Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada Pemerintah

dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang holds a MA degree (Economics), University of Dadang Solihins Profileg g ( ) y

Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe included Advanced International He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers KualaTaiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training os a, Japa ( 00 ); a d eg o a e e op e a d a g a gCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by hisdadang-solihin.blogspot.com 3

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202

Pendahuluan Saat ini membangun kepercayaan pada pemerintah merupakan

konsern seluruh dunia. Ketika masyarakat tidak melihat diri dan kepentingan merekaKetika masyarakat tidak melihat diri dan kepentingan mereka

diwakili oleh pemimpin politik mereka dan pemerintahnya, kepercayaan tersebut disangsikan dan kepentingan publik umumnya dikesampingkanumumnya dikesampingkan.

Ketika harapan warga negara tidak mampu dipenuhi oleh pengoperasian saat ini dan apa yang telah ditawarkan negara, ketegangan akan terjadi dan dapat semakin meningkat dalam konteks globalisasi.

Hal ini yang memicu ketidakpercayaan dan sikap apatisdadang-solihin.blogspot.com 4

Hal ini yang memicu ketidakpercayaan dan sikap apatis.

Rekomendasi: (1)C t k M b KCara untuk Membangun Kepercayaan

pada Pemerintah

Mengamankan Legitimasi Pemerintah Legitimasi didapat dari respon dan perlakuan kepada HAM

dan Konstitusi secara fundamental, termasuk pemisahan kekuasaan antara eksekutif legislatif dan yudikatif yangkekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang mandiri.

Pemilihan umum memberikan dan menjamin k b l l iti i d fl k ik ilihkeberlangsungan legitimasi dan merefleksikan pilihan masyarakat secara umum.

Legitimasi juga berasal dari pengertian bersama antara g j g p gtugas dan fungsi negara, dan peran aktor sosial yang berbeda di dalamnya.


Rekomendasi: (2)( )

Prioritas pada Kualitas Pelayanan dan Akses Kepercayaan kepada pemerintah tergantung sebagian pada p y p p g g g p

kadar di mana pemerintah menjamin bahwa seluruh masyarakat menerima akses yang konsisten dan responsif akan pelayanan umum dasar yang amat vital. P l di di k l k l k l bih Pelayanan yang disediakan secara lokal akan lebih menciptakan kontak yang dimiliki warga negara akan proses-proses yang dilakukan pemerintah.

Hal ini akan mempengaruhi pandangan warga tersebut pada Hal ini akan mempengaruhi pandangan warga tersebut pada responsivitas pemerintah, namun juga persepsi warga akan nilai partisipasi lokal dalam menjalankan pemerintahan dalam komunitas mereka sendiri.


Rekomendasi: (3)( )

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas untukMeningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas untuk memerangi Korupsi Agar penduduk tetap memiliki kepercayaan kepada pemerintah,

pegawai negeri para wakil rakyat dan seluruh pemangkupegawai negeri, para wakil rakyat, dan seluruh pemangku kepentingan harus memiliki perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi, dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Konvensi Anti Korupsi PBB, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) agar diadopsi dan diimplementasikan dalam aturan nasional dan ukuran-ukuran administratif.K i k d ik l t t i d l Kami merekomendasikan pula penguatan transparansi dalam proses-proses kebijakan, memastikan informasi yang benar, mengembangkan mekanisme penegakan hokum, meningkatkan kesadaran public dan memperkuat instansi anti-korupsi.kesadaran public dan memperkuat instansi anti korupsi.

Kami juga merekomendasikan peran aktif organisasi masyarakat dalam mempertimbangkan kebijakan dan inisiatif anti korupsi.


