business ethicsETHICAL PRINCIPLE IN BUSINESSPAGE 113 - 116

Oleh:

RACHMA RESPATIAYU

EKSEKUTIF A 37 B

MASTER OF MANAGEMENT PROGRAMFACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESSGADJAH MADA UNIVERSITYJAKARTA2015

ETHICAL IN PRINCIPLES IN BUSINESS : distributive justiceSummary and Analysis of Page 113 to 116 Velasques, Manuel G. 2014. Business Etchis 7th Edition. England. Terdapat tiga kategori keadilan :Dalam pembahasan ini akan dibahas lebih spesifik mengenai keadilan yang pertama yaitu Distributive Justice. Distributive Justice pada dasarnya adalah teori keadilan yang mendistribusikan suatu manfaat dan masalah (Hak dan Kewajiban) secara adil merata. Prinsipnya adalah : Mendistribusikan suatu keadilan secara merata (adil) dan ketidakadilan secara tidak merata (tidak adil). Contohnya adalah Ketika kita memiliki karyawan maka idealnya, Gaji mereka dibagikan secara merata atau sama pada setiap orang (keadilan dibagikan merata), namun ketika karyawan A bekerja lebih giat dibandingkan karyawan B maka gaji karyawan B tidak bisa disamakan dengan karyawan A (Ketidak adilan dibagikan tidak rata).Pada dasarnya yang menjadi tantangan dalam teori ini adalah tidak mencukupinya (Scarcity) dari manfaat dan masalah di bandingkan dengan pihak yang berkepentingan. Maka kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menjadi dasar dari adil dan tidak adil. Terdapat 4 prisip dalam penentuannya :

JUSTICE AS EQUALITY Egalitarianism

Teori ini memegang prinsip bahwa tidak ada perbedaan yang relevan untuk dijadikan justifikasi keadilan, Maka keadilan harus dibagikan secara merata dan tepat untuk segala manfaat dan masalahnya. (-) Beberapa argumen yang menentang : Para Egalitarianism menyatakan bahwa semua mahluk hidup memiliki kesetaraan dalam fundamental respect, ini ditentang dalam argumentasi bahwa tidak mungkin terdapat kesetaraan yang tepat tingkatannya. Mereka beda dari segi keinginan, kemampuan dll Para Egalitarianism mengabaikan beberapa karakteristik yang seharusnya dimasukan dalam distribusi hak suatu kelompok sosial dan group : kebutuhan, kemamuan dan usaha. Jika semua dianggap sama maka yang malas akan mendapat keuntungan sebaliknya pihak yang cacat menlakukan hal yang sama dengan yang mampu.(+) Beberapa argumen yang mendukung : Political Equality : Partisipasi yang setara dalam dan perlakuan sistem politik Termasuk sistem pengendalian dan pengarahan. Dalam hal ini juga termasuk keadilan proses legislatif, keadilan sipil, dan hak yang setara dalam proses. Economic Equality : Persamaan dalam pendapatan, kesejahteraan dan kesempatan. Contohnya adalah standard minimum kebutuhan hidup (Minimum standard of Living)Teori ini menyatakan bahwa Manfaat harus didistribusikan sesuai dengan besarnya nilai kontribusi setiap individu terharap sebuah lingkungan, pekerjaan atau grup. Puritan Ethic menyatakan bahwa setiap individu memiliki kewajiban religi terhadap tuhan dan bahwa kerja keras merupakan suatu panggilan setiap individu. Kemudian menjadi work ethic, yang menempatkan nilai yang tinggi pada usaha setiap individu.Justice based on Contribution Capitalist Justice

(-) Masalah atas hal ini : Dalam memberikan nilai atas usaha seseorang tanpa referensi, adalah dengan menilai ketidakmampuan dan ketidakefektifannya Jika menghargai seseorang hanya dengan usahanya dan mengabaikan kemampuan dan produktifitasnya, maka orang yang bertalenta dan produktifitas tinggi akan mendapat insentif yang kecil.Maka kemudian dinilai dari Produktivitas, banyaknya hasil produksi dari individu atau group per setiap orang. Masalahnya kemudian adalah bangaimana menilai berapa nilai atas produk yang di hasilkan, terutama ketika merupakan Seni dsb. Maka pada akhirnya penilaian berdasarkan prinsip supply & deman di pasar.Justice based on Needs and AbilitiesSocialism

Teori ini menyatakan bahwa keadilan didistribusikan berdasarkann kebutuhan dan kemapuan. Di munculkan oleh Louis Blanc (1811-1882) kemudian Karl Marx (1818-1883) dan Nikolai Lenon (1870-1924), intinya adala :Kesulitan pekerjaan didistribusikan sesuai dengan kemampuan, dan keuntungan didistribusikan berdasarkan kebutuanContonya adalah dalam suatu kantor, pekerjaan yang sulit diberikan kepada pekerja yang lebih mampu sedangkan remunerasi diberikan kepada pekerja yang lebih membutuhkan. Kritis terhadap teori ni adalah, tidak memperhatikan effort/usaha yang dilakukan seseorang namun hanya pada kemampuannya. Kritis lain menyebutkan bahwa tidak adanya kebebasan memilih. Contoh seorang pegawai mampu menjadi guru, namun ia ingin menjadi akuntan. Maka orang tersebut harus menjadi guru, dan tidak menjadi akuntan. Sehingga biaya atas kehilangan kebebasan tersebut, melebihi keadilan itu sendiri.