DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010...

37
Centre for Indonesian Resources Strategic Studies PERHIMPUNAN MAHASISWA PERTAMBANGAN INDONESIA 10 FEBRUARI 2020 Budi Santoso HP/WA:08121234726 [email protected] DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN UU NO:04 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 6/25/2020 CIRUSS @2020 1

Transcript of DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010...

Page 1: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Centre for Indonesian

Resources Strategic Studies

PERHIMPUNAN MAHASISWA PERTAMBANGAN INDONESIA

10 FEBRUARI 2020

Budi Santoso

HP/WA:08121234726

[email protected]

DISKUSI PUBLIK

MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN UU NO:04 2009

TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

6/25/2020CIRUSS @2020 1

Page 2: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

MELIMPAH ATAU KURANG?

6/25/2020CIRUSS @2020 2

Page 3: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010

6/25/2020CIRUSS @2020 3

UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah?

Dalam waktu 10 tahun, telah terjadi perubahan PP sampai

hampir 6 kali menunjukan kebijakan yang tidak

berorientasi jangka panjang.

Diperlukan Kebijakan Mineral yang tercantum dalam

pasal 6 butir 1.a.

Kenapa kebijakan mineral nasional tidak dibuat?

Page 4: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

KEBIJAKAN NASIONAL UNTUK MENETAPKAN PENGUTAMAAN MINERAL DAN ATAU

BATUBARA (MINERAL POLICY) ?

PEMBUATAN STANDAR NASIONAL, PEDOMAN DAN KRITERIA ?

PENYESUAIAN ISI KK & PKP2B DENGAN ISI UU DALAM SETAHUN?

KEBIJAKAN PENETAPAN PRODUKSI, PEMASARAN, PEMANFAATAN DAN

KONSERVASI ?

PERUMUSAN DAN PENETAPAN PENERIMAAN NEGARA PAJAK DAN BUKAN PAJAK

(PNBP) YANG BERKEADILAN, RASIONAL DAN KOMPETITIF & DISTRIBUSINYA ?

PENYUSUNAN NERACA SUMBER DAYA MINERBA TINGKAT NASIONAL ?

PENINGKATKAN KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH, PEMERINTAH

PROVINSI, KABUPATEN/KOT DALAM PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL???

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG ?

PENGEMBANGAN & PENINGKATAN NILAI TAMBAH (TERITEGRASI DENGAN SEKTOR

INDUSTRI MANUFAKTUR & MENJAMIN KETAHANAN MINERBA NASIONAL ?

KEBIJAKAN NASIONAL

YANG HARUS DIBUAT

MERUPAKAN TURUNAN

DARI UNDANG-UNDANG

MINERBA

KEBI JAKAN PENG ELO LAAN

PERTAMBANGAN YANG :

MANDIRI

ANDAL

TRANSPARANT

BERDAYA SAINGEFISIEN & BERWAWASAN

LINGKUNGAN.

CATATAN PENTING : PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN HARUS MELIBATKAN SELURUH STAKE HOLDER

KEMUDIAN DITUANGKAN DALAM SUATU PRODUK HUKUM, SEHINGGA MEMPUNYAI KEKUATAN

HUKUM YANG MENGIKAT.

PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN, WUP, WUPR, WUPN ?

SUDAH BELUM

SUDAH

SUDAH

SUDAH

SUDAH

SUDAH

SUDAH

SUDAH

SUDAH

SUDAH

BELUM

BELUM

BELUM

BELUM

BELUM

BELUM

BELUM

BELUM

BELUM

KEBIJAKAN PENGELOLAN

PERTAMBANGAN YANG :

✤TIDAK MENCAPAI TUJUAN

KEBIJAKSANAAN & AKSI APA YANG HARUS

DILAKUKAN ??? (*)

4(*) Presentasi : Simon Sembiring6/25/2020CIRUSS @2020 4

Page 5: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

1. AUSTRALIA (Penduduknya sedikit,

SUMBERDAYA Besar)

2. Indonesia (Penduduknya Banyak,

Sumberdaya sedikit tapi beragam)

