Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis, 12 - 13 Desember 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 3.100.000 Transfer Pricing (TP) kini menjadi salah satu trending topic perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu trigger yang mempopulerkan TP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. TP kini tidak hanya menjadi issue cross border, namun telah menjadi issue lokal. Transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan TP Doc. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, sepanjang pihak afiliasi berada di negara dengan tarif yang lebih kecil dari Indonesia (Pasal 17 UU PPh), maka wajib pajak diwajibkan untuk membuat TP Doc. TP Doc, khususnya untuk Master File dan Local File harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Kewajiban ini tentu saja menimbulkan cost compliance baru yang cukup tinggi bagi Wajib Pajak. Selain itu, bagi sebagian Perusahaan, tentunya perlu waktu untuk mempelajari dan memahami konsep TP sekaligus -
memiliki kemampuan untuk mempersiapkan TP Doc sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh PMK-213.
Tidak terkecuali bagi Perusahaan yang proses pembuatan TP Doc-nya dibantu oleh pihak lain, tentunya juga harus memiliki pemahaman terkait TP dan kemampuan untuk membaca dan memahami TP Doc yang dipersiapkan oleh pihak lain agar dapat merekonstruksikan argumentasi ketika otoritas pajak mempertanyakan kewajaran atas transaksi afiliasi.
Pelatihan ditujukan untuk membantu perusahaan untuk memahami konsep Transfer Pricing dan pembuatan TP Doc sesuai PMK-213. Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan Perusahan dengan mengikuti Pelatihan ini adalah untuk menekan cost compliance yang tinggi terkait Pembuatan TP Doc khususnya bagi Perusahaan yang memutuskan untuk membuat TP Doc-nya sendiri.
Materi :
Hari Pertama
Basic Transfer Pricing o Konsep Transfer Pricing o Konsep Hubungan Istimewa (Associated Enterprise) o Konsep Dasar Arm’s Length Principles (Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha)
Analisis Fungsi dan Kesebandingan o Analisis FAR o Karakterisasi Usaha o Analisis Kesebandingan o Pembanding Internal vs Pembanding Eksternal
Metode Transfer Pricing o Traditional-based methods :
a. Comparable Uncontrolled Price (CUP) b. Cost Plus Method c. Resale Price Method
o Transactional Profit Methods : a. Profit Split Method b. Transactional Net Margin Method (TNMM)
Pendekatan Agregasi vs Segresi
Rentang Kewajaran
Overview PMK-213
Hari Kedua
Overview Materi Hari I
Dokumentasi Transfer Pricing Berdasarkan PMK-213
Pembahasan Master File
Pembahasan Local FIle
Studi Kasus, Penyusunan Master File dan Local File Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh Badan, PPh Potput dan PPN
HOME
Judul : Updating Aspek Praktis PPN, eFaktur dan Pemeriksaan PPN Berdasarkan PER-31/PJ/2017
Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 15 Desember 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Beragamnya transaksi bisnis komersial membutuhkan harmonisasi yang komprehensif dengan ketentuan PPN terkini. Salah satu yang perlu menjadi perhatian, diantaranya kelengkapan administrasi identitas para pembeli, teknis pembatalan e-Faktur transaksi dan endorsement atas dokumen transaksi Free Trade Zone terkait penerbitan PER-31/PJ/2017.
Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam perlakuan praktis ketentuan UU PPN Tahun 2009, PP No.1 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya, terutama PER-31/PJ/2017 atas isu-isu khusus terkini PPN, terutama pada saat pemeriksaan pajak, diantaranya:
Identifikasi teknis beserta permasalahan penerbitan faktur pajak dan perubahannya, dan dokumen retur
Penentuan penerbitan faktur pajak terkait tanggal pengiriman barang, tanggal penyelesaian jasa dan tanggal invoice.
Isu-isu pengujian faktur pajak saat pemeriksaan.
yang dikombinasikan dengan pembahasan studi kasus (permasalahan dan solusi) atas setiap materi dengan mengacu kepada referensi yang telah dikeluarkan Ditjen Pajak. Materi :
1. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi lokal dan pelaporannya pada SPT Masa PPN 1111 2. Perlakuan PPN dan penerbitan faktur pajak pada transaksi cross-border dan pelaporannya pada SPT Masa PPN
1111 3. Transaksi-transaksi khusus PPN: reibursement cost, pengalihan aktiva, kegiatan membangun sendiri, pemakaian
sendiri, pemberian cuma-cuma dsb 4. Implementasi e-faktur 5. Penyerahan ke dalam Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas 6. Teknis pembetulan SPT 7. Pengujian faktur pajak keluaran dan masukan pada pemeriksaan 8. Studi kasus komprehensif
Requirement : Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPN
HOME
Judul : Updating Pengelolaan PPh Badan Waktu Pelaksanaan : Rabu, 19 Desember 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 1.425.000 Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan. Materi :
1. Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
Objek Pajak
Objek Pajak yang bersifat Final
Bukan Objek Pajak
Biaya (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasi Kerugian dsb)
Bukan Biaya
Hubungan Istimewa
Penghitungan Pajak
Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26) 2. Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
Identifikasi Pengaturan
Beda Tetap (Permanent Differene)
Beda Waktu (Timing Difference)
Koreksi Positif dan Negatif
Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal 3. Ekualisasi
PPh Badan dengan PPN
PPh Badan dengan PPh Pasal 21
PPh Badan dengan PPh Pasal 23
PPh Badan dengan PPh Pasal 26
PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Overview Kertas Kerja Ekualisasi 4. Latihan Soal Komprehensif
Requirement :
Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan
HOME
Judul : PPh Pasal 21 Komprehensif Akhir Tahun Waktu Pelaksanaan : Rabu - Kamis,19 - 20 Desember 2018 Tempat : Ortax Training Center, Jakarta Investasi : Rp 2.850.000 Untuk menghindari tingginya cost compliance dan resiko sanksi terkait kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan harus melakukan pengelolaan kewajiban PPh 21 secara optimal. Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek praktis atas kewajiban PPh 21 sehingga peserta mampu untuk melakukan mapping terhadap setiap jenis pegawai dan penghasilan yang melekat kepadanya agar peserta tidak keliru dalam mengaplikasikan di tempat kerja masing-masing. Peserta juga diharapkan memiliki kemampuan Analitik untuk melakukan konfigurasi model pemotongan dan penghitungan yang tepat di perusahaan masing-masing dengan mempelajari studi kasus secara komprehensif sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin timbul akibat salah penerapan. Temukan Model Penghitungan PPh Pasal 21 yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan Anda. Materi :
1. Administrasi pemotongan PPh Pasal 21 dan penerbitan bukti potong atas pegawai yang mulai dan berhenti bekerja pada tahun berjalan, pindah cabang, pegawai harian dan tenaga ahli
2. Penerapan pemotongan PPh Pasal 21/26 atas ekspatriat dan standar gaji ekspatriat 3. Administrasi pemotongan PPh Pasal 21 atas pesangon 4. Optimalisasi perhitungan PPh Pasal 21 akhir tahun 5. Perlakuan atas kelebihan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pemotong 6. Permasalahan penerapan ketentuan P3B (Tax Treaty) dan pemotongan PPh Pasal 26 7. Mapping rekonsiliasi biaya menurut SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPh Potput
Dapatkan :
Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21 dalam format excel
Kalkulator PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan berbagai kondisi subjektif
Kalkulator PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (Peg. Tdk Tetap, Bukan Pegawai dsb)
Simulasi kasus dan penyelesainnya
Sample Database eSPT (simulasi kasus)
HOME