Rekomendasi: (4)( )

Meningkatkan Akses untuk ICT/ Information gCommunication Technology E-government memiliki potensi yang sangat hebat untuk

mengembangkan transparansi, mempercepat keterlibatan dan ti i i d l k bij k d b kpartisipasi warga dalam proses kebijakan, dan mengembangkan

kualitas pengambilan kebijakan dan implementasinya. Pengaturan pengetahuan yang efektif dapat membantu

meningkatkan kapasitas pelayanan publik dengan mengadakanmeningkatkan kapasitas pelayanan publik, dengan mengadakan koordinasi yang lebih baik dengan sektor publik dan di antara lembaga pemerintahan, meningkatkan efisiensi, mengijinkan peningkatan dalam penyaluran pelayanan sehingga p g p y p y ggmendapatkan respon yang baik dari warga, dan memperkuat keefektifan inisiatif e-government.

Pemerintah harus mengambil peran kepemimpinannya dalam li d i k d t d li d h k ilik dmelindungi keamanan data dan perlindungan hak milik dengan

percontohan dan dengan perlindungan hukum untuk meningkatkan kepercayaan lingkungan yang dapat diakses dari dunia maya


dunia maya.

Rekomendasi: (5)( )Mendukung keterlibatan masyarakat sipil yang

efektifefektif Masyarakat sipil harus diperkuat untuk berpartisipasi sebagai

rekanan penuh pemerintah untuk keberlangsungan kepercayaan kepada institusi pemerintahkepada institusi pemerintah.

Dialog yang berarti dan keterlibatan tatap muka secara berkala dari organisasi masyarakat sipil merupakan langkah yang paling dekat dan efektif untuk membangun kepercayaan dan de a da e e u u e ba gu epe cayaa damempercayai komunitas masyarakat.

Pemerintah harus menyediakan ruang politik yang cukup untuk masyarakat sipil memainkan peranannya sehingga akan

b t b k i l d litikmembantu membangun kepercayaan sosial dan politik. Kami merekomendasikan modernisasi legislasi dalam

pengaturan aktivitas masyarakat sipil, meningkatkan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi dan pengambilanperempuan dalam aktivitas ekonomi dan pengambilan keputusan politik, keterlibatan publik yang lebih besar dalam perencanaan dan pengaturan aktivitas sektor publik dan mendorong keterbukaan dialog dan komunikasi.


g g

Rekomendasi: (6)( )

Melibatkan Media yang bebas dan Bertanggung Jawab Karena perannya yang vital sebagai bagian dari Karena perannya yang vital sebagai bagian dari

keberlangsungan kepercayaan tergantung dari persepsi publik, benar atau salah, peran media dalam menciptakan persepsi ini amat meningkat seiring dengan revolusipersepsi ini amat meningkat seiring dengan revolusi informasi.

Mengamankan legitimasi memerlukan keberadaan media yang terbuka dan bertanggung jawab untuk menarikyang terbuka dan bertanggung jawab untuk menarik partisipasi yang lebih besar.


Rekomendasi: (7)( )

Membawa Pemerintah Lebih Dekat denganMembawa Pemerintah Lebih Dekat dengan Rakyat Dengan meyakinkan proses kebijakan diinformasikan oleh

dan menyentuh dengan kebutuhan masyarakatdan menyentuh dengan kebutuhan masyarakat, desentralisasi akan membantu mengikat pemerintahan yang demokratis dengan memperkuat legitimasi Negara.

Kebutuhan untuk memperhatikan pemerintah di tingkatan Kebutuhan untuk memperhatikan pemerintah di tingkatan bawah dari pemerintah pusat, sebagai otoritas publik terdekat dari rakyat dan memberdayakan mereka untuk berfungsi sebagai sarana penghubung antara masyarakatberfungsi sebagai sarana penghubung antara masyarakat dan pemerintahnya.

Penguatan kapasitas pemerintah regional dan lokal dengan transfer kekuasaan dan sumber daya dekonsentrasitransfer kekuasaan dan sumber daya, dekonsentrasi administrasi, mengembangkan metode akuntabilitas lokal dan melembagakan proses-proses partisipasi lokal.