6/25/2020 5CIRUSS @2020

1.3. PEMANFAATAN MINERAL DAN BATUBARA

NEGARA LAIN

Page 6: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

SETIAP UNIT SUMBERDAYA ALAM HARUS

TERTRANSFORMASI MENJADI HUMAN

CAPITAL (KAPASITAS)

6/25/2020 6CIRUSS @2020

1.4. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN(SEHARUSNYA)

Page 7: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

1.5. SALAH SATU SOROTAN KEBIJAKAN SAAT INI

6/25/2020CIRUSS @2020 7

• Explorasi menurun

• Laju pengurasan yang tidak disertai penemuan baru

• Nilai tambah masih rendah

• Multiplier effek tidak tercapai (kandungan lokal)

• Kepastian hukum

Page 8: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

II. HIRARKI PEMBUATAN KEBIJAKAN

6/25/2020CIRUSS @2020 8

Kebijakan mineral danbatubara nasional

Omnibus law

Undang-undang

Peraturan Pemerintah

CACAT KONSEP DAN CACAT LOGIKA AKAN

MENGHASILKAN KEBIJAKAN YANG CACAT

Page 9: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

6/25/2020CIRUSS @2020 9

IV. Hal-hal Pokok Yang Harus Di Atur

III. Tujuan Yang Hendak Dicapai

II. Nilai Apa Yang harus dimenangkan

I. Filosophi Kebijakan Yang diacu

V. Rumusan Umum Kebijakan Publik

III. KERANGKA NASKAH KEBIJAKAN

Page 10: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

6/25/2020CIRUSS @2020 10

1. UUD 45, pasal 33

2. Minerba adalah “non renewable” resources

sebagai modal pembangunan bangsa,

3. Kepentingan Vital dan strategis

4. Pembangunan berkelanjutan

5. Peningkatan human capital

3.1. FILOSOFI DAN KEBIJAKAN YANG DI ACU

Page 11: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

1. SEJAHTERA : Kecukupan kebutuhan hidup denganlayak (pangan, sandang, papan, kesehatan danpendidikan).

2. MAKMUR (BUKAN KELIMPAHAN) : tercukupikebutuhan (primer, sekunder dan tersier) denganupaya yang mudah.

3. Distribusi oleh Negara atau negara “fasilitator” menjadikan daya beli Rakyatnya meningkat (sejahteradan makmur)

6/25/2020 11CIRUSS @2020

3.1.1. PASAL 33 UUD 1945

Page 12: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

1.Kedaulatan Negara

2.Ketahanan dan Keamanan

3.Vital dan Strategis

4.Daya Saing Nasional

5.Kompetensi Nasional

6.Pembangunan Berkelanjutan

6/25/2020 12CIRUSS @2020

IV. KEPENTINGAN NASIONAL

(NILAI YANG DIMENANGKAN)

Page 13: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

V. MANFAAT EKONOMI PENGUSAHAAN

(TUJUAN HENDAK DICAPAI)

6/25/2020CIRUSS @2020 13

1. PEMBANGUNAN WILAYAH (membangkitkan ekonomi diaerahyang jauh dengan daerah2 pertumbuhan)

2. INVESTASI (pertumbuhan ekonomi)

3. JASA, INDUSTRI dan KEBUTUHAN BAHAN BAKU DAN ENERGI (multiplier efek, kompetensi dan daya saing Nasional)

4. LAPANGAN KERJA (dayabeli masyarakat, psl 33)

5. PENDAPATAN DEVISA (dengan repatriasi minimal)

6. PENERIMAAN NEGARA (negara yg mendistribusikan kekayaannegara (psl 33) perlu dirubah)

PRIORITAS DAN URUTAN DALAM MANFAAT NASIONAL SANGAT PENTING

DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN NASIONAL

Page 14: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

6.1. PILAR PENGELOLAAN SUMBERDAYA

MINERAL DAN BATUBARA

(POKOK POKOK YANG DIATUR)

6/25/2020CIRUSS @2020 14

Pengelolaan

Inventori

Pengusahaan Konservasi

Page 15: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

VI. KONSEP DAN FILOSOFIS PENGELOLAAN

MINERAL

6/25/2020CIRUSS @2020 15

• mineral dan batubara akan memiliki nilai apabila

ditemukan, akan bermanfaat kalau bisa dikelola secara

ekonomis dan manfaatnya harus dapat dirasakan oleh

generasi yang akan datang.

