11

www.betterwork.org/indonesia

Better Work Indonesia

Betterworkindo

Better Work Indonesia funded by :

PABRIK GARMENPANDUAN KONSTRUKSI

www.betterwork.org/indonesia

InternationalLabourOrganization

Better Work Indonesia didanai oleh:

2

PENGANTAR 3

1. PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG 4

1.1 Peraturan tentang Perencanaan Bangunan Gedung 4

1.2 Persyaratan Administrasi 6

1.3 Persyaratan Teknis 6

1.4 Bagan 1. Perencanaan Bangunan Gedung 8

2. PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG 9

2.1 Peraturan tentang K3 Konstruksi 9

2.2 Pelaksanaan Konstruksi 10

2.3 Bagan 2. Proses Pembangunan Bangunan Gedung 11

3. PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG (OPERASIONAL) 13

3.1 Bagan 3. Kelengkapan Syarat Pada Saat Pemanfaatan Gedung 13

3.2 Jadwal Pemeriksaan Berkala 15

3.3 Prosedur Pemeriksaan Berkala 16

3.4 Gambar 1. Proses Penyelenggaraan Bangunan 17

3.5 Gambar 2. Contoh Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan di bagian Perkantoran 18

3.7 Tabel 1. Jadwal Pemeriksaan Berkala 20

3.8 Tabel 2. Pihak Ketiga yang Dapat Melaksanakan Jasa Inspeksi Bangunan 23

4. LAMPIRAN 24

4.1 Lampiran I : Contoh Sertifikat Laik Fungsi 24

4.2 Lampiran II : Formulis Inspeksi Bangunan 29

5. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 30

DA

FTA

R I

SI

3

Dampak dari runtuhnya pabrik garmen di Bangladesh pada tanggal 24 April 2013 yang telah membinasakan 1,100 nyawa, terus terdengar di banyak wilayah. Di Indonesia, sebagian besar tenaga kerja adalah perempuan, oleh karena itu, langkah-langkah tegas harus diambil dalam rangka menjamin keselamatan para pekerja.

Sebelum bencana tersebut melanda Bangladesh, beberapa pekerja telah melaporkan adanya keretakan dan kerusakan pada bagian depan gedung pabrik kepada pemilik perusahaan yang tetap bersikeras bahwa keadaan tersebut aman. Pemerintah menuding pemilik maupun pengelola gedung telah menggunakan bahan-bahan yang tidak memenuhi standar. Pemilik perusahaan secara illegal telah membuat pabrik garmen tingkat tiga dan meletakkan peralatan berat, walaupun struktur bangunan pabrik tersebut tidak dirancang untuk mendukung jenis aktifitas dan peralatan tersebut. Kedua pihak tersebut terus menerus mengalihkan tanggung jawab dan saling tuding, kerugian ekonomi tidak sebanding dengan nyawa yang telah hilang.

Kerugian dari kejadian ini, selain banyaknya korban jiwa baik yang meninggal dunia maupun luka luka, penahanan pemilik pabrik, demonstrasi masyarakat karena penutupan pabrik, berhentinya proses produksi sehingga target produksi dari pembeli tidak terpenuhi, sampai dengan penutupan pabrik garmen oleh pemerintah. Pada tanggal 8 Mei 2013, pemerintah Bangladesh mengumumkan penutupan 18 pabrik garmen dengan alasan keselamatan, sesuai pembicaraan dengan Organisasi Perburuhan International (ILO).

Industri garmen di Bangladesh merupakan penghasil pakaian terbesar kedua di dunia senilai USD 20 miliar dan meyumbang 80 persen ekspor di negara asia selatan pada tahun 2012. Namun banyak kejadian yang terjadi di negara industri garmen ini, selain runtuhnya pabrik di Rana Plaza: terjadi kebakaran pada bulan November 2012 yang telah menewaskan 112 dan juga pada tanggal 9 Mei 2013 yang newaskan 8 orang. Belajar dari serangkaian tragedi tersebut, maka perlu adanya sebuah panduan konstruksi untuk pabrik garmen dalam rangka menjamin keselamatan para pekerja di industri garmen di Indonesia.