Rekomendasi: (8)Rekomendasi: (8)

Mengadakan Kemitraan Pemerintah-Swasta Kemitraan sektor pemerintah dan swasta yang efektif dapat Kemitraan sektor pemerintah dan swasta yang efektif dapat

meningkatkan rencana dan implementasi program-program pembangunan dengan menyatukan kekuatan dan sumber daya masing-masing mitra sektor tersebutdaya masing masing mitra sektor tersebut.

Untuk meyakinkan bahwa pekerjaan ini akan memperkuat kepercayaan, kesepakatan pemerintahan yang komprehensif diperlukan dengan merinci prioritas dankomprehensif diperlukan dengan merinci prioritas dan tanggung jawab masing-masing mitra, juga mengakui biaya dan keuntungan sosialnya.



Mempromosikan Inovasi dalam Reformasi Sektor Mempromosikan Inovasi dalam Reformasi Sektor Publik Kesanggupan pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan

dari rakyatnya tergantung dari kadar kemampuandari rakyatnya tergantung dari kadar kemampuan pemerintah untuk memperkuat kapasitas kenegaraan.

Penerapan strategi yang berdasarkan insentif yang memberi penghargaan pekerja sektor publik yang telah p g g p j p y gsukses memperkenalkan inovasi yang meningkatkan pelayanan publik.

Inovasi harus tertuju pada percepatan nilai bersama. Pentingnya kepemimpinan untuk mendorong etika sektor

publik, meyakinkan partisipasi penuh dari perempuan dalam posisi senior sektor publik, mendorong nilai-nilai bersama, dan memotivasi stafdan memotivasi staf.

Pengaturan dan pelatihan sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam memperkuat kapasitas ini.


kapasitas ini.


Membangun kembali Kepercayaan di Negara- Membangun kembali Kepercayaan di Negaranegara Krisis dan Paska Konflik. Hubungan kepercayaan politik dan sosial merupakan

kunci di negara negara kritis dan bekas konflikkunci di negara-negara kritis dan bekas konflik. Kerangka hukum harus direformasi, mantan para tahanan

politik direhabilitasi dan pendidikan sipil dipromosikan. Kontribusi wanita dalam pengembangan komunitas amat

penting dalam situasi ini. Batas hukum dan sosial untuk partisipasi perempuan

haruslah disingkirkan. Hal ini penting pula bagi warga disabel.

Reformasi sektor keamanan, peradilan dan proses p prekonsiliasi, pembuatan konstitusi dan pencegahan konflik melalui pendistribusian keadilan perlu diadakan secara serentak dan berjalan harmonis satu sama lain.


Rencana Tindak Lanjutj1. Mendukung jaringan global innovator guna berbagi ide dan

pengalaman, dan bertindak sebagai pengamat; p g g p g2. Mendukung pusat pemerintahan di tingkat regional dan global

untuk mendokumentasikan dan berbagi ide-ide yang baik; 3. Mendukung forum regional memformulasikan startegi kerjasama g g g j

regional guna penyempurnaan administrasi pemerintahan;4. Mempromosikan kerjasama dan dialog antara dunia Utara-

Selatan dan Selatan-Selatan; 5. Mendorong negara melakukan proyek percontohan untuk

menguji metodologi dan pendekatan alternatif guna mempromosikan dan memperkuat tata pemerintahan yang efektif dan demokratis;efektif dan demokratis;

6. Memfokuskan pada setidaknya satu kategori Penghargaan Pelayanan Publik PBB untuk proyek-proyek yang berkontribusi dalam penguatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;dalam penguatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah; dan

7. Memulai implementasi konsep-konsep untuk mengembangkan prinsip untuk membangun kepercayaan kepada pemerintah.


T i K ihT i K ihTerima KasihTerima Kasih


Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada Pemerintah

Education

Transcript of Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada Pemerintah