• Tidak ada tambang tanpa explorasi

Page 16: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

6.1. PENGURASAN SDA VS PERKEMBANGAN EKONOMI

6/25/2020CIRUSS @2020 16

Pengurasan TINGGI

TERKONTROL

CONSERVE

GARIS KETERGANTUNG dg SDA

INOVASI

HUMAN CAPITAL

EXTRACTIVE

WAKTU

SU

MB

ER

DA

YA

ALA

M

PE

RK

EM

BA

NG

AN

EK

ON

OM

I

MISKIN DAN BODOH

Page 17: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

VII. PERAN BATUBARA

6/25/2020CIRUSS @2020 17

1. Batubara adalah energi, energi adalah vital karena

mempengaruhi hajat hidup orang banyak harus

dikuasai negara

2. Ketahanan dan keamanan energi nasional

3. Mengurangi belanja devisa dan subsidi energi yang

masih membebani neraca perdagangan dan anggaran

negara (2019;157T, LPG;72T)

Page 18: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

7.1. KEBUTUHAN LISTRIK PERKAPITA

6/25/2020CIRUSS @2020 18

Page 19: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

7.2. BIAYA PRODUKSI LISTRIK PER KWH

6/25/2020CIRUSS @2020 19

Sumber: Statistics PLN 2018

Page 20: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

7.3. HARGA ENERGI SETARA 1 KG LPG

6/25/2020CIRUSS @2020 20

Type Sumber Energi Harga (Rp)

1. Briket 4,000

2. LPG Subsidi 6,000

3. LPG tanpa subsidi 12,000

4. DME 20% LPG 13,000.

4. LNG (*) 13,000

5. Listrik (umum) 16,600

(*) infrastruktur mahal dan terbatas.

Page 21: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

7.4. KEENOMIAN BATUBARA DENGAN ENERGI

YANG LAIN.

6/25/2020 CIRUSS @2020 21

Perbandingan 1 ton batubara (5000 kcal/kg) dengan harga Rp 814,000,-. setara dengan (2018);

a. Crude Oil minyak (Rp2,158,000,-.)

b. LPG (Rp9,524,000,-.,subsidi)

c. LPG (Rp 24,116,000,-. Non subsidi)

d. minyak tanah (Rp 3,886,000,-., 2013)

e. Listrik (Rp 8,482,350 , rumah tangga)

f. Listrik (Rp 12,075,882, commersial)

g. Listrik (Rp 10,574,487, Industri)

h. LNG (Rp 1,301,241)

Page 22: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

7.5. KEPASTIAN INVESTASI NILAI TAMBAH

BATUBARA

6/25/2020CIRUSS @2020 22

Apabila ujung-ujungnya dipakai bahan bakar maka melakukan “nilai tambah” batubara tidak memberikan keuntungan secara komersil.

• Batubara menjadi DME (investasi besar dan harga lebih mahal dari LPG, belum infrastrukturnya)

• Batubara menjadi Minyak (akan bersaing dengan kartel minyak dan tidakakan ekonomis, kasus SASOL karena embargo dan cadangan batubaramelimpah)

• Batubara menjadi Petrokimia (gas alam melimpah dan lebih murah, karenabatubara harus dirubah menjadi gas terlebih dahulu)

• Gasifikasi batubara (infastruktur gas dan lebih murah gas alam)

• Batubara menjadi listrik (ini yg dibutuhkan)

• Batubara menjadi briket (ini seharusnya yang menjadi pilihan, karenakebutuhan untuk menggantikan LPG yg impor dan subsidi)

Page 23: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

7.6. KONSUMSI ENERGI CHINA

6/25/2020CIRUSS @2020 23

Kosumsi batubara

• Listrik 51%

• Rumah industri 49%

Page 24: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

7.7. EXPORT DAN IMPORT ENERGI NASIONAL

• MIGAS adalah net import (USD32M-USD17M)