Panduan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi investor, pengembang, konsultan, kontraktor, dan pihak lain yang akan melakukan pembangunan pabrik garmen di Indonesia. Panduan ini tidak hanya berisi tentang peraturanperaturan saja tetapi juga memberikan informasi awal proses, prosedur dalam merencanakan, mendisain, dan membangun pabrik garmen di Indonesia dengan pendekatan secara sistematis. Selain itu, kami juga telah menyiapkan panduan menjaga keselamatan gedung dan konstrusinya, dan panduan pemanfaatan gedung ketika konstruksi telah siap.

Jakarta, 2013

Better Work Indonesia

PE

NG

AN

TAR

44

RECOGNITION BY NATIONAL LAWSThe Act of the Republic of Indonesia Number 4/1997 concerning Disabled People, and its implementing regulation, Government Regulation No. 43/1998 (on Efforts to Improve the Social Welfare of Persons with Disabilities), and the Ministry of Manpower and Transmigration Decree Number 205/1999 are the two major legislation concerning persons with disabilities. As for employment related articles, the quota provision (Article 14) states that employers/owners have to employ one person with disability per 100 employees. Article 28 sets out the penalty (around 20,000 USD) for companies that fail to fulfill the quota. However, regulations have not been adopted to give effect to this requirement, with the result that it has not been implemented.

RECOGNITION BY INTERNATIONAL CONVENTIONSThere are two main international legal instruments that regulate the employment rights of persons with disabilities.

1. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) and its Optional Protocol are the most achieved international legal instrument on disability. Indonesia ratified the UN Convention in November 2011. (Law No. 19 Year 2011 on the Ratification on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

Article 27 of the UNCRPD concerns the employment rights of persons with disabilities,emphasizing the following:

Non-discrimination Promotion of employment in the private sector. Ensurement of reasonable accommodation.

Reasonable accommodation means: necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms (Article 2, CRPD).

2. ILO Convention No. 159 and Recommendation No. 168 also regulates rights of persons with disabilities. The Government of Indonesia is yet to ratify this ILO Convention. The

Convention promote: Equal opportunity between disabled workers and workers generally. Equal treatment in respect of access to, retention of, and advancement in employment.

WHY HIRE PEOPLE WITH DISABILITIES?

1.1

1.2

PERENCANAAN BANGUNAN

GEDUNG

Peraturan tentang Perencanaan Bangunan Gedung

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Pasal 7

(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

(2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.

(3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Pasal 9 menganai persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitek bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan

Pasal 16 mengenai persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan

Pasal 17 mengenai persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir

Pasal 21 mengenai persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan

Pasal 26 mengenai persyaratan kenyamanan meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan

Pasal 27 mengenai persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung

Pasal 34 mengenai penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran

54

RECOGNITION BY NATIONAL LAWSThe Act of the Republic of Indonesia Number 4/1997 concerning Disabled People, and its implementing regulation, Government Regulation No. 43/1998 (on Efforts to Improve the Social Welfare of Persons with Disabilities), and the Ministry of Manpower and Transmigration Decree Number 205/1999 are the two major legislation concerning persons with disabilities. As for employment related articles, the quota provision (Article 14) states that employers/owners have to employ one person with disability per 100 employees. Article 28 sets out the penalty (around 20,000 USD) for companies that fail to fulfill the quota. However, regulations have not been adopted to give effect to this requirement, with the result that it has not been implemented.

RECOGNITION BY INTERNATIONAL CONVENTIONSThere are two main international legal instruments that regulate the employment rights of persons with disabilities.

1. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) and its Optional Protocol are the most achieved international legal instrument on disability. Indonesia ratified the UN Convention in November 2011. (Law No. 19 Year 2011 on the Ratification on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

Article 27 of the UNCRPD concerns the employment rights of persons with disabilities,emphasizing the following:

Non-discrimination Promotion of employment in the p