• 1 ton batubara (Gar 5000 kcal) ~~ 4 barel minyak

6/25/2020CIRUSS @2020 24

Page 25: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

7.8. PERAN BATUBARA KEBUTUHAN ENERGI

NASIONAL

6/25/2020CIRUSS @2020 25

• Mengurangi kebutuhan devisa dan subsidi (sassaran lebihtepat)

• Energi murah dan terjangkau akan memberikan daya saing bagiekonomi nasional

• Pemakaian nasional (DMO) tidak hanya pembangkit listrik danIndustri besar tetapi UKM, Komersial dan Rumah tangga

• Briket sebagai energi murah dan hampir dapat diproduksisecara sederhana dan dapat meningkatkan multiplier effekdaripada produk hilir yang lain

• Perkembangan teknologi menyebabkan batubara lebih bersih(partikel, Nox,Sox)

Page 26: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

7.9. TANTANGAN PEMAKAIAN BATUBARA

1. Citra batubara kotor ( mitos yang harus dihapus, teknologi modern), Sexy

killer itu menyesatkan.

2. Dunia perlu CO2 lebih banyak untuk makanan dan tumbuhan

3. Logistic dan infrastruktur Batubara perlu keterlibatan Pemerintah.

4. Dominasi pemakaian batubara sebagai energi primer PLN perlu mendapat

perhatian dan batubara seharusnya dimasukan dalam kategori vital dan

dikembalikan kepada negara (PKP2B yang habis dijadikan pencadangan

negara dan dikelola negara)

6/25/2020CIRUSS @2020 26

Page 27: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

7.10. PKP2B LANJUT ATAU DIKELOLA BUMN

6/25/2020CIRUSS @2020 27

Argumen yg dipergunakan sebagai alasan PKP2B dilanjutkan kepadaPemegang sekarang:

• Terjadi penurunan pendapatan negara (ini berlawanan dengan logikayang dipergunakan untuk Pembelian saham Freeport)

• BUMN tidak mampu (Pemerintah menghina dirinya sendiri)

• Terjadi gangguan Produksi karena ganti Pemilik (Berau Coal, KPC terjadi penggantian pemilik beberapa kali dan produksi bertambah, Pemerintah harus menyiapkan untuk penggantiannya)

• Kepastian Investasi (Kegiatan nilai tambah industri batubara memilikikeekonomian rendah apabila ujung-ujungnya masih di energi kecualilistrik dan briket)

Page 28: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

Backward

• Research

• Financial

• Pendidikan

Mining

• Exploration

• Production

Forward linkage

• Downstream

• Processing and refining

6/25/2020 28CIRUSS @2020

VIII. NILAI TAMBAH ATAU MULTIPLIER EFFECT

Lateral Linkage

- Services

- Supplier

Nilai Tambah tidak linier dengan PNBP

Page 29: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

1. Pembangunan smelter satu IUP satu smelter atau indepentsmelter

2. Program peningkatan nilai tambah seharusnya menjaditanggungjawab pemerintah

3. Pemerintah perlu membuat rencana induk yang berbasis; push resources (jumlah sumberdaya dan cadangan yang ada) atau Pull Demand (berbasis proyeksi kebutuhannasional dan pasar ekspor)

4. Berdasarkan rencana induk (jumlah dan kapasitaspengolahan dan pemurnian) maka pembangunannya dapatdiserahkan pada swasta independent.

6/25/2020 29CIRUSS @2020

8.1. PERMASALAHAN PROGRAM NILAI TAMBAH

MINERBA

Page 30: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

6/25/2020 30CIRUSS @2020

8.2. KELAYAKAN DAN KEEKONOMIAN

PEMBANGUNAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

SMELTER

PERIJINA

N

TECHNICAL

OFF

TAKER

FINANSIAL

LINGKUN

GAN

RESERVE

Page 31: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

6/25/2020 31CIRUSS @2020

8.3. PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

(BENEFIT TERENDAH)

PenambanganProcessing/

refiningHilir

PERINDUSTRIANMINERBA

Page 32: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

8.4. PROGRAM NILAI TAMBAH MINERAL

6/25/2020CIRUSS @2020 32

• Satu Tambang Satu Smelter?

• Pemerintah perlu membuat rencana induk yang

berbasis “pull demand” atau “push resources”

• Pembangunan pengolahan seharusnya dapat

menguatkan pengusaha nasional. Multiplier effek.

Page 33: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

TAMBANGINTERMEDIATE

KONSENTRAT

PENGOLAHAN

PEMURNIAN

6/25/2020 33CIRUSS @2020

8.5. TANTANGAN PENGOLAHAN DAN

PEMURNIAN INDEPENDENT

PAJAKPAJAK

SMELTER INDEPENDENT

1. CADANGAN adalah alami,

2. Desain smelter tertentu, mendisain “cocktail” bisa relatif mahal.

3. Perlu intermediate produk yang spesifikasinya disesuaikan dengan smelternya

4. Pajak yang menyebabkan produknya lebih mahal (Jual raw material royaltinya lebih

tinggi, pengolahan Pemurnian Royalti lebih kecil (?)

Page 34: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

1. Tidak tergantung Cadangan tambang tertentu, bisa

Import

2. Infrastruktur dan facilitiasnya dapat bergabung dengan

yang lain

3. Dekat dengan Konsumen

4. Produk sampingnya dapat dimanfaatkan industri

terdekat

6/25/2020 34CIRUSS @2020

8.6. KEUNTUNGAN INDEPENDENT SMELTER

POTENSI KEEKONOMIANNYA LEBIH TINGGI

Page 35: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

IX. USULAN DAN REKOMENDASI

6/25/2020CIRUSS @2020 35

1. Memorie van toelichting ditinjau dan dipertimbangkan

2. Mining First

3. Masa berlakunya IUP sebaiknya berdasarkansumberdaya dan cadangan

4. Luasan pengusahaan tidak berkaitan dengan jenismineral tetapi berdasarkan sebaran potensi deposit

5. Pemerataan tidak berarti dengan membagi-bagi IUP lebih banyak (IUP batubara produksi 700 juta)

Page 36: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

IX. USULAN DAN REKOMENDASI

6/25/2020CIRUSS @2020 36

6. Pemindah tanganan IUP/IUPK setelah explorasi? Apakaheffektif. Ring Fencing

7. Dana ketahanan cadangan mineral dan batubara untukpenemuan baru (ini sudah ada dalam konsep royalty)

8. Yang dimaksud Ex-KK adalah yang sudah perpanjangan 2x10 tahun (artinya sudah diperpanjang)

9. Barang Milik Negara selama masih dibutuhkan akandisewakan. Masak akan menjadi barang rongsokan(ditambang asset akan bernilai kalau ada mineralnya, jangansampai seperti anjungan minyak, pemerintah malah perlumengeluarkan uang ketika barang rongsokan dan nilaiekonominya tidak ada.)

Page 37: DISKUSI PUBLIK MENAKAR RANCANGAN PERUBAHAN ......ies I. UU NO. 4 2009 DAN PERJALANAN PP 23 2010 CIRUSS @2020 6/25/2020 3 UU no.4 2009, Sudah dilakukan atau perlu dirubah? Dalam waktu

Cen

tre

for

Indo

nesi

an

Res

ourc

es S

trat

egic

Stu

dies

IX. USULAN DAN REKOMENDASI

6/25/2020CIRUSS @2020 37

10. Perlu ditetapkan Kebijakan Mineral Nasional (Pasal 6 butir a1 UU no.4 2009)

11. Hirarki pembuatan kebijakan tetap harus dipenuhi untukmenghindari cacat kebijakan.

12. Batubara adalah vital harus dikuasai dan dimiliki oleh negara

13. PKP2B harus dikembalikan kepada negara (BUMN)

14. Harus dikembalikan klasifikasi bahan tambang dengankategori vital dan strategis

15. Program Nilai Tambah bisa menjadi domain Industri dan atauESDM berdasarkan keekonomian.